SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh : ----------------1)
Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 selanjutnya disebut Panitia Tender, berkedudukan di Jalan KH. Abdul Hasan Nomor 3 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------
2)
Terlapor II, PT Sarana Karya Membangun, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor 30, Samarinda,Kalimantan Timur, Indonesia; ----------------------------------
3)
Terlapor III, PT Bumi Artha Indonesia, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1 RT 7 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia;-----------------------------------------
4)
Terlapor IV, PT Maha Karuna, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1 RT 7 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia; -----------------------------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ---Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan Ahli; ------------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -------------------------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;------------------halaman 1 dari 66
SALINAN
TENTANG DUDUK PERKARA 1.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011; ----------------------------------------------------------------------------------
2.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------
3.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----------------------------------------
4.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;------------------------
5.
Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; --------
7.
Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13/KPPU/Pen/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A2); ------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 95/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPUL/2012 (vide bukti A5); -------------------------------------------------------------------------
9.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/III/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu halaman 2 dari 66
SALINAN dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 (vide bukti A8); ------------------------10.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A3, A9, A10, A11, A12, A13); ---------------------------------------------------------------------------------
11.
Menimbang bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------
12.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011), dan Terlapor II (PT Sarana Karya Membangun), sedangkan Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) dan Terlapor IV (PT Maha Karuna) tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi tanpa alasan yang bisa diterima oleh Majelis (vide bukti B1); --------------------------------------------------------
13.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti A1): -----------------------------------------------------------------------------------------------13.1 Persekongkolan Horisontal -------------------------------------------------------------Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -13.1.1 Adanya Persesuaian Perilaku (vide C1, C2) -------------------------------Persesuaian perilaku yang terbukti dalam proses tender ini dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dimana kedua perusahaan tersebut sengaja tidak melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: -------a) Organisasi Kerja; ---------------------------------------------------------------b) Network Planning; -------------------------------------------------------------c) Daftar Peralatan Minimal;-----------------------------------------------------d) Daftar Personel Inti; -----------------------------------------------------------e) Spesifikasi Teknis dan; --------------------------------------------------------halaman 3 dari 66
SALINAN f) Formulir Rekaputulasi Perhitungan TKDN ---------------------------------Hal tersebut merupakan fakta yang tidak wajar mengingat dokumendokumen tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tindakan kedua perusahaan tersebut secara sesuai sengaja untuk menjadi peserta tender pendamping semata. ------------------------13.1.2 Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran (vide C1, C2) -------------------------------------------------------------------Bahwa ditemukan banyak kesamaan kesalahan penulisan (pengetikan) pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, antara lain: ----------------------------------------------------------------------a)
Pada lembar Rencana Anggaran dan Biaya, kesamaan kata “Calciboat”
sedangkan
pada
dokumen
pengadaan
tertulis
“Calciboar”; -----------------------------------------------------------------b)
Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “Tanah urung” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ Tanah Urug”; ----------------------------------------------------------------
c)
Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “douwnlight” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ downlight”; -------------------------------------------------------------------
d)
Pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “Wastafeel” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ Wastafel”. ---------------------------------------------------------------------
Fakta tersebut merupakan ketidakwajaran dan menunjukkan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mempersiapkan dan/atau menyusun dokumen penawaran untuk tender a quo. -------------------------------------------------------------13.1.3 Adanya Persesuaian Harga Penawaran (vide C2) --------------------------Persesuaian harga penawaran tersebut terdapat di banyak item pekerjaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------
halaman 4 dari 66
SALINAN Tabel 1.1 Nama Pekerjaan PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Pembersihan Papan Nama Proyek Foto Visual Pemakaian Listrik Pemakaian Air Mobilisasi dan Demobilisasi Pembuatan Direksi Keet Sewa andang / steiger / skavolding PEKERJAAN TANAH & PASIR Galian tanah cadas Galian/Cut tanah keras (mekanik) Urugan Tanah Pemadatan tanah PEKERJAAN PASANGAN DAN BENANGAN Benangan kolom lantai bawah / baseman Benangan balok lantai bawah / baseman Benangan kolom lt. 1 Benangan listplank bawah teras balkon lt.2 Benangan kolom teras lt. 2 Benangan listplank bawah balok anak lt.3 Benangan kolom teras lt. 3 Benangan listplank keliling bangunan lt.3 PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA Kozen kayu bengkirai lt. 1 Kozen alumnium lt. 1 Kozen kayu bengkirai lt. 2
Sarana Karya Membangun
Bumi Artha
Maha Karuna
5.000.000 350.000 692.000 7.500.000 7.000.000 15.000.000 1.413.025
1.590.000 800.000 350.000 1.750.000 1.250.000 9.000.000 1.467.200
1.590.000 800.000 350.000 1.750.000 1.250.000 9.000.000 1.419.250
12.500.000
37.500.000
37.500.000
87.000
87.600
87.900
105.001.89
109.427,91
109.427,91
17.350 31.750
17.350 31.750
17.400 32.000
200.000
200.000
200.000
70.000
75.000
75.000
200.000
200.000
200.000
90.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
90.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
90.000
100.000
100.000
70.000 115.000 70.000
65.000 125.000 65.000
65.000 125.000 65.000
halaman 5 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Kozen kayu bengkirai lt. 3 Kozen alumnium lt. 3 PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KACA Daun pintu aluminium uk. 75/210 lt. 1 Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 1 Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 1 Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 1 Daun jendela kaca 70/110 lt.1 Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 2 Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 2 Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 2 Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 3 Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 3 Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 3 PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rangka atap baja ringan lt. 3 Listplank GRC lt. 3 PEKERJAAN PLAFOND Pekerjaan Rangka Plafond lt. 1 Pekerjaan Rangka Plafond lt. 2 Pekerjaan Rangka Plafond lt. 3 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Pekerjaan Pas. Lampu SL 18 Watt + asesoreis lt. 1 Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 1
Sarana Karya Membangun 70.000 115.000
Bumi Artha
Maha Karuna
65.000 125.000
65.000 125.000
1800000
1.850.000
1.850.000
900.000
950.000
950.000
975.000
975.000
975.000
950.000
950.000
950.000
350.000
375.000
375.000
900.000
950.000
950.000
975.000
975.000
975.000
950.000
950.000
950.000
900.000
950.000
950.000
975.000
975.000
975.000
950.000
950.000
950.000
205.000 55.000
200.000 55.000
200.000 55.000
95.300 95.300 95.300
95.300 95.300 95.300
95.300 95.300 95.300
125.000
125.000
123.000
65.000
65.000
65.000
halaman 6 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 1 Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.1 Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 1 Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 1 Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 1 Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 1 Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 2 Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 2 Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 2 Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.2 Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 2 Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 2 Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 2 Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 2 Pekerjaan Pas. Lampu downlight 25 watt lt. 3 Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 3 Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 3 Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 3 Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.3 Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 3 Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 3 Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 3 Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 3 PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG Engsel pintu kuningan lt. 1
Sarana Karya Membangun 35.000
Bumi Artha
Maha Karuna
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 275.000
125.000
125.000
123.000
65.000
65.000
65.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 275.000
225.000
235.000
220.000
125.000
125.000
123.000
65.000
65.000
65.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
3.000.000
3.000.000
2500000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000
35.000
35.000
halaman 7 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Engsel jendela kuningan lt. 1 Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.1 Grendel jendela kuningan lt.1 Handle jendela kuningan lt.1 Kait/hak angin kuningan lt.1 Espagnolet lt.1 Engsel pintu kuningan lt. 2 Engsel jendela kuningan lt. 2 Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.2 Grendel jendela kuningan lt.2 Handle jendela kuningan lt.2 Kait/hak angin kuningan lt.2 Engsel pintu kuningan lt. 3 Engsel jendela kuningan lt. 3 Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.3 Grendel jendela kuningan lt.3 Handle jendela kuningan lt.3 Kait/hak angin kuningan lt.3 PEKERJAAN SANITAIR Pekerjaan Pas. Wastavel + asesories lt.1 Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.1 Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 Pekerjaan Pas. Floor Drain lt.1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 1/2" (air bersih) lt.1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 4" (air kotor padat) lt. 1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt. 1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 6" (air kotor padat) lt. 1 Septictank dan Resapan lt.1
Sarana Karya Membangun 25.000
Bumi Artha
Maha Karuna
25.000
25.000
500.000
500.000
400.000
25.000 25.000 30.000 150.000 35.000 25.000
25.000 25.000 30.000 150.000 35.000 25.000
23.000 23.000 25.000 150.000 35.000 25.000
500.000
500.000
400.000
25.000 25.000 30.000 35.000 25.000
25.000 25.000 30.000 35.000 25.000
23.000 23.000 25.000 35.000 25.000
500.000
500.000
400.000
25.000 25.000 30.000
25.000 25.000 30.000
23.000 23.000 25.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
50.000
55.000
50.000
125.000
125.000
120.000
300.000
350.000
350.000
65.000
75.000
75.000
12.500
15.000
15.000
70.000
75.000
75.000
45.000
45.000
45.000
120.000
125.000
125.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
halaman 8 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Pembuatan saluran air hujan lt.1 Pembuatan bak kontrol lt. 1 Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.2 Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt. 2 Pekerjaan Pas. Shower mandi lt. 2 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.2 Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.3 Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.3 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.3 PEKERJAAN LAIN-LAIN Pembuatan meja dapur utama lapis keramik 20/20 cm lt. 1 Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 1 Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 3 Relling tangga besi hollow kotak lt.1 ke lt. 2 Relling tangga besi hollow kotak lt.2 ke lt. 3 Suncrean besi hollow kotak lt.1, lt. 2 dan lt. 3 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 3" (pembuangan air hujan dari dak) lt. 1-3 Pasang penangkal petir 8 split dan 2 arde lt. 3 PEMBUATAN KAMAR MANDI DAN WC Urugan tanah Dipadatkan Benangan listplank Pasang kosen kayu ulin Pasang pintu panil ulin 70/210 Pasang engsel pintu
Sarana Karya Membangun
Bumi Artha
Maha Karuna
100.000
100.000
100.000
175.000
175.000
170.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
125.000
125.000
120.000
500.000
550.000
500.000
45.000
45.000
45.000
1.0000.00
1.000.000
1.000.000
125.000
125.000
120.000
45.000
45.000
45.000
5.000.000
7.500.000
7.500.000
4.000.000
4.500.000
4.500.000
4.000.000
4.500.000
4.500.000
500.000
550.000
550.000
500.000
550.000
550.000
600.000
650.000
650.000
55.000
60.000
60.000
12.500.000
15.000.000
15.000.000
17.350 31.750 90.000 65.000 950.000 40.000
17.350 31.750 100.000 65.000 950.000 40.000
17.400 32.000 100.000 65.000 950.000 40.000
halaman 9 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan
Sarana Karya Membangun 500.000 125.000 40.000 125.000 275.000 12.500 45.000 70.000
Bumi Artha
Maha Karuna
Kunci pintu tanam 1 slagh 400.000 500.000 Lampu SL 10 Watt + asesories 125.000 123.000 Saklar double 40.000 40.000 Saklar triple 125.000 125.000 Instalasi listrik 275.000 275.000 Pipa PVC 1/2" untuk air bersih 15.000 15.000 Pipa PVC 2" untuk kotor cair 45.000 45.000 Pipa PVC 4" untuk kotor padat 75.000 75.000 Pipa PVC 4" untuk 45.000 45.000 45.000 pembuangan air dari dak Pasang Floor drain stanless 65.000 75.000 75.000 sekualitas SAN EI Kran air tunggal stanlish 350.000 350.000 350.000 Sekualitas SAN EI Kran air cabang dua stanlish 550.000 550.000 550.000 Sekualitas SAN EI Pekerjaan Pas. Shower seprot 300.000 350.000 350.000 lt.1 Pekerjaan Pas. Shower mandi 500.000 550.000 500.000 lt.1 Pasang wastavel sekualitas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 TOTO + assesories Septictank besar 2.500.000 3.000.000 3.000.000 Saluran air 100.000 100.000 100.000 Bak control 175.000 175.000 170.000 Grill penutup saluran dan 150.000 150.000 150.000 tempat wudhu Berdasarkan persesuaian penawaran harga tersebut sangat jelas terbukti adanya kerja sama guna mengatur harga penawaran dalam tender a quo. -------------------------------------------------------------------13.2 Persekongkolan Vertikal -----------------------------------------------------------------Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender, berupa: ---------------------------------------------------13.2.1 Panitia Tender mengeliminir peserta yang berpotensi menjadi pemenang tender -----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Panitia Tender melakukan tindakan mengeliminasi peserta-peserta yang mengajukan halaman 10 dari 66
SALINAN penawaran harga di bawah harga penawaran Terlapor II sebagaimana berikut: (vide C1, C2) -----------------------------------------------------------a) Panitia tender mengugurkan PT Surya Eka dan PT Sappe Wali dengan alasan Surat Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan yang ada di dalam Dokumen Pengadaan beserta Berita Acara Aanwijzing dimana berdasarkan keterangan dari Panitia Tender bahwa PT Surya Eka dan PT Sappe Wali digugurkan dengan alasan terkait Surat jaminan Penawaran adalah tidak dicantumkannya lokasi pekerjaan (vide B 14). Tindakan Panitia Tender tersebut sangat jelas terbukti merupakan tindakan yang tidak berdasar dan cenderung sengaja mencari kesalahan peserta tender karena apabila mencermati Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing), Panitia Tender menuliskan nama paket pekerjaan tanpa adanya penyebutan lokasi pekerjaan atau tertulis “Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG MA’HAD AL JAMI’AH TAHAP II. Bahkan berdasarkan keterangan ahli bahwa terkait Jaminan Penawaran, yang dituntut dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Tentang Pengadaan Barang dan jasa) adalah nama paket pekerjaan diwajibkan harus sama dengan nama paket yang dilelangkan, karena dalam judul dokumen lelang tidak mencantumkan nama lokasi pelelangan, sedangkan lokasi hanyalah keterangan. Jika dilakukan maka Panita Tender justru dengan sengaja menambah persyaratan pelelangan tanpa adanya penjelasan dan bahkan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan post bidding; ------------b) Panitia Tender mengugurkan PT En Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel inti yang diusulkan oleh Penyedia Jasa. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar yang berdampak pada keuntungan peserta tender yang menawar di atasnya yaitu Terlapor II karena secara faktual dalam proses aanwijzing tidak dijelaskan/diminta bahwa Organisasi Kerja harus diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel inti. Berdasarkan keterangan ahli bahwa persyaratan teknis berupa halaman 11 dari 66
SALINAN organisasi kerja dapat disyaratkan tanpa menjelaskan kriteria hal yang ditetapkan, namun jika keterangan mengenai maksud dan tujuan dari organisasi kerja dengan metodologi kerja dijelaskan dalam dokumen lelang, namun jika tidak Panitia Tender cenderung subyektif dan Panitia Tender sengaja menambah persyaratan pelelangan tanpa adanya penjelasan (post bidding);-------------------------------------------13.2.2 Panitia Tender melakukan diskriminasi (Vide bukti C1 dan C2) -------Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Panitia Tender melakukan tindakan diskriminasi dengan cara menerapkan standar ganda yang menguntungkan Terlapor II, sebagaimana berikut : --------a) Panitia Tender mengugurkan PT EN Handayani dan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan masa kerja masingmasing personel inti yang diusulkan yang dibuktikan dengan Curiculum vitae tidak memenuhi syarat minimal/kurang dari tahun yang disyaratkan dalam dokumenpengadaan/ pemilihan. Namun berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa bahwa personel inti Terlapor II atas nama Meriaty Ibnu Hajar, ST memiliki pengalaman kerja sebagai Project Manager sejak Bulan Mei tahun 2001, sedangkan pada saat penandatanganan curriculum vitae pada bulan April 2011 sehingga pengalaman pekerjaan dari belum genap 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Selain itu, personel inti Terlapor II atas nama Asmul Saeni Renreng yang diajukan pada posisi Pelaksana Elektrikal tidak memenuhi syarat pendidikan minimal. -----------------------------------------------b) Panitia Tender mengugurkan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan peralatan yang diusulkan kurang dari yang diminta dalam dokumen pemilihan yang terlihat dari bukti kepemilikan. Akan tetapi berdasarkan alat bukti ditamukan fakta bahwa peralatan Pick Up pada dokumen Terlapor II tidak dilampirkan atau didukung bukti pembelian dan STNK padahal dalam dokumen pengadaan/pemilihan telah ditegaskan khusus untuk
halaman 12 dari 66
SALINAN peralatan dump truck dan Pick Up melampirkan faktur/ bukti pembelian dan STNK untuk masing-masing kendaraan. --------------13.2.3 Mengenai Dampak Persaingan; --------------------------------------------Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidak-tidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender tersebut. ---------------------------------------------------------------14.
Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; ------------------------------------------------
15.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B2); ---------------------15.1 Bagi Terlapor III dan Terlapor IV: Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; ------------------------------------15.2 Bagi Terlapor I dan Terlapor II: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -------------------------------------------------------------------------------
16.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa tertanggal 30 Maret 2012 (vide bukti B2, A19, A20, A21); --------------------------------------------------------
17.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor III dan Terlapor IV (vide bukti B2); -----------------------------------------------------------------------------------------
18.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C3): ---------------------------------------------------------------halaman 13 dari 66
SALINAN 18.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tim Investigator dalam hal dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan Usaha menyangkut Tender Pembangunan Gedung Ma’Had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda, yang terletak di Jl. HM Rifaddin Samarinda seberang, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Terlapor I; ---------------------------------------------------------18.2 Bahwa dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di atas;-----18.2.1 Bahwa terhadap dalil poin (1) oleh karena sangkaan oleh Tim Investigator KPPU menyangkut adanya persesuaian prilaku antara Terlapor III dengan Terlapor IV, dimana kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan dokumen-dokumen lelang pengadaan dan berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) beserta addendumnya berupa Organisasi Kerja, Network Plening, Daftar Peralatan Minimal, Daftar Personel Inti dll, dan Terlapor I melakukan evaluasi sesuai dengan ada atau tidaknya serta memenuhi atau tidaknya syarat kelengkapan peserta lelang dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah. Dan haris di fahami pula bahwa proses lelang dilakukan melalui LPSE Provinsi Kaltim, dengan demikian Terlapor I tidak mengetahui sama sekali terlebih untuk menilai apakah kedua peserta lelang yakni Terlapor III dan Terlapor IV adalah sebagai pendamping sebagai upaya menghalang-halangi perusahaan lain, namun demikian fakta hukum yang ada bahwa yang mengikuti lelang dan/atau yang mendaftarkan diri bukan hanya kedua perusahaan tersebut namun masih banyak perusahaan lainnya yakni berjumlah 49 perusahaan; -----------------------18.2.2 Bahwa terhadap dalil poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa adanya kesamaan dalam hal pengetikan penulisan dalam dokumen penawaran dan persesuaian harga penawaran haruslah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tidak ada relevansinya dengan kewenangan dan tanggung jawab Terlapor I, dan sesuai peraturan yang ada Terlapor I hanya berwenang untuk menilai kelengkapan dokumen peserta lelang, halaman 14 dari 66
SALINAN sehingga dengan demikian dalil Tim Investigator poin 2 dan 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan; --------------------------------------------------18.2.3 Bahwa terhadap dalil Nomor: (19.2) dimana dinyatakan bahwa Terlapor I diindikasikan telah melakukan persekongkolan dengan memfasilitasi Terlapor II menjadi Pemenang Tender adalah tidaklah benar dan Terlapor I dapat membuktikannya: -------------------------------------------a) Bahwa terhadap dugaan persekongkolan Investigator di atas dimana dinyatakan bahwa Terlapor I “melakukan tindakan mengeliminasi peserta-peserta yang mengajukan penawaran harga dibawah harga penawaran Terlapor II seperti Terlapor I menggugurkan PT Surya Eka dan PT Sappe Wali dengan alasan surat Jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen pengadaan serta berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) menyangkut tidak dicantumkannya lokasi pekerjaan” adalah benar dan sah secara hukum, Pemberian Penjelasan
Dokumen
Pengadaan
(Aanwijzing)
Nomor:
602/02/PAN-MA’HAD-STAIN/IV/2011, tertanggal 20 April 2011 disebutkan sebagai berikut : -----------------------------------------------“ Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Sebelas (20/04/2011), di media elektronik melalu Potral LPSE Provinsi Kaltim : www.lpse.kaltimprov.go.id, panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Ma’Had Al Jami’ah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Nomor: 203 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, telah mengadakan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk paket pekerjaan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------Nama Paket Pekerjaan
: Pembangunan Gedung Ma’had Al Jami’ah Tahap II----------------------------
Lokasi Pekerjaan
: Jl. HM. Rifaddin Samarinda Seberang
halaman 15 dari 66
SALINAN Demikian pula pengguguran PT En Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya menyangkut masalah organisasi kerja dan/atau masa kerja, adalah sebagai berikut ; ---------------------------------------------Bahwa setelah dilakukan pengecakan pengalaman kerja PT En Handayani Group pada kerjaan yang sejenis dan ditulis oleh penyedia jasa, ditemukan bahwa Perusahaan dimaksud tidak memnuhi syarat minimal sesuai dengan dokumen pemilihan; --------Bahwa adapun terhadap PT Putra Long Iram Jaya, masa kerja masing-masing personel inti yang diusulkan dan dibuktikan dengan Curriculum Vitae pengalaman kerja sejenis, di ketahui dan atau ditemukan tidak adanya tanggal, bulan dimulainya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga menyangkut SKT, Peralatan pada PT Putra Long Iram Jaya ditemukan tidak adanya persesuaian sebagaimana yang di tentukan dalam Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan
(Aanwijzing)
Nomor:
602/02/PAN-MA’HAD-
STAIN/IV/2011; ------------------------------------------------------------Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tim Investigator KPPU untuk mempermasalahkan Keputusan Terlapor I; b) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Investigator di atas dimana dinyatakan bahwa Terlapor I melakukan diskriminasi, namun demikian dapat dilihat sebagai berikut; ----------------------------------18.2.3.b.1. Sesuai dengan fakta yang ada PT En Handayani Group dan masa kerja sesuai dengan Curiculum Vitae personel dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2010, dalam hitung-hitungan Terlapor I maka kurang dari enam (6) Tahun, sehingga sangatlah jelas Projet Manager tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab.IX Lampiran A syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK); -------------------------------------------------------18.2.3.b.2. Begitupula untuk PT Putra Long Iram Jaya ada beberapa personel diantaranya site Manager An. Hamzah, ST dimana pengalaman dimulai tahun 2005 dan berakhir tahun 2010, jika di halaman 16 dari 66
SALINAN hitung maka kurang dari 10 tahun sehingga hal ini juga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab.IX Lampiran A syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK);------------------------------------------------------------------18.2.3.b.3. Bahwa benar Terlapor I telah menggugurkan PT.Putra Long Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan pertimbangan bahwa peralatan yang di usulkan PT.Putra Long Iram Jaya kurang yang diminta dan/atau tidak sesuai dengan hasil yang ada dalam dokumen penawaran dan tidak pula melampirkan bukti kepemilikan untuk beberapa alat berat, sedangkan sekalipun Terlapor II tidak melampirkan dan/atau mengusulkan Pick Up dalam daftar peralatan utama namun demikian PT.Sarana Karya Membangun telah melampirkan dan/atau mengusulkan Dump Truck yang lebaih besar dari Pick Up;-------------------------------18.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terlapor I selaku panitia pelelangan telah melakukan seleksi melalui evaluasi administrasi dan teknis sebagaimana telah di amanatkan oleh Perpres No.54 Tahun 2010, dengan demikian maka tidak masuk akal jika Terlapor I dengan menjalankan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 tersebut dikualifikasi telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain dan/atau dengan pihak salah satu peserta lelang sehinggan demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan; ----------------------------------18.4 Bahwa terhadap penetapan hasil pemilihan barang/jasa, apa bila penydia Jasa/peserta lelang tidak berkenan dan atau keberatan atas hasil evaluasi lelang dan/atau penetapan hasil pemilihan penyedia jasa, maka Penyedia jasa/Peserta lelang diberikan hak untuk menggunakan hak sanggah pada waktu yang telah ditentukan, uakni malalui sanggahan pertama dan jika terhadap sanggahan pertama tidak puas atas jawaban sanggahan dari panitia maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan sanggahan banding, hal ini berdasarkan pasal 82 ayat 1 (satu) Perpres 54 tahun 2010. Namun hak hukum bagi peserta lelang yang merasa dirugikan oleh panitia lelang yang dalam hal ini adalah Terlapor I, faktanya tidak ada yang menggunakan haknya hingga tingkat banding; --------------------------------------halaman 17 dari 66
SALINAN 18.5 Bahwa dengan adanya Penydia Jasa/peserta lelang tidak melakukan upaya hukum berupa sanggahan banding sebagaimana tersebut diatas, demi kepastian hukum maka dapat disempulkan bahwa Para Penyedia Jasa/ Peserta lelang telah menerima keputusan Terlapor I sebagai Panitia lelang dalam perkara a quo; ----------------------------------------------------------------------------------------19.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Terlapor II (PT Sarana Karya Membangun) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C5):----------------------------19.1 Bahwa berdasarakan Surat Panggilan Nomor : 768/SJ/P/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011, pada diktum Dasar, dinyatakan : Memanggil PT. SARANA KARYA MEMBANGUN. Jl. Arif Rahman Hakim No. 1. RT.02 Pinang Luar 75123. Samarinda. Kalimantan Timur, jelas adalah keliru atas Subyek laporan terhadap alamat; -------------------------------------------------------------------------19.2 Bahwa demikian pula Surat Panggilan Nomor : 844/SJ/P/XI/2011, tanggal 14 November 2011, pada diktum Dasar, dinyatakan : Memanggil PT SARANA CITRA KARYA LESTARI. Jl. Ks, Tubun No.30 RT.003 Dadi Mulya Samarinda 75117. Jelas adalah keliru atas Subyek Laporan terhadap Nama Terlapor; ----------------------------------------------------------------------------------19.3 Bahwa berdasarkan dalil poin (1) dan (2), tersebut di atas jelas Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Bagian Kedua. Tentang Surat Panggilan. Pasal 36 poin (c) dan (d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, tentang tata cara penanganan Perkara dimana dinyatakan bahwa: ----------------Surat Panggilan Paling Sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : -----------------c. Nama Jelas pihak yang dipanggil; --------------------------------------------------d. Alamat Jelas Pihak yang dipanggil; ------------------------------------------------19.4 Bahwa berdasarkan dalil poin 3 tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Komisi Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa penyelidikan tidak jelas dan Kabur dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan; ---------------------------------------
halaman 18 dari 66
SALINAN 19.5 Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor II diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999, tentang ersekongkolan yang mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu : --19.5.1 Persekongkolan Horizontal. Bahwa Terlapor II secara tegas menolak dalil adanya Persekngkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa Pesaingnya; --------------------------------Bahwa Terlapor II dengan para Pelaku Usaha atau Penyedia barang dan Jasa lainnya tdak mempunyai hubungan Afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tida ada kerjasama Operasional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan Kas Keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupun asset antara pelaku usaha yang iktu tender. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor II juga menjadi bahagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi. Berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan professional. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id yaitu sebanyak 49 perusahaan. Demikian pula dengan Pemasukan Dokumen Penawaran, dimana hingga batas waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 29 April 2011 pukul 14.59
WITA
dengan
cara
mengupload
melalui
website
di
:http://lpse.kaltimprov.go.id diikuti sebanyak 14 Perusahaan; -----------19.5.2 Persekongkolan Vertikal. Bahwa Terlapor II menolak dengan Tegas dalil adanya Persekongkolan Vertikal yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau beberapa pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Tender halaman 19 dari 66
SALINAN atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik atau Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, Kecuali pada saat Verifikasi dokumen Penawaran dimana merupakan suatu Pertemuan Resmi yang tidak melanggar Peraturan apapun juga. Bahwa Terlapor II juga tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan
lainnya
terhadap
seluruh
Panitia
Tender
Sebelum
Pelaksanaan Pekerjaan Proyek, sehingga sangat tidak mungkin adanya Persekongkolan Vertikal Tersebut; ------------------------------------------19.5.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.Bahwa Terlapor II secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari persekongkolan Horizontal dan vertical sebagaimana alasan dan dalil kami pada poin (a) dan (b) tersebut di atas; ---------------------------------19.6 Bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan Investigator dalam uraian dari Unsur-unsur Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada halaman (9) sampai dengan halaman (18), dengan tegas Terlapor II menolaknya, kecuali unsur-unsur yang tidak secara jelas dan tegas kami uraikan dalam pembelaan ini. Adapun unsur-unsur tersebut yang kami tolak dengan dasar dan fakta hukum yang kami uraikan sebagai berikut: --------------19.6.1 Unsur Pihak Lain; --------------------------------------------------------------Bahwa kedudukan Terlapor II dalam proyek Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011. Hanya Sebagai Peserta yang mengajukan penawaran melalui website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id. Bahwa tujuan penggunaan Tekhnologi Program dalam hal ini website yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Panitia Tender justru untuk memberikan kesetaraan kepada seluruh pelaku usaha dan menjaga kerahasiaan dokumen para peserta. Sehingga tidaklah mungkin Terlapor II dapat mengatur dan atau menentukan pemenang tender, oleh karena hal tersebut merupakan Otoritas penuh Panitia Tender. Sesuai dengan halaman 20 dari 66
