SENSUS PERTANIAN 2013 UPDATING DIREKTORI PERUSAHAN PERTANIAN (DPP)

ST2013-DPP

SENSUS PERTANIAN 2013 UPDATING DIREKTORI PERUSAHAN PERTANIAN (DPP)

PEDOMAN PENCACAH

Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

KATA PENGANTAR Sensus Pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian yang keenam sejak Indonesia merdeka. Sensus pertanian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Salah satu kegiatan dalam Sensus Pertanian 2013 adalah updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP).

Buku Pedoman Pencacah Updating Direktori Perusahaan Pertanian ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pencacahan di lapangan. Secara garis besar buku ini memuat tata cara pelaksanaan updating direktori, serta pengisian daftar yang digunakan dalam rangkaian kegiatan updating direktori.

Hasil updating direktori perusahaan pertanian ini akan digunakan sebagai dasar kegiatan survei-survei perusahaan di sektor pertanian di masa mendatang. Untuk itu semua petugas yang terlibat dalam kegiatan updating ini harus memahami dan melaksanakan sepenuhnya petunjuk yang terdapat dalam buku pedoman ini.

Selamat bekerja. Jakarta, April 2012 Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin NIP. 19560805 197903 1 001

___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................

iii

I.

PENDAHULUAN ...........................................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................

1

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan .................................................................................................

2

1.4. Landasan Hukum ...................................................................................................................

2

1.5. Petugas ...................................................................................................................................

3

1.6. Jenis Dokumen yang Digunakan ............................................................................................

3

1.7. Jadwal Kegiatan ......................................................................................................................

3

ORGANISASI LAPANG ...............................................................................................................

5

2.1. Pencacah (PCL) .....................................................................................................................

5

2.2. Pengawas/Pemeriksa (PML) .................................................................................................

5

III. PENGENALAN DAN PENGISIAN DAFTAR ...............................................................................

7

II.

3.1. Pengenalan Daftar ST2013-DPP1 ............................................................................................ 7 3.2. Pengisian Daftar ST2013-DPP2 ............................................................................................... 11

Lampiran 1. Kode Jenis Komoditi Pertanian berdasarkan Jenis Usaha Pertanian .............................

31

Lampiran 2. Jadwal Pelatihan Petugas Updating Direktori ST2013 ....................................................... 35 Lampiran 3. Contoh Daftar ST2013-DPP1 .............................................................................................. 37 Lampiran 4. Contoh Pengisian Daftar ST2013-DPP2 .............................................................................. 39


iii

BAB



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan Sensus Pertanian yang keenam yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian yang pertama dilaksanakan pada tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan Sensus Pertanian setiap 10 tahun sekali. ST2013 merupakan proyek nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai kegiatan di sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang dicakup meliputi pertanian tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ST2013 adalah updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP), yaitu kegiatan pemutakhiran direktori (Daftar nama dan alamat) perusahaan pertanian. Kegiatan ini perlu dilakukan karena direktori yang ada yaitu direktori yang disusun berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 sudah tidak memadai lagi. Hasil updating DPP sangat penting karena akan digunakan sebagai kerangka (frame) untuk mengumpulkan data perusahaan di sektor pertanian, yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan. Banyak manfaat dapat diperoleh dari data perusahaan pertanian. Dari data ini dapat diketahui penyebaran perusahaan pertanian menurut jenis usahanya sampai tingkat kecamatan, juga dapat membantu pengambil kebijaksanaan untuk membuat rencana yang lebih tepat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Bagi investor, dapat dipakai untuk melihat

potensi sub-sektor pertanian mana yang masih bisa dikembangkan. Data perusahaan pertanian juga penting karena merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam penghitungan PDB dan tabel Input-Output.

1.2 Maksud dan Tujuan Tujuan pelaksanaan updating DPP adalah: 

Untuk memperbarui direktori perusahaan pertanian sesuai dengan keadaan terakhir.



Untuk menghasilkan direktori perusahaan pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya. Direktori

yang

dihasilkan

akan

digunakan

sebagai

kerangka

(frame)

untuk

mengumpulkan data perusahaan di sektor pertanian, yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan.


1

1.3 Ruang Lingkup dan Cakupan Pengumpulan direktori perusahaan pertanian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan pertanian yang dicakup adalah seluruh perusahaan berbadan hukum yang berusaha di sektor pertanian. -

Khusus untuk Rumah Potong Hewan (RPH), Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan tempat Pelelangan Ikan (TPI), baik yang berbadan hukum maupun tidak, tetap dicakup dalam kegiatan ini.

-

Perusahaan Induk/ Kantor Pusat tidak dicakup dalam kegiatan ini.

Berdasarkan jenis kegiatannya, perusahaan pertanian yang dicakup meliputi: a. Perusahaan Padi/Palawija b. Perusahaan Hortikultura c. Perusahaan Perkebunan d. Perusahaan Kehutanan: -

Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam

-

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman dan Perhutani

-

Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar

e. Perusahaan Perikanan :

f.

-

Budidaya Perikanan

-

Penangkapan Ikan

Perusahaan Peternakan: -

Ternak Besar Kecil

-

Ternak Sapi Perah

-

Unggas

g. Rumah Potong Hewan (RPH) h. PPS, PPN, PPP, PPI, dan TPI.

1.4 Landasan Hukum Landasan hukum dalam pelaksanaan updating DPP adalah : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 th 1998 tentang Badan Pusat Statistik. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 th 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan, keputusan, dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan Sensus Pertanian 2013.

___________________________________________________________________________ 2

Pedoman Pencacah ST2013-DPP

1.5 Petugas

Petugas yang terlibat dalam kegiatan updating direktori perusahaan pertanian adalah: 1. Petugas matching 2. Pencacah lapangan (PCL) 3. Pengawas/pemeriksa (PML)

1.6 Jenis Dokumen yang digunakan

1. ST2013-DPP1, adalah Daftar direktori perusahaan pertanian. Daftar ini memuat nama dan alamat perusahaan pertanian yang harus dikunjungi oleh pencacah untuk melakukan pengecekan lapang. 2. ST2013-DPP2, adalah daftar yang digunakan untuk pengecekan lapang perusahaan pertanian. 3. Buku Pedoman Pencacah 4. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa. 1.7 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan updating DPP adalah sebagai berikut : Kegiatan

1.

