.,r,lrZ\\rr.
.irt;.?.i.4-:tIl
$Yt-l -$Jt
.r^z-z\';7.
\{l,'.A.,l}7 =S\\.v,045 -+>;or-s
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
.
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 2OOO TENTANG KEDIjDUKAN, TUGAS,FIJNGSI,KEWENANGAN, SUSUNANORGANISASI,DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. l\{enimbarrg:
bahwadalam rangkamendukungpelaksanaan tugas Kabinet dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam
'
penyelenggaraan pemerintahan negaradi bidangtertentuagardapat berjalanlancar,berdayaguna dan berhasilguna, dipandangperlu menetapkankedudukan, tugas, fungsi, kewenangan,susunan organisasi, dantatakerjaMenteriNegara;
Mengingat :
1 . Pasal4 ayat(l) danPasal17 Undang-Undang Dasar1945; 2 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraTahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegaraNomor3839);
o
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintahdan KewenanganPropinsi Sebagai_ DaerahOtonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegaraNomor 3952); 4 . Keputusan PresidenNomor 234/M Tahun2000; 5 . Keputusan PresidenNomor 289/M Tahun2A00:
MEMUTUSKAN :
ii
l\,Ienetapkan: KEPUTUSANPRESIDENTENTANGKEDUDUKAN,TUGAS,
i
Ii
FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNANORGANISASI, DAN D O K U I U E N T A S I& A R S I P
ATA KER'A MENTERI NEGARA.
BAFPfrNA5, .".ec 1\c., 1.4..?..:.{..H... .{,less
: ................
BABI ...
.r':i
,S$u
'+
:t
t'!s(-.)r9l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
BAB I KEDUDUKAN,TUGAS,FT,JNGSI, DAN KEWENANGAN BagianPertama Kedudukan PasalI Menteri Negara dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia,yang selanjutnyadalam KeputusanPresidenini disingkat Meneg, adalah pembantu Presiden yang tidak yang beradadi bawahdan bertanggung memimpinDepartemen, jawabkepadaPresiden.
Pasal2 Meneg mernpunyai tugas membantu Presicten clalarn merumuskan kebijakandan koordinasidi bidangtertenrudalam kegiatanpemerintahan negara.
Pasal3 Menegterdiridari : l. MenegPemberdayaan Perempuan, disingkatMenegPP; 2. MenegPendayagunaan AparaturNegara,disingkatMeneg PAN:
3 . Meneg UrusanKoperasidan UsahaKecil dan Menengah, disingkatMenegKoperasidanUKM; 4 . MenegRisetdanTeknologi,disingkatMeneg Ristek;
5. MenegLingkungan Hidup,disingkatMenegLH.
BagianKedua...
PRESIDEN REPUALIK INDONESIA
-3
BagianKedua Meneg PernberdayaanPerempuan Pasal4 Meneg PP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskankebijakandan koordinasidi bidangpemberdayaan perempuan. Pasal5 Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalam Pasal 4, MenegPP menyelenggarakan fungsi : a. perumusankebijakanpemerintahdi bidang pemberdayaan perempuandan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; b. pengkoordinasian penyusunan dan peningkatanketerpaduan rencana, pemantauan,dan evaluasi terhadap program pemberdayaan perempuan
termasuk
peningkatan
kesejahteraan danperlindungan anak; peransertamasyarakat c. peningkatan di bidangpemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraandan perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraangender serta kesejahteraan dan perlindungan anak: d. pengkoordinasian kegiataninstansipemerintah,swasta,dan lembagasrvadayamasyarakatdalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan
termasuk
peningkatan
kesejahteraan danperlindungan anak; e. penyampaian laporan hasil
evaluasi, saran, dan
pertimbangandi bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden danWakil Presiden. Pasal6 ...
,'9::-r'i>A\L
v'*v -7-\-
PRESIDEI.' REFUALIK INDONESIA
-4
Pasal6 Dalammenyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksuddaram Pasal5, MenegPPmempunyai kewenangan : a. penetapankebijakandi bidangnyauntuk mendukung pembangunan secaramakro; b . penyusunan rencananasionalsecaramakrodi bidangnya; c . pengaturan penerapan perjanjian atau
persetujuan
yangdisahkanatasnamanegaradi bidangnya; internasional d . penetapan kebijakansisteminformasinasionaldi bidangnya; e . penetapan pedomandan pemberiandukunganserta kemu-
dahandalampeningkatan kesetaraan dan keadilangender; f.
penetapanpedomanperlindungandan penghapusan tindak kekerasan terhadapperempuan, anak,dan remaja.
