Republik Indonesia LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANGNAS RPJMN

Republik Indonesia

LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANGNAS RPJMN 2010-2014

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, Desember 2009 0

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi I.

PENDAHULUAN

II. POKOK-POKOK PIDATO ARAHAN PRESIDEN III. DIALOG WAKIL PRESIDEN DENGAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA IV. PIDATO ARAHAN MENTERI V. HASIL SIDANG KELOMPOK VI. TINDAK LANJUT

1

I.

PENDAHULUAN

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJPD). Selain itu, setiap Nasional/Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bahan masukan untuk finalisasi RKP, dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas menyiapkan Rancangan awal RPJMN yang memuat merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Renstra-KL tahun 2010-2014 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu “Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Visi tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut: (1) melanjutkan pembangunan menjuju Indonesia yang sejahtera; (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Selanjutnya Visi dan ketiga misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan nasional di tahun 2010-2014 sebagai berikut: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 2

Berdasarkan pada kelima agenda pembangunan nasional 2010-2014 tersebut, selanjutnya ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tahun 2010-2014, yang terdiri dari: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan bisnis; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar tantangan pembangunan nasional saat ini dan dengan memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang bersifat realistis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam tahun 2010-2014. Dalam rancangan RPJMN 2010-2014, terdapat 3 (tiga) buku yang memuat penjabaran dari prioritas pembangunan nasional di atas, sebagai berikut: (1) Buku I, memuat rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2010-2014; (2) Buku II, memuat kegiatan-kegiatan prioritas menurut masing-masing bidang pembangunan; dan (3) Buku III, memuat arah pembangunan kewilayahan. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rancangan awal RPJMN tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh semua Kementerian/Lembaga sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renja-K/L). Rancangan awal RPJMN tahun 2010-2014 juga disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah sebagai acuan dalam menyampaikan aspirasi strategis dari Pemerintah Daerah yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMN tahun 2010-2014. Sehubungan dengan itu, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014 perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah tingkat Nasional (Musrenbangnas RPJMN) tahun 2010-2014 yang akan membahas dan menyempurnakan rancangan RPJMN dan Renstra-K/L tahun 2010-2014. Selanjutnya berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, rancangan RPJMN tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh unsur penyelenggaran negara dan juga mengikutsertakan masyarakat. 2. TUJUAN Tujuan penyelenggaraan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 dalam rangka Penyusunan RPJMN Tahun 2010-2014 adalah: 3

1. Menjelaskan Rancangan Awal RPJM Nasional 2010-2014 kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 2. Melakukan sinkronisasi kebijakan prioritas nasional jangka menengah dengan perspektif arah pembangunan wilayah/daerah dan pembangunan sektoral. 3. Mendapatkan masukan substansi untuk penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program prioritas RPJM Nasional 2010-2014. 4. Mensinkronkan arah pengembangan wilayah per pulau dengan kebijakan sektor dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional jangka menengah pada tahun 2010-2014.

3. TEMA Tema Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 adalah: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” 4. MASUKAN Masukan bagi pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 antara lain adalah: 1. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 yang telah disiapkan oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) RPJMN 2010-2014. 2. Rancangan Renstra K/L tahun 2010-2014 yang disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan memperhatikan hasil Rakorpus RPJMN 20102014 dan hasil pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian Negara PPN/Bappenas, Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga dalam penyempurnaan rancangan RPJMN dan Renstra K/L, serta telah memperhatikan rancangan RPJMN 2010-2014. 3. Masukan dari Pemerintah Daerah terhadap rancangan RPJMN 2010-2014 yang disampaikan pada Rakorpus RPJMN 2010-2014, sesuai dengan aspirasi strategis dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional di daerah. 5. KELUARAN Keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN 20102014 antara lain adalah: 1. Masukan dari K/L dan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rancangan RPJMN 2010-2014 menjadi rancangan akhir RPJMN 2010-2014. 2. Masukan dari Pemerintah Daerah berupa aspirasi strategis daerah, untuk perbaikan rancangan Renstra K/L 2010-2014 menjadi rancangan akhir Renstra 4

K/L 2010-2014, serta program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 3. Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang program dan kegiatan prioritas nasional dalam pencapaian agenda dan prioritas pembangunan nasional jangka menengah tahun 2010-2014. 4. Kesepahaman tentang koordinasi, sinergi, pengendalian dan pengawasan (safeguarding) terhadap pelaksanaan RPJMN 2010-2014. 6. MEKANISME PENYELENG GARAAN Kegiatan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 meliputi sidang pleno dan sidang kelompok. Sidang pleno meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Sidang Pleno I: 1. Laporan Meneg PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden tentang penyelenggaraan Musrenbang Nasional Rancangan RPJMN 2010-2014. 2. Pengarahan dan Pembukaan Musrenbang Nasional Rancangan RPJMN 2010-2014 oleh Presiden RI. b) Sidang Pleno II: 1. Paparan Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Awal RPJMN 2010-2014. 2. Paparan para Menteri Koordinator tentang Koordinasi pencapaian sasaran prioritas nasional untuk masing-masing bidang koordinasi. 3. Paparan Menteri Keuangan tentang Arah Kebijakan Fiskal dan Resource Envelope Jangka Menengah 2010-2014 dalam pelaksanaan RPJMN 20102014. 4. Paparan Menteri Dalam Negeri tentang Arah Kebijakan Pencapaian pelaksanaan RPJMN 2010-2014 oleh Pemerintah Daerah. c) Sidang Pleno III: Pengarahan Wakil Presiden dilanjutkan Dialog Pusat-Daerah dengan para Gubernur/Bupati/Walikota tentang pencapaian prioritas pembangunan dalam Rancangan RPJM Nasional 2010-2014 secara sinergis antara Pusat dan Daerah. d) Sidang Pleno Penutupan: Kesimpulan dan kesepakatan hasil Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 dan Sambutan Sambutan Penutupan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas.

Sidang kelompok dilakukan dengan maksud dan mekanisme sebagai berikut: 5

(1) Pembahasan usulan prioritas Program dan kegiatan Nasional dan mengakomodir aspirasi Pemerintah Daerah untuk ditampung dalam perbaikan rancangan RPJMN dan rancangan Renstra K/L 2010-2014. (2) Sidang Kelompok dibagi menurut Kelompok Bidang Prioritas Nasional dalam Rancangan Buku I RPJMN 2010-2014: a. Kelompok I: Pendidikan; Kesehatan; Kemiskinan;; Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi b. Kelompok II: Ketahanan Pangan; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana c. Kelompok III: Infrastruktur; Energi d. Kelompok IV: Reformasi Birokrasi; Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pascakonflik (3) Pembagian Peserta Daerah menurut Kelompok Wilayah Pembangunan sesuai dengan Buku III RPJMN 2010-2014: a. Wilayah Sumatera (10 provinsi): Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung; b. Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; c. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (10 provinsi): Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; d. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (6 provinsi): Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

6

II. POKOK-POKOK ARAHAN PRESIDEN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Presiden sangat menghargai kehadiran para peserta yang mewakli rakyat terutama Pimpinan DPRD-RI, Pimpinan DPD-RI, para menteri dan pimpinan lembaga, para Gubernur, Bupati dan Walikota, perguruan tinggi, LSM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2010-2014. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 merupakan forum yang sangat baik untuk menajamkan dan menyempurnakan rancangan RPJMN 2010-2014 agar sesuai dengan aspirasi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dalam pengarahannya, Presiden SBY mengharapkan agar peserta Musrenbangnas menggunakan waktu sebaik-baiknya selama tiga hari ini agar RPJMN 2010-2014 menjadi rencana yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kita. Selain itu, Presiden mengingatkan peserta Musrenbangnas harus mampu menjawab dan memenuhi sekuat tenaga aspirasi dan harapan masyarakat. Berdasarkan pengalaman selama berkunjung ke berbagai daerah, Presiden menyatakan bahwa semua pada dasarnya ingin berbuat yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kurun waktu 2 bulan sejak dilantik, Presiden telah menyampaikan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang 2010-2014, yaitu: (1) pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Temu Nasional (National Summit) Presiden menyampaikan visi, misi dan prioritas pembangunan nasional, (2) pada Sidang Umum DPR-RI dan Sidang Umum DPD-RI, dan (3) pada pertemuan para Gubernur seluruh Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Presiden menyampaikan strategi dan arah kebijakan. Presiden menyampaikan bahwa dalam pemerintahan yang sentralistik peran daerah seolah-olah kecil hanya sekitar 40 persen, sementara peran pemerintah pusat sekitar 60 persen. Dalam pemerintah yang desentralistik, peran daerah menjadi penting sekitar 60 persen dan peran pemerintah pusat 40 persen. Perubahan ini menengaskan bahwa kemajuan daerah sangat penting. Hal ini ditentukan oleh kerja keras, kegigihan dan semangat para pimpinan pembangunan di daerah. Dalam mempercepat kemajuan daerah, perlu sinergi, koordinasi dan kerjasama pusat dan daerah yang kuat. Presiden selalu dibantu oleh para menteri dan pimpinan lembaga dalam pembangunan sektoral, sementara dalam pembangunan regional para Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan pembangunan regional. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan, komunikasi, koordinasi, konsultasi dan sinergi pusat-daerah harus terus diperkuat. Jangan saling menyalahkan dan cari solusi segera dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tema RPJMN 2010-2014 adalah kesejahteraan rakyat, demokrasi tumbuh dengan baik dan keadilan. Development, prosperity dan justice harus dicapai secara bersamaan. Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia harus mendorong kehidupan rakyat yang makin sejahtera, demokratis dan berkadilan. 7

9.

10.

11.

Dalam Bali Democracy Forum di Bali, Presiden menyampaikan tiga pola keterkaitan antara pembangunan dan demokrasi. Pertama, baik pembangunan maupun demokrasi menuntut akuntabilitas dan responsibilitas semua yang menjalankan demokrasi dan pembangunan. Presiden, menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pimpinan pembangunan semua wajib menjunjung tinggi akuntabilitas dan responsibilitas. Demikian pula para pelaku demokrasi harus mengikuti norma dan kaidah akuntabilitas dan responsibilitas dalam seluruh tindakan dan perilakunya. Kedua, baik demokrasi maupun pembangunan perlu dan harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi rakyat dalam politik dan pembangunan menjadi yang utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan. PNPM Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 ini juga dipandang sebagai forum partiasipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan. Ketiga, pembangunan berujung pada kesejahteraan dan demokrasi berakar pada kebebasan. Oleh sebab itu, pembangunan dan demokrasi haruslah berada dalam satu keseimbangan. Orientasi yang tidak simetris dan tidak seimbang akan menyebabkan ketidakpastian, instabilitas dan tidak berkelanjutan. Dalam Pidato Sidang Umum DPR-RI, Presiden menyampaikan tentang reformasi gelombang kedua dalam 10 tahun mendatang. Hakikat dari reformasi gelombang kedua adalah melanjutkan berbagai keberhasilan dan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ada. Dalam Pidato Sidang Umum DPD-RI pada tanggal 24 Agustus 2009, Presiden menyampaikan paradigma Pembangunan Untuk Semua (Development for All). Paradigma ini bertumpu pada 6 strategi dan arah kebijakan. Pertama, strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Sasaran pembangunan harus diarahkan dan bisa dinikmati semua golongan atau kelompok. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan satu wilayah tidak akan sama dengan wilayah yang lain. Strategi pembangunan wilayah yang berbasis daratan akan berbeda dengan wilayah yang berbasis kepulauan. Strategi pembangunan wilayah pulau Jawa berbeda dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan dengan Papua. Jadi dimensi kewilayahan dengan keunggulan potensi daerah, dengan kondisinya perlu dipertimbangkan secara baik agar rencana pembangunan lebih realistis sehingga implementasinya pun lebih efektif. Kebijakan pembangunan harus memperhitungkan semua potensi wilayah dan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antarwilayah secara baik. Dalam hal ini perhatian terhadap pengembangan pulau-pulau besar, kecil dan terdepan harus dilakukan dengan memperhatikan poteni daerah sebagai modal dasar yang dikelola secara terintegrasi dalam kerangka geoekonomi nasional yang solid dan kuat. Dengan kesatuan ekonomi nasional yang kuat untuk lima tahun mendatang, maka posisi tawar Indonesia 8

12.

13.

14.

15.

16.

dalam globalisasi percaturan perekonomian dunia, secara geoekonomi berada pada posisi yang lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Integrasi ekonomi modal bagi pengembangan lebih lanjut lagi. Keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dan mendesak sebagai upaya memperkuat daya saing perekonomian nasional. Para gubernur, bupati dan walikota mempunyai kewenangan yang luas. Mereka paling tahu kondisi daerahnya, mana yang plus dan minus, serta mana yang menjadi peluang. Dengan rancangan pembangunan yang baik, dengan implementasi yang baik, dengan sinergi yang baik, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Kelima, strategi pembangunan disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiksinan (pro-poor). Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (the quality life of the people). Peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat merupakan ukuran yang paling sejati. Oleh sebab itu, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya menjadi kian penting. Dengan meningkatnya kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik. Presiden menegaskan pentingnya Dialog Pusat-Daerah dalam merumuskan pilihan yang paling baik bagi kemajuan pembangunan. Para pimpinan pembangunan dan pelaku demokrasi mempunyai peran yang besar dalam membangun dialog pusat-daerah. Dalam Dialog Wakil Presiden dan pimpinan daerah, Presiden berharap agar pembahasan substansi prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pada saat pemerintah daerah memberikan usulan dan masukan, Pemerintah Pusat diharapkan mendengarkan dan mencatat dengan baik. Pada saat Pemerintah Pusat menyampaikan konstrain dan kendala sumber daya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengerti dan memahami keterbatasan sumber daya. Presiden mengingatkan bahwa rencana yang kita susun pasti tidak semua dapat dijalankan. Oleh sebab itu, supaya rencana berjalan dengan baik, perubahan dan revisi rencana akan dilakukan melalui penyusunan RKP dan RAPBN. Dalam Sidang Kelompok, Presiden berharap agar pembahasan dilakukan secara rinci, jelas dan terbuka. Presiden akan menunggu laporan dari Wakil Presiden dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang hasil Musrebangnas RPJMN 2010-2014. Sebagai penutup, Presiden menyampaikan agar seluruh peserta dapat memanfaatkan forum Musrenbangnas sebagai bagian dari upaya mencapai prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan demokrasi dan mewujudkan keadilan.

