LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACtrH TAHUN 2OOO S€ri B Nornor 6 Nomor Il
PERATURANDADRAHKOTAMADYADAERAHTTNGKATII BAI\DA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RDTRIBUSIIZIN GANGGUAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH nomor 18 tahun Menimbang : a. bahwa berdasarkanUndang_undang jo' 1997tentangPajal Daerahdan RetribusiDaefth Nomor 20 tahun 1997 maka PeraturanPemerintah lertenluyang menimbulkan dilokasi temDatusaha perlu mendapatizin gangguan bahaya.kerugiandan gangguan dari walikolama.iya Kenala Daemh fingkalIl BardaAceh; lan gangguan b. bahwadalamrangkapenyelenggaraan retribusi perlu memungut vansdiberilondipandang Pendapatan penunjang yanl nterupakarsalahsalu Asli Daerah; tersebtrtdiatasizin pertimbangan c. bahwaberdasarkan dalarn suatu ditetapkan dan gangguanperlu diatur Daerah; Peraturan
t47
Mengingat
:
1.
3. NeearaNomor2104); 4. Uniang-undangNomor I Tahur lq67 lenlang Penana-man \4odal Asing {LembaranNegam Tahun 1967Nomor I, TambahanLembaranNegara Nomor 2818) jo. Undang-undangNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubalan dan Tambahan Undang-undangNomor I Tahun 1967 tenlang Negara Tahun penanaman ModalAsing(L,embamn Negara Lembaran 4, Tambahan 1974 Nomor
5.
Nomor 6 Tahlln lqbS lenlang Undane.-undang Modal DalamNegeri(l embaran\egam Penanalman Tahun1974Nomo. 4, TanbahanLembaranNegara Nomor2944); Nomor 5 Iahun lg74 tenlang Undanq-undang pokoklookokPemerinlahan Di Daerah(Tembaran I embaran NegamTahunla74NonrorJ8.Tambahan NegaraNomor3037);
1 18
Kirab Nomor8 fahunl'18l lcnlirrrg 7. UlJ.rni-Lrndang i,'arrr* r"ar^g HuL u ll A c a ra P id J n at le n rh a ra rl \egarr- Iahunlqqt NomorTo fanrbJdnLenrb'rarl
3274\l Nomor 24 lahun l9a2 tentang 9. Unaang-undang ' Ruan'g{LembaranNegara Tahun lc97 ;;;"i; Nomor Nomor rr5, I inbahan LembaranNegara
NesaraNonor 3699); \ornor 5 Trhun lgEr tcnlarrg peliruranPcmednlall tZ 'p"Jrft"" Bata5 Wila)alr Kotamadya Daerah
i692); 149
Nomor 'r Republil'Indonesia Presiden lo. KeDutLrsxn Moddl: Pcnarrimdn lalaCara TJirunI9q2lentanr, I Tahun Nomor Neged 17 PeraturanMenteri Dalam Pencemaran 1985 tentang Tata Cara Pengendalian baei Perusahaan-perusahaanyang mengadakan PeianamanModal menurut Undang-undangNomor Nomor 6 Tahun I Tahun 196?dan Undang'undang
1992tentangRencanaTapak Tanah dan Tata Tettib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dar Izin Undang'udang Gangguan (UUG/HO bagi yang berlokasi di luar Penrsahaan-perusahaan Kawasanlndustri; Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun Peraturan 20.
