EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NILAI TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU) Karunia Bayu Medita Satriani Topowijono Achmad Husaini PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]
ABSTRACT Field verification is performed to determine whather data submitted by the taxpayers is in conformity with the actual circumstances. This research is done there are many taxpayers the Regional Revenue Office of Batu City reported their value of the transaction is lower than the market value and taxable value of land and building tax. Implementation field verification already well underway and this field ought to be continued implementation, however response of taxpayers do not support the implementation of the field verification because do not want to pay too much tax. Obstacles encountered in the form of taxpayers do not want in the field verification, remote location of the object of taxation and compassion many taxpayers who filed an objection. Steps to be taken is to approach personalization, scheduling and distribution of field verification officer, and go to the location to tax several times. The alternative is created a regulation for implementation of field verification, cooperation with employee appraiser of property, as well as raising the taxable value of land and building tax annually so its value is not different from the market price. Key words : Field Verification, Tax on Acquisition of Land and Building, Revenue Department, Batu City
ABSTRAK Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah data yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melaporkan nilai transaksinya lebih rendah dari nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak. Pelaksanaan verifikasi lapangan sudah berjalan dengan baik dan patut untuk diteruskan pelaksanaannya, namun respon dari wajib pajak kurang mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan dikarenakan tidak mau membayar pajak terlalu besar. Hambatan yang ditemui berupa wajib pajak tidak mau di verifikasi lapangan, terpencilnya lokasi objek pajak dan masih banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan. Langkah yang ditempuh adalah melakukan pendekatan personalisasi, membuat jadwal dan pembagian petugas verifikasi lapangan, dan mendatangi lokasi objek pajak beberapa kali. Alternaltifnya adalah membuat regulasi pelaksanaan verifikasi lapangan, bekerjasama dengan petugas penilai properti, serta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya supaya nilainya tidak jauh dengan harga pasar. Kata Kunci : Verifikasi Lapangan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Batu PENDAHULUAN Bea
Perolehan
yang nantinya digunakan untuk pembiayaan Hak
atas
Tanah
dan
daerah. Tahun 2011 adalah tahun pertama
Bangunan merupakan salah satu pajak daerah
pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Bangunan oleh pemerintah daerah. Tujuan
TINJAUAN TEORI
peralihan pemungutan berdasarkan Peraturan
Evaluasi Program
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea
Tyler yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yakni
(2004:4) menyatakan bahwa, “evaluasi program
semakin membaik.
yakni
Cara
yang
digunakan
proses
yang
digunakan
untuk
untuk
mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai
memaksimalkan penerimaan pendapatan pajak
mampu terlaksana atau tidak”. Cronbach dan
daerah salah satunya bisa ditempuh dengan
Stufflebeam yang dikutip oleh Arikunto dan
verifikasi
lapangan.
Verifikasi
lapangan
Jabar (2004:4) menyatakan bahwa “evaluasi
Menteri
Keuangan
program yaitu upaya untuk menyediakan
Nomor 146/PMK/.03/2012 bisa diartikan sebagai
informasi yang disampaikan kepada pengambil
kegiatan memprediksi nilai suatu tanah atau
keputusan.”
berdasarkan
bangunan
Peraturan
dengan
cara
membandingkan
“Tujuan
evaluasi
program
adalah
dengan wilayah sekitar objek pajak, setelah
memperlihatkan timbal balik program terhadap
verifikasi
pencapaian tujuan serta mengambil keputusan
ditetapkan
lapangan jumlah
sesungguhnya.
dilakukan, nilai
Nilai
kemudian
transaksi transaksi
yang
terkait kelanjutan program (Mulyatiningsih,
yang
2011:114-115).”
sesungguhnya tersebut dilampirkan pada Surat
Kaufman dan Thomas (1980) yang dikutip
Setoran Pajak Daerah berupa rekomendasi.
oleh Arikunto dan Jabar (2004:24), menjelaskan
Berikut ini adalah data verifikasi lapangan oleh
mengenai pembeda model evaluasi menjadi 8
Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.
