Rencana Umum Pengadaan: Menteri Keuangan, M. Chatib Basri :

Rencana Umum Pengadaan:

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri :

Kesuksesan Dimulai dari Perencanaan yang Matang

Resep Jitu Menang Tender: Jaring Terpasang, Tender Menang!

“Cara yang Paling Baik Memperbaiki Governance Adalah dengan Sistem Berbasis IT”

EDISI XI | 2014

1 warta eproc EDISI XI | 20 14

1

2

warta eproc EDISI XI | 20 14

SALAM WARTA 04 WARTA UTAMA 05 Rencana Umum Pengadaan : Kesuksesan Dimulai dari Perencanaan yang Matang WARTA TOKOH 08 Menteri Keuangan M. Chatib Basri : “Cara yang Paling Baik Memperbaiki Governance Adalah dengan Sistem Berbasis IT” WARTA OPINI

Daftar Isi

8

35

34 Perkenalkan, KRL Commuter Line. Si Cepat Yang terus Berbenah WARTA KEGIATAN 35 Pusat LPSE Terima Kunjungan Kerja LPSE Provinsi Kalimantan Selatan 35 Sosialisasi dan Pelatihan SIMPeL Bagi Pengelola LPSE Daerah 36 Pusat LPSE Gelar Focus Group Discussion TA 2014 di Daerah

14 Seberapa Penting sih.. Perencanaan Pengadaan? 16 Ancaman Korupsi dalam Pengadaan WARTA INFO 18 Semester 1 Penghematan Anggaran melalui e-Procurement Capai 17.79% 20 Peraturan Menteri Keuangan No.13/ PMK.01/2014 22 M. Gauss Sitompul, Koordinator LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Utara : “Bagi Saya Tidak Ada Kata Menyerah” 24 Resep Jitu Menang Tender: Jaring Terpasang, Tender Menang! 25 Kami Memberikan Perhatian Lebih Bagi Instansi Kerjasama 27 Profil LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bali

36 Monitoring Bulanan Rencana Umum Pengadaan dan Implementasi Vendor Manajemen System 37 Rakor 2014: Sebuah Momentum Perbaikan Kualitas Layanan LPSE Daerah. FAQ 38 Helpdesk Menjawab WARTA SEHAT 39 Tips Menjaga Kesehatan Mata 39 Tampil Rapi Itu Mudah, Ini Caranya! WARTA KULINER 40 Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih 40 Mau Porsi Nasi Padang Lebih Banyak? Bungkus Saja! WARTA WISATA

29 Apa Pendapat Mereka Tentang RUP

41 Kota Tua: Menikmati Jakarta Tempoe Doeloe

31 Aplikasi SIMAPAN

42 Pantai Sawarna “The Hidden Paradise” Di Banten

32 Memulai Tahun 2014, Jumlah Instansi yang Kerja Sama dengan Pusat LPSE Mencapai 153 K/L/I

OM WARTO 43 3 warta eproc EDISI XI | 20 14

3

Salam Warta Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Demikian juga dalam pengelolaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan merupakan titik krusial dalam proses pengadaan barang/jasa. Perencanaan menentukan ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan, kualitas proses dan hasil pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus disampaikan kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi proses pengadaan barang jasa. Perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Untuk mendukung implementasi RUP ini, Pusat LPSE bersama Pusintek telah membangun aplikasi RUP dan saat ini aplikasi ini telah diakomodir oleh LKPP untuk dapat diterapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.

di bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan serta peran IT dalam meningkatkan good governance. Selain itu Tim warta juga melakukan wawancara dengan pengelola RUP untuk mengetahui permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pengadaan serta implementasi aplikasi RUP di lapangan. Wawancara tentang pengelolaan RUP dilakukan dengan M. Gauss Sitompul selaku KPA KPTIK BMN Medan sekaligus koordinator LPSE Kementerian Keuangan Medan yang bertanggung jawab mensukseskan implementasi RUP di Wilayah Sumatera Utara. Tim warta juga melakukan wawancara dengan pejabat yang menangani kebijakan serta pengendalian dan pengawasan implementasi aplikasi RUP di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk mengetahui key succes factor, kendala dan tantangan implementasi RUP di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mengingat masih banyak satuan kerja yang belum memahami hal-hal terkait RUP ini berdasarkan data dan pertanyaan yang masuk melalui helpdesk Pusat LPSE, maka pada edisi kali ini, warta e-proc mengangkat topik terkait RUP. Pembahasan menyangkut filosofi perencanaan pengadaan, pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pengadaan, teknis penyusuan RUP, peraturan terkait dengan RUP, sampai pada implementasi dan integrasi aplikasi RUP dengan aplikasi terkait lainnya serta pengembangannya.

Pada edisi kali ini, warta e-proc datang dengan wajah baru dan desain yang baru untuk memberi kesan yang lebih kuat pada image pembaca. Agar tidak terkesan terlalu birokratis, pada edisi ini dimuat tulisan-tulisan ringan untuk menambah pengetahuan pembaca seperti kuliner dan wisata serta tulisan ringan lainnya. Akhirnya, semoga apa yang disajikan, dapat menambah wawasan pembaca khususnya dalam Rencana Umum Pengadaan.

Pada edisi ini, Tim warta mendapat kehormatan untuk dapat mewawancarai Menteri Keuangan untuk membahas reformasi

Salam Redaksi

www.lpse.depkeu.go.id

Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855. Email : [email protected]

4


@LpseKemenkeu

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Dewan Redaksi: Yulia Candra Kusumarini, Erwin, M. Lucky Akbar, Maria D. Andriana. Redaktur Pelaksana: Slamet Jumadi. Editor: Efi Firmani, Tri Widodo, Tantan Saptaaji. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana, Achmad Zaki Rifai, Veranita Sinaga, Billy Sangeroki, Dimas Noviantoro, Saripuddin Rangkuti, Ferry Irwandi, Tri Widodo. Layouter dan Designer: Wardah Adina, Wildan Farani, Moehamad Wahyu M.P, Syarif Hidayat.

