Industri Politik Sejak awal dibentuknya, politik digunakan sebagai aturan bermain dalam kenegaraan. Pada dasarnya politik lahir secara alamiah melalui proses yang panjang, dengan evolusi yang cukup rumit bergantung
pada
perkembangan
manusia.
Pembentukannya dari hal yang sederhana sampai pada hal yang kompleks, politik selalu mewarnai setiap sekumpulan manusia dan masyarakat yang luas. Dengan ini, pada prinsipnya, politik diciptakan untuk kebaikan rakyat yang bersumber pada rakyat itu sendiri. Seni berpolitik sangat beragam bentuknya, tergantung pada sejarah pembentukan masyarakatnya dan unsur-unsur di dalamnya. Namun pada akhirnya akan memiliki muara yang sama. Di era modern ini, penggunaan politik sudah semakin kompleks seiring dengan
perubahan
masyarakat.
Pendidikan,
keberagaman, dan kecanggihan teknologi akan
sepenuhnya mempengaruhi dinamika dalam sistem. Dengan demikian, pastinya terdapat perilaku politik yang lebih beragam pula. Perilaku politik semula mengaitkan antara kekuasaan
dengan
kemakmuran
masyarakat.
Pergeseran kepantingan menyebabkan, banyak orang yang berkecimpung di dunia politik semata-mata hanya untuk mendapatkan fasilitas yang mencukupi, gaji yang besar, kekuasaan yang bebas, dan kenikmatan memperoleh jabatan. Dengan sistem seperti ini keraguan di dalam politik selalu ada mengenai kapasitas pelaku politik. Bagaimana tidak, masyarakat
wajar
kemampuan
bila
seseorang
tidak
percaya
mampu
akan
menjalankan
amanahnya di dunia politik, bila orang tersebut tidak memiliki
pengetahuan
dan
tujuan
yang
jelas
(kepentingan rakyat) dalam kontribusinya. Maraknya mucul beragam partai politik adalah bukti nyatanya. Meskipun sekarang kebebasan dalam berpolitik sudah jelas, namun harus ada 2
regulasi
yang
pembentukannya.
benar
untuk
Bukan
sebagai
berarti
filter
kekuasaan
pemerintah takut untuk digeser namun ini demi kepentingan masyarakat
luas.
Kebebasan tetap
ditegakkan namun, standar resmi pembentukan partai serta jumlahnya juga harus dibatasi. Selain itu juga pemerintah harus selektif terhadap partai yang akan berdiri dengan cara mengembangkan
melihat
masyarakat.
tujuannya dalam Meskipun
terlihat
seperti kampanye, harus ada tetapan hukum agar proses pemilihan tetap ditentukan peraturan. Bukan oleh citra di depan masyarakat. Dampak dari kebebasan dalam pembentukan partai politik yang membeludak adalah industri partai. Partai sebagai sarana mendapatkan kekuasaan yang luas, dengan demikian akan memiliki tujuan kapital. Tujuan ini nantinya akan terlihat seperti parodi di dalam pemerintahan untuk menggulingkan lawannya satu sama lain demi mendapatkan tahta kekuasaan. Bila kekuasaan sudah didapatkan, akan
3
terasa sulit dan ketidakinginannya untuk turun dari jabatan. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya politik sebagai alat untu membuat sejahtera
masyarakat.
Bukan
untuk
berbisnis
layaknya industri partai pencari keuntungan materiil dan profit sebanyak-banyaknya. Bila ditinjau dari teori political economy (ekonomi politik), Adam Smith
menyatakan
kekayaan dan hubungannya dengan pengkomposisian masyarakat yang lebih luas. Kemudian dilanjutkan oleh Karl Marx, bahwa kondisi kestabilan politik akan membuat kondisi ekonomi stabil juga. Ekonomi merupakan faktor penting di dalam perkembangan sosial yang semuanya akan diatur oleh hukum yang jelas tentunya. Tujuan partai politik sebagai sarana aspirasi masyarakat, harus mementingkan masyarakat demi pembengunan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan, politik ekonomi merupakan upaya untuk perbaikan ekonomi dengan jalan perbaikan politiknya.
4
Fenomena industri politik yang terjadi di negara kita ini sebenarnya suatu bukti antusiasme masyarakat kita terhadap dunia politik. Namun, bila kebebasan ini tanpa aturan, tujuan dibentuknya partai politik pun akan berubah. Masalah ekonomi adalah pengaruh terbesar terhadap perilaku politik di negara kita. Untuk itu, pemerataan ekonomi oleh pemerintah harus dibenahi sebelum membenahi politiknya.
