Semula Eka Sri Utami (33) tak berencana memberikan air susu ibu secara

Etalase SUSUNAN

REDAKSI

BELAJAR ASI ALA SRI EKA UTAMI

MEDIAKOM Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Zahrotiah, S.Sos, M. Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Dessyana Fa’as, SE, Desain Grais & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

drg. Murti Utami, MPH

S

emula Eka Sri Utami (33) tak berencana memberikan air susu ibu secara eksklusif pada bayinya. Semasa hamil dia justru sibuk mencari-cari susu formula yang tepat untuk anak pertamanya. Tapi semua berbalik setelah Raza Prasetyo keluar dari rahimnya 20 bulan lalu. “Entah kenapa saat saya melahirkan, ketika bayi saya menyentuh payudara pertama kali, saya seperti dapat hidayah. Saya merasa bersalah. Untuk menebus rasa bersalah saya harus kasih ASI eksklusif,” kata Eka. Eka yang semasa hamil tidak menyempatkan diri mencari tahu tentang seluk beluk pemberian ASI eksklusif pun kemudian mulai membaca informasi seputar pemberian air susu ibu. “Setelah 1,5 bulan saya baru cari-cari informasi, mumpung masih longgar juga karena masih cuti,” katanya. Masa awal memberikan ASI bukan hal mudah bagi Eka. “Karena ada kendala internal, saya enggak punya puting. Jadi akhirnya ditarik-tarik, terus pas anaknya nenen ternyata makin dia isep akan keluar semacam puting jadi masih bisa,” katanya. Karena tempat kerja Eka tidak memiliki fasilitas untuk ibu menyusui, awalnya dia memerah ASI di toilet. Tapi kemudian ia merasa tak enak hati dengan kawankawan kerjanya karena sering meninggalkan ruangan.”Fasilitas menyusui sama sekali enggak ada. Toilet cuma dua dan ramai terus. Jadi akhirnya kalau merah di meja kerja, sambil mengenakan apron,” katanya. “Soalnya enggak boleh juga sering-sering tinggalin meja kerja... Sebagai PR Manager enggak enak hati sama tim kalau sering bolak-balik keluar, jadi mending mompa di ruangan meski kantornya terbuka dan ada cowok juga,” tambah dia. Kisah di atas menjelaskan kepada kita beberapa makna tentang fenomena orang tua memberikan ASI kepada bayinya. Pertama; orang tua harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ASI dari awal sebelum hamil, bahkan lebih bagus sejak muda-mudi sebelum menikah. Jika hal ini terjadi, niscaya akan lebih baik lagi prosesi pemberian ASI kepada para bayi, karena beberapa kendala akan segera teratasi sebelumnya. Kedua; mesti tersedia fasilitas memerah ASI disetiap tempat kerja yang higienis. Berarti Badan publik / unit kerja/ pemberi kerja harus menyediakan tempat memeras ASI dan tempat penyimpan sebelum dibawa pulang. Seluruh kisah bagaimana lika-liku menyediakan ASI untuk sang buah hati secara utuh kami sajikan pada rubrik media utama. Selanjutnya, kami ketengahkan pula aneka berita ringan kesehatan yang bermanfaat untuk pembaca. Selamat menikmati.• Redaksi

OKTOBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi INFO SEHAT 4-6 -

Makan Ikan Cegah Kehilangan Pendengaran Cegah & Kenali Kanker Payudara

KOLOM 7-9 -

Anjing “Menggila”, Rabies Mengancam

MEDIA UTAMA 10-23

4

-

Kini, Ibu Semakin Sadar Kebaikan Asi Siasat ASI Eksklusif Para Ibu Bekerja Memperluas Jangkauan Pelayanan

PERISTIWA 24-35 -

13

Atasi Dehidrasi dengan Gemzar BPOM Temukan Obat dan Kosmetik Ilegal di 154 Sarana Produksi Bahu Membahu Cegah Bunuh Diri Menkes Tinjau Rumah Sakit Vertikal Kemkes Berikan Penghargaan untuk Rumah Sakit Vertikal Terbaik Menkes: Gunakan Antibiotik Secara Rasional Misi Kesehatan Haji Siaga Antisipasi Penyakit Menular Tenaga Kesehatan Haji Siaga Layani Jemaah

REFORMASI BIROKRASI 36-37

24

-

JKN Ubah Mindset Budaya Kerja

TEROBOSAN 38-41 -

Melawan Ebola Dengan Robot Calon-Calon Vaksin Penangkal Ebola

POTRET 42-49

27

-

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes drg. Usman Sumantri, M.Sc

UNTUK RAKYAT 50-51 -

DPR Minta Penjelasan Soal Peserta JKN DPR Dorong Pembentukan BKKBD

DARI DAERAH 52-63

32

-

Kiat Hidup Sehat dan Bahagia Warga Senduro Goes Untuk Masyarakat Lumajang Sehat Ponirin, Juru Malaria Desa Tak Kenal Lelah Dari Jember Gemas Tabumil Sukorejo Dorong Ibu Dan Bayi Sehat Selamat Santri Husada Untuk Masyarakat Pesantren Sehat

KUIS 64-65 LENTERA 66-67 -

Tobatan Nasuha Belajar Hidup

RESENSI 68-69

34 2 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

SURAT PEMBACA

38

42

52

56

Bertanya Seputar JKN Apakah JKN masih berlaku? Apakah peserta PBI itu mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang bagus?” [email protected] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang dikelola BPJS Kesehatan masih berlaku hingga saat ini yang didasari UU SJSN, UU BPJS, dan Perpres No.111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peserta PBI akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif. [email protected] ------------------------------------------------Bagaimana mengurus kartu JKN pak? [email protected] Untuk mengurus kartu JKN atau kepesertaan BPJS Kesehatan, Ibu bisa mendatangi langsung kantor BPJS Kesehatan dengan membawa fotocopy KTP, pas photo 3x4 2 lembar berwarna, dan Kartu keluarga atau Ibu bisa melalui mendaftarakan secara online melalui website www.bpjskesehatan.go.id serta mendaftarkan melalui KCU Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan membawa kelengkapan berkas tersebut di atas. [email protected] ------------------------------------------------Saya ingin tahu info ttg TB Paru Elita (SMS: 085297391xxx) TB paru adlh penyakit paru yg disebabkan o/ bakteri Mycobacterium tuberculosis yg masuk kedlm saluran nafas. Kemenkes mnetapkn regulasi: Kepmenkes No.364 Th 2009 tntg Pedoman Penanggulangan TB, Permenkes No.565 Th 2011 tentang Stratnas Pengendalian TB 20102014, dan Permenkes No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat. SMS Center (081281562620)

persyaratan pendaftaran JKN dan alamat bpjs terdekat Rosmiyati (SMS: 081316302xxx) Ibu menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, dan untuk alamat BPJS Jakarta Barat berada di Jl. Palmerah Barat 353 Blok B No.4, Komplek Kampus Widuri atau Ibu bisa melalui mendaftarakan secara online melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id serta mendaftarkan melalui KCU Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan membawa kelengkapan berkas tersebut di atas. SMS Center (081281562620) ------------------------------------------------sama ga antara BPJS dan JKN?trus saya harus daftar yg mana,,klo di daerah bekasi,kantor,y daerah mana?terimakasih [email protected] BPJS dan JKN sama saja dikarenakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial). Jika bapak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka bapak menjadi bagian di dalam pelaksanaan program JKN. Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, bapak menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, dan untuk alamat BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi berada di Jl. A Yani (Ruko Bekasi Mas Blok C No.2) Bekasi 17141, Telp : (021) 8847071, Hotline Services : 0812 8582705 atau Bapak bisa melalui mendaftarakan secara online melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id serta mendaftarkan melalui KCU Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan membawa kelengkapan berkas tersebut di atas. [email protected]


INFO SEHAT

MAKAN IKAN CEGAH KEHILANGAN PENDENGARAN

H

asil studi yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi ikan dua porsi atau lebih setiap pekan bisa membantu mengurangi risiko kehilangan pendengaran pada perempuan. “Kehilangan pendengaran angka kejadiannya tinggi dan sering menimbulkan kondisi kesehatan kronis,” kata Sharon Curhan dari Brigham and

Womens Hospital di Boston. “Walaupun kemerosotan pendengaran seringkali dianggap sebagai aspek tak terelakkan dari penuaan, identiikasi beberapa faktor risiko yang bisa diubah telah memberi pandangan baru mengenai kemungkinan pencegahan atau penundaan kehilangan pendengaran,” kata Curhan, yang memimpin studi tentang nutrisi yang dikandung ikan itu. Studi baru itu meneliti kaitan antara konsumsi seluruh dan jenis tertentu ikan, Omega-3 asam lemak tak jenuh ganda (Polyunsaturated Fatty Acids/PUFA), dan kehilangan pendengaran yang dilaporkan sendiri oleh perempuan. Dari 65.215 perempuan yang diikuti perkembangannya dari tahun 1991

4 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

sampai 2009, sebanyak 11.606 kasus kehilangan pendengaran dilaporkan. Menurut hasil studi, ketika dibandingkan dengan perempuan yang jarang mengkonsumsi ikan, perempuan yang makan ikan, dua porsi atau lebih setiap pekan, memiliki risiko 20 persen lebih rendah untuk kehilangan pendengaran. Ketika diteliti secara individu, konsumsi lebih banyak jenis ikan tertentu memiliki kaitan dengan risiko kehilangan pendengaran. Konsumsi lebih banyak Omega-3 PUFA berantai panjang juga berkaitan dengan risiko kehilangan pendengaran. “Konsumsi setiap jenis ikan --seperti tuna, atau kerang-- cenderung memiliki hubungan dengan risiko yang lebih rendah,” kata Curhan seperti dilansir kantor berita Xinhua. Ia menambahkan temuan itu menunjukkan bahwa makanan adalah hal yang penting dalam pencegahan kehilangan pendengaran.•

CEGAH & KENALI KANKER PAYUDARA

K

anker payudara merupakan jenis kanker pembunuh perempuan kedua setelah kanker serviks (kanker mulut atau leher rahim) di Indonesia. Deteksi dini pertumbuhan sel abnormal pada payudara bisa menekan dampak penyakit ini. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti penyebab kanker payudara. Menurut statistik, kebanyakan penderita kanker payudara adalah perempuan berusia 50 tahun lebih. Faktor risiko penyakit ini antara lain riwayat penyakit dalam keluarga, dan gaya hidup, seperti kebiasaan makan makanan yang mengandung

bahan kimia atau bersifat karsinogen, alkohol, atau merokok. Salah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker payudara adalah menerapkan pola makan yang sehat karena menurut perkiraan satu dari tiga kasus kanker payudara berhubungan dengan pola makan. Pola makan yang baik akan membantu mempertahankan sistem kekebalan tubuh, yang merupakan pencegah penyakit paling ampuh. Konsumsi makanan yang sehat seperti makanan yang kaya serat dapat membantu menurunkan kadar prolaktin dan estrogen, yang kemudian dapat menekan fase lanjut dari karsinogenesis (pembentukan kanker).

Selain itu, mengurangi makanan berlemak jenuh juga dapat membantu menurunkan risiko. Sayur-sayuran yang kaya vitamin A seperti wortel, labu siam, ubi jalar, dan sayursayuran berdaun hijau tua seperti bayam, kangkung dan sawi hijau mungkin juga dapat membantu menurunkan risiko.

DETEKSI DINI

keluhan-keluhan yang berat, yang sering kali berarti kanker sudah dalam stadium lanjut. Padahal, apabila penyakit ini sulit disembuhkan ketika sudah sampai stadium lanjut. Indikasi keberadaan kanker ini antara lain bisa dilihat dari adanya benjolan pada daerah payudara, meski belum tentu semua benjolan di sini adalah kanker.

Deteksi dini sangat penting dalam penanganan kanker payudara. Kematian yang tinggi akibat penyakit ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk mendeteksi gejala. Penderita umumnya mengetahui adanya gangguan dan berkonsultasi ke dokter setelah ada


INFO SEHAT Indikasi lainnya adalah adanya benjolan pada bagian ketiak, rasa nyeri pada payudara, perubahan warna atau tekstur payudara, dan puting tertarik ke dalam areola atau daerah di sekitar puting susu yang berwarna coklat. Pada beberapa kasus, kanker payudara juga dideteksi dari keluarnya cairan berwarna kekuningan, kehijauan atau bernanah dari puting susu. Para perempuan bisa melakukan pemeriksaan pada payudara secara teratur (Periksa Payudara Sendiri/Sadari) untuk mendeteksi penyakit ini. Pemeriksaan dianjurkan dilakukan satu bulan sekali, empat sampai tujuh hari setelah menstruasi. Gerakan Sadari dapat dilakukan suami pada istri. Para suami juga dapat mengingatkan istri agar melakukan pemeriksaan Sadari secara teratur. Diagnosis kanker payudara bisa berdampak pada kondisi psikologis penderita. Pada tahap lanjut, dampak emosi dan psikologis dapat menyebabkan seorang penderita kanker mengalami depresi, dan ini dapat memperburuk keadaannya. Dukungan dari keluarga atau teman sangat penting untuk membantu mereka menghadapi kanker. Bergabung dengan kelompok penderita kanker payudara juga bisa sangat membantu menumbuhkan semangat. Yayasan Kanker Indonesia dapat membantu pasien bergabung dengan kelompok penderita, berbagi semangat untuk melawan kanker payudara.•

Pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdiri di depan cermin dengan posisi bahu lurus dan kedua tangan di pinggang. Perhatikan apakah ada perubaan isik payudara Anda, misalnya perubahan bentuk, ukuran atau warna payudara.

Angkat kedua tangan ke atas dan perhatikan kembali apakah ada perubahan isik payudara yang tampak.

Tekan puting susu dan lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting susu.

Kebanyakan penderita kanker payudara adalah

perempuan berusia 50 tahun lebih. Berbaring dan raba payudara bagian kanan dengan tangan kiri dan sebagainya. Buat pola memutar dan rasakan apakah pada payudara terdapat benjolan dan lainnya.


Saat duduk atau berdiri coba pijat payudara untuk menemukan apakah ada benjolan yang mencurigakan. Raba daerah ketiak sampai perut untuk memeriksanya.

Faktor risiko penyakit ini antara lain '

riwayat penyakit dalam keluarga, dan gaya hidup.

KOLOM

ANJING “MENGGILA”, RABIES MENGANCAM Oleh Prawito *

D

okter Ni Ketut Yudyaratna, M.Kes, Kepala Puskesmas Karambitan 2 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali menuturkan masyarakat di daerahnya lebih suka melepas anjing piaraan. Alasanya, anjing rumahan yang diikat cenderung agresif menggigit manusia bila sewaktuwaktu dilepas. Selain itu, anjing yang diikat harus sering diajak jalan-jalan oleh tuanya. Jadi, para tuan itu harus mengalokasikan waktu khusus, padahal tidak semua pemilik anjing senang berjalan-jalan dengan piaraannya itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (kiri) menyapa komunitas pecinta anjing ketika menghadiri peringatan Hari Rabies Sedunia di taman Langsat, Jakarta, Minggu (28/9). Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit rabies dan langkah-langkah pencegehan untuk mewujudkan Indonesia bebas rabies tahun 2020

“Sekalipun demikian, masyarakat Bali sudah semakin sadar dan bertanggung jawab atas kesehatan, khususnya dari gigitan anjing. Sampai saat ini saya belum mendapat laporan masyarakat yang meninggal karena rabies. Sebab mereka sudah memiliki kesadaran yang tinggi. Bahkan ketika ada yang tergigit anjing mereka langsung ke puskesmas minta vaksin anti rabies (VAR),” ujar dokter yang

akrab dipanggil dr. Ratna itu. Tingginnya kesaadaran masyarakat Kabupaten Tabanan akan kesehatan dan ancaman anjing gila dibenarkan oleh Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. “Pernah suatu ketika pembantu saya tergigit anjing di rumah, Dia langsung lari ke puskesmas minta vaksin anti rabies, padahal seluruh anjing di rumah semua sudah divaksinasi. Respon ini

ANTARA

menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat sangat tinggi akan kesehatan,” ujar Eka. Kesadaran masyarakat akan ancaman rabies memang selayaknya terus ditingkatkan, karena meskipun penyakit ini sudah dikenal lama, tetap saja mengancam kesehatan masyarakat, bukan saja di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Bahkan untuk menjaga

kewaspadaan akan bahayanya, dibuat hari khusus untuk peringatan bahaya rabies, yakni setiap tanggal 28 September. 28 September diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Sebuah hari peringatan yang mengaitkan pada penyakit zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Saat ini, sekitar 150 negara telah terjagkit rabies, dan sekitar 55.000 orang setiap tahun meninggal karena penyakit anjing gila ini. Lebih dari 15 juta orang yang tergigit hewan penular rabies di dunia, yang terindikasi, telah mendapatkan pengobatan proilaksis vaksin anti rabies (VAR) untuk mencegah timbulnya rabies. Sekitar 40 % dari orang yang digigit hewan penular rabies adalah anak anak di bawah usia 15 tahun. Sampai saat ini belum terdapat obat yang efektif untuk menyembuhkan rabies. Angka kematian kasusnya jika sudah terjangkit adalah 100 %. Akan tetapi rabies dapat dicegah dengan pengenalan dini gigitan hewan penular rabies dan pengelolaan/ penatalaksanaan kasus gigitan/pajanan sedini mungkin. Jumlah kasus rabies pada manusia ratarata per tahun di beberapa negara Asia antara lain


INFO SEHAT KOLOM GAMBAR 1.

GHPR, VAR dan LYSSA di Indonesia Tahun 2009-2013

Sumber : Subdit. Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP& PL, Kemenkes RI, 2014

India 20.000 kasus, China 2.500 kasus, Filipina 20.000 kasus, Vietnam 9.000 kasus dan Indonesia168 kasus.

BAGAIMANA DI INDONESIA? Ada tiga indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian Rabies, yaitu : Kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), kasus GHPR teridikasi yang diberi Vaksin Anti Rabies (VAR), dan jumlah kasus klinis Lyssa/Rabies. Situasi ketiga indikator tersebut terlihat tren nya seperti pada graik 1. Gigitan Hewan Penular Rabies (mis.Anjing) di daerah endemis Rabies segera dilakukan penanganan yang serius jika tidak berlanjut ke situasi yang fatal. Gambaran di atas tentang GHPR di Indonesia dari tahun 2009 ke tahun 2013 memperlihatkan tren yang cenderung meningkat dengan titik kulminasinya pada tahun 2012 (84.750 kasus). Dari sejumlah kasus GHPR tersebut, sesuai Juknis penanganan GHPR perlu dilakukan Vaksinasi dengan VAR (Vaksin Anti Rabies). Gambaran di atas, menjelaskan pemberian VAR cenderung meningkat

seiring dengan kasus GHPR, namun terlihat belum pernah sesuai dengan jumlah kasus GHPR nya setiap tahun. Seperti di tahun 2009 GHPR jumlah 45.466 kasus dan VAR 35.316, terdapat selisih 10.150 kasus yang belum mendapatkan VAR. Sedangkan tahun 2010 terdapat 14.916 kasus, tahun 2011 terdapat 12.167 kasus, tahun 2012 ada 10.419 kasus dan tahun 2013 meningkat kembali menjadi 15.077 kasus yang belum tervaksinasi. Dari data di atas ada beberapa pertanyaan yang menggelayut seperti: mengapa vaksinasi VAR tidak sejumlah kasus GHPR? apakah tidak tercukupi vaksin VAR terhadap kasus GHPR? dan apakah kasus GHPR yang tak tervaksinasi VAR tersebut terjadi di provinsi-provinsi yang memang bebas rabies ? Upaya pemberian VAR sangat menentukan agar kasus GHPR tidak terlanjur menjadi LYSSA (rabies pada Manusia) yang nota bene virus rabiesnya sudah menyerang otak dan tingkat kematiannya 100 %. Dari gambaran di atas terlihat sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlah kasus


LYSSA cenderung menurun, mulai dari 195 kasus menjadi 119 kasus. Melihat kasus LYSSA di atas muncul pertanyaan yang menggelitik, antara lain apakah kejadian penurunan LYSSA terkait dengan pemberian VAR, seperti terlihat dari tahun 2009 ke tahun 2012 pemberian VAR meningkat dan diikuti oleh penurunan kasus LYSSA? Jika “ya”, hal yang menarik adalah mengapa tahun 2012 sampai tahun 2013 terjadi penurunan pemberian VAR tidak menyebabkan meningkatnya kasus LYSSA? bahkan jika dilihat dari jumlah GHPR yang tidak mendapat VAR terjadi peningkatan pula dari 10.419 kasus menjadi 15.077 kasus. Tentu, memerlukan kajian lebih mendalam untuk faktor pemicu lain yang ikut berperan. Tantangan buat

sejawat peneliti zoonosis untuk mengkaji lebih detail. Monggo...!

SEBARAN LYSSA PROVINSI Lyssa/rabies pada manusia terjadi jika virus rabies sudah menginfeksi susunan syaraf tepi lalu ke susunan syaraf pusat di Otak, sehingga harapan hidup penderita sangat tipis. Distribusi kasus Lyssa menurut provinsi seperti pada tabel di bawah ini. Gambaran tabel kasus LYSSA di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 masih terdapat 4 Provinsi yang kasusnya meningkat, yaitu: Provinsi Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Dari ke 4 Provinsi tersebut tenyata peningkatan ‘ekstrem’ terjadi

Tahapan penanganan GHPR adalah sbb: 1. Segera cuci luka dengan air mengalir serta menggunakan sabun atau detergen. 2. Kemudian segera bawa ke pusat kesehatan atau rabies center untuk pemberian vaksin anti rabies (VAR). 3. Lanjutkan terus pengobatan dengan melakukan pemeriksaan. 4. Karena masa inkubasi rabies lama, sehingga perlu waktu 2 minggu untuk melihat hasil suntikan vaksin, apakah ada gejala-gejala seperti di atas. 5. Jika positif, maka harus kembali diulang pemberian vaksinnya selama 4 tahapan (mulai nol lagi, hari ke-7, hari ke-14 dan diberi vaksin booster pada hari ke-60). 6. Akan lebih baik jika ditambah dengan pemberian serum anti rabies (SAR). 7. Jika mengikuti tahapan tersebut, peluang sembuhnya tinggi karena memotong jalur virus ke otak.

pada provinsi Sulawesi Utara dari 10 kasus menjadi 30-35 kasus. Mengapa bisa terjadi, tampaknya perlu kajian lebih dalam lagi.

