PEMERIINTAH KABUPATE
N'I
KATINGAN
PERATU RAN BUPATI KATII'IGIIN TAHUN 2O1O NONNOR
L
TENTANG BADAN N/\RKO'TIKA KABUPATEN II(ATINGAT{ DENGAN R,AHMAT TUHAN YANG MA'HA ESA
BUF'ATI KATINGAN,
Menimbang
'.
bahart a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikqtropika, prekursor dan mudia generasi depan nnasa adiktif iainnya tilsa menghancurkan
sehingga perlu rJilakukan penanelanan ly/ang lebih komprehensif dan terpadu; pemberantasan b. bahwa untuk melakukan pencegalhan dan bahan adiktif datnpenyalahgunaan narkotika, psikotropika prekursor iainnya perlu dibr:ntuk Badan Nart'lotika l'(abupaten (Bl\ilK); bahwa berdasarkan pertimbanganr sebasiaimana dimarl,lsud padia hurulf a dan b tersebut diatas perlu diatrir dan rlitetapkan denrgan Peraturan Bupati Katingan Mengingat
:
Undang-Undangl Nomor B Tahun 1976 k,:ntang Penge{iahan Konvens;i tunggal Narkcrtika'1961 beserta Pnctokol yang mengubahnyia (Lembaran Negrara Republik lndonesia Tahun 1976 Nom,or 3ei, iambahsn Leml5aran Negara Reprublik lndonesia Nornor 3085); Tarhun 1996 tentan5,1 Pengersahan 2. Undang-Undangl Nomor 1971 (Konverrsi Psikotropikia Substances Convention Psy'chotropic 1971) (L-embarcrn Negara Republik lnr,jonesia Tahum 1996 Nomor 100, Tarnbahan Lembaran Negara Repuiblik lndonesiia Nomor 3i657); 1.
8
3.
Undang-Undang Nomor 5 Ti1hun 1997 tentalg Psikoltropikia (Lembaran Negtara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomrcr 1Ci,
Tambahiln Lemtlaran Negara Republik lndonesia Nornor 3671); 4. Undang-Undang; Nomor 7 Tahun 1997 tentang PenS;esahan United Nations Convention Against lllicit Trarfific In Narcqtic Drugs anrl Psychot1.opic S;ubstances, 19BE (Konvensi Perseriikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran l{egarerr Republik lndonesia l\omor 17, Tambahan l-embaran Negara Repubr'lik lndonesia i]673); 5. Undang - Undilng Nomor 5 Tiahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaterr Seruyan, Kabuperten Suketmarar, Kabupabn Lanrandau, Kabupatern Gunung Mas, Kahrupaten Pulang Pisau, l(,abupaten Murung RayaL dan Kabupaten Eiarito Tinnur dli Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Nelgara Rerpublil< lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tilmbahan Lernbaran Nlegaril Nomor 4180);
2
6.Undang-UndangNomorl0Tahun2004tentanglPemb_entuka'n peraturan Reniniang - Undangan (L-embaran . Negara Republik ltlegara indonesia Tahpn 206+ Nomor 53, Tambahan Lennbaran
7.