9

III. DIALOG WAKIL PRESIDEN DENGAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA 1.

Arahan Wakil Presiden Wakil Presiden menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut: (1)

Krisis ekonomi telah berlalu 10 tahun. Tahun 1998 kita mendapat pengaruh yang luar biasa dari krisis Asia. Krisis 2008-2009, kita bisa melewati krisis ini jauh lebih baik. Kondisi ekonomi kita jauh lebih kuat dibandingkan waktu yang lalu, sehingga keguncangan ekonomi jauh lebih baik dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, bahkan dibandingkan dengan negara-negara sekawasan.

(2)

1990-1996, ekonomi kita tumbuh lebih dari 7 persen pertahun, kemudian ada krisis dan ajlok dan meningkat lagi tahap demi tahap. Inti dari hal yang disampaikan, potensi kita untuk kembali lagi seperti sebelum 1990-1996 ada di tangan kita, potensinya ada. Kalau kita tidak bisa mencapainya, berarti kesalahan tersebut ada di tangan kita sendiri.

(3)

Persentase masyarakat miskin di Indonesia tercatat mencapai 60 persen sebelum tahun 1960, kemudian bisa turun dengan sangat cepat menjadi sedikit diatas 10 persen pada tahun 1996. Sejak krisis 1998, persentase penduduk miskin meningkat lagi sampai di atas 20 persen, dan kemudian secara bertahap masih di kisaran yang sama, karena percepatan pemulihan ekonomi juga masih agak lambat. Penurunan ada, tetapi tidak bisa secepat masa lampau, karena pertumbuhan ekonomi tidak secepat masa lampau. Namun, kita yakin bahwa potensi penurunannya ada dan bisa dilakukan melalui program-program langsung ke masyarakat miskin. Sasaran 5 tahun ke depan dari diatas 14 persen (tahun 2009) menjadi kurang lebih 8 persen (pada tahun kelima nanti). Program-program kemiskinan, pelayanan dasar yang menjangkau masyarakat ada di tangan pemerintah daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan daerah perlu digalang bersama.

(4)

Pelajaran yang bisa dipetik dari krisis:

(5)

a. Stabilitas ekonomi harus dijaga terutama harga, dan suku bunga bisa diturunkan. Inflasi yang tinggi merupakan proses pemiskinan kita. b. Struktur ekonomi harus kuat. Harus ada keseimbangan antara pasar dalam negeri dan luar negeri, keseimbangan sektor keuangan dan sektor riil, kesimbangan antara ekspor dan impor. Semua ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian kita. c. Institusi yang membuat keputusan yang baik. Perlu ada suatu mekanisme yang jelas dan institusi yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan dikala terjadi krisis. Kalau ke depan terjadi krisis, mekanisme ini harus bisa diperkuat. Pertumbuhan ekonomi per kapita. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pendapatan per kapita meningkat terus, walaupun ada penurunan di masa krisis, tetapi kemudian meningkat lagi. Kalau tidak melakukan apa-apa, 10

(6)

(7)

maka garis merah yang akan dicapai, tetapi kalau dilakukan maka kita akan mendapatkan garis yang hitam. Saya akan mengeleborasi apa yang sudah diarahkan Bapak Presiden kemaren adalah a. Pembangunan yang Inklusif, dimana semua pihak harus dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan; b. Aspek kewilayahan. Aspek ini penting untuk membangun pembangunan kewilayahan; c. Integrasi ekonomi nasional. Dinamika Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri yang khusus. Untuk itu perlu menyatukan ekonomi kita. Harus ada upaya yang khusus untuk menciptakannya, sarana perhubungan adalah kunci untuk hal ini. Perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain akan mendapat diturunkan. Biaya logistik harus bisa diturunkan sehingga kita bisa bersaing dengan luar negeri. Peningkatan daya saing, baik terhadap luar negeri maupun terhadap dalam negeri harus bisa diciptakan melalui perbaikan sarana transportasi. Pemerataan juga akan bisa diperoleh jika sarana perhubungan bisa berperan dengan baik d. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan. Dengan perbaikan infratruktur akan mendorong pemerataan tersebut. e. Pembangunan manusia Indonesia adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran akhir harus ditujukan untuk mencapai kesejakteraan masyarakat Indonesia. Terakhir saya ingin menunjukkan ada 11 prioritas pembangunan seperti reformasi birokrasi dan seterusnya ini bisa dilakukan melalui: a. Priopritas Pembangunan No. 5, 6, 8, dan 10 melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa anggaran pemerintah saja tidak akan cukup, sehingga perlu upaya untuk menarik partisipasi swasta. b. Membangun infrastruktur lunak (secara non fisik) yang bisa mendukung masuknya investasi ke masyarakat di daerah, sehingga perlu upaya perbaikan peraturan. c. Perangkat-perangkat infrastruktur sosial, harus ada intervensi langsung dari pemerintah ke masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan. d. Kreativitas SDM melalui pendidikan yang bermutu, pengembangan budaya (budaya yang dimiliki harus bisa dijaga).

(8)

Upaya yang tidak mudah untuk meningkatkan investasi. Total investasi untuk sasaran pertumbuhan ekonomi 2010-2014 adalah rata-rata Rp. 2.000 triliun. Langkah yang dilakukan:

11

a. UU yang penting yang telah diselesaikan harus segera dijabarkan, dan kalau ada yang tumpang tindih harus segera diperbaiki agar memberikan kejelasan terhadap aturan main. b. Presiden telah membentuk UKP4 yang akan bertugas untuk memantau sumbatan-sumbatan yang dianggap menjadi kendala, sehingga aliran ekonomi bisa lebih berjalan antardaerah. c. Manfaatkan amunisi yang ada (APBD dan APBN) secara efektif dan seefisien mungkin. d. Tata kelola harus diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran, sehingga pemerintahan yang bersih bisa diperoleh. 2.

Pertanyaan Pimpinan Daerah (1) Bupati Badung, Provinsi Bali: a. P. Bali sebagai tujuan wisata internasional, Badung sebagai pusat akomodasi wisata bertaraf internasional. Keberadaan bandara ngurah rai yang sangat berperan dalam mendukung wisatawan sudah tidak memadai. Usul: Rehabilitasi dan perluasan Bandara Ngurah Rai, agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat. b. Sesuai arahan Presiden, akhir 2010 akan dilaksanakan World Culture Conference dan KTT APEC, sehingga usulan terhadap rehabilitasi dan perluasan bandara menjadi penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. (2) Gubernur Sumatera Utara. a. Ketertiban dan keamanan relatif baik b. Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Belawan, infrastruktur masih sangat memprihatinkan untuk segera mendapat perhatian pemerintah pusat. c. Perlu diberikan bagi hasil pajak ekspor (sawit) d. Bantuan DAK untuk pembangunan desa. e. KB, perlu sinkronsasi struktur organisasi penyuluh di propinsi dan kabupaten/kota. (3) Wakil Gubernur Jawa Barat a. Bagaimana pemerintah pusat dalam melihat pembangunan wilayah secara utuh, misalnya Jawa Barat sebagai lumbung pangan, bagaimana pusat melihat pembangunan secara terintegrasi seperti transmigrasi, pertanian dan lainnya. b. Daya dukung alam (Kawasan konservasi hutan lindung), apakah ada insentif untuk wilayah-wilayah yang memiliki hutan lindung tersebut. c. Penggunaan lahan tidur yang HGB tidak diperpanjang. d. Pembangunan yang berimbang, terutama wilayah-wilayah selatan. Jumlah penduduk Jabar diperkirakan 50 juta pada tahun 2020. 12

e. Investasi yang terhambat di daerah. Perpres 67 harus bisa dievaluasi kembali agar investasi ke daerah bisa masuk. f. Akses permodalan kepada Perbankan terutama untuk modal kecil (UKM), program KUR agar bisa lebih diselaraskan lagi agar bisa diserap lebih baik. g. Ijin perlabuhan Cilanglea agar bisa dipercepat. (4) Gubernur Maluku. a. Pengaturan khusus terhadap Propinsi Kepulauan agar menjadi dasar kebijakan kondisi geografis propinsi kepulauan. b. Usul: (i) DAK untuk pembangunan armada kapal, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil laut, keamanan dan penegakkan hukum terhadap illegal fishing, SMK; (ii) Transportasi laut untuk menghubungkan propinsi, kabupaten/kota; (ii) Energi arus laut, (iv) Usulan akan diserahkan secara resmi kepada Bapak Wapres dan menteri terkait. (4) Pejabat Walikota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara a. Ketahanan Pangan. Setiap bulan harus mengimport 30 rb ton. b. Krisis listrik (1 hari hidup dan 3 hari mati, ada kekurangan 5mw). Dijanjikan Januari ini selesai. Di Nias ada cadangan batubara yang cukup besar, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk kebutuhan PLTU dengan bahan bakar batubara. (5) Gubernur Sumatera Barat a. Alokasi anggaran 2010 untuk Rehabilitasi dan Konstruksi Gempa Sumbar. b. Usulan: (i) Pembangunan agar bisa diselesaikan satu tahun ke depan. Bantuan 13 miliar harus bisa diselesaikan tahun 2010 ini; (ii) Perpanjangan runway sepanjang 250 meter (sesuai janji Bapak Presiden) sampai sekarang belum dipenuhi; dan (iii) Pembangunan jalan nasional termasuk biaya pembebasan tanah juga dianggarkan karena ada keterbatasan dana APBD. (6) Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. a. Harga BBM di Kep. Selayar masih lebih tinggi dari harga subsidi. Usul Kep. Selayar untuk mendapatkan supply dari Pertamina b. Subsidi untuk Penerbangan Perintis akan dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Diharapkan subsidi tersebut tidak terjadi di Kep. Selayar. (7) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat a. Lapangan Terbang Kasiepo di Pulau Biak agar dimasukan ke dalam bandara internasional. Padahal kontribusi papua barat terhadap nasional sangat besar, tapi kontribusi nasional sangat sedikit terhadap papua barat. b. Pemekaran wilayah 13

c. Reformasi birokrasi. Usul: Setda Propinsi diberikan eselon IA dan kepala dinas IB 3.

Tanggapan Wakil Presiden dan Para Menteri Terkait (1) Tanggapan Wakil Presiden a.

Hal-hal yang menyangkut botleneck (seperti infrastruktur – Bandara di Bali), hal ini harus dimasukkan dalam pertimbangan kita lima tahun ke depan agar bisa diantisipasi

b. Bandara Kuala Namu tetap menjadi prioritas. Pelabuhan Belawan juga termasuk bottleneck. c.

KB adalah satu program yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

d. Pembangunan wilayah harus dalam konteks strategi pembangunan nasional, kita harus berpikir dalam konteks nasional sebagai bagian dari NKRI. Apakah Jabar akan menjadi lumbung pangan, energi akan diminta penjelasan dari para menteri terkait. Sumber energi terbarukan merupakan satu prioritas kita ke depan seperti geothermal. e.

Jabar Selatan memang selalu menjadi perhatian untuk dikembangkan agar bisa terbuka.

f.

Perpres 67 sedang dikaji apa saja yang menjadi penghambat.

g.

Akses pembiayaan UKM, KUR akan masukan dana modal pemerintah sebesar 2 tr setiap tahunnya sebagai jaminan. Akses pembiayaan UKM jelas menjadi fokus kita ke depan.

h. Perhubungan antar pulau dan industri perikanan menjadi fokus pemerintah pusat termasuk perikanan, pariwisata dan energi yang menggunakan arus laut. i.

Masalah pangan sangat penting. Sejauh mungkin pemda mempunyai peranan dalam penyediaan pangan di wilayahnya. Karena ketergantungan yang tinggi di Nias, maka kemapuan produksi daerah sangat didukung untuk menanggulangi hal tersebut.

j.

Tentang listrik, kalau ada sumber daya alam didaerah tentu akan sangat didukung untuk kebutuhan lokal terlebih dahulu.

k.

Kepastian anggaran rehab dan rekon akan bisa dipercepat (walaupun jumlahnya) belum saya ketahui.

l.

