SEJARAH CIVIL LAW DAN COMMON LAW SYSTEM, HUBUNGANNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
MATA KULIAH : SEJARAH DAN POLITIK HUKUM DOSEN : H. L. Syapruddin, SH., M.Hum.
Disusun Oleh Kelompok V : Achmad Syauqi Achmad Baiq Ika Febriyanti Fania Eka Yulilestari Feni Aryani
12B 012 003 12B 012 004 12B 012 014 12B 012 025 12B 012 028
I Ketut Bayu Pawana 12B 012 043 Riny Sufraeni Hendarti 12B 012 089
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2012
0
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada berbagai kasus perdebatan konsep atau sistem hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu perkara, seringkali masyarakat umum dihadapkan pada pilihan-pilihan penyelesaian secara adat, negara, ataukah berdasar norma-norma agama. Menjadi menarik karena semua cara penyelesaian tersebut tidak jarang digunakan antara satu dengan lainnya di wilayah dengan budaya yang berbeda, atau bahkan di wilayah yang sama untuk kasus sama dengan waktu dan penduduk yang berbeda generasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam kebudayaan, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan pengakuan hukum-hukum yang hidup di masyarakat selain hukum negara. Beberapa orang lantas menilai sistematika hukum di indonesia tidak memiliki kejelasan arah dan konsistensi. Secara konstitusi telah memiliki hirarki peraturan perundang-undangan dengan berbagai undang-undang yang telah terkodifikasi maupun parsial. Ini adalah ciri bahwa Indonesia merupakan penganut civil law. Namun pada pelaksanaannya hukum negara tersebut menjadi kehilangan eksistensinya tatkala dihadapkan pada kemauan masyarakat yang sangat kuat untuk menerapkan hukum mereka sendiri atas persoalan-persoalan kemasyarakatan yang dihadapi. Padahal perilaku hukum yang demikian merupakan ciri dari penerapan sistem Common Law. Belum lagi dalam beberapa persoalan pembagian harta, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dihadapkan pada pilihan pembagian menurut peraturan negara ataukah secara agama yang penyelesaiannya tentu pada ruang peradilan yang berbeda pula. Barangkali beberapa orang boleh mengatakan, bahwa penerimaan asas konkordasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap hukum warisan kolonial Belanda yang terkodifikasi dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht) maupun KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), menyebabkan sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Akan tetapi apakah hal tersebut lantas menjadikan sistem hukum di Indonesia adalah civil law system? Belum tentu! Karena pengaruh bukanlah identik, dipengaruhi bukan berarti dianut.
1
Lantas dengan penerapan hukum-hukum adat di beberapa wilayah Indonesia, atau beberapa konsep hukum ekonomi yang mengadopsi konsep-konsep sistem hukum Anglo Saxon, seperti penjatuhan sanksi bangkrut dengan semua konsekuensi ekonominya sebagai hukuman bagi debitur nakal, atau mengedepankan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian di luar sidang berupa mediasi dan arbitrase, yang semuanya tidak dikenal dalam civil law system, apakah lantas membuat Indonesia dianggap menganut common law system? Tentu juga tidak! Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang unik. Beberapa sarjana hukum mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Indonesia itu sendiri. Sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Hingga kemudian lahirlah Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja. Teori Mochtar tersebut dikenal juga sebagai Madzhab Unpad, karena profesinya sebagai guru besar hukum di Universitas Padjajaran. Menurut Mochtar, hukum adalah sarana pembaruan masyarakat. Pandangannya tentang konsep hukum tersebut sebenarnya merupakan modifikasi dari konsep hukum Roscoe Pound yang merupakan pelopor aliran sociological jurisprudence, yakni hukum ideal adalah hukum yang dibuat dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (law as a tool of social engineering). Aliran ini memiliki pandangan nyaris sama dengan madzhab sejarah yang dipelopori Von Savigny, bahwa suatu hukum tidak dapat berlaku secara universal karena keberlakuannya sangat bergantung pada volkgeist atau jiwa rakyat yang mendiami suatu bangsa. Kedua pandangan dalam aliran tersebut yang menjiwai teori hukum pembangunan, sesungguhnya adalah yang melatari penerapan common law di negara Inggris, Amerika, dan beberapa negara jajahan Inggris lainnya.
