RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan secara langsung didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu RPJMD Kabupaten Pekalongan yang implementasinya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2009. Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik di jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun masyarakat umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten
Pekalongan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2009 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009, sesuai Peraturan Bupati Pekalongan Nomor: 35 Tahun 2006 yang kegiatannya dilaksanakan oleh 28 SKPD . Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2009 untuk mencapai 83 (delapan puluh tiga) Sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.
ii
Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2009, menunjukan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 83 (delapan puluh tiga) sasaran yang telah ditetapkan adalah 98,22 %, keberhasilan ini diberikan oleh 55 sasaran, 3 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja diatas 100%, 52 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 100 , dan 26 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja 80% - 100% serta 2 sasaran cukup mencapai tingkat capaian kinerja 50% - 79% Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut : No. 1.
Nilai Capaian
Sasaran
Kinerja
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan
90.25%
Perundangan 2.
Optimalisasi partisipasi masyarakat terhadap ketentraman
83.90%
dan ketertiban lingkungan 3.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan
95%
ajaran agama di masyarakat 4.
Meningkatnya pelayanan
kehidupan beragama yang
91.11%
memadai 5.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
SDM
dalam
63.16%
penanganan ketentraman dan ketertiban 6.
Meningkatnya pemahaman dan wawasan politik
7.
Meningkatkan fungsi
kelembagaan
100%
masyarakat
dan
100%
aparatur pemerintahan desa melalui perencanaan kegiatan 8.
Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa
9.
Meningkatkan peran serta dan partisipasi dalam pembangunan
iii
masyarakat
100% 98.50%
10.
Meningkatnya kinerja penyelengara aparatur pemerintah
11.
Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman
97.62% 100%
pembangunan 12.
Meningkatnya rasio pelaksanaan perencanaan
100%
13.
Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan
100%
pembangunan Kab. Pekalongan 14.
Terwujudnya rumusan kebijakan
pemerintah daerah dan
100%
penyebarluasan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik 15.
Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan publik melalui
94.45%
deregulasi dan debirokasi pelayanan 16.
Terwujudnya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
100%
Pemerintah Kab. Pekalongan 17.
Tersedianya
sarana
dan
prasarana
aparatur
yang
100%
memadai 18.
100%
Sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah
19.
Meningkatnya kerjasama dengan 10 Kota/ Kabupaten
100%
20.
Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hokum
100%
21.
Terwujudnya dokumentasi kehumasan yang tertib dan
79.00%
teratur 22.
Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah
99.61%
23.
Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah rata-rata
101.68%
sebesar 15% per Th. 24.
Meningkatnya ratio kemandirian keuangan daerah menjadi
143.11%
lebih besar dari 12% 25.
Tersedianya akses data/ informasi secara cepat, dan akurat
iv
mudah
100%
26.
Meningkatkan sistem pengawasan internal dan
100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati 27.
Meningkatkan
profesionalisme
auditor
dan
aparatur
100%
pengawasan 28.
Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian
95,61%
yang prima 29.
Terwujudnya
manajemen
kepegawaian
dengan norma standar dan
daerah
prosedur yang
sesuai
92.92%
ditetapkan
peraturan kepegawaian 30.
Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah
101.19%
yang handal dan professional 31.
Terbangunnya sistem pengelolaan arsip daerah 100%
100%
32.
Meningkatnya transportasi informasi penyelenggaraan
99.25%
Pemkab. 33.
Meningkatnya pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan
94.25%
dengan media 34.
Meningkatnya Kualitas jalan dan
jembatan menjadi 80,82
100%
Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan
100%
KM. 35.
kapasitas air bersih di Kab. Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM 36.
Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi
100%
37.
Menurunnya jumlah kawasan kumuh dan meningkatnya
100%
kualitas lingkungan pemukiman 38.
Terdapatnya struktur sarana dan
pelayanan transportasi
100%
yang efektif dan efisien 39.
Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi
100%
40.
Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas
100%
41.
Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik
v
93.75%
42.
