SEJARAH DAN PENGARUH MILITER DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA
Latar belakang
Sejarah awal terbentuknya bangsa Indonesia tidak lepas dari peran militer Terdapat dwi fungsi ABRI , yaitu : (1) menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan (2) memegang kekuasaan dan mengatur negara Secara tidak langsung fungsi ini menjadi modal utama bagi militer untuk melaksanakan perannya sekaligus memimpin suatu kepemimpinan di Indonesia
Awalnya timbul pertentangan antara para pendiri RI dengan TNI. Para pendiri republik Indonesia merasa kurang yakin bahwa kemerdekaan ini diperoleh dengan mengandalkan tentara. Sehingga pada awal kemerdekaan, militer dan pemerintah berjalan masing-masing Namun pada saat revolusi fisik terjadi di era 19451949 peran TNI (setelah disahkan oleh pemerintah dengan Jenderal Soedirman) sangatlah besar yaitu memukul mundur Belanda yang ingin menginjakkan kakinya kembali di Indonesia.
Cikal bakal berkembangnya kekuatan militer di Indonesia
Tahun 1960 era presiden Soekarno, kekuatan militer Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Kekuatan belanda tidak sebanding dengan Indonesia dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer INA yang didukung besar-besaran oleh Uni Sovyet Pada Tahun 1960, Belanda masih berada di Papua
Belanda yang didukung Barat merancang muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih dibawah kendali Belanda. Presiden Sukarno segera mengambil tindakan ekstrim, tujuannya, merebut kembali Papua. Sukarno segera mengeluarkan maklumat “Trikora” di Yogyakarta, dan isinya adalah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.
Berkat kedekatan Indonesia dengan Sovyet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran kekuatan armada laut dan udara militer termaju di dunia dengan nilai raksasa, US$ 2.5 milyar. Saat ini, kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan.
Kekuatan utama Indonesia di saat Trikora itu adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Sovyet dari kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inchi, KRI Irian, dengan bobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebesar 1270 orang termasuk 60 perwira. Sovyet, tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. (kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1600 ton). Angkatan udara Indonesia juga menjadi salah satu armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri dari lebih dari 100 pesawat tercanggih saat itu. Armada ini terdiri dari : 1. 20 pesawat pemburu supersonic MiG-21 Fishbed. 2. 30 pesawat MiG-15. 3. 49 pesawat tempur high-subsonic MiG-17. 4. 10 pesawat supersonic MiG-19.
Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Begitu hebat efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua, dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua, dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima.
MILITER – INTERVENSI POLITIK – KURSI KEKUASAAN
Alasan Intervensi Militer dalam Politik Faktor Internal
Faktor Eksternal
Nilai dan orientasi perwira militer (faktor pengalaman sejarah)
Kondisi ekonomi yang parah
Kepentingan material : fasilitas persenjataan dan gaji (minimnya alokasi anggaran)
Situasi darurat yang membahayakan keamanan negara
Kepemimpinan sispil yang lemah
Model Intervensi Militer 1.
2.
3. 4.
5.
Melalui saluran konstitusional yang resmi (UUD, UU, Peraturan Pemerintah, dll) Kompetisi atau koalisi dengan otoritas sipil Intimidasi terhadap otoritas sipil Ancaman atau kekerasan terhadap otoritas sipil Kegagalan mempertahankan otoritas sipil menentang kekerasan 6. Penggunaan kekerasan terhadap otoritas sipil 3 (Menurut S.E. Finer)
Bentuk Dominasi Militer 1.
2.
3.
Langsung mengambil alih kontrol pemerintah dan memonopoli posisi kunci dalam pemerintahan. Militer mendominasi dengan cara menduduki posisi kunci – seperti menhankam, mendagri – dan menyerahkan posisi lainnya pada sipil karena militer tidak mampu mengelola ekonomi. Militer mengangkat kepala negara “boneka”.
Mitos dan Justifikasi Tahun
Justifikasi keterlibatan
1945-1950
Pendiri dan penjaga Republik, Tentara rakyat
1948
Penyelamat bangsa dari komunisme
1952
Penyeimbang politik partai/sipil
1957
Penjaga integrasi
1959
Penjaga UUD 1945
1962
“Ayah Kandung” kelompok Kekaryaan
1970an
Pembela Pancasila, penyelamat bangsa
1971-1998
Manunggal dengan rakyat Wasit dan penyeimbang bagi politisi sipil
Metamorfosis Politik Militer
1945-1950 1950-1957 1957-1959 1959-1966 1966-1998 1998-.....
: Revolusi : Demokrasi Parlementer : Transisi : Demokrasi terpimpin : Orde Baru : Reformasi
Dwifungsi ABRI 1.
2.
3.
4.
5.
Konsepsi “Jalan Tengah” dari Jendral A.H. Nasution pada November 1958. Doktri Perjuangan “Tri Ubaya Cakti” dari seminar Angkatan Darat I pada April 1965. Disempurnakan lagi dalam Seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966. Dirumuskan dalam UU No.20/1982 tentang Pertahanan Keamanan Pasal 26 dan Pasal 28. Dirumuskan dalam UU No.2/1988 Pasal 6. MILITER DALAM POSISI SIPIL (GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA, ANGGOTA LEGISLATIF, BIROKRASI)
PERAN POLITIK MILITER MASA REVOLUSI 1945 - 1949 1.
2.