Bagian Ketiga MenegPendayagunaan Aparatur Negara Pasal7 Meneg PAN mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakandankoordinasidi bidang pendayagunaan apararur negara. Pasal8 Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalampasal 7, MenegPAN menyelenggarakan fungsi : a. perumusankebijakanpemerintahdi bidangpendayagunaan aparaturnegara; b. pengkoordinasian ...
I.$l SsLlrP ---
: rtt, -7-\--
e
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b. pengkoordinasian dan peningkatanketerpacluan penyusunan rencana, danprogram,pemantauan, analisis,danevaluasicli bidangpendayagunaan aparaturnegara; c . penyampaian laporan hasil
evaluasi, satran, dan
pertimbangan di bidangtugasdan fungsinyakepadapresiden danWakil Presiden.
o
Pasal9 Dalammenyelenggarakan fungsisebagaimana.dimaksud daram Pasal8, MenegPAN mempunyaikewenangan : a. penetapankebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secaramakro; b. penyusunan rencana nasionalsecaramakrodi bidangnya; c. penetapan kebijakansisteminformasinasional di bidangnya; d. penetapan kebijakansistemtatalaksanaaparaturnegaradan pedomantata laksanapelayananpublik sertajumlah jam kerjauntukaparaturnegara; e . penetapan kebijakanakuntabilitas aparaturnegara; f.
penetapanpedomansusunanorganisasiperangkatDaerah danpedoman formasiperangkat Daerah;
o
penetapanstandardan pedomanyang berkenaanclengan aparaturnegarayangmenjadikewenangannya sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku;
h . kewenangan lain yangmelekatdantelahdilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penetapankebijakankelembagaanaparatur negaradanjabatanfungsionalPegawaiNegeriSipil.
Bagian Keempat ...
.,,-'ii{-}\r.
,:-f^r} x,!lf-, )tn? -7-\-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-6 BagianKeernpat I\{enegUrusan Koperasidan UsahaKecil dan Menengah Pasal10 MenegUrusanKoperasidan UKM mempunyaitugasmembantu Presidendalammerumuskan kebijakandan koordinasidi bidang koperasidanusahakecil dan menengah. Pasal1l Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalam pasar 10, Meneg Urusan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi: a. perumusankebijakan pemerintahdi bidang pembinaan koperasidanusahakecildanmenengah; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanadan program,pemantauan, analisis,dan evaluasidi bidangkoperasidanusahakecil danmenengah; c. peningkatan peransertamasyarakatdi bidangKoperasidan UsahaKecildanMenengah; d. pengkoordinasian kegiatan
operasional
lembaga
pengembangan sumberdayaekonomirakyat; e. penyampaian laporan hasil
evaluasi, saran. dan
pertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadapresiclen danWakilPresiden. Pasal12 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksuddalanr Pasal I 1, Meneg Urusan Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan : a. penetapankebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secaramakro; b. penetapan ...
>->2 .l'-"f'rz7\r ^tt-\--
r
t']\r -il
l
_r,lrJ'Z\rl YJ,r-4,^llZ ssil\ -, |\t".z' ---
a:tt'P
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7 b. penetapanpedomanuntuk menentukanstandarpelayanan minimal yang wajib dilaksanakanoleh Kabupaten/Kota cli bidangnya; c . penyusunan rencananasionalsecaramakrodi bidangnya; d . pembinaandan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi
daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan,arahandansupervisidi bidangnya; e . pengaturan penerapan perjanjian atau
persetujuan
yangdisahkanatasnamanegaradi bidangnya; internasional f.
penetapan standarpemberianijin olehDaerahdi bidangnya;
g . penetapan kebijakansisteminformasinasionaldi bidangnya; persyaratan h . penetapan kualifikasiusahajasadi bidangnya; i.
penetapan pedomanakuntansiKoperasidan pengusaha Kecil danMenengah;
j.
penetapanpedoman tata cara penyertaanmodal pada koperasi di bidangnya;
k. pemberiandukungandan kemudahandalam pengembangan sistemdistribusibagi Koperasidan pengusaha Kecil clan Menengah di bidangnya; l.
pemberian dukungandankemudahan daramkerjasamaantar Koperasidan Pengusaha Kecil dan Menengahserta kerja samadenganbadanusahalain
BagianKelirna I\IenegRisetdan Teknologi Pasal13 Meneg Ristek mempunyaitugas membantupresiden dalam merumuskan kebijakandan melaksanakan koordinasidi bidang riset,ilmu pengetahuan danteknologi.
