PENGARUH SISTEM HUKUM COMMON LAW TERHADAP HUKUM INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia

PENGARUH SISTEM HUKUM COMMON LAW TERHADAP HUKUM INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA Dhaniswara K. Harjono Pascasarjana FH UKI, Jakarta Jl. Mayjen Sutoyo 2, Cawang, Jakarta 13630 [email protected] ABSTRACT World jurisdictional system subdivided as Common Law's law system and Civil Law's law system that deep its oftentimes implement impinging and interplay. Globalization has begat pranata's input sentences investment and indigenous finances system sentences Common Law goes to Indonesia that follow Civil Law's system. Its attending is trusts's institute, housings secondary finances, capital market and sekuritisasi in forms EBA that its beginning just amends on State that follow Common Law's law system have regarded investment and finances law at Indonesian one bows the neck to Civil Law's law system, where for its implement require law update because is not easily to do law adoption. Keywords: Jurisdictional System Common Law Investment Law, Finances Law

aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan tak

Pendahuluan abad globalisasi

terkecuali bidang hukum. Globalisasi telah memba-

yang ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan

wa pengaruh pada perubahan, baik ditingkat regio-

dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasai ada-

nal, nasional, maupun internasional yang secara ti-

lah suatu perubahan zaman yang membawa peru-

dak langsung berpengaruh terhadap perubahan hu-

bahan dalam segala aspek kehidupan manusia. De-

kum, dimana terhadap setiap perubahan tersebut,

ngan arus globalisasi maka akan terjadi pengha-

hukum harus mampu memberikan legalitas.

Abad 21 merupakan

pusan batas-batas Negara dalam bidang ekonomi

Sudah menjadi fenomena umum, bahwa

dan membiarkan segala persoalan yang berkaitan

dari sekian banyak bidang yang terkena arus peru-

dengan persoalan ekonomi tersebut bergerak secara

bahan globalisasi, bidang ekonomi merupakan bi-

bebas di dunia tanpa hambatan apapun yang meli-

dang yang paling besar terpengaruh oleh adanya

puti seluruh penjuru dunia, sebagaimana dikemu-

globalisasi, yang ditandai dengan masuknya bidang-

kakan oleh Abid Al- Jabiri yang mengatakan bah-

bidang ekonomi yang sebelumnya tidak dikenal da-

wa kata globalisasi berasal dari bahasa Perancis

lam sistem hukum Indonesia, seperti bidang inves-

“monodilisation” yang berarti menjadikan sesuatu

tasi dan bidang pembiayaan.

pada level dunia, atau perubahan dari posisi yang

Globalisasi dalam bidang ekonomi akan

terbatas dan terkontrol menjadi tidak terbatas (kon-

membawa pengaruh dalam perubahan paradigma

derless) dan tidak terkontrol. (Abdul Manan, 2005)

hukum karena setiap perubahan dalam bidang eko-

Indonesia sebagai negara yang turut aktif

nomi, pasti akan membawa perubahan dalam hukum

dalam kegiatan perdagangan dunia tidak terlepas

dan praktik hukum.(Gunawan Widjaya, 2008). Ka-

dari pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan

rena globalisasi

fenomena sosial yang masuk hampir pada semua

berbagai macam pranata ekonomi asing yang

Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

telah mengakibatkan masuknya me180


nganut sistem hukum Common Law ke dalam

kan lembaga ekonomi yang berkembang di Negara

sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hu-

yang menganut sistem hukum Common Law dan

kum Civil Law. Perubahan tersebut secara tidak

sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam sistem

langsung akan mengakibatkan konflik hukum yang

hukum

disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum.

Civil Law.

Indonesia yang menganut sistem hukum

Pengaruh masuknya sistem hukum asing

Benturan tersebut terjadi karena perbedaan

dalam bidang ekonomi ke dalam sistem hukum

sistem hukum, dimana sistem hukum yang ada

Indonesia tidaklah dapat dihindari dan oleh ka-

(sistem hukum Indonesia) memiliki struktur, subs-

renanya kita tidak dapat menutup mata terhadap ma-

tansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan

suknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pra-

sistem hukum yang lain (sistem hukum Common

nata hukum yang berbeda. Seminar Pembangunan

Law). Hukum sebagai suatu sistem merupakan re-

Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan

di

fleksi atau cermin dari budaya masyarakat, sehing-

Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003, khusus mengenai

ga hukum tidaklah otonom dan dipengaruhi oleh

aspek masalah keuangan, mempertegas mengenai

budaya yang ada dan hidup di masyarakat. Oleh ka-

adanya pengaruh sistem hukum asing dalam bi-

renanya tidak semua pranata hukum cocok dengan

dang ekonomi, sebagaimana dinyatakan

dalam

tradisi dan nilai-nilai budaya yang ada dalam ma-

“Uraian Masalah Dan Rekomendasi Untuk Ran-

syarakat kita, yang itu memerlukan perubahan dan

cang Tindak Bidang Ekuin”, sebagai berikut :

pembaharuan hukum.

Kebijakan dalam bidang EKUIN pada umumnya mengambil ketentuan dari sistem hukum Common Law, yang kadangkala tidak cocok diterapkan di Negara kita yang menganut Civil Law terutama yang menyangkut prosedur yang dibentuk dari sejarah, budaya, tradisi hukum masing-masing Negara yang berbeda. (BPHN, 2003) Dengan

rekomendasi

tersebut,

maka

Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law mendapat pengaruh dan benturan dari sistem hukum Common Law, terutama dalam bidang ekonomi. Bidang hukum investasi dan pembiayaan merupakan salah satu

bidang ekonomi

yang

Makalah ini dibuat dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian juga dilakukan terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan sistem hukum, hukum investasi dan pembiayaan. Tujuan makalah ini adalah untuk membahas secara teoritis mengenai pengaruh sistem hukum Common Law terhadap bidang hukum investasi dan pembiayaan

di

Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law.