RetribusiDaerah;
1 50
24. KepulusanMenteriDalamNegeri-NonorI75 Tahur 1997 tentangTata Cara Pemenksaandi B'dang RetribusiDaerah; MenteriDalamNegeriNomor 119Tahurl 25. Keputusan 19t8 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis RerribusiDaerahTingkat I dai DaerahTingkat II; 26. InstruksiMenteri Dalam Neged Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunandan lzin Undang-undang GangguanPerusahan;
DenganP€rsetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH ME MUTUS KA N KOTAMADYYA DAERAH Men€taDkan: PERATURAN ACEH BANDA II TINGKAT DAERAH GANGGUAN. IZIN TENTANG R.ETRIBUSI BAB I KETENTUAN UMUM Pasali DalamPeratuanDaerahini yangdimaksud: a. Daeral adalahKotamadyaDaerahTingkat Il Banda b. PemerinlallDaerahadalahPemerintahKotamadya DaerahTi'tgkatII BandaAceh; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala DaerahTingkatIl BaMa Aceh;
ti1
d. Pejabatadalahpegawar'yang diberi lugastenenrudl Itidangretribusiscsuaidcnganperalumnperundang_ undangan yangberlaku;
f Retribusi Perizinan Tefientu adalah reftibusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daemh dalam
g. Retribusilzin Gangguanyan8 selanjurnyadisebur rekrbusl adalah petnba)aranatas pemberianizin
h. Wajib Retribusiadalahoran8 pribadi atau badan )ang .nt:.nur:ll. pemturar perundang-undangan rernoustorwajrbkan unluk melakukan pembayamn retribusi; Masa Retribusiadalahsuatujangka waklu tertentu yang merupakanbalaswaklu bagi wajib Rerribusi untukmenunfhatkan Izin temDatusaha:
l5l
Objek RelribusiDaerah.yang lj. iSural Pendaftaran i*./ sclaniutnyadapat disingkal SPdORDadalahslrrat yang dipergunakanoleb Wajib Rclribusi unluk melaporkandataobjek relribusidan wajib retribusr retribusi dan pembayaran sebagaidasarperhitungan yang terutang menurul peraturan perundang/' undanganretribusi Daerah; ,SuratKetetapanRetribusiDaemh,yang selanjutnya \/ ,,{k. '' dapatdisingkatSKRD adalahsuratketetapanyang menentukan besarnya jumlah r€trlbusj yang . terutang; . r I Surat KetetapanRetribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnyadisingkatSKRDKB. adalahsLrrat retribusiyang yangmenentukan besarnya keputusan jumlah kredit retribusi,jumlah kekurangan terutang. pembayaranpokok retribusi, besarnya sanksi danjumlahyangmasihharusdibayar; , administrasi \-im.Sura! KetetapanRetribusi Daerah Kurang Bayar ' 'Tambahan untuk selanjutnyadapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukantambahanatasjumlah retribusi yarg telahd;leiapkan; , Surat KetetapanRetribusi Daerah Lebih Bayar, n. . untuk selanjutnyadapat disingkat SKRDLB. . adalah sumt keputusanyang jurnlahkelebihanpcmbayaran retribusi nrenentLrkan pada dari karcna-iumlahkredit retlibusilebih besar relribusi yang tcrutaDg atau tidak seha snya lerutang: ., o Surat TagihanRetribusiDaerah,yang selanjutnya ' disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan denataLrsanksiadministrasiberupa tagihanret.ibLrsi atau denda: brnga dan ,^ i p- Surat KeputusanKeberatMadalahsural kePutusan \"\-'atas keberatan lain terhadap SKRD ataudokurrrerr
r5l
q
I,
tersangkanya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2 P€mberian izin gangguan dengan maksud menatalokasiusahadalamDaerah mengatur,
untuk
P asa l3 tenib Iuin Cangguanberlujuanunluk mewujudkan maupun uiir. ditiniau dari segi lokasi ".*rl" liogkungan' dengankeiestarian hubuDgannya
154
BAB III PE RI Z I NA N P a s a l4 (l) Setiap orang pdbadi atau badan yang menyelenggarakarkegiatal usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin dari KepalaDaerah. Gangguan terdiridai : (2) lzin Gangguan industri yaitu izin perusahaan Izin Gangguan akepada orang yang diberikan tempat usaha yangdapat tertentu pribadiataubadandi lokasi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan industri; bagiperusahaan perusahaan industriyaitu bukan Izin Gangguon b. orang yang kepada diberikan usaha izin tenpat usaha tertentu bagi di lokasi pribadiataubadan
dimaksudpada ayat (4) Izin Gangguansebagaimana (l) dapal diberikansetelahjumlah retribusiyang
keindahan, kesopanan, ketertiban dankesehatan keagamaal keanranan.
umum!
