VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
Disain Institusi dan Kinerja Program
6.1.
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarahrt Pesisir (PEMP) 6.1.1. Lingkup, l'ujuan dan Sasaran PEMP
Salah satu progam pernbangunan kawasan laut dan pesisir adalah kegiatan PEMP yang d a l m pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat di daerah (PEMD). Kegiatan PEMD diharapkan dapat menjadi stimulan bagi terbentuknya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahlera. Pelaksanaan kegiatan PEMD hams disusun dalam bingkai pendekatan yang liarmonis dengan memperhatikan sistern nilai dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat serta mengoptimalkan pernanfaatan potensi sumberdaya kompotensi lokal. Tujuan secera m u m dari progarn pemberdayaan ekonomi rnasyarakat pesisir adalah u ~ ~ t umeningkatkan k kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan keleml~agaansosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Bentuk kegiatan progam adalah s~bagai berikut : =
Pengembangan partisipasi masyarakat. Penguatan kelembagaan sosial ekonorni masyarakat yang meliputi :
- Penganbangan kegiatan ekonomi masyarakat - Penge iolaan sumberdaya laut dan pesisir - Pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi Fasilitas niasyarakat dalam akses permodalan Pengembimgan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat
Sedangkan tujuan secara khusus dari PEMP adalah:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangcman daerah Mengernl)angkan keragaman kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja sehl ngga pendapatan masyarakat meningkat Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengolahan sunberdaya pesisir dan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat, aparat desa 1 kelurahan dan apiu-at keamanan dalam memfasilitasi proses pengembangan masyaral~at Kelompok sasaran dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir serta memiliki mata pencaharian yang terkait dengan sumberdaya laut dan pesisir baik dari kalangan nelayan, pengolah ikan dan pedqang ikan. Lokasi sasaran PEMP dipnoritaskan pada daerah yang: Mempwiyai desa kelurahan berpenduduk rniskin relatif lebih banyak Mempm~yaipotensi sumberdaya pesisir dan laut uutuk dikembangkan atau direhabilitasi Mempulyai dukungan kebijakan pada pengembangan sumberdaya pesisir dan laut . Belum pemahhanyak menerima bantuan program sejenis.
6.1.2 Institusi Pelaksanaan Program PEMP
Untuk pl:laksanaan program PEMP dibentuk struktur organisasi yang melibatkan beberapa instansi baik di pusat maupun di d a d .
Di pusat dibentuk Tim Koordinasi PEMP Pusat (selanjutnya disingkat TK-
PEMP Pusat) yaing terdiri dari Tim pengarah clan Tim Pembimbing. Tim Pengarah terdiri dari : Ketua
:
Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam - Bappenas
Anggota
:
Ditjen Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil - Departemen Eksploirasi Laut dan Perikanan
Anggota
:
Ditjen Anggaran - Departernen Keuangan
Anggota
:
Ditjen PMD - Departemen Dalam Negeri
Anggota
:
Ditjen Bangda - Departemen Dalam Negeri
Anggota
:
Ditjen
Perdagangan
dan
Perindustrian
-
Departernen
Perdagangan dan Perindustrim
Tim Pelilksana yang terdiri dari unsur-unsur : Ketua
:
Direhtur Pemberdayaan Sosial Ekonomi Maqarakat
-
Ditjen
Urusan Pesisir, Pantru dan Pulau-pulau Kecil Anggota
:
Kepala Biro Pemberdayaan Masyardat dan Perdesaan
-
Bappenas Anggcita
:
Ditjen Anggaran - Departemen Keuangan
Anggota
:
Ditjen PMD - Departemen Dalam Negeri
Anggota
:
Ditjen Bangda - Departemen Dalam Negeri
Anggota
:
Ditjen
Perdagangan
dan
Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian
-
Departemen
Struktur Orga nisasi Pelaksanaan PEMP
Tokoh Masyakat Kalangan Profesional
i
Forum Mus\.ai\ arah Desa (FMD)
-
I -
UPkD Aparat Desa
KMP Desa
Keterangan : TK Pusat
: Tim Koordinasi Pusat
KM Pusat
: Konsultan Manajemen Pusat
TK Kabupaten : Tim Koordinasi Kabupaten KM Kabupaten : Konsultan Manajemen Kabupaten LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
P .
Pendamping TTD
FMK
: Forum Musyawarah Kawasan
PJOK
: Penanggungjawab Operasional Kegiatan
LPKK
: Lembaga Pengelola Kegiatan Kawasan
FK
: Fasilitator Kawasan
UPKD
: Unit Pengelola Kegiatan Desa
FMD
: Forum Musyawarah Desa
KMP
: Kelompok Masyarakat Pemanfaat
TTD
: Tenaga Teknis Desa
KUB
: Kelompok Usaha Bersama
b.
PEMP Kabupaten Lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan di tingkat Kabupaten adalah
TK. PEMP Kab yang pembentukannya difasilitasi oleh Ketua BAPPEDA dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pekalongan. TK.PEMP yang terbentuk selanjutnya di:;yahkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati dengan susunan organisasi kelernbagaan TK.PEMP sebagai berikut : Penanggungjawab Progam
Bupati Kabupaten Pekalongan
Koordinato~
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Tim Koordisasi
Ketua
:
Ketua Bappeda Kab. Pekalongan
Sekretari; I
:
Kadis Perikanan Kab. Pekalongan
Sekretari; I1
:
Se1;reta-i~Bappeda Kab Pekalongan
Ketua
:
Kadis Perikanan Kab. Pekalongan
Wakil ke tua
:
Kabid. Ekonomi Bappeda Kab.
Tim Sekrel aris :
Bidang kesekretariatan
Pekalongan Unit pengac uan masyarakat Ketua
:
Kasi Usaha Tani Dinas Perikanan Kab.
Pekalongan Sekretaris
:
Staf Dinas P e r i b Kab. Pelilaongan
Kabid Pen gaduan Masyarakat
:
Staf Dinas Perikanan Kab. Pekalongan
:
Kasi Produksi dinas Perikanan Kab.
Pusat Informasi Ketua
Pekalongan Sekretaris
:
Kasi Bina Mutu Dinas Perilman Kab. Pekalongan
Kabid Per~yebarluasanInforrnas~
:
Staf Dinas Perikanan Kab Pekaiongan
Tugas dan tanggungjawab TK PEMP kabupaten Pekalongan adalah
sebagai
berikut : =
Mengk.oordinasi, rnerencanakan dan mengalisis hasil pelaksanaan kegiatan PEMP Melakukan kegiatan adtninistrasi dan kesekretariatan pelaksanaan PEMP dan
pembinaan
dalam
rangka
persiapan
serta
pengembangan
ketnanipuan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalatn kegiatan PEMP. Setelall dibentuk struktur organisasi PEMP, maka perlu ditentukan lokasi penerima PEhIP. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan kriteria jumlah desakelurahan pantai yang berpenduduk miskin relatif lebih banyzk dan memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang dapat dikembangkan. TK-PEMP Pusat menyampaikan kepada kabupatenkota tentang jumlah d m ancar-ancar daftar kecamatan mas ng-masing kabupatenkota yang memenuhl untuk menjadi lokasi PEMP. Setelah itu TK-PEMP KabupatenIKota membahas dan menetukan kecamatan terpilih berdasarkan pertirnbangan : Kecamatan yang memiliki desakelurahan pantai yang berpenduduk miskin relatif lebih banyak
Kecamatan yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir untuk dikembimgkan. Mempilnyai dukungan kebijakan pada pengembangan sumberdaya pesisir dan laut. Belum pernahhanyak menerima bantuan program sejenis. Selain itu TK-I'EMP Kabupaten/Kota deng& memperhatikan faktor adminstrasi, geografi dan ekonomi mengelompokan kecamatan-kecamatan terpilih menjadi kawasan pemanfaat PEMP. Melalui proses tersebut di Kabupaten Pekalongan ditetapkan di I>esa Wonokerto Wetan, Tratebang, dan Semut dari Kecamatan Wonokerto, dan Desa Blacanan dari Kecamatan Sragi dan Desa Mulyorejo dari Kecamatan Tirto, sebagai desa target dari PEMP. Dari lirna desa tersebut tiga desa di Kecamatan Vdonokerto diteliti dalam pe~elitian.
c.