mendapat pengaruh dari sistem hukum Common Law yang dalam pelaksanaanya seringkali menim-

Pembahasan

bulkan benturan. Bidang–bidang hukum investasi

Dalam suatu sistem, peraturan-peraturan hu-

dan pembiayaan tersebut antara lain adalah lem-

kum tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubu-

baga pasar modal, lembaga trusts,

ngan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya

dan lembaga Mortgage

keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam

Facility/SMF), dan securitisasi aset, yang merupa-

masyarakat. Malahan keseluruhan peraturan hu-

pembiayaan 181

perumahan

(Secondary



kum dalam masyarakat merupakan suatu sistem hu-

ma-norma dan pola perilaku setiap anggota masya-

kum.

rakat yang berada dalam sistem itu. Substansi ini

Bellefroid menyebutkan bahwa sistem hukum se-

berkaitan dengan produk hukum positif yang

bagai suatu rangkaian kesatuan peraturan hukum

berkaitan dengan produk legislatif. Substansi hukum

yang disusun

secara tertib menurut asasnya.

inilah yang mengisi sistem hukum, yang menen-

Sudikno Mertokusumo mengatakan, sistem hukum

tukan bagaimana suatu masyarakat dapat dan harus

adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur

berjalan, mana yang boleh dilakukan mana yang

yang mempunyai interaksi satu sama lain dan be-

tidak boleh dilakukan. Unsur yang ketiga adalah bu-

kerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan ter-

daya hukum, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang

sebut. (Titik Triwulan, 2006)

berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka sistem hukum adalah

sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan ting-

merupakan suatu kesatuan

kah laku yang berhubungan dengan hukum dan lem-

peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas ba-

baga-lembaganya baik secara positif maupun ne-

gian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan inte-

gatif.(Friedman, 2002) Friedmann dalam bukunya

raksi antara satu dengan yang lainnya, tersusun se-

Legal Theory menyatakan bahwa budaya hukum

demikian rupa menurut asas-asasnya, yang ber-

merupakan orientasi, pandangan dan perasaan serta

fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga me-

perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hu-

nurut Scholten, sistem hukum merupakan kesatuan

kum dengan segala kongkretisasinya. Budaya hu-

dalam sistem hukum, tidak ada peraturan hukum

kum ini oleh Friedmann, disebut sebagai bensinnya

yang bertentangan dengan peraturan–peraturan hu-

motor keadilan (the legal culture provides fuel for

kum lain dari sistem itu.

motor of justice).

Menurut Lawrence M. Friedman (2002),

Seluruh peraturan-peraturan hukum dalam

sistem hukum merupakan satu sistem yang meliputi

suatu Negara dapat dikatakan sebagai sistem hu-

elemen-elemen struktur hukum, substansi hukum

kum. Sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai

dan budaya hukum. Unsur pertama dari pandangan

macam bidang hukum yang masing-masing mem-

Friedman ini adalah struktur hukum. Struktur

punyai sistem sendiri-sendiri sehingga terdapat sis-

hukum

tem hukum perdata, pidana, sistem hukum tata Ne-

tersebut

merupakan kerangka dari sistem hukum secara

keseluruhan.

hukum

gara, sistem hukum ekonomi, dan sebagainya, yang

memberi bentuk pada sistem hukum, yang meno-

kemudian masing-masing terbagi menjadi beberapa

pang sistem hukum tersebut. Bagaimana selanjutnya

sistem hukum. Sehingga dalam suatu Negara ter-

pendelegasian

masing-masing

dapat tingkatan sistem hukum. Keseluruhan pera-

lembaga dalam negara, apa yang menjadi hak dan

turan posistif di Indonesia adalah merupakan sistem

wewenang masing-masing, termasuk sistem pera-

hukum Indonesia.

wewenang

Struktur

pada

dilan yang berjalan di suatu negara.

Sistem hukum merupakan sistem yang

Unsur kedua adalah substansi hukum yang

terbuka karena peraturan-peraturan hukum karena

merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku, nor-

istilah-istilahnya yang bersifat umum, terbuka untuk


182


penafsiran yang berbeda dan untuk penafsiran yang

penyelenggaran Negara

luas. Hukum akan dapat disebut sebagai sistem hu-

didasarkan

kum

yang disebut dengan istilah “nomoi”. Satjipto,

apabila memenuhi

principles of legality,

yang baik ialah

yang

pada pengaturan (hukum) yang baik

yaitu:

1986). Konsep Negara hukum tersebut selanjutnya

1) Suatu sistem harus mengandung peraturan-pe-

berkembang dalam dua sistem hukum besar, yaitu

raturan yang tidak boleh mengandung sekedar

sistem hukum Eropa Kontinental (sistem hukum

keputusan ad hoc;

Civil Law) dengan istilah Rechtstaat dan sistem hu-

2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;

kum Anglo-Saxon (sistem hukum Common Law) dengan istilah Rule of Law.

3) Peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut;

Sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan Civil Law berkembang di Ne-

4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;

gara-negara Eropa daratan (Barat). Pertama kali di Perancis, kemudian diikuti

5) Suatu sistem tidak boleh mengandung pe-

Eropa Barat lainnya

oleh Negara-negara

seperti Belanda, Jerman,

raturan-peraturan yang bertentangan satu sama

Belgia, Swiss dan Italia, selanjutnya berkembang ke

lain;

Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia pada

6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung

masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda). Se-

tuntutan yang melebihi apa yang dapat dila-

dangkan sistem Anglo-Saxon yang biasa disebut

kukan;

Common Law berkembang di Negara-negara Anglo-

7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga

menyebab-

kan orang kehilangan konsentrasi;

Saxon, seperti Inggris dengan Negara-negara jajahannya, seperti Amerika, Australia, India, Pakistan, Malaysia, dan sebagainya.

