Sejalan dengan sifat peran serta masyarakat di atas, pada intinya terdapat 6 (enam) manfaat lain terhadap adanya peran serta masyarakat tersebut, anta

BUKU RENCANA

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG 8.1 PERAN SERTA MASYARAKAT Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat,

y l

pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut

dengan

peranserta

masyarakat.

Peranserta

n

masyarakat

merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh

O t

lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya

pemanfaatan

ruang

berwawasan

lingkungan,

terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan

f a r

budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan

D

Ruang, dimana didalamnya diatur mengenai : 

Pelaksanaan

hak

dan

kewajiban

masyarakat

dalam

proses

penataan ruang ; 

Bentuk peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang ;



Tata cara peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang, dan ;



Pembinaan peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang.

Sedangkan

pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang adalah keterlibatan dan mengambil peran secara aktif dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 1

Sejalan dengan sifat peran serta masyarakat di atas, pada intinya terdapat 6 (enam) manfaat lain terhadap adanya peran serta masyarakat tersebut, antara lain adalah: (1) Sebagai proses pembuatan suatu kebijakan, karena masyarakat sebagai kelompok yang berpotensi menanggung konsekuensi dari suatu kebijakan memiliki hak untuk konsultasi (rights to consult). (2) Sebagai suatu strategi, dimana melalui peran serta masyarakat suatu kebijakan pemerintah akan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga keputusan tersebut memiliki kredibilitas (credible). (3) Peran serta masyarakat juga ditujukan sebagai alat komunikasi bagi

y l

pemerintah yang dirancang untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan

masukan

dan

informasi

dalam

pengambilan

n

keputusan, sehingga melahirkan keputusan yang responsif. (4) Peran serta masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau konflik,

O t

dimana perlu didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi

f a r

tersebut adalah dengan bertukar pikiran maupun pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan. (5) Pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan

D

termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasukpula pelaksanaan tata ruang kawasan. (6) Pemberi informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam menyusun

strategi

dan

struktur

pemanfaatan

ruang

wilayah

kabupaten.

Dari uraian mengenai bentuk dan sifat peran serta masyarakat di atas, akan memberikan gambaran lebih jelas bagaimana kebijakan peran serta masyarakat di dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 2

8.1.1 Tata Cara Dan Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat dalam penataan ruang ini merupakan bagian yang sangat penting, bahkan pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai peran serta masyarakat tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat

dalam

Penataan

Ruang

(PP

Peran

Serta

Masyarakat). Definisi peran serta masyarakat menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 (PP Peran Serta Masyarakat) tersebut adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan

y l

sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

n

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 (PP Peran Serta Masyarakat) diatur mengenai hak masyarakat terhadap kegiatan

O t

penataan ruang, yaitu :

(1) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

f a r

(2) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan. (3) Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari proses penataan ruang.

D

(4) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pemanfaatan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang yang wajib untuk dipatuhi, adalah sebagai berikut : (1) Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; (2) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sedangkan bentuk peran serta masyarakat yang terdapat dalam penataan ruang wilayah kabupaten adalah : (1) Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten yang ditetapkan.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 3

(2) Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah kabupaten. (3) Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan wilayah kabupaten. (4) Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten. (5) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan. (6) Bantuan tenaga ahli.

y l

Bentuk peran serta masyarakat di atas berlaku sama terhadap peran serta masyarakat di daerah kabupaten. Namun, perlu digarisbawahi

n

bahwa bentuk-bentuk peran serta yang ditawarkan di dalam PP tersebut tidak menyangkut sama sekali peran serta masyarakat dalam

O t

pembuatan keputusan, sehingga sifatnya masih bersifat konsultatif. Sedangkan kewajiban pemerintah sehubungan dengan peran serta masyarakat ini bahwa pemerintah menyelenggarakan pembinaan untuk

f a r

menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang melalui : (1) Memberikan

D

dan

menyelenggarakan

penyuluhan,

bimbingan,

dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan; (2) Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka; (3) Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat; (4) Menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat; (5) Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; (6) Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 4

berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam mentaati rencana tata ruang; (7) Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang. Meskipun dalam pembagian peran sebagaimana diuraikan di atas, ternyata belum menempatkan masyarakat secara setara atau memiliki posisi tawar yang sama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, selain

masyarakat

mengetahui

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten dari Lembaran Daerah Kabupaten, pemerintah Kabupaten

y l

berkewajiban mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang yang telah ditetapkan tersebut melalui penempelan/pemasangan peta

n

rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum yang mudah diakses masyarakat dan kantor-kantor yang secara fungsional

O t

menangani rencana tata ruang tersebut.

