Risa Harmenita Mochammad Al Musadieq Ika Ruhana

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP REINVENTING POLICY DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi) Risa Harmenita Mochammad Al Musadieq Ika Ruhana (PS Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, [email protected]) ABSTRACT The pursuit of an ever-increasing state revenues in every year it must be offset by increased tax compliance . In order to improve taxpayer compliance that impact on state revenue then by this government launched a policy such as the elimination of administrative sanctions set out in Finance Minister Regulation No. 91 / PMK.03 / 2015 on April 30 , 2015 by reinventing term policy. To support the government's policy is to run smoothly , then the quality of care by working unit tax authorities needs to be improved . The object of research is conducted on a registered taxpayer in KPP Madya Bekasi by distributing questionnaires and record documentation. Source of data used comes from the primary data and secondary data with quantitative approach . Analysis of the data used in this research is descriptive analysis and path analysis. Keywords : Quality of Tax Authority Service, Reinventing Policy, Compliance of the Taxpayers ABSTRAK Upaya mengejar penerimaan negara yang selalu meningkat disetiap tahunnya maka harus diimbangi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada penerimaan negara maka dengan hal ini pemerintah meluncurkan suatu kebijakan berupa penghapusan sanksi administrasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 pada tanggal 30 April 2015 dengan istilah reinventing policy. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan lancar, maka kualitas pelayanan oleh satuan kerja aparat pajak perlu ditingkatkan. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi merupakan objek dalam penelitian ini dan dengan menyebarkan kuesioner dan mencatat dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (Path Analysis). Kata kunci : Kualitas Pelayanan Fiskus, Reinventing Policy, Kepatuhan Wajib Pajak PENDAHULUAN

tersebut.

Dalam

menjalankan

Pembangunan nasional merupakan upaya

penyelenggaraannya pemerintah memerlukan

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan

dana yang tidak sedikit untuk membiayai

rakyat baik materiil maupun formal. Oleh sebab

pembelanjaan

itu pemerintah mutlak memerlukan dukungan

dikumpulkan dari berbagai potensi sumber

dari seluruh elemen bangsa guna mencapai hal

daya yang dimiliki suatu negara. Sumber dana

negara,

dana

Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

tersebut

1

terbesar negara dikucurkan dari penerimaan

hukum atas program fasilitas ini Direktorat

pajak. Potensi penerimaan dari kontribusi pajak

Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan

itu

Menteri Keuangan Nomor

sendiri

dapat

dikatakan

relatif

stabil

dikarenakan tidak berpengaruh yang begitu

Tujuan

signifikan

rotasi

mencapai target penerimaan pajak di tahun 2015

2:2010).

dimana tahun ini merupakan Tahun Pembinaan

terhadap

perekonomian Didukung

pergerakan

dunia

juga

(Ardani,

oleh

pernyataan

yang

dikemukakan oleh Aryobimo, 2012:1 bahwa

dari

kebijakan

91/PMK.03/2015.

ini

adalah

untuk

Wajib Pajak. Demi

mengemban tugas pencapaian target

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

penerimaan pajak di tahun 2015. Upaya untuk

pemerintahan dan pembangunan yang masih

mendukung program reinventing policy maka

dimungkinkan terbuka luas yaitu penerimaan

disini pemerintah lebih memperhatikan kondisi

negara dari sektor pajak. Menyadari kondisi

internal aparat pajaknya yang salah satunya

tersebut pemerintah Indonesia tentunya telah

dengan

menerbitkan

Pelayanan

upaya

mengimplementasikan

sebagai

langkah

aparat

pajak

pelayanannya.

