Ringkasan Pertukaran Pengetahuan PNPM-SAR Didanai secara bersama-sama oleh Bank Dunia, Canadian International Development Agency dan SouthSouth Knowledge Exchange Facility
Tujuan Pertukaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan sebuah program berbasis masyarakat yang fungsi dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat di dalam memprioritaskan kebutuhankebutuhan mereka dan memanfaatkan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. PNPM telah dilaksanakan di sekitar 60.000 desa di seluruh Indonesia. PNPM memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi di dalam hal pembangunan prasarana lokal namun masih memiliki keterbatasan di dalam hal intervensi pada kegiatan-kegiatan penghidupan. Pemerintah Indonesia pada saat ini sementara mengembangkan sebuah strategi operasional untuk meningkatkan pilihan-pilihan kegiatan penghidupan yang lebih baik serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui program-program PNPM Perkotaan dan Perdesaan. Oleh karena wilayah Asia Selatan telah memiliki sejarah panjang di dalam hal kegiatan pengembangan penghidupan berbasis masyarakat, maka tim dari Indonesia memutuskan untuk melakukan kunjungan ke India dan Nepal untuk memahami secara lebih baik tentang keberhasilan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kemasyarakatan.
Proyek-Proyek yang Dikunjungi Negara-negara Asia Selatan, terutama India dan Nepal, memiliki sejarah panjang dalam hal pembangunan berbasis masyarakat. Semenjak akhir 1980-an, berbagai kelompok masyarakat telah terbentuk di India Selatan, begitupula sejumlah kegiatan intervensi di bidang penghidupan yang dikembangkan atas dasar platform kelembagaan berbasis masyarakat. Tim dari Indonesia mengunjungi serangkaian proyek berikut ini: Dana Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation Fund / PAF) merupakan sebuah program nasional utama di dalam bidang pembangunan berbasis masyarakat yang didanai secara bersama-sama oleh Pemerintah Nepal dan Bank Dunia. PAF memiliki sebuah model pelaksanaan unik yang dikerjakan oleh sejumlah lembaga masyarakat sipil di wilayah pegunungan Nepal yang terpencil. Model ini memiliki 1
Nepal Jumlah penduduk 27,47 juta Tingkat kemiskinan ekstrim 25,6%1 Tanggal mulai proyek 2004 Jumlah distrik uji coba 6 Status Saat Ini (2012) Jumlah keluarga peserta ~580.00 Jumlah kelompok 22.000 masyarakat
2012
1
keberhasilan yang sangat tinggi di dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah cakupan proyek.
Jumlah koperasi Jumlah distrik Jumlah desa Jumlah lembaga mitra RLF Jumlah nilai tabungan Jumlah investasi pada proyek-proyek peningkatan penghasilan
92 59 1.6342 365 $27 juta $2,2 juta US$88 juta
Jeevika3 merupakan sebuah Misi Pengembangan Penghidupan Tingkat Lokal dari Misi Nasional Pengembangan Penghidupan Pedesaan4 di Bihar, sebuah Negara bagian di India Utara (jumlah penduduk sekitar 105 juta jiwa). Misi ini telah memobilisasi sekitar satu juta perempuan ke dalam berbagai kelompok swadaya masyarakat di salah satu negara bagian termiskin di India5, dan telah berhasil memanfaatkan platform CDD di dalam pemberdayaan gender beserta indikatorindikator sosial di wilayah ini yang merupakan salah satu lingkungan tersulit di dunia. Berbagai program pengembangan penghidupan di kawasan pedesaan yang dilaksanakan oleh Misi ini masih berada pada tahapan awal pelaksanaan yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memahami berbagai tantangan awal yang dihadapi di dalam program-program pengembangan penghidupan yang berbasis CDD
Bihar Jumlah penduduk 100 juta Tingkat kemiskinan ekstrim 34%6 Tanggal mulai proyek 2007 Jumlah distrik 38 Jumlah distrik ujicoba 6 Status Saat Ini (2013)7 Jumlah anggota ~1.000.000 Jumlah keluarga peserta ~70.000 Jumlah distrik 38 Jumlah kecamatan 168 Jumlah desa 4.500 Komunitas profesional 12.000 Pinjaman bank (kumulatif) $41 juta Tabungan $10 juta Modal keuangan kumulatif $120 juta di berbagai kelompok8
2
78% di distrik program Jeevika berarti penghidupan dalam Bahasa Sansekerta. 4 Misi Nasional Pengembangan Penghidupan Pedesaan (National Rural Livelihoods Mission/ NRLM) adalah sebuah lembaga payung pendukung untuk berbagai kegiatan pengembangan penghidupan berbasis masyarakat di India. Lembaga ini didirikan atas dasar keberhasilan berbagai program pengembangan penghidupan berbasis masyarakat di tingkat negara bagian di India Timur dan Selatan. 5 Bihar adalah Negara bagian termiskin kedua di India. Indikator-indikator pembangunan manusia dan gender di negara bagian ini bahkan lebih rendah daripada negara-negara miskin di sub-Sahara Afrika. 6 Maret 2012. 7 Maret 2013. 8 Termasuk tabungan, RLF, kredit bank. 3
2
Andra Pradesh Jumlah penduduk 84 juta Tingkat kemiskinan 11%9 ekstrim Tanggal mulai proyek 199510 Jumlah distrik 23 Jumlah distrik ujicoba 1 Status Saat Ini (2012)11 Jumlah anggota ~11.000.000 Jumlah keluarga peserta ~1.000.000 Jumlah distrik 22 Jumlah kecamatan 1098 Jumlah desa ~29,000 Jumlah komunitas 165.490 profesional Kredit bank (kumulatif) US$8,2 miliar Jumlah tabungan $1,1 miliar Jumlah peserta di dalam ~2 juta kegiatan ekonomi primer (pertanian)
Pudhu Vaazhvu Project (PVP) merupakan sebuah proyek yang sementara dikembangkan oleh Misi Pengembangan Penghidupan Pedesaan tingkat negara bagian di Tamil Nadu, sebuah Negara bagian di sebelah selatan India (Jumlah penduduk sebesar 73 juta jiwa). Proyek ini memiliki nilai lebih di India oleh karena keberhasilan di dalam memadukan masyarakat, pemerintah lokal, dan kegiatan pengembangan penghidupan. Selain itu proyek ini memiliki ciri khas yaitu berfokus khusus pada inklusifitas kaum miskin dan marginal di dalam rancangan proyek. Proyek ini menerapkan metodologi yang memanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan proses identifikasi partisipatoris atas kemiskinan (Participation Identification of the Poor / PIP) yang juga telah diadopsi di tingkat
Indira Kranthi Patham (IKP) merupakan Misi Pengembangan Kegiatan Penghidupan Pedesaan di Andhra Pradesh, sebuah negara bagian di India Selatan (Jumlah penduduk sebesar 85 juta jiwa). Misi ini dilaksanakan oleh lembaga Masyarakat Pengentasan Kemiskinan Pedesaan (Society for Elimination of Rural Poverty/SERP), sebuah lembaga kemasyaraktan otonom yang didanai oleh Pemerintah Andhra Pradesh dan Bank Dunia. Banyak dari desain konsep NRLM didasarkan pada pengalaman SERP dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. IKP telah berhasil memobilisasi lebih dari 11 juta perempuan ke dalam berbagai kelompok swadaya masyarakat dan melaksanakan sejumlah kegiatan pengembangan penghidupan berdasarkan platform kelembagaan ini. Andhra Pradesh juga memiliki sebuah program berbasis masyarakat perkotaan yang berskala besar dan maju dimana tim juga berkesempatan untuk mempelajari program tersebut.