PENGENDALIAN RABIES Sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN (termasuk Indonesia) pada Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ke 34 (TheThirty Fourth Meeting of The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry) pada tanggal 27 September tahun 2012 di Vientiane, Lao PDR telah bersepakat dan mendeklarasikan untuk bebas rabies pada tahun 2020. Di Indonesia dari 34 Provinsi yang ada, hanya 10 provinsi yang dinyatakan BEBAS RABIES, sisanya 24 Provinsi Endemis. Pemeritah berkomitmen dalam pengendalian Zoonosis prioritas (Rabies,Flu Burung, Leptospirosis, Antraks, Pes dan Brusellosis) ditandai dengan dterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. Kemudian dibentuk Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis tingkat Pusat, Komisi Daerah (Komda) Pengendalian Zoonosis

DISTRUBUSI KASUS LYSSA menurut provinsiTahun 2009 – 2013 2010

2011

2012

2013

0

2

0

1

35

31

18

5

5

7

14

8

RIAU

2

6

0

12

5

JAMBI

3

0

0

0

6

SUMSEL

2

0

1

0

7

BENGKULU

0

6

3

3

8

LAMPUNG

3

0

1

0

9

BANTEN

0

0

0

0

10

JABAR

1

0

1

0

11

BALI

82

23

8

1

12

NTT

25

12

7

6

13

SULUT

10

26

35

30

14

GORONTALO

2

3

6

8

15

SULTENG

3

21

4

8

16

SULTRA

0

5

3

12

17

SULSEL

4

0

9

6

18

SULBAR

5

0

0

1

19

KALSEL

0

2

0

0

20

KALTENG

1

2

5

0

21

KALTIM

0

1

0

2

22

MALUT

1

6

3

5

23

MALUKU

21

31

19

11

JUMLAH

206

184

137

119

NO

PROVINSI

1

NAD

2

SUMUT

3

SUMBAR

4

Sumber : Subdit. Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP& PL, Kemenkes RI, 2014

Provinsi dan Komda Pengendalian Zoonosis Kabupaten/Kota. Komnas dan Komda ini merupakan wadah

Koordinasi lintas sektor seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaaan, monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan pengendalian zoonosis terpadu sesuai dengan pendekatan “SATU KESEHATAN” (ONE HEALTH) dalam pengendalian Zoonosis. Khusus untuk pengendalian rabies, Pemerintah Indonesia sebagai anggota Asean bersama 9 negara Asean lainnya menandatangani

deklarasi Asean bebas rabies pada tahun 2020. Deklarasi tersebut dilakukan pada pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean ke 34 pada September 2012 di Vientiane, Lao PDR. Adapun sasaran pengendalian rabies menuju eliminasi rabies 2020 pada manusia meliputi: cakupan proilaksis Pra Pajanan /P PraP (Pre Exposure Prophilaxis) pada kelompok risiko tinggi sebesar 100% dan cakupan proilaksis paska paparan / P PasP (Post Exposure Prophilaxis) 100 % kasus gigitan terindikasi yang dilaporkan.

STRATEGI ELIMINASI RABIES 2020 Untuk mencapai tujuan percepatan Indonesia eliminasi rabies tahun 2020, diterapkan strategi terpadu dengan pendekatan prinsip ”Satu Kesehatan” (One Health) sebagai berikut: 1) advokasi dan sosialisasi, 2) penguatan peraturan perundangan dan kebijakan, 3) komunikasi risiko, 4) peningkatan kapasitas, 5) imunisasi masal pada HPR anjing oleh Kementerian Pertanian, 6) manajemen populasi HPR anjing oleh Kementerian Pertanian, 7) proilaksis Pra dan Paska pajanan/ gigitan dengan VAR dan tatalaksna kasus pada manusia, 8) penguatan surveilans dan respons terpadu, 9) penelitian operasional,10)Kemitraan (pelibatan masyarakat, LSM, tokoh agama, perusahaan dan internasional).• *(Dari berbagai sumber dan tulisan Evida-Debe)


[MEDIA UTAMA]

KINI, IBU SEMAKIN SADA KEBAIKAN ASI

B

ombardir iklan susu formula pernah menjadi ancaman. Ibu-ibu di Indonesia sempat termakan iklan yang amat provokatif bahwa susu formula lebih baik untuk bayi mereka ketimbang Air Susu Ibu (ASI). Iklan-iklan itu hadir seolah-olah didukung dengan kampanye pemerintah soal 4 Sehat 5 Sempurna yang memasukkan susu sebagai penyempurna

hidup sehat. “Ibu mana yang tidak mau kalau anaknya bisa pintar seperti yang ada di iklan susu formula?” kata salah satu pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Selvie Amalia. “Itu iklan pembodohan. Anak tidak bisa langsung pintar gambar misalnya hanya dengan minum susu. Iklan-iklan susu juga tidak mencantumkan bahayanya padahal konsumen harus diberi tahu resikonya,” tambah Selvie. Lalu terkait kampanye 4 Sehat 5 Sempurna, lanjut Selvie, minum susu yang disebut dalam kampanye tersebut sebagai penyempurna justru membuat anak menjadi jarang makan. “Karena kampanye itu, orang akhirnya harus minum susu padahal kalau minum susu anak jadi jarang makan. Tetapi sekarang kampanye tersebut sudah diubah menjadi pola gizi seimbang,” jelasnya. Selvie mengingatkan bahwa susu formula pada awalnya dibuat karena kebutuhan saat dulu terjadi perang. Susu formula, katanya, hanya pengganti karena saat itu sangat emergensi, banyak ibu-ibu yang meninggal. Sementara saat ini, kondisi genting seperti itu sudah lewat. Selvie mengatakan bahwa ibu-ibu seharusnya paham bahwa


menyusui bukan sekedar memberikan ASI pada bayi mereka, tetapi juga sarana memperkuat ikatan bathin dengan sang anak. “Ada unsur kedekatan ibu dengan anak, ada kenyamanan, rasa aman, dan rasa sayang saat ibu menyusui anaknya karena ketika menyusui langsung ibu memeluk bayinya dan saling pandang,” kata Selvie. “Di situlah terjadi proses kasih sayang yang semakin mengikatkan hubungan ibu dan anak,” tambahnya. Sementara dari segi manfaat, Selvie mengungkapkan bahwa ASI memiliki nutrisi dengan kandungan antibodi yang tinggi. “Kalau ibunya sedang sakit, akan membentuk antibodi. Dan antibodi itu keluar melalui ASI yang diminum bayinya. Semakin ibu menyusui anaknya, semakin bayi terlindungi dari

berbagai penyakit. Kalau anak tidak disusui malah bisa lebih parah,” jelas Selvie. “ASI itu cairan hidup yang menyesuaikan kebutuhan si bayi. Ia berubah seiring dengan kebutuhan bayi,” tegas Selvie yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi AIMI itu.

PERAN AIMI Maka, pada tahun 2007 terbentuklah AIMI sebagai kelompok para ibu pendukung gerakan ASI. AIMI beranggotakan ibu-ibu yang berasal dari berbagai macam profesi. AIMI tidak hanya berjuang agar mengkampanyekan pentingnya pemberian ASI tetapi juga membuka ruang konsultasi bagi ibu-ibu. Sebagai asosiasi ibu menyusui pertama berskala nasional, AIMI sudah

DAR SI memiliki cabang-cabang di 12 daerah di Indonesia. “Kami hadir untuk empowering mother. Dulu sudah banyak organisasi tapi concern pada kesehatan dan tidak fokus pada menyusui. Setelah AIMI mulai bergerak dan banyak kegiatan, kini orang-orang juga sudah tambah banyak bergerak membuat komunitas sendiri,” tutur Selvie. AIMI berawal dari sebuah milis ASI yang terbentuk tahun 2006. Setelah beberapa kali melakukan kopdar, tercetus untuk membuat sebuah asosiasi. Pada saat itu, kata Selvie, akses internet masih terbatas sementara mereka ingin bergerak untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ASI bagi Indonesia. “Terlontar pikiran kalau misalnya ibu-ibu yang tergabung dalam milis masih beruntung punya akses internet sehingga mendapatkan informasi yang baik,” ujar Selvie.


“Tapi permasalahannya, ASI bukan soal ibu saja yang berperan namun juga lingkungan, keluarga, termasuk negara. Kami ingin gerakan nyata tidak hanya sekedar sharing, ini harus ada wadahnya. Ini tantangan, kami memang bergerak bukan untuk sendiri tapi bangsa ini,” tambahnya. Sebagai asosiasi, AIMI menggelar banyak kegiatan seperti program rutin berupa kelas edukasi, penggalangan dana, pendampingan, konsultasi, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, kesadaran ibu untuk memberi ASI kepada bayinya semakin meningkat. Maka tantangan AIMI saat ini, ujar Selvie, adalah mendorong industri formula agar melakukan pemasaran yang santun. “Masalah di Indonesia saat ini, pemasaran sudah tidak etis. Sasaran mereka ibu-ibu, maka kami perjuangan agar mereka melakukan pemasaran yang santun dan menghargai bahwa seharunya bayi menyusui pada ibunya,” jelas ibu dua anak itu. Ia juga berharap agar pemerintah pusat maupun daerah memberi dukungan misalnya berupa peraturan daerah untuk mendukung ibu menyusui. “Target kami tidak mulukmuluk, kami hanya ingin bayibayi yang ada di ndonesia dapat haknya dan ibu-ibu menikmati proses itu, tidak terpaksa,” kata Selvie. “Kami juga mendorong agar tenaga kesehatan bisa lebih memberi dukungan pada ibu-ibu,” tambahnya.

HTTP://AIMI-ASI.ORG

[MEDIA UTAMA]

KESADARAN MENINGKAT Selvie mengungkapkan ibu di Indonesia semakin sadar untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) pada bayinya yang berusia 0-6 bulan. “Ibu-ibu kini semakin sadar yang terbaik untuk anaknya adalah susu ibu sendiri,” kata Selvie Meskipun begitu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2013, tercatat baru 42 persen ibu di Indonesia yang memberikan ASI kepada anaknya. Penerapan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif yang mengatur tentang kewajiban orang tua memberikan ASI masih harus terus didorong agar angkanya semakin meningkat. Selvie mengatakan bahwa masih banyak ibu-ibu yang menganggap tabu memberikan ASI di ruang publik. “Padahal itu lebih baik daripada anaknya jejeritan


“Target kami tidak muluk-muluk, kami hanya ingin bayi-bayi yang ada di ndonesia dapat haknya dan ibu-ibu menikmati proses itu, tidak terpaksa.” Selvie Amalia

meminta ASI,” ujar Selvie. Oleh sebab itu, kata Selvie, AIMI terus mendorong disediakannya tempat Ibu untuk menyusui di ruang publik. Selvie menjelaskan, ruang menyusui idealnya harus dilengkapi dengan sofa yang nyaman, tempat ganti baju bayi, tempat cuci tangan dan untuk di gedung perkantoran, harus disediakan lemari es. Sayangnya, di gedunggedung perkantoran belum banyak disediakan ruang menyusui khusus sehingga ibu-ibu biasaya memerah ASI di toilet atau ruang tertutup. “Tapi kalau di fasilitas umum seperti mall, bandara, terminal, stasiun sudah banyak, hanya saja ada yang terawat dan tidak terawat,” ujar Selvie. Selvie menjelaskan bahwa AIMI terus mendorong agar di gedung perkantoran terutama di pabrik-pabrik memberikan kesempatan dan ruang agar ibu bisa memerah ASI untuk stok bayi mereka. “Banyak buruh pabrik terpaksa masih membeli susu formula. Mereka tidak punya uang cukup untuk susu formula tetapi terpaksa karena tidak dikasih waktu,” kata Selvie. Padahal kantor atau pabrik turut merasakan manfaatnya apabila karyawan mereka bisa memberi ASI ekslusif pada anaknya. “Kalau ibu menyusui anak jadi jarang sakit, ibu jadi jarang bolos sehingga ibu jadi fokus pada pekerjaannya. Kalau ibu menyusui anaknya sampai dua tahun, anak jadi sehat terus sehingga karyawan relatif jarang izin dengan alasan anak sakit,” jelas Selvie.•

SIASAT ASI EKSKLUSIF PARA IBU BEKERJA

S

emula Eka Sri Utami (33) tak berencana memberikan air susu ibu secara eksklusif pada bayinya. Semasa hamil dia justru sibuk mencari-cari susu formula yang tepat untuk anak pertamanya. Tapi, semua berbalik setelah Raza Prasetyo keluar dari rahimnya 20 bulan lalu. “Entah kenapa saat saya melahirkan, ketika bayi saya menyentuh payudara pertama kali, saya seperti dapat hidayah. Saya merasa

bersalah... Untuk menebus rasa bersalah saya harus kasih ASI eksklusif,” kata Eka. Eka yang semasa hamil tidak menyempatkan diri mencari tahu tentang seluk beluk pemberian ASI eksklusif kemudian mulai membaca informasi seputar pemberian air susu ibu. “Setelah 1,5 bulan saya baru cari-cari informasi, mumpung masih longgar juga karena masih cuti,” katanya. Masa awal memberikan ASI bukan hal mudah bagi Eka. “Karena ada kendala internal, saya enggak punya puting. Jadi akhirnya ditariktarik, terus pas anaknya

nenen ternyata makin dia isep akan keluar semacam puting jadi masih bisa,” katanya. Saat harus kembali bekerja di sebuah kantor PR Agency di Kebayoran, Jakarta Selatan, Eka rutin memerah ASI dan menyimpannya dalam botolbotol di kulkas untuk stok. Di kantornya Eka harus beberapa kali memerah ASI supaya bayinya yang mengalami deisiensi Glukosa-6-Phosphat Dehidrogenase (G6PD)-defek enzim herediter dari eritrosit-- punya cukup stok ASI saat Eka bekerja.

Karena tempat kerja Eka tidak memiliki fasilitas untuk ibu menyusui, awalnya dia memerah ASI di toilet. Tapi kemudian ia merasa tak enak hati dengan kawan-kawan kerjanya karena sering meninggalkan ruangan. “Fasilitas menyusui sama sekali enggak ada. Toilet cuma dua dan ramai terus. Jadi akhirnya kalau merah di meja kerja, sambil mengenakan apron,” katanya. “Soalnya enggak boleh juga sering-sering tinggalin meja kerja... Sebagai PR Manager enggak enak hati sama tim kalau sering bolakbalik ke luar, jadi mending


HTTP://AIMI-ASI.ORG

[MEDIA UTAMA]

mompa di ruangan meski kantornya terbuka dan ada cowok juga,” tambah dia. Dia biasa menyimpan botol-botol berisi ASI perahan di kulkas yang ada di dapur kantor dan membawanya pulang ketika waktu kerja usai. Bulan Oktober sampai November tahun lalu dia mendapat tawaran jasa kurir ASI dari satu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dan logistik yang juga menyediakan layanan kurir ASI. “Aku termasuk salah satu yang dapat layanan promosi, bisa pakai jasa kurir gratis,” katanya. Selama masa itu, ia menuturkan, kurir bisa membawa ASI perahan dari kantornya di daerah Blok M ke rumahnya di Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam waktu satu jam sehingga Raza bisa menikmati ASI perahan yang masih segar. “Kurir bawa cooler bag... dan itu satu jam sudah sampai rumah. Lumayan, sepertinya lebih segar,” katanya. Eka menjelaskan pula

bahwa saat beban dan tekanan pekerjaan meningkat kadang produksi ASInya menurun. Dia berusaha mengatasi masalah itu dengan makan makanan yang dia sukai dan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat hatinya senang. “Kata orang makan sayur katuk biar ASInya banyak, tapi saya enggak mempan karena saya enggak suka. Jadi saya makan makanan yang saya sukai saja, apa saja, durian, jengkol, terus nasi goreng,” katanya. “Pokoknya saya berusaha makan makanan bergizi yang bikin hati seneng saja. Kalau harus makan makanan yang tidak kita sukai kan kita malah jadi stres...dan itu ngaruh banget ke produksi ASI,” katanya. Saat beban pekerjaan banyak dan sudah mendekati tenggat, Eka berusaha menurunkan tingkat stres dengan melakukan hal-hal menyenangkan hatinya. “Misalnya bawa karaoke... Pokoknya makan dan melakukan apapun yang kita senangi. Kalau di kantor banyak tekanan dari klien dan


deadline, cara saya supaya enggak terlalu memikirkan kerjaan saya dengar musik saat mompa ASI dan yang saya setel musik saya sukai...,” jelasnya. Seperti Eka, Rooslain Wiharyanti juga harus bersiasat supaya bisa memberikan ASI eksklusif kepada Deru Gandar Ranukumbolo yang lahir 3 Mei 2010 dan Bara Murba Tarumartani yang lahir 1 Juni lalu. Dia tidak banyak menghadapi kesulitan pada masa awal memberikan ASI untuk Deru meski putra pertamanya lahir cesar dan dia tidak bisa melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Deru sempat agak kesulitan saat menyusu karena belum menemukan posisi yang enak dan belum bisa mengemut puting dengan benar, tapi masalah itu teratasi dengan bantuan suster dan bidan di rumah sakit tempat Deru lahir. “Untungnya suster dan bidan di Rumah Sakit Carolus, tempat Deru lahir, sangat membantu, membetulkan posisi sehingga

Deru dapat menyusu dengan benar dan payudara saya tidak pernah sakit yang berarti sehingga mengganggu kegiatan menyusui,” katanya. Karena dia harus kembali bekerja, dua bulan sebelum masa tiga bulan cuti melahirkannya berakhir dia sudah mulai menyetok ASI perahan. Saat sudah kembali bekerja, dia rajin memompa ASI, minimal dua kali sehari. “Waktu itu kantor saya tidak menyediakan ruangan khusus jadi saya menggunakan ruangan kosong yang ada. Kadang di gudang, kadang di perpustakaan, atau di ruangan atasan yang kosong,” katanya. Rooslain mengatakan bahwa beban pekerjaan dan stres di tempat kerja kadang membuat produksi ASInya tidak sebanyak biasanya. Namun kondisi itu tidak banyak berpengaruh pada stok ASI perahan dia. “Kendala deadline tidak terlalu berpengaruh pada stok ASI, tapi lebih ke kurangnya waktu yang dihabiskan bersama anak,” kata Rooslain, yang memberikan ASI sampai anak pertamanya, Deru, berusia tiga tahun. Sekarang, selama menyusui anak keduanya, Rooslain juga tidak banyak menghadapi kendala berarti. Dia tidak bisa melakukan inisiasi menyusu dini karena rumah sakit tempat Bara lahir tidak mendukung pemberian ASI eksklusif dan tidak memperbolehkan bayi dibawa ke luar ruangan bayi. “Untuk menyusui juga harus ibunya yang datang ke ruang bayi. Jika tidak bisa,

ASI perahan harus diserahkan dalam botol susu dengan jumlah dan ketentuan tertentu. Tapi entah kenapa kendalakendala seperti itu bisa diatasi dan tidak memengaruhi kuantitas ASI saya,” katanya. “Dibandingkan dengan saat Deru, saat Bara stok ASI Perahan selama cuti lebih banyak karena dimulai langsung setelah melahirkan dan selama cuti. ASI yang keluar saat melahirkan Bara lebih banyak,” tambah dia. Namun kadang, selama bekerja, produksi ASInya menurun sehingga stok ASI perahan yang bisa dia bawa pulang tidak sampai separuh dari ASI yang dikonsumsi Bara di rumah. “Untungnya stok di rumah lumayan, jadi belum ada sistem kejar tayang, yang diperah hari itu habis untuk hari berikutnya,” katanya. Masalah itu juga tidak sampai membuat Rooslain sampai harus mengirim ASIP dari kantornya di Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ke rumahnya di Cimanggis, Depok, yang bisa ditempuh dalam

waktu satu sampai dua jam menggunakan sepeda motor. Dia berusaha mengatasi penurunan produksi ASI dengan menambah porsi makan dan minum, berusaha menghindari stres, menjauhkan diri dari pikiran negatif, curhat ke suami, dan merapal mantra, “Pasti cukup! Pasti cukup!” Masalah Ria Desy Saputra selama memberikan ASI eksklusif untuk Audrey Zhaira Friderika Razi (3,5 tahun) dan Muhammad Rasyid Adhyatma Razi, yang lahir 4 Juni lalu, lain lagi. Keinginannya memberikan ASI eksklusif sempat terkendala pada masa awal kelahiran putri pertamanya pada 5 Mei 2011. “Begitu lahir, jebret, munculah kendala. Puting lecet sampai berdarah. Luka sesar belum pulih. Baby blues. ASI tidak langsung keluar, baru keluar pada hari ketiga,” katanya. Pada masa-masa panik itu, suaminya Zen Isa, memberi dia video-video tentang cara menyusui yang benar.

