PERANAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DARI PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN TUBAN Ayu Wiji Anggraeni Mochammad Al Musadieq Achmad Husaini (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)
[email protected]
ABSTRACT Tax revenue realization on non metallic and rocks minerals in Tuban always exceeded the set target, but the level achievement of the target still tend up and down. Limestone is a type of excavation that provides the greatest Attainment of Tax on Non Metallic and Rocks Minerals. The success is certainly not free from internal factors and external factors which play a role in it. This study aimed to analyze the internal factors and external factors which play a role in achieving the tax revenue target for Non Metallic and rocks minerals from the mining of limestone in Tuban. This research uses descriptive qualitative research. The data was collected through interviews and documentation. One of the results of this study is the internal factors that play a role in achieving the revenue target of Tax on Non Metallic and Rocks Minerals from the mining of limestone in Tuban, they are the targeting, the implemented policies, the voting system, the quality of service, the action in the collection, and the employee performance. While the external factors that play a role in achieving the target of tax revenue are the income tax compliance, and the taxpayers. Keywords: internal factors, external factors, attainment of target, Tax on Non Metallic and Rocks Minerals. ABSTRAK Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban selalu melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi tingkat pencapaian targetnya masih cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Batu kapur merupakan jenis galian yang memberikan penerimaan terbesar pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang berperan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor internal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban yaitu penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja pegawai. Faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak. Kata Kunci: faktor internal, faktor eksternal, pencapaian target, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
PENDAHULUAN
kenaikan harga dasar mineral bukan logam dan
Kabupaten Tuban merupakan salah satu
batuan pada tahun 2013 yang diharapkan dapat
daerah pelaksana otonomi daerah, sebagai
meningkatkan pencapaian target penerimaan
daerah otonom Pemerintah Daerah Kabupaten
pajak tidak berhasil dan tingkat pencapaian
Tuban
memaksimalkan
mengalami penurunan setelah diberlakukan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut
kebijakan tersebut pada tahun 2013 dan 2014.
dilakukan guna membiayai pembangunan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ekonomi melalui pajak daerah. Salah satu
faktor-faktor
pajak
terbesar
berperan serta untuk mengetahui peranan yang
adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan
diberikan dalam upaya pencapaian target
Batuan.
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
dituntut
untuk
penyumbang
penerimaan
Seiring perkembangan industri semen di Kabupaten Tuban dengan adanya dua pabrik besar Semen Gresik dan Semen Holcim, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi sektor
unggulan
penerimaan
pajak
merupakan
bahan
untuk
meningkatkan
daerah. galian
Batu
kapur
dengan
jumlah
eksploitasi serta penerimaan pajak terbesar dalam kategori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban. Setiap tahun, ratarata batu kapur menyumbang sebesar 75% dari total penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
internal
dan
eksternal
yang
Batuan dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Sommerfeld., dkk dalam Sambodo (2015: 5) menyatakan bahwa pajak adalah pengalihan sumber dari swasta ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk membantu
pelaksanaan
tugas
pemerintah
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pajak Daerah
Selama lima tahun berturut-turut realisasi
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk
Batuan di Kabupaten Tuban selalu mengalami
membiayai
peningkatan,
berdasarkan peraturan daerah masing-masing
tetapi
persentase
pencapaian
target setiap tahun masih belum stabil. Pada tahun
2010
hingga
tahun
2012
rumah
tangga
daerah,
diatur
(Prakosa, 2005:1).
tingkat
pencapaian target penerimaan pajak terus
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
mengalami kenaikan, tahun 2012 mengalami
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
kenaikan dari 114,35% menjadi 127,71%. Pada
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
tahun 2013 tingkat pencapaian target Pajak
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami
adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan
penurunan dari yang sebelumnya 127,71%
pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
menjadi
baik dari sumber alam di dalam dan/atau
112,58%.
