Seleksi pemilihan lokasi sasaran adalah sebagai berikut:

2.1.

PENETAPAN LOKASI SASARAN Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2008 meliputi 8.813 kelurahan/desa di 955 Kecamatan perkotaan yang tersebar di 245 kota/kabupaten di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Pemilihan lokasi sasaran dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan di kelurahan yang sedang melaksanakan PNPM Mandiri P2KP 2007 serta untuk perluasan ke kelurahan baru. Seleksi pemilihan lokasi sasaran adalah sebagai berikut: Langkah I : Berdasarkan data Podes 20051 dipilih kecamatan perkotaan, yaitu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa dan kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten. Terdapat 1072 kecamatan perkotaan sebagai calon kecamatan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. Langkah II : Dari 1072 kecamatan perkotaan tersebut dipilih kecamatan perkotaan yang sedang melaksanakan PNPM P2KP 2007 dan kecamatan perkotaan baru dengan persentase kepala keluarga (KK) miskin ≥ 10%. Langkah III : Di kecamatan sasaran tersebut kemudian dipilih kelurahan/desa dengan persentase KK miskin ≥ 10% baik di kecamatan perkotaan yang sedang melaksanakan PNPM P2KP 2007 maupun di kecamatan baru. Kelurahan/desa terpilih dimasukkan dalam Daftar I kelurahan/desa calon lokasi sasaran. Langkah IV : Sedangkan untuk kelurahan/desa dengan jumlah KK miskin ≤ 10%, maka kelurahan/desa tersebut dimasukkan dalam Daftar II kelurahan/desa calon lokasi sasaran dengan ketentuan dana BLM untuk kelurahan/desa tersebut akan ditentukan kemudian melalui surat keputusan PMU. Langkah V : Seluruh usulan calon lokasi sasaran diverifikasi oleh tim teknis PNPM yang kemudian dikeluarkanlah daftar final lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2008. Dalam pedoman ini, kelurahan di kecamatan perkotaan yang sedang/sudah melaksanakan PNPM P2KP 2007 selanjutnya disebut kelurahan berjalan. Sedangkan kelurahan baru di kecamatan perkotaan baru selanjutnya disebut kelurahan baru. Daftar lokasi sasaran tercantum pada lampiran 3 Bagan penetapan lokasi kelurahan/desa sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2008 dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

1

Podes 2005 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang di bidang statistik (UU No. 16 Tahun 1997).

I I- 1

Gambar 2.1. Bagan Penetapan Lokasi Kelurahan/Desa Sasaran PNPMN Mandiri Perkotaan 2008

tidak

Kecamatan Perkotaan . (1072 kecamatan)

Drop

1

ya

Kecamatan Perkotaan yg sedang melaksanakan PNPM P2KP 2007 dan Kecamatan Perkotaan Baru dg %-tase KK Miskin ≥ 10% berdasarkan PODES 2005

tidak

Masuk Lokasi Sasaran PNPM 2009 2

ya

Kelurahan dg %-tase KK miskin ≥ 10% di kecamatan Perkotaan yg sedang melaksanakan PNPM P2KP 2007 dan Kelurahan baru dengan %-tase KK Miskin ≥ 10% di kec baru

tdk

Kelurahan, dengan %-tase KK Miskin ≤ 10%

4 5

3

ya

Daftar I Kelurahan Calon Lokasi Sasaran

Daftar II Kelurahan Calon Lokasi Sasaran

Evaluasi Usulan Lokasi Sasaran oleh Tim Teknis PNPM 6

Daftar Final Kec/Kel Lokasi Sasaran PNPM 2008

I I- 2

2.2.

KELOMPOK SASARAN DAN PENERIMA MANFAAT

2.2.1. Kelompok sasaran Yang menjadi kelompok sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kelompok Sasaran Tabel 2.1. Kelompok Sasaran Uraian Kelompok Sasaran

Bantuan Dana BLM

Masyarakat

ƒ Masyarakat warga kelurahan peserta PNPM Mandiri Perkotaan, ƒ LKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, ƒ KSM/kelompok swadaya masyarakat.