Kebutuhan BBM untuk nelayan tidak saja terjadi di Kep. Selayar tetapi juga didaerah lain. Ini akan dibicarakan Menko dengan Pertamina

m. Saya setuju, Papua adalah masa depan NKRI. (2) Tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Penanganan keamanan di laut (illegal fishing) sudah dilakukan koordinasi dengan penanganan secara terintegrasi melalui BAKORKAMLA, dengan 14

kesepakatan: Semua instansi yang terlibat dalam penanganan KAMLA, akan dikoordinasikan oleh BAKORKAMLA. (3)

Tanggapan Menteri Koordinator Perekonomian a. Perluasan Bandara Ngurah Rai, dalam tatanan nasional merupakan bandara utama, sehingga prioritas kita waktu itu adalah tahap security dan safety, hal ini berdasarkan hasil audit. Karena dana yang dibutuhkan untuk audit cukup besar maka terjadi pergeseran alokasi untuk audit, kedepan untuk mengantisipasi event besar di 2010 dan 2013, maka pembangunan ini akan menjadi prioritas. b. Sumut. Penyelesaian kuala namu, ada kendala pembangunan dibidang konstruksi landasan. Jalan tol juga sudah ditawarkan oleh menteri PU untuk dibangun oleh swasta. Pelabuhan Belawan. Pendangkalan yang sangat cepat membuat trafiknya menjadi tinggal satu jalur saja. Namun hal ini sudah masuk dalam rencananya menteri perhubungan. c. Geothermal. UU geothermal sudah keluar, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah. Kalau lokasi upstream ada dalam wilayah satu kabupaten, akan menjadi kewenangan Bupati, tapi kalau lintas kabupaten akan menjadi kewenangan gubernur. Ceiling harga jual geothermal sebesar $9,7 dengan asumsi resiko keberhasilan pengeboran sebesar 30%. Geothermal diharapkan menjadi 4.300 mw. d. Perpres 67, saat ini sedang kita perbaiki. e. Ijin pelabuhan Cilamaya. Ada yang disebut dengan tatanan kepelabuhan nasional yang disebut pelabuhan ocean way yaitu langsung ke samudra. Nanti akan dilihat lagi masuk dalam tatan mana. f. Respon presiden terhadap usulan propinsi kepulauan sangat menjadi perhatian pemerintah. Namun usulan DAK, perlu dilakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu. g. Pembangunan energi arus laut. Setuju dan hal ini sudah diakomodasi dalam Perpres terbaru. Pembangunan energi arus laut, sudah ada yang berhasil di NTB dan pola yang sama bisa dikembangkan pada daerahdaerah lainnya yang sejenis. h. UU Kelistrikan menjelaskan bahwa pengelolaan energi kelistrikan dengan menggunakan sda lokal sangat didukung dan sudah diakomodasi dalam UU yang baru. i. Perpanjangan runway BIM telah masuk dalam rencana Menhub. j. Subsidi penerbangan perintis. Prinsipnya adalah penerbangan perintis bukan suatu penerbangan permanen, tetapi sifatnya stimulus (yang mampu memberikan dorongan perekonomian) hal ini akan dievaluasi secara terus menerus k. Bandara Kasiepo di Pulau Biak akan dievaluasi kembali

15

(4)

Tanggapan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat KB sekarang ini ditangani oleh BKKBN dengan berkoordinasi bersama Depkes.

(5)

Tanggapan Menteri Kehutanan a. Ada 16.000 desa di sekitar hutan yang menggunakan/memanfaatkan lahan tidur dengan ijin 35 tahun.

dapat

b. Insentif untuk daerah hutan lindung dan konservasi. Saat inisedang dibicarakan di Kopenhagen. c. Geothermal, sebagian besar lokasinya ada dikawasan konservasi dan sekarang sedang direvisi PPnya. (6)

Tanggapan Menteri Pekerjaan Umum a. Pembangunan jalan untuk airport, tetap menjadi perhatian dari PU, tetapi masalah lain yang lebih penting adalah masalah air bersih dan sanitasi b. Kuala Namu, Sumut merupakan satu propinsi yang mendapatkan akses dana yang besar dari PU, tapi tetap saja kurang, namun kondisinya memang seperti itu terhadap ketersediaan anggaran pemerintah. Untuk jalan tol, sudah ditawarkan dua kali tetapi belum ada investor yang tertarik karena hitungan-hitungan ekonominya belum masuk. c. Masalah irigasi di Jabar, Jabar adalah salah satu Propinsi penyangga ketahanan pangan nasional sehingga jabar merupakan prioritas untuk mendapat perhatian pemerintah. Jalan lintas selatan Jabar memang tidak lebih maju dibandingkan kawasan luar jawa. Sehingga PU menetapkan jalan strategis nasional, maka biaya APBN bisa masuk ke daerah tersebut. d. Pembebasan tanah, sejak dulu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kalau itu menjadi penghambat pembangunan di daerah, akan dibahas lebih lanjut case by case.

(7) Tanggapan Menteri Pertanian a.

Bagi hasil penerimaan pajak ekspor kelapa sawit, sudah diusulkan tetapi apakah sumbernya dari pajak atau yang lain, sedang dikaji.

b. Irigasi, ada beberapa kasus bahwa irigasi-irigasi tersebut dibiarkan sehingga tidak berfungsi dengan harapan segera dibangun dan lahannya bisa dikonversi. Untuk itu, mohon bantuan gubernur agar bisa dijaga dan dipetakan lahan-lahan produksi yang dapat mendukung ketahanan pangan c.

Lumbung Padi, saat ini akan diaktifkan kembali Dewan Ketahanan Pangan

d. Ketersediaan pupuk, tidak ada alasan untuk tidak melakukan cocok tanam, karena ketersediaan pupuk sangat berlimpah sehingga perlu Peratuan Gubernur yang diikuti Peraturan Bupati. 16

IV.

ARAHAN PARA MENTERI KOORDINATOR, MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS, MENTERI KEUANGAN, DAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

1.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan tema Musrenbangnas Rancangan RPJMN 2010-2014, kali ini adalah “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Agenda pembangunan nasional tahun 2010-2014 diarahkan pada pelaksanaan sebelas prioritas pembangunan nasional, antara lain: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Bisnis; Energi; Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Yang baru dalam (i) Menggunakan Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Pada Kinerja (Performance Based Planning and Budgeting); (ii) Proses Perencanaan difokuskan pada K/L, dimana setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur “Prestasi Kerja”‐nya (Kinerja); (iii) Kerangka Pengeluaran anggaran berjangka Menengah (medium term expenditure framework/ MTEF) 2010‐2014, agar terwujud keterkaitan antara proses perencanaan dengan penganggaran; (iv) Penetapan pengukuran keluaran (output measurement) terkait biaya efisiensi dan efektivitas (prinsip akuntabilitas); (v) Sasaran dirumuskan jumlah anggaran disesuaikan dengan fungsi dari K/L. Program dan Kegiatan disesuaikan dengan “Pagu Anggaran”(budget constraint) untuk K/L (pagu anggaran tahunan dan lima tahun). INDIKATOR KINERJA UTAMA (Key Performance Indicator): (i) Program dan kegiatan prioritas K/L perlu disesuaikan dengan pencapaian target/sasaran K/L; (ii) Setiap program dan kegiatan harus disertai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), dengan indikator masukan (input) keluaran (ouput), dan hasil (outcome); (iii) Indikator Kinerja Utama tersebut akan dipakai juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pencapaian hasil kerja; (iv) Hasil dari pemantauan dan evaluasi �basis masukan bagi perencanaan lanjutan. Hasil yang diharapkan dari proses Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Pada Kinerja,” diharapkan : (i) Adanya peningkatan produktivitas; (ii) Terjadinya perbaikan penyelenggaraan pemerintah; (iii) Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program dan kegiatan; (iv) Kemampuan aparat pemerintah meningkat dalam menyusun rencana strategis. RPJMN 2010-2014 terdiri dari 3 buku: (i) Buku I : Memuat rencana aksi yang menjadi prioritas nasional 2010‐2014; (ii) Buku II : Memuat kegiatan‐kegiatan prioritas setiap bidang pembangunan; (iii) Buku III : Memuat arah pembangunan kewilayahan. Yang baru dalam RPJMN 2010-2014: (i) Lebih akuntabel karena Disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang terukur lengkap dengan 17

(7)

2.

penanggungjawabnya; Struktur tanggungjawab pencapaian prioritas nasional lebih jelas; (ii) Lebih Implementatif: Sasaran dan indikasi pagu dirinci pertahun; Pagu jangka menengah disusun dalam pagu “baseline”; Rencana kerja yang tercantum bukan lagi sebagai “wish list”; Menjadi rujukan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Tahap Pelaksanaan RPJMN 2010-2014: n(i) RPJMN 2010‐2014 dijabarkan ke dalam RKP; (ii) Penyusunan RKP 2011 dimulai pada pertengahan Januari 2010; (iii) RKP 2011 ditetapkan pada bulan Mei 2010; dan (iv) RKP 2011 digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN 2011

Menteri Keuangan (1)

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa penyusunan Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (2010‐2014) didasarkan pada: (i) Pencapaian Visi, Misi, dan program kerja Presiden SBY & Wapres Boediono lima (5) tahun mendatang dengan Visi: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”; (ii) Proyeksi Indikator Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi,Harga dan Lifting minyak, dll) yang menentukan penyusunan proyeksi APBN; (iii) Arah Kebijakan Defisit APBN Jangka Menengah, yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan Negara, kebutuhan belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah; dan Kemampuan Pembiayaan Anggaran (Dalam Negeri& Luar Negeri); (iv) Tantangan ke depan, yaitu: tantangan eksternal berupa : pemulihan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditi primer; dan tantangan Internal berupa tingkat pengangguran dan Kemiskinan, bencana alam, serta stabilitas ekonomi, politik& sosia

(2)

Menteri Keuangan menegaskan bahwa proyeksi pemulihan ekonomi dunia terus mengarah positif, namun resiko global berpotensi masih menghadang. Risiko perekonomian global antara lain adalah (i) Tingkat penganggurandunia tahun 2009 mencapai kisaran 6,5%,naik dibandingkan awal 2008 sebesar 5,4%; (ii) Defisit anggaran negara maju meningkat signifikan,dari 1,5% GDP di 2007 menjadi kisaran 8% di 2009; (iii) Utang pemerintah negara maju diperkirakan akan mencapai lebih dari 100% GDP di 2009. Penerbitan Surat Utang Amerika naik,dari US$1,1T ke US$1,4 T; dan (iv) Inflasi global dapat meningkat dari kenaikan harga‐harga komoditas strategis karena peningkatan global demand. Menteri Keuangan juga mengungkapkan Outlook Ekonomi Indonesia 20092010 bahwa Outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2010 masih baik. Pertumbuhan PDB pada tahun 2010 diproyeksikan akan banyak dipengaruhi oleh pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Selain itu, Program pembangunan pemerintah di 2010 mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Momentum pertumbuhan saat ini diharapkan akan semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi indonesia, bukan hanya karena kepercayaan konsumen, tetapi juga peningkatan

(3)

18

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

sentimen positif dari dunia usaha. Pelaksanaan Pemilu 2009 secara demokratis menjadi salah satu modal Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ke depan menurut Menteri Keuangan diupayakan terus meningkat, menuju 7% mulai 2013. Dari sisi konsumsi, pertumbuhan investasi dan ekspor menjadi andalan dengan didukung konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor Transportasi, Konstruksi, dan industri diharapkan terus meningkat, serta Sektor Pertanian dapat dipertahankan pertumbuhannya Proyeksi indikator ekonomi makro 2010 ‐2014 adalah (i) nilai tukar rupiah diperkirakan stabil di bawah Rp10.000/US$, (ii) Inflasi terkendali pada level 5% +1%; (ii) SBI 3 bulan berada pada tingkat sekitar 7%; (iii) Harga minyak diasumsikan terus meningkat hingga ke US$85/barel; dan (iv) Produksi minyak mencapai 1.000 MBCD mulai tahun 2013 Menteri Keuangan menjelaskan Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah, yaitu: (i) menjaga kesinambungan fiskal dan memberikan stimulus pada pembangunan, dengan pengendalian Defisit APBN jadi sekitar 1% PDB pada tahun 2014 melalui peningkatan kapasitas fiskal : optimalisasi penerimaan pajak danbukan pajak, dan peningkatan kualitas Belanja Negara (efisiensi & efektivitas); dan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB, melalui pengelolaan utang yang berhati‐hati (prudent); (ii) mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional dalam RPJM dan RKP (pro‐growth, pro‐poor, pro‐job). Menteri Keuangan juga memaparkan Kebijakan Pendapatan Negara, 2009 2014, yaitu: (i) penerimaan negara diperkirakan semakin dominan dari perpajakan (2010 : 78% dan 2014 : 84%), melalui kenaikan perpajakan 2010–2014 rata-rata 17%; (ii) Kenaikan penerimaan pajak dalam jk. menengah diharapkan didukung dari dampak penurunan tarif pajak OP dan Badan mulai tahun 2009 serta insentif lainnya guna meningkatkan kegiatan usaha dan daya saing ekonomi nasiona; dan (iii) Pemberian Insentif perpajakan melalui penurunan tarif PPh Badan (2009 dari 30% menjadi 28%, 2010 dari 28% menjadi 25%); penurunan tarif PPh OP (2009 dari 35% menjadi 30%); kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (2009 dari Rp. 13,2 juta menjadi Rp. 15,8 juta); dan Fasilitas PPh badan untuk perusahaan masuk bursa, dengan tarif 5% lebih rendah. Dalam Kebijakan Penerimaan Perpajakan, Menteri Keuangan menguraikan lima kebijakan, yaitu: (i) Memperbaiki basis perpajakan dengan didukung oleh reformasi dan modernisasi administrasi & pelayanan Pajak dan Kepabeanan; (ii) memberikan insentif pada kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor dan mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha di dalam negeri; (iii) meningkatkan Law Enforcement perpajakan; (iv) Meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional maupun internasional, dan (v) melakukan penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmap industri rokok. Dalam Kebijakan Penerimaan Bukan Pajak 2010 -2014, Menteri Keuangan menggariskan bahwa: (i) peningkatan produksi Migas dan komoditi SDA 19