“Dari situ belajar cara menyusui gimana, perlekatan sudah bener enggak, posisi badan bayi sudah bener enggak. Dan karena puting lecet berdarah dibelikan nipple shield bantu saya untuk susui. Terus pakai krim untuk sembuhkan puting yang lecet,” katanya. Selain itu, produksi ASInya melimpah sehingga payudaranya sering bengkak. Dia pun kemudian menggunakan pompa untuk memerah ASI, sekalian untuk stok setelah bekerja. Setelah masa cutinya habis dan harus kembali bekerja, dia memerah ASI di kantor. “Karena di kantor enggak ada ruang laktasi jadi pakai ruang praktik dokter klinik. Bawa tas ASI, pompa, kemudian botol ASI dan sama gel es,” kata Desy, yang biasa menitipkan botolbotol berisi ASI perahan ke kulkas di ruang pimpinan karena ruang kerjanya tak dilengkapi kulkas. ASI perahan tidak hanya dia berikan untuk anaknya. Kadang dia mendonorkan ASI kepada teman atau

saudara yang membutuhkan. Sewaktu menyusui Zhaira, dia mendonorkan sebagian ASI kepada saudara yang produksi ASInya turun drastis setelah minum obat maag akut. “Waktu itu sampai kejar tayang untuk donor karena si bayi minumnya banyak sekali,” kata Desy, yang memberikan ASI kepada Zhaira sampai usia dua tahun tiga bulan. Ketika menyusui Rasyid, produksi ASI dia jauh lebih besar. Awal melahirkan dia bisa memerah ASI sampai lima botol bervolume 120 ml sampai 150 ml. Kali ini dia juga menyumbangkan sebagian air susunya kepada bayi temannya. “Ada ibu melahirkan dan ASInya bermasalah, seorang ibu di Jakarta Selatan sesaman anggota AIMI. Suaminya datang ke rumah untuk mengambilnya. Cuma sekali, langsung ambil 10 botol yang masih mengandung kolustrum,” katanya. Dia juga menyumbangkan sebagian ASI kepada seorang saudara di daerah asalnya, Malang, Jawa Timur. “Kendalanya cuma waktu harus tugas ke daerah, ASI terpaksa dibuang karena enggak ada penyimpan dan enggak bisa dibawa pulang,” katanya.

BUTUH DUKUNGAN Eka, Rooslain dan Desy yakin benar dengan kekuatan ASI. Mereka melihat anak-anak mereka tumbuh sehat, tidak mudah sakit atau ketularan sakit setelah memberikan ASI saja


[MEDIA UTAMA] mengatakan bahwa dukungan dari suami, keluarga dan lingkungan sekitar mereka sangat penting dalam pemberian ASI eksklusif. “Alhamdulilah keluarga dukung. Suami sangat dukung. Orangtua enggak masalah. Kalau ada masalah kita duduk bareng cari solusi,” kata Eka. Usaha Desy untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada dua anaknya juga mendapat dukungan penuh dari suaminya, Zein Isa. “Menjelang persalinan dia yang mengikutkan saya ke milis ASI for Baby yang kemudian menuntun saya untuk bergabung dengan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan dari situ saya banyak tahu masalah ibu menyusui dan cara mengatasinya,” kata dia. Rooslain, yang sebelum melahirkan sudah mendapat banyak informasi tentang seluk beluk pemberian air susu ibu, juga berhasil memberikan ASI sampai tiga tahun kepada Deru karena dukungan besar dari suami dan orang-orang di sekitarnya.

“Wisnu yang ikut memberi pengertian kepada mertua yang ingin memberikan minuman atau makanan di luar ASI. Kebetulan saat itu kami masih tinggal bersama mertua,” kata Rooslain tentang suaminya. “Saat menyusui Bara, peran Wisnu lebih banyak lagi karena dia lebih banyak mendampingi saat melahirkan di rumah sakit dan saat cuti tiga bulan. Bahkan hingga kini Wisnu masih terlibat dalam mengasuh Bara dengan memberi ASI perahan,” katanya. Selain dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, para ibu yang bekerja juga membutuhkan dukungan fasilitas dari tempat bekerja supaya mereka bisa memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak mereka. Eka mengatakan penyediaan ruang laktasi di kantor tempat mereka menghabiskan seperempat hari lebih untuk bekerja, terpisah dari bayi merek, sangat penting. Sementara Rooslain mengatakan, harus ada ruangan yang nyaman untuk

menyusui serta kelonggaran jam kerja dan cuti melahirkan jika ingin lebih mensukseskan program ASI eksklusif selama enam bulan. “Dukungan dari lingkungan kerja, tempat memompa ASI yang nyaman, dengan tempat duduk dan cuci tangan, serta kulkas untuk menyimpan ASI sangat dibutuhkan,” tambah Desy. Selain itu, Eka menjelaskan, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan penyuluhan tentang manfaat ASI dan kiatkiat memberikan ASI secara eksklusif selama enam bulan bagi para ibu bekerja. “Beri penyuluhan bahwa manfaat ASI sangat luar biasa bagi ibu bekerja dan itu juga bisa mengurangi risiko ibu menyusui enggak masuk kantor. Soalnya kalau enggak kasih ASI, anak jadi sering sakit...jadi sering cuti. Dengan kasih ASI risiko itu enggak akan ada,” katanya.

CARA PALING EFEKTIF

TIPS-SEHAT-KELUARGA-BUNDA.BLOGSPOT.COM

selama enam bulan pertama kelahiran. “Saya banyak baca tentang pemberian ASI selama hamil, jadi tahu bahwa ASI itu nutrisi terbaik,” kata Desy. “Kenapa saya kasih ASI eksklusif dan akan tetap kasih sampai dua tahun? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi anak saya deisiensi G6PD... Dengan ASI, anak saya sehat-sehat saja sampai sekarang. Enggak gampang ketularan penyakit,” kata Eka. Selain lebih sehat dan berkualitas dibandingkan dengan susu formula mana pun, Rooslain mengatakan, memberikan ASI membuat anak lebih tenang dan memiliki kedekatan lebih dengan ibunya. “Namun, bukan berarti ibu yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif itu buruk,” katanya serta menambahkan, kadang ada ibu yang karena kondisi tertentu terpaksa tidak bisa memberikan ASI eksklusif dan harus memberikan susu formula kepada anaknya. Mereka bertiga


Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), pemberian ASI merupakan cara paling efektif untuk memastikan anak tetap sehat. ASI adalah makanan idel untuk bayi baru lahir, memberikan semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat. Selain kaya nutrisi, aman, tersedia setiap saat dan terjangkau, ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari penyakitpenyakit yang umumnya diderita anak seperti diare dan pneumonia, dua

HTTP://MOMNZHA.BLOGSPOT.COM

penyebab kematian utama anak di seluruh dunia. Jika setiap anak langsung mendapatkan air susu ibu dalam satu jam kelahiran, dan hanya mendapat air susu ibu selama enam bulan kehidupannya, dan terus mendapatkan ASI sampai usia dua tahun, sekitar 800.000 anak akan bisa diselamatkan setiap tahun, kata badan kesehatan dunia itu. Keuntungan ASI bagi kesehatan anak juga berlanjut sampai mereka dewasa. Remaja dan orang dewasa yang semasa bayi mendapat ASI juga memiliki risiko kelebihan berat badan dan obesitas lebih rendah. Mereka juga cenderung punya risiko lebih rendah mengalami diabetes tipe2 dan mendapatkan hasil lebih tinggi dalam tes-tes intelegensia. Pemberian ASI juga bermanfaat bagi para ibu. Pemberian ASI secara eksklusif berhubungan dengan metode pengendalian kelahiran secara alamiah, memberikan 98 persen perlindungan dalam enam bulan pertama kelahiran. Pemberian ASI juga bisa mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium, serta membantu perempuan lebih cepat menurunkan berat badan seperti pada masa sebelum hamil, serta menurunkan tingkat obesitas. Secara global, menurut data WHO, kurang dari 40 persen bayi usia kurang dari enam bulan mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan. Di Indonesia, menurut data Riset Kesehatan Dasar, pemberian ASI saja dalam 24

jam terakhir dan tanpa riwayat diberikan makanan dan minuman selain ASI pada bayi umur enam bulan meningkat dari 15,3 persen (2010) menjadi 30,2 persen (2013). Menurut data itu, inisiasi menyusu dini kurang dari satu jam setelah bayi lahir meningkat dari 29,3 persen (2010) menjadi 34,5 persen (2013) dengan angka teringgi di Nusa Tenggara Barat (52,9 persen) dan terendah di Papua Barat (21,7 persen). WHO aktif mempromosikan pemberian ASI eksklusif sebagai sumer nutrisi terbaik untuk bayi dan anak-anak. Organisasi kesehatan itu merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Menurut badan dunia itu, pemberian ASI sebaiknya dimulai dalam satu jam kelahiran dan diberikan “sesuai permintaan”, sesering yang diinginkan bayi saat siang maupun malam dan penggunaan botol atau

empeng harus dihindari. Saat bayi berusia enam bulan, makanan padat tambahan seperti sayur dan buah yang ditumbuk halus harus mulai diperkenalkan sebagai pelengkap pemberian air susu ibu sampai dua tahun atau lebih. Dan dukungan untuk ibu sangat esensial dalam pemberian air susu ibu. Memberikan ASI harus dipelajadi dan banyak perempuan menghadapi kesulitan saat memulainya. Puting sakit, ketakutan tidak bisa memberikan air susu dalam jumlah cukup umum terjadi. Banyak ibu yang harus kembali bekerja setelah melahirkan kemudian meninggalkan pemberian ASI, baik sebagian atau sepenuhnya, karena mereka tidak punya cukup waktu atau tempat untuk memberikan ASI, serta memerah dan menyimpan ASI perahan. Para ibu membutuhkan tempat yang aman, bersih dan privat di dalam atau di

dekat tempat kerja mereka untuk melanjutkan pemberian ASI. Melakukan penyesuaian kondisi di tempat kerja, seperti membayar uang cuti hamil dan melahirkan, pengaturan kerja paruh waktu, tempat penitipan bayi, fasilitas untuk memerah dan menyimpan air susu ibu, dan memberikan jeda untuk menyusui akan sangat membantu. Di samping itu, fasilitas kesehatan yang mendukung pemberian ASI dengan menyediakan konselor bagi para ibu baru bisa mendorong peningkatan praktik pemberian ASI eksklusif. Para ibu yang bekerja membutuhkan dukungandukungan semacam itu dari pemerintah, yang bisa membuat regulasi untuk memastikan fasilitas yang dibutuhkan para ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif tersedia. “Itu juga akan bisa menghemat anggaran negara untuk membiayai yang sakit,” demikian Eka Sri Utami.•


[MEDIA UTAMA]

MEMPERLUAS JANGKAUAN PELAYANAN

M

enyediakan layanan kesehatan untuk sekitar 237 juta penduduk Indonesia yang tinggal di daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi yang meliputi 17.504 pulau

bukanlah hal mudah. Pemerintah terus berusaha menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas bagi seluruh warga, antara lain dengan membangun fasilitas kesehatan, menyediakan obat-obat yang ampuh dan aman, mendidik dan


merekrut tenaga kesehatan terampil, dan membangun sistem jaminan kesehatan nasional. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 melihat beberapa indikator akses pelayanan kesehatan, termasuk di antaranya dengan menanyakan

keberadaan delapan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas rumah sakit pemerintah; rumah sakit swasta; puskesmas atau puskesmas pembantu; praktek dokter atau klinik; praktek bidan atau rumah bersalin; posyandu; pos kesehatan desa atau pos kesesehatan pesantren; dan pondok bersalin desa (polindes) kepada warga. Riskesdas juga mendata keterjangkauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dengan melihat jenis moda transportasi, waktu tempuh, dan biaya menuju fasilitas kesehatan. Secara nasional proporsi rumah tangga yang mengetahui keberadaan

rumah sakit pemerintah sebanyak 69,6 persen; rumah sakit swasta 53,9 persen; praktek bidan atau rumah bersalin 66,3 persen; dan posyandu 65,2 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit pemerintah di perkotaan 53,6 persen dan perdesaan 46,5 persen. Proporsi penggunaan kendaraan umum menuju rumah sakit di perkotaan 28,0 persen dan perdesaan 35,5 persen. Sementara rumah tangga yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi di perkotaan 8,5 persen dan di perdesaan 11,4 persen. Proporsi rumah tangga dengan waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan ke rumah sakit pemerintah lebih dari 60 menit sebanyak 18,5 persen dan ke rumah sakit swasta sebanyak 12,4 persen. Namun waktu tempuh ke fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas atau

puskesmas pembantu, praktek dokter atau klinik, praktek bidan atau rumah bersalin, poskesdes atau poskestren, polindes dan posyandu paling lama hanya 15 menit. Persentase rumah tangga yang membutuhkan biaya transportasi paling banyak Rp10.000 untuk menuju rumah sakit pemerintah sebanyak 63,6 persen; rumah sakit swasta 71,6 persen; puskesmas atau puskesmas pembantu 91,3 persen; dokter praktek atau klinik 90,5 persen; praktek bidan atau rumah bersalin 95,2 persen; poskesdes atau poskestren 97,4 persen; polindes 97,8 persen dan posyandu 97,8 persen.

PEMBIAYAAN KESEHATAN Pemerintah mulai menjalankan sistem jaminan pembiayaan kesehatan lewat Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) pada 2005. Sasarannya masyarakat miskin dan tidak mampu. Program itu ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu tidak jatuh lebih miskin ketika sakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas mencakup pelayanan dasar di puskesmas dan pelayanan tindak lanjut di rumah sakit. Pemerintah menunjang pelaksanaan program itu dengan meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, baik pemerintah maupun swasta. Menurut data Riskesdas 2013, sebanyak 50,5 persen penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Askes/ASABRI dimiliki oleh sekitar enam persen penduduk dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 4,4 persen penduduk, dan asuransi kesehatan swasta

dan tunjangan kesehatan perusahaan masing-masing mencakup 1,7 persen penduduk. Jamkesmas baru meliputi 28,9 penduduk dan program-program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) meliputi 9,6 persen penduduk. Sejak 1 Januari 2014, pemerintah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat miskis yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Jamkesmas otomatis menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jumlah peserta JKN sampai bulan Agustus 2014 mencapai 126,9 orang. BPJS Kesehatan menargetkan jumlah peserta program jaminan pembiayaan kesehatan itu mencapai 121,6 juta orang sampai akhir 2014. BPJS Kesehatan ingin menjangkau 130-an juta penduduk pada akhir 2014. Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN tahun 2019 sehingga masyarakat tidak lagi menemukan kendala mengakses pelayanan kesehatan karena tak punya biaya. Seiring dengan pelaksanaan program tersebut, pemerintah meningkatkan daya dukung fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tinggkat dasar sampai tingkat lanjutan supaya dapat melayani para peserta jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang


[MEDIA UTAMA] yang dibiayai Jamkesmas 15,6 persen, Jamkesda mencakup 6,4 persen, dan Askes/ASABRI 5,4 persen.

KESEHATAN REPRODUKSI

telah ditetapkan. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk memudahkan mendapat pelayanan kesehatan yang cepat dan akurat sesuai kaidah medis. Menurut data BPJS Kesehatan, sampai bulan Oktober 2014 jumlah fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN antara lain meliputi 801 fasilitas optik, 1.359 apotek, 1.574 rumah sakit, 3.590 dokter praktik perorangan, 1.890 klinik pratama, 758 klinik TNI, 569 klinik Polri, 9.768 puskesmas, dan 836 praktik dokter gigi. Menurut hasil Riskesdas yang datanya dikumpulkan pada Mei-Juni 2013, sebanyak 10,4 persen penduduk Indonesia dalam satu bulan terakhir melakukan rawat jalan dan rerata biaya Rp35.000. DI Yogyakarta merupakan

provinsi tertinggi yang melakukan rawat jalan (16,3 persen) dengan biaya ratarata Rp35.000. Bengkulu merupakan provinsi terendah dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan (3,5 persen) dengan pengeluaran rerata Rp35.000. Sementara ratarata pengeluaran biaya rawat jalan terbesar Rp100.000 di Papua. Biaya rawat jalan kebanyakan (67,9 persen) masih dibayar oleh pasien sendiri atau keluarga (out of pocket), baru 14,2 persen yang dibayar lewat program Jamkesmas dan 5,8 persen dari Jamkesda. Pembiayaan dari asuransi swasta masih sangat rendah (0,7 persen) sementara pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibayar lewat Askes/ ASABRI sebesar 3,2 persen, Jamsostek 2,0 persen, tunjangan kesehatan perusahaan 1,8 persen, dan sumber lainnya 3,3 persen.


Selain itu, dalam satu tahun terakhir 2,3 persen penduduk Indonesia melakukan rawat inap dengan biaya rerata Rp1,7 juta. Penduduk DI Yogyakarta juga paling banyak menggunakan layanan rawat inap (4,4 persen) dengan rerata biaya Rp2 juta dalam satu tahun. Sementara penduduk Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Barat tercatat paling rendah menggunakan layanan rawat inap, masingmasing 0,9 persen. Besar biaya rawat inap di tiga provinsi tersebut berbedabeda, Bengkulu Rp1 juta, Lampung Rp2 juta dan Kalimantan Barat Rp1,45 juta. Pengeluaran untuk rawat inap terbesar di DKI Jakarta, Rp5 juta. Biaya rawat inap pada semua fasilitas kesehatan kebanyakan masih dibayar sendiri oleh pasien (53,5 persen). Baru 15,6 persen

Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi, dari yang menyangkut pelayanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan ibu hamil sampai masa nifas, dan kontrasepsi. Permasalahan kesehatan reproduksi antara lain muncul setelah adanya perkawinan/hidup bersama. Menurut data Riskesdas 2013, sebanyak 2,6 persen perempuan umur 10-54 tahun menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9 persen menikah pada umur 15-19 tahun. Menikah pada usia sedini itu berdampak pada kesehatan reproduksi karena semakin muda umur menikah semakin panjang rentang waktu untuk bereproduksi. Menurut data Riskesdas 2013, angka kehamilan penduduk perempuan 10-54 tahun adalah 2,68 persen, dengan angka kehamilan pada umur kurang 15 tahun 0,02 persen dan kehamilan pada umur remaja (15-19 tahun) sebesar 1,97 persen. Pengaturan kelahiran lewat program keluarga berencana (KB) dilakukan untuk mengurangi munculnya masalah kesehatan akibat kehamilan dan persalinan serta menekan angka kematian ibu.

Pemakaian alat KB modern yang dinyatakan dengan prevalensi penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) modern di antara wanita usia kawin berumur 15-49 tahun. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan pemakaian cara/alat KB di Indonesia sebesar 59,7 persen dan CPR modern 59,3 persen. Sebagian besar wanita usia subur menggunakan cara KB suntikan (34,3 persen), dan merupakan penyumbang terbesar pada kelompok non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan jenis hormonal. Pelayanan KB di Indonesia sebagian besar diberikan oleh bidan (76,6 persen) di fasilitas pelayanan kesehatan swasta yaitu tempat praktek bidan (54,6 persen). Selain itu, setiap ibu hamil menghadapi risiko kematian. Pemerintah berusaha menurunkan tingkat kematian ibu dan

meningkatkan status kesehatan ibu hamil sampai bersalin melalui pelayanan ibu hamil sampai masa nifas. Pemerintah mendorong ibu-ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui pertumbuhan janin dan status kesehatan ibu. Hampir seluruh ibu hamil di Indonesia (95,4 persen) sudah melakukan pemeriksaan kehamilan (K1). Sebanyak 83,5 persen memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan. Sementara cakupan pemeriksaan kehamilan pertama pada trimester pertama 81,6 persen dan frekuensi Antenatal Care (ANC) 1-1-2 atau K4 (minimal 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua dan minimal 2 kali pada trimester 3) sebesar 70,4 persen. Tenaga yang paling banyak memberikan pelayanan ANC adalah

bidan (88 persen) dan tempat pelayanan ANC paling banyak diberikan di praktek bidan (52,5 persen). Sementara konsumsi zat besi selama hamil ditemukan sebesar 89,1 persen. Pemerintah berusaha menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan menjalankan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sejak tahun 2007. P4K diawali dengan menempel stiker untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan KB dan persalinan. Program ini berkontribusi dalam upaya meningkatkan jumlah ibu hamil yang melakukan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan. Persalinan oleh tenaga kesehatan yang tahun 2005 sebanyak 72,67 persen dari jumlah ibu hamil telah meningkat menjadi 87

persen pada 2009. Kondisi kritis bisa terjadi saat kegawatdaruratan persalinan karena itu pemerintah mendorong para ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan persalinan di fasilitas kesehatan baru 70,4 persen, masih terdapat 29,6 persen persalinan yang dilakukan di rumah atau tempat lain. Sementara persalinan yang dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter spesialis, dokter umum dan bidan secara keseluruhan mencapai 87,1 persen, namun masih bervariasi antar provinsi. Pelayanan kesehatan masa nifas dimulai dari enam jam sampai 42 hari setelah melahirkan (KF1) sudah dinikmati 81,9 persen ibu bersalin dan 51,8 persen ibu bersalin sudah mendapat pelayanan kesehatan selama periode tujuh sampai 28 hari (KF2). Selain itu 43,4 persen ibu mendapat layanan kesehatan nifas selama 29 sampai 42 hari (KF3). Akan tetapi angka nasional untuk KF lengkap yang dicapai baru sebesar 32,1 persen dan ibu bersalin yang mendapat pelayanan KB pasca bersalin sebanyak 59,6 persen.

KESEHATAN ANAK Pemerintah menjalankan sejumlah program untuk memastikan setiap anak terlahir selamat dan tumbuh sehat. Program peningkatan derajat kesehatan anak antara lain dilakukan dengan memberikan imunisasi dan


[MEDIA UTAMA]

kapsul vitamin A dosis tinggi. Tahun 2013, cakupan imunisasi dasar lengkap sudah 58,9 persen. Cakupan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi juga meningkat dari 71,5 persen (2007) menjadi 75,5 persen (2013). Sementara kunjungan neonatus pada 6-48 jam pertama (KN1) telah dilakukan pada 71,3 persen bayi yang lahir pada 2013, hampir tidak berbeda dengan kondisi tahun 2010 (71,4 persen). Walaupun KN1 meningkat dibanding 2010 (31,8 persen), tetapi kunjungan neonatus lengkap sampai dengan 28 hari baru dilakukan pada 39,3 persen bayi lahir. Informasi tentang berat badan lahir dan panjang badan lahir anak balita didasarkan kepada dokumen/catatan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga, baik dari buku Kesehatan Ibu Anak (KIA),

Kartu Menuju Sehat (KMS), atau buku catatan kesehatan anak lainnya. Menurut datadata itu, masih terdapat 10,2 persen bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau kurang dari 2.500 gram. Angka ini lebih rendah dari angka tahun 2010 (11,1 persen). Sementara persentase bayi dengan panjang badan lahir pendek (<48 cm) cukup tinggi, yaitu 20,2 persen. Jika dikombinasikan antara BBLR dan panjang badan lahir pendek, maka terdapat 4,3 persen balita dengan BBLR dan badan lahir pendek dan prevalensi tertinggi ada di Papua (7,6 persen) dan terendah di Maluku (0,8 persen). Pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan setiap bulan menunjukkan bahwa persentase balita umur 6-59 bulan yang tidak pernah ditimbang dalam enam


bulan terakhir cenderung meningkat dari 25,5 persen (2007), 23,8 persen (2010) menjadi 34,3 persen (2013). Guna meningkatkan kesehatan anak, pemerintah juga mendorong peningkatan pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan dan pemberian ASI lanjutan sampai anak berumur dua tahun. Sepanjang tahun 20042008, cakupan pemberian ASI Eksklusif selama enam bulan meningkat dari 58,9 persen menjadi 62,2 persen. Persentase pemberian ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir dan tanpa riwayat pemberian makanan dan minuman selain ASI pada umur enam bulan sebesar 30,2 persen. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD), menginisiasi bayi menyusu secepatnya setelah lahir dengan cara

menengkurapkan bayi di dada ibunya sehingga kulit bayi dan ibu melekat dan membiarkannya minimal satu jam atau sampai menyusu awal selesai. IMD dapat menurunkan 22 persen kematian bayi baru lahir. Persentase penerapan inisiasi menyusu dini kurang dari satu jam setelah bayi lahir sebanyak 34,5 persen, tertinggi di Nusa Tenggara Barat (52,9 persen) dan terendah di Papua Barat (21,7 persen).