Pasal14
W
PRESIOEN REPUBLIK ]NDONESIA
-8
Pasal14 Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalam pasal 13, MenegRistekmenyelenggarakan fungsi: a. perumusankebijakan pemerintah di bidang riset, ilmu pengetahuan danteknologi; b. pengkoordinasiandan peningkatanketerpaduannasional meliputi penyusunanrencanadan program, pemantauan, analisissertaevaluasidi bidangriset, ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pengkoordinasian kebijakanriset, ilmu pengetahuan dan teknologidi industriberbasisteknologi; d. penyampaian laporan hasil
evaluasi, saran, dan
pertimbangandi bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden danWakil Presiden.
Pasal15 Dalarnmenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal14, MenegRistekmempunyai kervenangan: a. penetapankebijakan di bidangnya unruk mendukung pembangunan secaramakro; b. penyusunan rencananasionalsecaramakrodi bidangnya; c. penetapan arah dan prioritas kegiatan riset, ilmu pengetahuan dan teknologiterapantermasukpenelitiandan pengembangan teknologistrategis danberesikotinggi: d. pengaturan penerapan perjanjian atau
persenrjuan
yangdisahkanatasnamanegaradi bidangnya; internasional e. penetapan sisteminformasinasionaldi bidangnya; f. kewenangan ...
w .--\
,4-i,€^z$5.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-9
f.
kewenanganlain yang melekat dan telah dilaksanakan ketentuanperaturanperundang-undangan berdasarkan yang berlaku,yaitu membangun sisteminovasidan budayailmu pengetahuan danteknologinasional(IPTEKNAS).
BagianKeenam MenegLingkunganHidup Pasal16 Meneg LH mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakandan koordinasidi bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal17 Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalamPasal 16, MenegLH menyelenggarakan fungsi: a. perumusankebijakan Pemerintahdi bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanadanprogram.pemantauan, analisis,dan evaluasidi bidangpengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian laporanhasilevaluasi,sarandanpertimbangan di bidangtugasdan fungsinyakepadaPresidendan Wakit Presiden.
Pasal18 ...
.,,\\.
^rr_'/i!>-\\r. ---
W E';',-
I
r4,
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
-10
Pasal18 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksucldalanr Pasal17, MenegLH mempunyai'kewenangan :
.-s
a. penetapankebijakan di bidangnya unruk mendukung
.
."-* ',*
..&
*s
."i,lf
pembangunan secaramakro;
l,'r. U r.',.*
b. penetapan pedonranuntuk menentukanstandarpelayanan
I lI-
minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabuparen/Kondi bidangnya; c . penyusunan rencananasionalsecaramakrodi bidangnya; d . pembinaandan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan,dansupervisidi bidangnya; e . penetapanpedomanpengelolaandan perlindungansumber dayaalamdalamrangkapelestarian lingkungan; f.
pengaturan penerapan perjanjian amu
perserujuarr
yangdisahkanatasnamanegaradi bidangnya; internasional penetapan standarpemberianijin oleh Daerahdi bidangnya; penetapan kebijakansisteminformasinasionaldi bidangnya; penetapan persyaratan kualifikasiusahajasa di bidangnya; penetapanpedomanpengendaliansumber daya alam dan pelestarian fungsilingkungandi bidangllya; k . pengaturanpengelolaanlingkungan dalam pemantaatan sumberdayalautdi luar 12 (duabelas)mil; l.
penehpan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedomantentangpencemaran lingkunganhidup;
m. kewenangan
:!:
ri
3l ,?
,tE
,^,ti-f.^>\tt
.:t*\; \ii.
z
\
.^r4
\.\\\N -- r\rrjt -?>.\;a.eg
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
_il-
m. kewenangan lain yangmelekatdan telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yaitu pemberianrekomendasiperubahanfungsi kawasan.
BAB II SUSI.JNAN ORGANISASI BagianPertama Umum Pasal 19 Menegterdiri dari : l.
Sekretariat Meneg,disingkatSetmeneg;
2. DeputiMeneg;
o
3. StafAhli Meneg.
BagianKedua SekretariatMeneg Pasal 20 Setmeneg dipimpinolehSekretaris Menegyangberadadi bawah jawabkepadaMenteri. danbertanggung
Pasal 2L Setmeneg mempunyai tugas melaksanakanpembinaan dan koordinasipelaksanaantugasdan administrasiMeneg.
Pasal22 .,.
i.&.
*i"
#,
,?$'l ',lt lF.
ffi
# Tf
?li: atJ.