(delapan),
Tabel 1 Data Jumlah Wajib Pajak BPHTB Tahun 2011-2014
Total WP WP TKP WP KP WP Lapor Benar WP Verlap WP Keberat an WP Setuju Verlap
lain
“Goal
Oriented
Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler; Goal Free Evaluation Model, dikembangkan
Tahun 2011 1.756
Tahun 2012 2.123
Tahun 2013 1.508
Tahun 2014 1.528
896
891
431
364
860 602
1.232 784
1.077 594
1.164 786
258
448
483
396
72
179
195
182
oleh
Scriven
Michael;
Formatif-Summatif
Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven;
Countenance
dikembangkan
oleh
Evaluation Stake;
Model,
Responsive
Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake; CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada
“kapan”
evaluasi
dilakukan;
CIPP
Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Sufflebeam;
dan
Discrepancy
Model,
dikembangkan oleh Provus.” Menilai
keberhasilan
suatu
program
memerlukan beberapa indikator. Indikator atau 186
269
288
214
kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) antara lain:
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2015
antara
a. Efektivitas, menilai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. b. Efisiensi, menilai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
c. Kecukupan, menilai seberapa jauh hasil
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
yang telah tercapai dapat memecahkan
Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
masalah.
sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
d. Pemerataan, menilai apakah manfaat yang ada dapat didistribusikan secara merata
kepada
mampu
Verifikasi adalah “serentetan kegiatan, bertujuan untuk menguji kebenaran kewajiban
menilai
apakah
memuaskan
hasil
kebutuhan
kelompok masyarakat. setelah
yang
terutang
pada
wajib
pajak
berupa
penghitungan serta pembayaran berdasarkan permohonan yang dibuat untuk penerbitan
f. Ketepatan, menilai apakah hasil yang dicapai
rupiah) untuk waris dan hibah wasiat.
kelompok-kelompok
yang berbeda. e. Responsivitas,
rupiah) dan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
program
dilaksakan
memiliki manfaat.
ketetapan pajak” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/.03/2012). Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Desentralisasi
Kota
Desentralisasi secara luas yang dimaksud oleh Rondenelli dalam Oentarto, Suwandi dan
Batu
dilaksanakan
untuk
menguji
kebenaran pelaporan data wajib pajak dalam Surat Setoran Pajak Daerah.
Riyadmadji, (2004:7-9) yakni mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik
kepada
kepada
pemerintah
pejabat
daerah
pemerintah
maupun
pusat
yang
ditugaskan di daerah
METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan metode desktipstif dalam penelitian ini (Nazir, 2005:54). Tujuan penelitian adalah
Tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan
mengetahui
pelaksanaan
verifikasi lapangan, hambatan yang ditemui
mutu pelayanan publik dan kesejahteraan
serta
masyarakat,
efektivitas
Pendapatan Daerah Kota Batu atas verifikasi
pengelolaan sumber daya daerah, selain itu juga
lapangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
memberdayakan
masyarakat
Bangunan atas nilai transaksi yang tidak sesuai.
supaya ikut terlibat dalam pembangunan (Rao
Sumber data yang digunakan adalah sumber
efisiensi ruang
dan untuk
langkah
penyelesaian
dari
Dinas
dalam Hamid, 2005:128).
data primer berupa wawancara yang dilakukan
Pajak Daerah
dengan petugas dan wajib pajak, selain itu juga
Pengertian pajak daerah adalah “pungutan wajib
berdasarkan
undang-undang
yang
menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi yang dimiliki Dinas Pendapatan
dikenakan bagi setiap wajib pajak, hasilnya
Daerah
dipergunakan untuk keperluan daerah, tanpa
(Indriantoro, Nur dan Supomo, 2011:146).