Pemerintah Kota/Kabupaten, TKPP dan TKPK Daerah

Perangkat pemerintahan kota/kabupaten s/d kelurahan/desa yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, anggota TKPP dan TKPK Daerah Perorangan atau asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, Bank, notaris, auditor publik, media masa (radio, tv, dsb) yang peduli dengan kemiskinan ,

Para Pemangku Kepentingan terkait

(Bantuan Langsung Masyarakat)

Bantuan Teknik/ Pendampingan

Warga kelurahan yg miskin menurut kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga, termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi, yang kehilangan sumber penghasilannya. -

-

2.2.2. Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya (community self survey) berorientasi IPM-MDGs.

2.3.

BANTUAN PROGRAM Program PNPM Mandiri Perkotaan memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama; masyarakat dan pemerintah termasuk pemangku kepentingan daerah sebagai berikut.

2.3.1. Bantuan Untuk Masyarakat Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan dana. Dimana cakupan batuan per lokasi PNPM lama dan baru dapat dilihat di Tabel 2.2 Cakupan Bantuan Masyarakat, di bawah ini

I I- 3

Tabel 2.2. Cakupan Bantuan Masyarakat Lokasi Lokasi P2KP 1 & 2

Cakupan Bantuan Pendampingan dan BLM

Lokasi P2KP 3

Pendampingan dan BLM

Lokasi PNPM P2KP 2007

Pendampingan dan BLM

Lokasi PNPM Perkotaan 2008 (baru)

Pendampingan dan BLM

Keterangan 2008 : Pendampingan dan 30%+50% BLM 2009 : Pendampingan dan 20% BLM 2008 : Pendampingan dan 30%+50% BLM 2009 : Pendampingan dan 20% BLM 2007 : Pendampingan dan 20% BLM 2008 : Pendampingan dan 50%+30% BLM 2008: Pendampingan dan 30% BLM 2009 : Pendampingan dan 50%+20% BLM

a. Bantuan Pendampingan Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masingmasing. Proses pendampingan ini sekurang-kurangnya harus menghasilkan: ƒ Masyarakat yang peduli dengan kemiskinan dan pelestarian lingkungan serta mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari upaya penangulangan kemiskinan. ƒ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel. ƒ PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. ƒ Relawan dan Relawan khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya. ƒ Kegiatan dan forum pemantauan partisipatif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis dan nilai luhur. ƒ Forum LKM di tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mendukung harmonisasi berbagai program. Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup: ƒ Pertemuan-pertemuan/musyawarah/diskusi, dsb di tingkat komunitas kelurahan/desa dan kecamatan baik yang bersifat pengambilan keputusan maupun untuk penyebarluasan informasi (sosialisasi). ƒ Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar. ƒ Survei swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan.

I I- 4

ƒ ƒ

Kerja kelompok penyusunan program pembangunan untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana tahunan dengan rencana investasi tahun pertama penangulangan kemiskinan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi tahunan untuk penanggulangan kemiskinan.

b. Bantuan Dana Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (dana bantuan langsung masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan pada tahun pertama. Substansi dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin. 1). Alokasi Dana BLM Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada Tabel 2.3. sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 2.3. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan Kategori Jml penduduk kelurahan yg menjadi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan Pagu dana BLM Kelurahan Lanjutan PNPM Mandiri P2KP 2007 Pagu dana BLM (lokasi lama P2KP & Lokasi Baru) Tahapan pencairan (Lokasi Berjalan)2 Tahapan pencairan (Lokasi Lama ) Tahapan pencairan (Lokasi Baru )

Kecil < 3.000 jiwa

Ukuran kelurahan Sedang 3.000 s/d 10.000 jiwa

Besar > 10.000

Rp 200 jt

Rp 300 jt

Rp 500 jt

Rp 150 jt

Rp 200 jt

Rp 350 jt

2007 : Tahap 1 = 20% , 2008: Tahap 2=50%, Tahap 3=30% 2008 : Tahap 1 = 30% , Tahap 2=50% dan 2009: Tahap 3=20% 2008 : Tahap 1 = 30% , 2009: Tahap 2=50% & Tahap 3=20%

Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan sebagai wakaf tunai kepada seluruh warga kelurahan dengan peruntukannya diprioritaskan kepada warga miskin. Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada semua warga kelurahan.