WARTA UTAMA

Rencana Umum Pengadaan : Kesuksesan Dimulai Dari Perencanaan Yang Matang

D

emi meningkatkan mutu layanan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2006. Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan bahwa salah satu komponen penting dalam reformasi birokrasi adalah transparansi, yang bisa diwujudkan dengan menggunakan sistem berbasis IT (Information Technology). “Salah satu komponen penting reformasi birokrasi adalah transparansi dan proses governance di semua lini, termasuk dalam pengadaan (procurement). Cara yang paling baik untuk memperbaiki governance adalah dengan sebuah sistem. “ ungkap Menteri Keuangan dalam wawancara dengan Tim Warta. ”Dengan apa kita menggerakkan sistem? Jawabannya adalah dengan IT. Kenapa harus IT? Karena dengan sistem IT yang baik, proses pengadaan akan menjadi jauh lebih transparan.” lanjut Menteri Keuangan. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), merupakan salah satu sistem berbasis IT yang digunakan di lingkungan Kemenkeu dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Menteri Keuangan mendukung penuh pelaksanaan e-procurement sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi di bidang pengadaan. Dengan e-procurement, proses pengadaan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengumuman pemenang, akan menjadi jauh lebih transparan. Menteri Keuangan berharap dengan membangun kualitas transparansi yang dihasilkan oleh sistem e-procurement, permasalahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang identik dengan pengadaan dapat diatasi dan diantisipasi. Selain transparansi proses pelaksanaan pengadaan, transparansi juga perlu

Foto Dari : www.ammaunavagam.com

dilakukan pada tahap persiapan pengadaan. Pada tahap ini, perlu dilakukan perencanaan terkait identifikasi kebutuhan, cara pengadaan, dan jadwal pengadaan yang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Untuk meningkatkan transparansi, setiap satuan kerja (satker) harus mengumumkan RUP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010). Rencana Umum Pengadaan (RUP) Berdasarkan Perpres 54/2010, RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan yang dananya berasal dari Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi (K/L/D/I) dan/atau dibiayai melalui kerja sama antar K/L/D/I dengan pembiayaan bersama. Kegiatan penyusunan RUP meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, pembuatan rencana penganggaran, penentuan kebijakan umum, dan pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pentingnya RUP RUP mempunyai peran penting tidak hanya bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tetapi juga bagi penyedia barang/ jasa. Bagi KPA, RUP dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan memonitor pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan bagi penyedia, RUP dapat digunakan untuk mengetahui prospek bisnis (peluang usaha) terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. RUP yang diumumkan melalui website dapat diakses oleh seluruh penyedia barang/ jasa di seluruh indonesia sehingga diharapkan dapat memunculkan kompetisi yang sehat di antara penyedia barang/jasa. Sebagai alat monitoring, RUP dapat digunakan untuk melihat kesesuaian antara jadwal, harga, sampai dengan metode pengadaan yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Peningkatan transparansi pengadaan barang/jasa melalui pengumuman RUP sejalan dengan asas keterbukaan warta eproc EDISI XI | 20 14

5

5

WARTA UTAMA

sesuai dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Asas keterbukaan mengandung pengertian adanya ketersediaan informasi yang dapat diakses semua orang sehingga mereka dapat turut berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih sehat. Penyusunan RUP yang matang RUP merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pengadaan barang/jasa. Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan tahapantahapan berikutnya. Penyusunan RUP perlu dilakukan secara matang dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak misalnya dengan end user dan bila perlu dengan Kelompok Kerja ULP yang akan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Dalam penyusunan RUP, KPA perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi Identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan melihat rencana kebutuhan barang/jasa dikurangi dengan jumlah barang/jasa yang ada atau dimiliki sehingga terdaapat selisih kebutuhan barang/jasa. Selisih tersebut yang akan dipenuhi dalam proses pengadaan barang/jasa. Pemenuhan barang/ jasa harus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan standar end user, tidak kekurangan/kelebihan spesifikasi. Identifikasi kebutuhan didasarkan pada kebutuhan nyata end user bukan berdasarkan keinginan. 2. Melakukan penyusunan dan penetapan rencana penganggaran Pengadaan barang/jasa tidak hanya memperhatikan biaya barang/jasa, melainkan juga harus memperhitungkan biaya lain, baik langsung maupun tidak langsung, seperti biaya administrasi dan biaya pendukung lainnya. Dengan penganggaran yang akurat, pelaksanaan

6


Gambar Dari: http://www.project-documents.com/

pengadaan barang/jasa diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. 3. Melakukan pemaketan pekerjaan. Salah satu yang harus diperhatikan pada pemaketan selain kesesuaian teknis adalah kebijakan untuk mengutamakan usaha mikro, kecil, dan koperasi kecil. Sesuai Perpres 54 tahun 2010 paket-paket sampai dengan 2,5 Miliar diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. Selain itu perlu diperhatikan terkait kebijakan pemecahan paket barang, apabila pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa agar kebijakan pemecahan paket tersebut tidak dijadikan alat untuk menghindari lelang. 4. Menetapkan tata cara pengadaan Yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah menentukan apakah pengadaan tersebut akan dilakukan dengan swakelola atau melalui pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa yang seharusnya menggunakan penyedia barang/jasa agar tidak direncanakan dengan swakelola, begitu pula sebaliknya. Pemilihan metode swakelola harus didasarkan pada ketentuan pasal 26 ayat 2 Perpres 54/2010.