Sedangkan tata cara peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang

atau

kawasan

dilaksanakan

f a r

dengan

pemberian

saran,

pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberadaan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi, dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang, baik secara lisan maupun tertulis dan ditujukan kepada bupati. Kesemuanya itu dilakukan sesuai dengan

D

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabel 8.1 Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi Penataan (termasuk kawasan Kabupaten Ruang strategis) Perencanaan 1. Saran 1. Saran 2. Pertimbangan 2. Pertimbangan 3. Tanggapan 3. Tanggapan 4. Keberatan 4. Keberatan 5. Masukan 5. Masukan (semua dilakukan secara (semua dilakukan lisan atau tertulis kepada secara lisan atau Gubernur) tertulis kepada Bupati) Pemanfaatan Dilakukan sesuai dengan Dilakukan sesuai ketentuan peraturan dengan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 5

Wilayah Penataan Ruang

Provinsi (termasuk kawasan strategis) perundang-undangan yang berlaku (pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Gubernur)

Kabupaten ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (pelaksanaan dikordinasikan oleh Bupati)

Secara keseluruhan prinsip-prinsip pokok dan bentuk-bentuk peran serta

y l

masyarakat di dalam setiap proses penataan ruang wilayah diatur didalam Peraturan Pemerintah tentang hak warga negara dalam pemanfaatan ruang yang menjadi dasar dalam perumusan-perumusan

n

peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

O t

8.1.2 Prosedur Peran Serta Masyarakat

f a r

Prosedur kemitraan yang dianut dalam pengembangan Kabupaten Sijunjung ini adalah memposisikan pemerintah kabupaten, menjadi fasilitator dan administrator pembangunan. Dengan demikian orientasi pembangunan dari top down berubah ke bottom up dan partisipatif dan juga

D

sekaligus

menciptakan

kepemerintahan

yang

baik

(good

governance) dan demokratis. Berbagai program yang dapat dilakukan secara kemitraan antara para stakeholder pembangunan, kemitraan dalam pembangunan sangat penting untuk dilakukan mengingat dua hal :

(1) Kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan; (2) Kemitraan merupakan cara yang tepat untuk mengefisienkan belanja pemerintah (government expenditure) di sektor pembangunan; (3) Selain kepentingan praktis, kemitraan swasta juga didukung oleh instrumen hukum yang mendukung terselenggaranya kerjasama pelaku pembangunan;

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 6

Pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam kemitraan tersebut sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan daerah. Beberapa pertimbangan yang mendasari kerjasama ini, yaitu: 1. Pihak Pemerintah Kabupaten Sijunjung: 2. Di era otonomi daerah ini beban Pemerintah Kabupaten Sijunjung semakin tinggi khususnya dalam proses pemanfaatan sumberdaya keuangan, administrasi dan manajemen; a. Terbatasnya anggaran pembangunan untuk daerah; b. Terbatasnya tenaga profesional untuk mengembangkan dan

mengelola potensi daerah.

y l

3. Pihak Swasta: a. Sektor

swasta dapat

memenuhi kebutuhan yang belum

n

tertangani oleh Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih peran Pemerintah Daerah;

O t

b. Pelayanan swasta itu amat bervariasi, swasta juga dianggap

luwes;

c. Dengan masuknya swasta, maka persaingan akan lebih tumbuh;

f a r

d. Efisiensi diperkirakan lebih baik.

Ada beberapa skema kerjasama yang dapat terbentuk melalui mekanisme

kemitraan

pemerintah

dan

swasta/lembaga

ekonomi

masyarakat. Bentuk kerjasama yang sering dilakukan dan dibenarkan

D

secara hukum adalah:

1. Kontrak Pelayanan (service contract); 2. Kontrak Manajemen (management contract); 3. Kontrak Sewa (lease contract); 4. Konsesi (concession); 5. BOT (Built Operation Transfer). 8.2 KELEMBAGAAN Penataan Ruang memberikan dampak kepada seluruh penduduk, paling tidak penduduk pada suatu wilayah perencanaan, sehingga penduduk atau masyarakat menjadi faktor kunci bagi kegiatan penataan ruang, dan sasaran dari manfaat yang akan dicapai. Selama ini upaya pengelolaan Penataan Ruang cenderung hanya dari atas (top down),

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 7

bukan dari bawah, dengan melibatkan masyarakat, hal ini merupakan fakta, karena ketersediaan dana berada pada sistem anggaran pemerintah,

begitu

pula

halnya

dengan

mekanisme

penyelenggaraannya. Kelibatan masyarakat masih terbatas pada tahap “pemenuhan persyaratan” atau formalitas saja, dan kalau kemudian akan

muncul

keberagaman

keseragaman karakteristik

produk,

wilayah

itu

karena

maupun

mengabaikan

budaya

masyarakat,

sehingga produk tersebut kurang bisa memberi manfaat yang jelas untuk dapat dipedomani.