Tamil Nadu Jumlah penduduk 72 juta Tingkat kemiskinan ekstrim 11%12 Tanggal mulai proyek 2006 Jumlah distrik 32 Jumlah distrik ujicoba 16 Status SaatIni (2013)13 Jumlah distrik 26 Jumlah kecamatan 120 Jumlah desa 4160 Jumlah anggota ~1.000.000 Jumlah keluarga peserta ~100.000 VPRCs 4458 Jumlah komunitas 12.748 profesional Kredit bank (kumulatif) $100 juta
9
Maret 2012 Bank Dunia mulai memberikan pendanaan pada tahun 2012. 11 Maret 2012 12 Maret 2012 13 Maret 2013 10
3
nasional.
Dana ke berbagai masyarakat
$245 juta
Tim Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengunjungi Bihar dan Tamil Nadu. Kelompok kedua mengunjungi Nepal dan Andhta Pradesh. Kedua kelompok bertemu di Mamallapuram untuk melaksanakan sebuah lokakarya yang ditujukan untuk berbagi, debriefing dan konsolidasi pelajaran-pelajaran utama dari perjalanan mereka.
Model Kelembagaan Asia Selatan Tim berkesempatan untuk belajar dari tiga buah manajemen program dan model pelaksanaan yang berbeda. Akan tetapi keempat negara bagian yang dikunjungi ternyata memiliki sebuah struktur pelaksanaan yang mirip pada tingkat tertinggi yang juga direplikasikan di tingkat distrik pada sejumlah kasus.
Manajemen dan Pelaksanaan Program Sebuah pesan utama dari pemerintah di keempat lokasi adalah tentang adanya kebutuhan atas sebuah lembaga semi-otonom di tingkat pusat untuk melaksanakan program-program berskala besar seperti yang telah ada. Pada keempat proyek tersebut, lembaga semi-otonom (yang mirip dengan BRR) bertanggungjawab kepada pemerintah dan umumnya dipimpin oleh seorang pegawai negeri senior yang ditunjuk oleh pemerintah serta diawasi oleh sebuah komite eksekutif yang secara tipikal terdiri dari para tokoh politik senior, pejabat negara, perwakilan lembaga masyarakat sipil, pihak swasta dan akademisi. Lembaga-lembaga ini bertanggungjawab kepada kementerian terkait (dimana semuanya berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Pedesaan di Nepal dan Kantor Perdana Menteri) serta memiliki staf di berbagai tingkatan yang terdiri dari para profesional yang direkrut secara terbuka dari para profesional LSM dan swasta yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, beserta pegawai negeri yang diberi penugasan. Hampir semua peserta dari pihak Pemerintah Indonesia menyepakati bahwa dengan mempertimbangkan skala kegiatan dan upaya manajemen yang dibutuhkan untuk program pemberdayaan masyarakat berskala besar, maka sebuah struktur pelaksanaan yang khusus akan menjadi lebih efektif daripada memberikan tanggungjawab pelaksanaan kepada berbagai kementerian yang telah memiliki banyak beban tanggungjawab.
Tingkat Distrik Struktur pelaksanaan di tingkat pusat juga direplikasikan pada tingkat distrik di keempat proyek tersebut. Tim distrik memiliki staf dengan latar belakang para profesional yang direktrut secara khusus untuk proyek tersebut dengan menggunakan kontrak kerja, dan secara tipikal terdiri dari para profesional proyek yang memiliki tanggungjawab tematis dan fungsional di dalam melaksanakan pelayanan atas nama pemerintah. Di Nepal – salah satu program yang secara sistematis bermitra 4
dengan LSM (lembaga mitra) untuk pelaksanaan program – para lembaga mitra pelaksana juga memiliki staf pengawas di tingkat distrik.
