PEMERI NTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024)8317752 website:www.disdik.s"'"?"?il3,1il9io,"?,;t"?l*0.r,*tsemaranskota.so.id
Semarang, 19 April 2016
Nomor :025 I 2987 : Sifat Lampiran : 1 (satu) bendel Perihal : Penggunaan Pakaian Dinas
Yth.
Kepada 1. Para Kabid/Kasubag/Kasi Jajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang 2. Para Kepala SMP/SMA/SMK Negeri/swasta 3. Para Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Se-Kota Semarang 4. Kepala SKB Kota Semarang di
SEMARANG
Dasar ; Surat dari Sekretaris Daerah Kota Semarang nomor : 025 tanggal 12 April 2016 perihal Penggunaan Pakaian Dinas.
/
1650
Bersama ini kami sampaikan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Semarang serta Salinan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Walikota Semarang Nomor 41A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (surat dan salinan peraturan Walikota terlampir).
Disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan ketertiban dalam bekerja, perlu adanya keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2016, dimulai tanggal 2 Mei 2016 Sehubungan dengan haltersebut diatas kami mohon kepada Saudara untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerja saudara untuk mpenggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH).
Demikian untuk menjadikan perhatian
INAS PENDIDIKAN
PEM ERtrI\TAH KOTA SEMARANG
SE,KRETARIAT DAERAH Pcnrrrda
Nomor Sifat Lampiran Perihal
No. l4tt Tclp. 3-i13366
-
351-5871 Fax : 3542522
:025/165A
Tclcx 22605
Scnrarang
IZ Apri I Kepada
Semarang,
:
Yth.
:
: Penggunaan Pakaian Dinas
2016
Asisten; @ Kepala Dinas/ Badan I Satpol PP; 3. Kepala Bagian lKantor f Camat; 4. Lurah. Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 1.
u-t
SEMARANG 1.
Dasar
a. b.
c.
:
Peratttran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegar.n'ai Negeri
Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuial Menteri Daiam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Daiam Negeri dan Pemerintah Daerair; Peratr-tran Walikota Semaralg Nomor 41 A Tahun 2OII tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1l Tahun 2016 tentang Perr"rbahan Kedu-a Atas Peraturan \i/alikota Semarang Nomor 4I A Tahun 2OI1 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan ketertiban dalam bekerja, perlu adanya keserag4ryan penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarahg sEsuai dengan Peraturan Walikota Sernarang Nomor 11 Tahun 2016- dimulai pada tanggal 2 Mei 2016. 3. Berkaitan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan
Salinan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 {terlampir) untuk dipedomani dan disosialisasikan di lingkungan kerja Saudara.
4.
Demikiai-r untuk menjadikan perhatian.
A StrMARANG
aM TEMBUSAN
:
1. Walikota Semarang; (sebagai laporan)
WALIKOTA SEMARAI{G PROVINSI JAWA TENGAH
PERATUMN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 20T6 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A TAHUN 2OIl TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINOKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG il{AHA ESA WALIKOTA SEMARAI.IG,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meninglcatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja aparatur diperlukan keseragarnan dalam penggunaan pataian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomJr 6 Tahun 20L6 tentang Perubatran Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2oo7 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil di Lingkungan " Departemen Dalam Negeri Dart pemeriniah Daerah, maka Peraturan walikota semarang Nomor 4l A Tahun 20 1 1 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana telatr diubah dengart peraturan Waliliota Semarang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atae Peraturan Walikota Semarang Nomoi + 1 A Tahun 201 1 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan
a.
perkembangan keadaan sehingga
perlu
dilakukan
perubahani
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan truruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semaragg tentang Perubatran Kedua
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4L
A Tahun 2o7l tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Neeeri Sipil di Ling!:ungan Pemerintatr Kota Semarang;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogjakartal 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
'l'ahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian Indonesia Tahun 1999
(Ldmbaran Negara Republik Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l"embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pe mben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5%\;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L976 Nomor )5, tr-bahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipil (Lrmbaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2OO4 itlo-or I42, Tambahan kmbaran Negara Republik
5.
Indonesia Nomor aa50); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OtO tentang Disiplin pegawai Negbri sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 74, Talrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. g.