Penetapan tatacara pengadaan perlu mempertimbangkan jenis barang/jasa yang akan diadakan agar dapat diperoleh penyedia barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan jenis barang/jasa yang diperlukan. 5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) KAK merupakan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksaan kegiatan, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai. KAK sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya total biaya perkiraan pekerjaan. Khusus untuk jasa konsultansi, perlu diperhatikan kesesuaian antara jenis tenaga ahli yang dibutuhkan dengan jenis pendidikan akademik yang tersedia. 6. Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh PA/KPA adalah jadwal kegiatan pengadaan, bukan jadwal kegiatan pelelangan. Pada jadwal ini harus tergambar dengan baik tahapan RUP mulai dari persiapan, pelelangan/

WARTA UTAMA

pelaksanaan swakelola, pelaksanaan pekerjaan sampai proses serah terima, dan pemeliharaan barang apabila diperlukan. Dengan adanya jadwal yang jelas dan dipahami dengan baik, diharapkan pengawasan pengadaan dapat dilakukan secara lebih cermat sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pengembangan Aplikasi RUP Untuk menunjang transparansi pengumuman RUP, Pusat LPSE bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) membangun aplikasi RUP. Aplikasi RUP ini mulai digunakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Untuk memudahkan operasionalisasi aplikasiaplikasi yang dikembangkan oleh Pusat LPSE, dilakukan penggabungan beberapa aplikasi yaitu RUP, Vendor Management System (VMS) serta Manajemen Kontrak. Aplikasi ini diberi nama aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan). Aplikasi SIMAPAN akan diimplementasikan secara menyeluruh untuk seluruh satker di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2015.

Tampilan Aplikasi SIRUP LKPP

Tujuan pengembangan aplikasi SIMAPAN

antara lain:

dalam aplikasi SiRUP LKPP.

a.

Reward dan Punishment dalam mengumumkan RUP

b.

Memudahkan pengguna aplikasi dalam mengoperasikan aplikasi yang dibangun Pusat LPSE yaitu RUP, vendor management System, Manajemen Kontrak. Mengintegrasikan sistem RUP, Manajemen Kontrak dan VMS dalam satu bundel aplikasi. Sehingga hanya akan memerlukan single account untuk mengakses ketiga aplikasi tersebut.

c. Membangun database yang terintegrasi dari tiga aplikasi yaitu RUP, Manajemen Kontrak, dan VMS. Ke depannya, aplikasi SIMAPAN dirancang untuk dapat diintegrasikan secara otomatis dengan aplikasi SPSE. Dengan integrasi ini jika ada satker yang tidak mengumumkan RUP dalam aplikasi, maka tidak dapat melakukan lelang/ seleksi melalui aplikasi SPSE. Aplikasi RUP Kemenkeu telah terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan demikian paket-paket yang diumumkan dalam aplikasi RUP Kemenkeu secara otomatis dapat dilihat

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi satuan kerja yang tidak mengumumkan RUP dalam aplikasi RUP. Hal ini membuat rendahnya kesadaran satuan kerja untuk mengumumkan RUP. Menurut M. Gauss Sitompul, Koordinator LPSE Wilayah Sumatera Utara, kendala utamanya adalah masing-masing satuan kerja lebih fokus pada tugas dan fungsinya. “Kendala para satker tersebut cenderung homogen, mereka lebih fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing sehingga pengadaan, khususnya RUP, masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang tidak diprioritaskan.” ungkap M. Gauss Sitompul dalam wawancara dengan Tim Warta. Kepala Subbidang Registrasi Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Slamet Jumadi, menjelaskan bahwa saat ini belum ada kriteria untuk mengukur reward and punishment dalam pengumuman RUP. Belum ada batasanbatasan yang jelas kapan dan bagaimana satker dapat diberi reward atau dikenakan sanksi. Di sisi lain, pengumuman RUP saat ini tidak terhubung langsung dengan proses pengadaan sehingga tidak dapat secara otomatis memaksa satuan kerja untuk mengumumkan RUP. Tanpa pengumuman RUP, proses pengadaan, baik melalui e-procurement, pengadaan langsung, maupun swakelola masih dapat dilaksanakan. Hal inilah yang mendasari rencana integrasi aplikasi RUP dengan SPSE agar satuan kerja secara sistem sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa diharuskan mengumumkan RUP-nya terlebih dahulu. (Valiant Billy)


7

Chatib Basri:

Cara Paling Baik Memperbaiki Governance Adalah Dengan Sistem Berbasis IT “Dengan sistem Information Technology (IT) yang terintegrasi, bayangkan kita bisa mengelola Kementerian Keuangan yang canggih seperti Star Wars, bukan seperti Jurassic Park.”