Pada saat proklamasi kemerdekaan, cikal bakal militer Indonesia mulai terbentuk. Ada tiga sumber perekrutan militer: (a) bekas tentara KNIL, (b) bekas tentara PETA yang memperoleh pendidikan kemiliteran dari Jepang, (c) para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang tergabung laskar-laskar perjuangan dan tentara pelajar
Tahap pembentukan organisasi militer: 22 Agustus 1945: terbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 5 Oktober 1945: didirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 1 Januari 1946: kepanjangan TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. d. 26 Januari 1946: TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) 7 Juni 1947: TRI diubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)
1.
2.
Bentuk peran militer di masa revolusi: Mengimbangi diplomasi politisi sipil dengan melakukan perjuangan (gerilya) bersenjata. Melakukan otokritik terhadap kelemahankelemahan dalam diplomasi politisi sipil
PERAN POLITIK MILITER MASA DEMOKRASI PARLEMENTER
Ditandai terjadinya model distribusi kekuasaan yang khas. Partai politik, parlemen dan perdana menteri mendiami pusat kekuasaan yang paling konkret, luas, dan riil. Soekarno ditempatkan sebagai ‘kepala negara simbolik’. Militer tidak memperoleh porsi kekuasaan yang besar dan dibiarkan ‘tinggal di barak’.
Dalam rentang 1949-1959, militer mempertanyakan supremasi sipil dan akhirnya menolak supremasi sipil. Sipil dianggap gagal mengelola sistem politik, terutama dalam hal memelihara stabilitas politik dan integrasi nasional. Terjadi beberapa gerakan regionalisme dan separatisme. Misalnya Gerakan Darul Islam di Sulsel (1950), Darul Islam di Aceh (1953), PRRI (1958) Terjadi pula ketegangan antara Soekarno (dan militer) dan elit-elit partai politik
DEMOKRASI PARLEMENTER PERAN POLITIK MILITER MEMBESAR: 1.
2.
3.
Diperkenalkan Konsepsi Presiden Soekarno 21 Feb 1957 yang menawarkan pembentukan Dewan Nasional (DN). Pada Maret 1957 dikeluarkan UU Darurat oleh Soekarno untuk menghadapi krisis stabilitas dan integrasi. UU Darurat adalah penyerahan sebagian kekuasaan pemerintahan kepada militer. Pada 6 Mei 1957, DN didirikan dan memasukkan kelompok2 fungsional di dalamnya. Para pejabat militer juga masuk dalam DN, terutama sejak 5 Juni 1957.
4. Dilakukannya nasionalisasi ekonomi oleh Soekarno pada 1958. Semua perusahaan asing diambil alih dan militer banyak memperoleh jatah limpahan perusahaan itu. 5. Pada 11 Nov 1958, A.H. Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah” yang memberikan dasar teoritis bagi keterlibatan militer dalam politik. 6. Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Parlementer dan melahirkan Demokrasi Terpimpin.
PERAN POLITIK MILITER MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Dalam masa ini, distribusi kekuasaan berubah. Parlemen dan partai politik dilemahkan. Soekarno muncul sebagai pusat kekuasaan. PKI dan militer (AD) muncul pula sebagai pemilik kekuasaan yang konkret. Militer melakukan pembendungan thd upaya komunisme untuk mempengaruhi Soekarno dan memperluas kekuasaannya.
Peran politik di masa ini makin membesar: 1. Militer menduduki posisi pemerintahan/ ikut serta secara berarti dalam kabinet Soekarno. 2. Mulai tahun 1959, militer terwakili dalam MPR, DPR, Dewan Nasional dan Front Nasional. 3. Militer menguasai sejumlah aset ekonomi nasional.
PERAN POLITIK MILITER MASA ORDE BARU
1.
2.
3.
4.
Pembesaran peran politik militer di masa Orde Baru, terutama dibentuk oleh: Sukses dalam menumpas G30S/PKI dan memastikan efektivitas politik PKI dan gerakan komunisme. Dikeluarkannya Supersemar 1966 yang menandai peralihan kekuasaan secara terbatas dari Soekarno kepada Soeharto. Diformalkannya konsep “Jalan Tengah” dengan nama baru DWI FUNGSI ABRI. Dilantiknya Soeharto sebagai Penjabat Presiden pada 12 Maret 1967.
1. 2.
3. 4. 5.
Peran politik militer Orde Baru berkembang dan meluas hingga meliputi aspek-aspek: Penguasaan birokrasi oleh militer Korporatisme Golkar dan pemapanan kekuasaan Golkar Penguasaan legislatif Penguasaan praktek ekonomi dan bisnis Praktek2 pengamanan pembangunan melalui optimalisasi badan intelejen dan penggunaan keamanan.
1. 2. 3. 4. 5.
6.
Politik Militer Orde Baru Penetrasi dan penguasaan birokrasi Korporatisme Golkar Penguasaan Badan Legislatif Praktik ekonomi dan bisnis Militerisasi intelejen Mitologisasi “Kemanunggalan ABRI dan Rakyat”
MILITER DI ERA REFORMASI
1.
2. 3.
4.
Ada tuntutan perubahan mendasar peran politik militer khususnya 1997-2000: Krisis tak terkelola, reformasi tak terbendung Persaingan dan konflik internal. Sasaran kritik dan hujatan. Militer dipaksa untuk “tiarap”. “Konstitusionalisme” sebagai penyelamat.
Pergeseran Politik Militer Orde Baru • • • • • •
Nasional Formal Institusi Politik Langsung Struktur dan Kultur
Reformasi • • • • • •
Lokal Informal Personal Ekonomi Tak Langsung Kultur
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
