Ringkasan Putusan

Ringkasan Putusan

Sehubungan

dengan

sidang

pembacaan

putusan

Mahkamah

Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 atas UndangUndang

Nomor

1/PNPS/Tahun

1965

tentang

Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : 1. Pemohon : Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Berkeadilan (IMPARSIAL), dkk

Partisipatif

untuk

Transisi

2. Materi pasal yang diuji: Pasal 1 Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 3 Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersamasama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 4 Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 156a

www.djpp.depkumham.go.id

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama

apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; • Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. • Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. • Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. • Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. • Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. • Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2 www.djpp.depkumham.go.id

3. Amar putusan : Menyatakan seluruhnya

menolak

permohonan

para

Pemohon

untuk

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: a. bahwa Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen. b. bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang. c. bahwa negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible). d. bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam diri setiap manusia. Atas jaminan tersebut maka dalam proses perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang bagaimana relasi agama dan negara yang menjadi isu hukum dalam perkara ini. e. bahwa semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali ProdukProduk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai UndangUndang dengan diundangkan kembali. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah salah satu dari Penpres yang dinyatakan dapat diteruskan dan diundangkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. f. bahwa Undang-Undang 10 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan Undang-Undang yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang 10 Tahun 2004. Selain itu kedudukan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanyalah pedoman atau arahan yang tidak mutlak harus diikuti; maksudnya agar Undang-Undang yang dibentuk menjadi baik dan bukan syarat untuk menjadi benar. Tanpa mengikuti Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebuah Undang-Undang tetap dapat sah dan tidak harus diartikan salah secara formal proseduralnya.


g. bahwa penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR. h. bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agamaagama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan.

i. bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang

ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing.

5. Terhadap Putusan tersebut terdapat satu hakim yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion), yaitu Harjono dan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu: Maria Farida Indrati, dengan pertimbangan antara lain : a. Harjono bahwa rumusan Pasal 1 Undang-Undang a quo mengandung kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi Pasal 1 Undang-Undang a quo oleh lembaga pembuat Undang-Undang, sedangkan apabila Pasal 1 Undang-Undang a quo dicabut maka akan terdapat ke-vakum-an hukum yang ketiadaan aturan tersebut dapat menimbulkan akibat sosial yang luas meskipun akibat itu sendiri dapat diatasi dengan aturan hukum yang ada, namun untuk melakukan hal yang demikian akan memerlukan social cost yang tinggi. Dengan demikian, meskipun terdapat kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap perumusan Pasal 1 Undang-Undang a quo dan perlunya diciptakan formula rumusan Undang-Undang yang tidak menegasikan dua unsur, yaitu perlindungan agama di satu pihak dan kebebasan berkeyakinan


di pihak lain, namun karena keterbatasan Mahkamah Konstitusi yang hanya sebagai negative legislator yang tidak berwenang untuk mengganti rumusan Pasal 1 Undang-Undang a quo dengan rumusan yang berbeda, sementara pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum akan menimbulkan ke-vakum-an hukum, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, saya berpendapat bahwa untuk sementara waktu UndangUndang a quo perlu dipertahankan. b. Maria Farida Indrati Bahwa Undang-Undang a quo merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I UndangUndang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (validity), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.


Ringkasan Putusan

Recommend Documents