Terwujudnya
penyeragaman
model
pembelajaran
100%
pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa 43.
Mempertahankan
dan
meningkatkan
keberhasilan
100%
pelaksanaan Wajar Diknas serta meningkatkan pengelolaan dan kemandirian institusi pendidikan, meningkatkan sarana prasarana
sekolah
serta
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan pendidikan 44.
Mewujudkan penyediaan pelayanan pendidikan alternatif
100%
bagi yang tidak atau yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal, menyediakan pengetahuan dasar ketrampilan berusaha secara profesional serta meningkatkankualitas pendidikan luar sekolah sesuaidengan kebutuhan 45.
Meningkatkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat
97.50%
dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani 46.
Meningkatkan sikap dari perilaku pemuda yang beriman,
98.57%
bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif 47.
Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata secara
85,47%
terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan 48.
Melakukan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana
100%
pariwisata di 7 ODTW (baik 3 utama maupun 4 ODTW baru yang akan dikembangkan) 49.
Meningkatnya
pemahaman
budaya daerah dengan
100%
pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah 50.
Meningkatnya daya tarik seni dan budaya daerah dengan
100%
penambahan sebesar 2 even tiap tahun 51.
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
95.89%
52.
Mencukupi sumber daya kesehatan dgn tercukupinya
99,92%
kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan
vi
53.
Menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular
100%
54.
Meningkatkan cakupan imunisasi
100%
55.
Meningkatkan peran serta masyarakat melauli revalitas
100%
posyandu dengan mengaktifkan dan meningkatkan strata dan mandiri 56.
Meningkatkan mutu lingkungan hidup dgn membuat sarana
100%
jembatan dan rumah sehat percontohan serta sarana kesehatan ditempat umum 57.
Meningkatkan administrasi
partisipasi kependudukan
masyarakat dengan
akan
sosialisasi
tertib
100%
akan
penduduk (KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ) 58.
Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
59.
Meningkatnya cakupan penanganan PMKS
99.38%
60.
Meningkatkan pemberdayaan
98.89%
potensi sosial masy. yang
95%
meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta
dunia
usaha
dalam
rangka
mencegah
dan
menanggulangi masalah social 61.
Mengembangkan hubungan
kerjasama antar lembaga
93.64%
sosial masyarakat dan pemerintah 62.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi
100%
63.
Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan
100%
jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15% 64.
Meningkatnya
penanganan
kasus hubungan
industrial
100%
Meningkatnya sarpras yang memadai dalam penanganan
90%
sampai dengan 90% 65.
bencana 66.
Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di pasar
93.33%
10% per tahun 67.
Meningkatkan omset penjualan produk daerah sebesar 10% pertahun
vii
100%
68.
Meningkatkan produktivitas IKM dari kapasitas terpasang
92.73%
dengan peningkatan sebesar 2 % per tahun 69.
Meningkatkan tenaga kerja yang ahli/ terampil dibidangnya
100%
sebesar 10% pertahun 70.
Pemberian pinjaman modal koperasi pada
15 koperasi
100%
pertahun 71.
Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi daerah
100%
72.
Meningkatkan nilai inventarisasi fasilitas dan non fasilitas
100%
sebesar 3% 73.
Meningkatkan produksi
pertanian tanaman pangan dan
100%
Mewujudkan masyarakat tani yang maju, efisien dan
100%
peternakan 74.
tangguh dimana produk yang dihasilkan baik kualitasnya mampu bersaing ditengah arus globalisasi 75.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi
100%
teknologi tepat guna dalam upaya peningkatan pendapatan 76.
Meningkatkan daya dukung lahan
100%
77.
Meningkatkan peran serta
100%
masyarakat dlm pengelolaan
hutan dgn melibatkan LMDH yang ada 78.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan
97.49%
budidaya 79.
Menurunnya kerusakan pantai dan laut akibat abrasi
80.
Meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas
99.85%
dokumen
100%
memperhatikan
100%
perencanaan penataan ruang dan kawasan 81.
