KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN PADA PERTEMUAN TEKNIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Hotel Sahid Jaya Jakarta, 06 November 2012 Bismillahirrahmahirrohim Yang Terhormat Menteri Lingkungan Hidup, Yang Terhormat Jaksa Agung, Yang Mulia Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Perdata Ketua Muda Perdata; Yang Terhormat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Hukum Lingkungan; Yang Terhormat Para Narasumber: Prof. DR. Muladi, S.H., Prof. DR. Tan Kamello S.H., M.S., Mas Achmad Santosa S.H., LLM., Prof. DR. Phillipus M. Hadjon, S.H, H. Atja Sondjaja, S.H., M.H., dan
1
Pertemuan Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ini diadakan sebagai langkah awal para penegak hukum lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Sebagaimana diuraikan oleh panitia penyelenggara bahwa pertemuan teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan dan Pengadilan, dan juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang norma dan ketentuan penegakan Para Peserta Diskusi Panel yang terdiri dari para Hakim, para Jaksa dan hukum Lingkungan hidup, khususnya penegakan hukum pidana, perdata para PPNS Kementerian Lingkungan Hidup yang saya hormati dan dan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun banggakan, 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Assalamu'alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh 2
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Mengawali sambutan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhoNya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul untuk dapat mengikuti “Pertemuan Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”.
generasi masa kini dan generasi masa depan Meningkatnya pembangunan di segala bidang telah meningkatkan perekonomian Indonesia, namun lingkungan hidup perlu tetap dijaga kelestariannya
agar
tetap
mampu
menunjang
pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan. Pesatnya pembangunan di sektor industri tidak jarang menyisakan masalah terhadap lingkungan hidup di Indonesia, karena mengakibatkan peningkatan
jumlah limbah yang
dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu mengandung konsekuensi terhadap 3 pembangunan ekonomi nasional Indonesia harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
Pertambangan, Bengkel Pemeliharaan Kendaraan, dan masih banyak yang lainnya. Contoh limbah industry yang berbahaya tersebut antara lain: −
Industri Petrokimia, menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. Misalnya : parafin, olefin, naftan dan Hidrokarbon aromatis
dan seluruh
Limbah produk industri turunannya, yang mengandung akan menghasilkan bahan limbah berbahaya berbahaya dan beracun berupa: (disingkat Organik, B3)Hidrokarbon berupa zat, energi, terhalogenasi, dan/atau Logam komponen berat (terutama lain yang karena Cr, Ni, sifat,Sb) konsentrasi, dan Hidrokarbon dan/atau aromatis; jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 4 kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Industri yang menghasilkan limbah berbahaya tersebut antara lain adalah: Industri Petrokimia, peleburan dan pengolahan besi dan baja, Tekstil, Pestisida, Farmasi, Pengawetan Kayu, Peleburan Timah Hitam, Tinta, Cat, Batere Sel Kering, Batere Sel Basah, Eksplorasi Dan Produksi Minyak/Gas dan Panas Bumi, Kilang Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Bengkel Pemeliharaan Kendaraan, dan masih banyak
diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri. Pengadaan limbah sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dari sumber di luar negeri harus tetap memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup di dalam negeri, sehingga importasinya perlu dilakukan secara terkendali dan terbatas, dan oleh karena itu tentang hal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Danbaja Beracun dan Peraturan − Industri peleburan/pengolahan besi dan menghasilkan limbah Menteri berbahaya Perdagangan berupa: Logam Republik berat Indonesia (terutama As, Nomor Cr, Pb, Ni,: Cd, 41/M Th, DAG/PER/10/2008 dan Zn), Organik Tentang (fenolic, naftalen), KetentuanSianida, Impordan Limbah Limbah Non minyak; Bahan Berbahaya Beracun (Non B3). limbah berbahaya berupa: Logam − IndustriDan tekstil menghasilkan berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, 5Cu, Zn), Hirdrokarbon terhalogenasi (dari proses dressing dan finishing), Pigmen, zat warna dan pelarut organic dan Tensioactive (surfactant). Satu sisi limbah industri membahayakan lingkungan hidup, disisi lain, ada Industri tertentu di dalam negeri masih menggunakan limbah sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksinya, bahkan pengadaan limbah industri tertentu tidak dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu
dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini sebagai instrumen hukum terpenting untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, di dalamnya mengatur 3 bidang, yaitu hukum administratif, hukum keperdataan dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan dengan demikian meliputi 3 hal, yaitu administratif, keperdataan
dan pidana.