(fiskus)

berperan

penting dalam upaya menggali penerimaan

digunakan untuk mendongkrak penerimaan

negara dikarenakan visi pemberian pelayanan

pajak agar melampaui target yang mengalami

untuk menuntun wajib pajak mengerti dan

kenaikan

sadar atas

tahunnya.

kebijakan

kualitas

yang

setiap

arah

membenahi

Pernyataan

ini

didukung dengan tabel berikut:

dikatakan pelayanan yang baik dari aparat pajak mampu menciptakan wajib pajak patuh

Tabel 1.1

(Syahril, 2013:7). Penelitian ini bertujuan untuk

Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan

menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan fiskus

Periode 2010-2014 (miliar rupiah) Tahun

kewajiban perpajakannya. Dapat

dan reinventing policy terhadap kepatuhan Wajib

Target

Realisasi

Persentase

Penerimaan

Penerimaan

Realisasi

2010

743.326

723.307

97,3%

2011

878.685

873.735

99,4%

KAJIAN TEORITIS

2012

1.011.738

980.199

96,8%

Pelayanan

2013

1.148.365

1.077.308

93,8%

2014

1.246.107

1.146.847

92%

Pajak.

Pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi

kebutuhan

seseorang

melalui

aktivitas yang dilakukan orang lain secara

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, 2015

langsung (Pandiangan, 2005:3). Dalam bidang Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan

perpajakan pelayanan dikategorkan sebagai

pajak dalam 5 tahun terakhir tidak pernah

pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang

mencapai targetnya, padahal target penerimaan

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,

pada setiap tahunnya yang ditetapkan oleh

definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan

pemerintah

ini

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

tepatnya pada tanggal 30 April 2015 pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dalam

Pajak

Menurut Parasuraman et al dikutip dari Hesti

menyediakan kembali fasilitas pengampunan

(2013: 30-33) terdapat lima indikator atau

pajak atas transaksi

dimensi kualitas pelayanan yaitu: bukti fisik

hal

selalu ini

meningkat.

Direktorat

Tahun

Jenderal

administrasi. Landasan


2

HIPOTESIS

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap

Gambar 2.1 Model Hipotesis

(responsiveness), keyakinan (assurance), empati

H2

(emphaty). H1 Kualitas

H3 Reinventing Policy

Kepatuhan

Fiskus atau aparat pajak adalah orang yang

Pelayanan

di KPP Madya

Wajib Pajak

melakukan pelayanan pajak pada Wajib Pajak

Fiskus (X)

Bekasi (Z)

(Y)

Fiskus (Aparatur Pajak)

mengenai perpajakan. Tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan penetapkan semua jumlah pajak terhutang

yang

melakukan

harus

tugas

dibayar,

pembinaan,

Sumber: (X) Kajian Teoritis, 2015 Keterangan :

melainkan

: Garis ini menunjukkan pengaruh antar variabel secara parsial.

pelayanan,

pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan

H1 : Diduga kualitas pelayanan fiskus (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap

(Alam, 2003:5).

reinventing policy di KPP Madya Bekasi (Z)

Reinventing Policy Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

91/PMK.03/2015,

Reinventing

Policy

merupakan instrumen legal yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang didalamnya mengatur penghapusan

tentang

pengurangan

sanksi

yang

atau

dikarenakan

H2 : Diduga kualitas pelayanan fiskus (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) H3 : Diduga reinventing policy di KPP Madya Bekasi (Z) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y)

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya (Tobing, Farman dan Khairani,

METODE PENELITIAN Jenis

2015:6).

penelitian

penjelasan

(explanotory

research) dengan metode pendekatan kuantitatif dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Kepatuhan Kepatuhan secara terminologi berarti taat,

Menurut teori yang dikatakan Singarimbun dan

patuh, disiplin terhadap suatu aturan yang

Effendi,

2006:5

berlaku. Dalam Keputusan Menteri Keuangan

Penelitian

explanotory

Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal

kepatuhan perpajakan merupakan tindakan

antara variabel-variabel yang mempengaruhi

yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi

pengujian hipotesis. Sumber data penelitian ini

kewajiban perpajakannya dan telah sesuai

menggunakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Teknik Accidental Sampling (Kusumawardani,

undangan

66:2015) yang digunakan dalam pengambilan

dan

peraturan

pelaksanaan

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

data

mengemukakan research

primer

bahwa

yaitu

dan

suatu

sekunder.

sampel.. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi sejumlah 1.271 yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini. Penggunaan rumus Slovin dipakai sebagai penentu jumlah sampel yang ideal dalam


3

penelitian ini dan didapatkan jumlah sampel

1. Analisis Jalur (Path Analysis)

sebanyak 92,71 yang dibulatkan menjadi 100

a. Pengaruh

Kualitas

Pelayanan

Fiskus

Terhadap Reinventing Policy di KPP Madya

responden.