Tingkat Masyarakat Tim menemukan tiga model kelembagaan masyarakat yang menarik. Pada semua kasus, setiap desa memiliki sejumlah lembaga kemasyarakatan, yang merupakan dasar dari seluruh kegiatan program. Lembaga-lembaga antar desa ini umumnya dimulai sebagai kelompok simpan-pinjam (dan sering kali berupa kelompok kecil yang beranggotakan 10-15 orang perempuan) sebagai sebuah dasar pembentukan kelompok. Ketika kelompok ini telah mencapai kapasitas dasar (baik untuk setiap anggota maupun sebagai sebuah kelompok secara keseluruhan) maka mereka kemudian digunakan sebagai pondasi berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk akses gradual ke pendanaan, pelaksanaan berbagai kegiatan penghidupan, dan juga untuk pengembangan kapasitas secara bertahap melalui pembentukan kelompok-kelompok perwakilan (federasi) di tingkat desa. Pendekatan Fase: Di India, kelompok-kelompok ini dimulai dengan kegiatan tabungan rutin yang kemudian dana yang ditabung digulirkan secara internal dalam bentuk pinjaman kecil ke setiap anggota (baik untuk keperluan konsumsi/kebutuhan pokok maupun kegiatan produktif yang memberikan penghasilan). Bagi mereka yang memiliki catatan kinerja yang baik maka akan berhak untuk mengakses dana (pinjaman) dari proyek (umumnya setelah 6 bulan). Pada akhirnya, kelompok-kelompok ini juga akan dihubungkan dengan lembaga perbankan komersial untuk mengakses pendanaan eksternal setelah mencapai tingkat kematangan beserta kriteria tertentu14. Kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) ini umumnya membentuk federasi di tingkat desa setelah mencapai tahapan tertentu. Lembaga tingkat desa (federasi) tersebut didaftarkan sebagai lembaga berbadan hukum di bawah UU Masyarakat Sipil/Koperasi yang berlaku. Setelah platform KSM menjadi kuat, maka proyek-proyek ini juga mengorganisir individu/rumah tangga ke dalam kelompok-kelompok penghidupan berbasis persamaan (seringkali disebut kelompok penghidupan atau kelompok produser bersama / CLG). Kesamaan minat kegiatan penghidupan bisa berbasis pada kegiatan pertanian (misalnya, bertani, beternak, perikanan, dan lain-lain) maupun kegiatan non pertanian (menenun, menggambar, keramik, pembuatan batu bata, dan lain-lain). Keanggotaan pada kelompok-kelompok ini tidak didasarkan pada satu KSM saja, karena para anggota kelompok dapat berasal dari berbagai KSM (dimana mereka terus melanjutkan partisipasi mereka di dalam kegiatan simpan-pinjam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual/rumah tangga mereka). Para anggota CLG dapat menyertakan aset individual masing-masing (misalnya ternak sapi), namun dengan berorganisasi melalui wadah kelompok, maka mereka diuntungkan oleh skala ekonomi yang tercipta untuk: pembelian input pertanian; pelatihan/bantuan teknis; pemasaran dalam jumlah besar yang disertai oleh pengendalian mutu; peningkatan daya tawar dengan pihak pembeli, dan lain sebagainya. Lembaga masyarakat tingkat desa merupakan platform primer untuk berurusan dengan pihak pemerintah lokal. Selain itu, ketiga model ini memiliki fitur-fitur khas sebagai berikut:
14
Bank sentral di Indiea telah mengeluarkan aturan legislasi yang mendukung, misalnya bahwa bank-bank komersial dapat memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok ini tanpa keharusan menyertakan jaminan resmi. Jaminan yang berlaku adalah kekuatan dan catatan kinerja dari kelompok.
5
Andhra Pradesh dan Bihar Pada kedua negara bagian ini, organisasi-organisasi tingkat desa juga membentuk federasi di tingkat kecamatan, dan di AP, hal ini berlanjut hingga tingkat distrik. Setiap federasi memiliki peran yang khas, memberikan pelayanan spesifik kepada lembaga di tingkatan lebih rendah dan memonitor berbagai macam kegiatan. Lihat Gambar 1 di bawah ini untuk gambaran model kelembagaan yang dimaksud.
Gambar 1:Pengaturan Kelembagaan di Andhra Pradesh dan Bihar
Nepal Di Nepal, federasi tingkat desa didaftarkan sebagai koperasi. Nepal memiliki model yang khas, dimana organisasi masyarakat sipil (civil society organizations / CSO) bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan melaksanakan program. CSO ditunjuk setiap tahunnya berdasarkan pada panduan teknis (kinerja) dan fidusiari yang ketat, serta didanai oleh lembaga pelaksana proyek. Lihat Gambar 2 untuk ringkasan pengaturan kelembagaan di Nepal.
6
Gambar 2:Model kelembagaan Nepal untuk manajemen dan pelaksanaan program
PVP: Tamil Nadu PVP, proyek kegiatan penghidupan berbasis masyarakat di Tamil Nadu dikenal atas penekanannya pada konvergensi dan keterpaduan dengan pihak pemerintah daerah, dimana pada saat bersamaan juga membangun kapasitas untuk perwakilan dan pemberdayaan kaum miskin. Sebagaimana halnya negaranegara bagian lain yang ada di India, setiap desa juga menggunakan platform KSM perempuan sebagai titik awal, namun yang membedakan adalah keberadaan lebih dari satu struktur federasi di tingkat desa (dan di atasnya). KSM membentuk federasi hingga ke level Panchayat (Panchayat Level Federation / PLF), yang menangani kegiatan keuangan (simpan-pinjam) di tingkat desa (hampir serupa dengan UPK, namun pada tingkat desa). Karena sejumlah kegiatan penghidupan yang sama bermunculan secara serentak, maka oleh masyarakat dan proyek kemudian dibentuk kelompok kegiatan penghidupan bersama. Kedua kelompok ini (baik KSM maupun CLG) dimonitor oleh sebuah Komite Pengentasan Kemiskinan Fesa (Village Poverty Reduction Committee / VPRC) dimana pejabat pemerintah lokal (kepala desa) bertindak sebagai ketua resmi. VPRC merupakan pelengkap dari PLF dengan berfokus pada kebutuhan kaum miskin di desa, mengelola seluruh sumber daya proyek lainnya (antara lain, dana pengembangan kapasitas; pendanaan untuk pengembangan keahlian kerja, dan lain sebagainya). Posisi penting dan peran pengambil keputusan juga diberikan kepada para anggota yang berasal dari keluarga miskin dan kaum perempuan untuk memberikan pengaruh positif (contoh) kepada pemerintah daerah. VPRC bertanggungjawab atas kegiatannya kepada seluruh elektorat tingkat desa melalui pertemuan perwakilan tingkat desa rutin yang disebut ‘gram sabha’. Sejumlah peserta mencatat bahwa 7
VPRC memiliki fungsi yang serupa dengan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) di Indonesia. Seluruh organisasi tingkat desa berfederasi ke satu badan gabungan di tingkat kecamatan dan distrik.
Gambar 3: Model kelembagaan PVP dan pengintegrasiannya dengan pemerintah lokal
Membandingkan Platform Masyarakat: PNPM dan Asia Selatan. Fitur mengesankan dari program-program di Asia Selatan adalah keberadaan fokus yang sangat eksplisit pada investasi dan pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai sarana untuk pemberdayaan kaum miskin secara bottom up. Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini memungkinkan pemfokusan perhatian dan merupakan pintu masuk untuk pengembangan berbagai macam ‘modal yang dibutuhkan untuk Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan: sosial, manusia, fisik, keuangan dan natural.