lainnya yang didukung dengan insentif fiskal dan kebijakan non fiskal lainnya; (ii) Perbaikan kinerja BUMN antara lain melalui restrukturisasi dan rightsizing BUMN; (ii) K/L diharapkan melakukan perbaikan pungutan PNBP dengan melakukan penyesuaian tarif pungutan PNBP yang sudah tidak layak, serta peningkatan pengawasan pemungutannya; intensifikasi PNBP dengan melakukan evaluasi, perbaikan peraturan, serta sistem dan prosedur pengelolaan PNBP; serta ekstensifikasi sumber PNBP yang mempunyai potensi ke depan (seperti REDD). (10) Menteri Keuangan menguraikan Arah Kebijakan Belanja Negara 2010 -2014, yaitu: (i) Belanja Negara (Pusat & Transfer ke Daerah) diharapkan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kemampuan Keuangan Negara; (ii) Mendukung pembiayaan prioritas pembangunan 2010‐2014 yaitu: peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan Pengangguran, pengurangan Kemiskinan; (iii) mendukung 11 program prioritas pembangunan nasionaljangka menengah, yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Infrastruktur; Iklim investasi dan usaha; Energi; Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik; Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. (11) Menteri Keuangan menyampaikan Arah Belanja Kementerian/Lembaga, 2010-2014, yaitu: (i) Perbaikan daya serap belanja K/L terus dilakukan antara lain melalui: perbaikan penyelesaian dokumen anggaran (tepat waktu, kelengkapan dokumen, mekanisme revisi anggaran); Proses pelelangan lebih awal; dan pemantauan proyek dan kegiatan yang lebih intensif; (ii) Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan belanja K/L akan meningkat hampir 2 kali lipat, dari Rp. 340 T tahun 2010 menjadi sekitar Rp. 650 T tahun 2014; dan (iii) Peningkatan belanja K/L harus dimanfaatkan oleh para pimpinan K/L untuk melaksanakan tugas pokok K/L, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah; memperbaiki kualitas belanja (efisiensi dan efektifitas) dengan output yang terukur (penganggaran berbasis kinerja) dan memperbaiki akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan masing2 K/L (12) Menurut Menteri Keuangan, Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga, 2010 -2014 diarahkan untuk: (i) melakukan reformasi birokrasi (termasuk remunerasi secara bertahap) untuk memperbaiki kinerja K/L secara terukur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (ii) melakukan perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan (kenaikan gaji pokok, Gaji ke 13, uang makan dan lauk pauk); (iii) Meningkatkan program‐program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (BOS, PNPM, Jamkesmas, PKH) guna menanggulangi kemiskinan; (iv) meningkatkan belanja infrastruktur, termasuk memecahkan hambatan-hambatan (debotlenecking) untuk meningkatkan kegiatan dunia usaha dan pengurangan pengangguran; (v) meningkatkan ketahanan pangan, pembangunan energi, serta pembangunan daerah tertinggal; (vi) mendorong perbaikan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; (vii) mempercepat perbaikan sistem penganggaran melalui: 20

penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja; (viii) K/L diharapkan dalam waktu 2‐3 tahun depan harus sudah seluruhnya menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah (3 tahun) dengan berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. (13) Kebijakan Subsidi, 2010 -2014, menurut Menteri Keuangan, diarahkan untuk: (i) menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapat rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta insentif bagi dunia usahadan masyarakat; (ii) Redesign subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran terutama subsidi langsung dan/atau tertutup sesuai dengan target sasaran yang didukung dengan pendataan penduduk yang lebih baik; (iii) Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran (14) Menteri Keuangan menjelaskan Arah Transfer ke Daerah 2010 -2014, yaitu: (i) transfer ke Daerah dalam 5 tahun ke depan diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi sekarang (2010 : Rp. 322 T); (ii) Peningkatan Transfer ke Daerah dalam jangka menengah diharapkan dapat: meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan, perbaikan kesejahteraan rakyat, perbaikan pelayanan publik, melaksanakan reformasi birokrasi PNS daerah. Diikuti dengan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporanpertanggungjawaban APBD yang tepat waktu dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi dana APBD yang menganggur/disimpan di perbankan, karena lebih tepat digunakan untuk pembangunan di Daerah, sesuai amanat Otonomi. (15) Kebijakan Transfer ke Daerah 2010 -2014 ditujukan untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal imbalance),serta antara pusat dan daerah (vertical imbalance); (ii) mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah; (iii) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah tanpa mengganggu iklim investasi; (iv) Pengalihan dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap,sejalanpengalihan kewenangan ke Daerah; (v) Pengalokasian DAK untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; (vi) Pemberian insentif kepada Daerah yang yang diantaranya dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memperoleh opini WTP atau WDP, penyampaian Perda APBD tepat waktu, memacu peningkatan PAD, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan mMeningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan/ menurunkan tingkat inflasi; dan (vii) Penyempurnaan UU perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. (16) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (1) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyebutkan bahwa dalam lima tahun (2010-2014) mendatang, terdapat lima agenda yang menjadi sasaran pembangun Bidang Polhukam. Lima agenda tersebut terdiri dari Peningkatan 21

Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Indonesia; Penegakkan Keadilan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Akuntabel; serta Pemantapan Keamanan dan Ketertiban. (2) Secara lebih spesifik, Menko Polhukam mengatakan untuk Bidang Politik, pemerintah menginginkan output berupa peningkatan kinerja demokrasi. Untuk Bidang Hukum output yang diinginkan adalah peningkatan keadilan dan kepastian hukum serta membaiknya iklim berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat. Bidang Keamanan pemerintah menargetkan enam agenda utama yakni: (1) Peningkatan daya dan kapasitas kemampuan sistem pertahanan Indonesia; (2) Peningkatan kemandirian alutsista TNI dan Polri, yang disiapkan oleh industri-industri pertahanan dalam negeri; (3) Dapat semaksimal mungkin menyelamatkan kekayaan negara dan pemeliharaan kedaulatan negara; (4) Masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh iklim dan kepastian hukum serta terjaminnya rasa aman bagi pengusaha dan masyarakat; (5) Kemampuan deteksi dini dalam rangka pemeliharaan keamanan nasional, akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin; (6) Peningkatan efektivitas pengelolaan keamanan nasional, yang sinergis antara aktor-aktor yang berperan di dalamnya

(17) Menteri Koordinator Perekonomian (1) Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan enam prioritas program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu: infrastruktur, pangan, energi, transportasi, UKM dan Koperasi, serta industri dan jasa. Peningkatan kinerja ke enam sektor tersebut akan memastikan tercapainya pertumbuhan yang berkualitas, yaitu naiknya tingkat pertumbuhan yang sekaligus memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat selama lima tahun kedepan. (2) Dalam pemaparannya, Menko Perekonomian mengatakan dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan menfokuskan upaya debottlenecking keenam sektor strategis tersebut. Untuk itu pada sektor infrastruktur akan dilaksanakan tiga program utama, yaitu: (3) Pertama, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis. Program ini terdiri dari 10 rancana aksi. Sebagian besar aksi rencana menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum, seperti peningkatan kapasitas jalan lintas Sumatera dan Sulawesi dan penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian Banjir Kanal Timur Jakarta. Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi mencakup 25000 desa oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Kementerian Perhubungan akan bertanggung jawab untuk peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik. (4) Kedua, pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pada program ini terdapat empat rencana aksi antara lain penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah dan Swasta/ BUMN yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Selain itu akan dilakukan perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencakup skema co-financing dan 22

mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan. (5) Ketiga, ketersediaan lahan dan keterpaduan tata ruang. Program ini juga terkait dengan pembangunan sektor energi, pangan dan transportasi. Ada enam rencana aksi dalam program ini, salah satunya menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Perekonomian yaitu pelaksanaan review/sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang. Sementara itu ada tiga rencana aksi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional seperti pengembangan kantor pertanahan bergerak serta integrasi data dan pelayanan pertanahan secara online. Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan juga akan diselesaikan oleh Departemen Kehutanan.

(18) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kesra Bapak Dr. Agung Laksono mengatakan terdapat lima program utama Bidang Kesra Kabinet Indonesia Bersatu II. Lima program utama tersebut antara lain: Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 14,1% pada tahun 2009 menjadi 8-10% tahun 2014 dilaksanakan melalui 3 cluster yaitu program Bantuan Terpadu Berbasis Keluarga; program Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri) : Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. (2) Untuk Bidang Pendidikan, menurut Menko Kesra program utama terdiri dari: Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan; Peningkatan mutu pendidikan; Peningkatan Sarana Pendidikan. Untuk Bidang Kesehatan agenda utama yang akan dilakukan adalah Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) menjadi 19 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2014, dari 34 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2007; Penurunan AKABA (Angka Kematian Balita) menjadi 32 per 1000 KH pada tahun 2014, dari 44 per 1000 KH pada tahun 2007; Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) menjadi 110 per 100.000 KH pada tahun 2014, dari 208 per 100.000 KH pada tahun 2007.

(19) Menteri Dalam Negeri (1)

(2)

(3)

Menteri Dalam negeri menegaskan bahwa pemantapan penyelenggaraan desentralisasi dan Otonomi Daerah dirumuskan dalam RPJMN 2010-2014 agar prioritas, arah kebijakan dan kegiatan bidang yang mengisi kebutuhan wilayah. Oleh sebab itu, perluk sinergitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi disesuaikan dengan PP 38/2007. Sinergitas pusat dan daerah bertujuan untuk (i) Pemerataan kualitas kehidupan masyarakat, (ii) Keseimbangan antar wilayah, (iii) Keserasian pemanfaatan ruang, (iv) Berkembangnya ekonomi lokal, maka pembahasan penajaman prioritas perlu secara cermat mengkaji, mengklarifikasi penajaman capaian target dan sasaran yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah Indikator Capaian dalam RPJMN 2010-2014: Pertumbuhan ekonomi meningkat 7%; Pengangguran turun 5-6%; Kemiskinan ditekan 8-10%. 23

(4)

Hal yang perlu diperhatikan dalam sinergitas pelaksanaan di daerah adalah a. Daerah yang akan menyusun RPJMD perlu mempedomani arah, kebijakan umum dan prioritas RPJMN dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program PJMD b. RPJMDDaerah yang telah menetapkan RPJMD dan RKPD 2010 . Segera melakukan penyesuaian terhadap capaian sasaran, arah kebijakan, dan program PJMD dengan RPJMN 2010-2014. (5) Permasalahan yang harus segera diselesaikan : a. Apsek Regulasi: PP38/2007 Hambatan: Terjadi tumpang tindih pengaturan dan konflik kepentingan serta perda yang bermasalah. Oleh sebab itu, Harus diselesaikan agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah. b. Aspek Kelembagaan: Kinerja kelembagaan rendah diatasi dengan reformais birokrasi 1.Mempercepat proses memulai usaha melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik;2.Penerapan pelayanan terpadu satu pintu;3.Perbaikan kebijakan;4.Penyelesaian pembebasan lahan untuk kepentinan umum yang berlarut-larut;5.Penyelesaian konflik tata ruang secara sistematis; dan6.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. c. Apsek pendanaan pembangunan:Belanja pegawai dan operasional 7080% dari APBD untuk mengatasiPemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan daerah. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan pengembangan investasi sektor usaha swasta sebagai motor penggerak pembangunan di daerah harus jadi pilihan utama. d. Aspek Koordinasi: Koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daalam perencanaan pembangunan belum efektif. Perlu ditingkatkan Agar kebijakan pembangunan daerah mengarah dan mendukung kebijakan pembangunan nasional dan dapat menetapkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah. (6) Sinergi Pusat dan daerah RPJMN 2010-2014 diharapkan dapat (i) meningkatkan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan; (ii) tujuan agar target dan sasaran pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2010-2014 dapat dicapai. (7) Gubernur selaku wakil pemerintah meningkatkan (i) pembinaan dan pengawasan terutama dalam pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan, perkotaan, perdesaan, tata ruang dan pertanahan di Kab/Kota pada wilayah Provinsi masing-masing; (ii) Konsistensi merealisasikan perencanaan dan penganggaran dalam masing-masing APBD. (8) Kementerian/Lembaga bersama Gubernur melakukan koordinasi dalam merencanakan dan melaksanakan tugas perbantuan dan dekonsentrasi serta DAK agar tercipta Sinergitas pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan pemerataan kualitas kehidupan masyarakat, keseimbangan antar wilayah, keserasian pemanfaatan ruang dan berkembangnya ekonomi lokal. 24

V.

HASIL SIDANG KELOMPOK

1.

Umum Peserta memberikan beberapa masukan terhadap substansi RPJMN 2010-2014 (1) RJMN agar memuat kebijakan, program, kegiatan yang bersifat affirmative dan bukan business as usual; (2) Prioiritas program dan kegiatan sebaiknya ditetapkan berdasarkan pertimbangan multikriteria, geopolitik dan outward looking; (3) RPJMN perlu menambahkan visi masing-masing pulau sebagaimana yang telah disepakati oleh masing-masing pulau; (4) RPJM agar lebih memerhatikan kondisi geografis terutama dalam hal keadilan dan pemerataan pendanaan; (5) RPJM agar mengakomodsai kerjasama yang sudah terbangun misalnya kerjasama antarwilayah kepulauan; (6) RPJMN perlu memuat pokok-pokok arahan yang tidak hanya mengandalkan ketersediaan dana, tetapi juga kerangka regulasi yang spesifik dengan karakter yang spesifik yang didukung dengan peraturan perundangan baru di daerah; (7) RPJMN perlu memuat pengaturan sistem dan prosedur dan pendanaan terpadu dalam rangka pembangunan wilayah; (8) RPJMN perlu menekankang koordinasi dan sinergi antarsektor di setiap wilayah.

2.

Rangkuman Diskusi Sidang Kelompok a.

