RUANG LINGKUP EKSEKUSI PERDATA TEORI DAN PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA
OLEH DRS.H.SUHADAK,SH,MH
MAKALAH DISAMPAIKAN PADA PELAKSANAAN BIMTEK CALON PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TANGGAL 2 S/D 4 PEBRUARI 2016
MATARAM 2016
1
Ruang Lingkup EKSEKUSI
PERDATA
Oleh : DRS. H. SUHADAK,SH.,MH. Ketua Pengadilan Agama Denpasar (Makalah BIMTEK Calon Panitera Pengganti PTA Mataram) Tanggal 2-4 Februari 2016
A. APA YANG DIMAKSUD DENGAN EKSEKUSI Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum.
B. AZAS-AZAS EKSEKUSI 1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengecualian terhadap azas ini, diantaranya adalah : a. Pelaksanaan putusan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad, Pasal 180 ayat (1) HI R). b. Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat (1) HI R). c. Akta Undang
Perdamaian. Berdasarkan menempatkan
Akta
Akta
Perdamaian, Undang-
perdamaian
yang
dibuat
dipersidangan tak ubahnya seperti putusan yang b.h.t. (Pasal 130 HIR). d. Eksekusi terhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR). 2. Putusan tidak dijalankan secara suka rela . Putusan tidak dijalankan atau dipatuhi oleh pihak yang kalah baik sebagian ataupun seluruhnya. 2
3. Putusan mengandung amar comdemnatoir . Ciri indikator yang menentukan suatu putusan bersifat comdemnatoir, yaitu
dalam
amar
atau
diktum
putusan terdapat perintah yang
menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalamkalimat : Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang Menghukum
atau
memerintahkan
“pengosongan” sebidang
tanah atau rumah. Menghukum atau memerintahkan
“melakukan” suatu perbuatan
tertentu. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan. Menghukum
atau
memerintahkan
“pembayaran” sejumlah
uang. 4. Eksekusi
atas
perintah
dan
dibawah
pimpinan
Ketua
Pengadilan (Pasal 195 ayat (1) HIR).
Ketua Pengadilan Agama memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Agama adalah secara ex officio.
Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama berbentuk Surat Penetapan (beschikking)
Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Agama.
3
C. MACAM EKSEKUSI MENURUT SIFATNYA : 1. Eksekusi Riil a. Penyerahan barang b. Pengosongan c. Pembongkaran d. Melakukan suatu perbuatan. 2. Pembayaran sejumlah uang. Perbedaan eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang : A. Eksekusi Riil Sumber hukum yang dipersengketakan lebih kompleks Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasar putusan pengadilan: Yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau Yang bersifat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) yang berbentuk provisi atau yang berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan. B. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Sumber hukum yang dipersengketakan terbatas Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasar atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap :
4
g rosse akta pengakuan hutang;
5
S ertifikat Hak Tanggungan dan
6
J aminan fidusia. D.TATA CARA PELAKSANAAN EKSEKUSI.
1. EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BHT, PUTUSAN PROVISI, AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN. 1. Adanya
permohonan
dari
Pemohon
dalam hal putusan telah berkekuatan
(Pihak
yang menang)
hukum tetap baik putusan
tingkat Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang 7
berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal Kasasi 2. Selanjutnya
Ketua Pengadilan
negeri
mengeluarkan Penetapan
aanmaning/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HI R atau Pasal 207 RBG)). dibuat berita acara aanmaning. 3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tidak mau menjalankan putusan, Ketua pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalanan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum. Dibuat berita acara pelaksanaan isi putusan. 2.
EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
SERTA SERTA
1. Adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dari pihak yang menang dalam hal salah satu amar putusan dinyatakan (uitvoerbaar
bij
serta
merta
voorraad), dimana putusan/perkara tersebut belum
berkekuatan hukum tetap. 2. Selanjutnya apabila putusan/perkara
masih dalam upaya hukum
banding, maka sebelum putusan tersebut dijalankan, terlebih
dahulu
izin
dimohonkan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama,
apabila putusan/perkara masih dalam upaya hukum Kasasi, maka izin 8
untuk pelaksanaan putusannya dimohonkan terlebih dahulu kepada Ketua Mahkamah Agung. 3. Setelah izin keluar, maka proses eksekusi mengikuti proses seperti yang telah dibahas diatas. 4. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan
nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan
kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya (SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001) 3. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BHT, PUTUSAN PROVISI, AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN. 1. Proses pelaksanaan isi putusan pembayaran sejumlah uang mengikuti sebagaimana point D.1. punt 1 s/d 2. 2. Selanjutnya setelah pihak yang kalah diaanmaning dan tidak melaksanakan
isi putusan,
juga
maka Ketua Pengadilan mengeluarkan
penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). 3. Sebelum mengeluarkan penetapan Perintah Lelang eksekusi, Ketua Pengadilan Agama berdasarkan permohopnan Pemohon terlebih dahulu menyita eksekusi obyek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HI R), apabila dalam putusan telah ada sita atau CB, maka CB secara otomatis menjadi Sita eksekusi. 4. selanjutnya dalam proses dan tata cara lelang mengikuti aturan yang 9
diatur
oleh
Peraturan
menteri
Keuangan
(Permenkeu)
N0.93/PMK.06/2010. 4. EKSEKUSI TERHADAP GROSSE AKTAPENGAKUAN HUTANG 1. Kreditur pemegang grosse atas pengakuan hutang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” dapat
langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dalah hal debitur ingkar janji. 2. Berdasarkan permohonan dari kreditur dalam hal debitur ingkar janji Ketua
Pengadilan