P a s il5 diberikanatasnamapernohon( l ) IzrnGangguan
yang (2) Dalamsuratizin dimuatketertuan_ketentuan pernegang izin. dipatuhr oleh harusdipenuhidan (3)lzincangguar tidak dapat dipindahtangankan Kepala kepadapihak lain kecualiataspersetujuan DaerahatauPejabatyangditunjuk. (4) Syarat-syaratdal pengalihan Izin Gangguanakan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daera!. Pasal6 Izin Gangguansebagaimanadimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapatdicabut dan dinyahkan tidak berlaku kekuatanhukumlagi apabila: sertatidakmempunyai a memperolehIzin Gangguansecaratidal sall b. adanyapemindahanletak dan lokasi lempatusaha; c. pemegang izin tidal memenuhi kewajibanoleh KepalaDaerah; kewajibanyangditetapkan yang ditetapkan d. lokasi tempat usahasebagaimana dalamizin. tidak sesuailagi denganperkembangan penataankota, PasalT Terhadap pencabutanizin gangguan sebagaimana dimaksudpada Pasal6, pemegangizin tidak dapat pengembalian retribusiyangtelai dibayar mengajukan dan tidak dapat menuntutgaflti rugi kepadaKePala Daerah.
r56
I]AI] IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK ITETRIBUSI P t s a l8 Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut retribusi sebagai Pembayaranatas pemberian izirl tempatusahakepadaorangPribadiataubadardi lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, keruglan dan gangguan P a s A l9 (l) Obyek Retribusi adalah pemberianizin tempat usahakepadaorangpribadi atau badandi lokasi tertentuyang menimbulkanbahaya.kerugiandan SangguarYangterdiridari : a. Obyek retribusi lzin Gangguan perusahaan industriadalahsebagaiberikut: ! yangdijalar*andenganalat kerjatenagauap J air dan gas, demikianjuga denganeleklro molor dan temFal usaha lainnya lang uaP air. gas atau uaP mempergunakaD tinggi; bcrtekanan menrhualuntuk yang digunakan 2 v dan Dresin nrenyimpan dan nlengeliakan pabrik dan bahanpeledaklainnyatermasuk petasan; tempatnlenJ/impan J3. yarg dlgunakanuntuk rnemb'ralranruan pabrikkorel3li: Linria.lerrnasuk w4 yang digunakan untuk me peroleh. mengeriakandan menyrmpanbahan-baban ataulnudahmenguap: atsiri(VlLrcllting)
r57
yang digunakanuntuk penyulingankeing dad bahan-bahantumbuh{ufibuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperolehdari padaaya,temasuk pabrik gas; /6 yang digunakanuntuk mengerjakanlemaklemakdandamar; J7. yang digunakan untuk menyimpan dan samPah; mengerjakan pengeringan gandumjkecambah J8.tempat (mou&hn), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan penyulingar\pabrik (branderij),perusahaan pemurnjan. perusa-haan dan spritusdat cuka pabrik tepung dan Perusahaanroti serta pabriksetrupbuah-buahan; pengulllan v9 tempat pembantaian, tempat _ (Vinderij), perusahaan pengub?rhanJeroan (penserij). lempat peniemuran. tempal hewani.begiruPula pingasapan balran-ba-han kulit; tempatpenYamakan pecah belah(aardewark)' pabrik porselin dan l0 genteng'ubrn merah, batu J tempatpembuatan dan tegel, tempat PembakarangamplnS' (pembuatan) kapur; gipsadanpembasahan ll.