Hari Sabtu, 12 Desember 2009 (sesi I) Sidang Kelompok 1 Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Wilayah : Sumatera a) Isu yang mengemuka dalam sidang kelompok terkait masalah kesehatan antara lain adalah kurangnya dokter spesialis, peningkatan jumlah fasilitas dan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, serta penanganan HIV/AIDS. b) Isu yang mengemuka dalam sidang kelompok terkait masalah pendidikan antara lain adalah akses dan transisi pendidikan dasar dan menengah, terutama sekolah kejuruan (SMK); pembinaan boarding school; peningkatan kesejahteraan guru non PNS dan kualitasnya. c) Dalam bidang Kebudayaan isu yang mengemuka adalah masalah pemberdayaan lembaga adat dan pelestarian budaya daaerah. d) Dalam sidang kelompok diusulkan adanya peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk puskesdes. e) Pendidikan berbasis entrepreneurship perlu dikembangkan melalui pendidikan berbasis ekonomi dan kerja sama dengan politeknik yang menciptakan tenaga siap kerja. 25

f) Untuk pelaksanaan Perpustakaan di desa perlu ada institusi yg membantu pemerintah. g) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diharapkan ada lembaga semi pemerintah utk meningkatkan kualitas pendidikan. h) Perlu ada pola kerjasama antara Departemen Komunikasi dan Informasi dengan Departemen Pendidikan untuk mendorong masuknya internet ke desa. i) Perlu dikembangkan penelitian berbasis inovasi teknologi dan ditawarkan pada investor. Untuk itu perlu menjual hasil penelitian yang dilakukan terkait potensi dan keunggulan wilayah sehingga selanjutnya diharapkan dapat mendorong investasi dan mendorong ekonomi untuk sumber Pendapatan Asli Daerah. j) Kebijakan nasional untuk desa siaga menghadapi kendala terutama bagi desa yg belum memiliki puskesmas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selama ini masih memanfaatkan balai desa, namun banyak peralatan yang masih kurang. k) Kerja sama dunia pendidkan dan dunia usaha utk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). l) Upaya kolaborasi penyediaan air bersih antara Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Kesehatan. m) Masukan perubahan target angka kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2014 menjadi sebesar 9,1%. Provinsi Aceh mentargetkan adanya pengurangan jumlah orang miskin sebesar 2% pertahun. n) Target angka kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 9,48% di 2009 dan menjadi 5,2-5,8 % di tahun 2014. Sementara Provinsi Riau mentargetkan sebesar 5,44% di tahun 2014. o) Perlu ada integrasi penggunaan data RTS untuk program-program penanggulangan kemiskinan, baik pusat maupun daerah. Basis data yang sama akan menjadi acuan sinergi program. p) Perlu dikembangkan mekanisme pemanfaatan dana CSR. q) Kendala PNPM di lapangan karena adanya kewajiban sharing dari kabupaten-kota. Kondisi ini membuat Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sehingga daerah sulit melaksanakan kewajibannya. r) Adanya dana alokasi gampong (Provinsi Aceh) untuk setiap desa dibantu 100jt/thn, ke depan diharapkan sebesar 125 jt per desa, agar bisa dijadikan dana pendamping. Sidang Kelompok 2 Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Wilayah : Jawa- Bali a) Seluruh Provinsi di wilayah Jawa-Bali mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Secara keseluruhan rencana pelaksanaan RPJMN telah sinergis dengan RPJMD namun perlu kejelasan implementasi di daerah. 26

b) Perlu adanya revisi PP No.38/2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. c) Perlunya Public Private Partnership (PPP) untuk meningkatkan aksesibilitas, baik dalam bidang pekerjaan umum maupun perhubungan, misalnya pelabuhan yang dapat mengakomodasi lintas produksi nasional dan ekspor. d) Perlu inisiasi dari pemerintah dalam hal pengelolaan sanitasi ibukota. e) Perlunya insentif bagi petani untuk pengendalian alih fungsi lahan. f) Breakdown target nasional di daerah perlu diperjelas dan diselesaikan sesegera mungkin. g) Semua provinsi dan K/L sepakat untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat kerangka (Software). h) Perlu adanya pusat-pusat distribusi sehingga dapat meredam fluktuasi harga di titik-titik ruang yang strategis. Untuk itu, kegiatan ini sebaiknya diinisiasi oleh pemerintah. i) Terkait pelayanan satu pintu, perlu adanya pembagian peran dengan pusat terutama terkait dengan investasi yang besar. j) Penelitian teknologi tepat guna perlu mendapat perhatian. k) Pemanfaatan pupuk organik akan terus didorong sehingga menjadi bagian dalam sistem. l) Dibutuhkan sistem data investasi online pusat-daerah m) Industri unggulan di DIY tercantum gula pasir. Diusulkan utk menjadi industri kecil, menengah dan kreatif. n) Target realisasi rehabilitasi hutan untuk wilayah DIY sama dengan target rehabilitasi untuk wilayah Jateng, padahal luasan DIY lebih kecil dari Jateng sehingga perlu ada perbaikan data. o) Daerah aliran sungai yg disampaikan adalah yang sangat prioritas dan disesuaikan dengan anggaran serta sudah ada profil pencemarannya. Di luar daftar yang disampaikan pemantauan terhadap DAS yang ada tetap dilakukan. p) Untuk sumberdaya air perlu ada kebijakan berbasis DAS. q) Perlu adanya neraca sumberdaya air di jawa. r) Perlu adanya koordinasi dan kerjasama lintas K/L dan daerah, sehingga pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih optimal. Sidang Kelompok 3 Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi Wilayah : Kalimantan dan Sulawesi a) Pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi diharapkan dapat mendukung visi Sulawesi sebagai basis ketahanan pangan nasional, sehingga pembangunan infrastruktur perlu diarahkan kepada pembangunan irigasi dan konservasi. b) Pulau Sulawesi membutuhkan jalur transportasi yang dapat menghubungkan propinsi-propinsi yang berada di pulau Sulawesi, jalur transportasi tersebut digunakan sebagai jalur distribusi barang dan jasa 27

c)

d)

e) f)

g) h)

i) j)

k) l) m)

serta digunakan untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi di propinsi ataupun antar propinsi. Jalur transportasi tersebut, diharapkan juga dapat mencapai pulau-pulau terluar seperti Miangas sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pembangunan di pulau terluar Indonesia. Sesuai dengan RTRWN dinyatakan bahwa 16%-17% jalan nasional berada di Pulau Sulawesi sedangkan di Pulau Jawa hanya 14%, tetapi dana pembangunan jalan masih lebih besar untuk pulau Jawa. Kota-kota besar di Pulau Sulawesi juga memerlukan dukungan pembangunan jalan by-pass sebagai jalan arteri di dalam kota ataupun jalan yang menghubungkan antar kota, karena pada saat ini keadaan jalan yang ada masih kurang baik (sempit, jari-jari kecil, dll). Selain jalan, juga perlu dikembangkan moda transportasi lainnya seperti pembangunan rel kereta api, untuk pembangunan kereta api ini perlu dilakukan visibility study. Pembangunan sarana transportasi didorong untuk pengembangan kota-kota di Sulawesi menjadi metropolis. Saat ini Pulau Sulawesi telah difasilitasi oleh JICA untuk melakukan visibility study untuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitasi ini memerlukan dukungan dari pemerintah sebagai upaya tindak lanjutnya. Saat ini juga sudah ada loan dari JICA untuk membangun 1000 km jalan arteri di Pulau Sulawesi. Pembangunan waduk di Takalar sudah ada di Blue book, tetapi belum masuk dalam rancangan awal RPJMN. Diharapkan adanya dukungan terkait pembangunan terminal, pelabuhan dan bandar udara khususnya bandar udara di Wakatobi, karena Wakatobi menjadi salah satu target pengembangan pariwisata nasional. Pencegahan banjir di Gorontalo dapat dilakukan dengan pembangunan kanal, dan memerlukan dukungan untuk pembangunan kanal tersebut. Perlu dibangun pembangkit-pembangkit listrik, baik itu PLTA atau pun PLTG untuk menyediakan aliran listrik bagi daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Dapat memanfaatkan sungai-sungai yang ada di wilayah terpencil tersebut. Prioritas nasional dalam RPJMN telah diterjemahkan oleh masingmasing KL dalam Renstra KL, Renstra KL telah mengakomodasi berbagai kebutuhan yang ada, termasuk kebutuhan daerah, hanya saja terdapat permasalahan dalam besaran pagu. Pagu dana yang tersedia saat ini tidak cukup membiayai seluruh kebutuhan. Terdapat aspirasi kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang dapat menyatukan pulau. Beberapa pembangunan infrastruktur membutuhkan peningkatan koordinasi antar sektor dan dengan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya tergantung dari APBN namun perlu didorong melalui mekanisme kerjasama Pemerintah dan swasta (PPP) dan swasta 28

n) o)

p) q)

r) s)

murni serta PHLN. Selain itu, diperlukan intervensi regulasi untuk mempercepat realisasi pembangunan. Diperlukan percepatan penerbitan berbagai regulasi seperti penerbitan PP sebagai aturan pelaksana dari UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Pembangunan perkeretaapian di wilayah Sulawesi, akan dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan ketersediaan pendanaan. Sehingga dalam 5 tahun mendatang akan difokuskan pada beberapa daerah saja yang telah siap, termasuk penyusunan FS jaringan kereta api dengan fokus menghubungkan antar lokasi dalam masingmasing provinsi lebih dulu, Sistem transportasi laut perlu didukung dengan finalisasi master plan Untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan sumberdaya dasar pembangkit listrik batu bara) Kalimantan-Jawa, perlu dibangun pembangkit listrik di wilayah Kalimantan, untuk mendukung kebutuhan listrik di Jawa-Bali. Namun, pembangunan interkoneksi listrik Jawa dan kalimantan, belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga dalam 5 tahun mendatang ditargetkan untuk melakukan feasibility study. Pembangunan jembatan dan infrastruktur yang besar bekerjasama dengan swasta sehingga porsi dana pemerintah tidak besar, Dephut akan merevisi kebijakan kehutanan untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur

Sidang Kelompok 4 Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, serta Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pascakonflik Wilayah : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua a) Dalam rangka mengurangi terjadinya upaya PNS untuk lebih mengharapkan/mengejar jabatan structural dan meninggalkan/tidak tertarik kepada jabatan fungsional; sebenarnya sudah banyak “insentif” yang diberikan untuk jabatan fungsional, namun disadari bahwa masih ada perbedaan dalam aspek “remunerasi” yang disarankan/disepakati untuk lebih diperhatikan dalam RPJMN 2010-2014. b) Diperlukan affirmative action untuk recruitment TNI dan POLRI terutama bagi putra-putri asli di Papua. c) Pada saat ini disadari dalam proses pilkada, masih terjadi kecenderungan PNS yang “tidak netral” dan hal itu ditengarai dikarenakan Pembina Karir PNS masih ditangani oleh para Pejabat Politik. Menyadari hal tersebut, Kementerian Negara PAN dan RB sedang menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur/menentukan bahwa Pembina Karir PNS ditangani oleh Pejabat Birokrat dan tidak oleh Pejabat Politik seperti pada saat ini. d) Panitia Rencana Aksi Nasional HAM di daerah merupakan suatu forum koordinasi dan konsultasi di bidang HAM dari para pimpinan SKPD di daerah bersama unsur Kanwil KemkumHAM, Akademisi dan tokoh LSM/Masyarakat. Panitia ini dibentuk untuk dan oleh warga daerah, 29

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

sehingga menjadi tanggung jawab pimpinan daerah untuk mendukungnya; khususnya dalam aspek anggaran, karena seluruh SKPD pada dasarnya berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM semua warga di wilayah masing-masing Terkait dengan pemekaran daerah, kebijakan pemerintah adalah melakukan penundaan sementara (Moratorium) pembentukan Daerah Otonom Baru sampai tersusunnya Grand Strategy penataan daerah dan hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru. Harmonisasi peraturan perundangan di semua tingkatan pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan daerah pasca konflik dengan mengedepankan HAM. Menerapkan pembangunan wilayah perbatasan yang semula berorientasi pada pendekatan security (keamanan) menjadi pendekatan yang mengkombinasikan kesejahteraan dan keamanan. Dibutuhkan tindakan afirmatif dalam aspek pengganggaran baik dari dana transfer (DAU, DAK, DBH) maupun dari Kementerian/Lembaga untuk lebih mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan daerah pasca konflik. Percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan melalui pengaturan khusus, dan pengalokasian/peningkatan dana alokasi khusus pada sector perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut modern, dan pemenuhan energi. Diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan Operasi Terpadu pengamanan wilayah di laut, di bawah koordinasi Bakorkamla dalam rangka pencegahan dan pemberantasan illegal logging, illegal fishing maupun illegal trading dalam rangka mengurangi kerugian Negara. Dalam penyediaan lahan transmigrasi (khususnya di Papua), perlu dicermati mekanisme yang tepat untuk mencegah terjadinya kecenderungan konflik horizontal yang terjadi. Terkait dengan kondisi pasca konflik di Papua, saat ini telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi diantara masyarakat dengan berlandaskan kepada kearifan lokal, dan dimediasi melalui tokoh agama dan tokoh pemuda sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat mendukung konsep tersebut melalui pelayanan yang maksimal dan terukur. Sementara itu, terkait dengan wilayah perbatasan Papua, terdapat isu yang berkembang mengenai Repatriasi masyarakat Papua New Guinea. Terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Maluku Utara, diusulkan agar pembangunan ke depan memperhatikan Pulau Morotai, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut yang dapat dikembangkan.