2.

3.

Jadwal

Perencanaan dan Persiapan a.

Finalisasi kuesioner, buku pedoman dan sistem DPP

26 - 29 Maret 2012

b.

Penggandaan dokumen

12 – 16 Maret 2012

c.

Pengiriman dokumen dan system aplikasi DPP ke daerah

9 – 20 April 2012

d.

Workshop Intama

9 – 11 April 2012

e.

Pelatihan Innas

17 - 20 April 2012

f.

Pelatihan Petugas

23 – 30 April 2012

Pelaksanaan Lapangan a.

Pelaksanaan updating DPP

1 – 31 Mei 2012

b.

Pengawasan/pemeriksaan updating DPP

1 – 31 Mei 2012

c.

Pengiriman file hasil updating DPP ke BPS Pusat

21 – 30 Juni 2012

Pengolahan dan Penyajian a.

Editing dan data entry

1 – 20 Juni 2012

b.

Kompilasi pengolahan

2 – 13 Juli 2012

c.

Evaluasi hasil updating DPP

d.

Penyusunan dan pencetakan publikasi

16 – 20 Juli 2012 23 Juli – 31 Agustus 2012


3

BAB



ORGANISASI LAPANG

Dalam rangka penyusunan updating direktori perusahaan pertanian dalam kegiatan Sensus Pertanian 2013, BPS bertindak sebagai penanggungjawab. Di tingkat pusat BPS dibantu pejabat Kementerian dan instansi terkait. BPS Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab di tingkat propinsi, sedangkan BPS Kabupaten/Kota bertindak pula sebagai penanggungjawab di tingkat Kabupaten/Kota. Kepala Seksi Statistik Produksi atau staf yang ditunjuk bertindak selaku pengawas/pemeriksa dan Koordinator statistik kecamatan (KSK) atau petugas yang ditunjuk sebagai pencacah.

2.1 Pencacah (PCL)

Pencacah adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau petugas yang ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1. Mengikuti pelatihan updating direktori perusahaan pertanian. 2. Menerima Daftar ST2013-DPP1 yang berisi direktori perusahaan pertanian dan Daftar ST2013-DPP2 untuk melakukan pengecekan lapang. 3. Memberitahukan dan meminta ijin kepada pihak perusahaan dengan membawa surat tugas sebelum melakukan pencacahan. 4. Mengunjungi perusahaan pertanian yang ada pada Daftar ST2013-DPP1 yang telah diterima dan melakukan pengecekan lapang dengan menggunakan ST2013-DPP2. 5. Menyerahkan Daftar ST2013-DPP1 dan ST2013-DPP2 hasil pencacahan lapangan kepada pengawas/pemeriksa. 6. Melaporkan kepada pengawas jika menemukan perusahaan pertanian baru dari hasil pengecekan lapang selanjutnya melakukan pencacahan dengan Daftar ST2013-DPP2. 7. Melakukan koordinasi dengan pengawas selama kegiatan pencacahan. 8. Menepati pelaksanaan pencacahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2.2 Pengawas/Pemeriksa (PML)

Pengawas/pemeriksa adalah Kepala Seksi Statistik Produksi di BPS Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1. Menerima Daftar ST2013-DPP1 dan ST2013-DPP2 yang akan diteruskan ke pencacah. 2. Memantau aktifitas pencacah di lapangan dan mengadakan pertemuan secara periodik untuk mengatasi berbagai permasalahan di lapangan.


5

3. Menghimpun dan memeriksa kebenaran isian Daftar ST2013-DPP2 hasil pencacahan serta mencocokkan jumlah Daftar ST2013-DPP2 yang diterima dari pencacah dengan banyaknya perusahaan yang ada dalam Daftar ST2013-DPP1. 4. Mengecek kebenaran perusahaan baru yang ditemukan PCL di lapangan apakah memenuhi syarat sebagai perusahaan pertanian. Jika memenuhi syarat, maka PML mencatat perusahaan tersebut pada daftar ST2013-DPP1. 5. Memberikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 6. Menepati jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

___________________________________________________________________________ 6


BAB



PENGENALAN DAN PENGISIAN DAFTAR

3.1 Pengenalan Daftar ST2013-DPP1

Daftar ini merupakan hasil matching direktori perusahaan pertanian yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Daftar ST2013-DPP1 kemudian dipakai sebagai dasar dalam pengecekan lapang dengan menggunakan Daftar ST2013-DPP2. 

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Berisi nama dan kode Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan sesuai dengan master wilayah yang dikirim dari BPS (Pusat).



Halaman .......... dari ……… Halaman Berisi nomor halaman pada setiap halaman Daftar ST2013-DPP1 di sudut kanan atas.  Kolom (1)

: Nomor Urut

Berisi nomor urut perusahaan pertanian mulai dari 1 (satu) dan seterusnya untuk setiap kecamatan.  Kolom (2) : Kode Jenis Usaha Berisi kode jenis usaha perusahaan pertanian yang terdiri dari:

No.

Jenis Usaha

Kode

1

Padi/Palawija

01

2

Hortilkultura

02

3

Perkebunan

03

4

HPH/IUPHHK-HA

04

5

HPHT/Perhutani

05

6

Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

06

7

Budidaya Perikanan

07

8

Penangkapan Ikan

08

9

Ternak Sapi Perah

09

10

Ternak Besar/Kecil

10

11

Unggas

11


7

No.

Jenis Usaha

Kode

12

RPH

12

13

TPI

13

14

PPS/PPN/PPP

14

15

PPI

15

Jika satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka dalam Daftar ST2013-DPP1 akan muncul lebih dari satu baris sesuai dengan banyaknya jenis usaha pertanian yang dilakukan.