Kawzs;~ndan Kecamatan
cl
LPKK Pesisir Mandiri
Lembaga pengelola PEMP di tingkat Kecamatan adalah LPKK Pesisir Mandiri. Lembaga ini dirancang untuk menjadi wadah diskusi pelaku pengembangan usaha di Kecamatan, selain itu untuk mengindentifikasi permasdahan yang dihadapi KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) lnaupurl daerah lokasi pelaksanaan kegiatan. Pembentukan LPKK dilangsmgkan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi di tingkat kawasa~ yaitu dalam FMK Mekanisme pembentukan LPKK adalah sebagai berikut :
Koord:masi persiapan awal pembentukan LPKK, sekaligus koordinasi persiapan pelaksanaan sosialisasi kegiatan PEMP diprakasai Tim oleh Konsultan dan Camat Wonokerto. Pelaksanaan Forum Musyawarah Kawasan (FMK) dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kegiatan PEMP tingkat kawasan sekaligus pembeittukan kelembagaan LPKK. Adaptrn hasil-hasil kesepakatan dari forum musyawarah kawasan adalah : Kompc'nen keanggotaan LPKK, struktur kepengurusannya, tugas dan tangplgjawab LPKK dan jadwal pertemuan rutin LPKK. Dari proses tersebut dihasilkan sususnan pengurus LPKK Pesisir Mandiri Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan : Ketua
:
Joko Laksono (Tokoh Masyarakat)
Sekretaris
:
Sarnsuri (Kasubsi PLH Kecamatan)
Bendahara
:
Ir. Fahrozi (Tokoh Masyarakat)
Anggota
:
- Sanadi (Tokoh Masyarakat Ds. Wonokerto Wetan) - Karjo (Tokoh Masyarakat Desa Tratebang)
- Dirat
(Tokoh Masyarakat Desa Semut)
- Rokhani (Tokoh Masyarakat Desa Blacanan) - Tulus (Tokoh Masyarakat Desa Mulyoreja)
LPKK berpersn untuk memberikan dukungan operasional kepada KMP. Tugas dan tanggungiiwab LPKK adalah :
Menca1:at dan mendokumentasikan kegiatan Mengetahui dan menyetujui permintaan dana dari KMP. Membilkukan penggunaan dana PEMP.
Melaporkan perkembangan kegiatan PEMP, termasuk pembukuan dan pengembalian dana kepada FMK secara teratur. Menbantu
penyelesaian
masalah
terhadap
kelompok
pemanfaat
bermasz~lahsetelah dilaporkan dalam FMK. Jika diperlukan dapat melakukan pemeriksaan pembukuan KMP. Berperan sebagai tim verifikasi bagi usulan usaha ekonomi produktif demi kelangs~~ngan lembaga dan perguliran dana. Mengindentifikasi potensi cara mengernbangkan hubungan dengan pihak luar sa~ertipemasaran, bantuan tehnis dan sejenisnya sebagai dasar perencanaan strategi LPKK. Melakukan perencanaan strategi LPKK baik jangka pendek maupun jangka panjang. Program PEMP juga mendorong pembentukan Lembaga Keuangan Alternatif (LKA). Harapan dari program PEMP, LKA ini dapat berdiri secara independen,
mandiri dan be]-sihdari campurtangan manapun.
c2
Lembaga Keuangan Alternatif (LKA)
LKA ditmtuk atas aspirasi dan masukan dari masyarakat yang diwakili
tokoh rnasyarakat desa lokasi PEMP. LKA mempunyai tugas membuat laporan secara periodik Eepada pengurus LPKK berupa penyelesaian tugas dan kewajiban harian, tercapainya target kerja, terjalinnya hubungan kerja/kemitraan dengan pihak lain, dan tercipatanya kerja yang dinamis. Dibentuknya LKA yang baru ini diharapkan pula mampu menyerap tenaga kerja baru yaitu dari kawasan masyarakat pesisir yang mernpunyai tingkat pendidikan tinggi tetapi belum
mendapatkan pekerjaan. Jangkauan layanan LKA yang terbentuk saat ini di daerahdaerah studi meliputi Desa Wonokerto Wetan, Tratebang dan Semut. LKA Pesisir Mandiri yang terbentuk terdiri atas tenaga sebagai berikut : Manager
: 1 orang (Sarjana Ekonomi I SI)
Analisis Pernbiayaan
: l orang (Sarjan Ekonomi 1 D3 Computer)
Administrasi dan Pembukuan : l orang (SMEA Akuntansi) Kasir / l'eller
: 1 orang (SLTA)
Penagihan 1 colector
: 1 orang (D3 Ekonomi).
Pengelola LKA direkrut melalui proses pelamaran dan seleksi (ujian tertulis, wawancara dan test psikologis) yang diselenggarakan secara terbuka. Pengumurnan peluang keja di LKA ini diumumkan oleh LPKK Pesisir Mandiri dan diseleksi oleh Universitas Pekalongan. Tenaga kerja yang telah terpilih ditugaskan kerjl magang selama satu bulan di Bank Muamalah di Wirodeso. Pelaksalaan PEMP di Kecamatan Wonokerto, Sragi dan Tirto Kabupaten Pekalongan dikoordinasikan oleh tim pelaksanaan yang tergabung dalam Forum Musyawarah Kawasan (FMK) yang terdiri dari Camat, Lembaga Pengelolaan Kegiatan Kawasan dan Fasilitator Kawasan (FK). Camat sebagai 11minggungjawab wilayah bertugas untuk : Mengesahkan hasil musyawarah FMK tentang nama desakelurahan, jenis kegiatar~,jumlah dana PEMP, serta tentang pembentukan LPKK Mengusulkan staf kecamatan kepada BupatiIWalikota sebagai PJOK (Penang gung Jawab Operasional Kegiatan) Mengikuti sosialisasi PEMP, menjelaskan prinsip dan dasar PEMP dan peraturannya kepada petugaslaparat kecamatan dan desakelurahan
Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan, proses veri!ikasi dan usulan prioritas pendanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelomp ok pemanfaat Mengkoordinasi kegiatan antar beberapa desakelurahan bila perlu Melaporkan masalah-masalah serta tindak lanjutnya yang dihadapi kepada TK-PEIVIP KabupatenIKota Meneri~natembusan laporan bulanan dari TTD (Tenaga Tehnis Desa) agar dapat rr ~engikutikemajuan kegiatan PEMP. d.
Desa 1 Kelurahan
Kepala Desal Lurah bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan PEMP yang dilaksanakan diwilayahnya dan mempunyai tugas sebagai berikut ; Mendanpingi FMD (Forum Musyawarah Desa) dan TTD (TenagaTehnis Desa) rnelakukan sosialisasi PEMP kepada masyarakat Meminipin forum musyawarah desalkelurahan dalam persiapan 1 pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PEMP Memarltau pelaksanaan kegiatan PEMP Menge~ahkanpengurus UPKD dari hasil pemilihan di forum Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan PEMP secara periodik kepada Camat. UPKD (Unit Pengelola Kegiatan Desa) adalah lembaga pengelola di tingkat Desa. UPKD ini akan menjembatani hal-hal yang diusulkan 1 dibutuhkan oleh masing-rnasing KMP. Pembentukan UPKD diselenggarakan bersamaan dengan sosialisasi kegiatan PEMP di tingkat Kecamatan. Hasil kesepakatan dari
UPKD di masing-masing desa disyahkan oleh Camat dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : =
Ketua I
: Ali Bidin (Kades. Wonokerto Wetan)
Ketua I I
: Karnoto (Kades. Tratebang)
Ketua I 11 : Supari (Kades. Semut) Sekretaris : Sekdes. Masing-masing Desa. Tugas dan tanggunglawab UPKD adalah sebagai berikut : Menyel~nggarakan musyawarah desa untuk membentuk tirn pengelola kegiatatl PEMP. Melaporkan kemajuan kegiatan PEMP kepada LPKK. Melakukan sosialisasi mengenai PEMP kepada masyarakat dengan dibantu oleh FK dan TTD. Bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatati dan dibantu oleh TTD. Menyiapkan dokumen administrasi PEMP (pembuatan surat perjanjian, penarikm dan penggunaan
dana, termasuk
pelaksanaan tertip
administrasi) Melak~~makan pengawasan dan pengarahan kegatan PEMP di KMP.
e.