Tersedianya kegiatan pembangunan yang daya
dukung lahan yang serasi
keberlanjutan dengan
menjaga kelestarian lingk. Hdp 82.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah
100%
83.
Tercukupinya sarana dan prasarana pengalolaan sampah
100%
Jumlah
98,22 %
viii
Dari
83
sasaran,
nilai
pencapaian
terendah
pada
sasaran:
adalah
“Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam penanganan ketentraman dan ketertiban” adalah 63.16%, sedangkan tingkat pencapaian sasaran tertinggi atau yang mencapai nilai diatas 100% terdapat 2 sasaran yaitu : 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 15% per Th. 2. Meningkatnya ratio kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar dari 12%. 3. Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang handal dan professional Nilai tingkat pencapaian sasaran rata-rata Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebesar 98,22 % termasuk dalam kategori berhasil. Berdasarkan pencapaian kinerja sasaran yang kurang dari 100% dapat dijumpai beberapa permasalahan yang menonjol diantaranya : 1.
Lokasi yang berjauhan antara sebagian Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lain menyebabkan belum optimalnya koordinasi tentang berbagai masalah yang perlu diklarifikasi.
2.
Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.
3.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang masih perlu perhatia.
4.
Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
5.
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.
6.
Belum optimalnya penataan dan pelestarian sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
7.
Masih kurangnya investor / pihak
swasta yang berminat dalam bidang
kepariwisataan. 8.
Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan sektor pariwisata.
9.
Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja yang ada dengan lapangan kerja yang tersedia.
10. Belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan legal drafting. 11. Belum
optimalnya
sosialisasi/penyuluhan
masyarakat.
ix
produk-produk
hukum
kepada
12. Belum optimalnya industri dagang kecil menengah menggunakan bahan baku berbasis pada potensi unggulan. 13. Masih kurangnya tenaga teknis pada unsur pelaksana. 14. Kegiatan penambangan liar, pencurian kayu hutan serta masih kurangnya lahan tempat pembuangan akhir sampah yang memerlukan tempat pembuangan akhir yang luas. 15. Masih terbatasnya akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat sehingga partisipasi dalam manajemen pembangunan desa rendah. Untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang, perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain : 1. Koordinasi dan komunikasi lebih dioptimalkan antara lain melalui agenda rapat koordinasi rutin (bulanan) untuk menyamakan persepsi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksananaan kerjasama antar daerah di lingkungan SAMPAN. 2. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan investasi serta meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja. 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan dasar dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan, peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, penyediaan perumahan dan perbaikan sanitasi pemukiman, perlindungan perempuan dan anak serta sosial. 4. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan potensi ekonomi. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang berkualitas. 6. Meningkatkan penataan dan pelestarian potensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan. 7. Promosi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk menarik investor menanamkan modalnya di bidang Pariwisata 8. Penambahan sarana dan prasarana di kawasan obyek wisata Linggoasri seperti sarana telekomunikasi, hotel, olahraga dan lain-lain. 9. Membuka peluang kesempatan kerja dan padat karya.
x
10. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan legal drafting. 11. Mengoptimalkan sosialisasi/penyuluhan produk-produk hukum kepada masyarakat. 12. Peningkatan SDM pelaku usaha di berbagai bidang pengelolaan usaha baik manajemen maupun teknologi 13. Melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru serta merubah paradigma dari sistem konvensional ke arah sistem pertanian yang berbasis agro industri dan agro bisnis. 14. Mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Teknis sesuai kompetensi jabatan 15. Meningkatkan pelaksanaan AMDAL, pemantauan dan pengawasan terhadap usaha yang potensial merusak lingkungan. 16. Memfasilitasi tumbuh kembangnya lembaga yang dapat dijadikan sarana untuk pengembangan diri masyarakat, dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Secara keseluruhan, Pemerintah kabupaten Pekalongan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 726.164.052.792,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. . 689.683.535.705,- atau 94,98% dan tugas pembantuan yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD I sebesar Rp. 47,723,803,700,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 83 sasaran strategis. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.
xi