8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang

Civil Law adalah sistem hukum Barat yang

diundangkan dengan pelaksanaannya sehari

merupakan sistem hukum modern yang diadopsi

hari.

hampir oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia. Prinsip utama yang mendasari sistem hukum Eropa

Mengenai sistem hukum, selain

sistem

Kontinental atau Civil Law adalah bahwa hukum

hukum asli yang dimiliki oleh setiap masyarakat

memperoleh kekuatan mengikat

hukum, sistem hukum dunia juga telah dipengaruhi

kan. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep sistem

sistem hukum besar dunia yang saling berpengaruh

hukum ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu :

sama kuatnya. Sehingga sistem hukum yang berlaku

1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

pada suatu Negara akan dipengaruhi oleh sistem hukum lainnya.

hak asasi manusia; 2) Negara di dasarkan pada teori trias politika;

Terbentuknya sistem hukum dunia bertitik tolak dari pemikiran mengenai Negara hukum di

3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bertuur);

dunia barat dari Plato dengan konsepnya, “bahwa 183

karena diwujud-



4) ada peradilan adminitrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

vil Law dengan skala prioritas Civil Law diiringi Common Law. Sedangkan sistem hukum

Common Law,

merupakan sistem hukum yang berkembang

di

bawah pengaruh sistem yang bersifat adversarial Kekuatan mengikat karena diwujudkan artinya bahwa hukum

memperoleh kekuatan me-

dalam sejarah England berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, custom, dan pre-

ngikat karena diwujudkan dalam peraturan yang

seden. Bentuk reasoning

berbentuk undang-undang dan tersusun secara sis-

Common Law dikenal dengan casuistry atau case

tematis di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu

based reasoning.

semata-mata untuk kepastian hukum. Kepastian

bentuk hukum tak tertulis ataupun hukum tertulis

hukum hanya dapat diwujudkan kalau pergaulan

seperti tertuang dalam statutes maupun codes.

atau hubungan dalam masyarakat di atur dalam

yang digunakan dalam

Common Law

Sistem Common Law

dapat juga ber-

merupakan sistem

peraturan-peraturan tertulis. Sehingga Hakim me-

hukum yang memakai logika berpikir induktif dan

nurut sistem hukum Civil Law tidak leluasa untuk

analogi. Sistem hukum Common Law memiliki

menciptakan hukum yang mengikat masyarakat,

konsep Rule of Law

putusan Hakim dalam suatu perkara, hanyalah me-

tolak ukur : 1) supremasi hukum (supremacy of

ngikat pihak yang berperkara saja (doctrins Rea

law); 2) persamaan di hadapan hukum (equality

Ajudicata).

before the law); 3) konstitusi yang didasarkan atas

Sumber hukum pada sistem Civil Law meliputi : 1) Undang-undang yang dibentuk pemegang kekuasaan legislatif; 2) Peraturan-peraturan yang

yang menekankan pada tiga

hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights). Sumber hukum

sistem hukum Common

dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan

Law adalah : 1) putusan-putusan pengadilan atau

wewenang yang telah ditetapkan

oleh undang-

hakim (judicial decision), yaitu hakim tidak hanya

undang; 3) Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan

berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan

diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama

dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi

tidak bertentangan dengan undang-undang.

tidak juga membentuk seluruh tata kehidupan dan

Berdasarkan sumber hukum tersebut, maka

menciptakan prinsip-prinsip baru (yurisprudensi);

kaidah hukum dalam sistem Civil Law adalah : 1)

2) kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan ter-

hukum bersifat konservatif; 2) hakim hanya mene-

tulis undang-undang dan peraturan administrasi Ne-

rapkan isi rumusan hukum tertulis; 3) hakim hanya

gara. Dengan berdasarkan sumber hukum tersebut,

sebagai cerobong undang-undang; 4) jika terjadi

kaidah hukum dalam sistem Common Law adalah :

pertentangan antara undang-undang dengan yuris-

1) hukum merupakan lembaga kebudayaan yang te-

pruensi, maka dimenangkan undang-undangnya; 5)

rus mengalami perkembangan; 2) hukum merupakan

Indonesia menganut sistem Common Law dan Ci-

hasil daya cipta manusia; 3) hukum tidak memerlukan kodifikasi, karena hukum yang terkodifikasi


184


hanyalah sebagian saja dari hukum; 4) putusan pe-

Bidang Hukum Investasi dan Pembiayaan

ngadilan adalah hukum.(Kamil, 2004)

yang berasal dari sistem hukum Common

Dengan mengutip ulasan Friedmann, bahwa

Law

pada dasarnya perbedaan fundamental antara kedua

Masuknya sistem hukum asing dalam bi-

sistem hukum tersebut adalah dalam sistem hukum

dang ekonomi ke dalam sistem hukum Indonesia ti-

Civil Law

yang

daklah dapat dihindari dan kita tidak dapat menutup

perundang-undangan,

mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang

sehingga rigid dalam perubahan. Segi positifnya

tunduk pada pranata hukum yang berbeda. Bahkan

lebih menjamin kepastian hukum. Sedangkan sistem

kebijakan dalam bidang EKUIN pada umumnya

hukum Com-mon Law

kepada

mengambil ketentuan dari sistem hukum Common

hukum kebiasaan (customary law) yang cenderung

Law, yang kadangkala tidak cocok diterapkan di

tidak tertulis. Sehingga sumber hukum utama dari

Negara kita

Civil Law ada-lah peraturan perundang-undangan

yang menyangkut

walaupun terda-pat sumber hukum lain, seperti

sejarah, budaya, tradisi hukum masing-masing Ne-

kebiasaan, yuris-prudensi dan doktrin. Ahli hukum

gara yang berbeda.

mengambil bentuk tertulis

dikodifi-kasikan

dalam

lebih mengacu

di negara Eropa Kontinental lebih kuat dalam hal penafsiran

yang menganut Civil Law terutama prosedur

yang dibentuk dari

Pranata hukum Common Law di bidang

karena terbiasa mengacu kepada

hukum investasi dan pembiayaan yang masuk ke

peraturan perundang-un-dangan, disamping itu juga

dalam sistem hukum kita yang menganut sistem

membutuhkan penaf-siran

Civil Law adalah antara lain :

penafsiran

gramatikal,

hukum, antara lain historis,

otentik

dan

konstruksi hukum.