b. Hari Sabtu, 12 Desember 2009 (sesi II) Sidang Kelompok 1 Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Wilayah : Jawa-Bali 30

a) Perintisan sekolah bertaraf international saat ini terkendala oleh pengadaan fasilitasi dan aset-asetnya. b) Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perguruan tinggi, sekarang banyak berdiri Perguruan Tinggi Swasta. Seyogyanya ada ketentuan untuk mengubah Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri agar semakin diperingan. c) Pendidikan sudah ada Bantuan Operasional Sekolah untuk SD dan SMP, namun belum ada untuk Madrasah Dinniyah. Untuk itu perlu diadakan, terutama untuk provinsi yang jumlah madrasahnya cukup besar. d) Untuk penanganan penyakit menular beberapa provinsi mengharap perhatian dan koordinasi pusat karena berdampak pada aspek lainnya. Gangguan wabah rabies di Bali misalnya telah mengganggu pariwisata. Di sisi lain, pelayanan untuk imunisasi perlu ditingkatkan. e) Untuk mendukung pelayanan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup penduduk, terutama di desa yang masih rendah, perlu diperluas pelayanan KB gratis untuk masyarakat miskin. f) Perlu kejelasan tentang rencana revitalisasi Program KB dan lembaga BKKBN. Apakah yang akan direvitalisasi program atau lembaganya. g) Permasalahan IPM rendah di beberapa provinsi disebabkan karena APK dan APM masih rendah. h) Di wilayah Jateng yang angka kemiskinannya mash cukup tinggi, masih ada sekitar 2,5 jt penduduk yang belum ditangani Jamkesmas. i) Perlu payung kebijakan obat alternatif dari tumbuhan (herbal). j) Perlu ada kebijakan yang memungkinkan daerah (Kabupaten/kota) dapat memberikan sharing transportasi pelayanan haji. k) Perlu perhatian bagi pendidikan atlet, termasuk pendidikan budi pekerti dan sportivitasnya. l) Harapan presentase penduduk miskin di wilayah DIY menjadi sebesar 10,8-11,9% di tahun 2014 dalam RPJMN 2010-2014 cukup berat dicapai oleh wilayah DIY Pada tahun 2008, angka kemiskinan DIY sekitar 18%, sehingga DIY berharap target kemiskinan di tahun 2014 adalah sebesar 11-12%. Target penurunan kemiskinan, untuk banten pada tahun 2012 sudah 5,4%, sehingga kemungkinan target angka kemiskinan dapat dicapai pada tahun 2014 sesuai RPJM 2010-2014. m) Perlu dipikirkan adanya regulasi atau pusat mengendalikan informasi yang mencegah agar masyarakat kita tidak semakin mengarah pada konsumerisme. n) Dalam Kluster 3 program kemiskinan, agar dikaitkan dengan kewirausahaan wanita. o) Diusulkan perlu adanya perlindungan pada pasar tradisional yang mulai tergeser pasar modern dan perlindungan terhadap asset orang miskin. Sidang Kelompok 2 Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Wilayah : Kalimantan- Sulawesi 31

a) Setuju untuk mendukung dan melakukan sinkroni dan sinergi untuk mendukung Prioritas Nasional. b) Tantangan masalah Ketahanan Pangan nasional merupakan peluang bagi Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki visi pembangunan untuk menjadikan wilayahnya sebagai basis pertahanan pangan nasional melalui pembangunan pertanian dan perikanan. c) Regional branding menjadi tema pembangunan pertanian di Sulawesi perlu menjadi pertimbangan utama dalam orientasi pengembangan komoditi unggulan, dan diusulkan dapat diterapkan di daerah lain. d) Untuk mewujudkan target pembangunan ketahanan pangan melalui pembangunan di daerah diperlukan dukungan regulasi, pembiayaan, tata ruang, aksesibilitas, pengairan, dan listrik. e) Terkait Pembangunan Bidang Kelautan, telah dilakukan zonasi tetapi penerapannya tidak maksimal sehingga memerlukan komitmen bersama. Diharapkan juga ada guidance dari DKP terkait pengembangan komoditas apa yang bisa disumbangkan oleh pulau Sulawesi bagi nasional. Seperti halnya Deptan yang telah jelas memberikan arahan kepada masing-masing provinsi. Oleh karena itu diusulkan untuk menetapkan target yang terukur untuk semua prioritas nasional, khususnya untuk bidang perikanan. f) Diperlukan koordinasi dan sinergi peran yang harmonis antar depertamen PU dan Departemen pertanian, khususnya dalam pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan lahan sawah. g) Perluasan lahan pertanian diperlukan 2 juta hektar untuk Sulsel, Sulteng dan Sultra, dan 1,2 ribu hektar untuk Gorontalo. Hal ini mengingat masih banyaknya lahan tidur yang bisa dikelola untuk ekstensifikasi pertanian. Selain ekstensifikasi pertanian diperlukan intensifikasi pertanian yang berbasis teknologi, sehingga dikembangkan ke arah agroindustri. h) Mengusulkan untuk menetapkan target yang terukur untuk semua prioritas nasional, termasuk untuk komoditi perikanan budidaya dan tangkap. i) Pembangunan ketahanan pangan perlu terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta mempertimbangkan keterkaitan proses produksi hulu dan hilir, dukungan infrastruktur, dan menggunakan pendekatan rice estate (di daerah-daerah yang representatif). j) Perlu dioptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian guna mendukung pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan dan Sulawesi. k) Pembiayaan diusulkan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi dapat diupayakan dengan meningkatkan peran swasta melalui Public Private Patnership, disertai dengan perbaikan iklim invesatasi dan iklim usaha. l) Upaya meningkatkan daya tarik investor diperlukan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dan perdaggangan sebagai outlet (pelabuhan) dan dukungan regulasi untuk investasi. 32

m) Dalam ketahanan pangan agar diberikan perhatian yang memadai dalam hal diversifikasi pangan, dan perlunya pembagian titik berat penugasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal peningkatan pangan, misalnya diversifikasi pangan dalam pengembangan pasar lokal merupakan titik berat tugas pemerintah daerah. n) Perlu adanya konservasi lingkungan hidup untuk mendukung visi Sulawesi sebagai basis ketahanan pangan nasional. Konservasi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber air baku, pariwisata dan pengendalian banjir. o) Diperlukan adanya penanganan serius dengan mengedepankan kerjasama antardaerah dan dukungan pemerintah pusat dalam revitalisasi DAS. p) Pentingnya penerapan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup q) Pentingnya peningkatan manajemen penanganan bencana alam dan kerusakan hutan dan lahan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir di wilayah hilir, longsor dan pencemaran sungai. Sidang Kelompok 3 Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi Wilayah : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua a) Terkait dengan pengembangan infrastruktur khususnya Wilayah Papua, masalah yang krusial yang masih dihadapi terkait dengan pembangunan jalan untuk membuka akses kedalam wilayah dikarenakan kondisi geografis Wilayah Papua itu sendiri (Contoh: wilayah pegunungan tengah). Khususnya untuk Provinsi Papua, diusulkan agar pembangunan jalan Jayapura-Merauke (sepanjang perbatasan) menjadi prioritas. Permasalahan lain yang mengemuka terkait akses jalan di Provinsi Papua ialah masalah jalan lingkar selatan Jayapura yang merupakan turunan permasalahan dari Kota Jayapura. Akses jalan bandar udaraKota Jayapura tidak dapat dilebarkan, sementara untuk membuat jalan baru sulit dilakukan. Sementara itu, rencana Provinsi Papua Barat, ruas jalan Manokwari-Bintuni-Teluk Kodama-Fakfak-Kaimana akan slesai pada tahun 2013, Diharapkan diakhir tahun 2014, semua ruas jalan Wilayah Papua dapat dilalui. Dalam perkembangannya, Biak diusulkan sebagai KAPET serta mengubah Status Biak dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mengingat bandar udara Biak yang sudah jarang digunakan terutama sebagai bandara internasional, sehingga perlu dipikirkan bersama. Selain itu perhatian pemerintah juga perlu mendukung pengembangan KAPET Sorong. Sementara itu, dalam upaya mendukung pariwisata di Raja Ampat, diusulkan untuk dibangun bandara internasional untuk menarik wisatawan maupun investor. b) Secara garis besar Wilayah Papua perlu mempertimbangkan kondisi geopolitik dalam pengembangan ekonomi wilayahnya. Menilik rencana pemerintah kedepan, yaitu pencanangan Merauke sebagai Food Estate 33

c)

d)

e)

f)

yang diarahkan akan menjadi lumbung pangan nasional, maka dibutuhkan berbagai infrastruktur pendukung, yaitu pembangunan infrastruktur irigasi (Sudetan-Sungai Digul sekitar 400 km) dan kebutuhan tenaga kerja mengingat penduduk asli Papua hanya sekitar 15 persen dari total penduduk Papua. Sementara itu, dalam bidang energi, Papua Barat memiliki potensi sumber daya gas alam yang relatif potensial, sehingga diusulkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kedepan. Terkait dengan pengembangan infrastruktur di Wilayah Maluku, belum berkembang transportasi antar moda, disisi lain, jalan nasional juga masih belum cukup sehingga perlu peningkatan status ke jalan nasional. Kemudian ringroad Halmahera dimana Pulau Halmahera tersebut merupakan denyut nadi perekonomian belum secara tuntas diselesaikan (sekitar 50%). Disamping itu, daerah potensial lainnya (pulau lain seperti Mongoli) belum didukung dengan akses jalan, sehingga tidak menarik investor. Pembangunan Wilayah Maluku kedepan diusulkan untuk mengembangkan Trans Maluku untuk menjangkau 1430 pulau yang diusulkan untuk dicantumkan secara eksplisit di RPJMN 2010-2014. Kedepan, pengembangan dermaga dan lapangan terbang diharapkan dapat menjadi perhatian. Khususnya Penerbangan perintis dan pelabuhan penyeberangan dan laut. Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi di P. Seram dan P. Buru perlu mendapat perhatian karena merupakan daerah lumbung pangan di wilayah Maluku. Terkait dalam bidang energi, mengingat wilayah Maluku yang juga mengalami pemadaman listrik, sehingga diusulkan untuk pengembangan energi alternatif. Dalam hal ini, dapat dikembangkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sementara itu potensi yang dimiliki oleh Maluku Utara yaitu energi panas bumi, yang juga dapat dikembangkan. Disamping itu, terdapat kesepakatan diantara 7 Provinsi kepulauan, terkait dengan akan dimanfaatkannya arus laut, sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Terkait dengan pembangunan infrastruktur dan energi di Wilayah Nusa Tenggara, sudah relatif sebagian besar tertampung dalam rencana pembangunan lima tahun kedepan. Potensi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya ialah panas bumi, dan sedang dilakukan eksplorasi di Kabupaten Manggarai, selain itu, terdapat energi uap, angin, dan arus laut. Dalam pembangunan kedepan, NTT diarahkan sebagai lumbung ternak, dengan pencanangan NTT sebagai bumi sejuta sapi sehingga dibutuhkan dukungan infrastruktur irigasi terutama di wilayah P. Sumbawa. Terkait dengan kondisi wilayah perbatasan khususnya NTT dengan RDTL tentunya perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, diusulkan untuk diupayakan melalui peningkatan jalan menjadi jalan nasional dengan kualitas yang lebih baik terutama di Kabupaten Timur Tengah Utara, Alor, dan Atambua. Dalam kaitannya dengan perbatasan tersebut, perlu dilakukan redesign infrastruktur dengan fasilitas umum 34

yang lengkap. Selain itu, dibutuhkan dukungan pembangunan perumahan yang memadai. g) Berbeda dengan NTT, pembangunan NTB kedepan akan bertumpu pada pariwisata dan agribisnis mengingat pencanangan program visit Lombok-Sumbawa 2011 sehingga perlu didukung pembangunan jalan strategis nasional (Lake-Dompu ke pelabuhan udara) Sidang Kelompok 4 Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi, Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pasca Konflik Wilayah : Sumatera a) Terkait dengan Substansi Inti Sumber Daya Manusia/ Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi dan Mutasi, Kebijakan pemerintah adalah tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian , sistem rekrutmen dan pengadaan pegawai, pola karir dan penilaian kinerja PNS, sistem diklat, promosi dan mutasi, remunerasi, asuransi kesehatan dan sistem pengelolaan dana pensiun. b) Pada saat ini disadari dalam proses pilkada, masih terjadi kecenderungan PNS yang “tidak netral” dan hal itu terjadi karena Pembina Karir PNS masih ditangani oleh para Pejabat Politik. Pada saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur/menentukan bahwa Pembina Karir PNS ditangani oleh Pejabat Birokrat dan tidak oleh Pejabat Politik sebagaimana yang terjadi pada saat ini. c) Terkait dengan Substansi Inti Otonomi Daerah/Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah, kebijakan pemerintah adalah melakukan penundaan sementara (Moratorium) pembentukan Daerah Otonom Baru sampai tersusunnya Grand Strategy penataan daerah dan hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru. d) Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan pemerintah adalah mendorong penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Pelayanan terpadu satu atap perlu mengacu kepada SPM tersebut. e) Terkait dengan Keppres 80 Tahun 2003, pada saat ini sedang direvisi mencakup 4 kategori, meliputi : usaha de-bottlenecking, memperjelas hal-hal yang bisa bersifat multi tafsir, menambahkan aturan tentang sistem co-financing (terkait juga dengan penyempurnaan PP Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta), dan dalam rangka mendorong industry kreatif, inovasi dan hasil penelitian. f) Terkait dengan Substansi Inti Regulasi, kebijakan pemerintah adalah meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan antara pusat dan daerah dalam rangka reformasi regulasi g) Terkait dengan isu illegal fishing diperlukan proses penegakan hukum (proses pengadilan) secara lebih cepat agar hasil sitaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 35

h) Terkait dengan penataan Perangkat Organisasi Daerah, Kebijakan pemerintah pada saat ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyempurnaan PP Nomor 41 Tahun 2007. i) Terkait substansi inti kebijakan, NAD mengusulkan agar PP 26/2008 tentang RTRWN serta RTRWP dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMN, sehingga ada konsistensi di antara ketiga dokumen tersebut. j) Terkait substansi inti kerjasama internasional, gagasan Sumatera Utara untuk menjadikan Nias sebagai wilayah terdepan/perbatasan dengan Negara India akan dikaji lebih lanjut. k) Reintegrasi Aceh sudah diselesaikan pada tahun 2009 dan selanjutnya akan dikembalikan ke dalam program-program reguler. l) Terkait substansi inti keutuhan wilayah, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap penegasan penetapan batas wilayah agar dapat menyelesaikan dan juga mencegah terjadinya konflik antar daerah, khususnya batas wilayah pemekaran/ Daerah Otonomi Baru m) Terkait substansi inti daerah tertinggal, usulan adanya Inpres untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mengusung masalah ketertinggalan akan dikaji lebih lanjut. Sementara usulan penambahan daerah tertinggal akan dicermati oleh Kemeneg PDT berdasarkan kriteria daerah tertinggal. c.