B. Permasalahan Dari uraian latar belakang di atas, tampak bahwa sistematika hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh civil law system, namun dalam praktek di beberapa masyarakat adat Indonesia yang majemuk juga tidak lepas dari karakteristik common law system. Setidaknya ada lebih dari 23 sistem hukum adat di Indonesia, diantaranya; Aceh, Gayo dan Batak, Nias, Minangkabau, Mentawai, Sumatra
2
Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), SangiheTalaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura, Jawa Mataraman, serta Jawa Barat (Sunda). Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan sebagai persoalan atas sistematika hukum yang ada di Indonesia, yaitu: “Sistem hukum apakah sesungguhnya yang hidup dan berkembang di negara Indonesia?”. Melalui makalah ini kami akan menguraikan sejarah tentang civil law system, common law system, dan hubungannya dalam perkembangan hukum di Indonesia.
3
BAB II PEMBAHASAN
Sistem, secara terminologi adalah keseluruhan bagian atau komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga sistem hukum dunia dapat dimaknai sebagai kesatuan atau keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara atau daerah di dunia untuk mencapai tujuan hukum di masing-masing negara atau daerah tersebut. Pada masa kini, sistem hukum dunia terdiri dari; sistem hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo Saxon (common law), sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negaranegara blok timur (sosialis). Dari kelima sistem hukum yang ada, dua sistem hukum sangat mendominasi sistem-sistem hukum yang digunakan banyak negara di dunia, yaitu civil law system dengan istilah Rechtstaat dan common law system dengan istilah Rule of Law. Berbagai literatur hukum Indonesia yang ada nyaris tidak ada yang menerjemahkan keduanya, karena memang sulit mencari padanan langsungnya. Namun demikian, mengacu definisi terminologi asal kata keduanya, common law dimaknai sebagai hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, juga keputusan-keputusan hakim. Sistem hukum ini dulunya kebanyakan tidaklah tertulis, tetapi kini banyak yang dikodifikasikan. Bukan sebagai undang-undang, melainkan jurisprudence atas keputusan-keputusan yang pernah dibuat. Meski sifatnya adalah hukum kebiasaan atau kasus per kasus, akan tetapi common law tidaklah sama dengan hukum adat (customary law) yang diakui keberadaannya di Indonesia maupun case law. Berbeda dengan common law, sejak awal civil law merupakan hukum yang dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan oleh lembaga yang oleh negara diberikan otoritas untuk kepentingan tersebut, seperti lembaga legislatif. Selanjutnya secara rinci kedua sistem tersebut diuraikan dalam pembahasan berikut ini.
A. SEJARAH CIVIL LAW SYSTEM Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Kekhasan sistem civil law terletak pada tekanannya dalam penggunaan
4
aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Awal perkembangannya di daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Sistem ini kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Civil law dikenal juga sebagai Romano-Germanic Legal System atau sistem hukum Romawi-Jerman. Hal ini karena sejarah kelahiran sistem civil law yang sangat dipengaruhi sistem hukum Kerajaan Romawi dan Negara Jerman kala itu. Sebagai sistem hukum yang mendapat pengaruh kerajan Romawi, Civil law merupakan sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di dunia. Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis pertama yang disebut sebagai “Twelve Tables of Rome”. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia seiring meluasnya Kerajaan Romawi. Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M oleh kaisar Romawi Justinianus kumpulan-kumpulan peraturan ini dikodifikasikan sebagai Corpus Juries Civilize (hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai pada tahun 534 M. Ada empat hal yang dimuat dalam Corpus Juries Civilize, yaitu: 1. Caudex, yakni aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus, 2. Novellae, yakni aturan-aturan hukum yang diundangkan pada masa kekaisaran Justinianus sendiri, 3. Institutie, yakni suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum, 4. Digesta, yakni sekumpulan besar pendapat para yuris romawi ketika itu mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan semua hukum yang mengatur warga Negara Romawi. Menurut sistem ini, hukum haruslah dikodifikasi sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Ketika Eropa memiliki pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Penemuan Justinianus semakin mendapat tempat pada masa pencerahan dan rasionalisme (abad XV-XVII M). Pandangan-pandangan para filsuf masa itu, seperti Huge de Groot alias Grotius (1583-1645) yang menekankan pendekatan rasional dalam struktur hukum dan perlunya penyusunan materi hukum secara sistematis, atau Christoper Wolff (1679-1754) yang berkebangsaan Jerman dengan usahanya
5
membangun sebuah sistem hukum yang menyeluruh dan rasional berdasarkan metode ilmiah, menyadarkan dan memunculkan semangat kodifikasi di berbagai negara Eropa. Luasnya kekuasaan Romawi hingga ke Eropa Timur yang berpusat di Konstantinopel, menjadikan pengaruh sistem hukum romawi tidak terkikis kendati Kerajaan Romawi telah runtuh, bahkan menjadi sumber kodifikasi hukum Eropa Kontinental. Semangat rasionalisme yang menyebabkan revolusi Perancis, membawa negara tersebut sejak 21 Maret 1804 menjadi peletak tata hukum baru melalui diterbitkannya Code Civil yang merupakan bagian dari Codex Napoleon, yakni kaidah-kaidah hukum Napoleon Bonaparte yang terkodifikasi dalam 3 buku; code penal, code civil, dan code de commerce. Setengah abad kemudian di Jerman juga terbentuk code civil pada tahun 1896. Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastian hukum. Sebagai bekas wilayah jajahan Perancis, oleh Belanda code civil Perancis diadopsi menjadi KUHPerdata pada tahun 1838. Begitupun Code de Commerce Perancis dijadikan sebagai KUHDagang Belanda. Berdasarkan asas konkordansi keduanya dijadikan sebagai undang-undang keperdataan dan perdagangan di negara-negara jajahan Belanda, termasuk di Indonesia sejak tahun 1848 dan berlaku hingga sekarang. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah, bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Model sistem seperti ini dipelopori oleh diantaranya Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep sistem hukum ditandai oleh empat unsur pokok: 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara yang didasarkan pada teori trias politika, 3. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), dan 4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh penerintah. Prinsip hukum melalui keempat unsur tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tidak ada hukum selain undang-undang, yang tujuannya untuk
6
menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika pergaulan atau hubungan dalam masyarakat diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dalam sistem Eropa Kontinental hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata). Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur kedaulatan (sovereignty), termasuk dalam menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam sistem Eropa Kontinental, meliputi: 1. Peraturan perundang-undangan, sebagai sumber hukum formal utama yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif (Statutes), dan terbagi menjadi: a. Peraturan (regel), yakni keputusan pemerintah yang isinya berlaku dan mengikat secara umum, bukan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu. b. Penetapan atau ketetapan (beschikking), yakni keputusan pemerintah yang hanya berlaku bagi orang atau peruntukan tertentu saja. c. Vonis, yakni keputusan badan peradilan (hakim) yang menetapkan hukum atas kasus konkret tertentu sebagai penyelesaian. 2. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua, yang digali sebagian dari hukum di luar Undang-Undang. Kebiasaan adalah pengulangan perilaku yang sama di dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi kemasyarakatan yang sama. Kebiasaan menjadi suatu hukum apabila kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan. Di samping itu, suatu kebiasaan juga dapat menjadi hukum kebiasaan karena dikonstatir oleh hakim dalam putusannya. Persyaratan untuk dapat menjadi hukum kebiasaan, adalah: a. Syarat materiil berupa adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu harus dapat ditunjukkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang sama dan berlangsung selama jangka waktu yang lama.