a. Trusts Lembaga trusts merupakan suatu lembaga yang

Hal ini berbeda dengan

sistem hukum

hubungannya berdasarkan kepercayaan (fiduciary

Common Law yang sumber hukum utamanya ada-

relationship) dimana didalamnya seseorang ada-

lah yurisprudensi (judge made by law/binding force

lah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan

of precedent), dimana masalah-masalah hukum

yang tunduk pada kewajiban berdasarkan equity

diselesaikan kasus perkasus dan hasilnya tercermin

untuk memelihara atau menggunakan harta ke-

dalam

(yurisprudensi).

kayaan itu untuk kepentingan orang lain. Dengan

Oleh karenanya kemampuan analisis yang kuat dari

pranata trusts, kepemilikan dibagi kepada hak

para hakim negara-negara Anglo Saxon menjadi

berdasarkan hukum dan hak berdasarkan equity.

salah satu ciri positif, karena mereka sudah terbia-

Dalam pandangan sistem hukum Common Law,

sa memecahkan masalah dengan melihat kasus-

trusts is created where the absolute owner of

kasus terdahulu. Proses peradilan dengan sistem juri

property (the settlor) passes the legal title in

dikenal dalam sistem hukum Common Law tidak

that property to a person (the trustee) to hold

dikenal dalam sistem Civil Law.

that property on trusts for the benefit of another

putusan-putusan

hakim

person (the benificiary) in acordance with terms set out by the settlor. (Gunawan Widjaya, 2008) 185



Sebagai pranata yang berkembang dalam sistem

mon Law,

equity, yang melibatkan eksistensi 3 pihak yaitu

yang kedudukannya sejajar dengan hukum yang

settlor,

pada awalnya muncul akibat hukum tidak mam-

trustee

dan

benificiary,

trusts

merupakan suatu pranata yang unik. Dalam hal yang demi-kian, trusts merupakan suatu konsep dimana

settlor

menyerahkan hak milik

sejatinya (domi-nium) kepada

trusts dalam

equity

merupakan sumber hukum

pu menyelesaikan permasalahan. b. Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilitiy/SMF) Lembaga Secondary Mortgage Facility (SMF)

bentuk kepemilikan terdaftar (legal owner) dan

merupakan

benificiary

sebagai Housing Finance System yang dikenal di

dalam

bentuk

kenikmatan

(equitable owner). Sehingga jelas

lembaga pembiayaan yang dikenal

dengan

negara Amerika dan Negara yang menganut sis-

diserahkannya benda dalam trusts oleh settlor

tem Common Law /Anglo Saxon dan disebut de-

kepada

ngan Mortgage Backed Securities.

trustee, settlor

tidak lagi memiliki

sesuatu kepentingan atau hak apapun lagi atas

Kegiatan SMF pada dasarnya adalah kegiatan

benda yang diserahkan dalam trusts (kecuali

membeli tagihan kredit pemilikan rumah (KPR)

dalam resulting trusts).

dari bank penerbit KPR (originator), kemudian

Sebagai pranata hukum yang unik, trusts tidak-

menerbitkan efek atau sekuritas untuk dijual ke-

lah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian

pada investor dengan jaminan tagihan KPR yang

dari suatu sistem yang lebih besar yang disebut

didukung oleh jaminan kebendaan

sebagai equity. Sehingga dalam hal ini trusts

makan

lahir dari equity, trusts merupakan salah satu

yang dibeli melalui KPR. Sehingga jaminan se-

kontribusi terbesar dalam equity. Dalam tradisi

kunder (second mortgage) merupakan penja-

hukum anglo saxon, trustee selain sebagai pe-

minan dimana suatu benda dijaminkan kepada

milik juga merupakan pengurus dalam hukum

dua kreditor, kreditor awal dan kreditor akhir. Se-

dari trusts corpus.

condary Mortgage Facility is a mortgage that’s

Hukum Indonesia (Civil Law) tidak mengenal

a junior to first mortgage on the same property,

istilah trustee. Pranata hukum trusts yang berda-

but the senior to any later mortgage Dalam hal

sarkan pada adanya dual ownership, yaitu legal

ini objek jaminan yang sudah dijaminkan dalam

owner dan beneficial owner tidak dikenal dalam

perjanjian kredit dijaminkan kembali. Sehingga

sistem hukum Civil Law. Dalam sistem ini legal

tanah dan bangunan/rumah yang sudah dija-

dan beneficial owner berada dalam satu tangan,

minkan dalam pembiayaan rumah dijaminkan la-

dengan kata lain pemilik adalah mereka yang

gi untuk mendapatkan dana pembiayaan peru-

mempunyai hak milik terhadap sesuatu benda.

mahan tersebut.

Sebaliknya dalam sistem hukum Common Law,

Jaminan mortgage tersebut dikumpulkan oleh

trusts merupakan pranata hukum yang di dasar-

bank dan diserahkan pada suatu lembaga trusts

kan pada equity atau kepatutan. Konsep trusts

untuk penerbitan sekuritas untuk dijual kepada

ini banyak digunakan dalam bisnis. Dalam Com-

investor. Sedangkan originator

yang dina-

mortgage yang dibebankan atas tanah


sebagai bank 186


pemberi kredit akan melakukan fungsinya seba-

kuponnya tidak tetap dan jadwal pembayarannya

gai pemberi kredit dengan memantau kelang-

pun tidak jelas.

sungan pembayaran kredit dan apabila terjadi kemacetan, sebagai originator, bank akan mena-

Pengaruh Sistem Hukum Common Law Ter-

langi pembayaran kewajiban debitor.