Kelompok Masyara kat Pemanfaat (KMP) dan Kelompok Usaha Bersan~a(KUB)
el
KMP KMP merupakan wadah kelembagaan ditingkat kelompok sasaran
kegiatan PEMI'. Tujuan dibentuknya KMP ini adalah agar para anggota kelompok dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Pembentukan
KMP itu dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan UPKD. Pembentukan KMP ini difasilitasi oleh tim konsultan bersama kepala desa masing-masing. Hasil mengenai pembentukan KMP diserahkan kepada LPKK dan selanjutnya disyahkan oleh Canat. Di lirna desa program PEMP telah dibentuk dua institusi KMP yaitu: Desa Wonokerto Wetan (KMP-1) dan Desa Tratebang dan Semut (KMP-2).
e.2
KUB Di setiap KMP akan dibentuk kelompok-kelompok usaha yang lebih kecil
yang berbentuk KUB. Pembentukan KUB ini diantaranya berdasarkan pertimbangan kesmaan bidang usaha yang menjadi profesinya selama ini. Pembentukan KUEI didasarkan pada mekanisme sebagai berikut : Pembentukan KUB dilaksanakan di desanya masing-masing berdasarkan pada prinsip musyawarah dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dijelaskatulya maksud dan tujuan dibentuk KUB sebagai salah satu unsur kelembagan dalam kegiatan PEMP. Dilakukan musyawarah guna menentukan pihak-pihak yang akan menjadi anggota Kl J B Karma bmyaknya anggota masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota KUB, maka cara penentuan KUB dengan diundi yaitu ditetapkan dalam sat^ KUB beranggotakan 5 orang, mengingat masyarakat yang berminat banyak, dana yang tersedia terbatas. Bagi KUB yang sudah terbentuk tapi belurn dapat menerima dan belum diusulkan dalam daftar tunggu. ]CUB adalah bagian dari KMP yang terbentuk dari kelompok-
kelompok usaha yang lebih kecil atau kelompok penerima langsung dana perguliran dari PEMP. Dari uraian pada butir e, KUB ini pembentukannya oleh LPKK Pesisir Mandiri. Di tiga desa PEMP yang diteliti saat ini, sejak tahun 2000 telah terbentuk
16 KUB Nelayan dan 9 KUB pedagang.
Pembentukan KUB akan berlangsung pada kegiatan pertemuan KMP di masing-masing desa dan dilakukan oleh KMP berdasarkan pada prinsip musyawarah dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pembentukan KUB ini difasilitasi oleh tim konsultan (personil tenaga ahli, FK, TTD). Pelaksanan KUB sendiri dilakukan melalui forum musyawarah guna menentukan pihak-pihak yang akan menjadi anggota KUB. Dalam ha1 ini anggota KUB rata-rata beranggotakan 5 orang. Khusus untuk KUB Nelayan dan Pedagang di Desa Semut, pemilihan anggota ini dilakukan dengan s~stim undian mengingat jumlah anggota masyarakat yang berminat c:ukup banyak, sementara dana yang tersedia terbatas. Setelah dilakukan di masing-masing KMP, untuk selanjutnya oleh PJOK akan diserahkan kepada Camat guna mendapat pengesahan. Saat ini anggota
KUB di ti ga desa yang diteliti berjumlah 1 10 orang. Narna dan jumlah anggota K J B dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Nama-,nama KUB dan Jumlah Anggota KUB di Desa Wonokerto Tatdong
dalam KMP KMP-1 KUB Bougenvile KlJB Melati
KMP- 1
Nelayan &Penangkapan Ikan KUB Surya Kencana KUB Sumber Makmur KUB Darmajaya KUB B r o h KUB Mandarin 1
KUB Timbul Rejelii
KUB Rukun Jaya KUB Sumber Rejelri KUB Sumber Jaya KUB Santosa KUB Jaya Mulyo Semut
Pedagang & Pengolah Ikan KUB Sanah Mulyo KUB Rasti Jaya Nelayan & Penagkapan Ikan
Tratebang
KUB Maju Jaya
3
KUB Cari Untung
2
Pedagang & Pengolah Ikan KUB Resmen
6
KUB Dagang Jaya KUB RuLw J q a KUB Santoso KUB Sumber Urip Nelayan & Pengolah Ikan : KUB Texipok JUMLAH
5
110
KMP-2
f.
Konsultan, FK dan TTD
f.1.
Konsulta n Konsultar~ PEMP terdiri atas Konsultan Manajemen Pusat (KM Pusat)
dan Konsultan Rlianajemen Kabupaten (KM Kabupaten). KM Pusat bertujuan membantu TK I'EMP Pusat dalam membantu pelaksanaan PEMP ditingkat nasional. KM Pusat ini ditetapkan oleh TK PEMP Pusat, yang dalam ha1 ini dilaksanakan oleh CIDES
Persada. Sedangkan KM Kabupaten berfungsi
membantu TK PIZMP Kab melalui sekretariat TK PEMP Kab dalam mengelola bantuan PEMP di daerah yang bersangkutan. Tugas KM Kabupaten adalah :
- Membantu dan menfasilitasi TK-Kabupaten - Merekrut dan menfasilitasi FK dan TTD -
Bersarna FK dan TTD melaksanakan kegiatan PEMP yang berupa: (ident~fikasidan inventarisasi surnberdaya laut dan pesisir, pelatihan KMP, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, melakukan pembinaan kegiatan PEMP, melakukan monitoring dan evaluasi)
KM Kabupaten i?i ditetapkan bukan berdasarkan mekanisme kelembagaan tetapi melalui proses penunjukan langsung, mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan program. KM Ka wpaten ini dilaksanakan oleh LSM Sabilunnajah
f.2
Fasilitator Kawasan Fasilitator kawasan berfimgsi membantu LPKK dan KMP dalam
melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian kegiatan PEMP. FK ini merupakan anggotaltenaga yang direkmt oleh
LSM Sabilunnajah. Jumlah FK di Kabupaten Pekalongan berjumiah 2 orang yang
berasal dari daerah setempat
f.3
Tenaga Teknis Desa (TTD)
TTD meruj~akantenaga ahli dalam bidang teknis tertentu yang b e h g s i sebagai pendampirig KMP dan UPKD dalam kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan PEMP dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dapat dilestarikan dan dikembangkan. Patia tahap perencanan TTD bertugas memberikan bantuan teknis kepada KMP dalam menyusu. usulan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan TTD dapat berfungsi sebagai pemberi bimbingan teknis usaha, bimbingan teknis
administrasi mauplm rnengembangkan usaha bersama KMP. TTD juga bertindak sebagai motivator, fasilitator, komonikator dan dinamisator KMP. TTD di kabupaten Pekalongan berjumlah 2 orang dan berasal dari daerah setempat dengan harapan dapat membantu personil tim konsultan lainnya dalam mengenal dan memahami karakteristik fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
6.1.3 Alokasi dam Penyerapan Dana PEMP
Salah satu ukuran kinerja pengelolaan program adalah pada pemanfaatan sumber dana PEIdP. Pada tahun 2000 surnber dana berasal dari pemerintah (rupiah murni A.PBN dan APBD) dan masyarakat (swasta dan swadaya masyarakat). Bedasarkan penetapan lokasi kabupaten, Departemen Keuangan menerbitkan DAIIPD (Daftar Anggaran Dana Pembangunan Daerah) yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Alokasi dana PEMP dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD 11. Pada tahun anggaran 2000
kabupaten Pekalclngan memperoleh aloksi anggaran dari Pusat sebesar Rp.924.250.000 D;wa tasebut dialokasikan sebagai berikut:
Tabel 9. Jenis lllokasi Anggaran Pelaksanaan Program PEMP 2000
1
Jenis Alokasi
I
Pedoman Pelaksanaan PEMP (2000), % 60 40 Disesuaikan
I dengan kegiatan I
I
I
Realisasi PEMP Kab.Pekalongan % RP 498.867.000 54 36 331.133.000 10 94.250.000
1
I
Keterangan : BLM : Bantuan Imgsung Masyarakat BMD : Bantuan lvlanajemen Daerah AP : Adminisb-asi Proyek Dana Bimtuan Langsing Masyarakat (BLM) adalah dana bantuan langsung pada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Dana ini merupakan dana bergulir
untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Karena itu
penggunaannya ditentukan oleh masyarakat sendiri melalui FMD yang ada. Dana BLM di Kabupatcm Pekalongan ir,i sebesar Rp. 498.867.000 dialokasikan untuk pembelian kapal, perninjaman modal bergulir dan pernbuatan kioslwarung onderdil. Jenis kegiatan tersebut dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dari kelompok sasararl atau dari Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kapal-kapal tersebut dibagkan kepada KUB-KUB yang sudah terbentuk, sebagai sarana penangkapan ikar~.Adapun modal yang basifat pinjaman diberikan kepada para pedagang di masing-masing KUB dan besarnya pinjaman tiap KUB ditentukan oleh kesepakatan bersama di KUB.