SALINAN uraian kami tersebut sangat jelas Unsur Pihak dalam melakukan Persekongkolan Vertikal adalah Tidak Terpenuhi; ------------------------19.6.2 Unsur Persekongkolan Horisontal adanya Persesuaian Perilaku; --------Bahwa Tidak benar Terlapor II melakukan persekongkolan Horizontal dengan pelaku Usaha lain dalam hal ini dengan Terlapor III, dan Terlapor IV. Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya kesengajaan yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV tidak melampirkan dokumen-dokumen antara lain Organisasi Kerja, Network Planning, Daftar Peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN untuk menjadi peserta tender pendamping semata hanyalah alasan yang tidak berdasar alasan dan fakta hukum yang kuat dan benar dan cenderung diskriminatif dalam rangka penegakan hukum. Bahwa beberapa Peserta Tender juga TIDAK LULUS dalam Tahap Administrasi dengan dalil yang sama sebagaimana disebutkan oleh Investigator dalam laprodan Dugaan Pelanggaran pada Hal (4) dan (5) antara lain PT INDOCIPTA BARUGA dan PT MEGARIO ABADI, namun oleh Investigator tersebut tidak menjadikan para peserta tender tersebut sebagai Pelaku Usaha yang bersekongkol dengan Terlapor II. Bahwa berdasarkan dalil dan tanggapan kami tersebut di atas, maka unsure Persekongkolan horizontal adanya persesuaian perilaku tidak terpenuhi; ------------------19.6.3 Unsur adanya Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran yang sama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan dalil alasan oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan fakta hukum yang kuat;--------------------------------------------------------Bahwa Pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan pengetikan. Bahwa adanya kemungkinan kesamaan Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor II memakai halaman 21 dari 66
SALINAN jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor III dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha Lainnya. Bahwa dalil Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya cenderung berdalil dengan PERIKIRAANPERKIRAAN tanpa adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----19.6.4 Unsur Adanya Persesuaian Harga Penawaran; -----------------------------Bahwa Terlapor II menolak dengan Tegas dalil Investigator yang menyatakan adanya Persesuaian Harga Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah merupakan Persekongkolan Horizontal. Bahwa seluruh Item Pekerjaan pada dokumen Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga pekerjaannya sangat umum atau harga Pasar setempat dan berlaku kepada seluruh Pelaku Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain Pekerjaan Instalasi listrik, Pekerjaan Plafond, dll; -------------------------19.7 Bahwa Terlapor II menolak dengan tegas dalil adanya Persekongkolan Vertikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Investigator dalam laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999, pada halaman (15). Bahwa seluruh Proses Tender Proyek adalah menjadi otoritas dan tanggung jawab penuh pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor II tidak pernah meminta, bermohon dan atau melakukan intervensi kepada Terlapor I agar dapat memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi Pemenang Tender. Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang Tender Proyek adalah suatu hal yang sangat wajar dikarenakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Peserta Tender Proyek Lainnya. Bahwa sebagaimana dalil Investigator pada halaman (16) yang menyatakan “Panitia Tender menggugurkan PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel Inti yang diusulkan oleh Penyedia jasa, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar” adalah merupakan dalil yang dapat menimbulkan persepsi negative oleh Karena Investigator seakan-akan menjadi
halaman 22 dari 66
SALINAN Kuasa Hukum untuk membela pelaku usaha yakni PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya; ---------------------------------------------------------19.8 Bahwa Terhadap dalil Investigator yang menyatakan Panitia Tender melakukan diskriminasi dengan cara menerapkan standar ganda yang menguntungkan Terlapor II dengan Tegas Terlapor II menolak dalil tersebut. Bahwa khusus dalil Investigator yang menyatakan “berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa peralatan Pick Up pada dokumen Terlapor II tidak dilampirkan atau didukung bukti pembelian dan STNK”, adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa Terlapor II pada saat mengajukan dokumen penawaran tender proyek memang tidak mengajukan peralatan Pick Up, akan tetapi Terlapor II telah mengajukan dukungan Peralatan / kendaraan Dump Truk dengan melampirkan Faktur pembelian Dump Truck dari PT ASTRA Internasional tertanggal 31-01-2011. Adapun STNK tidak dilampirkan oleh karena pada saat Terlapor II memasukkan Dokumen Penawaran, STNK kendaraan tersebut masih dalam proses pembuatan di Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan dalil tersebut sangat jelas bahwa Unsur diskrimnasi dengan cara menerapkan standar ganda yang menguntungkan Terlapor II adalah tidak terbukti. Bahwa atas uraian dan dalil-dalil yang Terlapor II kemukakan tersebut di atas, sangat jelas Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang Proyek Tender tidaklah terbukti adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak mengurangi tingkat persaingan dalam tender antar pelaku usaha; -----------------------------------------------------------------------------20.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda untuk Terlapor III dan Terlapor IV yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; ---------------------------------------------------------
21.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dihadiri oleh Kuasa Hukum para Terlapor (vide bukti B2); ------------
22.
Menimbang bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran diluar waktu persidangan sesuai dengan persetujuan halaman 23 dari 66
SALINAN dengan Majelis Komisi yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C5): -----------------------------------------------------------------------------------------------22.1 Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor IV diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 UdnangUndang nomor : 5 Tahun 1999, tentang persekongkolan yang mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu; ----------------------------------------------------------------------22.1.1 Persekongkolan Horizontal. Bahwa terlapor III dan Terlapor IV secara tegas menolak dalil adanya persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan jasa Pesaingnya. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dengan para pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa lainnya tidak mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak ada kerjasama opersional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan kas keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupu asset antara pelaku usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor III dan Terlapor IV juga menjadi bahagian dari perusahaan peserta tender lainnya khususnya kepada Terlapor II, baik sebagai komisaris maupun sebagai Direksi. Berdasarkan Fakta yang sebenarnya bahwa seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan professional. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website LPSE d :http://LPSE.kaltimprov.go.id yaitu sebanyak 14 Perusahaan. Demikian pula dengan Pemasukan Dokumen Penawaran, dimana hingga batas waktu pemasukan dokumen Penawarn tanggal 29 April 2011 pukul 14.59 WITA dengan cara mengupload melalui website di :http://lpse.kaltimprov.go.id diikuti sebanyak 14 perusahaan; ----22.1.2 Persekongkolan Vertikal. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan Tegas dalil adanya persekongkolan Vertikal Yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau halaman 24 dari 66
SALINAN beberapa pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik atau Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, Kecuali pada saat Verifikasi dokumen Penawaran dimana merupakan suatu Pertemuan Resmi yang tidak melanggar Peraturan apapun juga. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV juga tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan lainnya terhadap seluruh Panitia Tender Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan Proyek, sehingga sangat tidak mungkin adanya Persekongkolan Vertikal Tersebut; -22.1.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari persekongkolan Horizontal dan vertikal sebagaimana alasan dan dalil kami pada poin (1) dan (2) tersebut di atas; ---------------------------------------------22.2 Bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan Investigator dalam uraian dari Unsur-unsur Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada halaman (9) sampai dengan halaman (18), dengan tegas Terlapor III dan Terlapor IV menolaknya, kecuali unsur-unsur yang tidak secara jelas dan tegas kami uraikan dalam pembelaan ini. Adapun unsur-unsur tersebut yang kami tolak dengan dasar dan fakta hukum yang kami uraikan sebagai berikut; -------22.2.1 Unsur Pihak Lain;--------------------------------------------------------------------Bahwa kedudukan Terlapor III dan Terlapor IV dalam proyek Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011. Hanya Sebagai Peserta yang mengajukan penawaran melalui website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id. Bahwa tujuan penggunaan Teknologi Program dalam hal ini website yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Panitia Tender justru untuk memberikan kesetaraan kepada seluruh pelaku usaha dan menjaga kerahasiaan dokumen para peserta. Sehingga tidaklah mungkin Terlapor III dan Terlapor IV dapat mengatur dan atau menentukan pemenang tender, oleh karena hal tersebut merupakan Otoritas penuh Panitia Tender. Bahwa Terlapor III dan Terlapor halaman 25 dari 66
SALINAN IV
dinyatakan
TIDAK
LULUS
dalam Tahap
hasil
EVALUASI
ADMINISTRASI sehingga jelas sejak saat itu Terlapor III dan Terlapor IV tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap para Peserta Tender dan Panitia Lelang. Adapun yang berhasil lulus untuk mengikuti Tahap Selanjutnya ada 5 (lima) peserta tender yang salah satunya akan ditetapkan menjadi Pemenang. Nagaimana mungkin Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan sementara pada Tahap penentuan Pemenang Terlapor III dan Terlapor IV sudah tidak mempunyai Fungsi, Pengaruh dan Kepentingan apapun juga terhadap peserta tender lainnya. Sesuai dengan uraian kami tersebut sangat jelas Unsur Pihak dalam melakukan Persekongkolan Vertikal adalah Tidak Terpenuhi;--------------------------------------------------22.2.2 Unsur Persekongkolan Horisontal adanya Persesuaian Perilaku; -------------Bahwa
Tidak
benar
Terlapor
III
dan
Terlapor
IV
melakukan
persekongkolan Horizontal dengan pelaku Usaha lain dalam hal ini dengan Terlapor II. Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya kesengajaan yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV. tidak melampirkan dokumendokumen antara lain Organisasi Kerja, Network Planning, Daftar Peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN untuk menjadi peserta tender pendamping semata hanyalah alasan yang tidak berdasar alasan dan fakta hukum yang kuat dan benar dan cenderung diskriminatif dalam rangka penegakan hukum. Bahwa Terlapor III dan IV tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut adalah factor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kondisi Keuangan. Bahwa beberapa Peserta Tender juga TIDAK LULUS dalam Tahap Administrasi dengan dalil yang sama sebagaimana disebutkan oleh Investigator dalam laprodan Dugaan Pelanggaran pada Hal (4) dan (5) antara lain PT INDOCIPTA BARUGA dan PT MEGARIO ABADI, namun oleh Investigator tersebut tidak menjadikan para peserta tender tersebut sebagai Pelaku Usaha yang bersekongkol dengan Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa dengan dinyatakannya PT INDOCIPTA dan MEGARIO ABADI tidak lulus dalam Evaluasi Administrasi oleh Panitia Tender (Terlapor I) dengan alasan yang sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV, halaman 26 dari 66
SALINAN membuktikan bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan antar sesame peserta tender tersebut. Bahwa berdasarkan dalil dan tanggapan kami tersebut di atas, maka unsur Persekongkolan horizontal adanya persesuaian perilaku tidak terpenuhi; ------------------------------------------------------------22.2.3 Unsur adanya Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran; ---------------Bahwa adanya kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran yang sama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan dalil alasan oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan fakta hukum yang kuat. Bahwa Pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan pengetikan. Bahwa adanya kemungkinan kesamaan Kesalahan Penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor II memakai jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor III dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha Lainnya. Bahwa dalil Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya cenderung berdalil dengan perikiraan-perkiraan tanpa adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ------------------------------------------------------22.2.4 Unsur Adanya Persesuaian Harga Penawaran;-----------------------------------Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan Tegas dalil Investigator yang menyatakan adanya Persesuaian Harga Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah merupakan Persekongkolan Horizontal. Bahwa seluruh Item Pekerjaan pada dokumen Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga pekerjaannya sangat umum atau harga Pasar setempat dan berlaku kepada seluruh Pelaku Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain Pekerjaan Instalasi listrik, Pekerjaan Plafond, dll. Bahwa berdasarkan alasan dan tanggapan kami tersebut di atas, jelas dalil Investigator tidaklah Terpenuhi tentang adanya persekongkolan terhadap adanya Persesuaian harga penawaran;--------------halaman 27 dari 66
SALINAN 22.3 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan tegas dalil adanya Persekongkolan Vertikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Investigator dalam laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999, pada halaman (15). Bahwa seluruh Proses Tender Proyek adalah menjadi otoritas dan tanggung jawab penuh pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah meminta, bermohon dan atau melakukan intervensi kepada Terlapor I agar dapat memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang Tender. Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang Tender Proyek adalah suatu hal yang sangat wajar dikarenakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Peserta Tender Proyek Lainnya. Bahwa sebagaimana dalil Investigator pada halaman (16) yang menyatakan “Panitia Tender menggugurkan PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya pada evaluasi Teknis dengan alasan Organisasi Kerja tidak diuraikan berdasarkan Pekerjaan masing-masing personel Inti yang diusulkan oleh Penyedia jasa, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar” adalah merupakan dalil yang dapat menimbulkan persepsi negatif oleh Karena Investigator seakan-akan menjadi Kuasa Hukum untuk membela pelaku usaha yakni PT EN Handayani Group dan PT Putra Long Iram Jaya; -------------------22.4 Bahwa atas uraian dan dalil-dalil yang Terlapor III dan Terlapor IV kemukakan tersebut di atas, sangat jelas Bahwa Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang Proyek Tender bukanlah disebabkan kedudukan, pengaruh dan adanya Kepentingan serta terjadinya Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga tidaklah terbukti adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak mengurangi tingkat persaingan dalam tender antara pelaku usaha; -----------------------------------------------------------------------------23.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------
24.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012; --------------------------------------------------
halaman 28 dari 66
SALINAN 25.