Semestinya harus sudah dimulai bahwa

proses penyelenggaraan penataan ruang dipandang sebagai proses

y l

demokratisasi, karenanya penataan ruang harus sudah dianggap dan merupakan

hak

seluruh

warga

masyarakat,

karena

langsung

n

bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pada era otonomi dan desentralisasi, memberikan ruang yang lebih leluasa kepada pemerintah

O t

daerah bersama masyarakat untuk menyelenggarakannya. 8.2.1 Kebijakan Kelembagaan Penataan Ruang

f a r

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

menyebutkan

bahwa

Penataan

Ruang

bertujuan

untuk

terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan

wawasan

D

Nusantara

dan

Ketahanan

Nasional,

terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya , dan terciptanya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Sedangkan secara hirarki penataan ruang terbagi atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Ruang

Wilayah

Kabupaten/Kota.

Dimana

kelembagaan

dalam

penyelenggaraan kewenangan dan pembinaan penataan ruang di Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri yang ditunjuk, di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan untuk penataan ruang kawasan tertentu (kawasan strategi dan diprioritaskan bagi kepentingan nasional) penyusunan rencana tata ruangnya dikoordinasikan oleh Menteri yang ditunjuk, dengan arahan pengelolaannya sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah/Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur,

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 8

dan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Dalam menterpadukan penataan ruang pada semua tingkatan, yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang, dapat dilihat pada tabel 8.2. Tabel 8.2 Koordinatorisasi Penataan Ruang Tingkatan Kelembagaan Penataan  Penyelenggaraan Ruang Nasional  Kewenangan  Pembinaan

Penataan Ruang Provinsi Kawasan Tertentu yang menjadi Bagian dari RTRW Provinsi

 Penyelenggaraan  Kewenangan  Pembinaan

f a r

Penataan  Penyelenggaraan Ruang  Kewenangan Kabupaten/Kota  Pembinaan  Perencanaan Tata Ruang

D

y l

n

Gubernur

O t

 Perencanaan Tata Ruang  Arahan  Pengelolaan

Kawasan Tertentu yang menjadi Bagian  Arahan dari RTRW  Pengelolaan Kab/Kota

Pelaksanaan Menteri

Koordinasi Presiden

Menteri

Gubernur

Menteri

Bupati/Walikota

Gubernur

Bupati/Walikota

Menteri

Sumber : Undang-undang No. 26 Tahun 2008 Untuk memantapkan koordinasi dan pengelolaan kegiatan penataan ruang di semua tingkatan, dikeluarkan Keppres No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 19 Tahun 1996 Tentang

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 9

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota . BKTRN

mengkoordinasikan

penyelenggaraan

Penataan

Ruang

Nasional agar sejalan dengan RTRWN, dengan terbentuknya BKPRD akan membantu Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan Penataan Ruang di wilayah masing-masing.

Dalam

melaksanakan tugasnya BKPRD Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan BKPRD Kab/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan fungsi Penataan Ruang sebagaimana

tersebut

di

atas

dengan

melibatkan/peranserta

y l

masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah dan

n

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara PSM Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah, maupun

O t

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara PSM dalam Penataan Ruang.

f a r

8.2.2 Organisasi Kelembagaan Penataan Ruang Penataan ruang memberikan dampak kepada seluruh penduduk, paling tidak penduduk pada suatu wilayah perencanaan, sehingga penduduk

D

atau masyarakat menjadi faktor kunci bagi kegiatan penataan ruang, dan sasaran dari manfaat yang akan dicapai. Selama ini upaya pengelolaan Penataan Ruang cenderung hanya dari atas (top down), bukan dari bawah, dengan melibatkan masyarakat, hal ini merupakan fakta, karena ketersediaan dana berada pada sistem anggaran pemerintah, begitu pula halnya dengan mekanisme penyeleng-garaannya. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap “pemenuhan persyaratan” atau formalitas saja, dan kalau kemudian akan muncul keseragaman produk, itu karena mengabaikan keberagaman karakteristik wilayah maupun budaya masyarakat, sehingga produk tersebut kurang bisa memberi manfaat yang jelas untuk dapat dipedomani. Semestinya harus sudah dimulai bahwa proses penyelenggaraan penataan ruang dipandang sebagai proses demokratisasi, karenanya