Contoh : Perusahaan KURNIA KAPUAS, PT mempunyai dua jenis usaha yaitu perkebunan (03) dan hortikultura (02), maka dalam Daftar ST2013-DPP1 perusahaan tersebut tertulis dalam 2 baris.

Jenis Usaha Perusahaan Pertanian

Nama Perusahaan Pertanian

Alamat Perusahaan Pertanian

(2)

(4)

(5)

02 02 02 03

KURNIA KAPUAS, PT PELITA RIMBA, CV PAPA GUNA, PT KURNIA KAPUAS, PT

ADISUCIPTO KM. 8, JL KAPTEN MARSAN NO. 19, JL TANJUNGPURA NO. 2, JL ADISUCIPTO KM. 8, JL

 Kolom (3) : Kode Identitas Perusahaan (KIP) Berisi Kode Identitas Perusahaan (KIP) yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, yaitu: Digit ke-1, 2

: adalah kode propinsi

Digit ke-3, 4

: adalah kode kabupaten/kota

Digit ke-5,6,7

: adalah kode kecamatan.

Digit ke-8, 9

: adalah kode jenis usaha.

Digit ke-10,11,12 :

adalah nomor urut perusahaan per jenis usaha perusahaan pertanian dalam satu kecamatan.

___________________________________________________________________________ 8


Contoh isian : No.

Kode Jenis Usaha

Kode Identitas Perusahaan (KIP)

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(2) 01 01 02 02 02 07 07 08

(3) 120101001001 120101001002 120101002001 120101002002 120101002003 120101007001 120101007002 120101008001

Keterangan : Kode Identitas Perusahaan 120101001001 berarti perusahaan tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara (12), Kabupaten Nias (01), Kecamatan Pulau-pulau Batu (010), dan nomor urut perusahaan untuk jenis usaha Padi/Palawija (01) adalah '001'.  Kolom (4) : Nama Perusahaan Pertanian Berisi nama lengkap perusahaan pertanian. Contoh : -

CITAYAQ ALAM PERMAI, PT

-

SUMBER LINTAS, CV

 Kolom (5) : Alamat Perusahaan Pertanian Berisi alamat lengkap perusahaan pertanian. Isian alamat tertulis dengan nama alamat terlebih dahulu kemudian identitas seperti jalan, lorong, dusun, dan sebagainya. Contoh : No.

Penulisan salah

Penulisan benar

1

JL. ARIF RAHMAN HAKIM

ARIF RAHMAN HAKIM, JL

2

DUSUN JOHAR, DESA SUMBER LOR

JOHAR, DUSUN; DESA SUMBER LOR

3

JL. SUTOMO, DESA CEMPAKA

SUTOMO, JL; DESA CEMPAKA

 Kolom (6) : Nomor Telepon dan Faksimili Berisi nomor telepon

dan faksimili (termasuk kode area) perusahaan pertanian. Baris

pertama adalah nomor telepon dan baris kedua adalah nomor faksimili.  Kolom (7) : Bentuk Badan Hukum Berisi kode bentuk badan hukum perusahaan pertanian. Jenis dan kode bentuk badan hukum terdiri dari:


9

No.

Bentuk Badan Hukum

Kode

1

Perusahaan Negara (PN)

01

2

Perusahaan Daerah (PD)

02

3

Persero

03

4

Perum

04

5

Perseroan Terbatas (PT)

05

6

Naamloze Vennootschaap (NV)

06

7

Commanditair Venootschap (CV)

07

8

Firma

08

9

Koperasi/KUD

09

10

Yayasan

10

11

Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI)

11

 Kolom (8) : Kegiatan Utama Berisi kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan pertanian. Kegiatan utama adalah kegiatan yang menghasilkan pendapatan terbesar untuk setiap jenis usaha. Contoh : -

Perkebunan kakao

-

Budidaya sapi perah

 Kolom (9) : Kode Sumber Informasi Berisi kode instansi/lembaga yang merupakan sumber informasi dari direktori perusahaan pertanian.

Sumber informasi tersebut adalah: Sumber Informasi

Kode

Sumber Informasi

Kode

Sumber Informasi

Kode

- BPS RI

11

- BPS Provinsi

21

- BPS Kabupaten/Kota

31

- Kementerian Pertanian

12

- Dinas Pertanian/

22

- Dinas Pertanian/

32

- BKPM

13

Perkebunan/Kehutanan/

Perkebunan/Kehutanan/

- Asosisasi

14

Peternakan/Perikanan

Peternakan/Perikanan

- Kementerian Tenaga

15

Provinsi

Kab/Kota

Kerja

- BKPMD Provinsi

23

- BKPMD Kab/Kota

33

- Kadin

16

- BAPPEDA Provinsi

24

- BAPPEDA Kab/Kota

34

- Kementerian Kehutanan

17

- Disnaker Provinsi

25

- Disnaker Kab/Kota

35

- Kementerian Kelautan

18

- Kadinda Provinsi

26

- Lainnya di Kab/Kota

39

- Lainnya di Provinsi

29

dan Perikanan - Lainnya di Tingkat Pusat

19

___________________________________________________________________________ 10


 Kolom (10) : Keterangan Kolom keterangan pada daftar ST2013-DPP1 yang diterima PCL masih dalam keadaan kosong dan harus diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Keterangan hasil pencacahan lapangan terdiri dari:

Aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan mempunyai pekerja tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji tenaga kerja masih dianggap perusahaan aktif. Tutup sementara adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak mempunyai pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu) tahun. Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup sementara adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tetapi SK perusahaan masih berlaku. Belum berproduksi bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru menghasilkan produk percobaan. Tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi. Alih usaha bila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian. Tidak ditemukan bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan.

3.2 Pengisian Daftar ST2013-DPP2

Daftar ini digunakan untuk mendapatkan keterangan hasil pengecekan lapang perusahaan pertanian yang tercantum dalam Daftar ST2013-DPP1. Hasil pengecekan lapang dengan Daftar ST2013-DPP2 digunakan untuk menyusun direktori Perusahaan Pertanian yang lengkap dan akurat. Petunjuk Pengisian Daftar ST2013-DPP2 : 1. Semua isian daftar harus menggunakan pensil hitam. 2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat kecuali kata-kata yang terlalu panjang disingkat dengan singkatan yang umum digunakan. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi). 3. Semua isian angka yang merupakan nilai/jumlah seperti : jumlah pekerja, luas lahan, dan jumlah komoditi harus dituliskan dengan rata kanan.