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun L97L tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri sipil di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republiklndonesia Tahun 2015 Nomor 188); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun L979 tentang Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996
tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama
di
Jajarart
Departemen Dalam Negeri; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Deparlemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Ketiga Atas Perah;ran Menteri Dalam Negeri- Nomor 60 Tahun 2oo7 tentang Pakaian Dinas pefawai Negeri Sipil Di Lingkr-rngan Departemen Dalam lregeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praia (Berita
13. Peraturan Menteri Datam Negeri
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286\;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010
tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa TengalrTahun2010NomorTgl|sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan (jubcrnur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Rerita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2ol3 Nomor 59);
walikota semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan
ni r,ingkungan Pemerintah Kota semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2OlL Nomor 41 A) sebagaimana telah diubah d.engan Peraturan walikota semarang Nomor 37 Tahun 2oLg tentang Perubahan Atas Peraturan walikota semarang Nomor 4t A Tahun 2011 tentang
PedomanPakaia-nDinasPegawaiNegeriSipil
di Lingkungan Pemerintah Kota semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2OI3 Nomor 37); MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAI{ KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4L A
TAHUN 2OTI TENTANG PEDOMAN PAI{AIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SEMARANG.
Dl
LINGKUNGAN PEMEzuMAH
Pasal
I
Beberapa kr:tenttrnn dalam Peraturan Walikota Nomor 4L A Tahun 2011 tcntang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 20LL Nomor 41 A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2OIg tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 A Tahun 2OLI tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2Ol3 Nomor 37), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal
2
(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH meliputi:
terdiri dari:
1. PDH khaki;
2. PDH kemeja putih, celanaf tok hitam atau gelap; dan 3. PDH batik khas Semarangan dan PDH tenun/lurik khas Jawa Tengah,
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e" Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH camat dan Lurah;
g. Pakaian Dinas upacara disingkat h. Pakaian LINMAS; dan
i.
PDU Camat dan Lurah;
Pakaian KORPRI.
2. Diantara t3eigial l{cclua dan Bagian Ketiga pada BAB II disisipkan 1 (satrr) Bagian ltnrLr, ygl
Pasal 4A (1) pDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu. (21 PDH Kemeja Putih terdiri dari:
a.
PDH Kemeja Putih Pria: 1, Kr:meja lengan pendek/panjang berkerah warna
putih;
2, Cclat"ra panians warna hitam/gelep (bukan jean); dan
3, Scpatu Pnntofel warna hitam.
b.
PDI-I Kcrncja Putih wanita
l.
:
,
t3aju lengan pendek/panjang berkerah warna putih;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap (bukan jean); dan .3. Sepatu pantofel'warna hitam. c. PDH Kemeja Putih wanita beq'ilbab dan hamil menyesuaikan.
(3) Model pakaian PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentunn Pasal 35 dirubah sehingga l<eseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai bcrikut: Pasal 35 (1)
Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki terdiri atas nama dan
Iamba.ng daerah Kota Semarang, lencana KORPzu, papan nama dan tanda pengenal, (2\ Atribut PDH kemeja putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. (3) Atribut PDH batik khas Semarangan dan tenun atau lurik khas Jawa Tengah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Daerah Kota Semarang, lencana KORPRI, pepan nama, tenda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa. (5) Atribut PSH terdiri atas lencana KORPzu, papan narna dan tanda pengenal. (6) Atribut PSR terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. {7) Atribut PSL hanya tanda pengenal. (B) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Semarang, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nalna, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa. (10) Atribut Pakaian Seragam LINMAS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari nama dan lambang Daerah Kota Semarang, tanda
lokasi dan tanda satuan matrik LINMAS, papan nalna dan tanda pengcnal.
(11)
Atribut Pakaian Seragam KORPRI di Lingkungan Pemerintah. Kota Semarang terdiri dari lencana KORPRI, papan nalna dan tanda pengcnal.
4. Ketentuan Pasal 36 dirubah sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
Pasa-l 36
Jadwal Pehggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tercatum dalam Lampiran II Peraturan ini yang mempakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
Agar sctiap ornng mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini clcngan pcnompat.annya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang
6 April
2016
ARANG,
Diundeingkarr di Semetrang padatanggnl (r APril 201(r DAtrRAFI RANG
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 20T6
NOMOR
11
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2OL6 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEIdARANG NOMOR 4T A TAHUN 2OLT TEMANG PEDOIVIAN PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAII PEMERINTAH KOTA SEMAMNG.