Platform kelembagaan
SAR Kelompok-kelompok masyarakat Intra-desa merupakan platform kelembagaan dari program ini. Kekuatan mereka merupakan factor
PNPM Pada PNPM, platform fasilitasi menjadi platform primer. Kekuatan fasilitator di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional merupakan kunci 8
Prinsip federasi (representasi dan agregasi)
Gaya fasilitasi
Keberlanjutan
kontribusi utama terhadap keberhasilan program di wilayah tersebut. Federasi di tingkat kecamatan dan distrik (berdasarkan aplikasi yang ada) mengelola sumberdaya, menyalurkan pendanaan dan menyediakan pelayanan praktis kepada para anggota. Selain itu, kelompokkelompok ini juga membayar untuk pelaksanaan jasa pengembangan kapasitas dan pelatihan.
Fasilitasi eksternal merupakan hal penting pada awal program, namun seiring waktu maka fasilitasi eksternal tersebut dikurangi dan sumberdaya/keahlian pemfasilitasian dikembangkan di kelompok-kelompok masyarakat untuk menangani semua urusan dan bahkan melaksanakan peran pemfasilitasian di kelompokkelompok yang baru. “Platform” dalam kasus ini bertumpu pada kumpulan lembaga-lembaga berbasis masyarakat. Keberlanjutan dibangun secara langsung pada berbagai lembaga berbasis masyarakat, melalui pemberian perhatian kepada kemandirian keuangan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat masyarakat.
dari keberhasilan program.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berfungsi sebagai perantara keuangan untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sumber pendanaan disalurkan melalui tingkat kecamatan dan disalurkan melalui UPK ke kelompok-kelompok yang berada di desa pemenang. SPP memperoleh sejumlah bantuan pengembangan kapasitas dan layanan lainnya dari UPK maupun para fasilitator. “Platform” PNPM bertumpu pada mekanisme fasilitasi, dan bukan pada masyarakat. Terdapat perhatian yang terbatas pada upaya ‘pemindahan’ atau pengembangan kapasitas tersebut ke masyarakat.
Keberlanjutan berbagai kelompok masyarakat (utamanya SPP) belum menjadi faktor yang utama di dalam model ini.
Ringkasan pelajaran utama Mekanisme sasaran
Di Asia Selatan, proyek-proyek memiliki fokus khusus pada peningkatan partisipasi dan suara perempuan. Di India, peran serta perempuan merupakan hal yang menjadi sasaran, dan para perempuan anggota dijadikan sebagai pintu masuk untuk pemberdayaan keluarga secara lebih luas. Rumah tangga menjadi sasaran dengan menggunakan proses partisipatoris dan setiap rumah tangga diberikan pemeringkatan atas ‘status/kesejahteraan’ berdasarkan indikator yang disepakati oleh masyarakat. Para fasilitator pada mulanya memobilisasi keluargakeluarga miskin berdasarkan hasil peringkat yang dilakukan. Umumnya peserta kunjungan ini menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan penghidupan di PNPM selayaknya meningkatkan 9
sasaran yang dimiliki dimana proses identifikasi partisipatoris di tingkat desa akan menjadi metodologi yang paling efisien untuk melakukan hal tersebut.15 Kelompok Swadaya Masyarakat umumnya merupakan kelompok yang homogen berdasarkan factor-faktor sosial dan ekonomi. Federasi pada tingkat desa umumnya memiliki struktur yang jelas atas keterwakilan di seluruh desa/kelompok. Berbagai peserta kunjungan ini juga mencatat bahwa kelompok SPP di Indonesia belum menjadi fokus sasaran yang maksimal. Oleh karena desain awal dan insentif-insentif terkait (antara lain, penekanan pada kemampuan pembayaran dana bergulir dan harapan bahwa pinjaman akan digunakan untuk berbagai kegiatan produktif), maka proyek umumnya memasukkan ‘kaum miskin yang memiliki kemampuan’ dan bukan ‘rumah tangga dengan kategori termiskin. Pada proyek-proyek yang dikunjungi, pendekatan pada pengembangan kegiatan-kegiatan penghidupan dilakukan secara ‘menyeluruh dan bertahap’ dan menyadari bahwa kaum miskin pertama-tama perlu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk mengurangi risiko dan kerentanan, sebelum mampu secara aman memenuhi sasaran penghidupan yang lebih besar. Para peserta mengamati bahwa hal ini sangat mirip dengan yang telah dilakukan oleh sejumlah proyek LSM di Indonesia, antara lain oleh Pekka. Proyek-proyek di Asia Selatan telah mewarnai seluruh desa dengan perwakilan dari mayoritas rumah tangga dan para peserta kunjungan ini menyepakati bahwa ini merupakan sebuah strategi yang bagus untuk jangka panjang. Federasi selayaknya mencakup kelompok sasaran yang lengkap. Petugas pelaksana/posisi-posisi pembuat kebutusan (misalnya, ketua, sekretaris, bendahara) umumnya dialokasikan secara khusus untuk kelompok sasaran. Quorum untuk pembuatan keputusan pada pertemuan-pertemuan tingkat desa atau dusun mengharuskan persentase tertentu untuk kehadiran rumah tangga miskin/termiskin (yang menjadi sasaran).