11

Contoh : Jenis Isian

Penulisan salah 1 0

1. Jumlah Pekerja Tetap 1 0

2. Luas Lahan (m2)

0 0 0

,

Penulisan benar 1

0 0 0

1

0 0 0

0

,

0 0 0 0

4. Semua isian angka yang bukan merupakan nilai/jumlah seperti : nomor telepon, nomor fax harus dituliskan dengan rata kiri. Contoh : Jenis Isian 1. Nomor telepon

Penulisan salah 0 2 1

-

Penulisan benar

8 6 0 2 3 8 3

0 2 1

- 8 6 0 2 3 8 3

 Jika pencacah menemukan perusahaan pertanian yang aktif tetapi belum tercetak dalam Daftar ST2013-DPP1, maka pencacah harus melaporkan kepada pengawas. Jika pengawas menyatakan bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat sebagai perusahaan pertanian, maka harus dicacah dengan daftar ST2013-DPP2.

 Perusahaan seperti ini disebut perusahaan baru hasil pengecekan lapang.

Daftar ST2013-DPP2 terdiri dari 7 (tujuh) blok : Blok I

Keterangan Umum Perusahaan

Blok II

Keterangan Pengecekan Lapangan

Blok III

Keterangan Usaha Perusahaan Pertanian

Blok IV

Keterangan Hasil Pencacahan

Blok V

Catatan

Blok VI

Pengesahan

Blok VII Keterangan Petugas

Sebelum mengisi Blok I terlebih dahulu salinlah KIP dari daftar ST2013 DPP1 kol (3) pada tempat yang telah disediakan (ST2013-)). KIP terdiri dari 12 kotak :

Prop

Kab/Kota

Kecamatan

Jenis usaha No. urut Pertanian perusahaan

___________________________________________________________________________ 12


BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN Blok ini diisi oleh pencacah sebelum melakukan pengecekan lapang. Isian disalin dari Daftar ST2013-DPP1.

Rincian 1 s.d. 3

:

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar ST2013-DPP1 dan tuliskan kode untuk masing-masing rincian tersebut ke kotak yang tersedia.

Rincian 4 : Nama Lengkap Perusahaan Pertanian Tuliskan nama lengkap perusahaan pertanian sesuai dengan yang terdapat pada Daftar ST2013-DPP1 kolom (4) yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu nama perusahaan kemudian bentuk badan hukum dari perusahaan tersebut. Contoh :

No.

Penulisan salah

Penulisan benar

1

PT. CITAYAQ ALAM PERMAI

CITAYAQ ALAM PERMAI, PT

2

CV. SUMBER LINTAS

SUMBER LINTAS, CV

Rincian 5 : Alamat Perusahaan Pertanian Tuliskan alamat perusahaan pertanian secara lengkap pada tempat yang disediakan. Alamat perusahaan disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (5) yaitu dengan terlebih dahulu menuliskan alamat diikuti keterangan seperti: JL, DESA, DUSUN, KAMPUNG, dan seterusnya. Nomor telepon dan faksimili disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (6).

Rincian 6 : Jenis Usaha Perusahaan Pertanian Tuliskan kode jenis usaha pertanian pada kotak yang telah disediakan. Isian ini disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (2).

Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan menghasilkan produksi pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan menanggung resiko. Termasuk di sini usaha di bidang jasa pertanian.


13

Perusahaan padi/palawija adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman padi/palawija di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman padi/palawija. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang. Perusahaan hortikultura adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, atau tanaman obat-obatan di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman hortikultura. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang. Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan di luar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumahtangga tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut perkebunan rakyat. Unit pencacahan adalah kantor administratur perkebunan.

Perusahaan Kehutanan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan penebangan dan budidaya tanaman kehutanan serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha kehutanan tersebut.

Perusahaan kehutanan mencakup : 1)

Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA) adalah usaha berbadan hukum yang mendapatkan izin Hak Pengusahaan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan pengusahaan hutan dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang

2) Perusahaan Hutan Tanaman (HT) adalah perusahaan milik pemerintah maupun swasta, yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perusahaan Hutan Tanaman (HT) meliputi Perusahaan Hak Pengusahaan

___________________________________________________________________________ 14


Hutan Tanaman (HPHT)/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Perhutani dan Perusahaan lainnya yang membudidayakan tanaman kehutanan. a. Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman (HT) adalah usaha berbadan hukum yang memegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dari Pemerintah (Menteri Kehutanan) untuk membangun dan membudidayakan hutan tanaman di luar Pulau Jawa. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dengan menerapkan sistem silvikultur intensif dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang b. Perhutani adalah badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan pengusahaan hutan, khususnya di Pulau Jawa. Unit pencacahan adalah kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). c. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan selain Perusahaan HPHT dan Perhutani yang membudidayakan tanaman kehutanan. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan oleh perusahaan kehutanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis tanaman berdaur pendek dan jenis tanaman berdaur panjang. 

Jenis tanaman berdaur pendek biasanya ditanam atau dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pulp dan industri kertas. Tergolong dalam tanaman yang cepat tumbuh seperti akasia, pinus, dan sengon.



Jenis tanaman berdaur panjang diusahakan sebagai bahan baku kayu lapis, kayu gergajian dan industri furniture. Termasuk dalam kelompok tanaman berdaur panjang seperti meranti, kruing, kapur dan lain-lain.

3) Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar Perusahaan

Penangkaran

Satwa/Tumbuhan

Liar

adalah

perusahaan

yang

melakukan kegiatan penangkaran satwa/ tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya. Kegiatan penangkaran satwa/tumbuhan liar dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai badan hukum dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat dengan tujuan untuk kelestarian satwa/tumbuhan liar maupun komersial dengan izin Menteri Kehutanan. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang


15

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa dan tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya.