mendapatkan balas jasa dari pemerintah daerah
Teknik
(Undang-Undang
meliputi
Nomor
28
Tahun
2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah).”
yang
menunjang
pengumpulan
penelitian
penelitian
dokumentasi
dan
lapangan wawancara
(Moleong, 2007:198).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Terdapat 6 (enam) indikator dari Dunn
Pajak yang dipungut atas adanya transaksi
(2003:610)
terkait
evaluasi
pelaksanaan
pengalihan hak adalah Bea Perolehan Hak atas
verifikasi lapangan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Tarifnya yang dikenakan
Tanah dan Bangunan atas nilai, antara lain
yaitu 5 % (lima persen).
efektivitas diukur berdasarkan realisasi Bea
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak di Kota Batu dalam Peraturan Daerah
dibandingkan dengan target Bea Perolehan Hak
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
atas Tanah dan Bangunan, efisiensi diukur
dilanjutkan mendatangi objek pajak yang
dengan biaya pengelolaan verifikasi lapangan
lokasinya sulit untuk dijangkau.
dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan
c. Kecukupan,
penentuan
hasil
verifikasi
Hak atas Tanah dan Bangunan, kecukupan
lapangan yang telah ditetapkan paling lama
dilihat dari waktu yang diperlukan untuk
3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Setoran
verifikasi
dengan
Pajak Daerah dengan kenyataannya sudah
verifikasi
sangat baik. Petugas membuat perencanaan
waktu
lapangan
yang
lapangan,
dibandingkan
diberikan
pemerataan
untuk
dinilai
berdasarkan
untuk
pengaturan
lamanya
verifikasi
jumlah wajib pajak yang di verifikasi lapangan
lapangan. Pengelompokan lokasi objek pajak
dibandingkan dengan jumlah petugas verifikasi
yang akan di verifikasi lapangan diatur
lapangan, responsivitas dilihat dari keluhan
untuk memudahkan petugas. Lokasi objek
wajib pajak dan juga bagaimana tanggapan
pajak
petugas atas keluhan tersebut, ketepatan dilihat
dikelompokkan jadi satu, begitu juga untuk
berdasarkan penetapan Nilai Perolehan Objek
lokasi objek pajak yang jauh dan sulit
Pajak
dijangkau,
Tidak
Kena
Pajak
dibanding
yang
dekat
atau
kemudian
satu
baru
wilayah
dilakukan
pencantuman Nilai Perolehan Objek Pajak
verifikasi lapangan. Batasan waktu selama 3
Tidak Kena Pajak dalam Surat Setoran Pajak
(tiga) hari untuk menentukan hasil verifikasi
Daerah.
lapangan mampu dibuat oleh petugas. d. Pemerataan, sosialisasi atau yang lebih
PEMBAHASAN
dikenal dengan pendekatan personalisasi
Evaluasi
terkait
a. Efektivitas,
penerimaan
pelaksanaan
verifikasi
daerah
lapangan sudah dilaksakan sesuai dengan
dimaksimalkan dan mencari wajib pajak
tujuan awal yang ingin dicapai. Pendekatan
yang curang merupakan tujuan verifikasi
persolalisasi yang tepat sasaran membuat
lapangan.
yang
petugas menjadi sedikit terbantu, karena
yang
wajib
Verifikasi
dilaksanakan
pajak
dengan
lapangan
menjadikan
target
pajak
menjelaskan
kondisi
dan
ditetapkan terlampaui, dengan demikian
keadaan mereka yang sebenar-benarnya
dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan
yang berdampak pada penetapan nilai
Daerah Kota Batu mampu mencapai tujuan.
transaksi yang sesungguhnya. Pemerataan
b. Efisiensi, dinilai berdasarkan berapa banyak
informasi
terkait
dengan
pelaksanaan
usaha yang dilakukan untuk mencapai
verifikasi lapangan dikatakan sudah tepat
tujuan.