8


Menteri Keuangan M. Chatib basri Sedang Menjawab Pertanyaan Tim Warta Foto Oleh : Wildan Farani


9

WARTA TOKOH

D

itemui di sela-sela kesibukannya, Senin, 11 Agustus 2014, Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut hangat Tim Warta untuk berbincang tentang peran IT System dalam mewujudkan good governance. Topik perbincangan semakin meruncing saat isu pengadaan diangkat. Bagaimana e-procurement berperan dalam reformasi birokrasi? Bagaimana sinergi antara e-procurement dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)? Bagaimana transformasi kelembagaan yang ideal untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu)? Serta harapan Menteri Keuangan terkait inovasi pengembangan e-procurement Kemenkeu. Berikut wawancara Tim Warta dengan Menteri Keuangan Chatib Basri. Bagaimana pendapat Bapak tentang peran e-procurement sebagai salah satu bagian penting reformasi birokrasi? Salah satu komponen penting reformasi birokrasi adalah transparansi dan proses governance di semua lini, termasuk dalam pengadaan (procurement). Cara yang paling baik untuk memperbaiki governance adalah dengan sebuah sistem. Dengan apa kita menggerakkan sistem? Jawabannya adalah dengan IT. Kenapa harus IT? Karena dengan sistem IT yang baik, proses pengadaan akan menjadi jauh lebih transparan. Pengadaan sekarang telah dilakukan secara elektronik (e-procurement) dan ini membuat frekuensi tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia menjadi berkurang sehingga risiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) kecil. Ketika saya cek website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), saya bisa melihat jumlah penyedia yang mengikuti tender, tahapan pelaksanaan tender, dan jangka waktu pelaksanaannya. Ini artinya setiap orang, meskipun tidak punya akses login, dapat melihat dan memantau proses pengadaan. Di sinilah fungsi monitoring dan transparansi berjalan.

10


Kepala Pusat LPSE dan Tim Warta sedang mewawancari menteri keuangan, M. Chatib Basri Foto Oleh : Wildan Farani

“Salah satu komponen penting reformasi birokrasi adalah soal transparansi dan proses governance.” “Cara yang paling baik untuk memperbaiki governance itu adalah dengan sebuah sistem yang berbasis IT.” “Dengan adanya sistem IT yang baik, proses pengadaan akan menjadi jauh lebih transparan.”

Dengan membangun kualitas transparansi yang dihasilkan oleh sistem e-procurement, saya yakin permasalahan KKN yang identik dengan pengadaan dapat diatasi dan diantisipasi. Hal ini harus terus kita support. Bagaimana pandangan Bapak tentang integrasi e-procurement dan SPAN selaras dengan program transformasi kelembagaan Kemenkeu? Tujuan kita memang mengarah ke situ (integrasi). Tapi saat ini, SPAN masih dalam tahap pindah dari manual ke elektronik, Bicara tentang Transformasi Kelembagaan (TK) di Kemenkeu, kita harus berpikir jangka panjang. Saat ini, ekonomi kita sudah masuk sepuluh besar ekonomi dunia. Bayangkan sepuluh tahun lagi, di tahun 2024 atau 2025 kita bisa masuk peringkat 7, tentunya

WARTA TOKOH

“E-procurement ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi benchmark dan feedback untuk anggaran.” dihitung estimasi harga untuk mendapat kualitas barang yang baik. E-procurement ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi benchmark dan memberikan feedback untuk anggaran, baik dilihat dari efisiensi pengadaan (penghematan) maupun trend pengadaan, sehingga tahun depan nilai alokasi anggaran lebih mudah ditentukan secara tepat. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang sistem reward and punishment bagi pengelola pengadaan selama ini?

kita tidak bisa mengelola Kemenkeu seperti mengelola warung. Kualitas sumber daya manusia harus yang paling baik dan kualitas sistem juga harus yang paling canggih. Dulu, ketika ditanya jumlah uang negara yang ada sekarang, jawabannya lama. Sekarang, kalau pagi saya tanya Direktur Jenderal Perbendaharaan, pagi itu juga saya sudah dapat jawabannya. E-procurement, SPAN, dan sistem elektronik lainnya harus menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak bisa dibangun secara ad hoc. Saat ini setiap unit eselon I Kemenkeu punya sistem IT sendiri dan tidak bisa nge-link. Kenapa? Karena sistemnya beda, database-nya beda. Inilah yang kemudian direkomendasikan untuk disatukan. Dengan sistem IT yang terintegrasi, bayangkan kita bisa mengelola Kemenkeu yang canggih

seperti Star Wars bukan seperti Jurassic Park lagi. Berdasarkan data e-procurement, penghematan dalam pelaksanaan pengadaan cukup besar, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang pemanfaatan data tersebut untuk proses penyusunan anggaran? Sistem pengadaan yang kita pakai saat ini adalah mencari pemenang dengan harga termurah sehingga efisiensi tercapai. Yang harus diperhatikan di sini adalah kualitas terbaik belum tentu didapatkan dengan harga termurah. Bicara tentang efisiensi, memang identik dengan harga termurah. Tapi tentunya hal ini jangan sampai berimbas pada kualitas yang kurang bagus. Menjaga spesifikasi tetap harus dilakukan. Inilah pentingnya proses penganggaran, harus benar-benar

Sebuah kantor yang baik harus mempunyai sistem dan kondisi kerja yang nyaman. Salah satunya adalah dengan sistem reward and punishment yang jelas. Jangan sampai pegawai hanya berhadapan dengan risiko saja tanpa ada reward yang jelas dan sebanding. Sistem reward dan punishment harus dibuat secara komprehensif, disusun dengan baik, dan dilaksanakan dengan konsisten. Menurut saya sistem ini perlu ada di semua bidang, khususnya untuk pengadaan itu sendiri. Menurut pandangan Bapak, Bagaimana peran peningkatan layanan e-procurement dalam menghapi tantangan ke depan? Di tahun 2025, saat Kemenkeu telah menjadi kementerian yang modern,mungkin Kemenkeu mempunyai strukturnya yang berbeda. Dengan adanya kemajuan dan dukungan IT yang kuat, bisa jadi jumlah SDM yang bekerja lebih sedikit, sehingga satu pekerjaan yang biasanya dikerjakan sepuluh orang bisa jadi hanya dikerjakan oleh satu orang. 11 warta eproc EDISI XI | 20 14