7
b. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan umum (necessitatis) bahwa suatu perbuatan merupakan kewajiban hukum. Keyakinan ini harus didukung bukan hanya dengan keberlangsungan terus menerus, juga adanya keyakinan bahwa memang seharusnya demikian. c. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu di langgar. 3. Traktat, yaitu perjanjian antarnegara. Traktat dibedakan antara perjanjian antarnegara yang sifatnya penting (treaty) dan perjanjian antarnegara yang bersifat biasa atau tidak begitu penting (agreement). Berdasarkan jenisnya traktat dibedakan pula antara perjanjian bilateral (dilakukan hanya oleh dua negara) dan perjanjian multilateral (dilakukan oleh lebih dari dua negara). Perjanjian multilateral ada yang bersifat terbuka, yakni setelah traktat itu berlaku masih terbuka kemungkinan negaranegara lain yang tidak turut serta dalam pembentukannya untuk menjadi peserta dari traktat tersebut, dan ada yang bersifat tertutup, yakni negara lain yang tidak terlibat dalam pembentukannya tidak dapat menjadi peserta pada traktat termaksud. Traktat hanya dapat diselenggarakan oleh subjek-subjek hukum pada Hukum Internasional, yaitu; negara yang berdaulat, badan-badan internasional, dan tahta suci Vatikan (Sri Paus). 4. Yurisprudensi, dalam konteks sistem civil law merupakan putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. Dalam sistem kontinental, hakim tidak terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa. Untuk merealisasi asas kesamaan putusan dalam sistem kontinental, maka hakim diikat oleh undang-undang. Di sini Hakim berpikir secara deduktif, dari undang-undang yang sifatnya umum ke peristiwa khusus. Perbedaan yurisprudensi dengan undang-undang adalah putusan pengadilan berisi peraturan-peraturan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat abstrak karena mengikat setiap orang. Merunut sumber-sumber hukum yang digunakan tersebut, maka sistem hukum Eropa Kontinental terbagi ke dalam dua golongan hukum, yaitu: a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum,
8
disebut hukum publik, dan b. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur hubungan orang, disebut hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk di dalamnya adalah hukum tatanegara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lainnya. Pada sisi lain hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan individunya. Termasuk hukum privat adalah hukum sipil (perdata) dan hukum dagang. Namun demikian, perkembangan peradaban manusia saat sekarang menyebabkan batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin sulit ditemukan, disebabkan: a. banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat menuntut intensifitas sosialisasi makna kepentingan umum di dalam hukum sebagai urusan yang perlu dilindungi dan dijamin. Misalnya, dalam hukum perburuhan dan hukum agraria; b. tingginya persoalan individu di dalam masyarakat yang semakin kompleks, mendorong keterlibatan negara semakin jauh ke dalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan. Misalnya, bidang perdagangan, bidang perjanjian, dan perlindungan hak-hak asasi manusia seperti tercermin dalam undang-undang perkawinan, KDRT dan perlindungan anak. Di samping pembagian dalam dua golongan hukum, sistem civil law yang berjiwa sistematika hukum Romawi-Jerman cenderung memiliki kesamaan ciri dalam strukturnya, meliputi: a. terbaginya hukum menjadi bidang-bidang hukum tertentu, seperti: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan sebagainya; b. adanya penyatuan atau unifikasi dalam hukum menjadi satu hukum negara yang diberlakukan
untuk
seluruh
penduduk
berdasarkan
teritorial
negara
bersangkutan, dengan tidak membedakan golongan, tidak diskriminatif atau memandang setiap orang berkedudukan sama dimuka hukum; c. hukum-hukum tertulis yang ada disatukan dalam klasifikasi-klasifikasi sebagai sebuah kodifikasi hukum. Kansil memberikan pengertian kodifikasi sebagai
9
pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Beberapa contoh kodifikasi hukum adalah: 1)
Kodifikasi hukum di Eropa adalah Corpus Juries Civilize (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-565 dan dan Code Civil (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis pada tahun 1604, juga
2)
Kodifikasi hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1 Mei 1848), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918). Beberapa negara di dunia yang sistematika hukumnya banyak dipengaruhi
civil law system, yaitu: Albania, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Brasil, Chili, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Haiti, Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau, Malta (namun hukum publiknya juga mendapat pengaruh common law system), Meksiko, Norwegia, Panama, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Yunani1.
