SEJARAH DAN FALSAFAH DASAR SISTEM KONTRAK KARYA (KK) DAN TREND GLOBAL INVESTASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN
Oleh: B.N. Wahju Ketua Umum IMA Gd. Gajah Unit A,B,C, 5th Fl. No. A2 Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111, Tebet, Jakarta 12810, Indonesia
Seminar “Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Papua dalam Era Otonomi Khusus” Diselenggarakan oleh PT. Puri Consulting Gedung BPD Jayapura, Papua, 08 Februari 2002”
I.
LATAR BELAKANG PERTAMBANGAN INDONESIA SEJAK 1950
1.
Mosi Teuku Moh. Hasan, dkk.
2.
UU # 10, 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan.
3.
UU # 37 PrP th 1960 tentang Pertambangan.
4.
UU penanaman modal asing disusul dengan UU # 11, 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan Umum
II.
PERMASALAHAN YANG PERLU DIKETAHUI MENGENAI INDUSTRI PERTAMBANGAN Pokok-pokok permasalahan: Mengapa industri mineral berbeda dengan minyak yang berlainan untuk kedua industri tersebut?
bumi? Mengapa diperlukan regim fiskal
Bagaimana regim fiskal pada KK apabila dibandingkan dengan yang berlaku di negara-negara lain? Apa keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh sistim KK pada semua “stakeholders” industri pertambangan Indonesia?
1
Mineral dan gas/minyak bumi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia Perbedaan sangat penting antara kedua komoditas dalam segi teknis maupun ekonomi. Pertambangan mempunyai “risk profile” yang sangat berlainan.
Risiko-risiko:
1.
Risiko Eksplorasi
2.
Risiko Penaksiran (Appraisal)
3.
Risiko Pembangunan (Development Risk)
4.
Risiko Pembayaran Kembali (Payback Risk)
5.
Risiko Harga
6.
Profil Risiko yang Berbeda
7.
Beda antara KK (Tax & Royalty Fiscal Regime dan PSC (Profit Sharing).
2
Contoh-contoh: Tabel 1: Migas: T+R atau PSC Contoh-contoh yang ada: Argentina
T+R
PNG
T+R
Australia
T+R
Rusia
(T+R)/PSC
China
PSC
Thailand
T+R
India
PSC
USA
T+R
Indonesia
PSC dan (T+R)
Venezuela
PS
Nigeria
(T+R)/PSC
Vietnam
PS
Malaysia
PSC
Yaman
PS
Tabel 2: Mineral: (T+R) atau biasa disebut KK (COW) atau PSC Argentina
T+R
Ghana
T+R
Australia
T+R
Indonesia
T+R
Bolivia
T+R
Mexico
T+R
Brazil
T+R
Peru
T+R
Canada
T+R
Phillippines
T+R
Chili
T+R
PNG
T+R
China
T+R
USA
T+R
3
III.
IV.
MELIHAT KEDEPAN 1.
Rencana kedepan KK (PUP, IUP)
2.
Kesulitan yang timbul secara sektoral
3.
Kesimpulan World Bank
4.
Pernyataan Presiden R.I.
KESIMPULAN
1.
Track record yang sangat baik
2.
Perlunya kegiatan eksplorasi berlangsung
3.
Persaingan dari negara-negara tetangga
4
World Metal Producers and Potential: major metal production regions of the world
5
PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) I.
KK/PKP2B yang telah ditandatangani sebelum 1 Januari 2001 : Proses pelayanan perizinan dan rekomendasi dilaksanakan oleh Ditjen GSDM dengan meminta masukan dari Pemda Setempat. (khusus untuk proses perizinan yang memerlukan AMDAL atau UKL/UPL, persetujuannya diberikan oleh Pemda Setempat)
II.
Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Dirjen Pertambangan Umum sebelum 1 Januari 2001 dapat diproses lebih lanjut sebagai berikut :
a.
Untuk KK dapat diberlakukan Gen. VII, dan untuk PKP2B dapat diberlakukan Gen. III+.
b.
Dalam rangka PMDN diajukan/diproses oleh Bupati (untuk wilayah dalam 1 Kabupaten)/Gubernur (untuk lintas Kabupaten)/Menteri ESDM (untuk lintas Provinsi).
c.
•
KK/PKP2B ditandatangani oleh Pemda Setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri ESDM dan Kepala BKPM/BKPMD.
•
KK/PKP2B ditandatangani oleh MESDM setelah mendapat rekomendasi dari Pemda Setempat dan Kepala BKPM/BKPMD.
Khusus PMA diproses sebagaimana PMDN dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR-RI dan mendapat persetujuan Presiden RI. 6
PROSES PENYUSUNAN NASKAH STANDAR KK Gen. VIII dan PKP2B Gen. IV D P R RI 7
PEMERINTAH DAERAH
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4
2 1
• Asossiasi Pemerintah Kabupaten • Asosiasi Pemerintah Kota • Asosiasi Pemerintah Propinsi
DITJEN GSDM
5
6
1 2
3 3a
TIM PERUNDING INTER DEPT
ASOSIASI PERUSAHAAN
Keterangan: 1. Dirjen GSDM menyiapkan Naskah Standar KK/PKP2B yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Perunding Interdept dan Pemerintah Daerah (Asosiasi Pemerintah Daerah). 2. Tim Perunding dan Pemerintah Daerah menyampaikan tanggapan atas Rancangan Naskah Standar KK/PKP2B kepada Dirjen GSM. 3. DJGSM menyampaikan Rancangan Naskah Standar KK/PKP2B kepada Asosiasi Perusahaan untuk mendapat tanggapan. 3a. Asosiasi Perusahaan menyampaikan masukan. 4. Dirjen GSM menyampaikan Rancangan Naskah Standar KK/PKP2B kepada Menteri ESDM. 5. Menteri ESDM menyampaikan Rancangan Naskah Standar KK/PKP2B kepada DPR RI untuk mendapat rekomendasi/persetujuan/tanggapan 6. Rekomendasi/persetujuan/tanggapan DPR RI disampaikan kepada Menteri ESDM 7. Naskah Standar KK/PKP2B disampaikan ke seluruh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar persetujuan KK/PKP2B. 7
Mekanisme Perizinan Permohonan KK/PKP2B berdasarkan Standar Kontrak MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7 1
PEMOHON
4
BKPMD DINAS PENANAMAN MODAL
5a
BUPATI/ WALIKOTA 6b
5b
6a
DPRD
2 3
DINAS PERTAMBANGAN
Keterangan: 1. Pengajuan permohonan KK/PKP2B kepada Bupati/ Walikota. 2. Bupati/Walikota memerintahkan Dinas Pertambangan untuk mempersiapkan konsep Persetujuan Prinsip dan rancangan Naskah KK/PKP2B. 3. Dinas Pertambangan menyampaikan konsep Persetujuan Prinsip dan rancangan Naskah KK/PKP2B kepada Bupati/Walikota 4. Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Perusahaan.
Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Naskah KK/PKP2B kepada: 5.a. DPRD untuk mendapat rekomendasi. 5.b. BKPMD/Dinas Penanaman Modal untuk diproses/dicatat dalam rangka Penanam Modal.
6a. DPRD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota 6b.BKPMD/Dinas Penanam Modal menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota 7. Bupati/Walikota bersama Menteri ESDM 8 menandatangani naskah KK/PKP2B