Dana yang telah direalisasi untuk BLM adalah sebesar Rp. 498.867.000 (54%) dari total anggaran. Berdasarkan pedomau BLM tersebut seharusnya mencapai 60% dzri total anggaran atau sebesar Rp.554.550.000, selisihnya dialokasikan untul: kegiatan administrasi proyek meskipun dalam pedoman dengan keterangnan disesuaikan dengan kegiatan.
Tabel 10. Jeni!r Kegiatan dan Jumlah KUB Penerima BLM di DesaWonokerto Wetan, Semut dan Tratebang. Langsung masyarakat (BLM)
Jumlah KUB Penerima BLM Th. 2000
Pengolah Ikan KUB Nelayan dan Penangkapan Ikan 3. Pengadaan K ios Onderdil 4. KUB Pengelola Perguliran JUMLAH I Sumber . Data Pnmer diolah
Total Nilai BLM
RP.
425.000.000
2.
/
I
498.867.000
I
1
Dana Bantuan Manajemen Daerah (BMD), ini diperuntukan bagi keperluan KMKabupatefiota. Ilana ini bersifkt khusus, dan pengelolaannya dilakukan oleh pimpro kabupaten~kotamelalui kontrak dengan konsultan manajemenlLSM. Dana
BMD ini digunakan untuk :
- Koordina~si dan sinkronisasi program diantara lembagalinstansi dan institusi lainnya.
- Sosialisasi pelaksanaan program. - Fasilitasi tenaga ahli yang meliputi: KM-Kabupaten, FK dan TTD. - Fasilitasi manajemen dan tehnik peran serta masyarakat. - Fasilitasi dan mobilisasi forum kemitraaa dan tim koordinasi kabupaten, kecamatam d m desa.
-
Pembinam administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuaugan
-
Fasilitasi kebutuhan operasional LPKK, UPKD dan PJOK
-
Mobilisasi pengembangan jaringan pemasaran
- Biaya pe~rjalananpeserta pelatihan ke dan dari pusat. Dana yang telah d irealisasikan untuk BMD adalah sebesar Rp. 33 1.133.000 (36%) dari total anggaran. Berdasarkan pada buku pedornan BMD tersebut seharusnya mencapai 40% dari total anggaran atau sebesar Rp. 369.700.000. Selisihnya dialokasikan untuk menambah kegiatan administrasi proyek yaitu sebesar 4% meskipun dalam buku pedoman disesuaikan dengan kegiatan. Dana Administrasi Proyek (AP) adalah dana yang dialokasikan pada kabupatdota dirnana kegiatan-kegiatan
PEMP terdapat di kabupatdota
tersebut, dirnana penggunaan dana tersebut adalah untuk:
- Perencarlaan dan koordinasi - Fasilitas kegiatan-kegiatan kesekretariatan proyek seperti ATK, Facimile, telpon dan lain sebagainya.
- Fasilitas kegiatan keadministrasian proyek - Fasilitas~ kegiatan perjalanan dalam rangka pernbinaan pelaksanaan kegiatan, termasuk biaya transport peserta sosialisai ke dan dari pusat
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Dana untuk administrasi proyek berdasarkan pedoman yang ada dialokasikan sesuai kebutuhan. Dalam ha1 ini tidak ada besaran khusus yang ditetapkan untuk itu. Di desa penelitian dana administrasi proyek mencapai 10% atau Rp. 94.250.000.yang diambil dari BLM (6%) dan BMD (4%).
Melihat diszuln institusi yang dirancang dan diimpleanentasikan sebagaimana diutarakan mulai dari 6.1.1 sampai 6.1.2 tampak bahwa program PEMP dijalankan dengan institusi yang bersifat top down, bias pada aparatur pemerintah dan menempuh proses yang cenderung panjang (birokrasi). Disain dan implementasi institusi semacam ini membawa akibat besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk keperluan-keperluan di luar BLM yakni sebesar 36%.
6.1.4 Kendala dlan Permasalahan Dalam Pelaksanaan PEMP
Pelaksanaan kegiatan PEMP yang dkencanakan mampu terealisasi sepenuhnya, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Kendala diantaranya berkaitan dengan mundurnya waktu pelaksanaan dari j adwal yang telah ditentukan. Sedangkan permasalahan yang ada yaitu mulai dari: Mundurnya pelaksanaan sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Data dari desa-desa yang tersedia kurang lengkap maka perlu adanya pengumyulan data dari berbagai sumber. Pandangar~masyarakat yang terbentuk sekarang ini yang menganggap bantuan dlui pemerintah merupakan sebuah bantuan cuma-cuma d m tidak perlu dikernbalikan. Terlambabiya
pembentukan
KUB
di
Desa
Wonokerto
Wetan
mengakibzctkan pelaksanaan pelatihan untuk semua KUB mundur dari
waktu yang telah ditentukan.
Kurangnya pengetahuan KUB tentang pemilihan kapal, modifikasi tehnologi krapal dan pentingnya Cool box (kotak pendingin) Pada saat pelatihan kemarnpuan KMP dalarn menguasai materi relatif lambat dikiuenakan tingkat pendidikan rata-rata rendah.