5
Hukum Alam Untuk Kemajemukan Pada
dasarnya
insting
manusia
dalam
melakukan tindakan tidak pernah berubah. Insting merupakan suatu tindakan tidak terpelajar yang didasari
atas
perasaan
agar
bertahan
dalam
menguasai sesuatu. Meskipun kita berada pada zaman yang modern seperti ini, tindakan primitif kita seringkali
keluar
sebagai
cara
terbaik
dalam
menyelesaikan konflik. Kasus kekerasan horizontal dalam masyarakat kita saat ini sebagai bukti nyatanya. Dalam kasus ini agama sebagai kambing hitam yang nyata dalam memacu rusaknya pluralisme di masyarakat. Hukum positif yang dinilai sebagai konsep terkuat dalam mengatur masyarakat seolah-olah tidak berdaya
melawan
arus
emosi
masyarakat.
Kemajemukan naegara kita sangat kental. Pastinya terdapat suatu kelompok mayoritas dan kelompok 6
minoritas. Bila kita memang sudah memiliki Bhineka Tunggal Ika, sebaiknya konsep itu sudah mendarah daging pada masyarakat kita. Nyatanya, selalu ada alasan bagi masyarakat kita untuk berkonflik atas nama perbedaan. Dengan kata lain, sulit bagi kita untuk
menyelesaikan
konflik
dengan
cara
musyawarah dan kekeluargaan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kekuatan hukum kita dalam menegakkan pluralisme. Konsep yang telah dibangun sebagai konstitusi seakan-akan tak mampu membendung kekuatan manusia yang didasari atas emosi semata. Meskipun hukum positif kita memiliki sanksi yang berat dan aturan yang jelas, dalam aplikasinya sulit diterima masyarakat. Perlu adanya
penerapan
sistem
yang
dapat
menyempurnakan tatanan hukum positif kita. Yang dibutuhkan
adalah
pelajaran
dan
pengetahuan
mengenai konsep awal hukum. Hukum
alam
merupakan
konsep
awal
mengenai universalitas. Semua manusia berdasarkan 7
keanggotaan mereka dalam kemanusiaan dan sebagai bagian dari tatanan alam ini, menikmati hak alam tertentu, seperti hak kebebasan. Dalam kondisi saat ini,
bisa
dikatakan
bahwa
keinginan
untuk
membinasakan pihak yang tidak sepandangan masih terus
menghantui.
Kelompok
mayoritas
akan
memegang penuh kekuasaan untuk memojokkan pihak
yang
minoritas.
Alhasil,
kesewenang-
wenangan menjadi hal yang biasa yang merugikan pihak
yang
tidak
sepandangan.
Seharusnya
masyarakat kita tahu apa hakikat dari perbedaan tersebut. Semakin berbeda-beda kita, seharusnya kebijaksanaan akan juga berkembang. Teori hukum alam itu terkait dengan muatan moral hukum dan mengembangkan kriteria bahwa hukum sejati tidak mungkin menjadi hukum yang tidak adil. Karena sekularisme yang diinginkan masyarakat tertentu, telah mempertanyakan asumsi dasar tentang universalitas alamiah manusia. Hal ini berakibat munculnya legitimasi hukum berada tidak
8
pada muatan moral, tetapi kepada prosedur yang mana hukum ditegakkan dan diperkuat oleh pihak yang berwewenang. Sehingga, pandangan positivis terhadap hukum tidak memberikan kriteria menulai keadilan pemerintah. Dampak akibat tidak dimengertinya hukum alam menjadikan munculnya tindakan deviance amplification.
Menurut
L.T.
Wilkins
penyimpangan dalam masyarakat
dugaan
banyak yang
disebabkan secara tidak sengaja oleh kontrol kepolisian, liputan media massa dan reaksi populer terhadap
stereotip
menyatakan
penyimpangan.
bahwa
distorsi
Teori
informasi
ini dan
ketidakpedulian terhadap kaum minoritas dalam masyarakat
massa
(mass
society)
menciptakan
respon-respon yang tidak sesuai pada penyimpangan itu. Penanaman pemahaman mengenai pentingnya hukum alam sangat penting bagi kita yang hidup dalam
kemajemukan
suku,
agama,
ras
dan 9
kebudayaan. Hukum positif yang sudah banyak kelemahannya akan terbantu bila masyarakat kita memahami makna hukum alam. Hak kebebasan manusia harus diperhatikan dan tetap dijalankan. Pada akhirnya, kita akan lebih menghormati dan menghargai bila perbedaan antara kita semakin jelas. Perbedaan
bukan
suatu
penghalang
untuk
perkembangan. Manusia diciptakan berbeda karena agar dapat belajar bagaimana menyatukan perbedaan tersebut.
10