Tahun
2014
tingkat
pencapaian target penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dari yang
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
semula Batu Kapur
112,58% menjadi 108,46%. Tingkat pencapaian target penerimaan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal
Medan (2011:5) menyebutkan bahwa batu
dan eksternal. Faktor internal seperti kebijakan
kapur merupakan bagian dari batuan karbonat yang disusun oleh dominan mineral karbonat.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
Penyusun utama batu kapur adalah mineral
dan hambatan yang dihadapi selama kegiatan
kalsit (CaCO3), sedangkan mineral karbonat
pemungutan
lain yang dapat hadir adalah siderit (FeCO3),
diselesaikan sehingga penerimaan pajak dapat
aragonit (CaCO3), Magnesit (MgCO3), kalsit
lebih optimal.
pajak
akan
lebih
mudah
yang kaya akan magnesit, dan dolomit (Ca Mg (CO3)2). Mineral lain dapat juga hadir sebagai
Sistem Pemungutan
mineral pengotor yang terbentuk pada saat
Sistem pemungutan pajak yang saat ini
pengendapan seperti mineral lempung, kuarsa
diterapkan di Indonesia untuk semua jenis
(silika).
pajak adalah self assessment system. Kelebihan dari
sistem
ini
yaitu
pemerintah
dapat
Peranan Faktor Internal
menghemat waktu, tenaga dan biaya sehingga
Penetapan Target
dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan
Penyusunan suatu perencanaan angka
lainnya dan juga wajib pajak lebih terdorong
target penerimaan pajak yang tepat dan optimal
untuk memahami sistem perpajakan yang
menggunakan model proyeksi penerimaan
berlaku (Permatasari dan Lidyah, 2014:3).
pajak sehingga mampu menghasilkan angka
Kelemahan dari sistem ini yaitu wajib pajak
proyeksi sesuai dengan kondisi ekonomi yang
lebih banyak mengorbankan waktu, usaha, dan
sedang
biaya seperti untuk membayar jasa konsultan
dan
akan
terjadi,
serta
mampu
menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah
pajak
perlu
informasi
dilakukan
untuk
mengoptimalkan
karena
dihadapkan
mengenai
keterbatasan
perubahan
peraturan
penerimaan pajak. Dalam upaya menghitung
perundang-undangan perpajakan yang berlaku
proyeksi penerimaan pajak yang akurat telah
(Kusumawati dalam Permatasari dan Lidyah,
dibangun lima model perpajakan yang memiliki
2014:3).
hubungan keterkaitan, yaitu Model Monitoring
menyulitkan wajib pajak akan membuat wajib
Penerimaan
pajak enggan untuk membayar pajak sehingga
Perpajakan
(Model
bulanan);
Sistem
pemungutan
Model Target Penerimaan Perpajakan (Model
dapat
berdampak
tahunan); Model Dampak Kebijakan terhadap
pencapaian target penerimaan.
pajak
langsung
yang
terhadap
Penerimaan Perpajakan; Model Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan;
dan Model
Kualitas Pelayanan
Target Penerimaan Perpajakan Per Sektor
Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang
(www.fiskal.depkeu.go.id, diakses pada 12
dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan
April 2016).
dan harus dilakukan terus-menerus namun tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang
Kebijakan-Kebijakan yang Dilaksanakan Kebijakan
publik
adalah
serangkaian
dapat
(Hardiningsih
dipertangggungjawabkan dan
Yulianawati
dalam
tindakan yang diputuskan oleh pemerintah atau
Ernawati, 2014:21). Melalui kualitas pelayanan
lembaga pemerintahan yang ditujukan untuk
yang baik diharapkan wajib pajak dapat
mengatasi hambatan dan permasalahan untuk
memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan
mencapai tujuan tertentu yang berkenaan
kewajiban pajaknya. Kualitas pelayanan yang
dengan banyak.
kepentingan Peran
dan
kebijakan
manfaat
orang
baik akan mendorong kesadaran wajib pajak
publik
dalam
dalam
melaksanakan berdampak
kewajiban pada
pajaknya
penerimaan pajak sangatlah besar, dengan
sehingga
meningkatnya
adanya kebijakan-kebijakan tersebut kendala
kepatuhan wajib pajak (Trianto, 2013:5).
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Tindakan Penagihan
Pendapatan Wajib Pajak
Tindakan penagihan pajak sangat penting
Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
dilakukan untuk menyelamatkan penerimaan
sebagaimana dikutip Soemitro (1988:299) dalam
pajak mengingat masih banyaknya wajib pajak
Ernawati
yang
menghindari
masyarakat tidak akan sulit membayar pajak
menunggak
membayar
maupun
pajak.