,i4
L{ d!
ffi
.
.{& .5ti
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
.ii
-t2
iii:,
iii'i
ltr
Pasal22 Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalam pasal 21, Setmeneg menyelenggarakan fungsi: a. koordinasikegiatandi lingkunganMeneg; b. penyelenggaraaan pengelolaanadministrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas dan fungsi Meneg; c. penyelenggaraan hubungankerja di bidang administrasi dengan Departemen,Kantor Menteri Negara, Menteri Muda,LembagaPemerintah Non Departemen, dan lembaga lain sesuaipetunjukMeneg; d. pelaksanaan rugaslain yang diberikanoleh Meneg sesuai denganbidangtugasdan fungsinya.
Pasal23
o
(1) Setnenegterdiridari 2 (dua)Biro. (2) Masing-masingBiro terdiri dari sebanyak-banyaknya (empat)Bagian. (3) Masing-masing Bagianterdiri dari sebanyak-banyaknya (tiga)Subbagian.
BagianKetiga Deputi l\{eneg Pasal24 DeputiMenegdipimpin oleh Deputi yang beradadi bawahdan jawabkepadaMeneg. bertanggung
Pasal25 ...
:
{'
. r.r,rll_.s_ \\r.
,sth'-i
r^-4tr:\t.
v,try s-\-!titr5 -7-:---
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
-13
Pasal25 tugasmerumuskan DeputiMenegmempunyai danmelaksanakan kebijakan di bidangtertentu. Pasal26 tugassebagaimana dimaksuddalam Pasal Dalam melaksanakan fungsi: 25, DeputiMenegmenyelenggarakan a. penyiapandan perumusankebijakanMeneg sesuaidengan bidangtugasdanfungsinya; b. pemantauan,analisis, evaluasi. dan pelaporan tentang masalahatau kegiatantertentusesuaidenganbidang tugas danfungsinya; c. pelaksanaanhubungan kerja di bidang teknis dengan Departemen,LembagaPemerintahNon Departemen,dan lembagalain sesuaipetunjukMeneg; d. pelaksanaan tugaslain yang diberikanoleh Meneg sesuai denganbidangtugasdan fungsinya.
Pasal27 (l) JumlahDeputiMenegsebanyak-banyaknya 5 (lima)Deputi. (2) Dalammelaksanakan tugasnya,DeputiMenegdibantuoleh sebanyak-banyaknya 5 (lima)AsistenDeputi. (3) Masing-masing AsistenDeputidapatdibantuoleh 3 (tiga) Bidangdan masing-masing Bidangdapatterdiridari 2 (dua) Subbidang. (4) Dalam melaksanakan tugasnyasecaraadministratifDeputi
Meneg dikoordin;;iffioietrsetmrnrg-.BagianKeempat...
pffis \.It'I
\tttF
-7-\-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t4
Bagian Keempat Staf Ahli Meneg Pasal28 (1) Menegdapatdibantuoleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Staf Ahli. (2) Staf Ahli Menegberadadi bawahdan bertanggung jawab kepadaMeneg. (3) Staf Ahli mempunyaitugasmemberikantelaahanmengenai masalahtertentusesuaidenganbidangtugasnya. (4) Dalammelaksanakan tugas,Menegdapatmenunjukseorang Staf Ahli sebagai Koordinator Sraf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatansehari-harididukungolehSetmeneg. BagianKelirna Lain-lain Pasal29 Di lingkunganunit organisasiMeneg dapat ditetapkanjabatan fungsionaltertentu. Pasal30 Jumlahunit organisasi di lingkunganMenegdisusunberdasarkan
Pasal3l (l)
Unit organisasiuntuk jabatan struktural Eselon I dan tugasnyapada masing-masingMeneg ditetapkanoleh Presiden atas usul Meneg yang bersangkutansetelah mendapat pertimbangandan persetujuan tertulis dari jawab di bidangpendayag[rnaan Menteriyangbertanggung
aparatur negara. (2) Unit
.,,\\€ s\r
. rttrrl
,fl'-:-{-€dlr.
vfi,v -R\\
V-
t ";
t
7-\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-15
(2) Unit organisasiuntukjabatanstrukturalEselonII ke bawah dan tugasnyapada masing-masing Meneg ditetapkanoleh Menegyang bersangkutan setelahmendapatpertimbangan dan persetujuantertulis dari Menteri yang bertanggung jawabdi bidangpendayagunaan aparaturnegara.