Bekasi HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hasil Uji Koefisien Jalur Kualitas

HASIL

Pelayanan Fiskus terhadap Reinventing Policy di

Tabel 2. Distribusi Frekuensi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X), Reinventing Policy (Z) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) No X1.1 X1.2

Item Penampilan fiskus rapi Fasilitas yang disediakan mendukung pelayanan X1.3 Fiskus tepat waktu dalam menerapkan peraturan X1.4 Fiskus tegas dalam menerapkan peraturan X1.5 Fiskus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan X1.6 Fiskus cepat dalam menangani keluhan wajib pajak X1.7 Fiskus merespon dengan baik X1.8 Fiskus memberikan pelayanan dengan santun X1.9 Fiskus dapat menjaga kerahasiaan wajib pajak X1.10 Fiskus mampu memberikan perhatian X1.11 Fiskus tidak membeda-bedakan wajib pajak Z1.1 WP merasakan dampak reinventing policy atas keterlambatan penyampaian SPT Z1.2 Reinventing Policy memberikan manfaat atas keterlambatan SPT Masa Z1.3 WP merasakan dampak pengampunan sanksi pajak terutang Z1.4 Reinventing Policy memberikan manfaat atas keterlambatan pembayaran pajak terutang Y1.1 WP pajak memahami ketentuan perpajakan Y1.2 WP tidak pernah mendapat sanksi Y1.3 WP mengisi laporan dengan benar Y1.4 WP menyampaikan SPT tepat waktu Y1.5 WP membayar pajak tepat waktu Sumber : Data diolah, 2015

Mean 4,10 3,96

KPP Madya Bekasi Variabel Bebas X

Variabel Intervening Z

Probab ilitas 0,000

Beta 0,656

R21 : 0,430 thitung : Sumber : Data diolah, 2015

Ket. Signifikan

0,8596

3,87 4,05 3,98

Tabel 4.1 menunjukkan X terhadap Z dengan koefisien beta sebesar

0,656 dan probabilitas

sebesar 0,000 (p≤0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak, berarti hipotesis pertama

3,93 3,95 4,12

diterima.

4,20

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Reinventing Policy di KPP Madya Bekasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3,83

Tabel 4.2 Hasil Uji Koefisien Jalur Kepatuhan Wajib Pajak

4,13 3,92

Varia bel Bebas

Variabel Interven ing

Variabel Terikat

X

Y

Z 3,96

R

22

Sig.

Beta

Ket.

0,564

0,000

Signifikan

0,229

0,013

Signifikan

thitung:

6,195

: 0,541

2,517

Sumber : Data diolah, 2015 3,99

Tabel 4.2 menunjukkan X terhadap Y dengan 4,01

koefisien beta sebesar 0,564 dan probabilitas sebesar 0,000 (p≤0,05), maka keputusannya

3,79

adalah H0 ditolak, berarti hipotesis kedua diterima. Selanjutnya menunjukkan Z terhadap

3,63 4,21 4,18 4,08

Y dengan koefisien beta sebesar 0,229 dan probabilitas keputusannya

sebesar

0,013

adalah

H0

(p≤0,05), ditolak,

berarti

hipotesis ketiga diterima.


maka

4

PEMBAHASAN

mengemukakan

bahwa

tujuan

kebijakan

1. Perhitungan hasil uji koefisien jalur didapatkan

pemerintah dalam pemberian pengahapusan

bahwa pada hipotesis pertama yaitu kualitas

sanksi pajak dibidang perpajakan tidak lain

pelayanan fiskus terhadap reinventing policy di

untuk

KPP Madya Bekasi menunjukkan pengaruh

pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib

signifikan, hal ini berarti kemampuan fiskus

pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Melalui

dalam

penelitian

pemberian

pelayanan

dalam

menambah

ini

peningkatan

telah

penerimaan

membuktikan

bahwa

mensosialisasikan pengahapusan pajak kepada

program reinventing policy yang diluncurkan

wajib pajak berhasil menyukseskan program

pemerintah dan yang berlangsung di KPP

reinventing policy yang sedang berlangsung.