sasaran, dan hasil verifikasi lapangan juga
Usaha
yang
dimaksud
adalah
apapun yang dilakukan oleh instansi, baik
sesuai
berupa
inginkan.
pengeluaran
uang
ataupun
pemberdayaan sumber daya manusia. Dinas Pendapatan
wajib
pajak
e. Responsivitas, indikator responsivitas ini
tidak
adalah wajib pajak tidak menginginkan
mengeluarkan uang sama sekali karena
adanya verifikasi lapangan. Alasan wajib
fasilitas yang mereka butuhkan sudah
pajak
disediakan, selain itu Dinas Pendapatan
lapangan adalah belum adanya regulasi
Daerah
verifikasi
Kota
Batu
lokasi
Batu
yang
dinilai negatif. Negatif ini maksudnya
pengecekan
Kota
apa
terkait
pelaksanaan
Daerah
dengan
lapangan
tidak
menginginkan
verifikasi
juga
mensiasati
yang mengatur, Nilai Jual Objek Pajak Pajak
dengan
mendatangi
Bumi dan Bangunan dibandingkan dengan
lokasi objak pajak yang terdekat kemudian
nilai pasar sangat jauh bedanya.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
f. Ketepatan, wajib pajak sudah melaksanakan
Kota
Batu,
pembuatan
permohonan
pencantuman Nilai Perolehan Objek Pajak
keberatan tersebut harus disertai dengan
Tidak Kena Pajak yang sudah ditetapkan
alasan yang rasional mengapa wajib pajak
melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
merasa keberatan untuk membayar sejumlah
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
pajak
dan Bangunan dengan baik, sesuai jenis
terutang
yang
merupakan
hasil
verifikasi lapangan. Langkah-langkah Penyelesaian
peralihannya. Hambatan
a. Mendatangkan
wajib
pajak
untuk
a. Wajib pajak menolak untuk dilakukan
melakukan pendekatan personalisasi. Wajib
verifikasi lapangan. Alasan lainnya terkait
pajak yang menolak atau tidak mau untuk
dengan tidak bersedianya wajib pajak untuk
dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas
di verifikasi lapangan adalah tidak adanya
yang
landasan hukum atas pelaksanaan verifikasi
didatangkan ke Dinas Pendapatan Daerah
lapangan.
Wajib
pajak
harus
mau
untuk
sangat
Kota Batu. Tujuan dari di datangkannya
menyayangkan akan ketimpangan antara
penjual sekaligus pembeli adalah untuk
Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan
diberikan
Bangunan dibandingkan dengan nilai pasar.
Pemberian pendekatan personalisasi ini
b. Aksesibilitasi lokasi objek pajak yang cukup
petugas akan memperoleh informasi terkait
jauh yang harus di verifikasi lapangan.
dengan alasan peralihan hak, kondisi dan
Banyaknya verifikasi lapangan yang harus
keadaan baik dari penjual maupun pembeli,
dilakukan, tidak dipungkiri ada beberapa
peruntukan
lokasi objek pajak yang memang sulit untuk
sebagainya.
dijangkau oleh petugas verifikasi lapangan.
selesai,
Petugas
ketika
lapangan berlangsung, dan penetapan nilai
menetapkan nilai transaksi sesungguhnya
transaksi sesungguhnya disampaikan ke
harus sering mendatangi lokasi objek pajak.
wajib pajak kemungkinan besar akan tidak
Cara yang dilakukan untuk menentukan
jauh dari harapan wajib pajak dengan
nilai transaksi yang sesungguhnya adalah
catatan bahwa informasi yang diberikan
mencari tahu berapa harga pasar daerah
terkait dengan kondisi pembeli maupun
tersebut, bagaimana akses menuju lokasi
penjual adalah benar adanya dan tidak ada
verifikasi
juga
bersangkutan
lapangan
objek pajak. Lokasi objek pajak yang dimaksudkan
adalah
jauh
dari
pendekatan
peralihan
personalisasi.