11

WARTA TOKOH

Pusat LPSE, sebagai unit yang bergerak di pengadaan, dapat melakukan penyempurnaan peraturan pengadaan dan pembuatan database pengadaan. Dengan database pengadaan yang lengkap, kita bisa melihat daftar harga dan kualitas barang serta daftar perusahaan yang berkualitas. Selain itu, akan memudahkan kita melakukan benchmark untuk pengadaan selanjutnya. Segala informasi yang ada saat ini merupakan modal untuk membuat sebuah sistem karena sistem yang kita rintis saat ini untuk jangka panjang. Dalam jangka pendek, Pusat LPSE dapat meningkatkan layanan menjadi lebih baik lagi. Sekarang setiap orang tahu bahwa sistem pengadaan telah dilaksanakan dengan e-procurement. Lelang jadi lebih transparan. Maka peningkatan layanan sistem dapat ditingkatkan. Hal-hal yang bersifat reform dapat dimulai dari hal kecil dan sederhana. Misalnya, tata cara menjawab telepon (helpdesk) dan dengan membuat FAQ (Frequently Asked Question). Kalau pertanyaannya sama, standar jawaban yang diberikan oleh setiap petugas helpdesk seragam. Selain itu, perlu dibuat prosedur yang jelas, sehingga pengguna memahami sistem dengan baik dan hal-hal yang bersifat prosedural tidak perlu ditanyakan lagi ke call center. Salah satu permasalahan dalam pengadaan adalah untuk menjaring penyedia yang berkualitas. Bagaimana arahan Bapak terhadap hal tersebut? Tetap kuncinya adalah open system. Yang terbaik, yang selalu bisa menang. Tetapi sejalan dengan itu selain kompetisi, keterbukaan dan transparansi, kualitas yang semakin hari semakin baik tetap menjadi suatu hal yang sangat penting. Bagaimana efisiensi itu bisa sejalan dengan kualitas. Tentu, hal ini tidak sepenuhnya berada di Pusat LPSE. Ada peraturan dan peraturannya harus dibuat seperti itu. Kalau tidak seperti itu, biayanya bisa mahal karena proses pengadaannya bisa dilakukan berulang

12


Kepala Pusat LPSE, Tim Warta, dan Menteri keuangan, M. Chatib Basri Foto Oleh : Wildan Farani

kali. Ada produk yang beda harga tergantung masa pakainya jadi jangan melihat dari sisi harganya saja. Jika PPK hanya melihat dari sisi harga saja, pasti yang dilihat adalah harga yang termurah. Saya kira kombinasi harga dan kualitas, harus diseimbangkan. Bagaimana menurut pandangan Bapak, tentang rencana pembentukan unit struktural khusus yang menangani pengadaan? Pengadaan perlu dipikirkan secara khusus karena termasuk dalam bidang yang memerlukan knowledge khusus dan tidak bisa menjadi pekerjaan sambilan karena risikonya yang besar. Tidak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Ke depannya perlu kita pikirkan kembali permasalahan ini (pembentukan unit struktural khusus pengadaan). Pusat LPSE telah mengembangkan aplikasi SIMPeL (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung), bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Saya kira bagus sekali karena meskipun pengadaan bernilai di bawah Rp200 juta tetap dilakukan dengan metode yang lebih sederhana, dan prinsip transparansi tetap dijaga. Dengan SIMPeL, diharapkan pengadaan langsung dapat lebih transparan dan lebih cepat dilaksanakan. Dengan transparansi, kualitas pengadaan

“Pengadaan perlu dipikirkan secara khusus karena termasuk dalam bidang yang memerlukan knowledge khusus dan tidak bisa menjadi pekerjaan sambilan karena risikonya yang besar. Tidak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan seperti ini.” akan semakin baik. Selain itu, penyerapan anggaran dapat dilakukan secara optimal karena ada monitoring. Selama ini kita sering mengeluh terhadap realisasi anggaran, khususnya untuk proses pengadaan yang cenderung lama. Kalau pengadaan langsung yang jumlah totalnya sampai Rp1 triliun dari Rp18 triliun total anggaran Kemenkeu, itu berarti 5%-6% dari total anggaran Kemenkeu bisa diserap melalui pengadaan langsung. Kalau 6% dari total anggaran bisa terealisasi dengan cepat, itu sudah cukup lumayan. Tetapi untuk pengadaan langsung ini, biasanya sangat situasional pengadaannya sesuai kebutuhan. (Radit)

WARTA WISATA


13

WARTA OPINI

Seberapa Penting sih.. Perencanaan Pengadaan?

S

udah menjadi rahasia umum bahwa salah satu penyebab tidak efisiennya pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia sebagian besar terjadi karena lemahnya perencanaan. Kesalahan yang sering terjadi dalam perencanaan adalah hanya didasarkan pada alokasi anggaran tersedia, tetapi tidak memperhatikan identifikasi kebutuhan dan sumber daya yang sudah dimiliki atau dikuasai. Akibatnya seringkali PBJ dimanfaatkan hanya untuk menghabiskan anggaran. Anggaran yang tersedia harus dihabiskan secepatnya, sebisanya. Jika penyerapan anggaran menjadi tolak ukur kinerja instansi pemerintahan, ia harus diimbangi dengan perencanaan yang baik, atau hanya akan memicu satuan kerja (satker) pemerintah melakukan pemborosan. Sebagai contoh, pengadaan komputer atau laptop jika

