SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 61 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING) KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, telah diatur ketentuan penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan;
b. bahwa hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Pengendali Dampak Lingkungan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2201 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; 6.
Memperhatikan
:
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. M E M U T U S K A N:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN. Pasal 1 Petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2
Pasal 2 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : ---------------------------------------------Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd NABIEL MAKARIM, MPA., MSM. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Kebijakan Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,
Hoetomo, MPA.
3
Lampiran : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Tahun 2003 Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
I.
PENDAHULUAN 1. Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. 2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 47/KEP/M.PAN/8/-2002 tentang jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. 3. Dalam Keputusan ini diatur tentang pelaksanaan penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN Petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk
4
diangkat dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan melalui mekanisme penyesuaian (inpassing).
III.
PENGERTIAN Yang dimaksud dengan:
IV.
1.
Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsinya berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, baik di pusat maupun daerah.
2.
Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Terampil dan Ahli.
3.
Instansi Pembina adalah Kementerian Lingkungan Hidup.
RUANG LINGKUP Petunjuk Teknis ini diberlakukan bagi aparat Pengendali Dampak Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan di luar Kementerian Lingkungan Hidup, baik di pusat maupun daerah yang meliputi a.l.: 1.
Departemen, Sektor dan Kementerian Negara terkait, seperti misalnya Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan SDM, dsb;
2.
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, seperti misalnya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dsb;
3.
Pemerintah Provinsi;
4.
Pemerintah Kabupaten dan Kota.
5
V.
KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 dan Pasal 17 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 Tahun 2002 dan No. 22 Tahun 2002, PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan harus memenuhi ketentuan: 1.
Untuk Pengendali Dampak Lingkungan kategori Terampil harus memenuhi syarat: a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA, b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2.
Untuk Pengendali Dampak Lingkungan kategori Ahli harus memenuhi syarat: a. Berijazah serendah-rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV; b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir.
VI.
JANGKA WAKTU PENYESUAIAN/INPASSING Proses pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya melalui penyesuaian (inpassing) ditetapkan: 1.
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2003 bagi PNS di lingkungan instansi Pemerintah Pusat;
2.
Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2003 bagi PNS Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota).
6
VII.
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING 1. PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk penyesuaian (inpassing), secara hirarki dapat diajukan atau mengajukan usul kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon III dilengkapi dengan lampiran: a. Surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya, pejabat eselon III yang menyatakan bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2002 PNS sampai pengajuan inpassing yang bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang Pengendali Dampak Lingkungan. b. Fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir; c. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (D-P3) satu tahun terakhir; e. Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan; f. Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir. 2. Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan lampiran usul penyesuaian (inpassing) dan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dan serendah-rendahnya eselon II. 3. Pejabat Kepegawaian sebgaimana yang dimaksud pada angka 2 di atas melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut: a. membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana butir 1 di atas; b. memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian PNS yang diusulkan dan tugas pokok dan fungsi unitnya; c. melalukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
7
4. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, kepada pejabat yang berwenang mengangkat atau Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mendapatkan penetapan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. 5. Asli surat keputusan penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan yag telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian), disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah; b. Menteri Negara Lingkungan Hidup; c. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan (bagi PNS Pusat); d. Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat atau Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah; e. Pimpinan Unit/Lembaga Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bersangkutan. 6. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian (inpassing) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
VIII.
KETENTUAN TEKNIS 1.
Unit Pengendalian adalah unit pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melakukan: a. kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang bersifat menyeluruh, mulai dari pendidikan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan profesi;
8
b. unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengendali Dampak Lingkungan yang meliputi antara lain: mengikuti seminar, menjadi anggota organisasi profesi, dll. 2.
Yang termasuk instansi dan unit Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah: a. b. c. d. e.
f.
Kementerian Lingkungan Hidup; Departemen atau Lembaga Pemerintah Pusat terkait; Lembaga Pemerintah Non Departemen; Unit Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan pada semua instansi/lembaga pemerintah; Lembaga/Badan yang melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Unit Kerja yang menangani pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan pada semua lembaga atau instansi pemerintah lainnya di tingkat pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Contoh: Unit-unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengendalian lingkungan pada suatu instansi dan hasilnya hanya untuk kepentingan instansi itu sendiri tidak termasuk ke dalam instansi dan unit pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan dalam Keputusan ini. 3.
Untuk pengangkatan ke dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan dalam masa penyesuaian (inpassing) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) yaitu Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.
4.