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udarayang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Contoh : Harimau, buaya, penyu, dan lain-lain.

Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Contoh : anggrek yang jenisnya masih murni.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Hasil Penangkaran Satwa Liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya.

Perusahaan Perikanan Perusahaan perikanan adalah suatu perusahaan yang di jalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Perusahaan perikanan yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan mempunyai kegiatan penangkapan/budidaya ikan/biota lain. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang

Penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/biota lain yang hidup di laut/perairan umum.

Penangkapan ikan/biota lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum seperti sungai, rawa, danau dan waduk dan sebagainya.

Budidaya adalah kegiatan memelihara ikan/biota lain mulai dari pembenihan hingga pemungutan hasil.

Budidaya yang dicakup meliputi budidaya air tawar, tambak dan laut.

___________________________________________________________________________ 16


Budidaya ikan/biota lain di kolam air tenang adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di kolam air tawar dan airnya relatif tenang. Biota perairan lain seperti udang air tawar.

Budidaya ikan/biota lain di kolam air deras adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota perairan lain yang dilakukan di kolam air deras.

Budidaya ikan/biota lain di tambak air payau adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain dengan menggunakan tambak sebagai sarana pemeliharaan. Jenis ikan yang diusahakan seperti udang windu, udang putih dan bandeng. Budidaya ikan/biota lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain di laut atau muara sungai, laguna dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan menggunakan kurungan apung yang biasanya di buat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya. Budidaya ikan/biota lain di perairan umum adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain dengan

menggunakan jaring apung, pancang pagar atau

karamba

sebagai sarana

pemeliharaan.

Perusahaan peternakan adalah perusahaan berbadan hukum/usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial/memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya ternak/unggas. Perusahaan

peternakan

yang

dicakup

meliputi

perusahaan

peternakan

ternak

besar/kecil, perusahaan peternakan sapi perah, perusahaan peternakan unggas (ayam ras petelur, ayam pedaging dan unggas lainnya). Perusahaan budidaya

ternak/unggas

pemeliharaan/penggemukan,

adalah perusahaan

pengembangbiakan

yang

melakukan

kegiatan

ternak/unggas

dengan

tujuan

komersial/memperoleh keuntungan. Perusahaan pembibitan ternak/unggas adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembiakan ternak/unggas yang khusus menghasilkan bibit ternak/unggas. Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang. Contoh : PT.Charoen Pokhpand mempunyai kantor cabang di Kabupaten Sukabumi, dan lokasi kandang berada di beberapa kecamatan. Maka perusahaan yang dicacah dengan Daftar ST2013-DPP2 hanya perusahaan kantor cabang yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi

Rumah Potong Hewan (RPH) yang dicakup disini adalah: Semua tempat pemotongan hewan/ternak yang mempunyai bangunan permanen/semi permanen, yang khusus digunakan


17

untuk tempat pemotongan ternak/hewan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Rumah Potong Hewan (RPH).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasa terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). TPI tersebut dikoordinasi oleh Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah setempat. TPI mempunyai persyaratan sebagai berikut : 

tempat tetap (tidak berpindah-pindah)



ada bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan



ada koordinator dalam prosedur lelang/penjualan ikan



ada ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).

Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan, sebagai berikut: a. Tipe A, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI, dan laut lepas. b. Tipe B, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial. c. Tipe C, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. d. Tipe D, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan. Sedangkan PPI yang dimaksud dalam kegiatan updating DPP ini, adalah selain yang disebut di atas (tipe D), juga termasuk pangkalan pendaratan ikan yang tradisional baik yang belum mempunyai bangunan untuk tambat (dermaga).

___________________________________________________________________________ 18


BLOK II. KETERANGAN PENGECEKAN LAPANGAN

Blok ini diisi oleh pencacah pada saat melakukan pengecekan lapang. Isian dalam blok ini sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan dan bisa berbeda dengan isian pada Blok I Daftar ST2013-DPP2 apabila di lapangan terjadi perubahan.

Rincian 1 : Nama Lengkap Perusahaan Pertanian Tuliskan nama lengkap perusahaan pertanian sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila isian Blok I berbeda dengan kondisi lapangan maka tuliskan kondisi terbaru di Blok II.

Rincian 2 : Alamat Perusahaan Pertanian Tuliskan alamat perusahaan pertanian secara lengkap sesuai dengan pertanyaan seperti: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Jalan, dan Kode Pos, kemudian tuliskan kode wilayah pada kotak yang disediakan kecuali untuk kode desa/kelurahan diisi oleh PML. Untuk nomor telepon dan faksimili agar mencantumkan kode area. Tuliskan pula alamat email dan website apabila mempunyai fasilitas tersebut.

Rincian 3 : Jenis Usaha Perusahaan Pertanian Tuliskan jenis usaha pertanian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan tuliskan kode jenis usaha pertanian tersebut pada kotak yang tersedia. Apabila jenis usaha pertanian berbeda dengan yang tercantum pada Daftar ST2013-DPP2 Blok I Rincian 3, maka tuliskan kondisi di lapangan yang sebenarnya pada Daftar ST2013-DPP2 Blok II Rincian 3 dan isian di Blok I tidak perlu dilakukan perubahan.

Jika satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka Daftar ST2013-DPP2 yang digunakan adalah sebanyak jenis usaha pertanian yang dimiliki.

Contoh : Perusahaan KURNIA KAPUAS, PT mempunyai dua jenis usaha yaitu perkebunan (03) dan hortikultura (02), maka dalam Daftar ST2013-DPP2 perusahaan tersebut tertulis dalam 2 baris.

Rincian 4 : Bentuk Badan Hukum Lingkari kode bentuk badan hukum yang sesuai dan isikan pada kotak yang disediakan. Jenis bentuk badan hukum terdiri dari:


19

No.