2

Lokasi yang sedang berjalan adalah lokasi baru di PNPM Mandiri P2KP yang baru mencairkan dana BLM Tahap I (20%) di tahun anggaran 2007.

I I- 5

2). Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM Dana BLM disalurkan langsung kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap. a) Lokasi yang sedang berjalan Tahapan pencairan untuk lokasi yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: Untuk Tahun 2007 Pencairan dana BLM tahap I sebesar 20% dari total alokasi BLM ke rekening LKM yang ditunjuk oleh LKM dapat dilakukan apabila : • LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan; • LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; • melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis (termasuk rencana penggunaan dana BLM per tahap) yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW kepada PJOK; Untuk Tahun 2008 Pencairan dana BLM tahap II sebesar 50 %3 ke rekening LKM hanya dapat dilaksanakan apabila: • penilaian kinerja pengelolaan dana dan kegiatan LKM oleh KMW menunjukkan hasil memadai, • verifikasi KMW terhadap kinerja LKM dalam pengelolaan pembangunan; transparan, akuntabel, partisipasi dan demokrasi hasil yang memuaskan, • dana tahap I telah dimanfaatkan minimal 90%, • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap II telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW, • proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah disetujui oleh Rapat LKM. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh KMW ternyata kinerja LKM maupun masyarakat kelurahan/desa dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat “mengusulkan” penundaan pencairan BLM tahap II dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, LKM dan masyarakat harus dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan. Pencairan dana BLM tahap III sebesar 30 % ke rekening LKM hanya dapat dilaksanakan apabila: • berdasarkan verifikasi KMW terhadap indikator keberlanjutan (sustainability) telah menunjukkan adanya potensi kemandirian LKM dan ada potensi keberlanjutan program, kelembagaan, serta dana di kelurahan/desa tersebut, 3 Untuk kelurahan yang prosentase penduduk miskinnya < 35% maka pada pencairan tahap 2 (50%) akan didanai dari APBD

I I- 6

• • • •

penilaian kinerja pengelolaan dana dan kegiatan tahap sebelumnya memuaskan, dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan minimal 90%, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM tahap III telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW, proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap 3 telah disetujui oleh Rapat LKM.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh KMW ternyata kinerja LKM khususnya tingkat keberdayaan LKM dan potensi keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan tersebut dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat mengusulkan penundaan pencairan BLM tahap III dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, LKM dan masyarakat harus dapat memperbaiki kinerja potensi kemandirian dan potensi keberlanjutannya sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan. b) Lokasi Kelurahan yang Pernah P2KP dan Kelurahan Baru Tahapan pencairan untuk lokasi diatas adalah sebagai berikut: Pencairan dana BLM tahap I sebesar 30% dari total alokasi BLM ke rekening bank LKM yang ditunjuk oleh LKM dapat dilakukan apabila : • LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan; • LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; • melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis (termasuk rencana penggunaan dana BLM per tahap) yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW kepada PJOK; Berlaku untuk semua tahap pencairan Utk lokasi lama/sedang berjalan yang telah menerima BLM dari P2KP atau PNPM P2KP dan telah melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir maka berlaku persyaratan sebagai berikut: * Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria memuaskan maka maksimum 20% dari BLM yg baru diterima dapat digunakan untuk menambah modal kegiatan pinjaman bergulir * Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria minimum maka dapat melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir tetapi tidak boleh menambah modal kegiatan pinjaman bergulirnya dari BLM yang diterimanya * Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria dibawah minimum maka tidak boleh melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir dan harus melakukan perbaikan sampai mencapai kriteria minimum dan bila setelah batas waktu yang diberikan/ditetapkan oleh KMW masih belum mampu memperbaiki kinerja pinjaman bergulir sampai kriteria minimum maka LKM harus menutup kegiatan pinjaman bergulir, menarik semua piutang dan menggunakan dana yg terkumpul untuk kegiatan sosial dan infrastruktur. Lihat paragraf Dana Pinjaman Bergulir