Negeri
Bandung
mengeluarkan
Penetapan
aanmaning/teguran agar dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah ditegur debitur/Termohon Eksekusi memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Pemohon Eksekusi (8 hari adalah batas maksimum
(Pasal
196 HI R atau Pasal 207 RBG). dibuat berita acara aanmaning. 3. Selanjutnya proses eksekusi mengikuti point D.3 punt 2 s/d 4. 4. Eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah hutangnya. 5. Apabila debitur membantahjumlah hutang tersebut dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan. 5. EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN 1. Eksekusi
Hak
Tanggungan
dilaksanakan
seperti eksekusi
pembayaran sejumlah uang terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. 2. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan yang dibebani Hak Tanggungan. 10
3. Setelah dilakukan pelelangan terhadap objek yang dibebani Hak Tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka Hak Tanggungan yang membebani obyek tersebut akan diroya dan diserahkan kepada pembeli lelang secara bersih dan bebas dari semua beban. 4. Apabila Debitur/Terlelang tidak mau menyerahkan obyek yang dilelang,
telah
maka berlaku ketantuan yang terdapat dalam Pasal 200
ayat (1) HIR. 5. Selanjutnya berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR, pembeli lelang dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk eksekusi
pengosongan
terhadap obyek lelang yang telah dibelinya
dari penghunian debitur/Termohon mendapat
melaksanakan
Eksekusi atau siapapun yang
hak dari padanya serta
barang-barang
yang ada
didalamnya. 6. sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, selanjutnya diproses eksekusi sebagaimana eksekusi riil terhadap Putusan BHT. 6. EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA 1. Mengenai Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999. 2. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti dalam eksekusi Hak Tanggungan. Bahwa, selain eksekusi terhadap Putusan Pengadilan ada juga eksekusi terhadap putusan diluar pengadilan misalnya yaitu Putusan P4D, P4P serta putusan Arbitrase.
11
Putus an P4D dan P4P diatur dan dilaksanakan oleh Peradilan hubungan I ndustrial.
12
Putus an Arbitrase nasional baik yang adhoc maupun yang institusional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Termohon, dapat diajukan pelaksanaan putusannya ke Pengadilan Agama dimana Termohon berdomisili.
13
Putus an Abitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
14
DAFTAR PUSTAKA M. Yahya Harahap, SH., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1989. Mahkamah Agung, R.I. Praktek Kejurusitaan Pengadilan, 2002. Mahkamah Agung R.I ., Pedoman Pelaksanaan Tugas Adimistrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, 2009. Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH., Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan, Sekolah Tinggi Graha I lmu Hukum Graha Kirana Medan Bekerjasama Dengan CV. Mandar Maju, 2004. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7/89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU 7/8 Peraturan menteri Keuangan (Permenkeu) N0.93/PMK.06/2010. Undangundang No. 42 tahun 1999, Tentang Jaminan Fiducia. SEMA NO. 3 Tahun 2000 SEMA No. Tahun 2001
15
Contoh Berita Acara Sita Eksekusi BERI TA ACARA SITA EKSEKUSI NO. …………/ Pdt.G/20……../PA…………… Pada hari ini : …………….., tanggal :………………………..20……., Saya : ………………………Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama........................atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam surat penetapannya tertanggal................................ ....20....... dalam perkara antara : ........................................sebagai Penggugat, lawan : ..............................................sebagai Tergugat, untuk melakukan sita eksekusi atas barang-barang milik tergugat, maka saya dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya : 1..............................bertempat tinggal..................Pekerjaan................ 2............................. bertempat tinggal.................Pekerjaan................ telah datang ketempat tinggal tergugat dan disana bertemu dan berbicara dengan ia sendiri. Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan surat penetapan tersebut diatas, yaitu untuk melakukan sita eksekusi atas barang-barangmilik tergugat guna melaksanakan putusan Pengadilan Agama .................................. tanggal, ......................... 20...........,No.........../Pts. Pdt.G/20......./PA..........., dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, dengan putusan mana tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp..................., maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi ters ebut melakukan sita atas barang-barang milik tergugat yaitu : .................................................................................................... ............ .................................................................................................... ............ Sebagai penyimpan barang-barang sita terebut diatas telah ditunjuk tergugat dengan diberitahukan kepadanya, bahwa barang-barang itu
16
harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan dan dihilangkan dari tangannya, seperti dengan penjualan dan sebagainya. Pula kepada Kepala Desa.......................yaitu,.....................telah saya beritahukan mengenai sita barang-barang itu dengan maksud supaya hal ini diumumkan ditempat itu, sehingga diketahui oleh orang banyak. selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak penggugat dan Tergugat masing-masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini. Demikianlah berita acara penyitaan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti, saksi-saksi, Tergugat dan Kepala Desa tersebut. Saksi-saksi
Jurusita/Jurusita Pengganti
1......................................
.....................................
2...................................... Penyimpan barang sitaan Tegugat,
..................................... Kepala Desa.
..................................
17