PELAYANAN FARMASI Menurut data Riskesdas 2013, sebanyak 103.860 orang atau 35,2 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi, dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta (56,4 persen). Rerata sediaan obat yang disimpan hampir tiga macam.

Dari 35,2 persen rumah tangga yang menyimpan obat, proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras sebanyak 35,7 persen dan antibiotika 27,8 persen. Kondisi itu menunjukkan tingkat penggunaan obat secara tidak rasional. Proporsi penduduk Indonesia yang mengobati sendiri dalam satu bulan terakhir dengan membeli obat ke toko obat atau ke warung tanpa resep dokter adalah 26,4 persen dan rerata mengeluarkan uang Rp5 ribu. Penduduk Gorontalo tercatat yang paling tinggi melakukan pengobatan sendiri (38,1 persen) dengan pengeluaran Rp2 ribu dan yang terendah di Papua (8,7 persen) dengan rerata pengeluaran terbesar untuk melakukan pengobatan sendiri (Rp20 ribu). Secara nasional sebanyak 31,9 persen rumah pernah mendengar atau mengetahui mengenai obat generik. Sebanyak 82 persen rumah tangga menganggap obat generik sebagai obat murah; 71,9 persen menganggapnya sebagai obat program pemerintah; dan 42,9 persen menilai obat generik berkhasiat sama dengan obat bermerek. Selain itu 21,0 persen rumah tangga menganggap obat generik adalah obat tanpa merek dagang. Warga perkotaan maupun perdesaan paling banyak mengetahui informasi tentang obat generik dari tenaga kesehatan (63,1 persen). Dengan kondisi yang demkian, promosi mengenai obat generik secara strategik masih harus terus dijalankan, demikian pula dengan

promosi penggunaan obat secara rasional.

KESEHATAN LINGKUNGAN Upaya pemerintah untuk mencegah masalah kesehatan juga dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap sumber air minum yang aman serta memperbaiki sanitasi. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman di Indonesia menurut hasil Riskesdas 2013 sebesar 66,8 persen dengan rincian 64,3 persen di perkotaan dan 69,4 persen di perdesaan. Rumah tangga yang menggunakan air minum keruh masih 3,3 persen, air berasa 2,6 persen, air berbusa 0,5 persen, dan air berbau 1,4 persen. Proporsi rumah tangga yang mengolah air sebelum diminum di sebanyak 70,1

persen, kebanyakan dengan cara dimasak dan sisanya dijemur di bawah sinar mata hari atau disaring, atau ditambah dengan larutan tawas. Proporsi rumah tangga di Indonesia menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) milik sendiri sebanyak 76,2 persen, milik bersama sebanyak 6,7 persen, dan fasilitas umum 4,2 persen. Tapi masih ada rumah tangga yang tidak memiliki fasiltas BAB dan BAB sembarangan sebesar 12,9 persen. Sementara rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sebanyak 58,9 persen, yang tertinggi di DKI Jakarta (78,2 persen). Keberadaan fasilitas penampungan limbah juga masih terbatas. Rumah tangga yang membuang air limbah langsung ke got masih 46,7 persen. Selain itu masih ada 15,5

persen rumah tangga yang menggunakan penampungan tertutup di pekarangan, 13,2 persen menggunakan tempat penampungan terbuka di pekarangan, dan 7,4 persen menampung limbah di luar pekarangan. Sampah rumah tangga umumnya masih dibakar (50,1 persen) dan hanya 24,9 persen yang diangkut oleh petugas. Sisanya ditimbun dalam tanah, dibuat kompos, dibuang ke kali/parit/laut dan dibuang sembarangan. Pemerintah masih harus melanjutkan pekerjaan untuk menyediakan lingkungan yang sehat, meningkatkan promosi kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memperluas jaminan pembiayaan kesehatan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.•


PERISTIWA

ATASI DEHIDRASI DENGAN GEMZAR

P

usat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan meluncurkan Gerakan Minum Air Zam-Zam dan Makan Kurma (GEZMAR) untuk mengatasi masalah dehidrasi atau kekurangan cairan serta mengendalikan penyakit Diabetes Melitus (DM) pada jamaah haji Indonesia. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan yang juga Kepala Bidang Kesehatan Haji Indonesia Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ, MPH meluncurkan program tersebut di Jarwal Makkah,

Arab Saudi, pada 13 September. Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Makkah dr. M. Ilyas Ambo Tuwo, Sp.PD, Sp.P (K) menyatakan bahwa minum air zam-zam penting untuk mengatasi dehidrasi bagi jemaah haji Indonesia, terutama bagi jemaah berusia lanjut yang mudah mengalami dehidrasi selama berada di Tanah Suci. “Dan makan kurma yang banyak mengandung kalori baik untuk jemaah haji yang menderita Diabetes Mellitus,” katanya. Kepala Daerah Kerja


Makkah Dr. Endang Jumali, LC, MA mengatakan GEMZAR sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW minum air zam-zam setelah melaksanakan shalat dhuha dan makan tujuh butir kurma pada siang hari. Bersamaan dengan peluncuran GEMZAR, Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi secara simbolis air zam-zam, kurma, dan lealet berisi kandungan dan khasiat kurma kepada perwakilan Ketua Sektor di

Daerah Kerja Makkah dan perwakilan Ketua Kelompok Terbang yang sudah tiba di Daerah Kerja Makkah. Menurut surat elektronik yang diterima Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, acara peluncuran gerakan itu juga dihadiri oleh Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan Pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Daerah Kerja Makkah, serta para penanggung jawab dan staf medis di Balai Pengobatan Haji Indonesia.•

ANTARA

PERISTIWA

BPOM TEMUKAN OBAT DAN KOSMETIK ILEGAL DI 154 SARANA PRODUKSI

B

adan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama kepolisian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan obat tradisional dan kosmetik ilegal di 154 sarana produksi dan distribusi dalam Operasi Storm V yang berlangsung

Juni hingga Agustus 2014. Dalam operasi yang dilakukan di 31 wilayah kerja Balai dan Balai Besar POM di seluruh Indonesia itu, aparat antara lain menemukan pabrik obat tradisional dengan nilai keekonomian Rp20 miliar di Tangerang serta gudang

obat ilegal dengan nilai keekonomian Rp1,43 miliar di Bandar Lampung. Selain itu petugas menemukan distributor obat suntik ilegal yang berkedok apotek rakyat di Jakarta dengan nilai keekonomian Rp1,25 miliar, gudang obat tradisional tanpa izin edar

di Jawa Timur dengan nilai Rp1,08 miliar, dan pabrik obat tradisional ilegal di Jakarta dengan nilai keekonomian Rp1 miliar. Dari 154 sarana produksi dan distribusi tersebut, BPOM menemukan 173 item obat ilegal, 1.520 obat tradisional ilegal dan 1.963 item kosmetik ilegal. “Modus tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan antara lain adalah mencampurkan bahan baku obat ke bahan obat herbal, mencantumkan nomor izin edar iktif pada kemasan produk, serta mengedarkan atau menjual produk yang sama sekali tidak memiliki izin edar,” kata Kepala BPOM Roy A. Sparringa di Jakarta, Kamis (11/9). Obat-obat tradisional ilegal tersebut menurut hasil


ANTARA

PERISTIWA

pengujian di laboratorium mengandung bahan kimia obat seperti paracetamol, deksametason, fenilbutason, serta sildenail, yang bisa dikonsumsi bisa mengakibatkan gangguan kesehatan berupa kerusakan fungsi hati dan ginjal, serta gagal jantung yang dapat berujung kematian. Aparat Kepolisian dan BPOM menyita seluruh produk jadi, bahan baku, kemasan, serta alat-alat yang digunakan di sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional dan kosmetik ilegal tersebut. Barang-barang itu akan digunakan sebagai barang bukti dan akan dimusnahkan setelah ada penetapan pengadilan. Dari 154 kasus tersebut, 57 kasus sudah ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM/ Polri, dan 97 kasus sedang dalam penelusuran lebih lanjut untuk mendapat bukti permulaan yang cukup. Saat ini satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka

dan ditahan di Bareskrim Polri. Roy menjelaskan, BPOM mendapat bantuan dari NCB Interpol, bantuan penindakan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda di seluruh Indonesia dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi

Operasi Storm merupakan operasi internasional dengan sasaran sediaan farmasi ilegal. Operasi itu digagas oleh International Criminal Police Organization (ICPO) Interpol, dan dilaksanakan oleh hampir semua negara Asia Tenggara dan beberapa negara Asia. Di Indonesia, BPOM selaku koordinator Satuan Tugas Pemberantasan Obat

hingga Agustus 2014, yang dilakukan dalam serangkaian tahapan mulai dari perencanaan operasi, investigasi, penindakan, hingga proses penyidikan. BPOM meningkatkan kegiatan cegah tangkal melalui intensiikasi Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) untuk menekan peredaran produk illegal. BPOM juga bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta menggalakkan kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Penanggulangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat. BPOM mengimbau masyarakat melapor bila menemukan hal yang mencurigakan terkait peredaran obat dan makanan ilegal di

“Peran aktif masyarakat dengan melaporkan adanya peredaran obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal juga memegang peranan penting dalam target operasi,” Roy A. Sparringa pengawasan obat dan kosmetik ilegal itu. “Peran aktif masyarakat dengan melaporkan adanya peredaran obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal juga memegang peranan penting dalam target operasi,” katanya.


dan Makanan Ilegal ditunjuk oleh NCB Interpol Indonesia menjadi focal point Operasi Storm V Tahun 2014. Kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mendukung BPOM melaksanakan Operasi Storm V mulai bulan Juni

wilayah Indonesia dengan menghubungi Contact Center Halo BPOM 500533, SMS 081219999533, email [email protected], atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.•

BAHU MEMBAHU CEGAH BUNUH DIRI

O

rganisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) menyatakan lebih dari 800.000 orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap tahun, atau sekitar satu orang setiap 40 detik, dan sekitar 75 persen di antaranya terjadi di negaranegara berpendapatan rendah sampai menengah. Di Indonesia, menurut data WHO tahun 2010, angka bunuh diri mencapai 1,6 hingga 1,8 per 100.000 jiwa dan tanpa upaya bersama angka itu bisa tumbuh dari tahun ke tahun. WHO memperkirakan, angka bunuh diri di Indonesia bisa bertambah menjadi 2,4 per 100.000 jiwa jika tidak ada upaya-upaya nyata untuk mencegahnya. Pada pembukaan Pertemuan Koordinasi Tim Lintas Sektor Program Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di Jakarta pada 15 September, Direktur Bina Kesehatan

Jiwa Kementerian Kesehatan dr. Eka Viora, Sp.KJ mengatakan bunuh diri merupakan masalah kompleks. Bunuh diri, ia menjelaskan, tidak terjadi karena penyebab atau alasan tunggal tapi merupakan interaksi kompleks dari faktor biologik, genetik, psikologik,sosial, budaya dan lingkungan. “Sulit untuk menjelaskan mengenai penyebab mengapa orang memutuskan untuk melakukan bunuh diri, sedangkan yang lain dalam kondisi yang sama bahkan lebih buruk tetapi tidak melakukannya. Meskipun demikian, tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri pada umumnya dapat dicegah,” katanya. Ia lantas menjelaskan beberapa gejala dini yang harus diperhatikan untuk mendeteksi dini kemungkinan percobaan bunuh diri pada individu seperti kesedihan, kecemasan, perubahan suasana perasaan, keresahan (kebingungan), dan cepat marah.

Gejala dini yang lain, ia melanjutkan, berupa penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari seperti kebersihan, penampilan, makan, sulit tidur, sulit untuk mengambil keputusan, serta perilaku menyakiti diri sendiri seperti tidak mau makan, melukai diri dan mengisolasi diri. “Bunuh diri dapat dicegah, semua anggota masyarakat dapat melakukan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan dan mencegah bunuh diri pada individu dan keluarga, sangat dibutuhkan kerjasama yang erat antara individu, keluarga, masyarakat, profesi dan pemerintah untuk bersama mengatasi masalahnya,” tandasnya. Organisasi Kesehatan Dunia menganggap bunuh diri sebagai masalah serius dan bersama International Association of Suicide Prevention (IASP) menetapkan

tanggal 10 September sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia sejak 2003. Menurut badan dunia itu, layanan perawatan lanjutan dari tenaga kesehatan melalui kontak langsung lewat telepon atau kunjungan ke rumah orang yang mencoba bunuh diri serta dukungan komunitas sangat penting dalam upaya pencegahan bunuh diri karena orang yang sudah mencoba bunuh diri berisiko besar melakukannya lagi. WHO merekomendasikan pelibatan instansiinstansi pemerintah terkait dalam upaya untuk mengembangkan respons komprehensif terkoordinasi guna mencegah bunuh diri.•


PERISTIWA

MENKES TINJAU RUMAH SAKIT

VERTIKAL 28 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

M

enteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH didampingi Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. dr. Akmal Taher, SpU (K) meninjau tiga rumah sakit khusus vertikal di Jakarta pada Senin (8/9). Menteri Kesehatan mengunjungi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, yang telah mengembangkan berbagai layanan unggulan seperti Pusat Aorta dan Perifer, Pusat Aritmia, Pusat Congenital Heart Disease, Primary PerCutaneous

Intervention, dan Minimal Invasive Surgery. Dia juga mengunjungi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSAB) Harapan Kita yang juga telah mengembangkan berbagai layanan unggulan, termasuk NICU dan Klinik Khusus Tumbuh Kembang, Klinik Infertilitas Bayi Tabung, dan Klinik Senyum Anak Sehat. Selain itu para pejabat meninjau Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais yang telah mengembangkan layanan palliative care dan

klinik/ruang rawat onkologi anak. “Ketiga rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan nasional yang berfungsi sebagai pengampu rumah sakit lain di berbagai provinsi. Saya minta agar ketiga rumah sakit ini benarbenar mampu menjadi center of excellence di bidang unggulannya,” kata Menteri Kesehatan. Ia meminta rumah sakit khusus vertikal Kementerian Kesehatan bisa memperbanyak

pengembangan layanan unggulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan medik spesialistik, memperkuat fungsi pendidikan dan penelitian dan meningkatkan mutu pelayanan. Di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengutamakan upaya kendali mutu dan kendali biaya, ia mengatakan, rumah sakit khusus hendaknya memperkuat pelayanan dengan Pemberdayaan

Komite Medik dalam penyusunan Panduan Praktek Klinik dan Clinical Pathway untuk setiap pelayanan. Menteri Kesehatan juga menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan JKN sangat bergantung pada komitmen seluruh sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan. “Utamakan patient safety dan berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan terbaik hendaknya tidak hanya diberikan dalam aspek pelayanan medik dan keperawatan akan tetapi juga dalam aspek sikap dan perilaku, seperti keramahan, perhatian, empati, kesediaan berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya secara terbuka, dan komunikatif tentang masalah kesehatan yang dihadapi pasien,” katanya. Usai berdialog dengan para direksi dan staf ketiga rumah sakit, Menteri Kesehatan meninjau Ruang Intesive Care Unit (ICU) dan Instalasi Gawat Darurat


PERISTIWA (IGD) RSJPD Harapan Kita; Klinik Khusus Tumbuh Kembang dan Ruang Perawatan Pasien JKN di RSAB Harapan Kita; serta Ruang Rawat Onkologi Anak dan Poli Paliatif Care RSK Dharmais.

PREVALENSI Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar tiga juta orang. Sementara prevalensi hipertensi sebanyak 25,8 persen pada penduduk usia 18 tahun lebih dan prevalensi penyakit jantung coroner 1,5 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas atau sekitar 2,6 juta penduduk selama kurun waktu itu. Biaya untuk penanganan kanker dan penyakit jantung di Indonesia juga sangat tinggi. Dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2012, pengobatan kanker menempati urutan keempat setelah hemodialisa, thalassemia, dan TBC, dengan total biaya Rp144,7 miliar. Keadaan ini tentu menjadi beban ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk menekan beban pelayanan kesehatan akibat masalah-masalah kesehatan itu, diperlukan penguatan pelaksanaan upaya promotif-preventif, termasuk upaya deteksi dini penyakit tidak menular. Tantangan lain yang harus dihadapi di bidang kesehatan adalah upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Menurut hasi Survei Demograi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012. Angka Kematian Bayi pada tahun yang sama sebanyak 32 per 1.000 kelahiran hidup. Sesuai target Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) tahun 2015, pemerintah harus menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup.•

KEMKES BERIKAN PENGHARGAAN UNTUK RUMAH SAKIT VERTIKAL TERBAIK

K

ementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada rumah sakit vertikal panutan terbaik dalam era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menyerahkan penghargaan The Best Role Model Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan dalam Era Pelaksanaan JKN kepada pengelola rumah sakit penerima penghargaan di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin malam (8/9). Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Bali, menjadi pemenang pertama untuk kategori Rumah Sakit Umum, disusul RSUP Fatmawati Jakarta dan RSUP Dr. Kariadi Semarang pada posisi kedua dan ketiga. Sementara pemenang pertama penghargaan kategori Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR.R. Soeharso Surakarta, sedang pemenang kedua dan ketiganya berturut-turut Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat atau Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan Rumah Sakit Pusat Jantung Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Jakarta. “Saya sampaikan apresiasi kepada 6 rumah sakit vertikal Kemenkes yang berhak menyandang predikat The Best


Role Model,” kata Menteri Kesehatan. Ia mengatakan rumah sakit vertikal berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan JKN karena memiliki beberapa keistimewaan, antara lain dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas pelayanan. Selain itu, ia melanjutkan, rumah sakit vertikal juga menjalankan fungsi sebagai rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit rujukan. “Terwujudnya mutu pelayanan yang terbaik dan terwujudnya kepuasan pasien yang tinggi di lingkungan rumah sakit vertikal secara bermakna menentukan kepuasan peserta JKN atas pelayanan kesehatan yang diperoleh dan turut menentukan suksesnya pelaksanaan JKN,” katanya. Pemikiran itu, menurut dia, menjadi dasar penilaian untuk menentukan The Best Role Model Rumah Sakit Vertikal dalam pelayanan JKN. Penilaian dilakukan terhadap proses bisnis dalam memberikan pelayanan JKN secara optimal di rumah sakit vertikal. Menurut Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. dr. Prof. Akmal Taher, SpU (K), penilaian dilakukan pada sistem pendaftaran, sistem manajemen pelayanan, sistem penagihan klaim

JKN, dan sistem penanganan komplain. Penilaian seluruhnya meliputi 17 variabel dari kriteria penilaian dengan bobot yang berbedabeda. “Diharapkan penilaian ini juga akan mendorong rumah sakit vertikal untuk menerapkan pelayanan JKN yang komprehensif, terintegrasi dan berorientasi pada pasien, sehingga dapat dijadikan contoh bagi rumah sakit vertikal lain dan rumah sakit non-vertikal di Tanah Air,” kata Menteri Kesehatan. Ia berpesan kepada jajaran pengelola rumah sakit vertikal di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh peserta JKN dan secara intensif melakukan sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai sistem

JKN dan kebijakan internal terkait dengan para dokter dan karyawan/karyawati rumah sakit. Menteri Kesehatan juga meminta pengelola rumah sakit vertikal melengkapi rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk sistem teknologi informasi untuk mendukung pelayanan; menyusun dan menerapkan clinical pathway sebagai acuan dalam memberikan pelayanan sebagai alat pengendali mutu dan biaya rumah sakit; serta menstandardisasikan penggunaan alat dan obat, termasuk mendisiplinkan penggunaannya dan mengaktifkan tim audit klinis rumah sakit. Ia menjelaskan pula bahwa cakupan JKN semakin lama semakin meningkat. Hingga 4

September 2014, tercatat 127.309.887 orang telah menjadi peserta JKN. Jumlah peserta JKN sebanyak itu tentu

dari 2.353 rumah sakit di Indonesia, termasuk 33 rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan. “Saya harap jumlah

“Diharapkan penilaian ini juga akan mendorong rumah sakit vertikal untuk menerapkan pelayanan JKN yang komprehensif, terintegrasi dan berorientasi pada pasien." Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH memerlukan fasilitas kesehatan pendukung yang memadai baik di tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjut. Sampai sekarang fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa memberikan layanan bagi peserta JKN meliputi 1.551 rumah sakit

fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun rujukan secara bertahap dapat terus ditingkatkan, sehingga akses seluruh peserta JKN pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu juga semakin meningkat,” kata Menteri Kesehatan.•


PERISTIWA

MENKES:

GUNAKAN ANTIBIOTIK SECARA RASIONAL

M

enteri Kesehatan (Menkes) dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH mengingatkan masyarakat dan dokter agar menggunakan dan meresepkan antibiotik secara rasional, tidak sembarangan. “Masih banyak dokter, spesialis, bahkan masyarakat yang menggunakan antibiotika padahal tidak dibutuhkan,” katanya saat meresmikan Fasilitas Produksi Sediaan Onkologi PT Fonko International Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat, Senin (22/9).