Pengembangan Lembaga Masyarakat
Kelompok swadaya masyarakat (atau organisasi masyarakat di Nepal) merupakan dasar dari seluruh kegiatan sosial dan ekonomi (aksi sosial action, dana bergulir, kegiatan penghidupan, dan lain sebagainya). Kelompok-kelompok ini selalu dimulai dengan kegiatan menabung, dilanjutkan dengan kegiatan peminjaman secara internal sebelum dilanjutkan dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya dengan menggunakan struktur yang sama. KSM merupakan sebuah platform tidak hanya untuk pengembangan kegiatan penghidupan, tapi juga untuk pelaksanaan pelayanan lebih luas, pengembangan keahlian, dan dukungan sosial serta pemberdayaan anggota. KSM membentuk federasi di tingkat desa untuk mencapai skala kekuatan dan meningkatkan akses mereka terhadap berbagai pelayanan keuangan. Para staf senior SAR menekankan bahwa saat terbaik untuk membentuk federasi adalah ketika kelompok-
15
Bukti terkini dari sebuah eksprimen keuangan tentang kegiatan bantuan langsung tunai terseleksi di Indonesia juga mengindikasikan hasil yang serupa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di: http://www.povertyactionlab.org/evaluation/effectively-targeting-anti-poverty-programs-indonesia
10
kelompok telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu (antara lain, pengembangan kelompok diawali secara bottom up). Ketika kelompok dan federasi menjadi semakin kuat, maka kegiatan-kegiatan kolektif tambahan bisa dilakukan berdasarkan minat produktif yang sama, misalnya, melakukan kegiatan ekonomi secara bersama. Kelompok-kelompok ini bisa terdiri dari anggota yang berasal dari lintas KSM Staf proyek juga menekankan bahwa kelompok-kelompok kegiatan penghidupan bersama selayaknya hanya dimobilisasi setelah kelompok simpan pinjam dan federasi telah kuat. Contoh-contoh yang ada dari SAR memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok bersama yang dibentuk sebelum KSM menjadi kuat cenderung tidak efektif. Di Tamil Nadu, selain keberadaan dari Federasi KSM, sebuah lembaga VPRC (Komite Pengentasan Kemiskinan Desa / Village Poverty Reduction Committee) – yang terhubung dengan pihak pemerintah lokal – juga didirikan di tingkat desa sebagai lembaga masyarakat primer dengan mandate yang lebih luas untuk mengidentifikasi, memobilisasi dan mewakili minat dari kalangan miskin/termiskin. Penanganan sumberdaya untuk perencanaan/pengembangan kapasitas serta pengembangan kegiatan penghidupan dikelola oleh VPRC, sementara Federasi KSM menjalankan peran perantara keuangan bagi masyarakat.
Fasilitasi
Para peserta kunjungan berkesempatan untuk mengunjungi dua model fasilitasi yang khas. Di Nepal, kegiatan pemfasilitasian dilakukan oleh LSM mitra, yang dikontrak oleh proyek dan dimonitor oleh staf proyek. Di India, kegiatan pemfasilitasian dilaksanakan melalui struktur pemfasilitasian proyek yang formal, dan didampingi oleh para kader masyarakat. Sejumlah kader masyarakat direkrut oleh proyek, dan dilatih untuk menjadi pendamping peran fasilitator formal, sementara beberapa kader lainnya muncul secara alami dimana peran mereka bersifat sukarela. Walaupun semua biaya pemfasilitasian didanai secara penuh oleh proyek, namun harapan ke depan adalah biaya-biaya ini akan secara bertahap didanai oleh masyarakat sendiri. Para fasilitator umumnya dilatih mengenai metode-metode sasaran masyarakat, beragam kegiatan kelompok dan pengembangan kelembagaan. Para professional berpengalaman di SAR juga mencatat bahwa para nara sumber yang direkrut dari tingkat masyarakat umumnya lebih efektif secara jangka panjang dan penting di dalam perluasan proyek. Ketika kelompok-kelompok telah menjadi kuat dan federasi telah dibentuk, maka nara sumber di tingkat masyarakat juga akan direkrut untuk pelatihan kegiatan penghidupan tingkat lanjut. Secara jangka panjang, rumah tangga yang ikut serta telah mulai membayar pelayanan yang diberikan oleh para fasilitator. Pada kebanyakan kasus, para fasilitator kegiatan penghidupan juga merupakan praktisi di bidang tersebut.
11
Konvergensi dengan Pemerintah Lokal
Di Andhra Pradesh dan Bihar, ketika kelompok masyarakat telah menjadi kuat, maka mereka secara berangsur mulai digunakan untuk melaksanakan berbagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah – yang disebut ‘ujung tombak pelayanan / last mile service delivery’. Di Tamil Nadu, dimana desentralisasi telah dilaksanakan, maka VPRC dibentuk sebagai sebuah organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan melayani kebutuhan dari kalangan miskin, rawan dan termiskin, baik melalui proyek tersebut maupun kegiatankegiatan pemerintah lainnya. Sebuah hubungan formal dengan pihak pemerintah lokal dipastikan dengan menempatkan kepala desa sebagai ketua dari VPRC. Sebagai upaya untuk mengembangkan mutu kepemimpinan di kalangan miskin dan memastikan terdengarnya suara mereka di dalam pembangunan daerah, maka berbagai posisi dan peran pengambilan keputusan dialokasikan secara khusus kepada kelompokkelompok sasaran ini, dan VPRC bertanggungjawab kepada keseluruhan elektorat tingkat desa sebagai upaya penyeimbangan kekuatan kepala desa. Sebuah ‘komite eksekutif’ multi-stakeholder dengan keanggotaan yang berasal dari departemen-departemen terkait, direplikasikan mulai dari tingkat Negara Bagian hingga tingkat distrik untuk mempromosikan ‘konvergensi’ antara proyek dengan departemen/dinas terkait. Platform lembaga kemasyarakatan yang dimiliki proyek dipromosikan sebagai sarana yang efektif biaya dan ramah terhadap masyarakat di dalam menjalankan peran ujung tombak pelayanan berbagai program pemerintah maupun sektor swasta yang terkait.