6.2.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Faktor yang Mempengaruhinya
6.2.1 Tingkat R~rtisipasidi KUB Pedagang Responden dalam penelitian ini berjumlah 44 yang tersebar ke tiga desa yaitu Wonokerto Wetan, Tratebang dan Desa Semut yang terbagi kedalam dua KUB yaitu KUB pedagang dan nelayan Tingkat partisipasi di KUB pedagang tergolong tinggi (57,1%). Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 11. Tingkat Partisipasi Peserta Program PEMP KUB Pedagang di Kecan~atanWonokerto Jumlah Responden
% Responden
16
57,l
Sedang
8
28,5
Rendah
4
14,2
Jumlah
28
100,O
Tinggi
Sumber : Data Primer diolah
Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi di KUB Pedagang termasuk tinggi yaitu 57,1%, tingkat partisipasi yang sedang 28,5% dan tingkat partisipasi rendah sebesar 14,2%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi di KUB pedagang adalah jumlah tanggungan keluarga, status penduduk, pendidikan dan kondisi rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
ringkasan hasil aialisis kuantifikasi hayashi I1 terhadap peubah-pubah yang m e m p e n w tir;~gkatpartisipasi peserta dalam program
PEMP di KUB
Pedagang yang dilmpilkan dalam Tabel 12. Beberapa fa~omenayang terlihat dari hasil analisis ini adalah sebagaimana dalarn Tabel 12
Tabel 12. Hasil Analisis Kuantifikasi Hayashi II, Peubah-peubah dugaan yang te:rkaitdengan Tingkat Parthim di KUB Pedagang. Peubah
Kategori
frekwensi
Skor
Kisaran
Korelasi
Kategori
(Range)
Partial
Jumlah
2-4
12
-0.13705
Tanggu-
5-7
16
0.10279
0.23983
0.31673
1.84462
0.92735
0.46627
0.37784
Ngan Keluarga Status
E'enduduk Asli
18
0.65879
Penduduk
E'endatang
10
-1.18583
Pendidikan
l'dk lulus SD
7
-0.24562
SD
18
0.09084
SLTP
2
-0.06821
SLTA
1
0.22065
<:300.000
1
0.17583
300.000-450.000
3
-0.03313
4 50.000-600.000
15
-0.06400
=~600.000
9
0.09818
F'ermanen
4
0.06945
Elemi Perrnnen
8
0.06265
I'idak Permanen
16
-1.go047
Pendapatan
Kondisi Rumah
I
i
0.23983
0.22382
I 1.86993
0.69430
I
L
Sumber : Data diolah c!ari hasil wawancara Ket : Nyata pada taraf a = 0,l
Eta-Square : 0,9244 Nllai t : 0.28823
Berdasarkau Tabel 12 dapat dilihat bahwa analisis kuantiaasi Hayashi I1 dapat menjelaskan 92,456 dari seluruh keragamau data dapat diterangkan oleh model dalam analisis ini. IDari hasil perhitungan diperoleh nilai t: 0.28823, nilai t tersebut
digunakan untuk mmgetahui nyata tidaknya korelasi partial. Apabila nilai korelasi partial lebih besar tiari pada nilai t maka korelasi tersebut nyata dan begitu juga sebaliknya. Nilai kisaran (range) dapat ditafiirkan sebagai tingkat kepekaan yaitu semakin tinggi nilainya berarti semakin peka. Peubah-peubah yang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap tingkat partisipasi peserta yaitu faktor lama tinggal p e n d i m pendapatan dan faktor keterlibatan.
Jumlah Tanggungan Keluarga Tingkat partisipasi di rumah tangga dengan jumlah tanggungan keluarga tinggi, relatif lebih tinggi karena lebih membutuhkan program tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil analisis Hayashi I1 bahwa untuk peubah jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi. Semakin besar jumlah anggota keluarga maka dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan keluarga juga akan meningkat, sehingga menuntut perhatian besar untuk pemenuhannya. Namun dalarn ha1 ini kegiatan usaha yang dipandang menyangkut kepentingan bemanla seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, kadangkala dapat mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Tingkat partisipasi tertinggi pada peubah jumlah tanggungan keluarga 5
-
7 jiwa baru
disusul jumlah tariggungan keluarga 2-4 jiwa. Hal tersebut diduga meskipun jumlah tanggungan keluarga banyak tetapi tingkat partisipasinya lebih tinggi karena program PEMP adalah program untuk kemajuan pembangunan di desanya
Faktor Statu~sPenduduk Status penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Hal tersebut dapat dibuktrkan ciengan hail analisis Hayashi 11, bahwa peubah faktor status
penduduk berpengiuuh nyata terhadap tingkat partisipasi. Faktor status penduduk dikategodcan dalan dua kategori yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang.
Dari dua kategori tersebut penduduk asli lebih berpartisipasi dibanding penduduk pendatang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mereka telah menyatu dengan lingkungan tempat tinggal mereka, yang akhirnya akan mendorong timbulnya rasa memiliki dan miggung jawab terhadap desanya d m merespon program pemerintah demi kemajuan pembangunan desanya Sehingga faktor status penduduk ini berpcngaruh nyata terhadap tingkat partisipasi. Pendidikan Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil analisis Hayashi I1 menunjukkan pendidikan merq~akan faktor yang memberikan kontribusi penting terhadap tingkat partisipasi di kalangan KUB Pedagang (lihat tabel 12) tampak dari hasil kajian bahwa tingkat partisipasi yang paling tinggi yaitu responden yang berpendidikan SLTA, baru yang berpendidikan SD, tidak lulus SD dan SLTP. Tingkat partisipasi selalu dikaitkan dengan pendidikan, sebab diharapkan dengan pendidikan tinggi, akan semalun mudah memahami tentang program yang akan diberikan di daerahnya, sehingga akan mempenganh dalam berpartisipasi. =
Kondisi Rumah
Kondisi rurnah berkorelasi terhadap tingkat partisipasi. Hal tersebut dapat dibuktikm dengim hasil analisis Hayashi 11, dari ketiga kategori kondisi rumah yang sangat berpengaruh yaitu kondisi nunah permanen disusul dengan semi permanen dan tidak permanen. Hal tersebut karena responden yang
mempunyai nunah permanen mereka mengetahui dampak positif dan negatif dari program itu. Perurnahan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting dalam pencapaian kehidupan yang layak, disamping sandang, pangan serta kesehatan dan pendidikan. Sungguhpun dmikian tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok akan penunahan tersebut. Bahkan tidak sedilrit warga masyarakat tidak mampu memiliki rumah sepanjang hidupnya.
6.2.2 Tingkat Partisipasi di KUB Nelayan
,
Tingkat partisipasi di KUB Nelayan tergolong tinggi (43,7%). Untuk lebih jelasnya dapat ditwljukkan pada Tabel 13 sebagai berikut:
E$i
Tabel 13. Partisipasi Peserta Program PEMP KUB Nelayan di Kecamatan Wonokerto
iSedmgI
Partisi a:ri
Rendah
Jumlah Sumber : Data Primer diolah
1
;;;;. 100,O
Ringkasan hail analisis kuantifikasi Hayashi I1 terhadap peubah-peubah yang diduga mern pengaruhi tingkat partisipasi peserta dalam program PEMP di KUB Nelayan ditampilkan dalam Tabel 14.
Tabd 14. Hasil Analisis Kuantifikasi Hayashi 11, Peubah-peubah dugaan yang lerkait dengan tingkat partisipasi di KUB Nelayan. Peubah
Ngan Keluarga
I 1
5-7 penduduk Asli
I
j
l2 11
-0.00255 0.43982
1.40741
0.79630
0.53981
0.33917
1.46020
0.73455
2.45465
0.78802
-0.96760 0.41511 -0.071 02 -0.12470 Pendapatan
(
< 300.000
I
-0.50244 0.14383 -0.49224 0.95776
I Semi Pemnen I 1 Tidak Permanen I
-0.30029 0.73675 1
-1.71790
Sumber : Data diolah tlari hasil wawancara
Eta-Square : 0,8 18 15
Ket : Nyata pada taraf a = 0,l
Nilai t: 0,3 1321
Berdasarkan pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa analisis kuantifkasi Hayashi I1 dapat menjelaskan. 81.81% dari seluruh keragaman data dapat diterangkan oleh model dalam anahsis ini. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t: 0,3 1321, nilai t tersebut digunakar~untuk mengetahui nyata tidaknya korelasi partial. Apabila nilai korelasi partial lebih besar dari pada nilsi t maka korelasi tersebut nyata dan begitu juga sebaliknya. Nilai kisaran (range) dapat ditafsirkan sebagai tingkat kepekaan yaitu sernakin tinggi nilainya berarti semakin peka. Beberapa fcnomena yang terlihat dari hasil analisis ini adalah sebagai berikut: dilihat dari peubah-peubah tersebut maka ada beberapa peubah yang
mempunyai pengaruh yang nyata terhadap tingkat partisipasi peserta yaitu faktor status penduduk, pendidikan, pendapatan dan kondisi nunah.