B. SEJARAH COMMON LAW SYSTEM Bertolak belakang dengan sistem civil law yang diajarkan melalui universitas-universitas, sistem common law hidup dan berkembang melalui pengajaran turun temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Common law system diterapkan dan mulai berkembang sejak abad XVI di Negara Inggris. Di dukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris (negara persemakmuran / commonwealth). Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan / telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah 1
http://id.wikipedia.org/wiki/sistem_hukum_di_dunia
10
yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Uri Written Law (hukum tidak tertulis). Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayahwilayah yang dikuasakan ke tangan Lord dan rakyat harus menyewanya kepada Lord tersebut. Kekuasaan Lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh Lord sendiri. Akibatnya muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry II (1154-1180). Kerajaan Inggris lantas berinisiatif mengambil beberapa kebijaksanaan, yaitu: a. Disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar mendapatkan kepastian hukum kitab tersebut ditulis dalam bahasa latin oleh Glanvild chief justitior dari Henry II dengan judul Legibus Angliae; b. Diberlakukannya writ system, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri; c. Diadakannya sentralisasi pengadilan (Royal Court) yang tidak lagi mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat melainkan pada Common Law, yang merupakan suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim (yurisprudensi). Hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu. Akibat banyaknya perkara dan keterbatasan Royal Court dan sistem Writ dalam mengadili, maka penduduk Inggris kemudian mencari keadilan kepada pimpinan gereja atau Lord of Chancellor. Pengadilan yang dilakukan oleh pimpinan gereja menurut sistem hukum Inggris tidaklah bertentangan, karena pada saat itu pengadilan Royal Court didasarkan pada common law dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja (fons iustitiae atau raja selaku sumber keadilan dan kelayakan). Sedangkan pengadilan Court of Chancery didasarkan pada hukum gereja atau hukum kanonik dan hakimnya adalah seorang rohaniawan. Sistem penyelesaian perkara di pengadilan ini dikenal sebagai sistem equity, yakni sistem penyelesaian perkara yang didasarkan pada
11
hukum alam (ketuhanan) atau keadilan. Dengan semakin banyaknya minat dari masyarakat untuk mencari keadilan kepada Lord of Chancellor menyebabkan terbentuknya pengadilan tersendiri yaitu Court of Chancerry di samping Royal Court yang telah ada. Untuk keselarasan, maka pengadilan Inggris melakukan reorganisasi (judicature act) pada tahun 1873-1875, yaitu meletakkan satu atap pengadilan Royal Court dan Court of Chancerry. Penyelesaian-penyelesaian perkara tidak lagi berbeda, yakni perkara-perkara Common Law (cases at Common Law) maupun perkara-perkara Equity (cases at Equity) sama-sama diajukan ke salah satu pengadilan tersebut. Dalam arti sempit, hakekat common law sebagaimana dipraktekkan negara Inggris ketika itu adalah sebuah judge made law, yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan terdahulu) para hakim. Undang-undang nyaris tidak memiliki pengaruh terhadap evolusi common law ini. Akan tetapi common law dalam artian ini tidak mencakup seluruh tatanan hukum Inggris, karena di samping peradilan oleh pengadilan-pengadilan kerajaan telah berkembang pula statute law, yakni hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang (legislatif). Meski dalam common law dikenal adanya statute law, tetapi secara fundamental berbeda dalam perkembangannya dengan tatanan-tatanan hukum Eropa Kontinental. Berkembang di daratan Inggris yang sejak abad X dikenal dengan sebutan Anglo-Saxon (karena penduduknya yang berasal dari suku Angle, Saxon, dan Jute), sistem common law dikenal pula dengan istilah sistem hukum Anglo-Saxon. Konsep negara hukum Anglo-Saxon atau dikenal sebagai Anglo-Saxon Rule of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris) menekankan pada tiga tolok ukur: 1. Supremasi hukum (supremacy of law), 2. Persamaan dihadapan hukum (equality before the law),dan 3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights). Sebagai sistem hukum yang lebih mengutamakan pada hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat, maka dalam common law kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan daripada undang-undang dan selalu menyesuaikan dengan
12
perkembangan masyarakat yang semakin maju. Sumber-sumber hukum dalam sistem Anglo-Saxon pun memiliki perbedaan fundamental dengan tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu seperti di dalam sistem Eropa Kontinental. Adapun sumber-sumber hukum dalam sistem common law, meliputi: 1. Yurisprudensi (judicial decisions), yakni hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsipprinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim–hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis (hukum hakim, rechterrecht, judge made law). Dalam hal ini hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent). Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama dan terpenting dalam sistem common law. Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan pada suatu kasus. Oleh karenanya di sini hakim berpikir secara induktif. Asas keterikatan hakim pada precedent disebut stare decisis et quieta non movere (pengadilan yang tingkatannya lebih rendah harus mengikuti keputusan yang lebih tinggi), yang lazimnya disingkat stare decisis atau disebut juga the binding force of precedent (perkara yang sama harus diproses dengan cara yang mirip atau sama). Hakim hanya terikat pada isi putusan pengadilan yang esensial atau disebut ratio decidendi, yakni berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sedangkan dalam hal yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara, yakni sebatas merupakan tambahan dan ilustrasi atau disebut obiter dicto, maka hakim dapat menilai sebagai suasana yang meliputi pokok perkara menurut pandangan hakim itu sendiri. Putusan yang bersifat “binding precedent” berarti putusan tersebut memiliki kekuatan yang meyakinkan. 2. Statute Law, yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental. Statute Law merupakan sumber hukum kedua setelah yurisprudensi. Untuk melaksanakan Statute Law dibuat perangkat peraturan pelaksanaan oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan. Fungsi Statute Law sebatas pelengkap common law yang terkadang memiliki celah-celah, dan tidak ditujukan untuk mengatur suatu permasalahan secara menyeluruh.