Nomor 3B9);
UnO"ng
- fjndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor
2004 Daerah- (Lenrbarrai Negara Republik lrrdonesia T?hiun telahl sehagaimana 4437), Nomor i25, Tambahanr Lembaian Negara tentang 2005 Tahun 8 diubah dengan Undang Undang Nomor Peraturan Pemrerintan Pengganti Undarrg - Undang lfrlomor 3 Tahun 2005 terrtang F erubalran Atis Llndang - Undang Noffior 32 Tahun Llndang 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang
-
-
Nomor 10€i, (Lembaran Negara Republik 'l.legaralndonesia Tahun 2005 Nomor 4548), sebilgaimana telaih iambahan teinOaran diubah rJengan Undang - Undang Nomor 12 Tahr-rp 2008 tentang Perubahan kedua Atai Undang - Undang Nomor li)2 Tahun 200'4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiia Lembaran Negara hlomor 48'44); Tahunl0Q$ Noirnor B, Tambahan'Iahun 2004 tentang Perimtrangan 8. Undang - Undang Nomor 33 dan Pemerintah Daeralh Pusat Pemerintah Keuanian Antari 20C14 Nomor 12ei, Tahun (Lembiran Negara Republik lndonesia
L
Tambal'ran Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tenliang Narkotika (Lembiran Negari Republik lndonesia Tahun 20,6)9 Nomor 14?i,
Tambal'ran Lembaran Negara Nomor 5062)
l0.Peraturarn Pemerintah Nomor rii Tahun 1988 tentang Koordinas;i Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Nk:gara Republik lndinesia Tahun 1988 Nomor 10, T;embahan Lemba.ran l{egaria Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peiaturian Pemerintah Nomor SEt Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran lrlegara Republik lnrlonesia Tahun 2005 Nomor '14f0, Tambahan Lembaran Negara Reprublik lndonesia Nomor 4578);
l2.Peraturian Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentiang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerirttah, Pemerintahan Daeraih Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / l(ota (Lennbaran Negara Republlik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembar;rn Negelra Nomor 4737); l3.Peraturan Penrerintah Nomor 41 Tahr,rn 2007 tenlang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran l',legara Republik ln'rlonesia Tahun 2007 Nclmor 89, Tambahan Lembaran Nlegara Nomo'r 4741); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahtrn 2008 ten'tang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran l'legaria Republik lndonesia Tahun 200t! Nomor 19, Tambauhan Lembaran Negara lriepublik lndonesia Nomor a815); l5,Peiaturan Presillen Nomor 83 Tarhun 2t107 tentang l]adan Narkotika Nasionall, Badarn Narkotika Provinsi dan Badan Nark,crtika Kabupaten / Kota; 16. Peraturan Daeriah Kabupaten Katingan ll'*lomor 3 Tahrun 2008 tc'ntanlg Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjaclii Kewenangan Pemerintah Keirbupaten Katingan (Lernbaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
3
MEMUTUSKAN:
BuF'Arl TENTANG Menetapkan
BADAN NARK'TTK'A'
KABUPATET{
' i,i1f,,'JffiN BAB I
KrllENiiiAr'r
u utu t'tt
I
\,
I
,
J
lainnYa.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
dlq?lt'k l3NK' te'rcantum dalam eagan strut
(1) Dengan Peraturan Bupati in!
BAB III KEDUDUKAN|, TUGAS POKOK: DAN FUNGSI
Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 RNK artalalr lembnoa non-struktural yang belrkedudukarn di bawah dan
5
l0.KepalaBadlanPemberdayaanP,r}rempuan,,,Ar,nakdanKB Kabul:aten Katingan. I 1 . lnspefi
(1)Untuk nreningkatkan kelancarart tugarsnya, BNK didukungl oleh Pelaksana Hariarr BNK. (2) pembentukan, organisasi dan tataL kerja ,s;erta uraian turgas Peletksana Harian EINK diatur dan ditetapkan dc'ngan perattlran dan atau Keputusaln BuParlti.
BAB V TATA KERJA Pasal 8 (1) Rapat Koordinasi di lingkungan EINK diardakan secar,a berkala paling ' ' reOiLit 1 (satu) hlali dalam 1 (satu) bulanr atau sewaklu-waktu sesuai dengan kebutuh;an; (2) Ketua BlrlK melarporkan pelaksanaran danr penyelenggiarraan tugias dan fungsi Bl',lK kepiada Bupati secam berkala atau sewaktu-waktu jikia dipindarrg perltr dan tembusanrrya disilmpaikan kepada BNN dan BNP; (3) Dalam nnelaksanakan tugas BNIK daprat mengikuftlertakan peran masyarakat.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9
diprellLlk.. bagi pelaksanaan tugas Bl'lK dibebrankan (1) ' Biaya yreng kepada Anggaran Pendapatan dan t3elanja Daerah Kabupatein Katingan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan rnenyerrlenggarakan l'ungsinyar, BNI( dapat menerima bantuan dari pihak lairrr baik dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak rnengikat sesuai dengan ketentuant peraturan perun{dang-undangan.