hadap Hukum Investasi dan Pembiayaan Berlakunya pranata hukum yang berasal

c. Sekuritisasi Aset dalam bentuk Efek Beragun

dari sistem hukum Common Law di Indonesia yang

Aset (EBA)

menganut sistem hukum Civil Law menunjukkan

Sekuritisasi sebagai konsep yang lahir dan per-

adanya situasi percampuran sistem hukum (mixed

tama berkembang di Amerika Serikat, diartikan

jurisdiction), dimana di Indonesia berlaku kaidah

sebagai transformasi aset yang tidak liquid (ta-

hukum

gihan-tagihan yang semula sulit diperjualbelikan)

tamakan sistem hukum Civil Law. Hal ini menun-

menjadi liquid (mudah diperjualbelikan) dengan

jukkan

cara pembelian Aset Keuangan dari kreditor asal

Indonesia.

dan penerbitan EBA berupa : a) Surat Utang (mi-

sistem Common Law walaupun mengu-

tren perkembangan

hukum positif di

Kecenderungan eksistensi

sistem hukum

salnya obligasi) yang dijamin pembayarannya

Common Law dalam sistem hukum Indonesia me-

dengan portofolio tagihan-tagihan terhadap de-

rupakan konsekuensi dari peran Amerika sebagai

bitor yang di dalamnya melekat jaminan Hak

adidaya ekonomi. Sejumlah pencangkokan dan

Tanggungan; dan b) Sertifikat partisipasi yang

pengenalan hukum Amerika telah berjalan secara

dijual kepada/ dimiliki investor sebagai bukti

sistematis, disamping kenyataan bahwa para elit le-

kepemilikan secara proporsional atas portofolio

gal expert dan ahli ekonomi Indonesia pada umum-

tagihan-tagihan

nya merupakan alumni Universitas

portofolio adalah

kumpulan

tagihan-tagihan terpilih dari bank pemberi kredit

Inggris dan Australia. (Ade Manan, 2004)

(origionator) terhadap debitor/pembeli rumah. Suatu sekuritisasi

di Amerika,

Kebijakan Amerika dalam pembangunan

akan menghasilkan Asset

hukum di Negara-negara berkembang, sebagaimana

Backed Securities atau disebut Efek Beragun

diulas oleh Thomas Franck dalam tulisan “ Dapat-

Aset (EBA), karena

setiap pemenuhan kewa-

kah Hukum Amerika dan Insitusi Hukumnya Mem-

jiban yang ada dalam sekuritas atau efek ter-

bantu Negara Berkembang” yang merujuk pada

sebut dijamin dengan aset. Oleh karenanya pro-

Foreign Assistance Act 1966, bahwa kongres me-

duk dari sekuritisasi aset dinamakan Asset

nyetujui

Backed Securities

(AID) :

(ABS) atau Efek Beragun

Aset. EBA terdiri dari dua bentuk, yakni : 1) Fixed income securities yang menerbitkan/ memberikan kupon dalam jumlah tetap dan disebutkan pula jadwal pembayaran yang jelas; dan

Lembaga Pembangunan Internasional

To emphasize the assurance of Maximum Participaton in the task of economic development on the part of the people of the developing countries through the encourage went of democratic private and local governmental institution.

2) Floating income securities yang pembayaran 187



Sebagai implikasinya telah dikirim peneliti, khususnya

para pakar hukum ke Negara-negara

berkembang di Asia dan Afrika.

satuan berbeda dengan konsep hak kebendaan yang duplikasi dan dapat dibagi-bagi, konsep pelengkap (suplementary nation). Konsep yang

Pengaruh sistem hukum Common Law ke

dikembangkan di Jerman ini menyatakan bahwa

dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sis-

registrasi publik atas hak kebendaan termasuk

tem hukum Civil Law ditandai dengan masuknya

juga

pranata ekonomi dan pranata hukum asing sebagai

perpajakan. Ini disebut dengan

akibat pergaulan perdagangan

dunia. Sehingga

Clausus, dan perkembangan beberapa instru-

mengakibatkan benturan tradisi hukum Indonesia

men hukum yang mempunyai tujuan yang sa-

dengan tradisi hukum Anglo Saxon.

ma dengan konsep.

Pengaruh

sistem hukum

kodifikasi

hak

tersebut

dari

segi

numerus

Common Law

Penghalang pertama yang merupakan peng-

dengan sistem hukum Civil Law yang dianut

halang utama terhadap adopsi konsep trusts

Indonesia dalam bidang hukum investasi dan pem-

ke dalam Civil Law adalah adalah konsep kepe-

biayaan juga masih menimbulkan benturan, karena

milikan yang mandiri tidak dapat dibagi. Yang

bidang hukum dimaksud tidak dikenal dalam sistem

merupakan konsep kepemilikan

hukum Civil Law, yaitu :

pertama kali diperkenalkan oleh Code Justian,

a. Persoalan Hukum Penggunaan Lembaga

kemudian diperkenalkan kembali oleh Code

seperti yang

Napoleon Pasal 544. Kemudian terdapat per-

Trusts Lembaga trusts

merupakan

lembaga yang

kembangan terhadap

struktur sosial. Per-

dipercayakan oleh seseorang atas harta keka-

kembangan tersebut termasuk juga perubahan

yaannya demi kepentingan benificiery.

formulasi

Lem-

kepemilikan

yang

otonom

dan

baga ini dalam tradisi hukum Common Law

eksklusif menjadikan konsep kepemilikan yang

adalah legal relationship created under the laws

lebih luas yang lebih dapat beradaptasi dan lu-

of equity whereby property (the corpus) is held

wes. Akibat dari proses liberalisasi bahwa hak

by one party (the trustee) for the benefit of other

untuk hidup, hak untuk bekerja, atau hak atas

(cestui que trust or beneficiaries. Dari rumusan

pendidikan yang dipandang sebagai hak milik

tersebut memperlihatkan bahwa trusts adalah

komersial, kultural atau hak koletif pekerja di

produk dari equity yang berada di luar court of

industri-industri.