13
Pembentukan hukum melalui statuta law menjadi penting setelah Perang Dunia II akibat desakan perubahan peraturan-peraturan secara cepat, dibandingkan dengan yurisprudensi yang dirasakan lamban. Pembentukan statute law oleh Parlemen sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan sistem common law, yakni bentuknya yang berupa undang-undang (written law),dan dapat merubah putusan pengadilan (yurisprudensi) dengan suatu undang-undang baru. Namun tindakan parlemen untuk mengubah yurisprudensi ini dibatasi oleh pendapat umum serta pendapat para sarjana hukum. Sehingga meski memiliki hukum tertulis, masih dibatasi pendapat-pendapat umum maupun para sarjana hukum secara obyektif yang didasarkan pada pengetahuan atas kebiasaan atau common law yang telah ada. 3. Custom, yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris sehingga menjadi sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini hakim menggali serta membentuk norma-norma hukum. Custom ini kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Di Inggris dikenal dua macam custom, yaitu local custom (kebiasaan setempat) dan commercial custom (kebiasaan yang menyangkut perdagangan). 4. Reason (akal sehat). Reason atau common senses berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim, artinya tidak didapatkan norma hukum yang mampu memberikan penyelesaian mengenai perkara yang sedang diperiksa. Reason merupakan cara penemuan hukum dalam sistem common law ketika menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan norma-norma hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain. Dengan reason, para hakim dibantu untuk menemukan norma-norma hukum untuk memberikan keputusan. Beberapa negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh common law system, diantaranya: Amerika Serikat, Australia, Inggris (Britania), Hongkong, India, Republik Irlandia, Kanada, Pakistan, dan Selandia Baru. Khusus di India dan Pakistan beberapa aspek hukum privat banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama, seperti Islam, dan Hindu. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika mengenal juga pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum
14
Eropa Kontinental. Sedangkan bagi hukum privat pengertiannya agak menyimpang, yakni bukan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang, melainkan lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law of persons), hukum perjanjian (law oc contract), dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts,) yang kesemuanya tersebar di dalam peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.
C. PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang didasarkan pada asas konkordasi, yakni menerima secara sukarela untuk memperlakukan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa Kontinental. Namun sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam tradisi dalam masyarakatnya, di Indonesia juga berlaku hukum adat sebagai hukum asli. Belum lagi penetrasi ajaranajaran hukum Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai konsekuensi penduduknya yang mayoritas muslim. Sehingga di beberapa daerah hukum adat turut pula dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sifat keberlakuan hukum adat di Indonesia sendiri cukup kuat, karena tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari masyarakat adat dan telah dikonstituir oleh pengetua adat, yang jika dilanggar maka akan mendapat akibat hukum berupa kecaman atau dikucilkan dari kehidupan bersama, dibuang ke daerah lain, terputusnya komunikasi dengan sanak keluarga, hingga hukuman fisik berupa kerja berat atau denda berupa penggantian sejumlah harta miliknya. Asas konkordasi atas sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut Indonesia tidak lepas dari pengaruh Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Sistem hukum Belanda sendiri merupakan sistem hukum yang mengadopsi Codex Napoleon yang bersumber dari hukum Romawi. Karena sistem ini yang berkembang kali pertama adalah hukum perdatanya yang mengatur hubungan individu semua anggota masyarakat, maka sistem hukum Eropa Kontinental sebagaimana diadopsi Belanda dan berlaku di Indonesia disebut sebagai civil law system. Berdasarkan asas konkordansi pula sejak tahun 1848 hukum di Nederland berlaku bagi seluruh penduduk di Hindia Belanda. Pada waktu itu penduduk Hindia Belanda dibagi atas tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Golongan
15
penduduk bukan Eropa dapat menundukkan diri pada hukum Eropa baik secara sukarela maupun diam-diam. Kodifikasi hukum Eropa ini terdiri dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam perkembangannya berbagai materi dalam KUHPerdata dan KUHDagang setelah Indonesia merdeka memisahkan diri dalam bentuk lahirnya undang-undang tersendiri, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Merk, atau Undang-undang Rahasia Dagang. Di Belanda sendiri ketiga kitab undang-undang tersebut telah mengalami berkali-kali perubahan, namun di Indonesia perubahan terjadi melalui mekanisme pembentukan berbagai undang-undang baru yang dulunya diatur dalam KUHPerdata, KUHDagang dan KUHPidana. Perubahan undang-undang ini juga terjadi oleh karena adanya keputusan-keputusan pengadilan yang menetapkan penafsiran terhadap undang-undang tersebut dan akhirnya menjadi yurisprudensi. Setelah Indonesia merdeka dan mengundang kembali datangnya investasi asing pada tahun 1967, maka mendorong perdagangan internasional Indonesia ke pasar dunia, dan berusaha mendapat pinjaman-pinjaman luar negeri dari negaranegara maju. Akibatnya lambat laun pengaruh common law secara disadari atau tidak menginfiltrasi perkembangan hukum di Indonesia. Common law mempengaruhi hukum Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya. Mulai perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru, hingga pengaruh para sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Penetrasi common law dalam sistem hukum Indonesia lebih banyak diakibatkan keterlibatan Indonesia menjadi anggota berbagai konvensi internasional, di mana sistem common law adalah dominan. Dalam hukum ekonomi, perjanjian GATT (General Agreement on Tarif and Trade), WTO (World Trade Organisation), TRIMs (Trade Related Investment Measures) atau peraturan di bidang investasi yang berhubungan dengan perdagangan, dan TRIPs (Trade Releted Intellectual Property Rights) atau peraturan yang berhubungan dengan hak milik intelektual, banyak mempengaruhi undang-
16
undang di bidang hak milik dan investasi di Indonesia. Begitupun datangnya modal asing yang dalam implementasinya melahirkan sistem seperti Joint Venture Agreement, Franchise Agreement, maupun pola pinjaman jangka pendek dalam sistem Commercial Paper (CP), semuanya merupakan bentuk-bentuk kontrak dalam sistem common law. Belum lagi isu-isu pemanasan global yang membawa keterlibatan organisasi-organisasi lingkungan hidup internasional secara tidak langsung pada ajaran Legal Standing, atau Class Action sebagai bentuk gugatan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak konsumennya, pun Derivative Action sebagai cara dalam gugatan pemegang saham minoritas kepada direksi dan komisaris perseroan terbatas atas nama perusahaan. Semua penyelesaian hukum tersebut sama sekali tidak dikenal dalam sistem civil law. Tampak dari gambaran di atas, Indonesia adalah penganut pluralisme hukum, meliputi; Hukum Adat, Hukum Islam, Civil Law, dan Common Law yang kesemuanya hidup berdampingan. Keanekaragaman sistem hukum yang ada menjadikan pembangunan hukum di Indonesia sulit untuk diciptakannya suatu unifikasi hukum yang berlaku menyeluruh. Unifikasi hanya terbatas pada bidangbidang hukum yang netral, seperti ekonomi, perdagangan, perburuhan, dan pidana. Sebaliknya Unifikasi tidak dapat dilakukan pada bidang-bidang yang bersangkutan dengan agama dan adat, seperti perkawinan dan warisan, hak untuk mati, hak untuk menggugurkan kandungan, maupun perkawinan sesama jenis. Dalam dunia kontemporer, dikenal tiga tradisi hukum yang utama, yakni civil law, common law, dan socialist law. Dari sudut perspektif sejarah dikenal dua model strategi pembangunan hukum, yaitu ortodoks (preventif) dan responsif. Strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri keterlibatan sangat dominan lembaga-lembaga negara (eksekutif dan legislatif) dalam menentukan arah pembangunan bagi masyarakat. Strategi ini biasanya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum civil law dan socialist law. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum. Keadaan ini memungkinkan dihasilkannya produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam pengertian demikian, maka tradisi hukum kebiasaan dan hukum