Dana Bergulir
Dana bergulir di Asia Selatan merupakan landasan bagi semua kegiatan penghidupan. Mengingat Asia Selatan memiliki proporsi yang sangat tinggi dari kaum miskin yang tidak mampu mengakses layanan perbankan , maka kelompok-kelompok swadaya masyarakat telah menjadi sebuah platform untuk menyediakan pelayanan simpan pinjam kepada kaum miskin dan kemudian mengubah mereka menjadi nasabah kredibel dari berbagai pelayanan keuangan resmi. Sumber-sumber daya eksternal – dalam bentuk bantuan dana atau pinjaman kecil dari proyek dan/atau dari bank – hanya akan disediakan setelah KSM mencapai tingkat kedewasaan tertentu berdasarkan pada kriteria peminjaman dan pengembangan kelembagaan yang jelas dan transparan. Dana-dana digulirkan di dalam KSM dan dikelola serta dipertanggungjawabkan kepada kelompok secara internal (pencatatan pembukuan; pelaporan yang terbuka ) Dana bergulir yang dimiliki oleh KSM, pada awalnya dilengkapi dengan tambahan dana kredit dari proyek sebelum kemudian mengakses pinjaman dana tanpa jaminan dari perbankan komersial. Kekuatan kelompok, kompetensi dan catatan kegiatan menjadi jaminan bagi perbankan. Tekanan sosial/kelompok di dalam kelompok telah menjadi penyebab tingginya tingkat pembayaran kembali di atas 90 persen di hampir seluruh wilayah India. 12
Pada tahapan berikutnya, kelompok juga diberikan pemeringkatan yang jelas dan obyektif berdasarkan kematangan kelembagaan dan disiplin pembayaran yang dimiliki. Pemeringkatan ini digunakan untuk mengakses dana tambahan dari perbankan komersial setelah pembayaran tahapan pertama dilakukan. Pihak bank memiliki panduan kebijakan yang jelas dari Bank Sentral India16. Walaupun panduan kebijakan telah disediakan oleh bank sentral, namun pihak proyek masih perlu untuk meluangkan waktu melakukan negosiasi dan lobi dengan pihak perbankan agar bersedia memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok 17 . Penyaringan kesiapan kelompok untuk menerima pinjaman dilakukan oleh pihak proyek dan perbankan secara bersama-sama dengan menggunakan kriteria yang transparan. Bank-bank komersial juga menyediakan dukungan rutin kepada KSM. Staf bank lokal secara rutin menyelenggarakan pertemuan dengan KSM dan komite eksekutif dari federasi lokal untuk mengkaji status keuangan kelompok. Setiap kelompok masyarakat (mulai dari KSM hingga level selanjutnya) memiliki seorang tenaga pembukuan terlatih untuk memonitor pinjaman, tabungan dan pembayaran. Tenaga pembukuan ini dibayar oleh pihak masyarakat. Andhra Pradesh secara berangsur mulai berpindah ke model pembukuan mobile untuk mengurangi beban masyarakat18. Di Bihar dan AP, setiap federasi merekrut seorang fasilitator perempuan (Mitra Bank) sebagai perantara antara bank dan kelompok masyarakat. Bank-bank komersial di India telah memiliki banyak tanggungjawab dan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan kaum miskin. Mitra – seseorang yang terdidik – merupakan jalur kritis untuk memastikan bahwa bank mampu menyediakan pelayanan yang tepat waktu kepada kelompok, dan bahwa kelompok dapat mendekati pihak bank. Mitra umumnya merupakan anggota kelompok (yang dilatih oleh proyek) dan dibayar oleh masyarakat (awalnya dibayar oleh proyek).
Kegiatan-Kegiatan Penghidupan
Berbagai kegiatan penghidupan dilaksanakan dengan menggunakan platform KSM oleh proyek di SAR. Kegiatan-kegiatan penghidupan selalu dimulai dengan sebuah kegiatan pemetaan aset dan peluang penghidupan di tingkat desa. Tugas utama proyek adalah untuk memfasilitasi pemetaan ini, melakukan pelatihan teknis dan meningkatkan akses ke pendanaan. Setiap rumah tangga – melalui keanggotaan di KSM – dlatih tentang manajemen bisnis dan keuangan dasar. Para fasilitator juga bekerja sama dengan para anggota kelompok untuk mengembangkan sebuah rencana kegiatan penghidupan rumah tangga atau rencana visi keluarga (antara lain, rencana kredit mikro atau micro-credit plan / MCP) berdasarkan aspirasi, kemampuan dan kebiasaan mereka. Perencanaan ini kemudian dikonsolidasikan di tingkat desa dan disetujui oleh pihak federasi.
16
Panduan kebijakan Bank Sentral India bisa dilihat di sini: http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=8075&Mode=0 17 Di Bihar, staf proyek telah menggunakan sejumlah teknik untuk meyakinkan para manajer bank lokal untuk memberikan pinjaman, termasuk dengan memperlihatkan foto-foto para pejabat senior yang menghadiri pertemuan dan menyetujui pemberian pinjaman kepada KSM. 18 Lihat http://182.18.180.169/MBKR_V/V2_Login/Reports/index.aspx untuk rincian lebih lanjut tentang pembukuan mobile.
13
Seluruh kegiatan penghidupan berbasis kebutuhan dan konsisten dengan potensi lokal. Para peserta kunjungan mencatat bahwa akan lebih baik untuk mendukung kegiatan yang telah ada daripada memperkenalkan kegiatan yang baru di desa. Para fasilitator proyek dapat memainkan peran kunci di dalam kegiatan pemetaan di desa maupun wilayah yang lebih luas untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki potensi untuk berkembang, dan membantu para produsen serta perajin untuk mengembangkan, memperkuat dan mengorganisir kegiatan-kegiatan penghidupan terkait. Sejumlah proyek mengembangkan sebuah daftar menu pilihan kegiatan penghidupan inovatif yang dapat dilakukan oleh setiap rumah tangga berdasarkan kebutuhan dan minat mereka. Para peserta juga mencatat bahwa setelah dukungan dasar terhadap kegiatan penghidupan telah diberikan, maka kelompok masyarakat (atau rumah tangga) secara berangsur mulai mampu memperluas kegiatan-kegiatan tersebut. Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan penghidupan merupakan dukungan yang berbasis kebutuhan dan mendukung agregasi serta pembentukan kelompok-kelompok bersama secara jangka panjang. Pengembangan kegiatan ekonomi lanjutan seringkali terjadi di tahap selanjutnya. Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan penghidupan umumnya berasal dari berbagai sumber. Misalnya, seorang anggota KSM akan meminjam dari dalam kelompok atau dari proyek/bank, untuk membeli aset rumah tangga atau meningkatkan kegiatan rumah tangga. Setelah terdapat jumlah yang mencukupi dari individu-individu yang melakukan kegiatan yang sama dan menyadari manfaat dari ‘menggabungkan kekuatan’ untuk penciptaan skala ekonomi maka mereka akan membentuk kelompok kegiatan penghidupan bersama (dimana setiap individu menyertakan aset pribadi mereka dan/atau keahlian ke dalam kelompok). Berikutnya, proyek mungkin akan menyediakan bantuan dana tambahan atau pinjaman lunak untuk mendanai berbagai kegiatan penambahan nilai atau memberikan bantuan teknis ke seluruh kelompok. Hal ini merupakan instrument pendanaan tambahan dari proyek.