Common Law.

Syarat kedua adalah prinsip terbuka untuk u-

Terdapat beberapa karakteristik Civil Law mo-

mum yang mensyaratkan numerus clausus atau

dern yang yang menjadi penghalang terhadap

perhitungan pajak atas hak kepemilikan. Menu-

resepsi/ adopsi konsep trusts yang merupakan

rut doktrin ini : a) semua transaksi yang me-

bagian elemen dari pranata hukum, dimana

nimbulkan iura in rem

konsep

trusts merupakan bagian esensi dari

resmi; b) bentuk-bentuk transaksi in rem di

pranata hukum investasi dan pembiayaan yang

perinci dalam kodifikasi; c) transaksi yang tidak

meliputi, konsep kepemilikan dalam satu ke-

disebut dalam kodifikasi tidak dapat dilakukan;


mesti dicatat dengan

188


d) jumlah transaksi ius in rem tidak dapat di-

diberikan oleh masing-masing Debitor

ubah-ubah.

harus melalui proses balik nama secara

Dasar dari konsep publisitas kepemilikan adalah

bertahap, yaitu balik nama ke Secon-

pemisahan antara

dan aura in

dary Mortgage Company (Tahap I), ba-

personam, yakni pemisahan antara hukum ke-

ru kemudian dibalik nama atas nama

bendaan dengan hukum tentang obligasi. Se-

Wali Amanat yang mewakili para in-

hingga otonomi para pihak

vestor/pemegang

aura in rem

diperkenankan

EBA

II).

dalam bidang ini dengan konsep trusts, karena

Mengingat transaksi sekuritisasi hanya

sebenarnya setiap transaksi tentang trusts akan

menguntungkan bilamana

melibatkan kepemilikan

yang akan

debitor-debitor dan tagihan-tagihan da-

memperluas konsep kepemilikan kepada klaim

lam jumlah besar agar dapat menutup

dan future interst dan beneficiaries, tetapi

biaya-biaya

yang cukup tinggi untuk

transaksi seperti ini dalam konsep Civil Law

melakukan

sekuritisasi, maka porto-

pada prinsipnya dianggap tidak mempunyai

folio tagihan KPR yang terdiri dari ra-

akibat in rem.

tusan atau bahkan ribuan tagihan akan

in rem

b. Persoalan Hukum pembiyaan

sekunder

mencakup

menjadi kendala besar dalam efisiensi

perumahan (secondary mortgage facilitiy/

waktu dan biaya dalam proses

SMF)

nama yang sekarang dilakukan secara

Sebagai

suatu

manual (satu persatu dan tidak secara

akibat

kontinyu/global). Untuk itu harus di-

perbeda-an sistem hukum yang terkait dengan

mungkinkan Tahap I dan Tahap II di-

jaminan kredit berupa tanah

lakukan secara serentak dan kolektif

ketentuan

bentuk

yang

hambatan

hukum

baru,

balik

SMF

menghadapi

sebagai

dan rumitnya

pertanahan

khususnya

(balik nama) dapat langsung terjadi dari

masalah Hak Tanggungan yang ternyata tidak

bank pemberi KPR (originator) kepada

cukup adaptif terhadap pelaksanaan SMF ini

Wali Amanat.

merupakan ken-dala utama. Atas dasar hal tersebut, maka

b. Tidak ditentukannya pendaftaran Hak

per-masalahan hukum yang

Tanggungan atas nama Wali Amanat

menjadi kendala tran-saksi sekuritisasi SMF

dalam Undang Undang Hak Tang-

saat ini adalah sebagai berikut :

gungan. Dalam Hipotik yang didasarkan

1. Hak Tanggungan, terdapat 2 permasalahan,

pada

Ordonansi

op de Vergadering

van Hounders van Schuldbrieeven aan

yaitu:

Toonder (Ordonansi a. Syarat balik nama jaminan Hak Tanggungan. Jaminan Hak Tanggungan yang semula terdaftar atas nama bank pemberi kredit KPR (originator) yang 189

(Tahap

Rapat Para Pe-

megang Surat Utang Atas Tunjuk), Stb 1937 – 545 tanggal 25 September 1937, berlaku sejak 4 November 1937 yang masih berlaku hingga saat ini, Hipotik



dapat didaftarkan atas nama Wali Ama-

takan bahwa hukum merupakan sarana pembaha-

nat. Sementara dalam Undang Undang

ruan dan pembangunan masyarakat.

Hak Tanggungan tidak ada pengaturan seperti Ordonansi

itu.

Padahal

pranata hukum asing yang mempunyai sistem hu-

tidak

dapat

kum yang berbeda merujuk pada perpindahan nor-

dan di-hentikan

dalam

ma-norma hukum atau ketentuan hukum tertentu

perkembangan peratu-ran perundang-

dari suatu Negara tertentu ke Negara lain selama

undangan.

suatu proses pembuatan hukum (undang-undang).

diabaikan

tersebut

ketentuan

Adopsi hukum sebagai akibat masuknya

c. Permasalahan yang berkaitan dengan

Oleh karenanya adopsi hukum menunjuk pada pro-

perpindahan hak milik yang terjadi.

ses pembuatan

Dikaitkan dengan Pasal 613 KUH

dimana legislatif mempunyai 2 (dua) opsi pilihan,

Perdata, penyerahan hak-hak atas piu-

yaitu meminjam atau mengambil alih hukum atau

tang tersebut harus melalui proses pem-

undang-undang yang telah ada dan berlaku pada

beritahuan kepada debitor KPR atau se-

Negara lain, atau karena tiap-tiap Negara memiliki

cara tertulis disetujui dan diakuinya.

tradisi, budaya, sejarah, dan identitas yang berbeda

Hal ini akan relatif sulit dalam pelaksa-

antara satu dengan yang lainnya, maka tiap-tiap

naanya mengingat portofolio yang akan

Negara melakukan sendiri proses pencarian nor-

dijual adalah milik ribuan debitor.