Untuk
(2014:18)
menyatakan
bahwa
meningkatkan
jika nilai yang harus dibayar masih di bawah
kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi
penghasilan mereka. Umumnya masyarakat
bagi wajib pajak, perlu dilakukan penagihan
dengan
secara
berkesinambungan
mendahulukan kebutuhan mereka terlebih
sebagai wujud law enforcement (Priantara,
dahulu sebelum membayar pajak. Pendapatan
2012:110). Wajib pajak akan merasa takut
wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan
dengan sanksi yang akan diberikan apabila
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
terlambat atau tidak membayar
perpajakannya. Semakin rendah pendapatan
konsisten
kemudian
dan
terdorong
untuk
pajak
meningkatkan
lagi kepatuhannya sehingga akan berdampak
wajib
penghasilan
pajak
maka
rendah
akan
keinginannya
untuk
membayar pajak semakin rendah pula.
langsung pada penerimaan pajak. METODE PENELITIAN Kinerja Pegawai
Penelitian ini menggunakan pendekatan
Kinerja karyawan sangat berperan dalam keberhasilan
organisasi/perusahaan
metode penelitian kualitiatif, dengan model
dalam
deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk
mencapai tujuannya. Dalam bidang perpajakan
menggambarkan berbagai kondisi, situasi, serta
peran kinerja pegawai sangatlah penting. Hal
berbagai variabel yang muncul yang menjadi
tersebut dikarenakan dengan kinerja pegawai
objek penelitian (Bungin, 2001:48). Fokus dari
yang baik dalam pemungutan pajak maka
penelitian ini yaitu pencapaian target pajak
kegiatan
SPTPD,
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten
penagihan pajak, dan lain sebagainya akan
Tuban; penetapan target, kebijakan-kebijakan
berjalan
yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualtas
seperti
pemeriksaan
dengan
maksimal
sehingga
berpengaruh dalam peningkatan penerimaan
pelayanan,
tindakan
penagihan,
kinerja
pajak.
pegawai sebagai faktor internal yang berperan dalam pencapaian target; serta pencapaian
Peranan Faktor Eksteral
target
Kepatuhan Wajib Pajak
pendapatan wajib pajak sebagi faktor eksternal
Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di
mana
wajib
pajak
kepatuhan
wajib
pajak
dan
yang berperan dalam pencapaian target.
semua
Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
perpajakannya
Daerah
(Pratama
memenuhi
uaitu
dalam
Ernawati,
(DPPKAD)
Kab.
Tuban
karena
2014:26). Kepatuhan wajib pajak yang rendah
merupakan instansi yang mengelola seluruh
seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya
jenis pajak daerah di Kabupaten Tuban. Teknik
potensi pajak yang tidak dapat dijaring.
pengumpulan data melalui wawancara dan
Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak
dokumentasi.
maka
digunakan
pelaksanaan
kewajiban
perpajakan
Metode
yaitu
analisis
metode
data
analisis
yang dalam
semakin baik sehingga dapat meningkatkan
Creswell (2014:254) dengan mengumpulkan
penerimaan.
data; mengorganisasikan data; membaca dan membuat
memo;
mendeskripsikan,
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
mengklasifikasikan,
dan
menafsirkan
data
bagi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
menjadi kode dan tema; serta menyajikan dan
Kabupaten Tuban. Hal tersebut dapat dilihat
memvisualisasikan data.
pada tabel berikut. Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)
Pencapaian Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban
Tahun
Realisasi Penerimaan
2010
15.236.808.560
2011
21.288.287.475
2012
28.947.493.753
2013
33.812.187.126
2014
40.364.729.854
Didominasi oleh wilayah yang sebagian besar
merupakan
endapan
karbonat
dan
perbukitan kapur menjadikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan salah satu sektor unggulan dalam penerimaan pajak daerah. Pajak
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban, 2016
Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tabel
Pada tabel di atas terlihat bahwa sumbangan
berikut.
penerimaan yang diberikan pertambangan batu
Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Tuban Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)
kapur kepada Pajak Mineral Bukan Logam dan
Tahun
2012 sebesar 72,75%, pada tahun 2013 sebesar
Terbukti
dari
realisasi
penerimaan
Target
Realisasi
Penerimaan
Penerimaan
Persentase
2010
19.250.000.000
19.698.639.330
102,33%
2011
23.828.447.124
27.687.524.021
114,35%
2012
31.155.263.000
39.789.918.547
127,71%
2013
40.593.632.000
45.699.425.036
112,58%
2014
48.859.000.000
52.992.279.215
108,46%
Batuan yaitu pada tahun 2010 sebesar 77,34%, pada tahun 2011 sebesar 76,88%, pada tahun 73,98%, dan pada tahun 2014 sebesar 76,17%.