Penciptaan Lapangan Kerja
Proyek-proyek berbasis masyarakat di India juga memiliki program untuk memfasilitasi penciptaan pekerjaan bagi kaum muda (perempuan dan laki-laki) di wilayah pedesaan maupun perkotaan India yang masih menganggur. Proyek-proyek ini membantu lembagalembaga masyarakat untuk mengembangkan database tentang pengangguran muda, dan kemudian para staf/tenaga ahli proyek akan memfasilitasi kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja muda semi-terlatih. Proyek membangun kerjasama dengan berbagai lembaga pelatihan untuk melakukan pelatihan keahlian bagi para pengangguran. Peserta kunjungan ini berkesempatan menyaksikan sejumlah model pendanaan yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pelatihan. Pada sejumlah kasus, perusahaan yang merekrut para pengangguran akan menanggung keseluruhan biaya pelatihan. Sementara di kasus-kasus lainnya, biaya pelatihan ditanggung secara bersama-sama oleh proyek dan para pengangguran muda yang menjadi peserta. Keluarga/orang tua dimungkinkan untuk meminjam dari proyek untuk membayar biaya 14
harian awal (hingga diterimanya gaji pertama). Pada salah satu model, perusahaan pemberi pelatihan juga menyediakan insentif ketika pengangguran tersebut memperoleh pekerjaan. Pada model lainnya, para professional diberikan insentif untuk mengidentifikasi, menempatkan dan mendukung kaum muda dari lingkungan mereka sendiri. Di Tamil Nadu, pameran pekerjaan merupakan sebuah sarana utama untuk menjembatani komunikasi antara para pencari kerja dengan perusahaan, dimana banyak perusahaan nasional dan internasional ikut serta di dalam pameran tersebut. Proyek bertanggungjawab untuk membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan baru, mengkaji serta memverifikasi persyaratan pekerjaan/kondisi pekerjaan yang berlaku, dan kemudian menawarkan tenaga kerja dari kalangan masyarakat yang dicakup oleh proyek. Hal ini merupakan sebuah solusi hemat untuk pengidentifikasian, dan perekrutan tenaga kerja. Selain dari pelatihan keahlian, proyek juga menyediakan pelayanan konseling, kunjungan belajar bagi para pencari kerja beserta keluarga mereka ke berbagai perusahaan dan mengorganisir pelayanan mentor kepada para pegawai baru. Kerjasama ini memiliki manfaat mutual bagi masyarakat maupun sektor swasta. Para peserta kunjungan mencatat bahwa perusahaan-perusahaan dengan akuntabilitas/persyaratan bermutu internasional merupakan sasaran awal yang bagus. Proyek menyediakan sejumlah pelayanan pasca-penempatan. Proyek memiliki sebuah jaringan alumni dari kaum muda yang telah memperoleh pekerjaan yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sama. Jaringan ini merupakan sebuah system dukungan yang sangat efektif bagi kaum muda.
Rekomendasi untuk Indonesia Para peserta kunjungan menyepakati bahwa terdapat banyak pelajaran yang dapat dimasukkan ke dalam proyek uji coba kegiatan penghidupan untuk PNPM Perkotaan dan Perdesaan, dan juga bermanfaat bagi pelaksanaan PNPM secara lebih luas. Sejumlah rekomendasi berikut ini berfokus utamanya pada proyek uji coba kegiatan penghidupan. Sasaran & Pengembangan Kelembagaan
Para peserta menyepakati bahwa metode partisipatoris untuk sasaran masyarakat akan efektif dilaksanakan di Indonesia dan perlu untuk dimasukkan ke dalam proyek ujicoba sejak awal. Pembentukan kelompok awal harus mensasar pada kaum miskin dan papah. Kelompokkelompok masyarakat dasar selayaknya bersifat homogeny dalam hal profil sosial dan ekonomi. Para peserta juga menekankan bahwa PNPM harus memastikan keterwakilan dari seluruh kelompok marginal di dalam berbagai posisi pengambilan keputusan. Para peserta menyepakati bahwa pendekatan kohesif untuk mencakup sebanyak mungkin rumah tangga yang ada di sebuah desa harus dimasukkan ke dalam proyek uji coba . Sejumlah peserta menyarankan bahwa setidaknya 50% dari penduduk desa harus dimobilisasi ke dalam kelompok-kelompok. Hampir semua peserta menyatakan bahwa kelompok harus dibiarkan untuk bertumbuh secara alami sesuai dengan kemampuan tumbuh kembang yang dimiliki. Mereka 15
selayaknya tidak didorong secara terburu-buru untuk mengakses dana atau melaksanakan kegiatan, dan proyek harus melanjutkan dukungan atas perkembangan kelompok-kelompok ini sepanjang waktu. Kelompok-kelompok ini JANGAN sampai dibentuk semata hanya untuk keperluan penyaluran pendanaan. Para peserta menyepakati bahwa federasi perlu untuk dibentuk pada tahapan lanjutan dari proyek uji coba. Kelompok-kelompok yang didasarkan pada kesamaan dapat dimasukkan pada tahapan lanjutan dari proyek uji coba.
Pelaksanaan dan Pemfasilitasian Program
Sebuah pesan utama dari Pemerintah di keempat lokasi yang dikunjungi adalah kebutuhan untuk sebuah lembaga semi-otonom pada tingkat pusat, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan program-program berskala besar seperti ini. Pada saat ini kelompok KSP perempuan tidak menerima dukungan pemfasilitasian selain untuk kegiatan pengembangan proposal, dan oleh karenanya dibutuhkan upaya-upaya tambahan untuk merubah hal ini. Para peserta mencatat bahwa proyek uji coba perlu untuk melibatkan KSP perempuan ‘yang telah diperkuat’ yang sepakat untuk ikut serta di bawah peraturan yang baru. Para peserta menyimpulkan bahwa kesemua model pemfasilitasian formal dari Asia Selatan dapat diujicobakan. Model pertama akan merekrut (tambahan) fasilitator dengan mengacu pada struktur PNPM standar. Sementara model kedua akan menggunakan lembaga masyarakat sipil/LSM untuk kegiatan pemfasilitasian. Para peserta menyimpulkan bahwa, sebagai tambahan terhadap struktur fasilitasi formal, maka program akan mengembangkan kader masyarakat yang professional untuk melaksanakan berbagai bantuan teknis dan pengembangan kapasitas terhadap kelompok-kelompok sasaran. Hal ini akan meningkatkan keberlanjutan model ini, mengembangkan kapasitas dan mendukung pemberdayaan di tingkat bawah. Sejumlah peserta mencatat bahwa terdapat berbagai pilihan sertifikasi untuk tenaga fasilitator yang dapat dieksplorasi.