Bentuk Badan Hukum

Kode

1

Perusahaan Negara (PN)

01

2

Perusahaan Daerah (PD)

02

3

Persero

03

4

Perum

04

5

Perseroan Terbatas (PT)

05

6

Naamloze Vennootschaap (NV)

06

7

Commanditair Venootschap (CV)

07

8

Firma

08

9

Koperasi/KUD

09

10

Yayasan

10

11

Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI)

11

Perusahaan Negara (PN) adalah bentuk badan hukum untuk perusahaan yang dimiliki oleh Negara.

Perusahaan Daerah (PD) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang nantinya digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Persero adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada secara efisien.

Perum adalah perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomi serta bentuk pelayanan yang baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain.

Perseroan Terbatas (PT) atau Naamloze Vennootschaap (NV) adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.

___________________________________________________________________________ 20


Perseroan Komanditer/Commanditair Vennootschap (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yayasan adalah merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. Lainnya khusus RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI yang tidak berbadan hukum, misalnya izin Dinas Peternakan untuk RPH dan izin Dinas Perikanan untuk PPS/PPN/PPP/PPI/TPI. Rincian 5 : Status permodalan Lingkari kode 1 jika status permodalan perusahaan berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan kode 2 jika berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.


21

Rincian 6 : Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial Tuliskan tahun mulai beroperasi secara komersial pada kotak yang disediakan. Apabila perusahaan belum beroperasi secara komersial maka tuliskan '9999' pada kotak yang tersedia.

Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan berproduksi secara komersial atau menghasilkan produk untuk dijual. Rincian 7 : Kegiatan Perusahaan Rincian 7a : Jenis kegiatan utama Tuliskan selengkap-lengkapnya jenis kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan utama adalah kegiatan yang menghasilkan nilai produksi kotor yang terbesar untuk setiap jenis usaha. Contoh isian kegiatan utama : -

Budidaya padi di sawah irigasi

-

Budidaya buah durian

-

Budidaya kelapa sawit

-

Peternakan sapi potong

-

Budidaya ikan nila di kolam air tawar

-

Budidaya ikan cupang di akuarium

-

Budidaya tanaman jabon

Jika perusahaan mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman tetapi masih dalam satu jenis usaha maka kegiatan utama perusahaan mengacu pada komoditas utamanya. Komoditi utama adalah komoditi yang diusahakan dan menghasilkan nilai produksi kotor yang terbesar untuk perusahaan.

Contoh: PT. Wira Buana Kencana adalah perusahaan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada lahan seluas 10 hektar. Pada lahan tersebut ditanami teh seluas 2 hektar, kelapa sawit seluas 5 hektar, dan kakao seluas 3 hektar. Nilai produksi kotor per tahun masing-masing tanaman tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan

Perkebunan teh Perkebunan kelapa sawit Perkebunan kakao

Nilai produksi kotor per tahun (000 Rp) 750.000 1.625.000 875.000

___________________________________________________________________________ 22


Pada tabel di atas nilai produksi kotor per tahun yang terbesar diperoleh dari perkebunan kelapa sawit, maka pengisian jenis kegiatan utama dalam Daftar ST2013-DPP2 adalah Perkebunan Kelapa Sawit. Rincian 7b : Komoditi Utama Tuliskan jenis dan kode komoditi utama yang diusahakan oleh perusahaan.

Rincian 7c : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pengisian KBLI dilakukan oleh Pengawas/Pemeriksa. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan adalah KBLI tahun 2009. Untuk RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI kode KBLI diisikan 99999.

Rincian 8 : Kondisi Perusahaan Berdasarkan Hasil Kunjungan Lingkari salah satu kode hasil evaluasi/kunjungan ke perusahaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, dan tuliskan kode pada kotak yang disediakan. Kondisi perusahaan hasil evaluasi/kunjungan yang diisikan terdiri dari : Aktif

-1

Tutup Sementara

-2

Belum Berproduksi

-3

Tutup (Tahun ………….. )

-4

Alih Usaha

-5

Tidak Ditemukan

-6

Perusahaan aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan mempunyai pekerja tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji tenaga kerja masih dianggap perusahaan aktif.

Perusahaan tutup sementara adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak mempunyai pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu) tahun. Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup sementara adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tetapi SK perusahaan masih berlaku.

Perusahaan belum berproduksi bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru menghasilkan produk percobaan.


23

Perusahaan tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi. Jika perusahaan yang ditemui kondisinya tutup, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut : Rincian 1 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 4. Rincian 2 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 5. Rincian 3 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 6. Rincian 4 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (7). Rincian 5 : Diisi sesuai dengan status permodalan perusahaan sebelum tutup, atau jika tidak diketahui isikan kode 1. Rincian 6 : Diisi 1900. Rincian 7a : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8). Rincian 7b : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8). Rincian 7c : Diisi 00000. Alih usaha bila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian. Jika perusahaan yang ditemui kondisinya alih usaha, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut : Rincian 1 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan. Rincian 2 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan. Rincian 3 : Diisi kode 99. Rincian 4 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan. Rincian 5 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan. Rincian 6 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan. Rincian 7a : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan. Rincian 7b : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan dank ode diisikan 0000. Rincian 7c : Diisi 00000. Tidak ditemukan bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan. Jika perusahaan tidak ditemukan, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut : Rincian 1 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 4. Rincian 2 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 5. Rincian 3 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 6. Rincian 4 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (7). Rincian 5 : Diisi kode 1. Rincian 6 : Diisi 1900. Rincian 7a : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8). Rincian 7b : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8). Rincian 7c : Diisi 00000.

___________________________________________________________________________ 24


Rincian 9: Luas Lahan (Hektar) Isikan luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan baik lahan yang diusahakan untuk kegiatan budidaya pertanian maupun lahan lainnya yang terkait dengan kegiatan pertanian yang diusahakan. Luas lahan yang diisikan adalah seluruh lahan yang digunakan sesuai dengan untuk jenis usaha pada ST2013-DPP2 Blok II Rincian 3.

Rincian 10: Jumlah Pekerja Tetap (orang) Isikan jumlah pekerja tetap (orang) pada saat pencacahan yang dimiliki perusahaan.