Hari Minggu, 13 Desember 2009 (sesi I) Sidang Kelompok 1 Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Wilayah : Kalimantan – Sulawesi a) Pembangunan sosial ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi perlu difokuskan di wilayah perdesaan, terutama di daerah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan. Pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan perlu mempertimbangkan kondisi geograsif dan penyebaran penduduk, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat setempat, misalnya melalui pendekatan boarding school, dan puskesmas keliling. b) Sistem pendidikan nasional masih perlu meningkatkan perhatian pada pendidikan anak-anak kurang mampu, mengembangkan madrasah berstandar internasional, pendidikan kejuruan/SMK yang berbasis kondisi dan kebutuhan daerah, pemberian buku gratis (bukan murah), serta peningkatan mutu dan kompetensi guru. c) Dalam Implementasi ujian nasional pentingnya mempertimbangkan perbedaan-perbedaan untuk disetiap wilayah, karena setiap wilayah memiliki kualitas proses belajar mengajar yang berbeda d) Pentingnya pengembangan kerjasama penelitian antara pemerintah pusat (BPPT), pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan dayasaing produk unggulan daerah. e) Untuk kesehatan, perlu dilakukan peningkatan akses puskesmas, peningkatan status dan kelengkapan rumah sakit rujukan, dan 36

f)

g) h) i) j)

k)

l) m)

n)

o)

p)

q) r)

penambahan dokter spesialis, serta perluasan akses kepada air bersih dan sanitasi. Mengingat akses yang masih bermasalah, upaya pencegahan penyakit juga menjadi sangat penting. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi yang terkait dengan pernikahan usia dini perlu mendapat perhatian. Untuk itu, sosialisasi KB bekerjasama dengan Departemen Agama perlu ditingkatkan. Jamkesmas perlu diperluas tidak saja bagi masyarakat miskin. Sementara Jamkesda daerah tidak sanggup mendukung. Perlu adanya dukungan untuk pengembangan kreativitas dan teknologi putra daerah yang memiliki potensi. Tempat pagelaran seni dan olah raga masih sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi seni dan olah raga diseluruh provinsi di Sulawesi. Perlu dikembangkan keterkaitan jalurwisata antar provinsi yang berdekatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya sektor transportasi. Daerah diharapkan membangun rencana induk pengembangan pariwisata daerah, dengan mengantisipasi adanya kendala pemekaran wilayah, keamanan, pemasaran dan promosi (paket wisata nusantara). Asrama haji di Makasar perlu dibangun kembali karena kondisinya sudah tidak memadai. Target kemiskinan daerah yang dicantumkan dalam RPJMN sebagian besar telah sejalan dengan target daerah. Permasalahannya adalah berkaitan dengan upaya dalam mengarahkan dan fokus pada implementasi program-program agar target tersebut tercapai. Keduali Provinsi Kalimantan Timur merasa terlalu berat jika ditargetkan 5,1-5,7% pada tahun 2014 karena target tahun 2013 sebesar 7%. KUR sekarang masih menggunakan bunga komersial, sehingga perlakukan bank masih menyamakannya dengan sektor komersial. PKBL juga belum dibenahi, sebaiknya dapat terkait dengan kebijakan KUR untuk meningkatkan akses permodalan UMK. Data kemiskin masih beragam. Sebaiknya dibenahi dan distandarkan agar pengukuran efektivitas program dapat dilakukan. Pembelajaran Gorontalo menunjukkan perlunya keterkaitan antar data untuk mensinergikan berbagai intervensi agar pengurangan kemiskinan dapat dipercepat. PNPM perlu memperhatikan regional branding sesuai kebutuhan daerah, seperti misalnya PNPM PUAP dan PNPM Kelautan dan Perikanan sangat bermanfaat di Gorontalo. Mekanismenya perlu disederhanakan dan dipersingkat agar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat tidak harus menunggu sampai 6-8 bulan. Simpan Pinjam untuk Perempuan sangat efektif, sehingga perlu dikembangkan dalam komponen program PNPM lainnya. Perlu disusun mekanisme sinergi PNPM dengan program-program daerah, termasuk untuk koordinasinya. Perhatian untuk KAT perlu ditingkatkan. 37

Sidang Kelompok 2 Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Wilayah : Nusa Tenggara, Maluku, Papua a) Seluruh Provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua setuju, mendukung dan mengupayakan sinkronisasi RPJMD dan RPJMN 20102014. b) Transmigrasi selain merupakan bagian dalam upaya pengembangan ekonomi, namun harus juga memperhatikan kesinambungan lingkungan. Khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan salah satu penyumbang oksigen dunia (paru-paru dunia), mengusulkan untuk melakukan oksigen trade. c) Sementara itu, dipandang perlu untuk memperhatikan strategi, kebijakan dengan pendekatan kepulauan dan laut dalam pengembangan pembangunan di wilayah timur, khususnya 7 provinsi kepulauan yang sebagian besar menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor kelautan. Selain itu, potensi kelautan lainnya yang diinisiasi oleh 7 provinsi kepulauan tersebut ialah penggunaan sumber energi arus laut sehingga kedepan membutuhkan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana tersebut. Disisi lain, Khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diinisiasikannya Program Gerakan Masuk laut (GEMALA) untuk memperhatikan transportasi laut yang digunakan, wisata bahari, budidaya ikan, dimana sebagian besar wilayah laut NTT merupakan wilayah konservasi, namun kendalanya bahwa hingga saat ini penduduk masih berada di perbukitan. d) Disamping itu, dipandang perlu untuk memperhatikan masalah perangkat lunak seperti perijinan, infrastruktur, dll sebagai prasarat dasar pembangunan guna mendukung masuknya investasi kedalam suatu wilayah. Dalam mendukung masuknya investasi di Provinsi Papua, permasalahan yang dirasakan urgen ialah status tanah di Papua yang didominasi oleh hak ulayat, selain itu infrastruktur jalan sebagai akses masuk kedalam wilayah masih menjadi permasalahan utama. Sebagai contoh, pada tahun 2009 telah dilakukan studi pembangunan pabrik semen di Timika. Semen di Jayapura : Rp 70.000 per sak, di daerah puncak: 1,5 juta rupiah per sak. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi ekonomi biaya tinggi di Provinsi Papua. e) Terkait dengan dukungan prioritas ketahanan pangan, sebagian besar dipenuhi dari luar wilayah, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah. Khususnya di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, akan direncanakan sebagai food estate, sehingga tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur khususnya irigasi untuk mendukung rencana tersebut. Sementara itu pengembangan pangan lainnya di Provinsi Papua yaitu Rumput laut yang dikembangkan di Teluk Cendrawasih yang berorientasi ekspor, sehingga perlu diperhatikan dukungan pengembangan lebih lanjut. Untuk Wilayah Maluku, mengingat 93 38

persen wilayah Maluku terdiri atas lautan, sehingga prioritas pembangunan di Wilayah Maluku tersebut ialah pembangunan berbasis kelautan. Oleh karena itu, kedepan diharapkan Maluku dapat menjadi lumbung ikan nusantara. Namun kendala yang dihadapi ialah bahwa investasi di Wilayah maluku dengan output yang bergerak keluar Maluku, sementara persentase untuk Wilayah Maluku itu sendiri relatif minim sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Selain itu, untuk perikanan tangkap terdapat 10 pelabuhan yang dikelola Pemda yang kondisinya memprihatinkan. Oleh karena itu, diharapkan kondisi ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan tidak hanya terfokus hanya pada 2 pelabuhan nusantara saja. Sementara itu, sektor lainnya yang potensial dikembangkan di Wilayah Maluku ialah perkebunan khususnya rempah-rempah cengkeh dan pala yang diharapkan kedepannya dapat menjadi komoditas nasional. Sementara itu, kedepan, diharapkan Maluku Utara dapat menjadi “Lumbung Padi” di wilayah timur. Disisi lain, Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk menjadi Provinsi Jagung dengan orientasi ekspor, selain itu potensi lainnya yaitu NTT sebagai gudang ternak. Sementara dalam sektor kehutanan, kedepan, NTT akan menggalakan konservasi hutan dengan cendana. Selain itu potensi lainnya NTT yaitu sebagai provinsi koperasi, dimana telah terdapat 3 atau 4 kabupaten yang menjadi kabupaten koperasi. f) Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, urgensi yang berkembang ialah perlunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki standar minimum apabila terjadi bencana. Adapun untuk mengantisipasi terjadinya bencana diharapkan tata ruang yang disusun dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Selain itu, mengingat Maluku Utara termasuk kedalam daerah rawan bencana, diharapkan dapat dibangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi akan terjadinya bencana dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah tersebut. g) Terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Sorong, telah dibangun Infrastruktur dasar yang selanjutnya direncanakan pembangunan untuk bandar udara. Maluku sebagai salah satu daerah tertinggal menyebabkan kesenjangan dengan nasional semakin meningkat. Untuk itu, perlu upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat Maluku melalui strategi khusus percepatan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam perkembangannya, dokumen Percepatan Pembangunan Maluku dalam 5 tahun ke depan telah disusun dan dikoordinasikan dengan Bappenas dan K/L terkait. h) Dalam upaya mendukung pengembangan Wilayah Maluku, perlu ada pembahasan kelompok yang melibatkan antara wilayah barat dengan timur sehingga dapat saling memberi masukan. Terkait dengan Pulau Morotai yang merupakan wilayah perbatasan, diusulkan agar menjadi kawasan khusus dengan pertimbangan lokasi yang strategis, ketersediaan bandara untuk menjadi bandara internasional, dan potensi wisata bahari yang tinggi, namun disisi lain, dengan melihat kondisi 39

eksisting wilayah tersebut, terdapat eksploitasi pertambangan sangat luar biasa, salah satunya pertambangan nikel. i) Aktivitas ekonomi di NTT merupakan aktivitas ekonomi dengan biaya tinggi. NTT terdiri atas 21 kab/kota serta 60% wilayah berupa laut. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat sebaiknya memperhitungkan tidak hanya luas wilayah darat namun wilayah laut juga. Terkait dengan kawasan pengembangan ekonomi, bahwa terdapat 13 KAPET di Indonesia (12 KAPET di Indonesia Timur salah satunya di NTT). Kedepan, diusulkan untuk Revitalisasi KAPET dalam upaya menutup kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Khususnya untuk percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, investasi dasar masih harus disediakan oleh pemerintah, tidak dapat bergantung pada swasta maupun skema Public Private Partnership. j) Sebagian besar laut di NTT masuk kawasan konservasi. Di bidang pariwisata, perlu memperjuangkan Pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia. Sidang Kelompok 3 Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi Wilayah : Sumatera a) Percepatan penyelesaian rencana tata ruang di provinsi, kab dan kota.Tata ruang Pulau Sumatera sudah 4 tahun belum selesai. Terkait dengan perubahan yang signifikan yang harus dilakukan diantaranya adalah penetapan kawasan lindung b) Sidang kelompok mendukung rancangan RPJMN yang memuat rancangan program dari Bappenas dengan menampung segala usulan strategis dan koreksinya. RPJM agar memuat program kebijakan kegiatan yang bersifat affirmative, bukan business as usual. c) Prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan multikriteria, geopolitik, outward looking, d) RPJMN agar lebih mempertimbangkan kondisi geografis pasifik dan mempertimbangkan kepulauan. e) Jaringan transportasi di wilayah Sumatera sedang di buat sistem jaringannya termasuk sistem jaringan jalan tol di pantai timur yang diharapkan sistem transportasi di kota-kota yang dilewati juga dapat terintegrasi. f) Jalan-jalan menjadi tumpuan jaringan utilitas lainnya, dengan demikian sedang dipikirkan apakah dalam 5 tahun dapat dilakukan kerjasama dalam pembebasan tanah sehingga jaringan jalan dan jaringan utilitas dapat direncanakan dari awal sistem jaringannya g) Selain melebarkan jalan utama diharapkan ada jalan-jalan potensial di daerah yang bisa dijadikan alternatif yang saat ini kondisinya memerlukan perbaikan h) Jembatan Musi III akan menjadi arteri primer dan diharapkan terintegrasi dengan jalan tol Indralaya 40

i) Batam menjadi contoh pembuatan jalan arteri yang baik untuk menjadi jalan nasional (pemeliharaan jalannya, termasuk peruntukan lahan di pinggir jalan) j) Terkait pembangunan jalan tol, maka diharapkan dengan dilakukannya pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu merangsang pembangunan jalan tol Kualanamu – Tebing Tinggi. Namun, terkait pembebasan tanah Medan Kualanamu perlu penyeragaman. k) High way (Jalan Tol) Tol Pekan baru – Duri – Dumai perlu dikembangkan untuk mendukung Dumai sebagai KEK dan mendukung sebagai tempat produksi kelapa sawit. Hal ini sudah disetujui dan masuk PPP. l) Tekait dengan gempa di Sumatera Barat, telah ada kegiatan khusus untuk gempa. Dalam draft RPJMN 2010-2014 telah ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Di gempa yang terjadi kemarin, Menpera hanya melakukan pendampingan. Saat ini Menpera telah menyiapkan pedoman rumah tahan gempa dan akan segera disosialisasikan. m) Terkait dengan wilayah perbatasan telah mengalokasikan pembangunan dikawasan perbatasan, termasuk di dalamnya Kep, Riau n) Sampai januari 2010 akan menyelesaikan Desa Berdering. Kemudian akan ditingkatkan dalam menjadi Desa Pinter o) Khusus sumatera, diusahakan Internet Gateway, antara lain di Medan, Jakarta, Surabaya Makassar. Setiap ibukota provinsi akan terhubung dengan international internet exchange gateway. Sidang Kelompok 4 Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, serta Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pascakonflik Wilayah : Jawa-Bali a) Terkait dengan Substansi Inti Penegakan Hukum/Peningkatan Integrasi dan Integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum, kebijakan pemerintah (Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025) sudah berbasis/melibatkan seluruh stakeholders yang terkait, sesuai dengan usulan Bappeda Jawa Barat. b) Terkait dengan Substansi Inti Sumber Daya Manusia/ Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi dan Mutasi, Kebijakan pemerintah adalah tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian , sistem rekrutmen dan pengadaan pegawai, pola karir dan penilaian kinerja PNS, sistem diklat, promosi dan mutasi, remunerasi, asuransi kesehatan dan sistem pengelolaan dana pensiun. c) Terkait dengan Substansi Inti Otonomi Daerah/Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah, kebijakan pemerintah adalah melakukan penundaan sementara (Moratorium) pembentukan Daerah Otonom Baru sampai tersusunnya Grand Strategy penataan daerah dan hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru. d) Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 41

e)

f)

g)

h)

i)