/5
ketel; kalengdantempatPembuatan kayu penggergajlan tras, pengilingal tempat J 12. danpabrikrninYak; pembuatan \,lll. galangan kapal kayu, tempat barang dari batu dan penggergajianbatu, ten'Ipat pembuatan gilingan dan kereta' n li:r
1,
-i
'j r2
:r r . r . r < or . (
... r .( 1.
9arLr,.rr ,z,r
. ir ! 1! &ar l . ,
tempat pembuatan tong dan tcmpat pemrkangan kayu; vl4. pabriktapioka; l5- pabrik untuk mengerjakan kat€t. getah ../ (gummi),getahpercaataubahan-baban yang mengandung zatkaret; 16. perusahaa-n kawasanindustri. A
-'i('r^
b. Objek retribusi Izin Gangguan bukan industriadalahsebagaiberikut: perusahaan vl, tempatpersewaan kendaraan dan perusahaan sLrsu; V,2. tempatpenembakan; gudangpenggantungan tembakau; -JJ. 4. gudangkapuk,perusahaanbatik; 5. warung dalam bangunantetap,begitujuga v: semua tempat usaha laimya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan; usaha rekreasi dan hiburan umunt yaitu taman, gelanggangrenang,pemandianalam, padanggolf, kolam memancing,gelanggang (elangka5an. pennainan gelanggants bowlinf dan billyard. klub malam- diskotik. panti piiat, panti mandi uap. bioskop,pusatpasar seni, dunia fantasi, theateratau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa pentas pertunjukansatwa, usaha fasilitas wisata tirta, usahasaranafasilitasolah raga, balai pertemuan,barber shop, salon kecantrkal. pusat kesehatanatau health center, pusa(
/!0
t59
..,/ !.1 r",npnrpcnyelenggaraan musil hidup.rempar - penyelenpgaraan mrrsik lradisional dla'r
'
.gCdung/rempat barang-baral npanarl/penimbunan barang-barang gan; fiaan konveksidenganmenggunakan (lirna)mesinataulebih; tidak ./12. p€rus€haan percetakan ya,ig nienggunakanm€sinPenggerak; gedung-gedung.Perkantomn/ "t3.pengelolaan (plaza); p94.o!o-44.-p!j4-p_e_!!9-larijaan
sakit bersalin'/rumah klinik sipesialis/rumai -15. sakit:L4[',.,d !z i . n',, Latai +''y'lad'^4 ,trrdurl,'iTrnrvL
. 16.perusah:-!f,ud\6F€{i ffir\
bahankimiara t,vVJ.AH danpenjualankarbit; 21. tempatpenyimPanan v22 temp t Penyimpanandan penjualan eceran milryaktanah minyaksolar,premirn' residu, spritus,alkoholdangaselpiji dansejenisnya; dansepedamotor; bengkelsepeda -/23. mobil; bengkelPerbaikan -24. L'25accu perbaikan/service dandinamo; penampungan dan penjualankertasn,26. LemPat kertasbekas,besi bekas,kayu bekas,Plastik bekaslainnya; bekasdanbarang-barang saPi' sapi perah peternalan unggas, 2?. temPat danseienisnya; (160
ql1( 1Lr I
fi''!D
;r(t ;lrLr' tie
t 28 pengepakan barang-baralg dagangan. sortasi pcrusahaan ekspedisi; 29 wrruDgnasi.mie. bakso,satedan sejenisnya termasuk warunges/icecream: 30. ruang pamel kendaraanbennotor (show room); \-Jl. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor,mobil danlain-lain); tempat penyimpanan/mengolah/mengedakan ,32 barang-barang hasillaut,hasil bumi danhasil nutan; . JJ, tempal pembualan makanan drDminuman; 34. tempatpenjualanbmangdagangandan usala lainnva. ' '.