I I- 7

Pencairan dana BLM tahap II sebesar 50 %4 ke rekening bank LKM hanya dapat dilaksanakan apabila: • penilaian kinerja pengelolaan dana dan kegiatan LKM oleh KMW menunjukkan hasil memadai, • verifikasi KMW terhadap kinerja LKM dalam pengelolaan pembangunan; transparan, akuntabel, partisipasi dan demokrasi hasil yang memuaskan, • dana tahap I telah dimanfaatkan minimal 90%, • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap II telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW, • proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah disetujui oleh Rapat LKM. • berdasarkan verifikasi KMW terhadap indikator keberlanjutan (sustainability) telah menunjukkan adanya potensi kemandirian LKM dan ada potensi keberlanjutan program, kelembagaan, serta dana di kelurahan/desa tersebut Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh KMW ternyata kinerja LKM maupun masyarakat kelurahan/desa dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat “mengusulkan” penundaan pencairan BLM tahap II dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, LKM dan masyarakat harus dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan. Pencairan dana BLM tahap III sebesar 20 % ke rekening LKM hanya dapat dilaksanakan apabila: • berdasarkan verifikasi KMW terhadap indikator keberlanjutan (sustainability) telah menunjukkan adanya potensi kemandirian LKM dan ada potensi keberlanjutan program, kelembagaan, serta dana di kelurahan/desa tersebut, • penilaian kinerja pengelolaan dana dan kegiatan tahap sebelumnya memuaskan, • dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan minimal 90%, • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM tahap III telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW, • proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap 3 telah disetujui oleh Rapat LKM. Untuk kelurahan baru PNPM Mandiri Perkotaan, pencairan dana BLM pada tahun anggaran 2008 hanya akan dilakukan satu tahap pencairan yaitu sebesar 30 % dan untuk kelurahan lama lokasi PNPM P2KP akan dilakukan dua tahap pencairan yaitu tahap I (50%) dan Tahap II (30%). Selanjutnya sisa pencairan akan dilakukan pada tahun anggaran 2009.

4

Pada tahap ini untuk katagori fiskal rendah maka sumber dana pencairan di bebankan pada pusat (30%) dan daerah (20%), sedangkan untuk katagori fiskal sedang, tinggi dan sangat tinggi pencairan tahap II (50%) dibebankan pada daerah

I I- 8

3). Penggunaan Dana BLM Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan. PJM Pronangkis harus disusun secara partisipatif oleh TIP (Tim Inti Perencana) yang dibentuk oleh LKM terdiri dari unsur LKM, relawan, warga peduli dan secara interaktif dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat luas (publik) melalui berbagai media. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang telah diidentifikasi dari awal survei yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh LKM dengan membentuk panitia pembangunan; atau kegiatan pembangunan prasarana skala kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan; kegiatan pinjaman bergulir yang nantinya menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi kredit mikro; atau kegiatan sosial untuk membantu warga yang benar-benar tidak mampu, meskipun demikian kegiatan sosial ini harus sudah direncanakan keberlanjutannya. Tatacara penyusunan PJM ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik

Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM dapat diilustrasikan seperti tabel 2.4. berikut ini: Tabel 2.4. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM Komponen Kegiatan Komponen Lingkungan

Sifat Kemanfaatan Kegiatan Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan & permukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur

Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai BLM • Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan permukiman, baik kepentingan masyarakat umum, dan/atau kepentingan warga miskin (rumah kumuh, dll). • Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll..