17
adat dalam sistem common law adalah penganut strategi pembangunan hukum responsif. Mengamati perkembangan hukum adat yang semakin mendapat tempat dalam konstitusi negara UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2), yang jika dihubungkan dengan arah pembangunan hukum di Indonesia yang cenderung dogmatis dan pragmatis, maka sesungguhnya pada skala nasional di Indonesia yang menganut civil law system antara civil law maupun common law dapat dikatakan tidak ada lagi perbedaan signifikan. Hal ini tampak dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dari rumusan klausul di atas tampak bahwa hakim di Indonesia diwajibkan bersikap aktif dalam menggali dan menemukan hukum (rechtsvinding dan rechtsvorming). Konsekuensinya pengadilan atau hakim juga merupakan unsur yang cukup penting dalam pembangunan hukum, terutama fungsinya dalam membuat hukum baru. Kenyataan ini menempatkan sistem hukum di Indonesia juga telah masuk ke dalam alam sistem hukum common law. Sebagaimana dikemukakan dalam Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat.
Kata
asas
menggambarkan
bahwa
penggagas
memperhatikan
pandangan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi, yaitu keadilan. Adapun kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran Positivisme Hukum, karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Kata lembaga menggambarkan bahwa teori tersebut memperhatikan pandangan Mazhab Sejarah, karena yang dimaksud disini adalah lembaga hukum adat.
Sedangkan kata proses dimaksudkan pada proses disini adalah proses
terbentuknya putusan hakim pengadilan. Kesimpulannya, perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman agama, adat, masyarakat dan sistem hukum yang hidup di Indonesia itu sendiri, civil law, common law, maupun hukum-hukum adat yang ada.
18
BAB III KESIMPULAN
Terdapat lima sistem hukum di dunia, yaitu; sistem hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo-Saxon (common law), sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara-negara blok timur (sosialis). Dari kelima sistem hukum tersebut, civil law system dan common law system merupakan dua sistem hukum yang mendominasi sistem-sistem hukum di negara-negara belahan dunia. Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Karena awal perkembangannya di daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastiam hukum. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Dalam sistem Eropa Kontinental hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturanperaturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja. Sumber hukum dalam sistem civil law, meliputi: peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, traktat atau perjanjian antarnegara, dan yurisprudensi yakni putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan Bertolak belakang dengan sistem civil law yang diajarkan melalui universitas-universitas, sistem common law hidup dan berkembang secara turun temurun dalam kebiasaan-kebiasaan di masyarakat.
Sumber hukum tertinggi
hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan dan telah menjadi keputusan pengadilan. Hakekat common law sebagaimana dipraktekkan negara Inggris ketika itu adalah sebuah judge made law, yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan terdahulu) para hakim.
19
Sumber-sumber hukum dalam sistem common law, meliputi: yurisprudensi
yakni hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturanperaturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim–hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis, statute law yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental, custom yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris sehingga menjadi sumber nilai-nilai, dan Reason (akal sehat) yakni berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang didasarkan pada asas konkordasi, yakni menerima secara sukarela untuk memperlakukan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa Kontinental. Namun Indonesia juga memiliki beragam tradisi dalam masyarakatnya, yang di dalamnya berlaku hukum adat sebagai hukum asli. Belum lagi penetrasi ajaran-ajaran hukum Islam yang di beberapa daerah turut mempengaruhi hukum adat. Setelah Indonesia merdeka dan mulai masuknya investasi asing, lambat laun pengaruh common law menginfiltrasi perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya di Indonesia terdapat pluralisme hukum, meliputi; Hukum Adat, Hukum Islam, Civil Law dan Common Law yang kesemuanya hidup berdampingan. Sehingga perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman agama, adat, masyarakat dan sistem hukum yang hidup di Indonesia itu sendiri, civil law, common law, maupun hukum-hukum adat yang ada
20