[
1
'
€:,26
(2) Dikecualikandari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah PusatdanatauPemerintah Daerah. Pasall0 SubiekRetribusiadalahorangpribadiataubadanyanS nremperoleh izin Lempal usaha
BAB V COLONGAN RETRIBUSI Pasal1l Rcfirhus' Lin Cangguan digolongkan sebaFai Retrihu..i PedzinarTertentu.
l6l
BAI} VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAANJASA Pasal12 (l) Tingkat Penggunaanjasa diukur berdasarkan ' ' p"rliuliuo antara luas ruang tempat usaha dan gangguan indekslokasi/indeks Jta\
(3)
sebagaibenkut : dimaksudpadaayat(l) ditetapkan I ; Indeks - Kawasa;Industri Indeks...... 2; - Kawasanperdagangan Indeks...... .3 ; - KawasanPariwisata 'rKawasanPerumalanoan 5' lndeks ' pemukiman .,'/ , BAB VII PRINSIPDAN SASARANDALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal13 (l) Prinsip dan sasaran PenetapanstruKtur oan ' ' besa.nyalarif rekibusi didasarkanpada tujuan pemberian Lrntukmenutupbiaya penyelenggaraan izin. (2) Biaya sebagaimanadnnaksud pada ayat (l) dan pengukuranruang meliputi biayapengecekan dan biaya pemeriksaan' tcmtat usaha. biaya
t62
transportasi dalam ranglG Pengawastn pengendaliaD
BAB VIII STRUKTURDAN BESARNYA TARIF RXTRIBUSI Pasal14 luas ruang tempat (l) Tarif digolongkanberdasarkan
BAB IX CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasall5 yang lerulangdihitungdenganmengal'kan Retribusi -t"ure"iir* dalrm pasal14 ayat(2) dimaksud i-ii dimai'sud jasasebagaimana t.ngrn ,init u' penggunaan dalampasal12ayat(l).
r63
BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal16 Retribusi yang tedtang dipungut di wilayah Daeralt tempatizin usahadiberika-rl ,
BAB XI MASA RETRJBUSI I}AN SAAT RETRIBUSI TERUTANG PasallT
Masa Retribusi adalahjangka wektu yaDg lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oLeh KePala Daerah. PasallS J Retibusi tetutang pada saatditerbitkannyaSKRD atau dokumenlain yangdiPersamatan
-
BAB XII SURAT PENDAFIARAN Pasall9
(l) SetiapWajib Retribusiwajib mengisiSPdORD (2) SPdORD sebagaimaradimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya
164
(3) Bentuk. tsi, serta tata cam pengisian dan perryampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah
BAB XIII PEI\ETAPAN RXTRIBUSI Pasal20 (l) BerdasarkanSPdORD sebagaimanadimaksud dalam pasal I9 ayal { | | relribusi te tang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan. (2) Bentuk.isi, seftatata cam penerbitanSKRD atau ditetapkanoleh dokumenlain yang dipersamakan KepalaDaerah.
BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal2l (l) Pemungutan retribusitidakdapatdiborongkan (2) Retribusidipungut denganmenggunakanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,daD SKRDKBT
165
-
BAB XV SANKSI ADMINTSTNASI. Pasal22
BAB XVI PEMBAYARAN CARA TATA Pasal23
(t) (2) SKRDKBT. (i) Tata cara pembayaran,Penyetorandan tempat '-' dengan Keputusan f".buy".un retribusi diatur KepalaDaerall RAB XVII PENAGIHAN CARA TATA P asal2 4 lain { I ) Penreluaransurat tegurarvperingatan/srrra( pelaksanaa'l yat); seienissebagaiawal lindakan
166
penagihanretribusidikeluarkar setelah7 (rujuh) hari s(jjakjaluh telnpopembayaran. (2) Dalamjangkawaktu 7 (tujuh) hari setelahranggal suml teguran/periDtsatar/surat lain yalrg sejenis. wajib retribusiharus melunasiretribusinyayang terutang. (J) Suratteguransebagaimana dimaksudpadaayat(l) dikeluarkan olehPejabatyangditunjuk
BAB XVI KEBERATAN Pasal25 (l) Wajib Retribusidapatmengajukan keberatan hanya kepadaKepalaDaerahataupejabaryang dirunjuk atasSKRD ataudokumenlain yangdipersamakan, SKRDKBTdanSKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan disenaialasan-alasan yangjelas. (i) Dalam hal Wajib Retribusimengajukan keberatan atasketetapan retribusi,Wajib Retribusiharusdapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi te$ebut. (4) Keberatanharus diajukan dalam jangka wakru palinglama2 (dua)bulansejaktanggalSKRD atau dokLrmen lain yangdipersamakan, SKRDKBT.dan SKRDLB diterbitkan. kecuali apabila Wajib Retribusi tert€ntu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dafjar drpenuhi karena keadaan diluarkekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksudpadaayat(2) dan (3) tidak
t67
tidak dranggapsebagaiSuratKeberatan'sehingga diDedinrbangLan tidak menundakewajiban tot ''' PJneaiuanleberatan retribusi dan pelalsanaanpenagihan ..tiu'"t", retribusi. Pasal26 dalamjangkar'whu paling lama 6 {l ''' t KeDalaDaerah Keberatan terram) bulan sejak langgal Surat )ii".i.o tt*" membe keputusanatas keberatan yangd1ajukan Kepala Daerah atas kebemhn dapat V,zr '- k.Ju*.iselurulmya atau sebagian' 6"ipu t.n.iimu yang rn"nitut. o,uu menambahbesarnyaretribusi erulang. pada dima-k'sud tll ADabila iangkawakrusebagaimana '-';;;a
ii; ,"fufi l.*ut dan KepalaDaerahtidak yang
membirikan suatu keputusan' keberatan diajukantersebutdianggapdikabulkan BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal27
168
dimal(sud pada ayat (l). harus mcmbcrikan Kepurusan. (3) Apabllajangkawaktuscbagaimana dimaksudpada ayat (2) telabdilampauidan KepalaDaerahtidal( memberikan suatu keputusan, permohonan pengernbalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkandan SKRDLB harusditerbitkardalam jangkawaltu palinglamaI (safu)bulah. (4) Apabila Wajib Retribusimempunyaiutang rctribusi pembayaranretribusisebagaimana Iainnya,kelebiha.n dimaksudpada ayat (l) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut(5) Pengembaliankelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (l) dilakukan jangka dalam wa-ktupalirlg lama 2 (dua) bulan sejakditerbi&annyaSKRDLB. (6)Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangta waktu 2 (dua) br. an, KepalaDaerahmembedkanimbalanbunga sebesar 2% (duapersen). Prsal28 (l) Permohonan pengembalian kelebihanpembayaran rctribusi diajukan secaratertulis kepada Kepala Daerahdengansekurang-kurangnya menyebulkan : a- namadanalamatWajib RetribusiI b- masaretribusi: c besanyakelebihanpembayaran; d. alasalyangsingkaldanjelas; (2) Permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusidisampaikan secamlangsungataumelalui posrercarar.
t69
( t) Bukti peneinaan oLehPejabalDaerah.at'u bukti
Dcncirinran Ns le(alirl Incrupaldribukti sa'rl p.r,iohon- dit.ti.u oleh KepalaDaerah Pasal29
kelebihanretribusidilakukandengan (1) Pensembalian merierbitkanSurat PerintahMembayarKelebihan
(2)
BAB XX PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASANRETRIBUSI P rsal3 0
( t) (2)
untukmengangsur.
dimaksudpada retribusisebagaimana (3) Pembebasan avat (l) antara lain diberikan kepada Wajrb alam,kerusuhan netrllusi yangditimpabencana
170
(4) Tata cara penguranBaq kclinganan dan pembebasan retnbusi ditetapkan oleh Kepala Daerah_
BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal3l (l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelahmelampauijaigka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tenrtangnya retdbusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukantindakpidanadi bidangretribusi (2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudayat(l) pasalini tertangguh apabrla: a. diterbitkanSumtTeguran,atau; b ada pengakuanutang retribusi dari Wajib Retribusibaik langsung maupuntidal.langsung.