Faktor status penduduk Faktor status penduduk berpengaruh nyata terhadap tingkat partisiapsi di KUB nelayan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis Hayashi 11. Faktor status penduduk dikategorikan dalam dua kategori yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Dari dcia kategori tersebut penduduk asli lebih berpartisipasi dibanding penduduk pendatang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mereka telah menyatu aengan lingkungan ternpat tinggal mereka, yang akhlmya akan mendorong tirnbulnya rasa mlmiliki dan tanggung jawab terhadap desanya dan merespon program pemerintah demi kemajuan pembangunan desanya. Sehingga faktor status penduduk iui berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi. rn
Pendidikan
Dalam ha1 ini peubah pendidikan berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi. Selama ini tingkat partisipasi selalu dikaitkan dengan tingkat pendidikan seseorang, sebab tliharapkan dengan pendidikan akan menambah pengetahuan dan pemahaman seseclrang dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini tingkat pendidikan rendah tetapi tingkat partisipasinya tinggi, ha1 tersebut dikarenakan pada KUB nelayan meskipun tingkat pendidikan formal rendah tetapi para nelayan tersebut lebih mempero1e:h pengalaman dari faktor turun temurun, sehingga akan menimbulkan tingkat partisipasi yang tinggi. Penduduk yang pendidikannya rendah adalah rnasyarakat yang lebih rendah kesejahteraannya, jadi lebih membutuhkan dan lebih berpartisipasi.
Pendapatan Berbagai pendapat diternukan adalah semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjono (1990) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penghasilanlpendapatan dengan proses partisipasi dalam pemelihamm lingkungan. Pada peubah pendapatan di KUB nelayan ini mempunyai pengiuuh nyata terhadap tingkat partisipasi.
Hal tersebut juga
dibukhkan dari hasil analisis Hayashi I1 bahwa peubah pendapatan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Tingkat pendapatan yang paling berpengaruh yaitu: pendapatan antam 300.000. - 450.000, disusul dengan tingkat pendapatan > 600.000. kemudian 450.000 - 600.000 dan baru diikuti tingkat pendapatan > 300.000.
Kondisi Rulmah .
Kondisi rumah disini berkorelasi dengan tingkat partisipasi peserta program
PEMP, dari tiga indikator tersebut yaug sangat berpengaruh yaitu kondisi rurnah semi permanen disusul dengan permanen dan tidak permanen. Hal tersebut karena responden yang niempunyai rumah semi permanen mereka mash mengharapakan dampak positif dari program itu.
6.3
Dampak Program PEMP di Tingkat KUB
6.3.1. KUB Pedagang dan Pengolah Ikan Mata pencaharian anggota KUB pedagang dan pengolah ikan di Kecamatan
Wonokerto yang terhimpun dalam 9 KUB, d m terbagi dalam 3 kelompok yaitu:
pedagang &an, pedagang ikan dan pengolah ikan dan pedagang sernbilan bahan pokok (sembako). Dari ketiga kelompok tersebut yang terbanyak yaitu pedagang ikan sebanyak 14 orang dan yang paling sedikit adalah pedagang ikan dan pengolah &an yaitu sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada Tabel 15. Tabel 15. Mata Pencaharian Anggota KUB Pedagang dan Pengolah Ikan
1 No 1 1. 2.
I
3.
(
Mata Pencaharian
Pedagang kan Pedagang Ilcan dan Pengolah Ikan Pedagang Sernbako 1 Jun~lah
1
Surnber : Data Primer diolah
1
Total
Kisaran Penjualan
28
Pada Tabel 15 tli atas dapat dilihat bahwa omzet penjualan per hari pedagang ikan dan pengolah ikan paling tinggi dibanding pedagang ikan dan sembako. Tampaknya ha1 ini disebabkan karena adanya nilai tarnbah akibat dilakukannya proses pengolahan ikan sehingga mernbutuhkan modal yang besar.
Para pedagang ikan membeli ikan di TPI kemudian dijual ke pasar ierdekat (lokal), jenis ikan yang dijual itu sesuai dengan hasil tangkapan para nelayan (layang, kapas, tigowojo, banyar, teri, kunir). Para pedagang ikan itu tidak memilah-milah jmis ikan yang mau dibeli dan dijual. Penjualan berlangsung pada pagi sampai siang hari (06.00
-
14.00) atau pada siang hari sampai sore hari
(12.00 - 17.30), pedagang tersebut langsung ke TPI, dan menjual dagangannya ke pasar.
Khusus untuk pedagang ikan dan pengolah ikan, mereka membeli ikan di TPI clan langsung diproses menjadi ikan asin atau ikan panggang (asapan). Apabila cuaca baik waktu yang digunakan untuk proses ikan kurang lebih 5 hari. Apabila cuaca btuuk kwalitas pengolahan ikan menjadi kurang baik, bahkan banyak diantaranja yang busuk sehingga harga jual menjadi rendah. Jenis ikan yang diolah adalah jenis teri dan kapas. &an-ikan tersebut dibeli dari TPI seternpat (Wonoktxto) dan kemudian hail olahan ikan dijual ke pasar lokal. Pedagang :sembako yang memperoleh bantuan Program PEMP seluruhnya melakukan penjualan dirumahnya masing-masing. Mereka membeli barang yang a k a dijual (seml)ako) dari luar Keamatan (Wirodeso) yang jaraknya kurang lebih 5 Km. Omlzet perhari sebesar 75.000
-
200.000 diperoleh dari hasil
penjualan dari pigi hingga sore hari, bahkan malarn. Perbedaannya dengan penjual ikan mereka berdagang di pasar tapi kalau pedagang sembako di rumah, sehingga pekerjaan yang yang lain dapat dikerjakan. Mereka membeli dagangan (tengkulak) setiap tiga hari sekali dan kalau dagangan tersebut cepat habis maka sebelum tiga hari s udah membeli dagangan. Di Kecamatan Wonokerto terdapat 9 KUB pedagang yang tersebar: Desa Wonokerto Wetan Semut dan Desa Tratebang. Besar modal yang dipinjamkan anggota KUB dan nilai total modal pinjaman untuk setiap KUB dapat dilihat pada Tabel 16.
Tabel 16. Nama KUB dan Jumlah Anggota, serta Besarnya Modal yang Dipinjamkan Nama KUB (dan Jumlah Anggota)
1
Total Pinjaman Modal (Rp)
Besar modal yang
/ dipinjamkan Rp I Orane
I
1.
Wonokerto
2.
Wetan Semut
3.