Ia lantas mencontohkan pemberian antibiotik yang tidak rasional, yaitu ketika dokter meresepkan pasien yang sakit lu, batuk, dan pilek biasa yang disebabkan oleh virus. “Seharusnya pada kasus ini tidak perlu diberikan antibiotik,” katanya. Menteri Kesehatan juga menemukan fakta bahwa penggunaan antibiotik secara tidak rasional tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga dalam budidaya peternakan dan perikanan. “Ini juga sangat berbahaya. Bahwa kita tahu penggunaan antibiotika baik di perikanan,


Menkes pada acara Peresmian Pabrik Obat Fonko di Cikarang

peternakan, maupun di manusia yang tidak rasional dan tidak dengan dosis yang tepat lambat laun akan menyebabkan pada saat sewaktu-waktu kita membutuhkan antibiotika namun sudah tidak ada yang mempan lagi,” jelasnya. Ia kemudian menceritakan kisah tentang seorang ibu berusia 28 tahun yang mudah sakit, dan berulang kali tubuhnya panas lalu sembuh lagi. Ibu itu akhirnya bertemu dengan dokter dan menjalani pemeriksaan darah. Hasilnya mengejutkan, ada

tujuh antibiotik yang sudah resisten. Hal itu terjadi karena dia sering pindah-pindah dokter dan mengonsumsi banyak antibiotik. Masih ada satu antibiotik yang bisa menolong dia ketika terinfeksi bakteri. Dokter yang merawat perempuan itu akhirnya tidak memberikan antiobiotik namun meresepkan vitamin serta komponen-komponen lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Ibu itu pun sembuh.•

MISI KESEHATAN HAJI SIAGA ANTISIPASI PENYAKIT MENULAR rganisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) memberikan perhatian khusus pada kegiatan ibadah haji tahun 2014 M/1435. WHO fokus memperhatikan pembangunan jejaring koordinasi di antara Misi Kesehatan negara-negara pengirim jemaah haji dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya dalam

O

jemaah untuk mengantisipasi penularan penyakit. Pertemuan itu dihadiri oleh 10 dari 100 negara yang mengirimkan jemaah haji dengan jumlah jemaah terbesar di dunia yakni Indonesia, Sudan, Nigeria, Malaysia, Yaman, India, Bangladesh, Pakistan, Turki, Irak, Iran, Mesir dan Arab Saudi selaku tuan rumah. Selama musim hasi terjadi pergerakan massa yang sangat besar. Oleh karena itu setiap negara

menghadapi penyabaran virus sindrom pernafasan akibat virus corona baru (Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus/ MERS-CoV) dan Ebola. Badan kesehatan dunia menyelenggarakan pertemuan antar negara pengirim jemaah haji Tahun 2014 M/1435 di Jeddah pada 16-17 September 2014 untuk mengetahui kesiapsiagaan setiap negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi

diharapkan mewaspadai penularan panyakit MERSCoV dan Ebola selama musim haji dan setelah penyelenggaraan haji, setelah jemaah kembali ke negara asal. Surveilans biasa saja tidak akan efektif untuk mengamati pergerakan massa selama prosesi haji di Arab Saudi. Langkahlangkah diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran MERS-CoV dan Ebola. Pemerintah Arab Saudi

dan WHO menekankan setiap negara pengirim jemaah haji untuk memperhatikan tiga hal dalam menghadapi dua infeksi virus yang sedang mewabah itu yakni meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan individu maupun komunitas; meningkatkan surveilans terhadap penyakit baru dan penyakit menular; serta meningkatkan koordinasi antar Misi Kesehatan negara pengirim jemaah haji dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu bahwa transparansi dan ketepatan waktu dalam penyampaian informasi tentang kasus penyakit menular; menjadikan perlindungan terhadap penyakit menular selama haji sebagai tanggung jawab bersama; edukasi pola hidup bersih

dan sehat sejak sebelum keberangkatan haji sampai kembali ke negara asal; serta pemberian perhatian khusus terhadap jemaah haji dengan usia lanjut. Sebagai titik terdepan deteksi dini dan manajemen kasus Misi Kesehatan tiap negara juga harus memberikan pelatihan khusus mengenai penyakit menular kepada setiap anggota tim Misi Kesehatan. Misi Kesehatan diminta mengikuti standar deinisi kasus yang ditetapkan; selalu menjaga sterilitas peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan; serta selalu menekankan pentingnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi semua anggota tim Misi Kesehatan, demikian menurut surat elektronik yang diterima Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan dari Misi Kesehatan Indonesia di Arab Saudi.•


PERISTIWA

TENAGA KESEHATAN HAJI SIAGA LAYANI JEMAAH

T

enaga kesehatan di Misi Kesehatan Haji Indonesia siap siaga melayani jemaah yang membutuhkan pelayanan selama menunaikan ibadah di Arab Saudi. Di setiap kelompok terbang (kloter), ada satu dokter dan dua perawat yang mendampingi dan siap melayani jemaah haji selama perjalanan dari Tanah Air ke Tanah Suci. Selain itu ada delapan

tenaga kesehatan yang terdiri atas tiga dokter (dokter umum, spesialis penyakit dalam dan spesialis paru) di setiap Kantor Sektor, yang membawahi beberapa kloter. Ada pula tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas setiap Daerah Kerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, yakni di Daerah Kerja Jeddah, Madinah dan Makkah. Para dokter yang bertugas di Tanah Suci secara rutin mengunjungi


anggota jemaah yang berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan untuk mengontrol kondisi mereka. “Kami akan menjemput bola. Ini pengembangan dari sebelumnya,” kata Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Makkah, Muhammad Ilyas, di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Daerah Kerja Makkah. Ilyas mengatakan kunjungan ke jemaah tidak hanya dilakukan pada saat mereka sakit

atau menunjukkan gejala sakit saja karena jemaah seringkali tidak mau atau enggan memberitahu gejala sakit yang dialami. Para dokter secara bergilir akan melakukan kunjungan ke tempat jemaah menginap supaya tetap ada yang berjaga di pos kesehatan sektor. Ia juga mengatakan bahwa dokter kloter yang mendampingi jemaah sejak dari Tanah Air tetap lebih banyak berperan dalam

memantau kondisi kesehatan jemaah. Tak hanya dokter dan tenaga kesehatan saja yang siaga melayani. Para pengantar obat pun siap mengantarkan obat ketika jemaah membutuhkannya. Para Tenaga Pengantar Obat (Tepat) siaga 24 jam untuk melayani jemaah haji Indonesia yang membutuhkan obat di

Makkah, Arab Saudi. Petugas pengantar obat yang mengenakan rompi dan topi berwarna hijau akan mengantarkan obat yang dibutuhkan jemaah menggunakan sepeda. Personel Tepat adalah warga Indonesia yang sudah bermukim di Arab Saudi sehingga sudah mengetahui rute dan lalu lintas di Tanah Suci.

Ilyas mengatakan program itu diluncurkan untuk mengantisipasi kemacetan karena jemaah haji dari pelosok dunia sudah memasuki Makkah. “Akan macet, sehingga kita coba antisipasi,” katanya seperti dilansir kantor berita ANTARA. Pada setiap sektor penginapan jamaah haji Indonesia akan ditempatkan satu personel Tepat yang siaga 24 jam mengantarkan obat dari Sektor ke penginapan setiap kloter jemaah. Para petugas pengantar obat tersebut juga disiapkan untuk melayani jamaah pada puncak haji, saat wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Jika nanti penggunaan sepeda tidak diperbolehkan di Arafah dan Mina, maka para petugas akan mengantarkan obat jamaah dengan berjalan kaki. Sampai Senin (22/9), sudah ada 122.234 orang dari total jemaah haji reguler seluruh embarkasi sebanyak 157.041 orang yang sudah berangkat ke Arab Saudi. Sebanyak 119.629 orang di antaranya sudah sampai di Tanah Suci. Anggota jemaah haji

yang berisiko tinggi karena berusia 60 tahun lebih yang masuk asrama sebanyak 33.943 orang (28 persen), dan yang berisiko tinggi karena penyakit faktor risiko (PFR) sebanyak 58.103 orang (52,84 persen). Persentase jemaah haji berisiko tinggi (usia 60 tahun lebih) paling banyak berasal dari embarkasi Padang (41,73 persen) dan jemaah berisiko tinggi dengan PFR terbanyak berasal dari embarkasi Palembang (64,88 persen). Di luar jemaah yang tak bisa berangkat karena masalah visa, total anggota jemaah haji yang gagal berangkat sampai 22 September 2014 sebanyak 51 orang dan jumlah yang gagal berangkat karena hamil sebanyak sembilan orang. Sementara jemaah yang wafat berdasarkan data 22 September pukul 04.00 WIB tercatat sebanyak 36 orang. Rinciannya, lima orang meninggal dunia di Embarkasi dan 31 orang meninggal dunia di Arab Saudi dengan penyebab kematian tertinggi penyakit kardiovaskular (51,61 persen).•


REFORMASI BIROKRASI

JKN Ubah Mindset Budaya Kerja

S

ebelum ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keputusan pelayanan kepada pasien sering ditentukan hanya oleh seorang dokter. Periksa yang dilakukan, teknologi yang digunakan, dan obat yang akan diberikan, semua tertumpu pada dokter. Terserah dokter, tanpa harus ada campur tangan dari pihak lain. Akibatnya, sering muncul keluhan tagihan pembayaran akhir yang di luar batas kewajaran. Bahkan sering ditemukan penyakit dengan diagnosa yang sama, tapi beda dokter yang menangani, menjadi

beda harga tagihan akhir. Mengapa bisa terjadi? Karena beda dokter, dapat beda jenis pemeriksaan yang diberikan, beda teknologi yang digunakan dan beda pula obat yang diberikan. Contoh: satu dokter merekomendasikan 5 jenis pemeriksaan laboratorium dan memberikan 3 jenis obat paten. Sementara itu, dokter yang lain hanya merekomendasikan 3 pemeriksaan laboratorium dan menggunakan obat generik. Bisa diduga dokter yang terakhir akan memberi tagihan yang lebih murah. Menghadapi perbedaan seperti ini, masyarakat hanya dapat pasrah terhadap


dokter yang melayani. Karena masyarakat tidak punya cukup pengetahuan untuk memberikan koreksi, apalagi terkait teknik medis. Masyarakat sebagian besar “pasrah bongkoan” kepada dokter yang menangani. Tapi, setelah ada JKN banyak peran para pihak yang berkontribusi memutuskan regulasi pelayanan kesehatan. Dokter hanya melayani pasien berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan dengan acuan indikasi medis. Regulasi sendiri hasil kontribusi berbagai pihak, yakni klinisi, dokter, apoteker, manajemen rumah sakit, BPJS kesehatan,

pemerintah, dan tentu saja peserta JKN. Sebelum ada JKN, semua risiko biaya menjadi beban pasien. Bagi pasien yang mampu, mungkin beban itu tidak menjadi masalah. Faktanya ternyata di negeri ini lebih banyak pasien yang tidak mampu disbanding yang mampu. Beban pasien yang tidak mampu kian menjadi-jadi jika harus dilakukan tindakan terhadap si pasien. Tak heran jika kemudian muncul istiliah masyarakat “sadikin”, sakit sedikit langsung miskin, karena harus mengeluarkan biaya pengobatan yang besar. Kaum sadikin ini bisa menual barang, bahkan rumah tempat tinggal hanya untuk berobat. Adanya JKN juga membuat terjadinya sistem berbagi biaya. Setelah JKN, ada berbagi risiko biaya kepada semua peserta JKN. Mereka yang sakit mendapat perawatan dan pengobatan tanpa harus mengeluarkan biaya karena biaya sudah ditanggung oleh semua peserta JKN yang akan dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada rumah sakit atau sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta JKN. Pembiayaan dalam JKN memakai Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah. INACBG merupakan sistem pembayaran dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Sistem INA CBGs dalam pelayanan kesehatan adalah industri yang unik,

karena sistemnya sangat komplek. Sekalipun demikian tetap berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditentukan, sehingga setiap pelayanan jenis penyakit mempunyai pembiayaan yang sama, sebab pola pembayaran/biaya ditentukan dan disepakati sebelum pelayanan diberikan. Setiap tarif disusun berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur atau tindakan yang dikaitkan dengan biaya perawatan. Kemudian setiap satu kelompok memiliki ciri klinis dan pemakaian sumber daya/biaya perawatan yang sama/mirip, berupa tarif paket yang meliputi seluruh komponen biaya rumah sakit. Sistem ini sering disebut dengan pembayaran prospektif. Sebagai contoh, seorang pasien masuk UGD, kemudian petugas melakukan diagnosa. Hasil diagnosa memberi penjelasan pasien tersebut masuk ke salah satu kelompok penyakit. Diagnosa juga akan menentukan pemeriksaan laboratorium yang akan digunakan dan obat yang akan diberikan kepada pasien. Hasil total diagnosa itu akan keluar sesuai kode tertentu. Kode tersebut yang akan menentukan besaran biaya. Misal diketahui hasil diagnose si pasien menderita diabetes. Sekalipun sama sama diabetes, kalau beda keparahannya akan berbeda harganya. Penentuan tarif itu beradasarkan kelas rumah sakit, kelas perawatan dan regionalnya. Penetapan regionalisasi sebagai upaya untuk mengejar indek kemahalan. Ada 6 kelas

REGIONALISASI I

II

III

IV

V

Banten

Sumatera Barat

NAD

Kalimantan Selatan Bangka Belitung

DKI Jakarta

Riau

Sumatera Utara

Kalimantan Tengah NTT

Jawa Barat

Sumatera Selatan Jambi

Kalimantan Timur

Jawa Tengah Lampung

Bengkulu

Kalimantan Utara

DI Yogyakarta Bali

Kepulauan Riau

Maluku

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Maluku Utara

Sulawesi Utara

Papua

Sulawesi Tengah

Papua Barat

NTB

Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan kelompok rumah sakit yakni RS Kelas D, RS Kelas C, RS Kelas B Non Pendidikan dan Pendidikan, RS Kelas A, RS Umum Rujukan Nasional dan RS Khusus Rujukan Nasional. Sedangkan kelas perawatan ada 3 yakni kelas 3, kelas 2 dan kelas 1.

Prinsip dasar paradigma Sejak JKN dimulai, maka perubahan paradigma menjadi keharusan. Mulai dari petugas BPJS, petugas fasilitas kesehatan, hingga masyarakat. Perubahan berikir ini sulit dan memerlukan waktu berproses, sehingga pada fase awal JKN masih banyak penolakan di sanasini, khususnya dari para tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kemkes dr. Donald Pardede beberapa kasus penolakan itu terjadi karena belum dipahaminya

aturan dan sistem yang berkaitan dengan JKN. Disamping itu, masih ada beberapa aturan yang perlu diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalnya berkenaan dengan pola tarif beberapa paket CBG jenis penyakit tertentu, seperti bedah tulang (ortopedi). “Menyikapi beberapa masalah penolakan tersebut, saya berkenyakinan mereka akan berubah dengan sendirinya. Sebab JKN ini arus besar yang akan mendorong semua orang yang terlibat harus berubah. Bila tidak berubah pasti akan terjadi kesulitan dalam melaksanakan tugas secara individu. Ketidakpatuhan pada perubahan individu akan mempengaruhi mekanisme tata kerja sistem secara keseluruhan. Sebagai contoh, ada dokter yang tidak menuliskan secara utuh diagnosa yang dilakukan dapat menyebabkan penetapan harga yang di bawah harga paket atau under coding. Bila

banyak under coding dapat menyebabkan kerugian dalam remunerasi dan unit pelayanan secara umum,” ujar dr. Donald. Menurut Kapus P2JK, Eisiensi dan efektiitas menjadi penting di unit pelayanan kesehatan. Eisien dalam penggunaan obat, alat medik habis pakai dan pemeriksaan penunjang. Namun, tuntutan eisiensi, tidak boleh mengurangi mutu pelayanan. Mutu terkait dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan, bukan pada kepuasan pelanggan. “Eiensi, bukan mengurangi pemeriksaan, pemberian obat dan penggunaan alat medis habis pakai yang dibutuhkan. Sebab kalau hal ini dilakukan dapat menyebabkan pasien tidak segera sembuh. Akibatnya menambah panjang waktu rawat inap, pasti juga akan menambah biaya yang dibutuhkan. Sehingga unit pelayanan kesehatan dapat mengalami kerugian,” kata Donald.• (Pra)


TEROBOSAN

MELAWAN EBO DENGAN ROBO 38 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

D

Seorang dokter dari South Carolina, Amerika Serikat, melakukan perjalanan ke Liberia untuk memerangi virus Ebola dengan robot pembasmi kuman. Atas permintaan dari pemerintah Liberia, Dr. Jeffery L. Deal dari Center for Global Health di Medical University of South Carolina memulai perjalanan ke Monrovia, Liberia, untuk melatih staf rumah sakit menggunakan perangkat pembasmi kuman portabel TRU-D SmartUVC. Penemu TRU-D itu membawa dua perangkat yang tingginya lebih dari empat kaki untuk membantu membasmi kuman di lingkungan pelayanan kesehatan, tempat pasien-pasien menjalani perawatan. Total Room Ultraviolet Disinfector (TRU-D) menggunakan modiikasi cahaya pembasmi kuman untuk menyerang bakteri dan virus. Energi sinar Ultra Violet (UV) memodiikasi struktur DNA virus pathogen, seperti Ebola, sehingga mereka tidak bisa bereproduksi kembali dan karena itu tidak bisa berkoloni dan membahayakan pasien. Penggunaan alat itu punya efek desinfeksi

sampai 99,9 persen. “Kami mengembangkan teknologi TRU-D SmartUVC untuk memerangi dampak infeksi di rumah sakit,” kata direktur anthropologi dan studi air di Center for Global Health itu dalam siaran pers yang dikutip Fox News. “Tidak seperti penyakit lain, Ebola menyerang petugas rumah sakit lebih dari kelompok manapun,” katanya. Robot TRU-D digunakan di area isolasi pasien seperti ruang operasi dan ruang perawatan intensif. Robot itu menggunakan teknologi Sensor360™, yang memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk bereaksi dengan variabel ruangan seperti ukuran, geometri, relektivitas permukaan serta jumlah dan lokasi perlengkapan di ruangan. TRU-D mengirimkan dosis letal sinar UV-C selama siklus tunggal dari pusat lokasi. Sebelum perangkat itu diaktifkan, semua laci di dalam ruangan dibuka, semua pintu ditutup dan tanda-tanda keamanan ditaruh di luar ruangan untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Robot kemudian diaktifkan dari jarak jauh. Deal bekerja sama dengan para pejabat Liberia dan National Task Force on Ebola.•

WWW.DOTTRU-D.COM

BOLA BOT OKTOBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 39

TEROBOSAN

CALON-CALON VAKSIN PENAN EBOLA M enurut hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine, satu vaksin eksperimental Ebola terbukti efektif memberikan perlindungan setidaknya selama lima pekan pada monyet di laboratorium, tapi membutuhkan tambahan vaksin penguat untuk meningkatkan proteksinya menjadi 10 bulan. Studi itu merupakan yang pertama kali melaporkan bahwa satu rejimen vaksin bisa menghasilkan “kekebalan tahan lama” terhadap Ebola, melindungi empat dari empat monyet selama 10 bulan.


Vaksin itu menggunakan adenovirus simpanse, yang berhubungan dengan adenovirus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas pada manusia. Adenovirus menginfeksi sel-sel hewan yang mendapat vaksinasi, membuat mereka mengambil gen dan memproduksi protein-protein Ebola, yang kemudian menggerakkan sistem kekebalan untuk menyerang protein-protein virus Ebola ketika terjadi infeksi. Dalam studi baru yang dipimpin oleh Nancy Sullivan dari National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), para peneliti berusaha melihat apakah dosis ganda vaksin dalam rejimen yang disebut prime-boost (penguat utama) akan mengatasi dua kebutuhan klinis berbeda.

empat dari empat monyet yang mendapat vaksinasi diberi virus Ebola dengan dosis letal lima pekan kemudian bertahan dan tidak ada virus Ebola yang terdeteksi dalam darah mereka. Sementara semua monyet yang tidak mendapat vaksinasi mati dalam enam hari. Kebutuhan klinis yang lain adalah melindungi seseorang yang tinggal di zona wabah Ebola sampai sebulan. Di sini, vaksin adeno goyah pada satu dosis: ketika delapan monyet yang mendapat vaksinasi dipapar dengan virus Ebola, 10 bulan kemudian enam di antaranya mati. Dengan satu kelompok monyet baru, para peneliti mengikuti pemberian vaksin adeno awal dan delapan pekan kemudian memberikan suntikan penguat dengan

ON ANGKAL Kebutuhan klinis yang pertama, menurut Direktur NIAID Dr Anthony Fauci, adalah memberikan perlindungan terhadap Ebola dengan segera ketika seseorang menuju ke daerah wabah Ebola. Dalam studi penggunaan vaksin adenovirus yang secara esensial sama dengan vaksin buatan GlaxoSmithKline (GSK) itu,

pembawa virus lain yang disebut Modiied Vaccine Ankara (MVA) dan membawa gen Ebola yang sama. Kali ini, keempat monyet yang terinfeksi masih terlindungi dalam 10 bulan. Vaksin yang digunakan dalam studi itu serupa dengan vaksin yang sedang dikembangkan oleh GSK, yang memulai uji keamanan vaksin pada

manusia Selasa (2/9) dan yang dikembangkan oleh Johnson & Johnson (J&J) yang berencana memulai uji keamanan pada awal 2015.