BAB XXII KETENTUANPIDANA Pasal32 (l) Wajib Retribusiyanglidak melaksanakan kewajihannya sehingga merugikan Keuangan Daerahdiancampidanakurunganpaling lama 6 (enam)bulanataudendapaling banyak4 (empat) kalijumlahretribusiterutang (2) Tindakpidanayangdimaksudpadaayat(l) adalah pclanggaran-
t7|
BAIJ XXIII P E NY IDIKA N Pasal33 (l) Pejabat'PegaDaiNegeri Sipil tertentudi liDgkungan Pemedntah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penldik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadi bidangRetibusi Daerah. (2) Wewenangpenidik sebagaimanadimaksud pada ayat(l) adalah: a. menerima, meDcari, metrgunpulka!, dan meneliti ketera.nganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar ketemnganatau laporan teEebut menjddilengkapdanjelas; b. meneliri, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenaiorang pribadi atau badaD tentang kebenaranperbuatanyang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana R€t ibusi Daerah; c. mer;inta keterangandan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungandengan tindak pidanadi bidangRetribusiDaerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindakpidanadi bidangRetribusiDaerah; e. melakukanpenggeledahan untuk mendapalkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan pcnyitaanterhadapbahanbukti telsebut; f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikantindak pidanadi bidangRetribusi Daerah;
172
g menyuruhberhenlidanataumelarangseseorang neDrnggalkanruanganatau teDlpatDadasaat pemerjksaan sedang berlangsurrg dan memeriksaidentitasorang dan atau dokumen yangdibawasebagaimana dimaksudpadahuruf e; h memotret seseomngyang berkaitan dengan tindakpidanaRetribusiDaerah; i. rnemanggilorang untuk didengarketerangannya dandiperiksasebagaitersangka atausaksi; j. menghentikanpenyidikan; k. melakLrkantindakan lain yarg perlu untuk penyidikantindak pidanadi bidang kelancaran RetribusrDaerahmenurut hukum yang dapat diperranggungiawabkan. (3) Penyidikarl sebagaimanadimaksud pada ayat (l) memberital'rukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya k€pada PenuntutUmum, sesuaidenganketenluanyang dialurdalamUndang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentangHukumAcaraPidana
BAB XXIV KETENTUANPENUTUP Pasal34 Dengan berlakunyaPeraturanDaerah ini Peraturan Daerah KotamadyaDaerah fingkat II Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentangIzin Undang-undang Gangguan dinyatakan dicabutdantidakberlakLllagi
173
Pasal35 Kepadapetugaspemungutdiberikanuang Perangsang sebesar5 9/o0ima persen)dari reallsasipenenmaan yang disetorkan ke Kas Daerah yang pembagiarnya ditetapkanoleh KepalaDaerah Pas{I36 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pemturan Daemh ini, sepanjangmengenaipelaksanaafflyaakan diah-rrlebih lanjut oleh KepalaDaerah
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
DearahIstimewaAceh.