Tratebang
Keterangan :
1
Bougenvile (22) 1 Melati (18) Sanah Mulyo (4) Rasti Jaya (4) 1 I Resmen (6) Dagang jaya (5) Rukun Jaya (5) 1 Santosa(5) I I Surnber Urip (5) Jumlah
1
,
382.000 382.000 600.000 . 600.000 200.00C 250.000 380.000 380.000 400.000 I
8.415.000 6.885.000 2.400.000 2.400.000 1.250.000 1.250.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 28.500.000
P~njaman modal seharusnya mencapill Rp.3,0.000.000 dengan pennclan Rp. 1.!i00.000 untuk Desa Blacanan Kecamatan S r q
Nilai modd pinjaman yang dialokasikan untuk seluwh KUB ini, seperti telah ditetapkan sebesar Rp. 28.500.000. Pengembalian modal pinjaman tersebut dengan cara mengangsur tiap bulan sebesar 10% dari modal tersebut selama sebelas bulan. Betarti penerima pinjaman modal memberi jasa ke pengelola pada angsuran ke sebelas, berbeda dengal lembaga-lembaga pernberi bantuan kredit yang lain yaitu urnurmiya mengangsln sebanyak dua belas kali. Modal pinjaman tersebut diterima (dari LPKK Paisir Mandiri sekaligus oleh setiap anggota KUB tanpa anggunan. Mekanisme pengembalian modal pinjaman diatur sebagai berikut. Setiap peminjam setiap bulan mengembalikan 10% dari nilai pinjaman selama 11 bulan. Dengan mekanisme ini peminjam hanya dikenakan bunga 10% dari totd nilai pinjaman. Bunga tersebut dibayar pada bulan ke sebelas. Pada bulan ke sebelas peminjam telah mengembalikan seluruh modal pinjaman d m bunga pinjaman. Sebagai contoh seorang pedagang anggota KUB Resmen
mendapatkan pinjaman Rp 250.000, maka pedagang teasebut wajib mengangsur Rp 25.000 setiaj, bulan selama sebelas bulan. Pada akhir bulan ke sebelas pedagang telah mc:ngembalikan atau mengangsur sebesar Rp 275.000 (Rp 250.000 untuk pengembdan modal dan Rp 25.000 untuk bunga pinjaman). Angsuran tersebut diserahkan kepada ketua LPKK Pesisir Mandiri. LPKK Pesisir Mandiri melaporkan kegiatan tersebut kepada Departernen Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan clan Perikanau Kabupaten dan tembusan kepada Dinas Kelzlutan dan Perikanan Propinsi. Bantuan yang dibenkan tersebut belum sarnpai mendukung surplus produksi yang dapat digur~akanuntuk akumulasi modal bagi proses perdagangan dan pengolah ikan. Surplus produksi yang ada saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 70,3% responden ornzet perhari tetap. Pinjaman modal tersebut tidak 100% lancar artinya ada pinjaman modal yang macet yaitu: pedagang yang ikut dalam
KUB karena menclapat musibah (ada keluarga yang sakit) maka pedagang tersebut tidak bisa mengarlgsur karena uang pinjaman tersebut digunakan untuk berobat, dan akhirnya mereka berhenti dari aktivitas berdagang dan mengakibatkan kemacetan perguliran modal dari pedagang tersebut. Ungkapan salah seormg responden pedagzlng yaitu penghasilan rata-rata tidak malingkat (tetap) tetapi kelangsungan berusaha leblh terjarnin. Dengan terbatasnya pendapatan maka tidak cukup untuk digunakan sebagai modal usaha lain dan juga tidak mempunyai sisa untuk disimpdtabung, selain dana yang t d i a kurang, mohon tambahan dana biar penghasi lan kelurga saya meningkat
63.2. KUB Nelr~yandan Penangkapan Ikan
KUB adalah merupakan suatu kelompok yang sengaja dibentuk secara mandiri oleh anggota-anggotanya, dengan tujuan agar dapat bekerjasama untuk memenuhi kebuidan ekonomi dan dapat memelihara kepentingan para anggotanya. Kewyataan yang ada KUB-KUB tersebut tidak bisa bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggotannya itu terlihat tidak berperan sebagai institusi yang mempunyai aturan uutuk melindungi, memperjuangkan atau memelihara kepentingan para anggotanya Selain itu proses pinjaman yang berlangsung padit dasarnya hanya merupakan proses individu bukan proses kelembagaan.
Di Kecan~atan Wonokerto terhimpun dalam 16 KUB nelayan dan penangkapan k u ~ .KUB-KUB tersebut akan mendapatkan pinjaman peralatan penangkapan ikar~yaitu berupa kapal. Bentuk pinjaman berupa kapal itu adaiah atas inisiatif atau usulan dari para nelayan, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana PEMP. Mengingat banyaknya masyarakat nelayan yang mengingtnkan pinjaman modal tersebut maka dilakukan pengund:lan antar kelompok, dan bagi kelompok yang belurn memperolehnya masuk menjadi kelompok tunggu. Pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga pengelola terdiri dari dua komponen, yakrli modal investasi dan biaya pemeliharaan. Modal investasi digunakan untuk pembelian pembelian kapal dan peralatan. Adapun biaya pemeliharaan digunakan untuk keperluan reparasi atau perbadcan bila sewaktu-waktu terjadi kerusakan kapal. Biaya pemeliharaan kapal dapat dikeluarkan sew~ktu-waktu oleh lembaga pengelola dengan besaran sesuai
kebutuhan. Ada tiga jenis kapal yang digunakan oleh para nelayan yang pembeliannya rnenggunakan dana PEMP yaitu: Kapal Wedung :kapal model agak lancip, melengkung ke dalam buatan
dari Demak dengan menggunakan mesin tempel, IGT. Kapal Sopek: kapal model lancip lurus buatan dari daerah Pekalongan dengan mtaggunakan mesin tempel, 1 GT. Kapal Caritrang kapal buatan Batang, dengan mesin 6 GT Untuk kapal Walung dan Sopek alat yang digunakan adalah Gemplo dan Amd, sedangkan untuk kapal cantrang alatnya lengkap seperti cantrang besar. Dari 16 KUB nelayan yimg peralatannya lengkap yaitu KUB Texipok, Tunggal Ika, Timbul Rejeki dan KUB Santoso. Biaya investasi untuk kapal wedung Rp 16.500.000. dan untuk kapal sopek Rp. 25.000.000. dan untuk kapal cantrang sebesar Rp.75.Cl00.000. Kredit modal investasi dan biaya pemehharaan dikembalikan tanpa bunga dengan mekanisme bagi hasil sebagai benkut: dari seluruh nilai hasd tangkapan ikan dialokasikan sebesar 60% untuk nelayan, 20% untuk LPKK dari sisanya 20% untuk mengembalikan biaya modal investasi dan biaya pemeliharaan. Total nilai pinjaman ini dapat meningkat setiap tahun karena biaya pemelihmlan yang dapat dipakai sewaktu-waktu bilamana ada kerusakan, sehingga semakm sering kapal mengalami kerusakan akan semakin besar nilai pinjaman yang hams dibayar. Angsuran modal investasi dan biaya penieliharaan ini dilakukan mrlnakala dua kondisi ini terjadi yaitu a) angsuran dilakukan segera
setelah setiap selesai kegiatan penangkapan ikan, dan b) bagian yang diperoleh nelayan (60%) ~nampudigunakan untuk mernenuhl kebutuhan sehari-hari rumah tangga nelayan Angsuran ini disetorkan kepada LPK, selanjutnya LPKK
menggunakan dana ini antara lain untuk pembelian kapal baru bagi KUB lain yang masuk dalanl daftar tunggu. Dari hasil himpunan angsuran ini pelaksanaan PEMP di Kecamiitan Wonokerto ini sudah mendapatkan tarnbahan satu kapal pada bulan Juli 2001. Kapal tersebut dipinjamkan ke KUB tunggu yaitu KUB Pesisir Andalan dengan 3 anggota, jenis kapal yang dibeli adalah kapal sopek dengan mesin donfeng 20 PK dengan investasi sebesar Rp 8.200.000. Untuk mengetahui nilai hasil tangkapan yang diperoleh nelayan adalah nilai yang sebenarnya. LPKK menugaskm seorang petugas kolektor
setiap hiiri
kolektor tersebut mengecek kapal yang berangkat atau tidak. Pada saat pendaratan, sekiwr pukui 12.30 petugas kolektor ikut mengawasi hasil tangakapan
ikan di kapal dan terus ditimbang di TPI untuk dilelang. Dengan adanya petugas kolektor tersebut rnaka para nelayan tidak bisa membohongi hasil tangkapannya.