Madya tersebut sukses meningkatkan jumlah

2. Pengujian pada hipotesis kedua dinyatakan

Wajib

Pajak

patuh

dengan

terbukti

signifikan berdasarkan hasil uji koefisien jalur

bertambahnya jumlah Wajib Pajak sebesar 129

yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan

Wajib Pajak dari tahun sebelumnya.

fiskus

berpengaruh

kepatuhan

wajib

signifikan

pajak.

terhadap

Hal

ini

berarti

peningkatakan wajib pajak yang terjadi di KPP

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Madya tersebut tidak luput dari kerja keras

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur

aparat pajak yang telah memberikan kualitas

dan pengelolaan data lainnya dapat diambil

pelayanannya.

kesimpulan sebagai berikut:

Pendapat

yang

sama

dikemukakan oleh Nasucha (2004:272) yang

1. Perolehan

nilai

thitung sebesar

8,596

dan

menyatakan bahwa tolok ukur keberhasilan

probabilitas 0,000 (sig ≤ 0,05) menyimpulkan

reformasi perpajakan yaitu dengan tercapainya

bahwa

peningkatan kualitas

berpengaruh signifikan.

pelayanan pajak dan

penerimaan serta kesejahteraan langsung dan tidak langsung

berdampak pada kepatuhan

masyarakat (Wajib Pajak). berpengaruh

signifikan

terhadap

pertama

diterima

dan

2. Hipotesis kedua berpengaruh signifikan dan dinyatakan perolehan

3. Dikatakan reinventing policy di KPP Madya Bekasi

hipotesis

diterima nilai

thitung

berdasarkan sebesar

dari

6,195

dan

probabilitas 0,000 (sig ≤ 0,05). 3. Perhitungan analisis terhadap hipotesis ketiga

kepatuhan Wajib Pajak telah dibuktikan dari

berpengaruh

signifikan

didukung

dengan

hasil perhitungan uji koefisien jalur dengan nilai

hasil perolehan nilai thitung sebesar 2,517 dan

thitung sebesar 2,517 dan probabilitas sebesar 0,013

probabilitas 0,000 (sig ≤ 0,05).

(sig ≤ 0,05). Hasil pengelolaan data lainnya menghasilkan koefisien beta sebesar 0,229. Dapat dikatakan bahwa program kebijakan

SARAN 1. Bagi Peneliti Selanjutnya

reinventing policy yang berlangsung di KPP

Hasil yang dapat dipakai dalam penelitian ini

Madya

dipergunakan sebagai bahan referensi bagi

tersebut

penambahan meningkatkan

wajib

mampu pajak

kepatuhan

memberikan yang

artinya

peneliti selanjutnya, peneliti yang tertarik

wajib

pajak.

untuk melakukan kajian dalam variabel yang

Diperkuat juga dengan teori menurut Devano

sama

dan Rahayu dalam Ratung dan Adi (2009:6)

terhadap reinventing policy dan kepatuhan

yaitu

menganalisis

Service


Quality

5

wajib

pajak

badan

lebih

karena terjadi peningkatan jumlah wajib pajak

memperluas cakupan variabel lain yang tidak

patuh ditahun tersebut dibandningkan dengan

terdapat

tahun sebelumnya dan secara tidak langsung

dalam

menambahkan

dapat

penelitian

variabel

juga ini.