t74
Ditgtapkandi BandaAceh padatanggal 24 Februari1999 DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTAMADYA DAERAHTTNGKATII BANDA ACEH
WALIKOTAMADYAKEPALA DAERA]I TINGKATII BANDAACEH
K E TUA , Cap/Dto E. M. YUSUT'ALI
Diundangkandalamkmbaran DaerahKota BandaAceh. Tahun2000No.l I SeriB No.6 Tarygd 24 Apdl 2000
Cap/Dto DRS. ZULKARNAIN
Disal*an denganKeputusan Mente DalamNege;i No.974.21-1016 Tanggal16 September 1999
SekretarisDaerahKot4 CapDto DRS. IDRUS H]q.YAT PembinaTingkat I NIP.010077380
t75
PENJELASAI\ .,,
ATAS
PERATURANDAERAH KODYA DATI II BAIIDA ACEH NOMOR 7 TAIII]N 1999 TEI{TANG RETRIBUSIIZIN GANGGUAN UMUM
Bahwa Retribusi Izin Gangguandigolongkan dalam Retdbusi penzrnaotertenfuyang merupatan.wewenangDaerahKota Banda Aceh untuk melakukanpembinaan,pengaturanpengerdaliandan pengawasan dalam pemberianizin ternpatusalE kepadaomng pribadi atau badandi
Dalam upaya meningkatkan PendapatanAsli DaeEh (pAD) PeratumnDaemh KotamadyaDaerahTingkat II Banda Ache Nomor 4 Talun 1994 tentangIzin Undang-undangGangguandirasa perlu untl* disempumakansesuaidenganperkembangan perekonomiandervasaini. Untuk pengafutantersebutperlu ditetapkandalamsuatupemtufan Daerah.
t76
PASAL DtrMI PASAL PasalI Cukupjelas Pasal2 Cukupjelas
BAGiAl.i HUKil,"l /ICIH SI TOA I(OTABANDi TCL.
Cukupjelas Pasal4 Cukupjelas Pa sa l5 Cukupjelas Pasal5 Cukupjelas rastl / Cukupjelas Pasal8 Cukupjelas Pasal9 Cukupjelas PasalI0 Cukup_jelas PasalI I Cukupjelas Pasal12 Cukupjelas Pasal13 Cukupjelas
t77
Pasal14 Cukupjelas Pasal15 Cukupjelas Pasal16 Cukupjelas Pasal17 Cukupjelas PasalI E Cukupjelas Pasal19 Cukupjelas Pasal20 Cukupjelas Pasal2l Cukupjelas Pasal22 Cukupjelas Pasal23 Cukupjelas Pasal24 Cukupjelas Pasal25 Ayat(l) bahwa jumlah retribusi Apabila wajib retribusi berPendapat retribusidan pemungutanretribusitidak dalamsuratketetapan maka wajib retribusidapatmengajukan mestinya sebagainrana hanyakepadaKepalaDaerahyang menerbitkansurat keberatan 17 8
ketetapanrctribusi-Keberatanyang diajukan?dalah rerhadap materi atau isi dari ketetapandenganmembuatperhitungan jumlah yang seharusnyadibayar menurut perhitungan wajib retribusi. Satu kebemtan harus diajukar terhadap satu jenis retribusi dan satutahunpajak. Ayat (2) Alasan-alasanyang jelas disini adalah mengemukakandengan data atau bukti bahwa jumlah retribusi yang terutang atau retribusi lebih bayar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak benar. Ayat(3) Cukupjelas. Ayat (4) Yang dimaksud denga-nkeadaan diluar kekuasaaruryaadalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaanwajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sa.kit atau terkena musibahbencanaalam. Ayat (5) Cukupjelas Ayat (6) Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib retribusi tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya Penerimaan Daerah. Pasal26 Cukupjelas Cukupjelas Pasal28 Cukupjelas Pasal29 Cukupjelas 179
Pasa lS0 Cukupjelas Pa sa l3 l Cukupjelas Pasal32 Cukupjelas Pasal33 Ayat(l) Penyidik dibidangRetribusi daerahadalahpejabatPegawai negeri sipil tertentu dilingkunganPeme ntah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan pemturan yangberlaku Perundarg-undangan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daeiah dilaksanakanmenurut ketentuan yang diatur dalan undangundangnomor8 tahun l98l tentangHukum AcaraPidanadan peEturanpelaksanaannya Ayat(2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Pasal34 Cukupjelas Pa sa l3 5 Cukup.jelas Pasal36 Cukupjelas Pasal37 Cukupjelas
I8 0