UJI VAKSIN LAIN Hasil studi baru menunjukkan, satu vaksin GSK yang sekarang sedang diujicobakan pada para relawan sehat akan memberikan perlindungan terhadap infeksi Ebola dalam jangka pendek, tapi bisa ditambah untuk mendapatkan perlindungan jangka panjang. Uji coba vaksin GSK pada manusia menggunakan dosis tunggal vaksin adenovirus. Fauci mengatakan, regulator membutuhkan uji keamanan untuk memeriksa setiap elemen rejimen secara terpisah sehingga kemungkinan ada kejadian yang merugikan bisa dilacak dengan mudah. GSK juga berencana menguji versi dua-dosis pendorong prime boost, kata juru bicara perusahaan Mary Ann Rhyne. J&J dan NewLink Genetics juga termasuk di antara perusahaan yang mempercepat usaha menyediakan vaksin dan perawatan untuk infeksi Ebola, virus yang menyebabkan wabah terburuk yang pernah diketahui di Afrika Barat dan mengakibatkan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Vaksin Ebola J&J tersusun atas adenovirus dan penguat MVA buatan Bavarian Nordic. “Setelah penguatan, perlindungan tidak hanya

lebih kuat tapi juga bertahan lebih lama,” kata juru bicara J&J Daniel De Schryver. Vaksin eksperimental Ebola yang ketiga menggunakan sistem yang berbeda, patogen ternak yang disebut Vesicular Stomatitis Virus (VSV). Versi yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Publik Kanada dan lisensinya diberikan kepada NewLink Genetics itu dijadwalkan menjalani uji keamanan pada relawan sehat musim gugur tahun ini. Selain itu, Profectus BioSciences juga mengembangkan vaksin VSV. Thomas Geisbert dari University of Texas Medical Branch meneliti vaksin Ebola berbasis VSV yang dikembangkan oleh Profectus. Dia mempertanyakan kepraktisan dua suntikan rejimen vaksin. “Kau benar-benar membutuhkan injeksi vaksin tunggal yang beraksi cepat untuk melindungi satu komunitas selama wabah atau mempersiapkan orangorang yang pertama kali harus merespons kejadian itu serta tenaga kesehatan,” katanya. Hanya vaksin VSV yang menunjukkan kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap monyet-monyet di laboratorium yang mendapat vaksin setelah terinfeksi Ebola. “Ini membuatnya lebih berguna daripada vaksin yang lain. Untuk wabah, ini bekerja cepat,” kata Geisbert seperti dilansir kantor berita Reuters.•


POTRET

S

taf Ahli Menteri (SAM) Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Kementerian Kesehatan, drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes, melihat rencana strategis (Restra) dan anggaran masih berjalan sendiri-

sendiri, sekalipun sudah mulai ada perbaikan. Apakah posisinya sebagai staf ahli saat ini masih mampu mengintegrasikan atau paling tidak menyinkronkan Restra dan anggaran? Untuk mengetahui hal tersebut, berikut ini disajikan hasil wawancara Mediakom dengan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemkes ini.


Bagaimana penganggaran kesehatan saat ini ? Selama ini berbicara anggaran pembangunan kesehatan itu hanya yang berasal dari Kemkes saja, padahal yang namanya dana pembangunan kesehatan itu menyeluruh. Semua yang berkaitan dengan biaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan itu anggaran pembangunan kesehatan. Bicara anggaran, harus mengkaitkan dengan Rencana Pembangunan Janka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Strategis (Restra) pembangunan kesehatan. Alhamdulillah sekarang Restra sudah terintegrasi dengan berbagai program kesehatan. Nah, Restra ini harus mendapat dukungan anggaran yang baik dari Anggaran Penadapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua anggaran tersebut harus mendukung secara terintegrasi. Sayang, APBD selama

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Restra dan Pembiayaan Harus Terintegrasi ini belum terintegrasi. Untuk itu harus ada peta anggaran daerah. Melalui peta ini dapat dilihat daerah mana yang mempunyai dana kesehatan baik dan daerah mana yang dana kesehatanya kurang. Selain itu juga harus melihat situasi penyakit yang berkembang di daerah. Contoh ada daerah yang punya masalah malaria atau sistomiasis, sementara dana untuk menanggulangi penyakit kurang. Disisi lain ada daerah yang tidak punya masalah penyakit, tapi dananya besar, seperti DKI

Jakarta. Semua kondisi ini dipetakan. Peta inilah yang pertama harus ada, sehingga kemana anggaran itu harus ditempatkan dengan tepat dapat terjadi. Berapa besar anggaran kesehatan saat ini ? Berdasar UU 36 tentang kesehatan, mengamanahkan anggaran kesehatan itu minimal 5% dari APBN, tetapi sekarang ini baru kira-kira 2-2,5% dari APBN. Tapi jangan terkecoh dengan anggaran APBN, sebab masih banyak anggaran

kesehatan yang berada di luaran sana. Semua ini harus juga dilihat secara cermat. Tapi, kedepan mustinya lebih fokus pada upaya promotif dan preventif. Saya belum tahu apakah tugas di Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan ini bertugas menganalisa peta anggaran tersebut. Mestinya, staf ahli menteri itu kan tink tanknya Menteri Kesehatan. Sehingga harus memikirkan tentang peta pembiyaan dan juga peta pemberdayaan.

Harus ada peta, berapa anggaran pusat dan berapa anggaran daerah, termasuk peruntukan untuk apa saja dan kebutuhannya. Bagaimana rencana konsep pemberdayaan masyarakat ke depan ? Khusus pemberdayaan, harus memetakan apakah seluruh daerah kabupaten/ kota memiliki arah yang sama dalam pemberdayaan masyarakat. Daerah mana yang sudah bergerak pada aktivitas pemberdayaan dan daerah mana yang belum.


POTRET

Selama ini belum terlihat peta tersebut. Memang, Kementerian Kesehatan sudah banyak melakukan pemberdayaan, tapi selama ini masih dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Mustinya harus mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial. Sehingga masyarakat tidak bingung dengan program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu yang menjadi fokus saya dalam bekerja. Jadi nanti muncul program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi baik pusat maupun daerah. Program pemberdayaan ini harus muncul untuk wilayah yang mempunyai iskal rendah. Untuk

itu semua pihak harus mau bekerjasama untuk mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat. Seperti program Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak harus terintegrasi. Nah, untuk mengintegrasikan program tersebut harus ada kekuatan. Tapi, apakah Staf Ahli Menteri (SAM) ini mempunyai kekuatan untuk mengintegrasikan?. Pernah saya bertanya kepada Ibu Menteri, masukan atau program apakah yang pernah ibu dapat dari SAM?, tidak ada, katanya. Atas jawaban Menteri seperti itu, saya bingung. Mengapa Ibu tempatkan saya di sini (SAM)? Menkes berkata,


Berdasar UU 36 tentang kesehatan, mengamanahkan anggaran kesehatan itu minimal 5% dari APBN, tetapi sekarang ini baru kira-kira 2-2,5% dari APBN

ya...saya coba kamu orang yang punya inovasi apa yang dapat kamu berikan kepada menteri. Jadi menurut saya musti ada policy brief yang harus diberikan kepada menteri. Tapi, harus duduk bersama mencari kesepakatan apa yang akan menjadi program. Apa tantangan dalam menyusun peta pembiayaan dan pemberdayaan? Pasti banyak tantangan, karena saya tidak dapat bekerja sendiri, jadi harus ada dukungan semua unit. Rencana peta yang akan disusun itu setiap provinsi. Jadi dalam satu provinsi ada stake holder terkait berkumpul menyusun peta itu. Dalam peta itu akan terlihat apa masalah, kendala

dan biayanya. Berikutnya baru menyusun rencana aksi yang paling cocok untuk wilayah sesuaikan dengan kemampuan biaya. Atau ada pihak lain yang bersedia menyediakan biaya, membantu SDM seperti dari peguruan tinggi. Di Indonesia itu ada 13 perguruan tinggi, meraka diajak kerjasama. Nah, masing-masing perguruan tinggi itu bertanggung jawab terhadap provinsi mana. Untuk hal ini ada beberapa kendala, terutama suport dana, stake holder terkait di daerah dan pendampingan dari pusat. Bila kendala ini dapat dipenuhi, saya yakin peta pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat di provinsi dapat diwujudkan. Dalam langkah awal, akan fokus pada 9 provinsi prioritas. Wilayahnya meliputi seluruh jawa dan sumatera. Salah satu kreiterianya provinsi yang berpenduduk minimal 7,5 juta. Dengan jumlah penduduk yang besar ini akan dapat berpengaruh secara signiikan terhadap peningkatan MDGs. Ini arahnya, kalau dikerjakan juga sudah cukup berat. Bagaimana solusi terhadap kendala anggaran, stakeholder dan kerjasama ? Untuk kerjasama saya sudah bicara dengan perguruan tinggi Prof. Laksano. Terkait anggaran MPASS. Mekanismenya, para stakeholder dari perguruan tinggi dan daerah menyusun road map selama 5 tahun, kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Perguruan tinggi paling tidak akan mengawal selama 2 tahun. Selanjutnya,

mereka akan menjalankan road map secara mandiri. Sehingga mereka dengan mudah mencari pendanaanya, karena sudah ada road map. Sebenarnya merupakan “pekerjaan gila” yang pasti susah, karena butuh orang yang konsen. Apalagi di SAM sendirian, tapi saya akan coba dulu. Kalau dulu, (waktu masih Biro Perencanaan dan Anggaran), bicara begini sudah menjadi konsep, ada

Mestinya, staf ahli menteri itu kan tink tank-nya Menteri Kesehatan. Sehingga harus memikirkan tentang peta pembiyaan dan juga peta pemberdayaan. Harus ada peta, berapa anggaran pusat dan berapa anggaran daerah, termasuk peruntukan untuk apa saja dan kebutuhannya.

yang membantu mengonsep. Tapi sekarang sendirian, mengonsep sendiri. Batuin dong..he..he..he.. Tapi, kalau pemberdayaan masyarakat, kita memastikan berintegrasi dan terkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Contoh JKN, masyarakat miskin sudah mendapat iuran pemerintah melalui program penerima bantuan iuran (PBI), sarana kesehatan diperbaiki, sekarang tinggal pemberdayaan masyarakat untuk secara mandiri berperilaku hidup sehat. Bagimana konsep pemberdayaan dengan yang dilakukan promkes ? Promkes lebih banyak pemberdayaan masyarakat, sedangkan saya lebih fokus pada memotret pemberdayaan dari luar, seperti apa petanya. Kalau mau bekerja pada suatu wilayah, maka harus tahu dulu bagaimana petanya. Setelah itu baru tahu actionnya. Apa yang mau dikerjakan. Mengapa saya sangat konsen pada pembiayaan? Saya pernah ngobrolngobrol soal penganggaran, saat musrenbangnas, terkadang tidak tepat sasaran dan jumlahnya sering tidak rasional, dibanding permohonannya. Jadi, menurut saya anggaran itu banyak, hanya penggunaannya kurang tepat sasaran. Untuk meminimalkan hal tersebut, harus ada Restra terlebih dahulu. Kemudian anggaran mengacu kepada Restra yang telah ditetapkan. Restra itulah yang harus diperkenalkan ke daerah.

Bukankah selama ini sudah ada Restra ? Betul, Restra ya Restra. Penganggaran ya penganggaran, karena tidak pernah diperkenalkan dan disambungkan. Kendala tidak nyambungnya dimana ? Saya baru lihat, Restra jalan sendiri, anggaran jalan sendiri. Tidak saling mendukung. Jadi bagaimana Restra mau tercapai, karena tidak didukung dengan anggaran. Teman-teman masih menganggarkan apa yang dia kerjakan selama ini, tidak memenuhi anggaran untuk Restra yang telah ditetapkan. Itu yang belum, sulit sekali menarik ke arah itu. Sekalipun demikian, sekarang sudah mulai membaik. Semua pelanpelan sudah mengarahkan anggaran pada Restra. Jadi apa target jangka pendek ? Target jangka pendek terbentuk peta pembiayaan dan pemberdayaan terintegrasi. Khusus pemberdayaan, langkah awal kita duduk dengan promkes dan pusdatin. Promkes mempunya program dan pusdatin mempunyai datanya, kita duduk dululah merumuskan, mau kemana? Tapi, SAM itu tidak punya kekuatan. Berbeda dengan Biro Perencanaan karena ujungnya anggaran, unit masih mudah dikoordinir dan dimobilisir bertemu melakukan penyusunan program dan anggaran. Bagaimana dengan SAM Pembiayaan dan Pemberdayaan? Lihat saja nanti....!• (pra)


POTRET

drg. Usman Sumantri, M.Sc

Mengembangkan SDM Kesehatan untuk Indonesia Sehat 46 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

Selama hampir 20 tahun, drg. Usman Sumantri, M.Sc menjadi aktor penting dalam rintisan program jaminan kesehatan nasional. Mimpinya waktu itu, seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati jaminan kesehatan secara layak, tanpa kecuali. Semua orang punya jaminan kesehatan, supaya kalau mereka mengalami musibah sakit, mereka tidak terbebani biaya besar.

S

edikit banyak mimpi itu kini mulai terwujud, seiring dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014 lalu. Melalui JKN, setiap orang kini bisa memiliki jaminan kesehatan baik mereka yang membayar iuran asuransi sendiri atau mereka yang iuran asuransinya dibayar oleh pemerintah. Usman Sumantri berkisah, lahirnya program jaminan kesehatan adalah cerita panjang. “Pada 1997, pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan itu belum ada, jadi saya lah yang mencetak dari nol. Dari belum ada struktur di Kementerian Kesehatan,” katanya kepada Mediakom, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said Jakarta, Selasa (21/10).

Dan kini setelah program JKN tinggal running, alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia itu mendapat amanah lain yang lebih besar, yakni menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia kesehatan yang mumpuni dan berkualitas. Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada 13 Oktober 2014 lalu, melantik drg. Usman Sumantri, M.Sc menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes RI. Dengan jabatan baru yang diembannya saat ini, Usman tidak boleh lagi hanya berpikir tentang bagaimana agar orang sakit bisa berobat ke pusat layanan kesehatan, tapi lebih jauh harus mengupayakan agar bagaimana sumber daya manusia kesehatan di Indonesia bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat.

“(Jabatan baru ) ini adalah soal bagaimana kesehatan masyarakat tetap jalan dan mempertahankan orang yang 85 persen itu tetap sehat, karena ditangani oleh tenaga-tenaga kesehatan yang punya kompetensi tinggi,” katanya. Menurut Usman, pekerjaan besar yang harus dihadapi dunia kesehatan di masa datang bukan hanya soal mengusahakan pengobatan (kuratif) yang bagus, tapi yang lebih mendesak adalah soal promotif dan preventif (pencegahan) yang juga harus bagus. Oleh karena itu, tugas BPPSDMK bukan hanya soal bagaimana menyiapkan tenaga dokter, bidan dan perawat yang mumpuni, tapi juga juga menyiapkan tenaga kesehatan lingkungan yang tangguh. Ini lah yang menjadi tugas besar BPPSDMK ke depan, kata dokter gigi, yang mengaku putra Betawi asli itu. Menurut Usman , agar derajat kesehatan meningkat, masyarakat membutuhkan pasar yang sehat, kali yang bersih, industri yang tidak mengotori lingkungan, ataupun restoran yang menyediakan makanan sehat. Pekerjaan besar mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat itu, membutuhkan tenaga kesehatan lingkungan yang kompeten, yang bisa menata sektor-sektor itu memenuhi standar kesehatan. “Kalau kita mau jadikan rakyat sehat ya harus ditata semua itu tadi, termasuk restoran misalnya harus disertiikasi. Oleh karena itu kita juga

harus siapkan tenaga-tenaga kesehatan lingkungannya, analis, gizi, dan seterusnya,” katanya. BPPSDMK, kata Usman, ke depan akan fokus pada penyiapan tenaga kesehatan berkualitas yang mempunyai kompetensi dan memiliki standar mutu yang sama. Saat ini baru sebagian tenaga kesehatan yang telah memiliki standar mutu dan kompetensi yang relatif baik. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat harus menempuh uji kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR). Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi. Selanjutnya standardisasi ini, akan diperluas untuk tenaga kesehatan yang lain. “Ini semuanya untuk safety,” katanya. Menurut Usman, soal kualitas tenaga kesehatan, sebenarnya Indonesia sudah cukup memadai. Untuk dokter misalnya, jika pada 2007-2009 passing grade standar uji kompetensi dokter masih 40-an, tapi sekarang sudah 70-an. “Jadi posisi sekarang, dokter untuk tingkat nasional sudah bagus, “ katanya.

Tenaga Kesehatan Daerah Terpencil Kurang Pekerjaan besar lain yang harus dituntaskan oleh BPPSDMK, tambah Usman, adalah penempatan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, kepulauan dan pulau-pulau terluar. Sebenarnya, secara


POTRET kuantitas jumlah tenaga kesehatan di Indonesia sudah mendekati rasio yang cukup ideal. Saat ini rasio dokter terhadap penduduk secara nasional adalah 4: 10.000, atau satu dokter untuk 2500 orang. Tapi masalahnya, sebaran tenaga kesehatan dinilai belum merata. Kebanyakan tenaga kesehatan masih terpusat di Jawa-Bali, sementara di daerah lain kekurangan tenaga kesehatan. Saat ini ada Puskesmas di Jawa yang dokternya sampai enam, tapi di banyak tempat ada juga Puskesmas yang dokternya tidak ada. Sebanyak 8,3 persen Puskesmas masih belum memiliki dokter dari total 9.599 Puskesmas yang ada di Indonesia.

BPPSDMK sangat mendorong penempatan tenaga-tenaga kesehatan untuk daerah-daerah terpencil, kepulauan dan pulau terluar untuk mendekatkan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan. Dan bagi tenaga kerja yang telah ditempatkan di daerah-daerah tersebut pihaknya memberikan insentif berupa kesempatan belajar dan internship, terutama untuk tenaga kesehatan dokter, dokter gigi dan bidan. “Kita utamakan untuk (tenaga kesehatan) di daerah terpencil untuk belajar, nanti kalau sudah selesai kita kembalikan,” katanya. Namun, persoalannya, tidak semua tenaga kesehatan dari daerah terpencil yang ikut

BPPSDMK ke depan akan fokus pada penyiapan tenaga kesehatan berkualitas yang mempunyai kompetensi dan memiliki standar mutu yang sama.


pendidikan tersebut lulus dalam tes seleksi. “Jadi mereka itu malah banyak yang nggak lulus, padahal kita inginnya mereka, supaya mereka bisa kembali ke daerah lagi,” katanya. Padahal, pihaknya tidak bisa mentolelir standar yang telah ditetapkan, karena itu terkait dengan safety. Oleh karena itu, terobosan yang paling mungkin dilakukan ke depan adalah dengan cara menggaji dokter yang siap mau kelapangan dengan salary cukup besar. “Nah mungkin nanti bisa bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan). Mereka yang mau bekerja di ujung-ujung itu harus mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan dengan dokter di perkotaan,” katanya. Namun demikian, menurut Usman, berjalannya terobosan ini akan sangat tergantung dari kebijakan dan kesiapan BPJS Kesehatan, terutama masalah dananya. Kesulitan lain, kewenangan distribusi tenaga kesehatan saat ini ada pada pemerintah daerah dan tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk menyediakan tenaga kesehatan secara merata di wilayahnya. “Mungkin dengan adanya Undang-Undang (tentang pemerintahan daerah) yang baru, ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita perbaiki. Sekarang provinsi punya kewenangan mutlak dan tanggung jawab dalam pengaturan tenaga kesehatan. Jadi provinsi berhak merealokasi dan redistribusi tenaga

Bio Data NAMA drg. Usman Sumantri, M.Sc JABATAN Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes RI TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 12 Agustus 1959 PENDIDIKAN Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia PENGALAMAN KERJA 2006 – 2010 Kepala Bidang Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen Kemenkes RI 2010 – 2014 Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen Kemenkes RI 2014 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, BPPSDMK 2014 – sekarang Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI

kesehatan lintas kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Tapi ini masih tergantung ke kepala daerah,” katanya.

drg. Usman Sumantri, M.Sc berbincang dengan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH saat dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes RI.