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban, 2016
Rata-rata sumbangan pajak dari pertambangan batu kapur untuk penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama lima tahun dari tahun 2010 hingga 2014 yaitu sebesar 75, 42%.
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa
Faktor-faktor Internal yang Berperan dalam
selama lima tahun berturut-turut realisasi
Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral
penerimaan
Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan
pajak
selalu
mengalami
peningkatan dan melampaui target yang telah
Batu Kapur di Kabupaten Tuban
ditetapkan, tetapi tingkat pencapaian target setiap tahun cenderung masih bersifat fluktuasi. Pada tahun 2011 tingkat pecapaian target
Penetapan Target Penetapan
target
penerimaan
pajak
dari
dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban
tingkat penerimaan tahun 2010. Pada tahun
dengan tujuan untuk memberikan gambaran
2012 juga mengalami kenaikan sebesar 13,36%.
penerimaan pajak pada tahun bersangkutan.
Pada tahun 2013 dan 2014 tingkat pencapaian
Penetapan
target penerimaan mengalami penurunan yaitu
menentukan langkah yang akan dijalankan
pada tahun 2013 sebesar 15,13% dan pada tahun
DPPKAD
2014 mengalami penurunan sebesar 4,12%.
meningkatkan penerimaan pajak dari tahun
mengalami
kenaikan
sebesar
12,02%
target
juga
Kabupaten
dilakukan Tuban
untuk untuk
Batu kapur merupakan bahan galian yang
sebelumnya berdasarkan target yang telah
memberikan sumbangan penerimaan terbesar
ditetapkan. Target penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan data potensi pajak baik objek pajak lama maupun baru, serta dengan melihat rata-
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
rata realisasi penerimaan pajak dari tahun-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari
tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak
pertambangan batu kapur selama tahun 2010-
digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan
2014
dari
untuk
pembentukan Tim Pendata; pembentukan Tim
meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-
Satgas Pemungut Pajak Daerah; menerapkan
tahun sebelumnya sehingga dapat dilakukan
Sistem Karcis; dan setiap tiga tahun sekali
perumusan
untuk
menaikkan harga dasar mineral bukan logam
penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tahun
dan batuan. Tim Pendata dibentuk untuk
sebelumnya.
melakukan pendataan objek pajak. Pendataan
upaya
yang
dilakukan
strategi-strategi
baru
DPPKAD Kabupaten Tuban dalam proses penetapan
target
menerapkan
penerimaan
empat
dari
pajak lima
telah model
ada
4
(empat)
kebijakan
yaitu
objek pajak sangat berperan dalam menentukan gambaran
penerimaan
bersangkutan.
pajak
Pembentukan
pada
tahun
Tim
Satgas
perhitungan target penerimaan perpajakan.
pemungut pajak bertujuan untuk membantu
DPPKAD Kabupaten Tuban telah menerapkan
wajib
Model Bulanan dan Model Tahunan karena
perpajakannya dengan mendatangi wajib pajak
penetapan target pajak yang didasari oleh rata-
satu
rata realisasi penerimaan pajak pada tahun-
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan
tahun
menagih setoran pajak terutang.
sebelumnya.