Lampiran :4 Tabel 17. Nama KUB Nelayan dan Penangkapan Ikan, serta Besarnya Modal yang Dipinjamkan sampai dengan Bulan Maret 2002 -
-
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Identitas KUB N ama nh org
Jenis Kapal
Sumber Makmur Sumber Rejeki Sumber Jaya Surya Kencana Darma Jaya Broks Mandarin Timbul Rejeki Tunggal Eka Usaha Maju Rukun Jaya Santosa Jaya Mulyo Maju Jaya Cari Untung Texipok
Wedung Wedung Wedung Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Sopek Cantrang
Modal Investasi RP 16.500.000 16.700.000 16.700.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25 000.000 25.000.000 25 000.000 25.000.000 75.000.000
Nilai Kredit Biaya pemeli haraan kapal ') (Rp) 595.000 49.000 793.250 2.492.250 254.650 825.850 650.000 1.968.750 30.000 2.375.450 2.767.800 1.205.600 776.900 350.000
Total Rp
Angsuran sampai Maret 2002 2'
RP
16.500.000 17.295.000 16.700.049 25.793.250 27.492.250 25.254.650 25.825.850 25.650.000 25.000.000 26.968.750 25.030.000 27.375.450 27.767.800 26.205.600 25.776.900 75.350.000
1.440.750 1.549.875 1.763.625 2.390.950 2.144.050 1.225.000 2.429.600 3.185.000 4.292.500 1.724.500 2.142.850 2.150.000 769.000 1.010.250 2.049.400 18.680.000
15.059.250 16.795.125 15.035.375 23.402.300 25.348.200 24.029.650 23.396.200 22.465.000 20.707.500 25.244.250 22.860.150 25.225.450 26.998.800 25.194.850 23.727.500 56.670.000
Sisa Angsuran Estimasi pengembalian (bln) 3,
48.947.350 391.187.150 440.134.500 15.134.500 425.000.000 40 Jumlsh Sumber : LPKK Pesisir Mandiri 1) Biaya pemeliharaan kapal ini sampai dengan Maret 2002, biaya tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan biaya pemeliharaan kapal 2) Angsuran sampai dengan Maret 2002, angsuran disesuaikan dengan hasil tangkapan Total nilai kredit = b (bln) - 15 bln = c. . bulan ( estimasi) 3) Estimasi dihitung berdasarkan : Kolom angsuran = a (Rphln), 15 (bln) a(Rp/bln)
m
Kapal Wedung : kapal model agak lancip, melengkung ke dalam buatan dari Demak dengan menggunakan mesin tempel, 1GT Kapal Sopek: kapal model lancip lurus buatan dari daerah Pekalongan dengan menggunakan mesin tempel, 1 GT. Kapal Cantrang kapal buatan Batang, dengan mesin 6 GT
157 152 127 146 177 294 144 105 72 219 160 175 526 374 173 45
Pada Tabel
17 dapat dilihat besar kredit untuk masing-masing KUB
menurut jenis kapal, nilai yang telah diangsur dan estimasi lama pengembalian pinjaman. Kapal-kapal yang sering diperbaiki karena kerusakan maka kemapuan KUB untuk mengcmbalikan modal investasi yang dipinjam menjadi lebih lama. Hal ini dapat dilihat pada KUB Darma Jaya estirnasi pengembalian (177 bulan),
Usaha Maju (2 19 bulan), Santosa (1 74 bgan), Jaya Mulyo (526 bulan) dan KUB Maju Jaya (374 bulan). Fenomena yang berbeda dijumpai di KUB Broks. Di KUB
ini intensitas kerusakan tidak tinggi narnun kernampuan angsuran mash tergolong rendah sehingga jangkauan waktu pengembalian masih lama (294 bulan). Tabel
17 tersebut juga rnemperlihatkan bahwa pada KUB yang
menggunakan kapal jenis wedung dan sopek, jangkauan waktu pengembalian modal investasi dan biaya pemeliharaan ternyata berkisar antara 12 tahun - 44 tahun. Berbeda dengan KUB yang menggunakan kapal jenis Cantrang (nilai modal investasi 75 juta). KUB Texipok yang mengoperasikan kapal Cantrang tampak lebih mampu mengembalikan pinjaman investasi dan biaya pemeliharaan. Redasarkan perhitungan KUB ini akan dapat mengembalikan pinjaman kurang dari 4 tahun mend atang. Kalau melihat bahwa seluruh pinjaman ditargetkan akan berakhir dalarn 5 tahun, maka tanpak bahwa KUB dengan kapal sopek dan wedung tidak akan mampu mengemtalikan kredit investasi dan biaya pemeliharaan, mengingat usia produktif kapal bzkisar antara 5 sampai 10 tahun (saat ini kapal sudah digunakan 1 tahun).
Tampaknya ~walaubantuan W i t kapal tidak d i k e n a b bunga dan syaratsyaratnya lunak, nirmun pada kasus kapal sopek dan wedung te&y saja program
PEMP belum bisa mengangkat kesejahteraan nelayan. Hal ini kemunglunan besar disebabkan karena sumberdaya hayati pesisir yang ada yang dapat ditangkap dengan kapal jeni!; sopek dan wedung sudah jauh berkurang. Berbeda dengan kapal cantrang yang mampu beroperasi hingga ke perairrm yang lebih jauh dari kapal sopek dan vlredung sehingga peluang untuk memperoleh hasil tangkapan lebih tinggi dibandng kedua jellis kapal tersebut. Melihat hal tersebut ada dugaan kuat bahwa bertarn bahnya jumlah armada kapal terutama jenis wedung dan sopek justru mempercepai degradasi sumberdaya alam hayati Akibatnya cukup banyak nelayan yang ketika melaut kadang-kadang tidak mendapatkan hasil sesuai yang diingdcan. Hasil yang diperoleh hanya untuk menutupi biaya operasi saja, sehingga keinginan untuk segera menyelesaikan angsuran tidak terpenuhi. Hal ini mengalubatkan beberapa nelayan pindah ke kapal-kapal besar. Sebenarnya perjanjian antara KUB nelayan dengan lembaga pengelola ini agalc sedikit lunak artinya nelayan yang pada hari itu tidak mendapatkan hasil (hanya cukup untuk biaya operasi) diperbolehkan tidak mengangsur dan barn mengangsur bila dapat hasil. Pindahnya nelayan dari KUB ke kapal lain ini sudah barang tentu menghambat p e r w a n modal ke KUB yang lain sesuai rencanii. Padahal sejak awal sudah ada kesepakatan apabila kapal tersebut selesai diangsur oleh nelayan, maka kapal itu akan milik KUB tersebut.
Di mata nelayan penerima kredit, Program PEMP ini memang mendapat sambutan yang positif. Sambutan positif ini timbul karena para nelayan dapat memiliki perahu tanpel dengan syarat-syarat yang lunak. Namun dernikian kalau
melihat hail analisa yang telah dipaparkan dibagiau depm pemilikan perahu tempel ini ternyrtta umumnya baru dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Poter~siuntuk menjadi pemdik sah atas k q a l tarnpak jauh dari harapan, manakala hail tangkapan yang diperoleh masih seperti pada saat dilakukan penelitim Ungkapan Kepala Desa Wonokerto Wetan: "Pandangan dan penilaian tentang pelaksanaan PEMP di daerahnya baik sekali karena bisa mernbantu masyarakat yang membutuhkan permodalan. Cara menga1:asi pmasalahan di Desa Wonokerto Wetan yaitu dengan cara musyawarah dengan yang bersangkutan. Dan sebagai saran dan kritik untuk pelaksanaan PEMP dimasa yang akan datang yaitu lebih mernperdulikan masyarakat )fangbersangkutan dengan adanya perguliran. Untuk melengkapi informasi tersebut penulis juga minta tanggapanlrespons dari bapak Camat Wor~okertotentang pelaksanaan program PEMP di daerahnya Program itu baik karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, sedangkan cara mengatasi pennasalahan yang muncul yaitu mengadakan sosialisasi program PEMP kepada masyarakat bersama-sama institusi terk ait. PEMP ini bertujuan untuk mensejahterakan masyardcat pesisir, masyarakat sasaran dari program ini adalah masyarakat pesisir yang miskin dan tidak ada hubungan
sosial
dengan
pengelola
PEMP.
Masyarakat
sasaran
bisa
mempertanggungjawabkan dan mengetahui bentuk kegiatan PEMP. Dilain pihak masyarakat yang tidak terkena program juga harus mengetahui kegiatan dari PEMP karena dana yang diberikan disini adalah dana b e r m , jadi bagi
masyarakat yang belum mendapatkan dana PEMP maka mereka bisa sebagai kelompok tunggu dari hasil dana perguliran. Indikator yang dipakai untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi yaitu kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangwm baik berupa waktu atau tenaga dalan~melaksanakan program pembangunan pemerintah. Kenyataan dilapangan partisipasi peserta sangat tinggi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tenaga dan waktu yang digunakan untuk menghti kegiatan PEMP ini bisa mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga karena punya asumsi bahwa program tersebut menyangkut kepentingan bersama dan pembangunan desanya. Selain itu adanya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka itu dibuktikaa dengan d i i k u t h y a peserta program dalam tahapan perencanaan sampai dengan perolehan m a n u . Hal lain yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan addah adanya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengernbangkan hasil proyek, itu dapat dibuktikan dengan diikutkannya peserta program dalarn tahap evaluasi dim pengawasan, selain itu juga dapat ditunjukkan adanya dana perguliran yang akan digulirkan ke kelompok lain.