MODEL PAKAIAN PDH KEMBJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG A. PDH KEI\{E.JA PUTIH PRIA
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal
B. PDH KEMUA PUTIH WANITA
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal C. PDH KEMBJA PUTIH WANITA BERJILBAB
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama r:. Tanda Pcngcnal
D. PDH KEM&IA PUTIH WANITA HAMIL gelskrm
Oopan C
Bctfrto
Keterangan : a. Nama b. Papan nama c. Kancing baju d. Flui depan
Krah rebah f. Lencana KORPRI C b' Nama "Pemerintah Kota Semarang" h. Lambang Daerah e.
i. Tanda pengenal
j. Fiui belakang
k. Celana panjang
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR A TAHUN 2OTL TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGEzu SIPIL LiNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.
4L
DI
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
A.
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PE.JABAT STRUKTURAL DAN TENAGA ADMINISTRASI
NO 1
2
HARI
Senin
Selasa
PAKAIAN PDH l(haki
PDH Tenun/Lurik khas Jawa Tengah
KETERANGAN
Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas
Kebakaran menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing. Semua SKPD, kecuali Satpol PP,
Dishubkominfo dan
Dinas PDH
Kebakaran menggunakan Khusus SKPD masing-masing.
3
Rabu
PDH Kemeja putih
Semua SKPD, kecuali Satpol
Dishubkominfo dan Kebakaran
yang
PP,
Dinas melaksanakan
tugas operasional. 4
Kamis
PDH Batik khas Semarangan
Semua SKPD, kecuali Satpol
Dishubkominfo dan Kebakaran
yang
PP,
Dinas m.elaksanakan
tugas operasional. 5
Jum'at
1. Seragam
olahraga 2. PDH Batik khas Semarangan
Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik khas Semarangan, kecuali Satpol PP,
Dishubkominfo dan Kebakaran yang
Dinas melaksanakan
tugas operasional. 6
Sabtu dan Minggu
1. PDH Batik khas
SemarangffLl Batik lengan panjang 2. Pakaian Sipil Harian (PSH)
r Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik khas o
Semarangan, kecuali: 1. Satpol PP; 2. Dishubkominfo; dan 3. Dinas Kebakaran.
Untuk menghadiri acara tertentu
Batik lengan . Hari Sabhr untrrk Gur,u menggunakan panJang.
menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
B.
JADWAL PENGGUNAAN PAKAiAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS / OPERASIONAL/ LAPANGAN
NO 1
HARI
Senin
SKPD
Satpol PP
s/d
PAKAIAN PDL PDU
Minggu
Pakaian LINMAS
Dishubkominfo
PDH
Khusus/ PDH
Dishubkominfo PDL
Dishubkominfo Dinas I(ebal<aran
KETERANGAN
-
Penggunaannya disesuaikan dengan Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Penggunaannya setiap hari Senin dan saat menghadiri acaraf kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.
Baju warna putih polos, celana/rok wama bim tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (kesatuan) Dishubkominfo.
Bqiu warna biru, warna biru celana/rok Khusus/ PDH Dinas tua, topi baret/pet Kebakaran warna biru tua, PDL Dinas memakai lencana tanda Kebakaran jabatan, tanda unit organisaei (keeatuan) Dinas Kebakaran.
PDH
C.
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS
PADA HARI/ACARA
TERTENTU NO
PAI{AIAN
KETERANGAN
Dipakai pada saat menghadiri
.l
PDFI Khaki
acara
kedinasan/upacara tertentu, kecuali Satpol Dishubkominfo dan Dinas Kebakaran.
PP,
Dipakai setiap tanggal 17, acara kegiatan yang
2
KOIIPRI
bcrkaritan dengan KORPRI dan upacara peringatan hari besar nasional , kecuali Satpol
PP, Dishubkominfo dan Dinas Kbbakaran yang melaksanakan tugas operasional/ lapangan.
Dipakai pada upacara-upacara 3
PSL
4
PSR
5
PSH
6
PDL
Batik lengan panjang
resmi
kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Semarang dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan. Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Dipakai untuk melaksanakan hrgas tertentu bagi pegawai Golongan lY la ke atas atau yang disamakan.
Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam unda:lgan yang dipakai diluar hari/jam kerja.