Realisasi
penerimaan
dipantau setiap bulan, lalu hasil selama satu tahun
digunakan
penetapan
sebagai
target
pada
dasar
per
melaksanakan
satu
Sistem
untuk
karcis
memberikan
kewajiban
memberikan
dilakukan
lembaran
Surat
dengan
karcis
kepada
berikutnya.
pengusaha tambang dan sopir kendaraan
Selanjutnya DPPKAD Kabupaten Tuban telah
pengangkut hasil produksi tambang. Karcis
menggunakan
Potensi
yang dibawa oleh sopir kendaraan pengangkut
Perpajakan ditunjukkan oleh penetapan target
hasil tambang diserahkan oleh pengawas dari
penerimaan pajak yang didasari dengan melihat
DPPKAD
potensi pajak pada tahun bersangkutan.
mengangkut hasil tambang keluar dari area
Model
tahun
untuk
pajak
Perhitungan
Model Target Penerimaan Per Sektor juga
ketika
pertambangan.
kendaraan
Sistem
memberikan
telah diterapkan karena penetapan target tidak
kemudahan
hanya dilakukan secara umum, misal untuk
tambang yang dilakukan oleh pengusaha.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan target
Pendataan
telah ditetapkan per sektor untuk masing-
memudahkan dalam perhitungan pajak yang
masing bahan galian yang dikenakan pajak.
terutang.
DPPKAD Kabupaten Tuban belum menerapkan Model
Dampak
Kebijakan
pendataan
produksi
jumlah produksi secara rinci
Di Kabupaten Tuban kenaikan harga dasar
belum
mineral bukan logam dan batuan dilakukan
kebijakan-kebijakan
minimal setiap 3 tahun sekali. Penetapan harga
perpajakan yang akan dilaksanakan pada tahun
dasar didasarkan pada rata-rata harga pasar
berikutnya dalam penetapan target penerimaan
yang berlaku. Kenaikan harga pasar secara
pajak.
berkala perlu dilakukan karena harga jual yang
mempertimbangkan
karena
dalam
ini
tersebut
Kebijakan-kebijakan yang Dilaksanakan Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh
DPPKAD
Kabupaten
Tuban
ditetapkan
oleh
meningkat
mengingat
pengusaha
juga
semakin
kebutuhan pasar terhadap hasil tambang.
untuk
meningkatkan pencapaian target penerimaan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
terus
besarnya
6
Sistem Pemungutan DPPKAD
Biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh belum
DPPKAD Kabupaten Tuban selama proses
menerapkan self assessment system sepenuhnya
pemungutan pajak dalam satu tahun dipastikan
pada kegiatan pemungutan pajak daerah karena
tidak akan melebihi dari penerimaan pajak
tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih
mengingat
rendah. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pertambangan
pajak, DPPKAD Kabupaten Tuban menerapkan
sehingga syarat finansiil juga telah terpenuhi
sistem pemungutan jemput bola. Pada sistem ini
oleh sistem jemput bola. Syarat pemungutan
Tim Satgas pemungut pajak memfasilitasi wajib
pajak harus sederhana dan memudahkan wajib
pajak dengan mendatangi wajib pajak satu per
pajak juga telah dipenuhi oleh sistem jemput
satu ke tempat usahanya untuk memberikan
bola ini, terbukti dengan wajib pajak yang
SPTPD yang wajib diisi oleh wajib pajak hingga
merasa sangat terbantu dengan adanya sistem
menagih setoran pajak terutang. Pada satu sisi
ini.
sistem
Kabupaten
jemput
bola
Tuban
ini
dinilai
penerimaan batu
pajak
kapur
dari
cukup
tinggi
sangat
menguntungkan bagi wajib pajak dan dapat
Kualitas Pelayanan Kualitas
meningkatkan kepatuhan, tetapi disisi lain
pelayanan
yang
diberikan
sistem ini membuat DPPKAD Kabupaten Tuban
DPPKAD Kabupaten Tuban dinilai cukup baik
mengeluarkan
oleh
biaya
lebih
banyak
untuk
wajib
pajak.