hak,
Pendekatan
selanjutnya
dan
lain
personalisasi
proses
verifikasi
satupun yang ditutup-tutupi dari petugas.
area
b. Menjadwalkan dan melakukan pembagian
pemukiman, atau akses jalannya kurang
petugas verifikasi lapangan ke lokasi objek
mendukung, letaknya yang kurang atau
pajak. Banyaknya wajib pajak yang harus
tidak strategis, maka nilai tanah dan
dilaksanakan verifikasi lapangan, semakin
bangunan tersebut semakin rendah.
banyak juga tenaga yang harus dikeluarkan
c. Pengajuan keberatan dari wajib pajak. Hasil
oleh
petugas
yang
bersangkutan.
verifikasi lapangan yang telah ditetapkan
Menghindari tidak terjangkaunya semua
ternyata mendapatkan penolakan berupa
lokasi objek pajak yang harus di verifikasi
pengajuan keberatan. Wajib pajak yang
lapangan tersebut, pihak Dinas Pendapatan
merasa
membuat
Daerah Kota Batu membuat jadwal serta
ditujukan
pembagian petugas verifikasi lapangan ke
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah
lokasi objek pajak. Pembuatan jadwal dan
keberatan
permohonan
keberatan
harus yang
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
pembagian petugas tersebut dimaksudkan
berdekatan dikelompokkan kemudian baru
supaya semua objek pajak bisa di verifikasi
di verifikasi lapangan.
lapangan dengan baik.
c. Kecukupan, dilihat berdasarkan waktu yang
c. Mendatangi lokasi objek pajak beberapa kali.
diberikan dengan waktu yang dibutuhkan
Petugas verifikasi lapangan yang bertugas
untuk melakukan verifikasi lapangan sudah
untuk meninjau ulang objek pajak, meminta
sangat sesuai, karena adanya pembagian dan
bantuan kepada warga sekitar objek pajak
penjadwalan tugas untuk petugas yang
untuk
bersangkutan.
memastikan
harga
pasar
yang
digunakan untuk peralihan hak. Peninjauan
d. Pemerataan,
sosialisasi
yang
dilakukan
yang dilakukan oleh petugas verifikasi
petugas terkait informasi verifikasi lapangan
lapangan dilakukan beberapa kali selama
juga bisa diperoleh, walaupun sosialisasi
belum
tidak dilakukan secara masal.
melebihi
ditentukan,
batas
yakni
(tiga)
e. Responsivitas, buruknya tanggapan yang
transaksi yang ditetapkan oleh petugas
diberikan oleh wajib pajak, mengingat hasil
harus
verifikasi
dasar
hari.
yang Nilai
memiliki
3
waktu
yang
kuat.
lapangan
semakin
membuat
Perbandingan antara patokan harga pasar
jumlah pajak terutang semakin tinggi.
yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah
Regulasi yang seharusnya menjadi dasar
Kota Batu dengan harga pasar yang petugas
hukum tidak ditemukan dan bentangan
dapatkan dilapangan nantinya akan dicari
jarak nilai pasar dengan Nilai Jual Objek
nilai
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu
transaksi
Peninjauan
yang
berulang
sesungguhnya.
kali
itulah
yang
jauh.
manjadi wadah bagi petugas verifikasi
f. Ketepatan, Nilai Perolehan Objek Pajak
untuk mendapatkan data tambahan sebelum
Tidak Kena Pajak yang dicantumkan dalam
menetapkan nilai sesungguhnya.