Status Pemanfaatan Dana BLM Sebagai dana stimulan yang harus gunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Diharapkan dana ini dapat menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu memberi kontribusi (tenaga/dana) agar kegiatan ini menjadi lebih besar manfaatnya.

Komponen Sosial

• Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di

• Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. Penyiapan

Sebagai dana stimulan dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut I I- 9

Komponen Kegiatan

Komponen Ekonomi

Sifat Kemanfaatan Contoh Jenis Kegiatan Kegiatan yang dibiayai BLM masyarakat seperti dan penciptaan peluang terjalinnya kembali usaha melalui pelatihan budaya gotong royong, dan praktek ketrampilan tolong menolong antar usaha bagi warga-warga warga, integritas, etos miskin yang belum kerja, kewirausahaan, produktif. dll. • Program sosial yang • Seluruh ketentuan dalam sifatnya bantuan yg pelaksanaan kegiatan diupayakan sosial ini harus sesuai berkelanjutan seperti menurut kesepakatan program peningkatan warga dan tertuang gizi balita, program dalam kebijakan LKM penuntasan wajib belajar 9 tahun, dll. Kegiatan yang secara • Usaha ekonomi langsung memberikan produktif. manfaat dan peningkatan • Pengembangan modal pendapatan bagi ekonomi keluarga, yang individu/keluarga maupun bermanfaat langsung kelompok. bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Status Pemanfaatan Dana BLM dalam gerakan amal bagi kaum miskin

Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll); 2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya); 3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank; 4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya; 5. Pembebasan lahan; 6. Pembangunan rumah ibadah; 7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM; 8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard; dan 9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilainilai universal.

I I- 10

4). Dana Pinjaman Bergulir (Revolving Loan Fund) LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : •

•

Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP) Maksimum 20% BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >15%) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. Lihat Tabel 2.5. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir Untuk kelurahan/desa baru Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidahkaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemamfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif , maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30% dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. Tabel 2.5. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir Indikator Pinjaman berisiko

Rasio pendapatan biaya Hasil investasi

2.3.2. Bantuan Untuk Kepentingan

Penghitungan Jml # pinjaman yg menunggak lebih dari 3 bulan/jml # pinjaman Jml pendapatan tunai/Jml pengeluaran tunai Laba bersih/nilai modal yg diinvestasikan

Pemerintah

Kota/Kabupaten

Memuaskan < 10%

Minimum < 20%

>125%

>100

> 15%

> 0%

dan

Para

Pemangku

Bantuan teknis pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata pemerintahan daerah yang baik (local good governance), khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal. Beberapa kegiatan bantuan teknis peningkatan kapasitas kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan adalah:

pemerintah

a. Pelaksanaan Kegiatan Review Nangkis Partisipatif

I I- 11

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil capaian program penanggulangan kemiskinan di tiap kota/kabupaten yang telah berjalan, seperti P2KP, PPK, dan program-program kemiskinan lainnya. Pemkot/kab juga akan mempunyai gambaran/masukan tentang program penanggulangan kemiskinan yang berbasis community based development sehingga diharapkan pemda akan mampu merevisi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai dinamika dan kondisi masyarakat setempat. b. Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemkot/Kab dan Para Pelaku lainnya Upaya-upaya peningkatan kapasitas pemeritah provinsi/kota/kabupaten dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan antara lain : 1). Pelatihan/coaching Perencanaan Partisipatif. Pelatihan/coaching ini akan dilakukan untuk pemkot/kab yang difasilitasi oleh KMW, bila memang sebelumnya belum pernah dilakukan peningkatan kapasitas kepada pemkot/kab dan pelaku lainnya tentang Perencanaan Partisipatif yang berbasis community based development. 2). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen (SIM) PNPM Mandiri Perkotaan. Peningkatan kapasitas SIM berbasis website di tingkat pemkot/kab ini bertujuan agar pemkot/kab dapat mengelola, mengendalikan serta memantau seluruh perkembangan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya secara transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan peran pemkot/kab dalam membangun SIM ini perlu disiapkan sumber daya yang secara khusus menangani SIM oleh pemkot/kab, sebagai tahap awal KMW akan mengawal secara intensif sampai SIM PNPM Mandiri Perkoataan bisa operasional di tingkat pemkot/kab. 3). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Pemkot/kab harus membangun media pengaduan masyarakat untuk menampung berbagai keluhan masyarakat. Tujuannya agar terbangun kontrol sosial warga dalam memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dikurangi serta diantisipasi lebih dini oleh pemkot/kab dan masyarakat itu sendiri. Pengembangan PPM ini tidak cukup hanya dibangun/dikembangkan di kota/kabupaten, akan tetapi yang lebih strategis adalah mengembangkan PPM sampai ke tingkat masyarakat kelurahan yang dimotori oleh LKM. Bantuan teknik/pendampingan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat diberikan melalui penugasan konsultan (KMW, korkot/asisten korkot, tenaga ahli, dsb) untuk melaksanakan program ini dan melakukan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Kota/Kabupaten (propinsi/kabupaten-kota) sehingga pada saatnya pemerintah daerah mampu mengelola program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat. Secara khusus asisten korkot mempunyai tugas untuk membina fasilitator di wilayahnya sesuai dengan bidang kerjanya. Untuk optimasi bantuan teknik/pendampingan kepada pemerintah kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat maka komposisi I I- 12

konsultan di daerah dapat disesuaikan atas dasar ketetapan PMU PNPM Mandiri Perkotaan. Ikatan kerja korkot dan askorkot dengan SNVT PBL Provinsi dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Matrix Akuntabilitas yang ditetapkan PMU PNPM Mandiri Perkotaan. Secara rinci bentuk-bentuk bantuan teknik/pendampingan untuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat mencakup: ƒ Fasilitasi pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat daerah, baik yg bersifat reorientasi pemikiran, pendalaman pemahaman (workshop) maupun penyebarluasan informasi (sosialisasi); ƒ Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar; ƒ Penyediaan media-media sosialisasi; ƒ Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian aspirasi masyarakat; ƒ Pengorganisasian monitoring, fasilitasi, supervisi dan evaluasi bersama, dll. Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten adalah membangun kesadaran kritis perangkat pemda dan kelompok peduli untuk mencapai sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli serta reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin.

Seluruh korkot, askorkot, asmandat dan tenaga ahli konsultan berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsisten pakta integritas pendamping PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai berikut: a. Pendamping memfasilitasi pemerintah/masayarakat agar mampu mengambil keputusan secara rasional dan bertanggungjawab; b. Pendamping tidak memberi janji-janji atau iming-iming kepada pemerintah/masyarakat, termasuk informasi yang tidak sesuai pedoman dan kebijakan program; c. Proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan program penangulangan kemiskinan di tingkat masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, Pendamping memfasilitasi agar proses kegiatan sesuai dengan nilai, prinsip dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan; d. Pendamping tidak diperkenankan meminta uang atau imbalan apapun dari pemerintah/masyarakat; e. Pendamping tidak diperkenankan menerima imbalan uang dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (tenaga kerja, dll); f. Pendamping bertanggungjawab terhadap penyelesaian persoalan yang ada di wilayah dampingannya, termasuk kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi, sebagai konsekuensi logis tanggungjawab pendamping mengawal nilai, prinsip dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan. g. Pendamping berkewajiban menyelesaikan persoalan penyimpangan dana yang terjadi di masyarakat dengan mengutamakan mekanisme penyelesaian oleh masyarakat hingga proses hukum sesuai ketentuan Ikatan kerja dengan korkot dan askorkot dilakukan oleh Satker provinsi dan dalam pengendalian substansi maupun operasional, di bawah kendali Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) setempat. I I- 13