Pekerja Tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan dan biasanya apabila diberhentikan akan mendapat pesangon. Jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah jumlah pekerja untuk setiap jenis usaha. Apabila satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha, maka yang diisikan hanya jumlah pekerja untuk jenis usaha yang tercantum dalam Blok II Rincian 3.

Contoh : PT. Wira Buana Kencana adalah perusahaan yang mengusahakan tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura. Untuk tanaman perkebunan jumlah pekerja tetap yang digunakan adalah 100 orang dan untuk tanaman hortikultura sebanyak 50 orang, maka Daftar ST2013-DPP2 yang digunakan adalah sebanyak 2 Daftar. Daftar ST2013-DPP2 yang pertama untuk jenis usaha perkebunan jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah 100 orang sedangkan Daftar ST2013DPP2 yang kedua untuk jenis usaha tanaman hortikultura jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah 50 orang.

Rincian 11 : Status Perusahaan Lingkari kode yang sesuai dengan status perusahaan kemudian tuliskan kode pada kotak yang telah disediakan. Jika Rincian ini berkode 1 maka pengisian Daftar langsung ke Blok VI Jika Rincian ini berkode 2 maka pengisian Daftar langsung ke Blok III

Status perusahaan : Perusahaan induk adalah perusahaan yang mempunyai hubungan kerja terhadap kegiatan di tempat lain yang secara administratif melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap seluruh perusahaan di daerah lain, tetapi perusahaan di daerah lain tersebut tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan induk.


25

Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan koordinasi kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan.

Perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan tunggal.

Perusahaan cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat. Rincian 12 : Nama Perusahaan Induk/Kantor Pusat Rincian ini terisi apabila Rincian (11) berkode "3" (status perusahaan adalah perusahaan cabang). Tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat pada tempat yang tersedia. Rincian 13 : Alamat Perusahaan Induk/Kantor Pusat Tuliskan alamat perusahaan induk/kantor pusat secara lengkap sesuai dengan pertanyaan seperti: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jalan, dan Kode Pos, pada tempat yang disediakan. Untuk nomor telepon dan faksimili agar mencantumkan kode area. Untuk RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI pengisian langsung ke Blok IV

BLOK III. KETERANGAN USAHA PERUSAHAAN PERTANIAN Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan usaha perusahaan pertanian.

Rincian 1 : Perusahaan Padi/palawija, Hortikultura, Perkebunan, HPH/IUPHHK-HA, atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/Perhutani. Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 01, 02, 03, 04, atau 05. Isikan jenis tanaman yang diusahakan oleh perusahaan, satuan dan luas lahan yang diusahakan masing-masing pada kolom (1), (2) dan (3).

Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya.

___________________________________________________________________________ 26


 Kolom (1) : Jenis Tanaman Isikan jenis dan kode tanaman pada kolom (1) sesuai dengan jenis usaha perusahaan pertanian. Kode jenis tanaman dan kode kolom (1) terdapat pada ST2013-Kode (Lampiran 1).  Kolom (2) : Satuan Isikan kode dari masing-masing jenis tanaman pada kolom (2). Kode "1" untuk satuan hektar (Ha) dan kode "2" untuk satuan m2 (meter persegi).  Kolom (3) : Luas Lahan yang Diusahakan Isikan luas lahan yang diusahakan pada kolom (3), dan disediakan dua angka di belakang koma. -

Untuk tanaman tahunan isikan luas lahan yang diusahakan pada saat pencacahan.

-

Untuk tanaman semusim isikan jumlah luas tanam selama setahun yang lalu.

Contoh : Perusahaan PT. Ranatha Perkasa mengusahakan tanaman nenas. Pada saat pencacahan sedang ditanam nenas pada dua bidang lahan seluas 15.000 m2 dan 10.000 m2. Di samping itu perusahaan tersebut juga mengusahakan tanaman cabai merah pada bidang yang lain seluas 1 hektar tetapi sebulan yang lalu tanaman cabai merah tersebut dibongkar. Pengisian Daftar ST2013-DPP2 Blok III Rincian 1 adalah sebagai berikut:

III. KETERANGAN USAHA PERUSAHAAN PERTANIAN 1. Keterangan tentang perusahaan Padi/Palawija, Hortikultura, Perkebunan, HPH/IUPHHK-HA, HPHT/Perhutani (terisi jika blok II rincian 3 berkode 01, 02, 03, 04 atau 05) Satuan Jenis Tanaman (1)

Luas Lahan yang diusahakan

Hektar (Ha)

- 1 Tan. Tahunan pada saat pencacahan

M2

- 2 Tan. semusim luas tanam selama setahun yg lalu (2)

(3)

a. NENAS

2

1

4

5

1

2

,

5

0

b. CABAI MERAH

2

4

1

8

1

1

,

0

0

c.

,

d.

,

e.

,


27

Rincian 2 : Keterangan tentang Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar pada Saat Pencacahan Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 06. Isikan jenis dan kode satwa/tumbuhan liar yang ditangkarkan oleh perusahaan pada kolom (1), kode satuan pada kolom (2) dan jumlah satwa/tumbuhan liar pada saat pencacahan pada kolom (3). Satuan ekor pada kolom (2) untuk satwa liar sedangkan pohon dan m2 untuk tumbuhan liar. Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya. Rincian 3 : Keterangan tentang Perusahaan Budidaya Perikanan Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 07. Isikan jenis dan kode ikan yang dibudidayakan oleh perusahaan pada kolom (1), kode jenis budidaya pada kolom (2), kode jenis kegiatan pada kolom (3) dan luas lahan baku yang diusahakan selama setahun yang lalu pada kolom (4). Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya.

Rincian 4 : Keterangan tentang Perusahaan Penangkapan Ikan pada saat Pencacahan. Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 08. Rincian 4a. Di Laut Isikan banyaknya perahu motor, kapal motor berdasarkan kapasitas pada kolom (2) sampai dengan kolom (6) untuk lokasi penangkapan ikan di laut.