“Jika penyerapan anggaran menjadi tolak ukur kinerja instansi pemerintahan, ia harus diimbangi dengan perencanaan yang baik, atau hanya akan memicu satuan kerja (satker) pemerintah melakukan pemborosan.” 14


tidak dilakukan perencanaan yang baik akan menjadi salah satu sumber terjadinya pemborosan. Pembelian komputer atau laptop yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah komputer lebih banyak daripada penggunanya, sehingga mengakibatkan inefisiensi anggaran belanja. Tahapan awal PBJ identifikasi kebutuhan dapat menjadi identifikasi keinginan (bukan kebutuhan). Pemenuhan kebutuhan pengadaan tidak berdasarkan apa yang dibutuhkan, tetapi berdasarkan keinginan subjektif perencana. Sebagai contoh, pada saat melakukan rencana pembelian komputer maka spesifikasi yang dipersyaratkan adalah spesifikasi yang paling tinggi meskipun spesifikasi tersebut tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas kantor. Identifikasi kebutuhan seharusnya melihat tujuan barang tersebut dibeli. Jika hanya untuk mengetik surat, browsing, dan fungsi standar lainnya, tidak perlu meminta spesifikasi yang paling canggih. Sangat disayangkan jika VGA dengan grafik paling tinggi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pekerjaan kantor. Kesalahan perencanaan dapat juga terjadi karena tidak mempertimbangkan barang yang sudah dimiliki/dikuasai saat ini. Misalnya barang sudah dibeli tetapi saat dioperasikan tidak compatible dengan barang yang sudah dipunyai. Akhirnya hanya menumpuk tidak terpakai.

Foto Dari : alleecreative.com

Perencanaan pengadaan juga harus mempertimbangkan biaya – biaya lain. Seperti honor, biaya survei, tenaga ahli, transportasi, dan instalasi. Jangan sampai karena ada biaya tambahan yang belum dialokasikan, barang yang dilelang tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya pada lelang Air Conditioner (AC) ternyata tidak dialokasikan biaya pemasangan. Akhirnya AC yang sudah dilelang tidak dapat langsung dipakai dan harus menunggu anggaran tahun depan untuk mengalokasikan biaya pemasangan. Yang paling penting dalam perencanaan pengadaan barang/jasa adalah memperhatikan seluruh biaya baik biaya untuk perolehannya maupun biaya untuk perawatannya dengan melakukan analisis “Total Cost Ownership”. Dengan analisis ini, seluruh biaya terkait pengadaan dianalisis sehingga dapat diputuskan cara terbaik untuk mendapatkan barang dan juga diputuskan alternatif untuk tidak melakukan pengadaan akan tetapi denga melakukan sewa barang. Salah satu tahapan dalam perencanaan pengadaan adalah menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tidak ada pengadaan yang muncul tiba–tiba tanpa perencanaan. Tidak ada pengadaan yang sifatnya mendadak, kecuali keadaan darurat atau kahar. Semua pengadaan terukur sampai akhir tahun. RUP satker Kementerian Keuangan

WARTA OPINI

“Tidak ada pengadaan yang sifat mendadak, kecuali keadaan darurat atau kahar. Semua pengadaan terukur sampai akhir tahun.” (Kemenkeu) dimumkan di laman www.rup. lpse.depkeu.go.id/v2 dan seharusnya sudah diumumkan sejak bulan Desember pada tahun sebelumnya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1082/KM.1/2012). Namun sampai saat ini tidak semua rencana pengadaan telah diumumkan dalam RUP. Kebanyakan satker tidak mengumumkan rencana pengadaan karena belum memiliki gambaran yang pasti mengenai pengadaan tersebut. Padahal sesuai dengan filosofi awal RUP sebagai rencana, maka ada kemungkinan jika hasilnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Satker seharusnya mengumumkan RUP apa adanya sesuai dengan perencanaan masing – masing. Tidak perlu terbebani dengan ketepatan jumlah, nilai, atau tanggal pelaksanaan pengadaan riil. Adapun jika terjadi perubahan yang signifikan, satker mempunyai opsi untuk mengubah RUP yang sudah diumumkan. Input RUP tidak terlalu merepotkan dan memakan waktu. Tidak semua yang ada dalam anggaran satker harus diumumkan.

Ada beberapa hal yang tidak perlu diumumkan dalam RUP, yaitu honorarium, perjalanan dinas, belanja pegawai, serta belanja daya dan jasa. Setelah pengadaan terlaksana, satker yang bersangkutan berkewajiban untuk mengisi nilai realisasi dalam laman RUP. Hal ini dimaksudkan agar monitoring realisasi dapat dilaksanakan dengan mudah. Bagi instansi, RUP dapat berfungsi untuk monitoring penyerapan. Dengan catatan bahwa realisasi dalam RUP tersebut selalu di-update. Selain itu, RUP juga harus terhubung dengan pengadaan melalui sistem. Dari acara rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 20 November 2013 di Balai Sudirman diperoleh informasi bahwa pada SPSE versi terbaru ini akan terkoneksi dengan aplikasi RUP dari LKPP. Pengumuman RUP dibutuhkan selain untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga berfungsi sebagai pengumuman kepada calon peserta lelang agar dapat bersiap – siap dan mempunyai gambaran mengenai lelang yang akan dilaksanakan dalam suatu instansi atau lokasi. Ada satu keluhan mengenai Informasi dalam laman RUP Kemenkeu yang dinyatakan oleh beberapa penyedia barang/jasa. Mereka berpendapat bahwa laman RUP Kemenkeu kurang informatif.