ma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dianggap cocok dan sesuai

peraturan perundang-undangan,

dengan identitas bangsa

dan

negara tersebut yang sejalan dengan tradisi, budaya,

Pembaharuan Hukum Dengan masuknya sistem hukum Common Law dalam pranata ekonomi Indonesia, hukum me-

dan sejarahnya. Masuknya

pranata hukum

yang berasal

merlukan penyesuaian karena hukum harus mem-

dari tradisi hukum Anglo Saxon dengan sistem

berikan legalitas terhadap segala perubahan yang

hukumnya Common Law ke seluruh dunia mem-

terjadi, agar lalu lintas pergaulan manusia akibat

berikan alasan dilakukannya adopsi pranata hukum

masuknya pranata hukum asing tersebut tidak ter-

asing karena : 1) Transplantasi hukum dilakukan

ganggu dan saling bertabrakan. Untuk itu reformasi

dengan mudah, cepat, dan merupakan sumber hu-

di bidang hukum sebagai akibat masuknya pranata

kum baru yang potensial; 2) Transplantasi hukum

hukum asing di Indonesia merupakan hal yang sa-

seringkali mengikuti suatu masa pejajahan (kolo-

ngat penting dan mendesak untuk dilakukan. Peru-

nialisme); dan 3) Transplantasi hukum tidak lepas

bahan hukum tersebut mencakup pembaharuan da-

dari peran serta kalangan ahli hukum, yang cende-

lam cara berpikir, tingkah laku, pola hidup yang se-

rung mencontoh hukum-hukum yang bagi mereka

suai dengan tuntutan perkembangan. Perbedaan

diangap baik dan bagus.

sistem hukum ini harus dapat diatasi dengan cara sebagaimana konsep dan

tem adalah refleksi atau cermin dari budaya ma-

Mochtar Kusumaatmaja, yang menya-

syarakat, bahwa hukum tidaklah otonom, bahwa hu-

pembaharuan hukum pendapat

Pada prinsipnya, hukum sebagai suatu sis-


190


kum ada dan dipengaruhi oleh budaya yang hidup

rumahan dan sekuritisasi aset dapat diterapkan

dalam masyarakat, bahwa substansi hukum yang

dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sis-

dibuat tidak berdasarkan norma-norma atau kai-

tem hukum Civil Law, maka harus diadakan pem-

dah-kaidah yang cocok yang sesuai dengan nilai-ni-

baharuan hukum melalui sarana pembangunan yang

lai budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat

memenuhi syarat-syarat kerangka pemba-ngunan

tidaklah dapat hidup dan bertahan dalam masya-

hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja,

rakat tersebut. Dengan dasar ini seolah-olah pranata

meliputi :

hukum asing sulit untuk diadopsi.

1) Hukum tidak merupakan aturan-aturan yang

Namun demikian

yang

sesungguhnya, adopsi

bersifat ad hoc, akan tetapi merupakan aturan-

ter-hadap pranata hukum asing dapat dilakukan

aturan umum dan tetap. Dalam hal ini aturan

dengan bergantung pada kuat lemahnya hubungan

dalam mekanisme hukum harus

antara hukum atau undang-undang yang hendak

peraturan yang sifatnya tetap bukan bersifat

diadopsi

insidentil sesaat.

dengan keadaan politik, sosial, budaya

dari masya-rakat suatu negara dimana hukum atau

2) Hukum tadi harus diketahui

merupakan

dan jelas bagi

undang-un-dang tersebut hendak diadopsi. Dalam

warga masyarakat yang kepentingan-kepen-

hal de-mikian, maka pelaksanaan dari hukum yang

tingannya diatur oleh hukum. Hukum menge-

diadopsi dari suatu sistem hukum ke sistem hukum

nai mekanisme investasi dan pembiayaan

lain pasti berbeda dengan hukum negara asalnya.

tersebut

Mengenai masuknya pranata hukum asing di bidang investasi dan pembiayaan seperti pasar modal, lembaga trusts, pembiayaan sekunder perumahan dan sekuritisasi aset memerlukan adanya

harus

disosialisasikan

pemberla-

kuannya sehingga dapat efektif dalam pelaksanaannya. 3) Dihindari penterapan

peraturan-peraturan

yang bersifat retroaktif (berlaku surut);

pembaruan hukum yang memungkinkan dilakukan

4) Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum;

adopsi dan penerapannya yang sesuai dengan sistem

5) Tidak ada peraturan-peraturan yang saling

hukum kita yang menganut sistem Civil Law.

bertentangan, baik mengenai satu bidang kehi-

Sehingga Indonesia tidak lagi mengalami benturan

dupan tertentu, maupun untuk pelbagai bidang

dengan tradisi hukum Anglo Saxon atau Common

kehidupan (konsisten);

Law.

Apalagi kebijakan dalam bidang EKUIN

umumnya

mengambil ketentuan dari sistem hu-

kum Common Law yang kadang kala tidak cocok

6) Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut;

diterapkan di negara kita yang menganut Civil Law,

7) Perlu dihindari terlalu banyak dan seringnya

terutama yang berkaitan dengan prosedur yang

frekwensi perubahan-perubahan pada hukum,

dibentuk dari sejarah, budaya masing-masing ne-

oleh karena warga-warga masyarakat dapat

gara yang berbeda.

kehilangan ukuran dan pedoman bagi kegiatan-

Oleh karenanya agar konsep pranata hu-

kegiatannya;

kum pasar modal, trusts, pembiayaan sekunder pe191



8) Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut; 9) Hukum mempunyai landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis;

tem hukum Anglo Saxon dapat dilakukan. Namun demikian pembentukan hukum

tersebut dengan

menggunakan sarana peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan kon-

10) Perlu diusahakan agar hukum tersebut diberi bentuk tertulis.

sep pemikiran sistem hukum Indonesia. Pembaharuan dan pembinaan hukum melalui pembentukan perundang-undangan baru sangatlah memegang pe-