4
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 tsNK mempunyaitugas membantu Bupati diirlam
:
a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan b.
instarnsi vertikal di Kabupatr:n Katirrgan dalam peny'usunarl kebijakan dliln pelakselnaan kebijakan operasional di bidang P,4GN. Memberrtuk sal,uan tugas sesuai kebij;akan operasional BNl,,l yang terdiri at;ls unsur perangkat daerarh dan flnstansi vertil<,al di Kabupaten Katingan sesuai dengan tugas, fungsi rian kewenangannya masing;masing. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5
Dalam melaksanakiln tugas sebagairnana dimaksud dalam pasal ,4, BNK menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasiiirn perangkat dlaerah dan instarrsi vertilkal di Kabupaten Katingan dalam penyiapanr dan penyusunan kelbijakan pelaksanaan opr:rasional di bidang P4GlN. b. pengoperasian satuan tugas terdiri atas unsur perang;kat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Katingan di bidang P4GN sesuai dengan tugas, frirngsi dan kewenangann\/a masing-milsing. c. Pelaksanaan pemutusan jarinlSan preredaran gelap nankotikia, psikotroprika, pnilkusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaterr Katingan s,esuai kebijakain operasional t3Nitnl dan; d. Pembangunan serta pengembangan sistem informas;i sesuai dengatn kebijakan operarsional BNN.
BAB IV SiUI$UNAN ORGANISiASI
Pasal 6 Susunan organisa$i BNK terdiri atas : : Wakil Bupati Katingan a. Ketua : Kabag Binar Mitra Polres Katingian b. Sekretaris c. Anggota-anggota : 1. Asisten Pernerintahan dan KeSr? {iekretariat Detrarah Kabupaten Katingan. 2. KepaLla Dinas Perhubungan, K.omunikasi cJan lnforrnatil
8. Kepala Dinas
Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Paniwisatta
Kabupaten l(atingan.
9. Keperla
Bardan Kesatuan f3angsia, Politik daln Perlindungan
Masyarakan: Kabupaten Katingan.
b
BAB VII KE''I|ENTUAN PENUTUP Pasal 10
Dengan berlakunyit Peraturan Bupati irlfr, maka Keputusan Bupati Katingan Nomor I!1 Tahun 2006 tanggarl 14 Januari 2006 trentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Katingan Masa Bakti 2006 2008 dicabut darr dinyatakan tidak benlaku.
Pasal
11
Peraturan Bupati infi mulai berlaku sejiak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalanr Berita Derah Kabupaten l(atingan. Ditetapkan di Kasclngan pader tanggal, af Januari 2410 EIUPATI^KATIltlGAN, U V
l_ DUWEL RAINflNG Diundangkan di Kasongan pada tanggal, +rp. Januari 2010
E}ACiiIAN HI.'KUifidI
PIt. SEKRETARIS DAERIIH KABUPATE:N KATINGAIN'
SEKDA A,$l$'l'IN
d GF{RISTANT\,IIIO TATEL L/\DJ
T,
KA$IJ$TAG
K0l,J$[f
I3ERITA DAER.AH KABUPA"I'EN H]:ATINGAN TAHUII
t''['R
2O1O NOMOR..TT
7
il.AMPIRAN : PERATURAN BUPA,I I KATINGAN TAI{UN2010 NOMOR T,ANGGAL: +| JAI{UARI 2010
; {
SUSLINAN ORGANI]SASI I3ADAN NI\RKO'flKA KABUPA'TEN I(IATINGAN
KETUA BI,'DAN NARKOTIK/\ KABUPATEN
SEKREl\RIS MERANCiKAP ANGGCITA
ANGGOTA
BLtPATI
hATIN(;AN,
L DUWEL RAWIIiNG
E}AGilqN HUKUI\JI l5
EKDr\
A
SIST[lr'i
i4:Affi,8tG KASUES.AG
w-lt
__
/EtY t1L
M