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 10

penataan ruang harus sudah dianggap

dan merupakan hak seluruh

warga masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pada era otonomi dan desentralisasi, memberikan ruang yang lebih leluasa

kepada pemerintah daerah bersama masyarakat

untuk menyelenggarakannya. Untuk memantapkan koordinasi dan pengelolaan kegiatan penataan ruang di semua tingkatan, dikeluarkan Keppres No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Pembentukan Badan

y l

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota . BKTRN

mengkoordinasikan

n

penyeleng-garaan

Penataan

Ruang

Nasional agar sejalan dengan RTRWN, dengan terbentuknya BKPRD

O t

akan membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan Penataan Ruang di wilayah masing-masing.

f a r

Dalam

melaksanakan tugasnya BKPRD Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan BKPRD Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan fungsi Penataan Ruang sebagaimana tersebut di atas dengan melibatkan/peranserta

D

masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat (PSM) Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah, maupun Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara PSM dalam Penataan Ruang. Sebagaimana terkandung dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka setiap daerah kabupaten perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 11

BKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sesuai pasal 3, sedangkan susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten sesuai pasal 4 Kepmendagri No. 50 tahun 2009, sebagai berikut : a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati b. Ketua

: Sekretaris Daerah

c. Sekretaris

: Kepala Bappeda

d. Wakil Sekretaris

: Sekretaris Bappeda

e. Anggota

: Pimpinan SKPD disesuai-kan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah

BKPRD

Kabupaten

sebagaimana

y l

dimaksud

mempunyai tugas, sebagai berikut:

pada

pasal

3,

n

a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penataan

O t

ruang nasional dan propinsi;

b. mengkoordinasikan penyusun-an Rencana Tata Ruang Wilayah

f a r

Kabupaten;

c. mengkoordinasikan penyusun-an Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan kabupaten; d. mengintegrasikan dan mema-duserasikan RTRW Kabupaten.

D

Dengan RTRW Propinsi, RTRWN, RTR Kawasan Tertentu, dan RTRW Provinsi/Kabupaten Perbatasan; e. memaduserasikan

RPJM

dan

tahunan

yang

dilakukan

pemerintah kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan RTR; f.

melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

g. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang kabupaten; h. melakukan rekomendasi penertiban terhadap peman-faatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; i.

mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 12

j.

mengembangkan informasi penataan ruang kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;

k. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang kabupaten; l.

mengkoordinasikan penangan-an dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

m. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau

y l

konflik pemanfaatan ruang kabupaten dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/

n

kota;

n. melaksanakan fasilitasi, super-visi, dan koordinasi dengan dinas/

O t

instansi kabupaten, pemerintah propinsi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;

f a r

o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya;

p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang

D

kabupaten;

q. menjabarkan petunjuk bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; r.

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada bupati.

Untuk memperlancar tugas BKPRD Kabupaten dibantu

oleh

Sekretariat, Tim Teknis/ Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Tim Teknis/ Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat BKPRD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Bidang Bappeda Kabupaten yang membidangi Tata Ruang yang bertugas : a.

menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 13

b.

memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten;

c.

menyiapkan

dan

mengembangkan

informasi

tata

ruang

Kabupaten; d.

menerima

pengaduan

dari

masyarakat

berkaitan

dengan

terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Tim Teknis/ Pokja

Perencanaan Tata Ruang Kabupaten dengan

susunan anggota sebagai berikut : a.

Ketua

: Kabid pada Bappeda yang mengurusi tata ruang

b.

Wakil Ketua

: Kabid pada Dinas PU yang mengusi tata ruang

c.

Sekretaris

: Kasubbid pada Bappeda yang mengurusi Tata

d.

Anggota

y l

n

Ruang

: Disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang terkait

O t

dengan fungsi penyusunan rencana tata ruang. Tim Teknis/Pokja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten mempunyai

f a r

tugas sebagai berikut : a.

memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten;

b.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang

D

menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten; c.

mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi;

d.

mengkoordinasikan

penyusunan

RTRW

Kabupaten

dalam

rangka sinkronisasi RTRW Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan; e.

menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;

f.

melaporkan

kegiatan

menyampaikan

usulan

kepada

BKPRD

pemecahan/

Kabupaten

serta

kebijaksanaan

untuk

dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 14

Sedangkan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari: a.

Ketua

: Kabid pada Dinas PU yang mengurusi tata ruang

b.

Wakil Ketua

:.Kabag.

Hukum

pada

Sekretariat

Daerah

Kabupaten c.

Sekretaris

:.Kepala Sub Bidang pada Dinas PU yang membidangi Tata Ruang

d.

Anggota

: Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi pengawasan, penertiban, dan perizinan pemanfaatan ruang.

y l

Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten

n

mempunyai tugas :

a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka

O t

perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten.

f a r

b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang. c. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang kabupaten

D

d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya. e. Melaporkan

kegiatan

kepada

BKPRD

Kabupaten

serta

menyampaikan usulan pemecahan/ kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2011-2031

VIII - 15