PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN / RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN
Menimbang
: a.
bahwa urusan Rumah Makan/Restoran adalah merupakan salah satu faktor penunjang dalam bidang kepariwisataan yang perlu dibina dan ditingkatkan terus menerus baik dari segi pengembangan ekonomi yang menyangkut perencanaan, pengaturan maupun pengawasannya agar dapat berperan sebagaimana mestinya dan juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur pemberian izin usaha restoran/rumah makan yang ditetatapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usahausaha Bagi Umum (Lembaran Negara Nomor 2475 Tahun 1962); Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3839);
9. Keputusan……………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
9.
10. 11. 12.
13.
14. 15.
Keputusan Bersama Menteri Pehubungan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : KM.292/HK.205/Phb-79 (Nomor 208 Tahun 1989) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I; Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW-105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisataan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Kotel dan Resatoran; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil. Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN / RESTORAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pemberian Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Daerah Kota Tarakan; g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; h. Usaha Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya; i. Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran; j. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap makanan; k. Fasilitas Hygiene dan Sanitasi adalah jamban, kamar mandi, tempat sampah, tempat cuci tangan, saluran tempat pembuangan air kotor serta segala kelengkapannya;
l. Pencemaran ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
l. Pencemaran makanan adalah peristiwa masuknya zat asing ke dalam makanan yang dapat merugikan kesehatan termasuk pengotoran oleh debu, air kotor, binatang serangga, tikus, serta pengotoran oleh manusia dan bau yang tidak sedap atau busuk; m. Rencana Tata Kota dan Daerah adalah Rencana Tata Kota dan Daerah Kota Tarakan. BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 2 (1) Usaha Rumah Makan/Restoran dapat berbentuk oleh Badan Usaha dan atau Perorangan serta dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha rumah makan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Modal Usaha Rumah Makan/Restoran dapat dimiliki oleh Badan Usaha atau Perorangan Warga Negara Indonesia dan atau kerja sama Badan Usaha Warga Negara Asing sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Usaha Hotel yang modalnya patungan antara WNI dan WNA bentuk usahanya harus berbadan Hukum.
BAB III PENGUSAHAAN USAHA RUMAH MAKAN / RESTORAN Pasal 3 (1) Pengusahaan Usaha Rumah Makan/Restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu rumah makan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Jasa Pelayanan Rumah Makan/Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian atau pertunjukan artis harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Pengusahaan Usaha Rumah Makan wajib: a.
Memberi pelayanan yang baik kepada tamu rumah makan;
b.
Mencegah penggunaan rumah makan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta yang melanggar kesusilaan dan atau norma Agama ;
c.
Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene didalam dan dilingkungan rumah makan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.
Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.
Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dan pelayanan;
f.
Mencantumkan tarif makanan dan minuman pada tempat yang mudah dilihat oleh tamu rumah makan. Pasal 5……..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 5 Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing di Rumah Makan/Retoran harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 (1) Untuk mengusahakan Rumah Makan / Restoran harus memiliki izin usaha dari Kepala Daerah; (2) Untuk mendapatkan izin usaha dimaksud dalam ayat (1) permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
Izin lokasi; Izin Mendirikan Bangunan; Izin Undang-undang Gangguan ( HO ); Izin Tempat Usaha ( SITU ); Izin Usaha Rumah Makan / Restoran; Advis Tekhnis dari Instansi terkait; NPWPD. Pasal 7
(1) Tata cara Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun didaftar ulang kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata Daerah. Pasal 8 (1) Izin usaha dapat dicabut apabila bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (2) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha Rumah Makan/Restoran dilakukan Dinas Pariwisata dan Instansi terkait; (2) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk swaktu-waktu dapat meminta laporan kepada pemilik Rumah Makan/Restoran yang bersangkutan.
Pasal 10 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 10 Semua jenis usaha rumah makan/restoran harus memasang papan nama Rumah Makan/Retoran dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
BAB VI KETENTUAN BIAYA PERIZINAN Pasal 11 (1) Penetapan besarnya biaya perizinan berdasarkan kalasifikasi: -
Kelas A dengan omset penjualan Rp.1.000.000,-keatas/perhari; Kelas B dengan omset penjualan Rp. 500.000,-keatas/perhari; Kelas C dengan omset penjualan Rp.500.000,-kebawah/perhari
(2) Besarnya biaya perizinan dan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a. Biaya Izin Usaha sebagai berikut : - Kelas A Rp.700.000,- (tujuh rartus ribu rupiah); - Kelas B Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); - Kelas C Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). b. Biaya daftar ulang izin usaha sebagai berikut : - Kelas A Rp.500.000,- (lima rartus ribu rupiah); - Kelas B Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); - Kelas C Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipungut setiap tahun; (4) Untuk menentukan klasifikasi kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pariwisata setelah mengadakan pendataan dan pengecekan. Pasal 12 Biaya perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dipungut oleh Juru Pungut Dinas Pariwisata disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, 5, 6 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di bidang Perizinan Usaha Rumah Makan/Restoran; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Rumah Makan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Rumah Makan; c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri; d. Melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti; e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Rumah Makan; f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Rumah Makan; h. Menghentikan penyidikan; i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Usaha Rumah Makan; j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. Menghentikan penyidikan; l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Rumah Makan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Segala ketentuan yang mengatur izin usaha rumah makan/restoran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku; (2) Izin usaha rumah makan/restoran yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo masa berlakunya; (3) Izin Usaha dimaksud ayat (2) diatas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB X ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Tarakan Pada tanggal 15 Pebruari 2000 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan Pada tanggal 15 Februari 2000 Sekretaris Daerah Kota Tarakan, ttd. Drs. H. ISMET BRA, MM. LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN SERI C NOMOR 02 TAHUN 2000
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