Surat Setoran Pajak Daerah sudah sesuai dengan jenis peralihannya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Selama pelaksanaan verifikasi lapangan,
Kesimpulan
berikut ini hambatan yang ditemui Dinas
Berikut lapangan
adalah sesuai
pelaksanaan indikator,
verifikasi
diantaranya
meliputi:
Pendapatan Daerah Kota Batu, diantaranya: a. Wajib pajak ketika dilakukan verifikasi lapangan rata-rata menolak, karena tidak
a. Efektivitas, dikatakan sangat efektif karena
mau membayar pajak yang tinggi.
penerimaan pajak khususnya Bea Perolehan
b. Jangkauan lokasi objek pajak yang sulit
Hak atas Tanah dan Bangunan selalu
sedikit menghalangi petugas untuk mencari
meningkat.
data.
b. Efisiensi, pelaksanaan verifikasi lapangan tidak
mengganggarkan
sumber
daya
keuangan sama sekali, namun demikian pelaksanaan verifikasi lapangan membuat target
tiap
tahunnya
selalu
terpenuhi.
c. Pengajuan keberatan atas hasil verifikasi lapangan dari wajib pajak. Langkah
penyelesaian
dari
Dinas
Pendapatan Daerah Kota Batu, antara lain: a. Mendatangkan
wajib
pajak
untuk
Dengan demikian pelaksanaan verifikasi
melakukan pendekatan personalisasi supaya
lapangan bisa dikatakan sangat efisiensi.
petugas mengetahui kondisi sesungguhnya
Pembagian lokasi peninjauan objek pajak
wajib pajak;
juga bagus, karena lokasi yang letaknya
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
b. Menjadwalkan dan melakukan pembagian petugas verifikasi lapangan ke lokasi objek pajak supaya lebih efisien; dan
Praktisi Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Dunn, William N. (2003), Pengantar Analisis
c. Mendatangi lokasi objek pajak beberapa kali guna mendapatkan data yang benar-benar valid.
Kebijakan
Publik
Edisi
Kedua,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Saran
Hamid, Edy Suandi. (2005), Formula Alternaltif
a. Membuat
Dasar
Lapangan
Hukum
Verifikasi
yang didalamnya mencakup
tentang pengertian, tujuan, manfaat, standar operasional prosedur, objek pajak yang dikenai
verifikasi
lapangan,
proses
pengajuan keberatan beserta dampaknya serta informasi lainnya supaya pelaksanaan
DAU: Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal
Dalam
Otonomi
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2011), Metodologi
Penelitian
Rosdakarya.
Bandung:
Bidang
dilakukan karena sudah dari dulu demikian
Yogyakarta: UNY Press.
properti
supaya
hasil
seorang
penilai
verifikasi
yang
PT.
Remaja
Mulyatiningsih, Endang. (2011), Riset Terapan
hanya mengandalkan bahwa verifikasi wajib dengan
Edisi
Moleong, J. Iexy. (2007), Metode Penelitian
wajib pajak, hal tersebut mengingat karena
sama
Bisnis,
Pertama. Yogyakarta: BPFE. Kualitatif,
b. Bekerja
Daerah,
Yogyakarta: UII Press.
verifikasi lapangan lebih bisa diterima oleh selama ini dasar hukum pelaksanaannya
Era
Pendidikan
dan
Teknik,
Nazir, Moh. (2005), Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia.
didapatkan bisa lebih valid dan penilai
Oentarto, Suwandi, I Made dan Riyadmadji,
propertipun bisa memastikan harga wajar
Dodi. (2004), Menggagas Format Otonomi
yang sesungguhnya tanpa merugikan wajib
Daerah Masa Depan, Jakarta: Samitra
pajak serta Dinas Pendapatan Daerah Kota
Media Utama.
Batu;dan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
c. Menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dengan cara pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dimana nantinya akan diperoleh data berupa masih ada atau tidaknya perbedaan harga objek pajak berdasarkan kesamaan atau perbedaan letak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Batu Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
lokasi; peminatan akan lokasi di daerah tersebut;
aksesibilitas
untuk
menuju
lokasi;dll. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi jumlah pengajuan keberatan wajib pajak. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi dan Cepi Syarifuddin Abdul Jabar.(2004), Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