Sebagai calon kompetitor dalam lelang yang akan dilaksanakan, penyedia memerlukan tampilan informasi yang berisi lokasi, pagu, dan jenis lelang. Laman RUP Kemenkeu yang sekarang memang telah memuat semua informasi tersebut, namun penyedia masih kesulitan dalam memilahnya. Laman RUP Kemenkeu hanya menyediakan fasilitas pilih (sortir) sesuai dengan lokasi dan instansi. Jadi untuk mencari lelang yang sesuai dengan usahanya, penyedia masih harus membuka satu per satu instansi yang mengumumkan RUP. Semoga kondisi ini dapat diperbaiki pada RUP Kemenkeu mendatang. (Edi Purwanto)

“Satker seharusnya mengumumkan RUP apa adanya sesuai dengan perencanaan masing-masing. Tidak perlu terbebani dengan ketepatan jumlah, nilai, atau tanggal pelaksanaan pengadaan riil. Adapun jika terjadi perubahan yang signifikan, satker mempunyai opsi untuk mengubah RUP yang sudah diumumkan.” 15 warta eproc EDISI XI | 20 14

15

WARTA OPINI

Ancaman Korupsi dalam Pengadaan

W

hen men are pure, law is useless; When men are corrupt, law is broken. Begitulah kutipan lengkap yang pernah saya baca di majalah terbitan milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Quote milik Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris pada masa Ratu Victoria ini, menggambarkan korelasi antara hukum dan pengguna hukum tersebut, yaitu ketika seseorang bertindak dengan hati yang bersih dan murni ingin mengabdi, maka hukum atau peraturan terkait akan menjadi kurang berguna. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang atau aparat pemerintah bekerja tidak berdasarkan hati yang tulus dan murni pengabdian, hukum atau peraturan akan menjadi rusak dan dilanggar. Hampir setiap hari kita disuguhi berita kejahatan white collar crime atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh profesional baik pemerintahan ataupun swasta. Tindak kejahatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari kasus korupsi, kolusi, nepotisme, sampai abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Kasus korupsi di Indonesia bahkan dikategorikan dalam extraordinary crime alias tindak kejahatan yang

membutuhkan penanganan khusus atau tindak kejahatan luar biasa. Begitu luar biasanya tindak kejahatan korupsi, pemerintah merasa perlu untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk memberantas korupsi dan lembaga tersebut bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga yang dibentuk pada tahun 2003 dengan berdasar pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjadi lembaga yang memiliki legitimasi untuk menyelidiki dan menangkap pelaku tindak kejahatan korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2013, jika dibandingkan dengan negara lainnya, menurut Corruption Perception Index yang diterbitkan oleh lembaga transparansi internasional menempati urutan kelima sebagai negara terkorup di ASEAN. Peringkat negara terkorup di ASEAN masih dipegang oleh negara-negara Indochina, berurutan mulai dari Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Secara global untuk tahun 2013 Indonesia menepati peringkat 114

dari 175 negara terbersih berdasarkan pengukuran indeks persepsi korupsi dengan nilai 32. Peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia hanya berbeda tipis dengan Vietnam yang menempati urutan 116. Untuk wilayah ASEAN, negara dengan indeks korupsi terbaik dimiliki oleh Singapura yang menempati urutan kelima sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Sementara untuk tingkat global, negara dengan predikat terbersih dari korupsi adalah New Zeland dengan skor 91.

“Secara global untuk tahun 2013 Indonesia menempati peringkat 114 dari 175 negara terbersih berdasarkan pengukuran indeks persepsi korupsi dengan nilai 32.” Tidak mengherankan jika dalam hal korupsi Indonesia berada dalam wilayah big five ASEAN. Di dalam berita JPNN.com tanggal 15 Februari 2014 dimuat bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan, Kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau KPK berjumlah 318 orang sejak diterapkan pilkada langsung. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah tersandung kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa. Menurut laporan Indonesia Procurement Watch (IPW) yang dimuat dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi

16


WARTA OPINI

Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (jdih.bpk.go.id), 70% dari 385 kasus yang ditangani oleh KPK berasal dari pengadaan barang/jasa. Hayie Muhammad, Direktur Program IPW, menyatakan bahwa proyek pengadaan barang/jasa di pemerintahan menghabiskan 30% APBN setiap tahun dengan jumlah peningkatan persentase sebesar 10% setiap tahunnya. Menurut Hayie akibat yang timbul dari tindak pidana korupsi ini adalah terjadinya in efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga mencapai 40% dari anggaran pengadaan barang/jasa. Modus operandi korupsi pengadaan barang/jasa yang sering terjadi antara lain penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak wajar, persekongkolan dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara melawan hukum dalam rangka memenangkan salah satu pihak. Mengingat kasus korupsi yang sangat besar terjadi dalam pengadaan barang jasa yang mencapai 70% dari 385 kasus yang masuk KPK, Pemerintah berusaha untuk meminimalisir kondisi tersebut. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, yang isinya mewajibkan seluruh pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian/ Lembaga menggunakan lelang secara elektronik. Melalui pengadaan secara elektronik (e-procurement), tatap muka

antara penyedia barang/jasa dengan panitia dapat diminimalisasi sehingga memperkecil peluang terjadinya kecurangan. Implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Indonesia tergolong relatif baru yaitu sejak tahun 2008. Sebagai sistem yang baru, pengadaan secara elektronik membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan informasi yang memadai. Wilayah negara Indonesia yang cukup luas dan terdiri dari berbagai pulau, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Sampai saat ini di beberapa daerah khususnya bagian timur, kondisi infrastruktur jaringan masih belum memadai. Hal ini berbeda dengan kondisi negara lain misalnya Singapura. Singapura dengan wilayah yang relatif kecil maka pembangunan infra struktur jaringan tidak menjadi hambatan. Singapura telah memulainya sejak tahun 2000 melalui GeBIZ (Government Electronic Business Center). GeBIZ merupakan sistem pengadaan secara elektronik milik Singapura yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. GeBIZ adalah bagian dari program e-GAP I (e-Government Action Plan tahap I) yang merupakan program terpadu dari Pemerintah Singapura untuk menjadikan semua pelayanan umum berbasis