Rincian 4b. Di Perairan Umum Isikan banyaknya perahu motor, kapal motor berdasarkan kapasitas pada kolom (2) sampai dengan kolom (6) untuk lokasi penangkapan ikan di laut.

Perahu motor adalah perahu yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Termasuk dalam kelompok ini adalah perahu motor tempel yaitu perahu/jukung/perahu papan yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel, baik yang dipasang pada sebelah luar buritan maupun pada sisi atas lambung perahu/jukung/perahu papan.

Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen dalam kapal. Jenis kapal motor berdasarkan kapasitas (GT=Gross Tonage), terdiri dari: 1. Kapal motor dengan kapasitas kurang dari 30 GT 2. Kapal motor dengan kapasitas antara 30 sampai dengan kurang dari 50 GT 3. Kapal motor dengan kapasitas antara 50 sampai dengan100 GT 4. Kapal motor dengan kapasitas di atas 100 GT.

___________________________________________________________________________ 28


Rincian 5 : Keterangan tentang Perusahaan Peternakan

Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 09,10,atau 11. Isikan jenis dan kode ternak yang diusahakan oleh perusahaan pada kolom (1), dan jumlah ternak pada saat pencacahan pada kolom (2) dalam satuan ekor.

Isikan jenis dan kode unggas yang diusahakan oleh perusahaan pada kolom (3), dan jumlah unggas pada kolom (4) dalam ribuan (000) ekor. Untuk ayam ras pedaging pengisian kolom (4) adalah jumlah selama setahun yang lalu.

BLOK IV. KETERANGAN HASIL PENCACAHAN

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi pencacahan perusahaan pertanian yang dilakukan oleh petugas.

Rincian 1 : Lokasi Perusahaan Pertanian Rincian ini terisi bila Rincian (1) berkode "1", "2", atau "3". Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan tuliskan kode pada kotak yang tersedia.

Perusahaan dengan alamat tetap adalah perusahaan yang alamatnya sama dengan alamat yang terdapat pada Daftar ST2013-DPP1.

Perusahaan pindah alamat bila perusahaan tersebut telah pindah ke lokasi yang lain (tidak sama dengan alamat dalam Daftar ST2013-DPP1) tetapi masih berada di dalam satu kabupaten.

Perusahaan baru bila perusahaan tersebut tidak terdapat di dalam Daftar ST2013-DPP1.

Rincian 2 : Keterangan Pimpinan Perusahaan Tuliskan nama pimpinan perusahaan, lingkari kode jenis kelamin dan tuliskan pada kotak yang disediakan, dan tuliskan umur pimpinan perusahaan pada kotak yang disediakan. Rincian 3 : Orang yang Dapat Dihubungi Tuliskan nama dan jabatan orang yang dapat dihubungi serta nomor telepon dan alamat email.

BLOK V. CATATAN Blok ini digunakan untuk mencatat dan menambah keterangan agar memperjelas isian-isian blok sebelumnya. Tuliskan masalah yang dijumpai selama melakukan pencacahan.


29

BLOK VI. PENGESAHAN Blok ini diisi oleh pihak perusahaan sebagai bukti telah dilakukan pengecekan lapang oleh petugas. Isikan tempat, tanggal, nama dan jabatan dari pihak perusahaan yang memberikan keterangan, serta cap perusahaan.

BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas baik yang melakukan pencacahan maupun pengawasan/pemeriksaan pada waktu pelaksanaan kegiatan.

Rincian 1 s.d. 4 Tuliskan nama petugas, NIP/NMS, Tanggal pencacahan/pemeriksaan, dan tanda tangan pada masing-masing kolom untuk pencacah dan pengawas/pemeriksa.

___________________________________________________________________________ 30


LAMPIRAN

Lampiran 1


31

___________________________________________________________________________ 32



33

___________________________________________________________________________ 34


Lampiran 2

Jadwal Pelatihan Petugas Updating DPP ST2013 Hari/ Tanggal

Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

Hari Kelima

Jam

13.00‐14.00 14.30‐15.30 15.30‐16.00 16.00‐17.30 17.30‐19.00 19.00‐21.00 08.00‐10.00 10.00‐10.30 10.30‐12.30 12.30‐14.00 14.00‐15.30 15.30‐16.00 16.00‐17.00 17.00‐19.30 19.30‐21.00 08.00‐10.00 10.00‐10.30 10.30‐12.30 12.30‐14.00 14.00‐15.30 15.30‐16.00 16.00‐17.00 17.00‐19.30 19.30‐21.00 08.00‐10.00 10.00‐10.30 10.30‐12.30 12.30‐14.00 14.00‐15.30 15.30‐16.00 16.00‐17.00 17.00‐19.30 19.30‐21.00 08.00‐09.00 09.00‐10.00

Kegiatan Registrasi peserta Pembukaan Pelatihan Coffee Break Penjelasan Umum dan Metodologi updating DPP ST2013 Ishoma ST2013‐DPP1 ST2013‐DPP2 Blok I‐II Coffee Break ST2013‐DPP2 Blok III‐IV Ishoma Pembahasan Survei Rutin Stat Tanaman Pangan Coffee Break Pembahasan Suvei Rutin Statistik Perkebunan Ishoma Pembahasan Suvei Rutin Statistik Hortikultura Pembahasan Suvei Rutin Statistik Peternakan Coffee Break Pembahasan Suvei Rutin Statistik Perikanan Ishoma Pembahasan Suvei Rutin Statistik Kehutanan Coffee Break Pendalaman Ishoma Evaluasi Materi

Pedoman Pengawas Coffee Break

Penjelasan Program SiPU‐DPP Ishoma Matching DPP1 dengan Program SiPU‐DPP Coffee Break Entry DPP2 dengan Program SiPU‐DPP

Ishoma Evaluasi Program

Penutupan Penyelesaian Administrasi dan Check Out


35

Lampiran 3


37

Lampiran 4


39

___________________________________________________________________________ 40



41

___________________________________________________________________________ 42


SENSUS PERTANIAN 2013 UPDATING DIREKTORI PERUSAHAN PERTANIAN (DPP)

Recommend Documents