Misalnya

dependen lainnya

juga

meningkatkan

penerimaan

pajak

yaitu penerimaan pajak. Alasan mengapa

khususnya di KPP tersebut. Oleh sebab itu,

mengulas penelitian ini lebih dalam agar hasil

bagi

yang didapat akan memberikan temuan-

mempertahankan kinerja kualitas pelayanan

temuan baru yang berarti, bermanfaat bagi

terbaiknya dengan selalu melakukan evaluasi

pihak lainya, dan pengaruh dari penelitian ini

seperti yang pertama adalah Pembenahan

pun

Administrasi

juga

memberikan

masukan

kepada

pihak

kantor

diharapkan

bertujuan

agar

mampu

administrasi

pejabat setingkat menteri untuk membuat

pajak menjadi instrumen yang mampu bekerja

diskresi

yang

secara efektif dan efisien, hal ini guna

responsive terhadap tuntutan perkembangan

menjawab keluhan Wajib Pajak yang masih

jaman mengacu pada kebijakan reinventing

menganggap rumit sistim perpajakan. Kedua

policy 2015 berhasil meningkatkan kepatuhan

perbaikan

wajib pajak.

peningkatan kualitas dan kemampuan teknis

atau

kebijakan-kebijakan

2. Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

pelayanan

yaitu

dengan

cara

fiskus dalam bidang perpajakan, perbaikan

Madya Bekasi

infrastruktur

Meskipun Tahun Pembinaan Wajib Pajak telah

pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem

berakhir dengan program kerja pemerintah

informasi dan teknologi guna memberikan

yaitu reinventing policy dan telah memberikan

kemudahan

dampak yang signifikan terhadap peningkatan

memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga,

kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan

penyuluhan

wajib pajak merasakan manfaatnya secara

berkesinambungan

tidak

supaya Wajib Pajak paham terhadap hak dan

langsung

memperoleh

mendapatkan

Wajib

secara

tempat

Pajak

dalam

sistimatis

kepada

dan

Wajib

Pajak,

kewajibannya, sehingga kemudian muncul

tersebut

kepatuhan dalam diri Wajib Pajak. Keempat

yang pasalnya didukung dari kinerja aparat

penegakan hukum yang kuat serta yang

pajak menuntun wajib pajak dalam proses

terakhir kinerja penerapan sosialisasi yang

mendapatkan kebijakan penghapusan sanksi

diberikan pihak fiskus, dikarenakan perlu

administrasi ini. Maka diharapkan untuk

lebih aktif lagi mensosialisasikan peraturan

kedepannya Wajib Pajak dapat patuh dan

mengenai penerapan sistem self assesment

sadar

berkaitan

akan

sanksi

ekonomis

bagi

perluasan

dari

penghapusan

manfaat

kesempatan

seperti

administrasi

kewajibannya

tanpa

perlu

dengan

berlangsung

nya

menunggu resposivitas para aparat pajak serta

pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi

tidak ada lagi didapati kembali Wajib Pajak

administrasi kepada masyarakat luas. Agar

yang masih tidak patuh.

kepatuhan Wajib Pajak di setiap tahun nya

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Kinerja yang telah diberikan oleh pihak KPP

meningkat

setelah

berakhirnya

program

reinventing policy.

Madya Bekasi dikatakan berhasil dan sukses dalam mendukung kebijakan reinventing policy,


6

DAFTAR PUSTAKA Alam, Sahrul. 2003. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Linggau), Tesis S2 Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ardani, Mira Novana. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 Surabaya), Tesis S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro. Aryobimo, Putut. Tri. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Hesti, Chandra. 2013. Pengaruh Kepuasan atas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Malang. Keputusan Menteri Keuangan Reublik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kusumawardani, Kadek Wiji. 2015. Pengaruh Responsivitas Petugas Pajak Terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan). Program Studi Perpajakan, Universitas Brawijaya. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo Pandiangan, Liberty. “Puaskah Anda Dengan Pelayanan Pajak,” Artikel ini diakeses pada tanggal 23 September 2015, dari http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/beri ta.php?cmd=detail&id=2005-1010%2014:47:04

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Ratung, Tatiana dan Priyo Hari Adi. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak,Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana Salatiga, 2009. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi. Cetakan Kedelapanbelas. Jakarta : LP3ES Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Emperis pada KPP Pratama Kota Solok). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tobing, Ganda C., Farman dan Khaerani. 2015. Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy, Inside Tax Ed. 31). Jakarta: Darussalam. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.


7

Risa Harmenita Mochammad Al Musadieq Ika Ruhana

Recommend Documents