Menyongsong AEC 2015 Sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan, Usman juga berkomitmen untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang siap bersaing dalam rangka Asean Economic Community (AEC) pada 2015. AEC, katanya, merupakan komitmen global. Pada 2015, mau tidak mau Indonesia harus siap dengan pertukaran tenaga kesehatan. Namun Usman, memastikan, pertukaran itu sifatnya harus resiprokal. “Harus kita tuntut standar yang sama. Nah sampai sekarang ini belum putus. Makanya dengan uji kompetensi , kita harapkan ada satu standar di antara negara Asean,” katanya. Ia mengharapkan nantinya tenaga kesehatan yang masuk ke Indonesia harus sudah punya STR. “Itu suatu jaminan, negara menjamin, bahwa dia memang kompeten dan sudah teregistrasi. Dan yang kedua, dia harus sudah internship,” tegasnya. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kesehatan Indonesia, kata Usman, BPPSDMK juga secara konsisten mengintervensi kurikulum pada fakultasfakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas kesehatan masyarakat dan semacamnya. Tujuannya agar lulusan pendidikan kesehatan memenuhi

standar dan uji kompetensi. Di samping itu, agar bisa bekerja di fasilitas kesehatan di Indonesia, tenaga kesehatan asing, kata Usman, juga harus menempuh uji kompetensi untuk mendapatkan STR. STR untuk tenaga asing hanya berlaku satu tahun. “Jadi nggak dikasih STR seperti tenaga kesehatan

kita. Habis satu tahun, mereka harus ikut evaluasi lagi,” katanya. Masuknya tenaga kesehatan asing itu juga harus berdasarkan alasan alih ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kebutuhan negara. “ Kalau mereka mau praktik, kita tidak bisa kasih untuk yang dokter umum biasa, tapi

kualiikasi pendidikannya harus spesialis. Itu terkait dengan tujuan transfer iptek tadi,” tambahnya. Dengam pola seperti itu diharapkan, tenaga kesehatan Indonesia tidak akan tersisih. Sebaliknya memiliki kemampuan yang semakin meningkat, karena ada transfer ternologi dari tenaga kesehatan asing.•


k

ra 31 di Rakyat kan ntuk n Jiwa

UNTUK RAKYAT

DPR MINTA PENJELASAN SOAL

PESERTA JKN

K

omisi IX DPR kembali meminta penjelasan tentang jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Tentang kepesertaan PBI mohon untuk dilengkapi data, sebenarnya yang menjadi peserta Jamkesda dengan anggaran yang ditanggung APBN ada berapa? Dan angka 96,4 juta ini pastilah angka belum semuanya,”

kata Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membahas Anggaran Tahun 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/9). Rieke mengatakan dengan kondisi keuangan sekarang seharusnya minimal bisa 120 juta orang yang iuran jaminan kesehatannya bisa ditanggung pemerintah menggunakan dana


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Oleh karena itu, maka tidak bisa hanya dilihat apakah ini bisa dihapus atau dikurangi karena kalau kita mau jujur mari kita buka data BPS,” katanya. Rieke mengaku selalu mengulang-ngulang pertanyaan tentang sumber data peserta JKN yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jamianan Sosial (BPJS) Kesehatan, apakah sumbernya dari data

Rumah Tangga Miskin Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mengatakan, menurut Kementerian Kesehatan jumlah rumah tangga miskin 19,1 juta sehingga bila dikalikan empat totalnya 76,4 juta jiwa, itulah yang dipakai data Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008 sampai dengan 2012. Padahal, ia melanjutkan, menurut data BPS tahun 2011 jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 25,2 juta jiwa. “Logikanya, jika dikalikan empat berarti 100,8 juta. Berapa angka kelahiran baru, data dari BKKBN terjadi pertambahan empat sampai lima juta per tahun, karena family planning-nya tidak berjalan dengan baik,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. “Apakah memang kemudian kita mau mengeliminasi orang-orang yang sebetulnya berhak. Bahkan tidak perlu ada BPJS, tidak perlu ada SJSN, kalau mereka termasuk fakir miskin, orang terlantar itu harus ditanggung negara,” tambah dia. Pada akhir masa tugasnya, Rieke juga minta dukungan Kementerian Kesehatan agar penganggaran tahun kemarin yang membuat penghuni Panti Sosial yang jumlahnya

DPR DORONG PEMBENTUKAN BKKBD

K

omisi IX DPR mendorong pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di seluruh kabupaten di Indonesia. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur perubahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta pembentukan BKKBD. Namun hampir lima tahun setelah pemberlakuan undang-undang itu, ternyata masih banyak kabupaten yang belum memiliki BKKBD. “Dari 300-an Kabupaten, berapa yang sudah terbentuk BKKBD? Mengapa kelembagaan kependudukan tidak ada? Kenapa masalahnya? Apakah diperlukan Perpres maka BKKBD itu terbentuk?” kata anggota Komisi IX DPR Surya Chandra Surapati saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BKKBN Fasli Djalal di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/9). “Tahun 2019 nanti kita akan kembali menyelenggarakan Pemilu. Jika data kependudukannya masih seperti saat ini, maka akan kembali carut marut. Kemudian

DOK. BKKBD KAB. SUKABUMI

sekitar dua juta orang kehilangan hak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah tidak terulang. “Ini bukan hanya kegagalan DPR. Tapi harus diakui juga sebagai kegagalan Kementerian Kesehatan. Kita tidak bisa lagi memperjuangkan adanya dana cadangan untuk dua juta orang,” tegasnya. Dia juga berharap selanjutnya tidak ada lagi kasus-kasus rumah sakit yang menolak menangani pasien karena mereka tidak terdata sebagai peserta JKN. Rieke mengajak pemerintah benar-benar mengkaji lagi data warga miskin yang harus menerima bantuan iuran JKN dari pemerintah dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. “Ini bukan sekedar angka, tapi orang, 120 juta orang minimal. Itu yang kami ajukan,” kata Rieke. Rieke menjelaskan, Komisi IX DPR berusaha keras memasukkan semua warga kurang mampu bisa menjadi penerima bantuan iuran dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. “Tetapi jika keyakinan ini tidak ada di teman-teman Kementerian Kesehatan, lalu bagaimana 120 juta orang,” katanya. Ia kembali menegaskan bahwa menurut undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pemberlakuan prinsip portabilitas dalam layanan kesehatan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. “Dimana pun rakyat berada, dijamin kesehatannya,” kata dia.•

menjelang bonus demograi, maka data kependudukannya harus akurat, by name by address,” katanya. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan bahwa data kependudukan yang akurat makin dibutuhkan saat penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Mengapa registrasi vital tidak dihidupkan? Lahir, mati, pindahnya penduduk harus tercatat,” katanya. Ia menjelaskan, pada tahun 1990-an ada proyek percontohan pelaksanaan registrasi kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk, salah satunya di Kabupaten Muara Enim tahun 1994. “Namun sudah 20 tahun tidak ada kelanjutan,” kata Surya. Surya meminta BKKBN memikirkan penerapan registrasi kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk di tingkat kabupaten oleh BKKBD sebagaimana diamanatkan UU 52 Tahun 2009. Dia juga meminta BKKBN memberi masukan kepada pemerintah agar membuat peraturan presiden yang memerintahkan kabupaten membentuk BKKBD. “Jangan tergantung pada BPS, karena BPS merupakan pengumpul data. Yang diperluka adalah pengolah datanya, informasi kependudukan untuk menjadi masukan kepada pembangunan yang betul-betul berorientasi pada manusia. Kita harus berubah orientasi pembangunan kita, indeks pembangunan manusia harus dengan data akurat,” katanya. Ia menambahkan, BKKBN bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pencatatan data kependudukan yang akurat melalui BKKBD.

Kantor BKKBD Kabupaten Sukabumi di Jalan Pelabuhan, Sukabumi.


a

DARI DAERAH

KIAT HIDUP SEH DAN BAHAGIA WARGA SENDUR 52 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

EHAT A URO

“Bagaimana zaman jadi begini Banyak orang bingung akibat lupa Lupa tata krama dan sopan santun Disebabkan karena sudah banyak yang lalai Kalau ingin menjadi orang mulia Jangan lupa nasehat orang tua Berbakti kepada yang Maha Kuasa Laksanakan perintah agama Memuji Tuhan itu utama Berguna untuk sesama Saling tolong menolong dengan saudara dan teman Orang lalai sering dikatakan sukses Padahal yang paling sukses itu orang yang ingat dan waspada”

Pembangunan rs di bantaeng


DARI DAERAH

S

yair gubahan Kunsijati, Ketua Forum Karang Werda Bakti Pertiwi, Pos Pembinaan Terpadu Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ini sering dinyanyikan bersama saat Kunsijati berkumpul dengan para lansia. Syair ini mengingatkan para lansia agar tetap beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat dan menjalani hidup di dunia dengan senang, gembira, sehat dan bermanfaat untuk sesama di hari tua. Sekalipun sudah lansia, mereka tetap semangat dan tampak gembira menjalani hidup. Tak ada keluh kesah, apalagi putus asa. Kusnijati, seorang ibu yang sudah ditinggal suami karena meninggal dunia ini tetap berkarya. Sebagai pensiunan guru SDN, ia punya resep menjalani hidup di masa tua dengan tetap sehat dan bahagia. Menurut Kunsijati, hidup tua, sehat dan bahagia itu karunia. Tak semua orang mendapat kesempatan. “Jadi untuk mendapatnya menurut saya harus mampu menata hati, menatap mantap menghadap Tuhan Yang Maha Esa, tunduk patuh dan berserah diri kepadaNya, sebagai upaya untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT. Hidup tak boleh memaksakan diri, sabar dan menerima apa yang telah diberikan Allah. Apapun yang sudah kita terima dari Allah harus kita syukuri, Alhamdulillah. Selanjutnya, harus banyak dzikir, sibuk mengingat kepada Allah. Mengingat atas penciptaan, kematian, karunia, dosa dan maksiat

Kunsijati memimpin bernyanyi di posbindu senduro

“Makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tapi ini susah, terkadang jika sedang makan barengbareng suka lupa, kelewat kenyang,” Kunsijati


yang kita perbuat dan mohon ampun kepadaNya atas kekhilafan tersebut,” katanya. Menurut wanita yang sudah berumur 73 tahun ini kalau kita sudah sibuk berdzikir kepadaNya, tidak terlalu banyak memikirkan dunia, maka Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tanpa memintapun, Allah akan memenuhi yang kita butuhkan. Resep lain Kunsijati, adalah mengatur pola makan. Ia senantiasa berupaya makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang. “Makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tapi ini susah, terkadang jika sedang makan bareng-bareng suka lupa, kelewat kenyang,” katanya. Selanjutnya, Kunsijati menyebut istirahat yang cukup dan berolah raga

yang teratur. “Saya itu sejak kecil kuat berolah raga, di sini ada bapak guru olah raga yaitu bapak Soi. Saya mendapat pujian dari pak Soi karena juara satu lomba renang. Itu dia pak Soi guru olah raga saya,” katanya sambil menunjuk seorang pria yang di hadapanya. “Kalau sekarang sudah nenek-nenek lebih banyak senam, rekreasi bersama manula yang lain. Sebab rekreasi itu suasana berbeda, lebih riang dan menyenangkan”, ujar bu Kun sambil tertawa. Menurut Emi Hasniwati, kader penanggung jawab lansia di Kecamatan Senduro, Posbindu Senduro ini padat dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan balita, remaja, hingga manusia usia lanjut (Manula). “Awalnya hanya kegiatan

lansia, tetapi seiring dengan ketersediaan tempat dan sarana, kemudian diikuti kegiatan lain. Bahkan saat hari lansia, 29 Mei yang lalu, kami mengadakan bakti sosial bekerjasama dengan Kalbe Farma,” ujar Emi. Menurut Farid Rahman, Kepala Desa setempat, kader lansia di daerahnya punya semangat yang tinggi, sering mendorong hadirnya inisiatif baru di tengah masyarakat, baik yang terkait program kesehatan atau program lainnya. “Posbindu ini mempunyai kegiatan yang beragam, mulai kesehatan, kerohanian, kesenian, olah raga dan rekreasi. Untuk menunjang kegiatan para lansia yang jumlahnya kurang lebih 60 orang, mereka rela menyisihkan Rp1000 setiap kali hadir dalam pertemuan,” ujar Farid. Menurut Farid, yang juga anak mantan kepala Posbindu Asparaga Senduro

desa ini, Senduro pernah menjadi juara pertama tingkat Provinsi Jatim tahun 2009. Posyandu Asparaga Kecamatan Senduro ini melalui program kesenian memiliki kelompok seni tembang kenangan, juga mempunyai kegiatan koperasi dengan modal awal Rp10 juta. Sekarang modal itu terus bergulir memacu ekonomi masyarakat. Sementara itu, dr.Marshall, Kepala Puskesmas Senduro, mengatakan, semua perangkat pemerintah mendukung kegiatan masyarakat yang berbasis Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). “Saya sangat senang dan menghargai kegiatan di Posbindu Senduro ini, karena semua pelaksana kegiatan kader bersama masyarakat dan posnyandu lansia sebagai pendukung utama”, ujar dr. Marshall.•(pra)

dr.Marshall, Kepala Puskesmas Senduro

“Saya sangat senang dan menghargai kegiatan di Posbindu Senduro ini, karena semua pelaksana kegiatan kader bersama masyarakat dan posnyandu lansia sebagai pendukung utama” dr. Marshall OKTOBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 55

DARI DAERAH

GOES UNTUK MASYARAKAT LUMAJANG SEHAT

M

enempuh lebih dari 1000 km Surabaya– Jakarta dalam waktu 11 hari dengan menggunakan sepeda, tentu bukan perkara mudah. Menyadari hal itu, komunitas goes yang diberi nama Sulawa Suta dari Lumajang, terus berlatih agar mampu menaklukan medan yang berat tersebut. Mereka berlatih di berbagai tempat. Diantaranya di kawasan Ranu Pakis, Ranu Klakah dan Ranu Bedali. Wilayah ini akan dikembangkan menjadi tempat rekreasi, wisata kuliner dengan moda transportasi sepeda. Satu

tempat berjarak tempuh sekitar 1,5 jam dengan roda empat atau 3 jam dengan menggunakan sepeda. Komunitas goes Lumajang memberi contoh pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat dengan olah raga bersepeda. Sepeda mempunyai jangkauan lebih panjang dibanding jalan kaki, sehingga lebih banyak masyarakat yang akan menyaksikan dan terlibat dalam goes ini. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dr. H. Buntaran Suprianto, M.Kes., ide goes ini diawali dengan sebuah kegiatan bersepeda pada


peringatan HKN 48 tahun 2012 yang dikenal dengan Surojaka, rute SurabayaJakarta. “Goes ini juga punya misi memperkenalkan Lumajang, sekalipun ini tidak menutup kemungkinan ikut memperkenalkan Jawa Timur. Sehingga masyarakat mengenal Lumajang gemar bersepeda, bahkan spektakuler karena menempuh jarak 1000 km. Kita sudah menyiapkan 17 orang yang akan ikut goes tahun 2014 ini. Mereka juga sudah berlatih dengan berbagai medan yang disesuaikan dengan rute jalur selatan SurabayaJakarta,” ujar dr. Buntaran.

Menurut Buntaran, medan yang akan ditempuh akan banyak tanjakan, sehingga latihan menggunakan medan tanjakan seperti arah Senduro dan Gode Alit. Kedua medan ini mempunyai medan yang hampir sama dengan tanjakan menuju Jakarta. “Dengan berbagai latihan itu Insya Allah kelak bulan November 2014 kita dapat menaklukan tanjakan itu menuju Jakarta”, ujar penggemar sepeda ini. Indra, salah seorang anggota tim komunitas goes, menuturkan, anggota goes yang terdiri dari unsur tenaga kesehatan

akan menyesuaikan keberangkatannya dari Surabaya menuju Jakarta dengan acara puncak HKN di Jakarta. Diharapkan, komunitas goes akan bergabung dengan peserta di Jakarta merayakan HKN ke 50, November yang akan datang. Lumajang sudah mempunyai banyak komutias sepeda, tapi setelah ada Surojaka keterlibatan masyarakat Lumajang dalam olahraga sepeda lebih masif. Para karyawan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Lumajang terlibat. Mereka sudah mempunyai maskot sendiri-sendiri. “Pernah goes Lumajang Surojaka diikuti oleh 5000 peserta. Mereka mengatasnamakan komunitas dan kaosnya masing-masing. Jadi kelihatan meriah dan semangat. Masyarakat Lumajang terpacu untuk bergabung. Ternyata antusianya besar sekali, bahkan dari birokrat telah memberi nama dirinya masing-masing. Misal ada yang namanya Gemes (gemar mengayuh sepeda sehat) dari Dinas Kesehatan, Semut Ireng dari Dinas Nakertrans PU, Limosin dari Dinas Peternakan,” ujar Buntaran bangga. Menurut Buntaran, seluruh komunitas goes dengan maskotnya masing-masing itu, apabila bergabung dalam jumlah besar, mereka menamakan diri dengan MCC kependekan dari Mahameru Cicling Club, mengambil nama puncak gunung yang paling tinggi dan teraktif di pulau Jawa.

Dr. Buntaran dan tim goes. Ide goes ini diawali dengan sebuah kegiatan bersepeda pada peringatan HKN 48 tahun 2012 yang dikenal dengan Surojaka, rute Surabaya-Jakarta.

dr. Bayu Wibisono. upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) Lumajang digerakan melalui kegiatan pos kesehatan desa, pos kesehatan pesantren, pos pembinaan terpadu dan kampanye pola hidup bersih dan sehat.

MCC merupakan wadah pemersatu seluruh grup sepeda di SKPD. Kegiatan bersepeda mengambil rute pegunungan itu kini memunculkan istilah puncak B 29, yang antara lain berkat sosialisasi di twitter. B 29 itu bukit yang mempunyai ketinggian 2.900 km dari permukaan laut. Djarot, salah satu anggota tim 17 mengatakan, Lumajang mempunyai even yang bernama Jawala atau Sepeda Jelajah Wisata Alam Lumajang. Kegiatan ini untuk menampung seluruh klub dalam Kota dan Luar Kota. Lokasinya berpindah-pindah dari berbagai kecamatan setiap tiga bulan sekali. Acara ini untuk mendukung program pariwisata di satu kecamatan atau di satu desa wisata. Menurut Sesda Lumajang Buntaran Suprianto, untuk mendukung kegiatan goes, Pemda menyediakan dana khusus yang masuk RKA Dinas Kantor Menpora, khususnya untuk hadiah-

hadiah. Tapi untuk kegiatan goes Sulawa Suta, tim yang akan goes Surabaya-Jakarta mendanai secara mandiri kegiatan yang bertepatan dengan HKN ke 50 itu. “Pemkab akan mendukung kendaraan yang akan dipakai dan izin-izin yang dibutuhkan peserta. Sebab seluruh peserta ini birokrat, jadi harus ada dukungan Pemda, khususnya Bupati. Selama ini Bupati selalu mendukung, karena goes ini kegiatan promosi untuk Lumajang,” ujar Buntaran. Lumajang yang mempunyai moto “aman, tertib, bersih, sehat, rapi dan indah ( ATIB BERSERI)” ini telah mempromosikan diri dengan berbagai kegiatan pola hidup bersih dan sehat melalui olah raga, kuliner dan periwisata. Promosi ini dipelopori oleh Buntaran. Bagi mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini, pola hidup bersih dan sehat melalui olah raga, khususnya bersepeda sudah menjadi


DARI DAERAH menu harian, bahkan sudah menjadi tupoksi. Minimal setiap hari 1 jam mengayuh sepeda dengan jarak tempuh 13,5 km, sebelum berangkat kerja. “Program ini sangat tepat, karena bersinergi dengan program Kabupaten yang mencanangkan satu kecamatan satu desa wisata,” ujar dr. Buntaran.

UKBM Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Lumajang, dr. Bayu Wibisono, upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) Lumajang digerakan melalui kegiatan pos kesehatan desa, pos kesehatan pesantren, pos pembinaan terpadu dan kampanye pola hidup bersih dan sehat. “Untuk itu seluruh sumberdaya harus dikerahkan pada program pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Termasuk program PNPM Mandiri yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan isik pos kesehatan desa,” ujar dr. Bayu. Menurut dr. Bayu Lumajang yang terdiri dari 225 desa ini, telah menyiapkan 100 ambulan desa, satu desa 1 ambulan. Kami berharap dengan adanya mobil ambulan dapat membantu proses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama yang sedang mengalami kegawatdaruratan, seperti ibu melahirkan yang perlu rujukan. Program ambulanisasi ini dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Lumajang.•(Pra)

RANU KLAKAH

“Goes ini juga punya misi memperkenalkan Lumajang, sekalipun ini tidak menutup kemungkinan ikut memperkenalkan Jawa Timur." dr. H. Buntaran Suprianto, M.Kes.

RANU BEDALI


RANU PAKIS

P

onirin, warga asli Desa Bandi Alit, menjadi tenaga sukarelawan juru malaria di Pos Malaria Desa (Posmaldes) Bandi Alit, Jember. Dia menempati bangunan sederhana yang digunakan sebagai posmaldes yang dibangun PTP Ledok Ombo. Perusahaan ini bergerak dalam perkebunan karet. Sampai kini, gedung itu tak punya biaya perawatan dan operasional. Ponirin tetap bekerja, walau jasanya belum mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jember Jawa Timur Jono Wasinudin, S.Kep. Pos Malaria Desa (posmaldes) Jember terletak di Desa Bandi Alit, Kecematan Tempurejo, dekat dengan Samudera Hindia. Untuk menjangkau tempat tersebut membutuhkan perjuangan yang panjang. Hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua, itu pun harus dengan susah payah karena jalan rusak dan beriliku. Tugas kader posmaldes seperti Ponirin yaitu memonitor pekerja yang baru pulang dari luar jawa, termasuk memonitor lagun (sungai yang masuk ke laut) yang menjadi perindukan nyamuk anopheles. Posmaldes Bandi Alit memiliki 2 orang kader yaitu Ponirin dan Dul Jamal. Mereka berdua bertugas membersihkan lagun, agar tidak ada kotoran lumut dan mengalirkan air sungai

PONIRIN, JURU MALARIA DESA TAK KENAL LELAH DARI JEMBER OKTOBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 59

DARI DAERAH masuk laut. Biasanya banyak pasir yang menutup aliran sungai menuju laut. Menurut Jono, selain membersihkan lagun Ponirin juga bertugas sebagai surveillance. Kalau ada pekerja dari luar jawa datang, Ponirin mengunjungi pekerja tersebut kemudian mengambil serum dan memeriksa apakah dalam tubuh yang bersangkutan terdapat plasmodium. “Mereka berdua ini masih tenaga sukarelawan, belum PNS. Mereka bekerjasama dengan pegawai kebun melakukan pendataan penduduk yang menempati wilayah sekitar lagun tersebut,” kata Jono. Lebih lanjut Jono menjelaskan, pernah tahun 2012 terjadi peristiwa mengejutkan saat pemeriksaan terhadap 15 orang pekerja yang baru pulang dari Kaltim. 4 orang meninggal dunia, 9 orang sakit dan hanya 2 orang yang sehat. Ternyata, ke 15 orang tersebut memang baru pulang dari Kalimantan Timur. Dokter yang memeriksa menduga mereka terkena plasmodium di Kalimantan Timur sebelum pulang ke Jember. “Dana merupakan kendala utama dalam monitoring perindukan lagun ini. Sebab hanya tersedia Rp 2 juta rupiah per tahun

Ponirin dan lab sederhana posmaldes

untuk operasional dari provinsi. Semua dana hanya untuk membayar honor 2 orang juru malaria tersebut. Sayang, Ponirin yang sudah K2 tahun kemarin tidak masuk CPNS. Khawatir mundur, kasihan, ” ujar Jono melas. Menurut Jono, belajar dari kasus pekerja yang baru pulang dari Kalimantan Timur, seluruh warga Jember yang baru pulang kerja dari luar Jawa agar melaporkan diri ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pemeriksaan darah. Khusus di wilayah Bandi Alit dapat langsung melapor ke

posmaldes. “Dinas Kesehatan melakukan kunjungan ke posmaldes 3 bulan sekali untuk melakukan monitoring kegiatan posmaldes. Operasional yang digunakan menggunakan dana BOK. Ponirin yang kebetulan lulusan SMA juga bertugas mangambil serum, melihat mikroskop saat melakukan pemeriksaan serum darah masyarakat dan dapat menyimpulkan hasil, ” kata Jono. Jono berharap, Ponirin yang sudah bekerja penuh pengabdian ini mendapat perhatian dari