Wajib
pajak
menilai
kegiatan operasional pemungutan pajak jika
dibentuknya Tim Satgas pemungut pajak untuk
dibandingkan
membantu wajib pajak dalam pembayaran dan
dengan
pelaksanaan
pelaporan pajak sangat membantu. Selain itu
pemungutan secara self assessment system. Berdasarkan teori pemungutan pajak, agar
penempatan
pengawas
pada
setiap
area
menimbulkan
pertambangan dan pemberlakuan sistem karcis
hambatan atau perlawanan hendaknya setiap
juga dinilai wajib pajak sebagai pelayanan yang
sistem pemungutan yang ditetapkan oleh
baik yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten
instansi pemungut pajak memenuhi syarat
Tuban untuk memudahkan wajib pajak dalam
keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis,
perhitungan pajak dan pengisian SPTPD. Untuk
syarat finansiil, dan sistem pemungutan pajak
meningkatkan kualitas pelayanan, DPPKAD
harus sederhana. Sistem pemungutan jemput
Kabupaten Tuban telah membuat recana untuk
bola ini telah memenuhi syarat keadilan yaitu
bekerja sama dengan Bank BRI yang nanti akan
dengan
seluruh
menjadi tempat penyetoran pajak oleh wajib
pengusaha legal yang melakukan kegiatan
pajak. Untuk pelaporan SPTPD akan dibuatkan
pertambangan di wilayah Kabupaten Tuban
sistem online sehingga lebih memudahkan wajib
dengan dasar perhitungan dan tata cara
pajak dalam pengisian dan pelaporannya.
pembayaran pajak yang sama. Syarat yuridis
Tindakan Penagihan
pemungutan
pajak
mengenakan
tidak
pajak
ke
telah terpenuhi karena pelaksanaannya telah
Tindakan penagihan pajak yang dilakukan
sesuai dengan peraturan perudang-undangan
oleh DPPKAD Kabupaten Tuban hanya sebatas
pajak daerah dan retribusi daerah hanya saja
menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
belum
(STPD) dan Surat Peringatan kepada wajib
menerapkan
self
assessment
system
sepenuhnya, sedangkan syarat ekonomis telah
pajak
yang
terpenuhi karena dalam pemungutan pajak
Kabupaten Tuban belum memiliki Jurusita
DPPKAD Kabupaten Tuban tidak menghambat
pajak
kegiatan produksi dari pengusaha tambang.
tindakan penagihan pajak aktif, yaitu mulai
yang
menunggak berwenang
pajak. untuk
DPPKAD melakukan
tindakan penagihan dengan Surat Paksa hingga Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
Dalam
Faktor-faktor Eksternal yang Berperan dalam
Surat
Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral
Peringatan kepada wajib pajak hingga tiga kali
Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan
maka DPPKAD Kabupaten Tuban melakukan
Batu Kapur di Kabupaten Tuban
penyitaan
atau
praktiknya,
jika
penyanderaan. telah
diterbitkan
penagihan aktif dengan meminta bantuan dari kepada wajib pajak bersangkutan. Satpol PP
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak sangat rendah
mempunyai wewenang untuk menyita alat
ketika diterapkan self assessment system. Hal
berat milik wajib pajak hingga seluruh hutang
tersebut
pajaknya dilunasi. Untuk meningkatkan upaya
kesulitan ketika harus mandiri melaksanakan
penindakan
yang
kewajiban perpajakannya sehingga enggan
menunggak pajak, dilakukan kerja sama antara
untuk menyetor dan melaporkan pajaknya.
DPPKAD Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan
Untuk mengatasi permasalahan wajib pajak
Negeri Tuban. Pihak Kejaksaan berwenang
tersebut DPPKAD Kabupaten Tuban membuat
menerbitkan Surat Peringatan kepada wajib
sistem
pajak yang menunggak.
memudahkan wajib pajak dalam pembayaran
Satpol PP
untuk melakukan penindakan
terhadap
wajib
pajak
pajak
dikarenakan
pemungutan dan
wajib
pajak
jemput
sehingga
merasa
bola
akan
untuk
meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.
Kinerja Pegawai yang masih
Selain menerapkan sistem jemput bola
tergolong rendah dan sistem pemungutan
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
jemput bola yang diterapkan oleh DPPKAD
DPPKAD Kabupaten Tuban juga melakukan
Kabupaten Tuban membuat kinerja pegawai
sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak.
Bidang Pendapatan sangat berperan dalam
Sosialisasi dilakukan setiap ada perubahan tarif,
pencapaian target penerimaan pajak. Pada
perubahan kebijakan, dan perbaruan aturan
sistem jemput bola pegawai dituntut untuk
perpajakan. Selain itu pada setiap sosialisasi
terjun langsung ke lapangan mendatangi wajib
juga disampaikan tunggakan pajak dari masing-
pajak satu per satu untuk memudahkan wajib
masing wajib pajak dan terus mengingatkan
pajak dalam pelaporan dan penyetoran pajak.
pentingnya membayar pajak serta keuntungan
Pegawai juga dituntut untuk aktif melakukan
yang didapat dari membayar pajak.