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 24/KPPU/Pen/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A25); -----------------------------------------------------------------------------------------------
26.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 139/KPPU/Kep/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A26); ----------------------------------------
27.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 9/KMK/Kep/V/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 (vide bukti A42); -------------------------------
28.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41,); ----------------------------------------------------------------------------------------------
29.
Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (vide bukti B6); ----------------------------------------------------------------------
30.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -------------30.1 Hard Copy Surat Perjanjian Kerja Terlapor II (vide bukti C1); -------------------30.2 Soft Copy dokumen penawaran peserta Tender (vide bukti C2); ------------------
31.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ada tambahan alat-alat bukti berupa dokumen tender yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timu Tahun Anggaran 2011) (vide bukti C7); --------------------------------------------------------------
halaman 29 dari 66
SALINAN 32.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Sarana Karya Membangun) sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------32.1 Rancangan Anggaran Biaya PT Sappe Wali (vide bukti C6); ----------------------
33.
Menimbang bahwa Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) tidak mengajukan alatalat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------
34.
Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Maha Karuna) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------------------
35.
Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Inzage alat bukti; -------------------------------------------
36.
Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Putra Long Iram Jaya, namun saksi tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------
37.
Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Sappe Wali, namun saksi tidak menghadiri pemeriksaan dikarenakan suatu alasan yang dapat diterima oleh Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------
38.
Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (Elly W/Direktur Utama PT EN Handayani Group) , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B3); ---------------------------------------------------------------38.1 Bahwa waktu aanwijzing sangat singkat dan terdapat pemunduran waktu pemasukan jaminan penawaran; -------------------------------------------------------38.2 Bahwa BAP Aanwijzing di peroleh saksi dari mendownlod di website LPSE Provinsi Kalimantan Timur; -----------------------------------------------------------38.3 Bahwa Tidak muncul rangking perusahaan setelah diunduhnya BAP Aanwijzing, yang idealnya rangking perusahaan dapat dilihat seminggu setelah Aanwijzing; ------------------------------------------------------------------------------38.4 Bahwa PT EN Handayani mengirim staf nya untuk mengkonfirmasi rangking perusahaan kepada panitia, namun tidak berhasil menemui panitia; ---------------
halaman 30 dari 66
SALINAN 39.
Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (M. Huda Y/Direktur IV PT Sappe Wali), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B7);-------------------------------------------------------------------------39.1 Bahwa PT Sappe Wali membuat dokumen penawaran berdasarkan format dari Lembar Data pengadaan dari panitia; -------------------------------------------------39.2 Bahwa PT Sappe Wali melakukan sanggah sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh Panitia yang sesuai dengan aturan sanggah yaitu tiga hari setelah pengumuman; -------------------------------------------------------------------39.3 Bahwa PT Sappe Wali tidak mencantumkan alamat karena mengikuti format dan prosedur dari panitia;---------------------------------------------------------------39.4 Bahwa PT Sappe Wali tidak melakukan sanggah banding karena tidak mengetahui ada sanggah banding; -----------------------------------------------------39.5 Bahwa kejanggalan yang ditemui PT Sappe Wali adalah Terlapor III dan Terlapor IV memiliki alamat yang sama;---------------------------------------------39.6 Bahwa PT Sappe Wali melihat kejanggalan lain dari selama tender dilakukan di STAIN Samarida atas pengadaan Gedung Ma’had Al Jamiah I ataupun Gedung Ma’had Al Jamiah II STAIN Samarinda pemenangnya hanya Terlapor II; ------------------------------------------------------------------------------------------39.7 Bahwa PT Sappe Wali mengetahui ada indikasi persekongkolan dari Saudara Firmansyah Nur; -------------------------------------------------------------------------39.8 Bahwa Saudara M. Huda yang merevisi RAB setelah dikerjakan oleh staff kantornya; --------------------------------------------------------------------------------39.9 Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai adanya kerja sama antar para terlapor dari Saudara Firmansyah Nur; -----------------------------------------------39.10 Bahwa saksi melihat dokumen dari para terlapor yang dibawa oleh Saudara Firmansyah Nur dan ditunjukkan kesamaan dokumen oleh Saudara Firmansyah Nur; ----------------------------------------------------------------------------------------39.11 Bahwa dalam pemeriksaan saksi ini kuasa hukum Terlapor memeperlihatkan Alat bukti berupa dokumen penawaran saksi di depan Sidang Majelis Komisi; 39.12 Bahwa menurut Kuasa Hukum Terlapor, kuasa hukum terlapor mendapatkan dokumen Penawaran Saksi dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;------halaman 31 dari 66
SALINAN 39.13 Bahwa menurut Terlapor I dokumen lelang hanya bisa diakses oleh panitia lelang, beberapa lembaga seperti LKPP dan LPSE saja; ---------------------------39.14 Bahwa Terlapor I tidak tahu asal darimana Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mendapatkan dokumen lelang tersebut; -------------------------------40.
Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yakni bapak Setyabudi Arijanta, S.H., M.H., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8);-------------------------------------------------------------------------40.1 Bahwa Sesuai PP 54 Tahun 2010 yang menggugurkan Penawaran dalam tahap administrasi adalah nama yang dijamin tidak sama dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dengan tidak mempermasalahkan lokasi yang penting proyeknya sama dengan yang dijaminkan; -------------------------------------------40.2 Bahwa PP 54 Tahun 2010 melarang syarat yang diskriminatif, seperti halnya apabila terdapat dokumen yang memiliki persyaratana berlebih maka dokumen tersebut yang salah, seperti halnya untuk membangun gedung tetapi yang disyaratkan terdapat hal yang tidak perlu untuk pembangunan gedung; ---------40.3 Bahwa Panitia tender tidak boleh menambah persyaratan kecuali diatur dalam PP 54 Tahun 2010, apabila ada penambahan maka lelang dapat dibatalkan; ----40.4 Bahwa apabila pembangunan proyek sudah selesai maka akan ada audit karena dapat dilihat apakah akibatnya mengahalangi persaingan atau tidak; ------------40.5 Bahwa Ketentuan tidak diskriminatif yaitu panitia tidak boleh menambah, mengganti, merubah apa yang terdapat dalam dokumen lelang; ------------------40.6 Bahwa untuk tidak ada alamat dapat dikatakan post biding kriteria dokumen lelang setelah batas akhir pemasukan; ------------------------------------------------40.7 Bahwa terkait pengguguran peserta karena tidak mencantumkan lokasi, panitia dapat mengklarifikasi jaminan penawaran, tetapi tidak mengubah substansi penawaran karena merupakan out put post biding; ---------------------------------40.8 Bahwa Syarat pengalaman kerja personel inti harus sepuluh tahun termasuk mengada-ada karena cara penghitungan pengalaman kerja berdasar tendertender yang sudah dilakukan oleh personel inti; -------------------------------------40.9 Bahwa ada standarisasi ganda apabila panitia meloloskan peserta tender yang pengalaman kerja personel intinya belum sepuluh tahun; --------------------------halaman 32 dari 66
SALINAN 40.10 Bahwa pencantuman syarat bukti kepemilikan peralatan seperti halnya STNK kendaraan Pick Up dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminatif; -------------40.11 Bahwa peralatan yang digunakan dalam tender dapat disubtitusi apabila disyaratkan sebelumnya dan apabila dalam realisasi proyek ada penggantian dapat dikatakan post biding; -----------------------------------------------------------40.12 Bahwa salah satu indikasi persekongkolan horizontal antara peserta lelang dengan panitia lelang adalah peserta lelang tidak melampirkan dokumendokumen yang termasuk syarat tender; -----------------------------------------------40.13 Bahwa berdasarkan kesamaan harga yang diperlihatkan investigator kepada ahli
dapat
dikatakan
persamaan
harga
tersebut
termasuk
indikasi
persekongkolan horizontal;-------------------------------------------------------------40.14 Bahwa yang mengindikasikan persekongkolan jika dokumen tender diketik oleh orang yang sama adalah gaya bahasa dan nilai yang diketik; ----------------40.15 Bahwa jika proyek sudah serah terima dan diaudit BPK maka auditnya adalah audit umum yang tidak melihat tentang indikasi persekongkolan dan jika ada laporan persekongkolan akan diadakan audit khusus dan yang digunakan adalah audit khusus sebagai bahan penilaian;----------------------------------------40.16 Bahwa tidak ada jaminan e-procurement tidak dapat mempertemukan peserta tender dengan peserta tender maupun peserta tender dengan panitia tender; ----40.17 Bahwa persamaan harga untuk barang mungkin terjadi karena sesuai dengan harga pasar, namun untuk konstruksi hampir tidak mungkin ada persamaan harga karena ada faktor-faktor lain seperti ada tenaga kerja sehingga dapat menentukan metode kerja untuk menentukan harga konstruksi; ------------------41.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); ----------------41.1 Bahwa Tender pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 20111 merupakan pembangunan dengan Anggaran Tahun 2011; --------------------------------------------------------------------------------------41.2 Yang menandatangani SK pengangkatan adalah Ketua Panitia dan dengan anggota yang berjumlaha lima orang termasuk Ketua Panitia; --------------------halaman 33 dari 66