“Dana merupakan kendala utama dalam monitoring perindukan lagun ini. Sebab hanya tersedia Rp 2 juta rupiah per tahun untuk operasional dari provinsi." Jono Wasinudin, S.Kep. 60 MEDIAKOM • Edisi 52 • OKTOBER 2014

Dinas Kesehatan Provinsi, khususnya mengangkat menjadi CPNS. Ponirin juga telah berjasa kepada masyarakat, karena selalu mendapat tanggung jawab mengantar ke puskesmas bagi warga yang sakit. Berdasarkan pencatatan program malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, telah melakukan pemeriksaan 767 sedian darah sejak tahun 2012. Dari pemeriksaan itu tercatat 155 menderita malaria dan 5 orang meninggal dunia. Sebagian besar mereka menderita malaria dengan plasmodium vivax.•(Pra)

Gemas Tabumil Sukorejo

Dorong Ibu dan Bayi

Sehat Selamat

G

erakan masyarakat cinta ibu hamil (Gemas Tabumil) melalui sentuhan tangan dingin bidan Ari Tri Vitaningtyas, telah melahirkan generasi baru sehat dan menangani ibu yang melahirkan dengan selamat. Ari melalui kader gerbangmas memonitor setiap ibu hamil di wilayah Sukorejo hingga melahirkan ditangani tenaga kesehatan Poskesdes. Karena ketangguhan mengabdi mengantarkan Ari menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi Jawa Timur. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Sukorejo merupakan satu dari 7 poskesdes di Kecamatan Pasrujambe, Lumajang, drg. Indra Aliyaniini melayani 4 dusun, dengan jumlah penduduk 3.610 jiwa, sebagian besar bersuku Madura. Poskesdes ini Memiliki 2 tenaga kesehatan yakni bidan Ari Tri Vitaningtyas dan perawat Hendrawan Dwi Handoyo, ditambah 29 kader

gerbangmas, 1 dukun bayi terlatih dan 4 orang kader lansia. Hendrawan Dwi Handoyo sebagai perawat harus melayani kesehatan masyarakat di empat dusun. Setiap pekan Hendrawan mengkhususkan satu dusun. Mulai dari kunjungan rumah yang mempunyai masalah kesehatan, kegiatan desa siaga dan penyuluhan kesehatan kepada siswa TK, SD, PAUD dan Madarasyah

Islam yang ada di wilayah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Sukorejo, Pasurjambi, Kabupaten Lumajang. “Khusus kegiatan desa siaga, kami mengadakan penyuluhan tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun, perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersama masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Khusus kunjungan masyarakat,

diutamakan pada mereka yang sedang menderita TB paru-paru agar tidak menyebar. Untuk tahun 2014 ditemukan 2 orang BTA positif dan tahun sebelumnya ada 4 orang, tentu kalau yang suspek lebih banyak. Selain itu penyakit kusta ada satu orang, tapi sekarang sudah sembuh,” ujar Hendra. Menurut Hendra, untuk memberdayakan masyarakat, dirinya bersama kader turun mengunjungi


DARI DAERAH rumah dan lingkungan tinggal masyarakat, melihat tempat penampungan air, saluran air dan lingkungan. Setelah itu dilakukan kerja bakti masal warga melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menurut Kepala Puskesmas Pasurjambe, drg. Indra Aliyani setiap satu bulan sekali pihaknya melakukan pertemuan di Kecamatan bersama ibu-ibu PKK. Dalam pertemuan tersebut disepakati PSN satu bulan sekali, setelah diawali senam bersama. “Untuk desa Sukorejo ini ada sekitar 27 kader yang membantu menggerakan masyarakat. Para kader tersebut terhimpun dalam posyandu gerbangmas dan posyandu balita. Setia Posnyandu gerbangmas ada 7 kader dan posyandu balita ada 5 kader. Masing-masing dusun terdapat 1 posnyandu,” ujar Indra. Bidan Ari Tri Vitaningtyas menuturkan kegiatan Gerakan Masyarakat Cinta Ibu Hamil (Gemas Tabumil) desa Sukorejo. Ia mengawali dengan membentuk satgas Gemas Tabumil pada setiap RW, kemudian menyusun rencana kerja terpadu, mensosialisasikan Gemas Tabumil kepada masyarakat, melakukan pendataan sasaran gerakan sayang ibu, melakukan konseling, penyuluhan dan pemasangan stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada setiap rumah ibu hamil. “Untuk mendukung Gemas Tabumil, saya menggalakan program dana sosial bersalin, membina kemitraan bidan dan dukun, pembinaan kualitas pelayanan kesehatan desa. Khusus gerakan sayang ibu, tahun kemarin mendapat juara 2 tingkat provinsi tahun 2013 dan tahun ini kabarnya masih mendapat nominasi. Selanjutnya provinsi akan berkunjung kemari,” kata Bidan Ari. Menurut Ari yang pernah menjadi nakes teladan tingkat provinsi ini, program pendampingan ibu hamil dilakukan oleh kader. Satu kader untuk satu RW. Melalui proses pendampingan ini, seluruh ibu hamil mendapat persilinan oleh tenaga kesehatan, tidak ada lagi yang dilakukan oleh dukun. “Poskesdes ini dapat memberi layanan persalinan kepada masyarakat yang hamil, jarang di rujuk ke puskesmas, karena lebih jauh dan menempuh jalan yang sulit. Saya stand by di poskesdes ini 24 jam. Sehingga dapat melayani setiap saat. Bahkan kalau ada ibu hamil yang akan melahirkan, pasti para dukun akan menghubungi. Ibu hamil memang lebih dekat dengan dukun dibanding bidan, tapi persalinan tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan didampingi dukun,” ujar bidan Ari. Kini, Gemas Tabumil menjadi program unggulan poskesdes Sukorejo. Program ini mampu menggiring semua ibu hamil untuk memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan, dan bersalin dilayanan kesehatan, sehingga ibu dan bayi sehat selamat pada saat kehamilan, melahirkan dan pada masa nifas.•(Pra)


SANTRI HUSADA UNTUK MASYARAKAT PESANTREN SEHAT riin, Santri Husada Pos Kesehetan Pesantren (Poskestren) Nurul Huda Tekung, Kabupaten Lumajang mengaku merasa senang menjadi santri husada karena bisa mendapatkan berbagai pengetahuan tentang kesehatan. “Saya memperoleh ilmu dan pengalaman baru bidang kesehatan, sehingga mudah-mudahan saya lebih besar perannya di tengah masyarakat,” kata Ariin. Santri husada adalah pemberdayaan para santri sebagai kader kesehatan. Santri yang dipilih menjadi santri husada merupakan santri senior. Mereka memberikan layanan kesehatan lingkungan, penyuluhan kepada para santri dan pengecekan jentik nyamuk kamar mandi dan kebersihan WC. Secara bergiliran mereka juga piket di kantor Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Poskestren yang berlokasi di halaman depan Pesantren Nurul Huda. Ariin bersama 20 Santri Husada telah mendapat pelatihan P3K, pemeriksaan kesehatan lingkungan, penyuluhan dan pencegahan penyakit menular dari Puskesmas Tekung. Selama praktek pelayanan kesehatan di poskestren, santri husada mendapat pedampingan dari puskesmas setempat. Ustad Samsul Huda Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda menjelaskan, sejak memiliki poskestren, para santrinya tidak lagi terkena penyakit wabah seperti batuk, panas, mata dan penyakit kulit. “Sebelumnya, bila ada satu santri terkena batuk, seluruh santri batuk. Sering terdengar lomba batuk saat sholat berjamaah. Ketika suasana hening, mereka batuk bergantian. Demikian juga ketika ada anggota santri yang sakit kulit. Tapi, setelah mengembangkan poskestren, penyakit itu tak muncul lagi,” kata Samsul. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat santri, setiap pekan sekali perawat dan bidan puskesmas mengunjungi

A

INFOPUBLIKLUMAJANG.BLOGSPOT.COM

Wakil Bupati Lumajang, Drs. H. As’at M.Ag sudah meresmikan sebanyak 4 Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren) yang tersebar di Kabupaten Lumajang.

pesantren melakukan screening dan pembimbingan kepada para santri husada. Disamping itu puskesmas juga memberikan obatobatan sederhana kepada poskestren. Jika ada santri yang membutuhkan obat secara cepat, dapat dipenuhi. Salah satu dampak positif dari program santri husasa adalah berkurangnya kebiasaan merokok di pesantren. Samsul yang sudah tidak merokok ini

mengaku merasa senang, karena seluruh santri juga sudah menandatangi komitmen tidak merokok di lingkungan pondok pesantren. “Para santri juga sudah mulai menerapkan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren. Sejak ada poskestren, tepatnya awal 2013 tingkat kesakitan para santri turun. Hal ini juga karena ditunjang perbaikan sarana sanitasi berupa kamar

mandi dan tempat wudhu bantuan dari Pemerintah Daerah setempat,” kata Ustd Samsul. Guna mendukung program poskestren, seluruh masyarakat pesantren menyepakati pengumpulan dana sehat sebesar Rp1000,/ bulan. Dana yang terkumpul digunakan kegiatan operasional poskestren, diantaranya kegiatan jumat bersih dan kesehatan lingkungan. “Yang membanggakan para santri semangat melaksanakan program

poskestren. Walau baru berdiri, poskestren Nurul Huda sudah menyandang strata pratama menuju strata mandiri,” ujar Samsul. Untuk menjamin keberlangsungan program poskestren, pesantren merekut para alumni santri husada guna mengabdi di pesantren untuk beberapa waktu. “Dengan demikian pengalaman santri husada dapat di tularkan kepada para santri baru menjadi santri husada berikutnya,” kata ustad Samsul.•(Pra)

"Sejak ada poskestren, tepatnya awal 2013 tingkat kesakitan para santri turun. Hal ini juga karena ditunjang perbaikan sarana sanitasi berupa kamar mandi dan tempat wudhu bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.” Ustad Samsul OKTOBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 63

Kuis TTS 1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

11 12

13

16

14

15

17 18

19

20

21

23

22

24

25

26

27

28 29

30

35

36

32

33

34

37

38

39

42

40 43

45 48

31

41

44

46

47

49

50

51

52

53

54

55 56

57

58

PERTANYAAN MENDATAR 2. Ketidakmampuan untuk hamil 8. Kalah tanpa bertanding 10. Badan Intelejen Negara 11. Administrasi 12. Kencang, lebat 13. Mereka yang berumur antara 15 sampai dengan 30 tahun. 15. Asia Afrika 16. Standard nasional untuk sistem manajemen mutu produk/barang 17. Naba Nabi 18. Sanggup, daya 19. Pati 22. Bagian utama 24. Kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri

isik dan biologis tertentu 25. Orang yang status profesionalnya memelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. 26. Regu (Ing) 28. Pengawal kedaulatan NKRI 29. Bertiga 30. Peraturan 31. Harapan 32. Kejang (spasm) otot yang bersifat mendadak 35. Komputer pribadi 36. Kencing nanah 37. Pemeriksaan 39. Kata ganti orang ketiga 40. Simpul 42. Hilang atau rusaknya sebagian


dari jaringan tubuh 43. Jenis ikan laut yang bergizi tinggi 47. Atribut, ciri 48 dan 58. Ilmuwan Belanda peraih Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran yang pernah meneliti penyebab beri-beri di Indonesia. 51. Ongkos 52. Organisasi para dokter 53. Mata uang kita 54. Kuliner 55. Gelar sarjana 56. Trinitrotoluena MENURUN 1. Kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa

MediaKuis 2. 3.

4.

5. 6. 7. 9. 14. 20.

21.

23. 27. 29. 33.

34.

35. 38.

41. 44. 45. 46.

48. 49. 50. 55.

sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan Ukuran/patokan Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan Negara yang terbentang luas dari sebelah timur Eropa hingga sebelah utara Asia Lunas Tempat pemakaman umum Ilmu yang berkenaan dengan data Indung telur Lembaga tinggi negara Sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program Kondisi pada kulit dan selaput lendir akibat kontak berkepanjangan dengan iritan Buah yang kaya akan nutrisi terutama lemak Eksis Pemusatan latihan Bagian mata yang paling peka terhadap cahaya Menderita muntahmuntah disertai buang air besar berkali-kali Tablet Bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah Kondisi lensa mata yang berkabut Hasrat, keinginan kuat Poros Orang yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan Diulang: sejenis ikan sotong Negara Persia Nomor induk pegawai Di dalam (Ing.)

PERTANYAAN 1. Penyakit EBOLA saat ini sedang menjadi perhatian dunia. Penyakit ini banyak muncul di Negara Afrika. Jelaskan apa itu penyakit EBOLA? 2. Apa yang menyebabkan penyakit EBOLA menjadi perhatian dunia? 3. Bagaimana cara penularan penyakit EBOLA? 4. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah penularan EBOLA?

Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan biodata lengkap (nama, alamat, kota/ kabupaten, provinsi, kode pos dan no telp yang mudah dihubungi) dan nomor edisi majalah pada pojok kiri atas atau nama edisi majalah pada subjek email.

JAWABAN DAPAT DIKIRIM MELALUI : Email : [email protected] (Subject : Mediakuis) Fax : 021 - 52921669 Pos : Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kemenkes Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan

Jawaban di terima paling lambat di terima redaksi

Tanggal 30 November 2014,

2 orang pemenang dari setiap edisi akan mendapatkan hadiah kamera atau handphone Lenovo A369i. Nama pemenang akan diundi dan diumumkan melalui Majalah Mediakom Edisi akhir tahun Edisi 53, November 2014. Semakin banyak mengikuti mediakuis, semakin besar peluang untuk menang. Ayo kirimkan kuis sebanyak-banyaknya. Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI.


LENTERA

Tobatan Nasuha Oleh : Prawito

K

ita sering mendengar perselingkuhan atau zina. Pelakunya bisa seseorang dosen dengan mahasiswa, pejabat dengan staf atau sekretarisnya, atau seorang suami/isteri dengan mantan kekasih atau teman kerja. Tak sedikit juga terdengar gunjingan selingkuh dari kalangan masyarakat religius seperti sebutan ustad, ustazah, santri, pendeta, biarawan, biarawati, biksu dan lainnya. Bahkan ada juga zina yang dilakukan antar keluarga seperti sekandung, sepupu bahkan anak dengan bapak atau ibunya sendiri. Kita juga sering mendengar berita tentang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (Narkoba). Berbagai profesi pernah disebut media sebagai pengedar atau pengguna Narkoba, mulai dari polisi, dokter, perawat, jaksa, hakim, artis, guru, dosen dan masih banyak lainnya. Penggunaan dan pengedaran narkoba ini semakin masif menerjang kalangan miskin maupun kaya, terpelajar atau tidak. Fenomena pengguna narkoba seperti gunung es. Mereka yang tak terlihat lebih banyak lagi. Sebagian besar pelaku

selingkuh dan pelaku penyalahgunaan narkoba sangat paham bila dua hal itu dilarang oleh norma dan agama. Mereka pun tahu kalau kegiatan itu memiliki daya rusak yang sangat tinggi. Merusak diri sendiri dan orang lain. Merusak dari sisi ekonomi, sosial dan moral. Anehnya, mereka tetap saja melakukannya seakan-akan tidak tahu akan mudlarat dari zina dan narkoba tersebut. Bahkan ada yang menjadi pengawas atas perilaku merusak ini, baik secara formal maupun informal, tapi mengapa banya orak masih bisa terseret juga ke lembah zina dan narkoba? Salah satu jawabnya, karena mereka mengikuti hawa nafsu. “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuanNya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka, siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat ? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran ?” ( Qs Al Jasiyah (45) ayat 23) Coba aktifkan panca indera dan hati kita.


Panca indera memberi akses terhadap informasi. Kemudian informasi itu masuk dalam hati dan menjadi hidayah, penerang hidup, membedakan baik dan buruk. Masuknya hidayah dalam hati akan mendorong seseorang untuk berpikir, bersikap dan berperilaku baik, sesuai norma dan agama. Tapi, ketika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhannya, maka panca indra tersebut tidak berfungsi secara maknawi, tertutup. Lantas dari mana lagi celah hidayah itu akan masuk?. Tak ada lagi. Karena mata mereka sudah menjadi buta, tak dapat melihat apapun, kecuali narkoba dan selingkuh sebagai sebuah kenikmatan. Narkoba dan selingkuh tampak sebagai perilaku yang menarik, menyenangkan, menjanjikan kebahagian dan ketenangan. Pendengaran telah tertutup, tuli dengan setuli tulinya. Tak mampu mendengar nasehat apapun dari orang lain, bahkan nasehat dari bisikan hati sendiri. Begitulah kalau sudah tertutup, benar-benar tak dapat mendengar. Sebagai contoh, Rio seorang pekerja kasar yang sedang asik mendengar musik

dengan headset, duduk di atas rel kereta api stasiun Kranji Bekasi, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ketika ada kereta lewat temannya lari dan berteriak mengajak Rio pergi. Tapi tak ada respon, apalagi lari menjauh dari rel. Rio tak mendengar teriakan itu. Jebrettt..langsung meninggal di tempat. Setelah mata buta, telinga tuli kemudian hatinya juga terkunci, maka tak dapat menerima hidayah. Bila demikian sempurnalah sudah ketertutupan itu. Siapapun tak dapat membukanya, kecuali Allah SWT. Sehingga, sampai kapanpun mereka tidak akan sadar, terbuka mata, telingga dan hatinya sampai ajal tiba. Apakah betul Allah mengunci pendengaran, penglihatan dan hati seseorang? Sebenarnya Allah tidak menguci, tapi manusia sendiri yang mengunci. Sebab selama ini mereka sudah mendapat nasehat, penjelasan, ceramah, peringatan dan tausiyah dari orang lain tentang buruk, bahaya dan berdosa melakukan zina dan menggunakan narkoba, tapi dia sendiri tak berniat berhenti dengan berbagai alasan. Akibatnya mereka terlanjur ketagihan

dan sangat sulit untuk diberhentikan. Disinilah mereka terkunci, tanpa sengaja. Jika mereka ada kemuan memperbaiki, tentu akan Allah mudahkan. Sangat beruntung, kalau kemudian Allah memberi hidayah, sebelum ajal tiba. Sekalipun awalnya terkunci. Mereka akan menyadari keselahan, kemudian bertobat. Tobatan nasuha. Bagi mereka akan mendapat ampunan dan keberkahan hidup. Nah, bagaimana syarat tobatan nasuha? Sekurang-kurangnya ada tiga syarat yakni; menyesali perbuatan buruknya, meninggalkan sama sekali dan tidak mengulangi lagi perbuatan buruk tersebut dan mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik sebanyakbanyaknya. Pasang surut selalu ada dalam perjalanan hidup seseorang. Adakalanya taat, terkadang ingkar dan lalai. Seorang pecandu narkoba atau pelacur bahkan bisa sadar, insyaf dan menjadi baik. Lebih baik dari pada mantan orang baik-baik yang justru

tergoda nafsu menjadi pencandu narkoba atau pelacur. Maka, segeralah bertobat, sebelum ajal tiba. Tobat lah dengan tobatan nasuha.•


RESENSI BUKU Panduan penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK : Bantuan Operasional Kesehatan Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2012 65 hal; Ilus; 21 X 15 cm. ISBN Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1. COMMUNITY HEALTH SERVICES 2. NUTRITION 3. 613.2 Ind p SALAH satu sasaran dari 4 sasaran pembangunan kesehatan dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi 15% dan menurunkan prevalensi pendek menjadi 32%. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tersebut adalah melalui pencegahan dan pemulihan gizi kurang pada balita dan ibu hamil yaitu melalui pemantauan pertumbuhan

balita di posyandu, penyuluhan dan konseling air susu ibu dan makanan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan pada balita gizi kurang dan ibu hamil KEK (kurang energi kronis). Dalam mendukung upaya-upaya tersebut, mulai tahun 2012, Kementerian Kesehatan menyediakan anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) yang antara lain dapat digunakan untuk pembinaan posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan tambahan untuk pemulihan gizi pada balita gizi kurang dan ibu hamil KEK. Buku ini berisi penjelasan tetang makanan tambahan bagi balita gizi kurang berusia 6-59 bulan dan ibu hamil KEK yang berbasis bahan lokal, dan buku ini disusun sebagai acuan bagi para penyelenggara PMT pemulihan di seluruh daerah di Indionesia.•

Pedoman pemberian makanan pendamping ASI berbasis pangan lokal Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2013 50 hal, Ilus; 15 X 23 cm. ISBN 978-602-235-337-9 Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1. NUTRITIONAL REQUIRMaENT 2. BREAST FEEDING 3. 613.269 Ind p STRATEGI Nasional Peningkatan Pemberian Makan Bayi dan Anak merekomendasikan pemberian makanan yang baik dan tepat bagi bayi dan anak 0-24 bulan adalah : 1. Mulai menyusu dalam 1 jam setelah lahir 2. Menyusu eksklusif sampai usia 6 bulan 3. Memberikan makanan pendamping ASI(MP-ASI) mulai usia 6 bulan


4. Meneruskan menyusu sampai anak usia 2 tahun atau lebih. Buku ini mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan : latar belakang, pengertian MP-ASI, Gizi dan pertumbuhan bayi dan anak 6-23 bulan, pengembangan MP-ASI lokal dan beberapa contoh resep MP-ASI lokal. Buku ini dapat dijadikan pedoman bagi para tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan tentang pemberian MP-ASI secara baik dan benar kepada kader atau langsung kepada ibu-ibu. Buku ini disusun bersama dengan melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Poltekes Kemenkes Jakarta II Jurusan Gizi dan lintas program di lingkungan Kementeraian Kesehatan. •

Semula Eka Sri Utami (33) tak berencana memberikan air susu ibu secara

Recommend Documents