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kebijakan pemerintah pada saat ini adalah melakukan penyempurnaan PP 38 tahun 2007 dan bagian dari rangkaian penyempurnaan UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyempurnaan PP 38 Tahun 2007 ini sudah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014. Hasil penyempurnaan ini diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011. Disarankan agar pengaturan ini meliputi juga pembagian kewenangan yang jelas dan terinci untuk semua urusan/fungsi (sebagaimana pengaturan kewenangan urusan/fungsi bidang Pekerjaan Umum). Terkait dengan Penataan Perangkat Organisasi Daerah, Kebijakan pemerintah pada saat ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan penyempurnaan atas PP Nomor 41 Tahun 2007. Rancangan RPJMN akan mencakup juga strategi dan program bagi daerah yang sudah terentaskan dari ketertinggalan, agar dapat bertahan dan tidak kembali lagi menjadi daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara bersinergi dan terintegrasi dengan pembangunan desa tertinggal, perbatasan, penanggulangan kemiskinan, dan program-program terkait lainnya. Untuk mengupayakan keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, diperlukan adanya kesesuaian antara kebutuhan transmigran di wilayah penerima dengan kemampuan transmigran yang didatangkan. Data-data daerah tertinggal akan terus dimutakhirkan, agar sesuai dengan kondisi terkini serta memenuhi kriteria daerah tertinggal yang telah ditetapkan.

d. Hari MInggu, 13 Desember 2009 (sesi II) Sidang Kelompok 1 Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Wilayah : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua a) Terkait dengan penggunaan data pendidikan dan kesehatan yang menjadi rencana pembangunan lima tahun kedepan relatif sejalan dengan hasil konfirmasi wilayah. Untuk peningkatan sinkronisasi dan sinergitas progam-program pusat dan daerah, diperlukan basis data yang baik dan sama. b) Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi salah satu permasalahan untuk memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan. Terkait dengan wilayah kepulauan, terdapat permasalahan pada akses pendidikan, sehingga perlu dikembangkan pengembangan pendidikan berbasis gugus kepulauan, tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah daratan saja. Selain itu, pendidikan jarak jauh khususnya untuk daerah perbatasan perlu direncanakan untuk 5 tahun ke depan dalam upaya untuk mengejar berbagai ketertinggalan wilayah perbatasan. c) Dalam bidang kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan air bersih masih perlu mendapatkan perhatian besar. Sebagai contoh: kasus penyakit malaria di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku 42

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Utara, saat ini tengah dilakukan program pemberantasan penyakit malaria, dengan penyediaan infrastruktur berupa laboratorium malaria yang didukung oleh pemerintah maupun lembaga donor. Sementara itu, rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten kondisinya jauh dari harapan. Jumlah perawat dan dokter, terutama dokter spesialis (Papua Barat) perlu menjadi perhatian pusat untuk distribusinya. Dalam bidang pariwisata, wilayah timur banyak memiliki obyek wisata potensial, namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangannya yaitu kurangnya promosi dan daya tarik dari paket wisata yang ditawarkan, sehingga peluang daya tarik pariwisata itu sendiri selalu berhasil ditangkap oleh Bali. Disamping itu, masih banyak daerah wisata yang aksesnya sangat terbatas. Dalam pengembangan pariwisata kedepan, perlu mendapatkan perhatian selain melihat kekhasan budaya, juga perlu mempertimbangkan potensi laut untuk wisata bahari. Untuk menuju kepada capaian tersebut, prioritas yang harus dilakukan ialah membuka akses terlebih dulu kemudian mempersiapkan dan memberdayakan masyarakatnya melalui berbagai potensi wisata yang ada. Terkait dengan pengembangan pendidikan, permasalahan yang juga harus mendapat perhatian ialah dukungan terhadap Dewan Riset Daerah yang belum memadai. Semenytara itu, apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi di wilayah timur memiliki IPM yang relatif rendah, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk percepatannya. Sementara itu terkait dengan pelaksanaan PNPM masih banyak terfokus pada pembangunan fisik, namun dengan prinsip open menu, masyarakat dapat menggunakannya untuk keperluan lain seperti terkait pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, hamonisasi dan sinkronisasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan, yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah keberpihakan kepada masyarakat miskin (antara lain melalui pro-poor planning, budgeting & monitoring evaluasi). Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perlu di dorong untuk memperkuat produksi, memperluas pemasaran, dan mengembangkan berbagai skema pendanaan. Hal ini dapat dilaksanakan sejalan dengan penguatan kewirausahaan melalui kerjasama berbagai pihak terkait seperti perguruan tinggi lokal, CSR. Untuk menuju upaya tersebut, diperlukan kebijakan yang memayungi penciptaan kewirausahaan baru untuk menekan laju kemiskinan. Namun permasalahan yang mewarnai saat ini yaitu masih adanya permasalahan konflik yang menghambat investasi, sehingga programprogram penanggulangan kemiskinan yang ada sekarang dirasakan masih kurang mencukupi. Dalam kaitannya dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bunga KUR perlu diturunkan lebih rendah dari bunga komersial. Selain itu, UMKM 43

yang tidak bankable kan sulit mengikuti persyaratan mendapatkan bunga komersial. Namun, perlakuan khusus bisa dipertimbangkan pada komoditas unggulan lokal, misalnya rumput laut dan perikanan tangkap. Kedepan pengelolaan KUR akan diperbaiki, antara lain dengan menambah 8 bank yang ikut menyalurkan KUR, menurunkan bunga sebesar 2%, dan menciptakan linkage dengan lembaga bukan bank. Sidang Kelompok 2 Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Wilayah : Sumatera a) Seluruh provinsi setuju dan mendukung sinkronisasi dan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan RPJMN. b) Perlu diberikannya perhatian terhadap strategi kebijakan dengan pendekatan kepulauan dan laut. c) Perlu perhatian kepada konsep-konsep dan factor-faktor yang terkait dengan implementasi. d) Perlu perhatian kepada masalah-masalah perangkat lunak pembangunan (perizinan, sistem informasi, dan sebagainya) sebagai prasyarat dasar pembangunan. e) Pembukaan peluang konsep-konsep baru dengan memperhatikan pagu. f) Secara keseluruhan isi dari matriks sinkronisasi pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas nasional sudah sesuai. g) Perlunya peremajaan lahan dan bukan pembukaan lahan baru (karet, kopi, kelapa) karena lahan yang ada kebanyakan milik petani kecil. Saat ini Sumsel sudah mengalokasikan dana untuk Karet dan Kopi rakyat h) Perlunya membangun sektor pertanian berbasis kewilayahan dengan subsistem-subsistem komoditi (kawasan agropolitan/maupun minapolitan) di wilayah Aceh. i) Terkait masalah irigasi, Lampung memerlukan bantuan irigasi, karena hanya 3 bulan per tahun masa tanam. Sementara Sumatera Utara terdapat daerah irigasi Sebudu, namun jaringan irigasinya kurang baik. Sedangkan Sumatera Selatan, irigasi di komering kering, karena di hulunya di Lampung kurang penghijauan j) Diharapkan fleksibilitas pengaturan ketenagakerjaan di daerah dapat dilakukan, sehingga perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lain dapat lebih mudah. Karenanya, diperlukan sinkronisasi peraturan. k) Diharapkan pada 2010 aturan turunan untuk KEK dapat keluar dan pengajuan dari daerah dapat mulai diproses, saat ini sudah ada 48 proposal dari 27 provinsi. l) Terdapat 200 industri di Sumatera yang harus menurunkan kadar emisinya, sehingga KLH dan Badan Lingkungan hidup perlu bekerjasama. Sidang Kelompok 3 Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi Wilayah : Jawa-Bali 44

a) Perlu percepatan penyelesaian pembangunan jalan, termasuk jalan tol dan jembatan, di wilayah Jawa-Bali untuk membuka akses wilayah, memperlancar kegiatan transportasi dan mendukung perekonomian daerah. b) Perlu dukungan pemerintah pusat untuk pembiayaan pemeliharaan jalan nasional yang telah berubah menjadi jalan kab/kota. c) Terkait pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau, perlu diselesaikan pembangunan sarana transportasi, antara lain pelabuhan Tanjung Pandan di jawa Timur, bandara Ahmad Yani dan Karimun Jawa, serta Pelabuhan Arjuna di Jawa Barat. d) Terkait penurunan tingkat kecelakaan transportasi, masih banyak perlintasan sebidang yang belum ada penjaganya. Perlu dikoordinasikan dengan Dirjen Perkeretaapian dalam mendukung zero accident. e) Terkait pembangunan perumahan dan permukiman, perlu adanya bantuan BUMN terkait dengan pemanfaatan lahan pemilikan BUMN untuk rusunawa, khususnya yang terletak di sentral industri dan perdagangan. Selain itu, pembangunan perumahan layak huni di perdesaan juga perlu mendapat perhatian. f) Perlu adanya penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir di wilayah Jawa-Bali, antara lain pembangunan Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat dan Sungai Ciliwung di DKI Jakarta, pengendalian banjir di Sungai Citarum di Jawa Barat, normalisasi alur Sungai Tukad Unda di Bali, pengendalian banjir di Banten Selatan, dan pengelolaan luapan lumpur Sidoarjo di Jawa Timur. g) Perlu adanya penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain DAS Bengawan Solo. h) Perlu adanya peningkatan penyediaan pelayanan sanitasi dan pelayanan air minum di wilayah Jawa-Bali. i) Terkait energi listrik, listrik perdesaan diharapkan bisa menjadi prioritas nasional. Perlunya disediakan anggaran untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. j) Terkait tata ruang, perlu adanya kebijakan untuk mempercepat proses penyusunan RTRW Provinsi. Sidang Kelompok 4 Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik Wilayah : Kalimantan-Sulawesi a) Sebagai salah satu implementasi dari konsep “PNS Sebagai Perekat Bangsa”; disarankan agar PNS yang bekerja di daerah terpencil dan berprestasi, untuk dimutasikan ke Pusat, sehingga dapat didayagunakan dengan lebih baik dan manfaatnya lebih luas/lingkup nasional. b) Reformasi Birokrasi merupakan suatu rangkaian menyeluruh dalam pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, dan disarankan untuk memperhatikan 45

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

factor-faktor yang menjadi pra-syarat terjadinya Good Governance meliputi : a) masalah leadership dan Pembinaan Karier berdasarkan prinsip “merit system”; b) take-home-pay yang mencukupi kebutuhan sehari-hari; c) partisipasi masyarakat dalam setting aspek pemerintahan yang diperbolehkan dan sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku; d) prinsip Reward and Punishment; e) peningkatan kualitas SDM; f) reformasi di bidang keuangan dan perencanaan. Pada saat ini disadari dalam proses pilkada, masih terjadi kecenderungan PNS yang “tidak netral” dan hal itu terjadi karena Pejabat Pembina Kepegawaian masih ditangani oleh para Pejabat Politik. Pemerintah sedang menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur/menentukan bahwa Pembina Kepegawaian ditangani oleh Pejabat Birokrat dan tidak oleh Pejabat Politik sebagaimana yang terjadi pada saat ini Terkait dengan Penataan Perangkat Organisasi Daerah, Kebijakan pemerintah pada saat ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan penyempurnaan atas PP Nomor 41 Tahun 2007. Karena dari sekitar 70.000 desa di Indonesia, masih ada sekitar 32.000 desa (45% dari seluruh desa) yang merupakan Desa Tertinggal, maka diusulkan agar kriteria penetapan Daerah Tertinggal juga memperhatikan keberadaan desa-desa tertinggal di tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Saat ini telah dikembangkan ‘Bedah Desa’, yaitu model pembangunan desa tertinggal yang berlokasi di daerah tertinggal, yang diharapkan akan dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lainnya. Target pengentasan daerah tertinggal sebanyak 50 kabupaten masih terlalu sedikit, namun untuk daerah-daerah yang telah terentaskan dari ketertinggalan, akan dilakukan pembinaan agar dapat bertahan dan tidak kembali lagi menjadi daerah tertinggal. Agar tidak berpotensi membuka ‘luka lama’ di wilayah-wilayah yang telah melewati konflik, terminologi “Paska Konflik” (post-conflict) disarankan untuk diganti dengan terminologi yang lebih kondusif, misalnya “Pembangunan Perdamaian” (peace-building). Penanganan wilayah paska konflik diusulkan untuk juga memperhatikan wilayah-wilayah yang turut mengalami pengaruhnya, di antaranya wilayah-wilayah yang berbatasan. Penanganan kawasan perbatasan, diantaranya pembangunan jalan strategis perbatasan, akan dikoordinasikan secara khusus dalam wadah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Masih sangat diperlukan peningkatan koordinasi, baik lintas K/L, antara pusat dan daerah, maupun antar daerah, agar terwujud konsistensi kebijakan dan integrasi kegiatan pembangunan, di antaranya dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang diinisiasi oleh Depnakertrans.

46

l) Diusulkan agar kemajuan suatu daerah diukur secara utuh, sehingga tidak hanya didasarkan pada PDRB/kapita saja, tetapi juga IPM dan tingkat pemerataan pendapatan. VI.

TINDAK LANJUT (1) Berbagai masukan dari hasil sidang kelompok akan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Buku I, Buku II dan Buku III RPJMN 2010-2014. (2) Penyelesaian Rancangan Akhir RPJMN 2010-2014 dijadwalkan pada tanggal 22-30 Desember 2009. (3) Perbaikan III Rancangan Rencana Strategis dijadwalkan pada tanggal 16-20 Desember 2009.

Kementerian/Lembaga

(4) Pembahsan Rancangan Akhir RPJMN 2010-2014 dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2009. (5) Finalisasi Rancangan Akhir RPJMN 2010-2014 dijadwalkan pada tanggal 2230 Desember 2009.

47