SALINAN 41.3 Bahwa Pembangunan itu satu Paket dengan anggaran delapan milyar rupiah;--41.4 Bahwa Terlapor I sudah mencantumkan nama paket dalam dokumen lelang, termasuk adendum yang menyebutkan alamat proyek; -----------------------------41.5 Bahwa Pencantuman Alamat di dalam Dokumen Lelang dimaksudkan untuk lebih memperjelas lokasi proyek karena ada dua lokasi gedung STAIN Samarinda dan masih terpengaruh dengan aturan lelang sebelumnya yang mengharuskan pencantuman alamat dnegan lengkap; ------------------------------41.6 Bahwa alamat Lokasi pembangunan proyek berada di Jalan H.M Rifadin; -----41.7 Bahwa di Jalan Abdul Hasan tidak ada Gedung Ma’had Aljamiah; --------------41.8 Bahwa Sistem lelang ini berdasarkan sistem lelang dengan memperhatikan evaluasi aritmatik, administrasi, teknis kewajaran harga dan kualifikasi;--------41.9 Bahwa pengguguran PT Sapee Wali berdasarkan ketidak lengkapan alamat dilakukan pada saat evaluasi administrasi; -------------------------------------------41.10 Bahwa penghitungan pengalaman kerja personel inti menurut panitia dihitung berdasarkan tahun mulai bekerja dan di cantumkan pada curiculum vitae; ------42.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B10); --------------42.1 Bahwa Terlapor II mengakui yang memimpin PT Sarana Karya Mebangun adalah Direktur dengan Komisaris, dimana direktur utama adalah Bapak Azhari dan Komisarisnya adalah Ibu Nurbaya;--------------------------------------42.2 Bahwa Terlapor II menjelaskan PT Sarana Karya Membangun berdiri pada Tahun 2008; ------------------------------------------------------------------------------42.3 Bahwa Pada awalnya Terlapor II diambil alih dari Ibu Ratnawati dan sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT); ---------------------------------------------------42.4 Bahwa Proyek besar yang pernah ditangani oleh Terlapor II adalah Proyek Budhist Center senilai Sembilan Milyar; ---------------------------------------------42.5 Bahwa Terlapor II mengetahui Tender ini dari situs E-procurement; ------------42.6 Bahwa Terlapor II setelah membaca proyek ini Terlapor II langsung mengetahui lokasi Proyek tersebut di Jalan H.M Rifaddin; -------------------------
halaman 34 dari 66
SALINAN 42.7 Terlapor II menjelaskan bahwa Lokasi STAIN Samarinda ada dua, yaitu di Jalan Abdul Hasan yang merupakan Kantor Pusat STAIN Samarinda dan di Jalan H.M. Rifadin yang merupakan lokasi proyek; --------------------------------42.8 Bahwa Terlapor II memenangkan Pembangunan Tahap I yang masih menggunakan Kepres 80; ---------------------------------------------------------------42.9 Bahwa Terlapor II menegaskan yang membuat dokumen tender adalah oleh Terlapor II (ibu Nurbaya); --------------------------------------------------------------42.10 Bahwa Terlapor II menerangkan bahwa Terlapor II membuat dokumen lelang berdasarkan pengalaman yang dia peroleh sejak tahu 1990 dengan dibantu oleh Meryati Ibnu Hajar sevagai personel Inti; --------------------------------------------42.11 Bahwa dalam pembuatan dokumen tender itu Ibu Nurbaya dibantu oleh Salawati yang melakuakan scanner dan Tamrin yang mengetik; -----------------42.12 Bahwa dasar pembuatan dokumen lelang adalah dari download sokumen lelang dari panitia dan diketik ulang oleh Thamrin; ----------------------------------------42.13 Bahwa Terlapor II menjelaskan bahwa Thamrin adalah Pegawai terlapor II yang bekerja Full Time yang masuk pada tahun 2011 dan resign pada desember setelah pekerjaan selesai; ---------------------------------------------------42.14 Bahwa Terlapor II mengisi harga satuan setelah pengetikan dokumen, dimana harga satuan di dapat Terlapor II dari survey-survey di Toko-toko di Samarinda;--------------------------------------------------------------------------------42.15 Bahwa Terlapor II setelah melakukan survey harga dan mengetik satuan harga di dokumen pelelangan, Terlapor II meminta Thamrin untuk mengubah file menjadi PDF; ----------------------------------------------------------------------------42.16 Bahwa Thamrin yang menjadikan satu (apendo) dokumen Lelang tersebut dan memgunggah dokumen lelang; --------------------------------------------------------42.17 Bahwa Dalam Dokumen pelelangan yang di download dari Panitia Lelang tidak ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan; ----------------------------------43.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B11); --43.1 Bahwa Terlapor III yang hadir bukanlah Direktur Utama, dan baru saja diangkat menjadi Direktur di Terlapor III; -------------------------------------------halaman 35 dari 66
SALINAN 43.2 Bahwa saksi yang datang tidak mengetahui kronologis tender; -------------------43.3 Bahwa Majelis Komisi berdasarkan surat panggilan nomor 264/KPPU/MKPL/VIII/2012 memanggil Direktur Utama Terlapor III;----------------------------44.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B12); --44.1 Bahwa Terlapor IV Menjadi Direktur Perusahaan sejak tahun 2006 yang diambil alih dari Saudara Ababa; ------------------------------------------------------44.2 Bahwa Terlapor IV Pada tahun 2008 mengerjakan proyek Asrama Haji dan pada tahun 2009, 2010, dan 2011 mendapat Proyek mengerjakan Dermaga; ---44.3 Bahwa Terlapor IV mengakui membuat dokumen Tender dengan bantuan tenaga freelance yang bernama Ari;---------------------------------------------------44.4 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui nama Lengkap saudara Ari; ---------------44.5 Bahwa Terlapor IV mengenal Saudara Ari dari dari temannya yang bernama Marjuni, S.T; -----------------------------------------------------------------------------44.6 Bahwa Ari dikenalkan sebagai Pembuat Dokumen kepada Terlapor IV; --------44.7 Bahwa Terlapor IV selama digelarnya perkara ini sudah tidak berhububgan dengan Ari baik bertemu secara bertemu langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya; ---------------------------------------------------------------------44.8 Bahwa Terlapor IV mengakui dokumen tender dibuat di rumah Saudara Ari; --44.9 Bahwa Terlapor IV mengakui sudah percaya penuh kepada Saudara Ari untuk membuat dokumen Tender dan Terlapor IV hanya memberikan data dan daftar harga untuk diolah oleh saudara Ari; -------------------------------------------------44.10 Bahwa Terlapor IV pernah ke rumah kontrakan Saudara Ari, akan tetapi pada saat digelarnya perkara ini Ari sudah pindah kontrakan; ---------------------------44.11 Bahwa Terlapor IV mengetahui tender ini dari Internet dan terlapor melakukan pendaftaran ke LPSE dan Ari yang mengupload dokumen tender karena sudah diberikan pasword oleh Terlapor IV; -------------------------------------------------44.12 Bahwa setelah di bandingkan pernyataan Terlapor IV dengan BAP penyelidikan maka Terlapor IV menjelaskan bahwa ada dua data yang di upload, yaitu data klarifikasi yang diupload oleh Terlapor IV dan dokumen penawaran yang mengupload Saudara Ari; ------------------------------------------halaman 36 dari 66
SALINAN 44.13 Bahwa Terlapor IV tidak pernah membuat Spesifikasi teknis; --------------------44.14 Bahwa Terlapor IV menjelaskan cara mengcomfert RHS seperti berikut, data di copy ke Apendo peserta kemudian masuk ke RHS untuk enskripsi data untuk menjadi RHS; ---------------------------------------------------------------------44.15 Bahwa Terlapor IV mengakui mempunyai dua pegawai yaitu Sagung Putu Mariana dan Irwan Bakri yang keduanya tidak mempunya kompetensi teknis dan Terlapor IV mengakui hanya mempekerjakan pekerja frelance di bidang teknis; -------------------------------------------------------------------------------------44.16 Bahwa penyebab Terlapor IV gugur dalam kualifikasi tender karena terdapat enam dokumen yang tidak di upload yang dikarenakan ketidaksengajaan Terlapor IV; ------------------------------------------------------------------------------45.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala LPSE Kalimantan Timur, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut vide bukti B13): ---------------------------------------------------------------------------------45.1 Bahwa Tugas LPSE adalah merencanakan dan mengarahkan serta mengawasi proses E-Tendering; ----------------------------------------------------45.2 Bahwa secara operasional pelaporan kerja LPSE ke Gubernur dan untuk Teknis dilaporkan ke LKPP; --------------------------------------------------------45.3 Bahwa LPSE adalah fasilitator untuk tender yang menggunakan eprocurment dimana LPSE menyediakan hardware yang pengadaannya dari Provinsi dan untuk software dari LKPP dan untuk masalah dokumen yang di upload di jaringan LPSE kita tidak mengetahui satu-persatu isinya; -----------45.4 Bahwa dokumen sebelum di upload harus di enkripsi yang dilakukan oleh rekanan melalui appendo; --------------------------------------------------------------45.5 Bahwa untuk sistem LPSE ini terkendala pada jaringan internet yang tergantung pada provider internet, sehingga LPSE memberi kiat-kiat agar rekanan mengupload cepat agar datang ke LPSE; ----------------------------------45.6 Bahwa keluhan mengenai ada gangguan saat upload dokumen yang dialami rekanan tidak dilakukan secara formal melainkan secara lisan; --------------------
halaman 37 dari 66
SALINAN 45.7 Bahwa LPSE menyediakan bidding room dengan akses lokal dan untuk di luar jam kantor LPSE menyediakan outdoor internet untuk memperlancar rekanan mengupload dokumen; ------------------------------------------------------------------45.8 Bahwa LPSE tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan bidding room, namun apabila ada kegiatan rekanan yang mencurigakan akan LPSE tegur; ----45.9 Bahwa IP addres untuk semua PC di Bidding room di LPSE adalah sama; -----45.10 Bahwa penyediaan bidding room adalah persyaratan dari LKPP; --------------45.11 Bahwa struktur LPSE adalah Kepala, administrasi dan sistem unformasi, verifikasi dan registrasi, pelayanan, pelatihan dan sosialisasi; --------------------45.12 Bahwa bidding room berada di bawah pelayanan; -------------------------------45.13 Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Peserta Tender STAIN menggunakan Bidding room untuk mengupload dokumen lelang; ---------------------------------45.14 Bahwa eksistensi LPSE secara nasional dari LKPP setelah ada Perpres 54 yang mengatur e-procurement; --------------------------------------------------------45.15 Bahwa secara sistemik rekanan mendapat pasword diberikan ke rekanan jadi LPSE juga tidak tahu soal Pasword peserta tender; ---------------------------------45.16 Bahwa pendaftaran LPSE berlaku secara nasional, jadi orang luar daerah bisa untuk ikut tender; ------------------------------------------------------------------45.17 Bahwa LPSE diatur dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang e-tendering; --------45.18 Bahwa hubungan Panitia Tender dengan LPSE adalah, panitia tidak secara langsung menggunakan fasilitas LPSE melainkan harus melewati admin agency yang ditempatkan di kantor-kantor; ------------------------------------------45.19 Bahwa username dan pasword peserta hanya diketahui oleh peserta saja, bahkan admin tertinggi di LPSE pusat tidak tahu username dan pasword peserta; ------------------------------------------------------------------------------------45.20 Bahwa
data-data
dalam
tender
itu
bersifat
rahasia
dan
LPSE
merahasiakannya dengan tidak memberikan password dan username ke sembarangan orang; ---------------------------------------------------------------------45.21 Bahwa secara sistem yang memiliki akses untuk melihat dokumen-dokumen tender adalah e-auditor dan BPK; ------------------------------------------------------
halaman 38 dari 66
SALINAN 46.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, namun pihak Terlapor III tidak datang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------
47.
Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti, C8, C9, C10); ------------------------------------------------------------------------------------------
48.
Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C8): ------------------------48.1 Persekongkolan Horizontal; -----------------------------------------------------------48.1.1 Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara melakukan penyusunan dokumen penawaran secara bersama dan adanya persesuaian perilaku diantara Terlapor III dan Terlapor IV; --------------------------------------------------------------------------48.1.2 Adanya persamaan kesalahan pengetikan didalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “URAIAN JENIS
JASA BARaNG”
seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “URAIAN JENIS
JASA
BARANG”. pada lembar Rencana Anggaran dan Biaya, kesamaan kata “Calciboat” sedangkan pada dokumen pengadaan tertulis “Calciboar”. pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “Tanah urung” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ Tanah Urug”. pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “douwnlight” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “downlight”. pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “Wastafeel” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ Wastafel”; -----------------------------------48.1.3 Adanya persesuaian harga pada item pekerjaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ------------------------------------------------------------------------------
halaman 39 dari 66
SALINAN Tabel 1.1 Nama Pekerjaan PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Pembersihan Papan Nama Proyek Foto Visual Pemakaian Listrik Pemakaian Air Mobilisasi dan Demobilisasi Pembuatan Direksi Keet Sewa andang / steiger / skavolding PEKERJAAN TANAH & PASIR Galian tanah cadas Galian/Cut tanah keras (mekanik) Urugan Tanah Pemadatan tanah PEKERJAAN PASANGAN DAN BENANGAN Benangan kolom lantai bawah / baseman Benangan balok lantai bawah / baseman Benangan kolom lt. 1 Benangan listplank bawah teras balkon lt.2 Benangan kolom teras lt. 2 Benangan listplank bawah balok anak lt.3 Benangan kolom teras lt. 3 Benangan listplank keliling bangunan lt.3 PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA Kozen kayu bengkirai lt. 1 Kozen alumnium lt. 1 Kozen kayu bengkirai lt. 2
Sarana Karya Membangun
Bumi Artha
Maha Karuna
5.000.000 350.000 692.000 7.500.000 7.000.000 15.000.000 1.413.025
1.590.000 800.000 350.000 1.750.000 1.250.000 9.000.000 1.467.200
1.590.000 800.000 350.000 1.750.000 1.250.000 9.000.000 1.419.250
12.500.000
37.500.000
37.500.000
87.000
87.600
87.900
105.001.89
109.427,91
109.427,91
17.350 31.750
17.350 31.750
17.400 32.000
200.000
200.000
200.000
70.000
75.000
75.000
200.000
200.000
200.000
90.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
90.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
90.000
100.000
100.000
70.000 115.000 70.000
65.000 125.000 65.000
65.000 125.000 65.000
halaman 40 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Kozen kayu bengkirai lt. 3 Kozen alumnium lt. 3 PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KACA Daun pintu aluminium uk. 75/210 lt. 1 Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 1 Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 1 Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 1 Daun jendela kaca 70/110 lt.1 Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 2 Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 2 Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 2 Daun pintu panil bengkirai uk. 70/210 lt. 3 Daun pintu panil bengkirai uk. 80/210 lt. 3 Daun pintu panil ulin uk. 70/210 lt. 3 PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rangka atap baja ringan lt. 3 Listplank GRC lt. 3 PEKERJAAN PLAFOND Pekerjaan Rangka Plafond lt. 1 Pekerjaan Rangka Plafond lt. 2 Pekerjaan Rangka Plafond lt. 3 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Pekerjaan Pas. Lampu SL 18 Watt + asesoreis lt. 1 Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 1 Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 1
Sarana Karya Membangun 70.000 115.000
Bumi Artha
Maha Karuna
65.000 125.000
65.000 125.000
1800000
1.850.000
1.850.000
900.000
950.000
950.000
975.000
975.000
975.000
950.000
950.000
950.000
350.000
375.000
375.000
900.000
950.000
950.000
975.000
975.000
975.000
950.000
950.000
950.000
900.000
950.000
950.000
975.000
975.000
975.000
950.000
950.000
950.000
205.000 55.000
200.000 55.000
200.000 55.000
95.300 95.300 95.300
95.300 95.300 95.300
95.300 95.300 95.300
125.000
125.000
123.000
65.000
65.000
65.000
35.000
35.000
35.000
halaman 41 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.1 Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 1 Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 1 Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 1 Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 1 Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 2 Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 2 Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 2 Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.2 Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 2 Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 2 Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 2 Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 2 Pekerjaan Pas. Lampu downlight 25 watt lt. 3 Pekerjaan Pas. SL 18 Watt + asesoreis lt. 3 Pekerjaan Pas. Lampu Pijar 25 Watt + asesoreis lt. 3 Pekerjaan Pas.Stop Kontak lt. 3 Pekerjaan Pas.Saklar Tunggal lt.3 Pekerjaan Pas.Saklar Double lt. 3 Pekerjaan Panel box PP ( MCB 3 Pas = 1 bh + MCB 1 Pas 16 A = 5 Bh) lt. 3 Kabel Fider 4 x 4 mm lt. 3 Pekerjaan Instalasi Listrik lt. 3 PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG Engsel pintu kuningan lt. 1 Engsel jendela kuningan lt. 1
Sarana Karya Membangun
Bumi Artha
Maha Karuna
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 275.000
125.000
125.000
123.000
65.000
65.000
65.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 275.000
225.000
235.000
220.000
125.000
125.000
123.000
65.000
65.000
65.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
3.000.000
3.000.000
2500000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 275.000
35.000 25.000
35.000 25.000
35.000 25.000
halaman 42 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.1 Grendel jendela kuningan lt.1 Handle jendela kuningan lt.1 Kait/hak angin kuningan lt.1 Espagnolet lt.1 Engsel pintu kuningan lt. 2 Engsel jendela kuningan lt. 2 Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.2 Grendel jendela kuningan lt.2 Handle jendela kuningan lt.2 Kait/hak angin kuningan lt.2 Engsel pintu kuningan lt. 3 Engsel jendela kuningan lt. 3 Kunci tanam 2 slagh sekualitas merk SES lt.3 Grendel jendela kuningan lt.3 Handle jendela kuningan lt.3 Kait/hak angin kuningan lt.3 PEKERJAAN SANITAIR Pekerjaan Pas. Wastavel + asesories lt.1 Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 Pekerjaan Pas. Bak mandi lapis keramik lt.1 Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.1 Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 Pekerjaan Pas. Floor Drain lt.1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 1/2" (air bersih) lt.1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 4" (air kotor padat) lt. 1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt. 1 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 6" (air kotor padat) lt. 1 Septictank dan Resapan lt.1 Pembuatan saluran air hujan lt.1
Sarana Karya Membangun
Bumi Artha
Maha Karuna
500.000
500.000
400.000
25.000 25.000 30.000 150.000 35.000 25.000
25.000 25.000 30.000 150.000 35.000 25.000
23.000 23.000 25.000 150.000 35.000 25.000
500.000
500.000
400.000
25.000 25.000 30.000 35.000 25.000
25.000 25.000 30.000 35.000 25.000
23.000 23.000 25.000 35.000 25.000
500.000
500.000
400.000
25.000 25.000 30.000
25.000 25.000 30.000
23.000 23.000 25.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
50.000
55.000
50.000
125.000
125.000
120.000
300.000
350.000
350.000
65.000
75.000
75.000
12.500
15.000
15.000
70.000
75.000
75.000
45.000
45.000
45.000
120.000
125.000
125.000
2.500.000 100.000
3.000.000 100.000
3.000.000 100.000
halaman 43 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan Pembuatan bak kontrol lt. 1 Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.2 Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt. 2 Pekerjaan Pas. Shower mandi lt. 2 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.2 Pekerjaan Pas. Wastafeel + asesories lt.3 Pekerjaan Pas. Kran cabang dua Air lt.3 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 2" (air kotor cair) lt.3 PEKERJAAN LAIN-LAIN Pembuatan meja dapur utama lapis keramik 20/20 cm lt. 1 Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 1 Pembuatan meja dapur kecil lapis keramik 20/20 cm lt. 3 Relling tangga besi hollow kotak lt.1 ke lt. 2 Relling tangga besi hollow kotak lt.2 ke lt. 3 Suncrean besi hollow kotak lt.1, lt. 2 dan lt. 3 Pekerjaan Pas. Pipa PVC dia. 3" (pembuangan air hujan dari dak) lt. 1-3 Pasang penangkal petir 8 split dan 2 arde lt. 3 PEMBUATAN KAMAR MANDI DAN WC Urugan tanah Dipadatkan Benangan listplank Pasang kosen kayu ulin Pasang pintu panil ulin 70/210 Pasang engsel pintu Kunci pintu tanam 1 slagh
Sarana Karya Membangun 175.000
Bumi Artha
Maha Karuna
175.000
170.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
125.000
125.000
120.000
500.000
550.000
500.000
45.000
45.000
45.000
1.0000.00
1.000.000
1.000.000
125.000
125.000
120.000
45.000
45.000
45.000
5.000.000
7.500.000
7.500.000
4.000.000
4.500.000
4.500.000
4.000.000
4.500.000
4.500.000
500.000
550.000
550.000
500.000
550.000
550.000
600.000
650.000
650.000
55.000
60.000
60.000
12.500.000
15.000.000
15.000.000
17.350 31.750 90.000 65.000 950.000 40.000 500.000
17.350 31.750 100.000 65.000 950.000 40.000 500.000
17.400 32.000 100.000 65.000 950.000 40.000 400.000
halaman 44 dari 66
SALINAN
Nama Pekerjaan
Sarana Karya Membangun 125.000 40.000 125.000 275.000 12.500 45.000 70.000
Bumi Artha
Maha Karuna
Lampu SL 10 Watt + asesories 125.000 123.000 Saklar double 40.000 40.000 Saklar triple 125.000 125.000 Instalasi listrik 275.000 275.000 Pipa PVC 1/2" untuk air bersih 15.000 15.000 Pipa PVC 2" untuk kotor cair 45.000 45.000 Pipa PVC 4" untuk kotor padat 75.000 75.000 Pipa PVC 4" untuk pembuangan 45.000 45.000 45.000 air dari dak Pasang Floor drain stanless 65.000 75.000 75.000 sekualitas SAN EI Kran air tunggal stanlish 350.000 350.000 350.000 Sekualitas SAN EI Kran air cabang dua stanlish 550.000 550.000 550.000 Sekualitas SAN EI Pekerjaan Pas. Shower seprot 300.000 350.000 350.000 lt.1 Pekerjaan Pas. Shower mandi 500.000 550.000 500.000 lt.1 Pasang wastavel sekualitas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 TOTO + assesories Septictank besar 2.500.000 3.000.000 3.000.000 Saluran air 100.000 100.000 100.000 Bak kontrol 175.000 175.000 170.000 Grill penutup saluran dan 150.000 150.000 150.000 tempat wudhu 48.1.4 Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II, terlapor III, dan Terlapor IV adalah kesalahan pengetikan yang tidak terdapat dalam dokumen lelang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Terlapor IV dalam pemeriksaan, pihak Terlapor IV menyatakan dokumen lelang adalah dokumen PDF yang tidak dapat di copy paste; ----------------------------------------------------------------------------------48.1.5 Bahwa persesuaian harga pada item pekerjaan didalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terutama persesuaian harga hingga 2 (dua) angka dibelakang koma atau decimal mengindikasikan penyusunan dokumen penawaran dilakukan atau pihak yang sama; ----------48.1.6 Bahwa menurut keterangan Ahli, kesamaan kesalahan pengetikan yang tidak sesuai dengan master atau dokumen lelang dan persesuaian harga
halaman 45 dari 66
SALINAN diantara Terlappor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan indikasi kuat adanya tindakan persekongkolan horizontal; -------------------------------------48.1.7 Bahwa upaya atau tindakan persekongkolan juga terbukti dengan adanya persesuaian perilaku diantara Terlapor III dan Terlapor IV yang sengaja mengalah agar terlapor II memenangkan tender a quo. Bukti kesengajaan Terlapor III dan Terlapor IV mengalah adalah dengan sengaja tidak memenuhi atau tidak melengkapi persyaratan dalam tender a quo dalam dokumen penawarannya. Persyaratan yang sengaja tidak dipenuhi atau dilengkapi tersebut adalah persyaratan yang sifatnya dasar. Persesuaian semakin terlihat dengan adanya kesamaan persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut antara lain: ------------------------------------------------------------------a) Organisasi Kerja; ----------------------------------------------------------------b) Network Planning; --------------------------------------------------------------c) Daftar Peralatan Minimal; ------------------------------------------------------d) Daftar Personel Inti;-------------------------------------------------------------e) Spesifikasi Teknis; --------------------------------------------------------------f) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; ----------------------------------48.1.8 Bahwa dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh terlapor III yang tidak berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyelidikan serta terkesan berbelit-belit dan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Selain itu, tidak hadirnya Terlapor IV untuk memberikan keterangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dan layak juga memperkuat adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ------------------------------------48.2 Persekongkolan Vertikal; ---------------------------------------------------------------48.2.1 Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II dalam tender a quo dengan cara mengeliminir peserta tender lain yang potensial untuk menjadi pemenang tender serta melakukan praktek diskriminasi terhadap peserta tender tertentu; -------------
halaman 46 dari 66
SALINAN 48.2.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan peserta tender tertentu karena tidak dicantumkannya alamat dalam jaminan penawaran merupakan bentuk fasilitasi yang dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II; ---------------48.2.3 Bahwa alasan Terlapor I yang mengugurkan peserta tender karena tidak mencantumkan alamat dengan alasan evaluasi dilakukan sesuai dengan dokumen lelang dan untuk menghindari kekeliruan asumsi alamat mengingat terdapat dua lokasi STAIN Samarinda yakni di Jl. Abdul Hasan dan Jl. H.M. Rifadin tidak mempunyai dasar yang kuat; -----------------------48.2.4 Bahwa tidak kuatnya dasar Terlapor I menggugurkan dengan alasan tidak adanya alamat tersebut mengingat nama proyek dalam tender a quo, yakni “Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011”. Dalam nama proyek tersebut ada frasa “Tahap II” , artinya proyek ini merupakan proyek lanjutan dari Tahap atau proyek sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh keterangan Terlapor II, bahwa dengan membaca nama proyek maka akan diketahui lokasi pelaksanaan atau obyek tender a quo terletak di Jl. H.M. Rifadin; ---------------------------------------------------48.2.5 Bahwa tidak mendasarnya tindakan pengguguran oleh Terlapor I karena tidak adanya alamat tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli yang menyatakan jaminan dapat digugurkan jika apabila pekerjaan, nama yang dijamin tidak sama dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Lokasi tidak teralu dipermasalahkan, yang terpenting, proyek sama dengan yang dijaminkan pada saat lelang. Selain itu, Ahli menyatakan Panitia boleh mengklarifikasi jaminan penawaran, tetapi tidak mengubah substansi penawaran. Proses klarifikasi yang dilakukan Panitia ditujukan kepada penerbit, yakni apakah jaminan bisa cair apabila terdapat masalah; ----------48.2.6 Bahwa berdasarkan aturan yang ada seperti juga disampaikan oleh Ahli, Terlapor I seharusnya mempertanyakan atau melakukan verifikasi kepada pihak penerbit jaminan penawaran sebelum menggugurkan peserta tender; -48.2.7 Bahwa Terlapor I melakukan praktek diskriminasi dengan tidak konsistennya Terlapor I dalam melakukan evaluasi kepada para peserta tender; ---------------------------------------------------------------------------------halaman 47 dari 66
SALINAN 48.2.8 Bahwa dalam proses tender a quo, Terlapor I menggugurkan PT EN Handayani dan PT Putra Long Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan alasan masa kerja masing-masing personel inti yang diusulkan yang dibuktikan dengan Curiculum Vitae tidak memenuhi syarat minimal/kurang dari tahun yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan/pemilihan. Sementara itu, dalam dokumen penawaran Terlapor II ditemukan fakta bahwa personel inti Terlapor II atas nama Meriaty Ibnu Hajar, ST memiliki pengalaman kerja sebagai Project Manager sejak bulan Mei Tahun 2001, sedangkan pada saat penandatanganan Curriculum Vitae pada bulan April 2011 sehingga pengalaman pekerjaan belum genap 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Lelang; ---------------------------------------48.2.9 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Ahli menyatakan terkait dengan pengalaman kerja, maka jika terdapat persyaratan 10 tahun pengalaman, maka harus dipenuhi persyaratan tersbeut selama 10 tahun. Tidak boleh kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang; ----------------------48.2.10Bahwa dengan adanya tindakan Terlapor I yang memfasilitasi Terlapor II serta tindakan diskriminasi dalam proses evaluasi membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor II dalam tender a quo; --------------------------48.3 Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender/Pelelangan Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011; --------------------------------------------------------------------------49.
Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C10) -----------------------49.1 Bahwa Terlapor I bertetap pada Jawaban Terlapor I tanggal 05 April 2012 yang telah di ajukan dimuka persidangan dalam perkara a quo, oleh karenanya
halaman 48 dari 66
SALINAN dianggap terulang dan termuat kembali secara lengakap dan sempurna dalam kesimpulan (Conclutie) ini; ------------------------------------------------------------49.2 Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Investigator Pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999
dalam
Dugaan
Tentang Larang Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha yang telah diajukan dalam persidangan secara tegas Terlapor I tolak untuk seluruhnya kecuali yang nyata-nyata Terlapor I akui kebenaranya; -----------------------------------------------------------------------49.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terlapor I maupun dari keterangan para saksi dan Ahli, maka tidak dapat di buktikan bahwa Terlapor I melakukan tindakan persekongkolan dengan PT.Sarana Karya Membangun sebagai peserta lelang dalam Pembangunan Gedung Ma’had Al
Jami’ah Tahap II, Lokasi Pekerjaan :
Jl.HM.Rifaddin Samarinda Seberang; ------------------------------------------------49.4 Bahwa proses lelang dalam Pembangunan Gedung Ma’had Al Jami’ah Tahap II, Lokasi Pekerjaan : Jl.HM.Rifaddin Samarinda Seberang yang dilakukan oleh Terlapor I adalah telah sesuai dengan peraturan/ hukum yang berlaku; ----50.
Menimbang bahwa Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang sama yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C9): --------------------------------------------------------------50.1 Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, Seluruh saksi yang memberikan keterangan, tidak ada satupun saksi dan alat bukti surat yang menyatakan bahwa antara Para Terlapor
dengan para Pelaku Usaha atau
Penyedia barang dan Jasa lainnya mempunyai hubungan Afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, atau ada Kerjasama Operasional (KSO) dan pula adanya kesamaan Kas Keuangan atau ada kendali manajemen ataupun asset antara pelaku usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Para Terlapor juga menjadi bahagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi;------------------------------------------------------------------------------------50.2 Bahwa Para Terlapor tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan salah satu atau beberapa pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa halaman 49 dari 66
SALINAN dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik atau Pemberi Pekerjaan baik langsung maupun secara tidak langsung, Sejak Tahap Pengumuman Tender Proyek hingga Tahap Pengumuman Penetapan calon Pemenang, Hal ini dibuktikan keterangan dari Terlapor I bahwa jumlah penyedia jasa yang melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website LPSE di :http://lpse.kaltimprov.go.id yaitu sebanyak 49 Perusahaan. Hal ini di dukung dan diperkuat pula oleh keterangan Saksi
Eny Widya
Fitriani (Direktur Utama PT. Een Handayani) yang diwakili oleh suaminya atas nama Joko Priyono menyatakan bahwa “Sebagai suami saya yang menghandle semua pekerjaan termasuk mengajukan penawaran melalui LPSE. Saya gugur karena tidak dapat memenuhi syarat yaitu Jaminan Barang, Semua dokumen penawaran harus di download, Menurut pengalaman saya sebagai kontraktor, setiap instansi punya cara dan kebijakan tersendiri dalam melaksanakan lelang. Saya gugur karena organisasi kerja saya tidak buat dan saya kurang teliti jadi hanya membuat struktur organisasi, demikian pula dengan personal inti, saya sadar personal inti saya baru mempunyai pengalaman kerja 6 tahun dan itu tidak memenuhi persyaratan dan saya tidak memanfaatkan masa sanggah. Khusus di Samarinda syarat dokumen yang harus dilampirkan tentang personal inti yaitu dengan pengalaman 10 tahun sudah menjadi kebiasaaan dalam proses lelang proyek dan tidak pernah ada keberatan. Selama pelaksanaan lelang saya tidak pernah bertemu langsung dengan panitia lelang karena tidak diperbolehkan”; --------------------------------------------------------------------------50.3 Bahwa terhadap keterangan Saksi M. Huda Yuliansyah, menyatakan : “Saya tidak menjadi pemenang dan gugur oleh karena tidak mencantumkan alamat obyek yang ditender”, yang juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi Ahli yang menyatakan “Panitia lelang dimungkinkan membuat peraturan dengan syarat peraturan tersebut tidak diskriminatif terhadap peserta”. sangat jelas membuktikan bahwa gugurnya peserta lelang proyek bukan karena adanya Persekongkolan antara Terlapor I dengan Para Terlapor, akan tetapi hal tersebut disebabkan karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan / peraturan yang dibuat oleh Panitia Lelang dalam hal ini Terlapor I; -------------halaman 50 dari 66
SALINAN 50.4 Tentang adanya persaman harga dalam dokumen panawaran bisa saja terjadi antar peserta lelang dan dimungkinkan karena mengacu pada harga pasar tetapi hanya pada barang-barang yang umum dijual dipasaran antara lain dibidang PENGADAAN BARANG; ------------------------------------------------------------50.5 Bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, kemungkinan Para Terlapor bersekongkol vertikal tidaklah terbukti karena Dokumen penawaran di buat masing-masing oleh peserta lelang kemudian meng Up load melalui LPSE, adanya kekurangan persyaratan peserta lelang diakui dan disadari sebagai salah satu poin gugurnya peserta, tidak pernah ada tatap muka antar peserta maupun dengan Panitia lelang karena tidak diperbolehkan,
dimungkinkannya Panitia Lelang membuat peraturan dan
kebijkan tersendiri sepanjang tidak diskriminatif, kesalahan Panitia lelang tentang cara menghitung pengalaman kerja personal inti adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh Panitia lelang di seluruh Indonesia sehingga seluruh dalil Investigator tentang adanya dugaan Persekongkolan Vertikal tidaklah terbukti sama sekali; --------------------------------------------------------------------50.6 Bahwa Para Terlapor
secara tegas menolak dalil adanya Gabungan dari
persekongkolan Horizontal dan vertikal sebagaimana alasan dan dalil kami pada poin tersebut di atas; --------------------------------------------------------------51.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KMK/Kep/VIII/2012 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 (vide bukti A59); ------------
52.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 139/KPPU/Kep/IV/2012 tanggal 30 April 20112 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A26); ----------------------------------------
53.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A41); ----------halaman 51 dari 66
SALINAN 54. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 61KPPU/Pen/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A71); ---------------------------------------------------------------------------------------55. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 260/KPPU/Kep/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 (vide bukti A72); ----56. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A75 s.d. A78); -----------------57. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; --------------------------------------------------------------------------------------------
halaman 52 dari 66
SALINAN TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor,
Majelis
Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: --------------------1.
Tentang Dugaan Pelanggaran;------------------------------------------------------------------
2.
Tentang Identitas Para Terlapor; ---------------------------------------------------------------
3.
Tentang Objek Perkara; -------------------------------------------------------------------------
4.
Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------------------------------------------------------
5.
Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------------------
6.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; --------------------------------------
7.
Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------
8.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -------------------------------
9.
Tentang Diktum Putusan dan Penutup.--------------------------------------------------------
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas: ---------------------------1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------------------Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -------------------------------------------------------------1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara adanya persesuaian perilaku, yakni (Vide C1, C2); ------1.1.1. Terlapor III dan Terlapor IV tidak melampirkan dokumen-dokumen, seperti organisasi kerja, network planning, daftar peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan dormulir rekapitulasi perhitungan TKDN; ---------------------------------------------------------------------------------
halaman 53 dari 66
SALINAN 1.1.2. Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------------------------------------1.1.3. Adanya persesuaian Harga Penawaran yang terdapat di beberapa item pekerjaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.--------------------------------------------------------------------------------------1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender ini didasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar dimana Terlapor I bertujuan memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender, berupa: -1.2.1. Terlapor I mengeliminasi peserta yang berpotensi menjadi pemenang tender didasarkan pada bukti bahwa Terlapor I mengeliminasi peserta yang mengajukan penawaran harga di bawah harga penawaran Terlapor II (vide C1, C2); -------------------------------------------------------------------------------1.2.2. Panitia Tender melakukan diskriminasi; ------------------------------------------1.2.2.1 Berdasarkan alat bukti bahwa Panitia Tender melakukan tindakan diskriminasi
dengan
cara
menerapkan
standar
ganda
yang
menguntungkan Terlapor II (vide bukti C 1 dan C 2). ---------------------2. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ---------2.1
Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah Tahap II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, yang berkedudukan di Jl. KH Abdul Hasan Nomor 3 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia dengan susunan keanggotaan sesuai Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor 203 Tahun 2010 (vide bukti C2); ------------------------
No 1 2 3 4
Nama (NIP) Abdul Wahid, S.Pdl (1979072820001210) Syarifuddin Idris, SE (1957092819850310) Sentot Sugiyono, ST, MT (1968022120080410) Hamdinor (1977012020031210) halaman 54 dari 66
Jabatan dalam Panitia Ketua Sekretaris Anggota Anggota
SALINAN
No 5
2.2
Nama (NIP) Achmad Farihin, S.Pd (1982001012003121)
Jabatan dalam Panitia Anggota
Terlapor II, PT Sarana Karya Membangun, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 30 Samarinda Kalimantan Timur didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 5 Maret 2008, dibuat di hadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn. di Samarinda, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 45 RT 59, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 29 Oktober 2010, mengenai Perubahan Susunan Direksi, dibuat oleh notaris yang sama, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Jasa, Perbengkelan (vide bukti C1);
2.3
Terlapor III,
PT Bumi Artha Indonesia, merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1 RT 7 Samarinda Kalimantan Timur didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 29 Februari 2008, dibuat di hadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn. di Samarinda, berkedudukan di Jalan Ir H. Juanda Nomor 45 RT 59, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 September 2008, mengenai Akta perubahan PT Bumi Artha Indonesia, dibuat oleh notaris yang sama, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Jasa, Perbengkelan (vide bukti C2); ---------------------------------------------------------2.4
Terlapor IV, PT. Maha Karuna, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Jalan Juanda 8 Nomor 1 RT 7 Samarinda Kalimantan Timur didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 68 tanggal 20 Januari 2006, dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H. di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 31, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 8 Agustus 2006 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Terlapor halaman 55 dari 66
SALINAN IV yang dibuat oleh notaris yang sama, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Jasa, Perbengkelan (vide bukti C2); 3. Tentang Objek Perkara; -----------------------------------------------------------------------3.1
Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pembangunan Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda Tahun Anggaran 2011; -----------------------------------------------------------------------------
3.2
Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp. 8.760.000.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah); -------------------------------------------------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; --------------------------------------------------------4.1
Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat; ---------------------------------------------------
4.2
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----------------------------
4.3
Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut: --------------4.3.1 Adanya Persesuaian Perilaku; -------------------------------------------------4.3.1.1
Terlapor III dan Terlapor IV tidak melampirkan dokumendokumen, seperti organisasi kerja, network planning, daftar peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;---------------------------
4.3.1.2
Bahwa
dokumen-dokumen
tersebut
diperlukan
dalam
menentukan lolos atau tidaknya dalam proses evaluasi administrasi; ------------------------------------------------------------4.3.1.3
Bahwa Terlapor III tidak menyatakan alasan tidak melampirkan dokumen tersebut dalam point 4.3.1.1; ------------------------------
4.3.1.4
Bahwa Terlapor IV menyatakan tidak melampirkan dokumen yang disebutkan dalam poin 4.3.1.1 karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kondisi Keuangan; ---------------------------halaman 56 dari 66
SALINAN 4.3.1.5
Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III dan Terlapor IV sebagai peserta tender telah lalai melampirkan dokumen tersebut poin 4.3.1.1; ---------------------------------------------------
4.3.2 Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran; 4.3.2.1
Adanya persamaan kesalahan pengetikan didalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ------------a) pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “URAIAN JENIS
JASA BARaNG”
seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “URAIAN JENIS JASA BARANG”.---------------------------------------b) pada lembar Rencana Anggaran dan Biaya, kesamaan kata “Calciboat” sedangkan pada dokumen pengadaan tertulis “Calciboar” --------------------------------------------------------c) pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “Tanah urung” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ Tanah Urug”. -----------------------------d) pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “douwnlight” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “downlight”. --------------------------------e) pada lembar Satuan Harga Bahan dan Jasa, terdapat kesamaan kata “Wastafeel” seharusnya dalam dokumen pengadaan tertulis “ Wastafel”. ---------------------------------4.3.2.2
Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Terlapor II menyatakan dalam pembuatan dokumen Tender dibantu oleh Saudara Thamrin dan Saudari Salawati; ---------------------------------------
4.3.2.3
Bahwa Terlapor IV menyatakan pembuat dokumen tender ialah Saudara Ari; -------------------------------------------------------------
4.3.2.4
Bahwa Terlapor IV menyatakan peserta tender harus mengetik kembali dokumen lelang dalam format file yang berbeda, karena dokumen lelang adalah dokumen dengan format PDF yang tidak dapat di copy paste; ---------------------------------------
halaman 57 dari 66
SALINAN 4.3.2.5
Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, menyebutkan mengenai kesamaan kesalahan pengetikan dikarenakan para Terlapor menggunakan Jasa Pengetikan;-------
4.3.2.6
Bahwa terkait dengan fakta di atas, saksi M. Huda melihat dokumen dari para terlapor yang dibawa oleh Saudara Firmansyah Nur dengan cara menunjukkan adanya kesamaan dokumen Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; --------------
4.3.2.7
Bahwa hingga batas akhir masa persidangan, Investigator tidak dapat menghadirkan penyedia jasa pengetikan sebagaimana dimaksud pada poin 4.3.2.5; ------------------------------------------
4.3.2.8
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV disusun oleh penyedia jasa yang sama; ---------------------------------------------------------
4.3.2.9
Bahwa Majelis Komisi menilai, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penyedia jasa sebagaimana dimaksud poin 4.3.2.8 melakukan penyesuaian atas permintaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; --------------------------
4.3.3 Persesuaian Harga Penawaran; ------------------------------------------------4.3.3.1
Bahwa terdapat kesamaan-kesamaan harga yang ditawarkan pada item pekerjaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; Tabel 1.1
Nama Pekerjaan Pasang kosen kayu ulin Pasang pintu panil ulin 70/210 Pasang engsel pintu Kunci pintu tanam 1 slagh Lampu SL 10 Watt + asesories Saklar double Saklar triple Instalasi listrik Pipa PVC 1/2" untuk air bersih Pipa PVC 2" untuk kotor cair Pipa PVC 4" untuk kotor padat
Sarana Karya Membangun 65.000 950.000 40.000 500.000 125.000 40.000 125.000 275.000 12.500 45.000 70.000 halaman 58 dari 66
Bumi Artha 65.000 950.000 40.000 500.000 125.000 40.000 125.000 275.000 15.000 45.000 75.000
Maha Karuna 65.000 950.000 40.000 400.000 123.000 40.000 125.000 275.000 15.000 45.000 75.000
SALINAN Sarana Karya Membangun
Nama Pekerjaan Pipa PVC 4" untuk pembuangan air dari dak Pasang Floor drain stanless sekualitas SAN EI Kran air tunggal stanlish Sekualitas SAN EI Kran air cabang dua stanlish Sekualitas SAN EI Pekerjaan Pas. Shower seprot lt.1 Pekerjaan Pas. Shower mandi lt.1 Pasang wastavel sekualitas TOTO + assesories Septictank besar Saluran air Bak control Grill penutup saluran dan tempat wudhu 4.3.3.2
Bumi Artha
Maha Karuna
45.000
45.000
45.000
65.000
75.000
75.000
350.000
350.000
350.000
550.000
550.000
550.000
300.000
350.000
350.000
500.000
550.000
500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.500.000 100.000 175.000
3.000.000 100.000 175.000
3.000.000 100.000 170.000
150.000
150.000
150.000
Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor I, seluruh Item Pekerjaan pada dokumen Penawaran Terlapor II yang bersesuaian dengan Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah sebatas item pekerjaan yang nilai atau harga pekerjaannya sangat umum atau harga pasar setempat dan berlaku kepada seluruh Pelaku Usaha maupun bukan Pelaku Usaha, antara lain Pekerjaan Instalasi listrik, Pekerjaan Plafond, dan lain lain;------
4.3.3.3
Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV seluruh Item Pekerjaan pada dokumen Penawaran dikarenakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengunjungi Distributor yang sama; --------------------------------
4.3.3.4
Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terlapor II, yang melakukan survey terhadap harga dan jasa ialah Ibu Nurbaya selaku Direktur Terlapor II; ---------------------------------------------------
4.3.3.5
Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak menjawab pertanyaan tentang surveyor harga material dan jasa tersebut dalam point 4.3.3.1 di atas;----------------------------------------------------------halaman 59 dari 66
SALINAN 4.3.3.6
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesamaan harga pada item Pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terutama kesamaan harga hingga 2 (dua) angka
dibelakang
koma
atau
desimal
mengindikasikan
penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama; --------------------------------------------------------------------4.3.3.7
Bahwa Majelis Komisi menilai, kesamaan harga dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV disebabkan pembuatan dokumen dilakukan oleh orang yang sama, yakni seorang penyedia jasa pengetikan; --------------------
4.3.3.8
Bahwa Majelis Komisi menilai, penyedia jasa pengetikan tersebut pada poin 4.3.3.7 mencantumkan harga satuan berdasarkan harga pasar; ----------------------------------------------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----------------------------------------------------------5.1
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------------------------------
5.2
Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----------------5.2.1 Tentang Panitia Tender mengeliminasi peserta tender yang berpotensi menjadi pemenang tender. ------------------------------------------------------5.2.1.1
Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender a quo dengan cara mengeliminasi peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang tender; -------------------------------------------------------
5.2.1.2
Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan peserta Tender tertentu karena tidak dicantumkannya alamat dalam jaminan penawaran merupakan bentuk fasilitas yang dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II; ---------------------------------------------------
halaman 60 dari 66
SALINAN 5.2.1.3
Bahwa menurut keterangan Terlapor I, persyaratan pencantuman alamat objek tender adalah sesuai dengan kesepakatan dalam Aanwijzing; --------------------------------------------------------------
5.2.1.4
Bahwa
menurut
keterangan
ahli
(Setyabudi
Arijanta),
persyaratan pencantuman alamat objek tender bukan merupakan persyaratan yang dapat mengugurkan peserta tender; ------------5.2.1.5
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia menggugurkan peserta yang tidak mencantumkan alamat objek tender karena Panitia melaksanakan ketentuan sesuai dengan prosedur tender;
5.2.2 Tentang Panitia Tender melakukan diskriminasi; -------------------------5.2.2.1
Bahwa dalam proses tender a quo, Terlapor I menggugurkan PT EN Handayani dan PT Putra Long Iram Jaya pada Evaluasi Teknis dengan alasan masa kerja masing-masing personel inti yang diusulkan yang dibuktikan dengan Curiculum Vitae tidak memenuhi syarat minimal/kurang dari tahun yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan/pemilihan. Sementara itu, dalam dokumen penawaran Terlapor II ditemukan fakta bahwa personel inti Terlapor II atas nama Meriaty Ibnu Hajar, S.T memiliki pengalaman kerja sebagai project manager sejak bulan Mei 2001, sedangkan penandatanganan Curiculum Vitae pada bulan April 2011, sehingga pengalaman pekerjaan belum genap sepuluh tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam lelang; --------------------------------------------------------------------
5.2.2.2
Bahwa Terlapor I menyatakan, hanya Terlapor II yang mendekati pemenuhan persyaratan 10 (sepuluh) tahun masa kerja untuk personel inti; ----------------------------------------------
5.2.2.3
Bahwa Terlapor I menyatakan, masa kerja personel inti dari peserta tender yang lain kurang dari 10 (sepuluh) tahun; ---------
5.2.2.4
Bahwa Ahli (Setyabudi Arijanta) menyatakan terkait dengan pengalaman kerja, persyaratan 10 (sepuluh) tahun diartikan harus
memenuhi
akumulasi
halaman 61 dari 66
pengalaman
melaksanakan
SALINAN pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun, dan tidak boleh kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang; ---------------5.2.2.5
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perbedaan masa kerja 1(satu)
bulan
atau
kurang
yang
menyebabkan
tidak
terpenuhinya syarat 10 (sepuluh) tahun masa kerja bukanlah merupakan
perbedaan
waktu
yang
substansial
untuk
menyatakan terpenuhi atau tidaknya syarat keahlian minimum; 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----6.1
Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----------------------------------------------------------
6.2
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: --------------------------------------------------------------
6.3
Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------------------6.3.1
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; --------------------------------------------------------------------
6.3.2
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II (PT Sarana Karya Membangun), Terlapor III (PT Bumi Artha Indonesia) dan Terlapor IV (PT Maha Karuna) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas; ---------------------------------------
6.3.3 6.4
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------
Unsur Bersekongkol; -----------------------------------------------------------------------6.4.1
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama halaman 62 dari 66
SALINAN yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;---------------------------------------------------------------------6.4.2
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ------------------------------------------------------------------------------a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----------------------------------b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;---------------------------c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----------------d. menciptakan persaingan semu; ---------------------------------------------e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; --------f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ---g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;
6.4.3
Bahwa
berdasarkan
analisis
tentang
Persekongkolan
Horizontal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak memenuhi unsur persekongkolan: -----------------------------------------------6.4.3.1 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak melampirkan dokumen-dokumen, seperti organisasi kerja, network planning, daftar peralatan minimal, daftar personel inti, spesifikasi teknis dan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN merupakan kelalaian yang tidak disengaja; --------------------------------------6.4.3.2 Bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dibuat oleh penyedia jasa yang sama, tetapi tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penyedia jasa tersebut melakukan penyesuaian atas permintaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; --------------------------
halaman 63 dari 66
SALINAN 6.4.3.3
Bahwa kesamaan harga dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV disebabkan pembuatan dokumen dilakukan oleh penyedia jasa yang sama, tetapi penyedia jasa pengetikan tersebut mencantumkan harga satuan berdasarkan harga pasar;--------------------------------------------------------------
6.4.4
Bahwa
berdasarkan
analisis
tentang
Persekongkolan
Vertikal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena: -----------------------------------------------------------6.4.4.1 Panitia menggugurkan peserta yang tidak mencantumkan alamat objek
tender
berdasarkan
pertimbangan
bahwa
Panitia
melaksanakan ketentuan sesuai dengan prosedur;--------------------6.4.4.2 Bahwa panitia mengugurkan peserta lain dan meloloskan Terlapor II dalam persyaratan minimum masa kerja personel inti adalah bukan tindakan diskriminasi karena dibandingkan dengan semua peserta, hanya Terlapor II yang paling mendekati pemenuhan persyaratan 10 (sepuluh) tahun masa kerja tersebut; -----------------6.4.5 6.5
Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; -------------
Unsur Pihak Lain; --------------------------------------------------------------------------6.5.1
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ------------------------------------------------------------------------“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----------------------------------------------------------------------------
6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I
yang merupakan
subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender; ----------------------------
halaman 64 dari 66
SALINAN 6.5.3
Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. sampai dengan 2.4 di atas. ------------------------------------------------------------------
6.5.4 6.6
Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;-------------------------
Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;--------------Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang, maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: ------------------------------------------------------7.1
Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup terjadinya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender a quo; ------------------------------------------------------------------------------------------
7.2
Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup terjadinya Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam tender a quo; -----------------------------
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ---------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------------------------8.1
Bahwa Terlapor I, dan Terlapor II bersikap Kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----------------------------------------------------------------
8.2
Bahwa Terlapor III, dan Terlapor IV tidak bersikap Kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----------------------------------------------------------------
8.3
Bahwa dalam pemeriksaan yang memanggil Direktur Utama Terlapor III, tidak dihadiri oleh yang bersangkutan, melainkan salah satu Direktur yang baru saja diangkat yang tidak mengetahui proses tender perkara a quo; ------------------------
9.
Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-------------------------------------------------------------------------------------
halaman 65 dari 66
SALINAN MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin 8 Oktober 2012 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 Oktober 2012 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari DR. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; DR. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Andika Putra, S.H. dan Ratmawan Ari K, S.H.
masing-masing
sebagai Panitera. ---------------------------------------------------------------------------------------Ketua Majelis Komisi, ttd. Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.
Anggota Majelis Komisi,
Anggota Majelis Komisi,
ttd.
ttd.
Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. Panitera,
ttd.
ttd.
Andika Putra, S.H.
Ratmawan Ari K, S.H.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Sekretaris Jenderal
Ir. Lilik Ganie H.A., M.Sc., Ph.D
halaman 66 dari 66