Usul penyesuaian ke dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan hanya berlaku bagi PNS yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 masih bertugas atau melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di atas dan Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun
9
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. Contoh: a. Sdr. Ariansyah, ST diangkat menjadi PNS pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan masa kerja kepangkatan terakhir kurang dari 1 tahun. Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2002 kepada yang bersangkutan dapat diangkat melalui penyesuaian (inpassing) sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Tingkat Ahli dengan angka kredit 100. b. Sdri Tri Astuti, SE adalah PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan masa kerja kepangkatan terakhir 4 tahun 3 bulan. Sebelumnya yang bersangkutan bekerja di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2002 ditempatkan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan dalam jenjang jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Muda dengan angka kredit sebesar 200. c. Sdr. Sutrisno sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan diangkat sebagai Staf Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kehutanan Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi terhitung mulai tanggal 1 April 1995, dan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2002 masih melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Pangkat/golongan ruang terakhir yang bersangkutan adalah Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja kepangkatan terakhir 2 tahun 3 bulan. Yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Terampil dalam jenjang jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dengan angka kredit sebesar 247. d. Sdr. Muhsin adalah PNS pada Biro Umum dan Kepegawaian. Berdasarkan surat pernyataan Kepala Biro Umum, yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut sampai dengan tanggal 20 Agustus 2002. Pada saat ini yang bersangkutan telah 3 tahun 6 bulan menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan dapat diangkat oleh
10
pejabat yang berwenang ke dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Terampil sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana dengan angka kredit sebesar 95. 5.
PNS yang sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan/atau berat, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. Contoh: Sdr. Fery, MA adalah PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang. Dalam hal demikian yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan (inpassing) dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
6.
PNS yang setelah tanggal 16 September 2002 tidak melaksanakan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan. Contoh: Dr Indah adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan pada unit kerja Pengendali Dampak Lingkungan Asisten Deputi Urusan Emisi Kendaran, dan telah melaksanakan tugasnya selama 8 tahun 6 bulan. Pada tanggal 18 Agustus 2002 yang bersangkutan diangkat menjadi Kepala Biro Kepegawaian. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan (diinpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
7.
Pegawai Negari Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. Contoh: Drs. Henry adalah PNS yang bekerja pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bantul. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani tugas belajar S-2 di Universitas Gajah Mada. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tidak
11
dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. 8.
PNS yang sedang dikenakan pemberhentian sementara tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan (di-inpasssing) dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. Contoh: Drs. Agus, MA adalah seorang PNS yang bekerja pada unit Pengendali Dampak Lingkungan LIPI. Pada saat ini yang bersangkutan sedang dalam status diberhentikan sementara sebagai PNS. Dalam hal demikian, yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan (diinpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
9.
PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (di-inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. Contoh: a. Dra. Tisa Oktifiani, MA adalah seorang PNS yang bekerja di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Semarang. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara guna mengikuti suami tugas ke luar negeri selama 2 tahun. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. b. Ir. Dama, Msc adalah PNS yang bekerja di unit Pengendalian Dinas Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada saat ini yang bersangkutan sedang cuti di luar tanggungan negara untuk melahirkan anak keempat. Dalam hal dmikian, maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk disesuaikan/di-inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
10. PNS yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan setelah tanggal 16 Agustus 2002 tidak dapat disesuaiakan (diinpassing) ke dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
12
Contoh: Sdr. Sjaffril Jas, M.Sc diangkat menjadi PNS dan ditempatkan pada unit Pengendali Dampak Lingkungan terhitung mulai tugas tanggal 1 Oktober 1992. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. Untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan, yang bersangkutan dapat diangkat melalui pengangkatan pertama kali. 11. PNS yang telah memperoleh gelar sarjana/S-1 tetapi belum dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian, maka yang bersangkutan tetap dapat diangkat ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan setelah ijazah dimaksud dilaporkan ke unit Kepegawaian sebelum ditetapkan Surat Keputusan tentang Penyesuaian (Inpassing). Contoh: Sdr. Agus Tri Murjoko, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, bekerja pada unit Pengendali Dampak Lingkungan dan diberi tugas di bidang Pengendali Dampak Lingkungan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2000. Sambil bekerja yang bersangkutan memperoleh ijazah S-1 (Sarjana Hukum) pada tanggal 14 Januari 2001 dapat diusulkan untuk disesuaikan (di-inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan dengan ketentuan ijazah dimaksud segera dilaporkan kepada pejabat kepegawaian sebelum Surat Keputusan Penyesuaian (Inpassing) ditetapkan. 12.
PNS yang bekerja di luar unit kerja Pengendalian Dampak Lingkungan dan tidak sedang menjabat jabatan struktural atau fungsional lainnya tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (inpassing). Kepada yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui mekanisme pengangkatan pertama kali.
13. PNS yang menduduki jabatan tertentu di luar Institusi/Unit Pengendalian Dampak Lingkungan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan. Kepada PNS yang demikian ini dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui mekanisme pindah jabatan
13
IX.
PENUTUP Pelaksanaaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya melalui penyesuaian (inpassing) diharapakan telah memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi unit kerja Pengendali Dampak Lingkungan, sehingga pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diangkat melalui penyesuaian (inpassing), dapat terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi pejabat Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan. Setelah masa waktu penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan berakhir, seluruh tata cara pengangkatan PNS ke dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan akan menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.
Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd NABIEL MAKARIM, MPA., MSM. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Kebijakan Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,
Hoetomo, MPA.
14