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, ukuran dapat dilakukan pengembangan/pembaharuan bidang hukum adalah : 1) Ukuran keperluan yang

ranan yang terpenting. Namun demikian tidaklah mengecilkan pembentukan hukum melalui sarana putusan pengadilan. Atas dasar teori

mendesak.; 2) Feasibility, bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditangguhkan; 3) Perubahan yang pokok, dimana perubahan diperlukan karena pertimbangan politik, ekonomi dan sosial; 4) Penggunaan model asing, walaupun adakalanya menguntungkan juga harus memperhatikan hambatan terhadap penggunaan model asing tersebut. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002) Untuk itu sesuai dengan teori Mochtar Kusumaatmadja, perubahan pembangunan hukum berkaitan dengan adopsi pranata hukum trusts, lembaga pembiayaan sekunder perumahan, sekuritisasi dan Pasar Modal harus dilakukan dengan pembangunan secara menyeluruh melalui pembentukan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Menurut Mochtar

Mochtar Kusumaatmdja

tersebut, maka pembaharuan terhadap hukum investasi dan pembiayaan nata hukum asing

yang berasal dari pra-

dengan sistem hukumnya

Common Law, dalam penerapan tetaplah dimungkinkan dan dapat dilakukan, karena lembaga ini masuk dalam bidang hukum netral yang memungkinkan diadakan pembaharuan hukum sebagaimana konsep

pembangunan

hukum

dari

Mochtar

Kusumaatmadja yang menyatakan, bahwa hukum dapat dipilah antar bidang hukum netral dan bidang hukum tidak netral. Sehingga untuk pembaharuan hukum harus ditentukan bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang hukum mana yang sebaiknya dibiarkan dulu. Bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat (bidang hukum tidak ne-tral)

Kusumaatmadja, “Di Indonesia, undang- undang

sementara harus dibiarkan, seperti bidang-bidang

merupakan cara pengaturan hukum yang utama”.

hukum kekeluargaan, perkawinan, perce-raian serta

Sejalan dengan teori Mochtar Kususmaatmadja tersebut, dengan sarana hukum melalui legalisasi Pemerintah dengan cara pembentukan peraturan perundang-undangan, adopsi terhadap lembaga hukum investasi dan pembiayaan seperti pasar modal, trusts, pembiayaan sekunder perumahan dan seku-

waris. Sebaliknya bidang-bidang lain, seperti hukum perjanjian, perseroan, dan hukum perniagaan pada umumnya merupakan bidang hu-kum yang tepat untuk usaha pembaharuan (bidang hukum netral). terhadap bidang hukum netral dapat digunakan hukum negara lain. Sedangkan bidang hukum tidak

ritisasi aset yang merupakan lembaga dalam sisLex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

192


netral harus selalu memperhatikan

asas hukum

dalam sistem hukum Indonesia.

hukum, yang memungkinkan

lembaga

eko-

nomi yang berasal dari sistem hukum Common

Pranata hukum investasi dan pembiayaan

Law tersebut diberlakukan di Indonesia yang

merupakan bidang hukum perikatan dan harta

tentunya disesuaikan dengan budaya, tradisi dan

kekayaan

hukum yang berlaku di Indonesia.

yang

menganut

asas

kebebasan

berkontrak dan sistem terbuka serta merupakan

5. Lembaga-lembaga hukum investasi dan pem-

hukum peleng-kap yang memungkinkan untuk

biayaan yang berasal dari sistem hukum Com-

dilakukan peru-bahan.

mon Law

dimungkinkan untuk dilakukan

adopsi dengan diikuti perubahan dan pembaharuan karena lembaga investasi dan pem-

Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh

biayaan tersebut merupakan bidang hukum

kesimpulan yang merupakan sebagai berikut:

netral yang masuk dalam hukum perikatan dan

1. Globalisasi sebagai fenomena pembaharuan

hukum kekayaan yang bersifat terbuka.

membawa pengaruh cukup besar terhadap bidang ekonomi yang harus diikuti dengan perubahan dan pembaharuan hukum karena hukum harus selalu memberikan kepastian. 2. Globalisasi telah mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga ekonomi yang hanya ada pada sistem

Common Law

ke

Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law yang pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. 3. Lembaga trusts, pembiayaan sekunder perumahan, sekuritisasi aset dengan EBA dan Pasar Modal merupakan pranata ekonomi yang berasal dari Negara dengan sistem hukum yang semula tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law, dimana pada kenyataan keberadaan lembaga-lembaga

ekonomi

tersebut

tidak

mungkin dihindari keberadaannya. 4. Agar tidak terjadi benturan dalam pelaksa-

Daftar Pustaka Abdul Manan, “Aspek-Aspek Pengubah Hukum”, Ed. 1. Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2005. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, “Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi”, Ed. 1. Kencana, Jakarta, 2004. AR. Fullarton. The Common Law and Taxation of Trusts in Australia in The Twenty-First Century. BPHN. Seminar Pembangunan Nasional VIII Buku 1, BPHN, Jakarta, 2003. Gunawan Widjaya”, “Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal”, Ed. 1. Cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Lawrence M. Friedman, “American Law : as an Introduction”, Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 1 Tahun 2002. Lawrence M. Friedmann, “American Law”, Norton Company, New York, 1984. Lawrence M. Friedmann Wolfgang, “Legal Theory”, Steven & Son, London, 1953.

naannya, maka perlu dilakukan pembaharuan 193



Mochtar Kusumaatmadja, ”Hukum Masyarakat dan perkembangan Hukum Nasional”, Binacipta, Bandung, 1976.

Munir Fuady, ”Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik”, Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”, Alumni, Jakarta, 2002.

Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Alumni, Bandung, 1986. Titik Triwulan Tutik, “Pengantar Ilmu Hukum”, Cet. Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.


194

PENGARUH SISTEM HUKUM COMMON LAW TERHADAP HUKUM INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Recommend Documents