Rekomendasi PNPM RLF
Para peserta proyek menyarankan bahwa proyek uji coba perlu untuk memiliki prinsipprinsip yang jelas dan tegas tentang partisipasi kelompok dan mengenai pembayaran simpan-pinjam. Panduan dasar untuk kegiatan simpan-pinjam kelompok perlu untuk ditetapkan sejak awal pelaksanaan proyek uji coba. Prinsip-prinsip manajemen keuangan perlu untuk disepakati dengan masyarakat dan perlu untuk dimonitor oleh proyek. Dana tidak boleh disalurkan jika sasaran standar manajemen keuangan belum terpenuhi. Mengingat kelompok kemungkinan memiliki pengalaman pengelolaan kredit yang terbatas atau belum ada samasekali, maka kelayakan kredit harus dikaji berdasarkan kekompakan kelompok/dokumentasi proses (antara lain, pertemuan rutin, pembukuan dan catatan pertemuan); tabungan awal dan pengalaman peminjaman internal.
16
Pada awalnya, kelompok perlu diberikan dukungan rutin untuk meningkatkan kapasitas, membangun kepercayaan/komitmen anggota dan disiplin keuangan. Kelompok-kelompok tersebut perlu untuk dievaluasi secara rutin untuk mengetahui pencapaian kinerja, besar tabungan rutin anggota, tingkat kehadiran, serta perkembangan penyaluran dan pembayaran pinjaman. Apabila terdapat kerjasama dengan pihak perbankan komersial, maka interaksi rutin dengan perwakilan bank merupakan hal yang direkomendasikan. Untuk jangka panjang, berbagai produk keuangan terjangkau, seperti asuransi mikro dan layanan wesel perlu untuk dirancang bekerjasama dengan pihak sektor keuangan.
Rekomendasi Kegiatan Penghidupan
Hampir semua peserta menyimpulkan bahwa model fasilitasi yang dilaksanakan oleh proyek maupun yang dilaksanakan oleh LSM perlu untuk secara bersama-sama dimasukkan ke dalam rancangan proyek uji coba. Dana prasarana PNPM dapat dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan penghidupan dan harus didasarkan pada rencana usaha serta kematangan dari kelompok. Para peserta menyepakati bahwa kelompok kegiatan penghidupan bersama merupakan sebuah sarana yang tepat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Akan tetapi kelompok ini sebaiknya dikembangkan pada tahapan akhir dari proyek. Kelompok bersama ini juga dapat membentuk federasi ketika telah mencapai kematangan dan skala yang memadai untuk mewujudkan skala ekonomi dan daya tawar (harga jual yang lebih tinggi dan biaya input yang lebih rendah). Kelompok-kelompok bersama ini juga perlu untuk disediakan pelatihan dan dukungan pengembangan usaha. Semua kelompok diharapkan untuk menanggung biaya fasilitasi dan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan. Namun, para peserta menyepakati bahwa pada tahap awal semua biaya fasilitasi akan ditanggung oleh proyek. Sebuah proses transisi akan menjadi bagian dari rencana pelaksanaan, dimana pembayaran biaya akan dilakukan melalui kelompok untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik. Para peserta menekankan bahwa upaya-upaya perlu untuk dimaksimalkan di dalam meningkatkan hubungan dengan berbagai kementerian dan program terkait (misalnya, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, dan lain sebagainya). Pemaksimalan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan sektor swasta untuk pengadaan input, akses ke pasar, penjaminan mutu dan bantuan teknis lainnya. Secara jangka panjang, dukungan kebijakan perlu untuk diberikan kepada penyaluran dukungan pemerintah terhadap pengembangan UKM. Selain itu perlu juga dikaji prosedur pemeringkatan bisnis dan kegiatan bench-marking.
17
Annex 1: Indira KranthiPatham, Andhra Pradesh, India: Scale-up dan pencapaian utama
Gambar 4: Scale-up IKP dan pencapaian-pencapaian utama
18
Annex 2: Daftar Peserta BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) 1. Woro S. Sulistyaningrum, Kepala Sub-Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin, BAPPENAS 2. RiyaFarwati, Staf Perencana Sub-Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin, BAPPENAS 3. SidikPermana, Konsultan, BAPPENAS
KemenkoKesra (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial) 1. Pamuji Lestari, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, KemenkoKesra 2. Katiman, Kepala Subdivisi Pengarusutamaan Kebijakan Kemiskinan, KemenkoKesra 3. RizkySisindra, Kepala Subdivisi Teknologi Tepat Guna, KemenkoKesra
Kemendagri (PMD) (Kementerian Dalam Negeri) 4. Ifit Qaltia, Kepala Sub Bagian Pengevaluasian Kinerja, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendagri 4. Maizir Akhmadin, Ketua Tim, Manajemen Proyek PNPM Perdesaan, Kemendagri
Kem PU (CK) (Kementerian Pekerjaan Umum) 5. Usman Hermanto, Staf Kontrak untuk Wilayah 1 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pemukiman Umum, Kem PU 6. Arief Rahardi, Spesialis Pengembangan Program, Tim Penasihat PNPM Perkotaan, Kem PU 5. Sechiaro Gulo, Staf Perencanaan Teknis Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pemukiman Umum, Kem PU TNP2K
6. Aunur Rofiq Hadi, Koordinator Kelompok Kerja Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, TNP2K
Peserta Bank Dunia 7. Natasha Hayward, Senior Social Development Specialist 8. Sentot Surya Satria, Senior Social Development Specialist, Bank dunia 9. Franciscus Prahastanto, Operations Analyst, Bank dunia 10. Sadwanto Purnomo, Operations Analyst, Bank dunia 11. Citra Indah Lestari, Communication Associate, Bank dunia 12. Safriza Sofyan, Senior Operations Officer, Bank dunia 13. George Soraya, Lead Municipal Engineer, Bank dunia 14. Evi Rosantini, Konsultan, Bank dunia 15. Jackie Pomeroy, Konsultan, Bank dunia 16. Abhishek Gupta, Konsultan, Bank dunia 17. CS Renjit, Konsultan Bank dunia
AUSAID 18. Vanya Abuthan, Senior Program Manager untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 19