(3) Menegmenyampaikan tembusanpenetapan unit organisasi sebagaimana dimaksuddalam ayat(2) kepadaPresidendan jawab di bidangpendayagunaan Menteriyangbertanggung aparaturnegara.
BAB III TATA KERJA Pasal 32 Dalammelaksanakan tugas,fungsi,dan kewenangannya, Meneg berkoordinasi dan salingberkonsultasi sesamaMeneg, Menteri yang memimpin Departemen,Menteri Muda, pimpinan LembagaPemerintahNon Departemen, dan PimpinanLembaga terkaitlainnva.
Pasal 33 Meneg dan semua unsur di
lingkungan Meneg dalam
melaksanakan tugasmasing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi,dan sinkronisasibaik dalam lingkungan instansinya sendirimaupundalamhubunganantardepartenten daniatauinstansilain untukkesatuangeraksesuaidenganbidang tugasdanfungsimasing-masing. Pasal34 ...
,
l
.
, - l
''
-,bt"ti"al$^
|l'r2
. t ,
'i:
.r;f;l\\;. t
\rr
"-.--' r^,, _ \*'4- Fl
\tr.,
.\',2
N\(.,.i&z -E
-:a/
€
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t6 Pasal34 Ketentuanlebih lanjut mengenaiorganisasidan tata kerja staf Meneg ditetapkan oleh Meneg yang bersangkutan setelah terlebihdahulumendapatpertimbangan dan persenrjuan tertulis jawab di bidangpendayagunaan dari Menteri yang bertanggung aparaturnegaradenganmemperhatikan ketentuanPasal31.
o
BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal35 (l) Sekretaris Menegdan DeputiMenegadalahjabataneselon Ia. (2) StafAhli MenegadalahjabataneselonIb. (3) KepalaBiro danAsistenDepuriadalahjabataneselonIIa. (4) KepalaBagiandanKepalaBidangadalahjabataneseronIIIa. (5) Kepala Subbagiandan Kepala Subbidangadalahjabatan eselonIVa. Pasal36 (l) SekretarisMeneg, Deputi Meneg dan Staf Ahli Meneg diangkatdandiberhentikan olehPresiden atasusulMeneg. (z) PejabatEselonII ke barvahdi lingkunganMenegdiangkat dandiberhentikan olehMenegyangbersangkutan. Pasal37 Pejabat Eselon Ia yang tenaganyamasih dibutuhkandan memenuhisyarat berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku dapatdiangkatsecaraselektif sebagaistaf Ahli denganjabatanEselonIa. BABV ...
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
17 BAB V ADMINISTRASI DAN PEI\,IBIAYAAN Pasal.38 Pembinaan dan
pengelolaan administrasi kepegawaian,
keuangan,perlengkapan, kearsipan,persandian;dan lain-laindi lingkungan Meneg diselenggarakanoleh
Meneg yang
bersangkutan.
segalapr*ui.y.l,iT::;
diperlukan bagi pelaksanaan rusas
Meneg dibebankanpada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara. BAB VI KETBNTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) KeputusanMenegyang merupakanpelaksanaan Keputusan PresidenNomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, dan TataKerja Meneg, dinyatakan tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dan/ataubelumdiubahataudiganti dengankeputusanbaru berdasarkan Keputusan Presiden ini. (2) Penyesuaian terhadapKeputusanPresidenini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejakditetapkannya Kepufusan Presiden ini. I}AB VII KETENTUAN PEhTTUP Pasal4l DenganberlakunyaKeputusanPresidenini, maka Keputusan PresidenNomor 134 Tahun 1999tentangKedudukan,Tugas, Fungsi.SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara. dinvatakan tidakberlaku. Pasal42 ...
tr E :s 'F
W
'ffii -t
ellln
#
ffi
;s,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
' .. i.iii ,j"
1i4;,':.:
: ili "t
-lo
ro
i!
,";,*S ,,,'{iF.
Pasal42
.:1{*. ,
'' al'' $:d.r
' .
Keputusan Presiden ini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
,'ltii.
ir'ttffi:
r:'ffi, :;#.
Ditetapkandi Jakarta
itrtilqI ' t.t,. lS{'
padatanggal23 Nopember2000
ffi ffi
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ftd.
:ri,r ,;'il;.
ABDURRAHMANWAHID
#.
:'
:s
ffi * j#i EItlr, 1rt
'h
^sl ffi
& fir.*t;
'rFf: .j,i
'{fi;
i& 'ca.
.'.: l:,;
Salinansesuaidenganaslinya
AT KABINET RI iro Peraturan