PPNS
dari kementrian
Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam tindak pidana lingkungan hidup yang didominasi perkara impor limbah kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya terkontaminasi yang masuk di pelabuhan-pelabuhan, tentu selanjutnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan6 konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, telah diundangkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Ketua Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI dan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada tanggal 18 Juni 2009 tentang Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan. Meskipun telah dilakukan koordinasi diantara instansi dan aparat penegak hukum, namun dalam penegakan masih menghadapi akan dilimpahkan ke Penuntut Umum danhukum akhirnya dilimpahkan ke kendala utama yaitu klasik mengenai Pemahaman/penafsiran Pengadilan. Persoalan dalam perbedaan penegakan hukum terutama adanya tentang dalam Undang-undang Tahun disamping 2009 tentang persepsi norma atau penafsiran aturan hukumNomor yang 32 berbeda, itu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sertaMenghadapi peraturan juga masalah kordinasi diantara lembaga penegak hukum. masalah itu, maka telah ditempuh7 langkah-langkah kordinasi antara lembaga-lembaga terkait, yaitu: 1. Dalam penegakan hukum pidana telah ada kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI
Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor
B/20/VII/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. 2. Dalam penegakan hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)
Nomor 32 Tahun 2009 dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektor terkait seperti kehutanan, pertambangan, perindustrian dan perkebunan. Perbedaan pemahaman dalam penegakan hukum perdata antara lain mengenai: 1. Penerapan hak gugat (legal standing) Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pelaksananya. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap efektifitas lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan atau penegakan hukum lingkungan. tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatanyang Perbedaan pemahaman dalam penegakan hukum pidana antara lain mengenai:
8
1. Penerapan asas Ultimum Remedium dan Premum Remedium; 2. Pembuktian terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 3. Impor dan identifikasi limbah Berbahaya dan Beracun (B3); 4. Kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta 5. Keterkaitan antara tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan tindak pidana yang diatur dalam
2. Pihak yang memiliki hak gugat; 3. Mekanisme pelaksanaan putusan sela yang melibatkan berbagai instansi terkait dan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang baru; 4. Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam sengketa TUN Bidang Lingkungan Hidup. menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Dalam rangka mengatasi kendala tersebut maka pada hari ini yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup; diselenggarakan Diskusi Panel yang diikuti oleh para Hakim Tinggi dan 2. Penerapan hak gugat perwakilan (class action) dan Organisasi Hakim Pengadilan Negeri dari Peradilan Umum dan TUN, para Jaksa dan Lingkungan Hidup; 3. Alat bukti;
9
4. Kriteria ahli; dan 5. Cara penghitungan ganti kerugian lingkungan hidup. Perbedaan pemahaman dalam Penegakan Hukum Tata Usaha Negara antara lain mengenai: 1. Obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup; 2. Pihak yang memiliki hak gugat;
Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ketua Mahkamah Agung RI
Dr. H. M. Hatta Ali, SH. MH. para PPNS Kementrian Lingkungan Hidup dengan pembicara dan narasumber dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementrian Lingkungan hidup serta dari Akademisi,
Akhirnya saya ucapkan selamat 10 mengikuti acara Pertemuan Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dan saya berharap para peserta mencurahkan seluruh perhatiannya dalam diskusi-diskusi panel sehingga dapat menyatukan pemahaman dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Demikian dan terima kasih Wabillahitaufiq wal hidayah,