Kepatuhan
wajib
pajak
pendataan wajib lama dan penjaringan potensi pajak baru. Kerja sama yang baik antar pegawai pada setiap seksi sangat diperlukan untuk
Pendapatan Wajib Pajak Banyaknya wajib pajak yang menunggak
memaksimalkan pemungutan pajak. Upaya
pajak
selain
yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Tuban
kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh
untuk meningkatkan kinerja pegawainya,yaitu
pendapatan dari wajib pajak. Kendala utama
dengan menjalin kedekatan antara atasan dan
yang dihadapi oleh wajib pajak adalah pembeli
bawahan serta memotivasi pegawai.
yang
belum
tambang.
dipengaruhi
melunasi
Biaya
oleh
tingkat
pembayaran
operasional
hasil
penggalian
tambang
yang besar dan pembayaran dari
pembeli
yang
tidak
lancar
menjadikan
pendapatan pengusaha tambang kecil. Selain itu pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan produksi yang dilakukan oleh pengusaha
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
tambang
tidak
dapat
maksimal
sehingga
menyebabkan pendapatan turun. Dalam disebutkan
teori
kecurangan
kendaraan
pengangkut yang memuat hasil tambang
pendapatan wajib pajak
bahwa
menindak
masyarakat tidak akan
melebihi
standar
kapasitas
yang
telah
ditetapkan. DPPKAD Kabupaten Tuban
menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban
dapat
membayar pajak jika nilai yang harus dibayar
tambang yang melakukan produksi dalam
masih di bawah penghasilan yang mereka
jumlah
peroleh secara rutin. Umumnya pengusaha
kecurangan.
dengan
penghasilan
besar
dan
timbangan rentan
pada
melakukan
akan
3. DPPKAD Kabupaten Tuban hendaknya
untuk
membuat sistem pemungutan yang lebih
keberlangsungan usahanya sebelum membayar
efektif dan efisien. Sistem pemungutan
pajak. Hal tersebut yang membuat wajib pajak
tersebut dapat berupa sistem online dimana
memilih
wajib pajak tetap dimudahkan pembayaran
mendahulukan
rendah
menyediakan
kebutuhan
untuk
menunggak
pajak
demi
mempertahankan usahanya.
dan
pelaporan
membutuhkan
pajaknya waktu
dan
serta
tidak
biaya
yang
PENUTUP
banyak dalam pelaksanaannya. DPPKAD
Kesimpulan
Kabupaten Tuban juga dapat membentuk
1. Penetapan target, kebijakan-kebijakan yang
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada
dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas
setiap kecamatan yang terdapat kegiatan
pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja
pertambangan agar memudahkan wajib
pegawai merupakan faktor internal yang
pajak untuk membayar dan melaporkan
berperan
pajaknya.
dalam
pencapaian
target
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur
DAFTAR PUSTAKA
di Kabupaten Tuban.
Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press.
2. Kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban. Saran 1. DPPKAD Kabupaten Tuban harus dapat mempertahankan realisasi penerimaan pajak yang melampaui target penerimaan pada tahun-tahun meningkatkan
selanjutnya kualitas
dengan
terus
pelayanan,
memberlakukan sistem pemungutan yang efektif dan efisien serta memudahkan wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Petugas pengawas yang berada pada mulut
Creswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press. Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sambodo, Agus. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Badan Penelitian dan Pengembangan. 2011. Studi Pemanfaatan Batu Gamping di Kabupaten Tapanuli Selatan. Medan: Tidak Dipublikasikan. Ernawati. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi.
tambang harus lebih tegas lagi dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Permatasari, Miftha Anggi dan Rika Lidyah. Pengaruh Self Assessment System pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal Online diakses pada 30 Januari 2016 dari http://eprints.mdp.ac.id/1159/ Trianto, Adrian Agus. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.2 No.1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anonim. Formulasi Model-Model Penerimaan Perpajakan: Studi Kasus Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh Non Migas diakses pada 12 April 2016 dari http://fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/PK APBN%20%20Exctif%20Summary%20TIM%20PEND APATAN%20FINAL.pdf
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
10