“Pengadaan barang/jasa yang bersih dari korupsi akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal” daring (online). Layanan GeBIZ hanya dilaksanakan oleh satu unit layanan pengadaan secara elektronik. Hal ini dikarenakan luas wilayah Singapura yang relatif kecil. Berbeda dengan wilayah Indonesia yang cukup luas , layanan LPSE tidak mecukupi untuk diberikan oleh satu unit layanan sehingga perlu pembentukan LPSE pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kotamadya. Pengadaan barang/jasa yang bersih dari korupsi akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal dan hanya bisa dicapai apabila pemerintah dan penyedia barang/jasa memiliki kesamaan visi untuk membangun pengadaan barang/jasa yang bersih. Sebaik apapun sistem yang dibangun, apabila user sistem “bekerja di bawah tangan”, sistem tersebut tidak akan ada gunanya. Mari biasakan diri selalu bekerja jujur dan maksimal. (Aldy Anindita W) 17 warta eproc EDISI XI | 20 14

17

Semester 1 Penghematan Anggaran melalui e-Procurement Capai 17.79%

18


• SKPD Kalimantan Timur terdiri dari: Pengadilan Agama Nunukan, Tanjung Redeb dan Tanah Grogot • SKPD Kepulauan Riau terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam • SKPD Maluku terdiri dari: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku KETERANGAN *) • Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Diklat, Biro Perlengkapan, Pusdaskrimti,); Kejaksaan Negeri Boroko, dan Sorong; Kejaksaan Tinggi Banten, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. • SKPD Aceh terdiri dari: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati • SKPD Banten terdiri dari: KPU Provinsi Banten • SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kantor Pertanahan Kota Bandung • SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: POLDA Kalimantan Barat - Bidang Kedokteran dan Kesehatan

• SKPD Papua terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura • SKPD Riau terdiri dari: KPU Provinsi Riau • SKPD Bengkulu terdiri dari: Badan Pusat Statistik Kab. Seluma, Kab. Muomuko, Kab. Kepahiang dan Kab. Lebong • SKPD Sumatera Barat terdiri dari: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat • SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Dinas Pertanian Kab. Jeneponto, Kantor Pertanahan Kab. Barru, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Sidrap, Kab. Soppeng, dan Kota Makassar 19 warta eproc EDISI XI | 20 14

19

WARTA INFO Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan

S

ebagaimana tunas yang terus tumbuh, pelaksanaan pengadaan secara elektronik di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun terus berkembang. Sejak tahun 2008, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008, Kemenkeu telah mengimplementasikan pengadaan secara elektronik. Saat ini ruang lingkup pengadaan secara elektronik meliputi pengadaan dengan metode e-tendering (pelelangan dan seleksi) dan e-purchasing (pembelian melalui katalog elektronik). Mulai tahun 2014, Kemenkeu dapat melaksanakan pengadaan langsung secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Sebagai payung hukumnya adalah PMK Nomor 13/ PMK.01/2014, yang mulai berlaku tanggal 1 Juni 2014. Sebagai pilot project pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik, peraturan ini akan diberlakukan di tingkat Unit Eselon I Kemenkeu, yaitu terhadap pengadaan barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Pelaksanaan pengadaan langsung secara manual dapat tetap dilaksanakan sampai PMK ini diberlakukan secara menyeluruh yaitu pada tahun 2016. Ruang Lingkup Pengadaan langsung secara elektronik dapat diterapkan pada: a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai maksimal 200 juta rupiah yang merupakan kebutuhan operasional, menggunakan teknologi sederhana,

20


Jenis Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa

Batasan nilai

Pembelian Langsung dengan Bukti Pembelian

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

s.d. 10 juta

Pembelian Langsung dengan Kuitansi

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

s.d. 50 juta

Pengadaan Langsung dengan SPK

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

s.d. 200 juta

Pengadaan Langsung dengan SPK

Pengadaan Jasa Konsultansi

s.d. 50 juta

Tabel 1.1 : Batasan Nilai Pengadaan

memiliki risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh penyedia, usaha perseorangan, atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis tertentu. b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai maksimal 50 juta rupiah. Pihak-Pihak yang terkait Penyelenggara aplikasi pengadaan langsung secara elektronik adalah Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kemenkeu, sedangkan pengguna sistem, meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyedia, dan Auditor. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik Pengadaan langsung secara elektronik, dilaksanakan melalui aplikasi SIMPeL dengan alamat www.simpel.lpse.kemenkeu.

go.id. Adapun batasan nilai pengadaan langsung sesuai dengan tabel 1.1 di atas. Mekanisme pendaftaran aplikasi SIMPeL a. Bagi Satuan Kerja Satuan kerja melakukan pendaftaran online melalui laman SIMPeL sebagai Admin Satker; b. Bagi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Panitia/PPHP Admin Satker memberikan user id dan kata sandi kepada PPK, Pejabat Pengadaan, dan Panitia/PPHP. c. Bagi Penyedia Penyedia melakukan pendaftaran online melalui laman SIMPeL, kemudian melakukan pendaftaran offline dengan mendatangi kantor satker yang mengundang atau kantor LPSE Kemenkeu terdekat.

WARTA INFO Regulasi Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dengan bukti pembelian dan kuitansi a. PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan langsung. b. Kemudian, Pejabat Pengadaan

administrasi, teknis, dan harga melalui Aplikasi SIMPeL. d. Pejabat Pengadaan membuka penawaran, melakukan evaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

sehingga kewajiban yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, misalnya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan; dan/atau kebakaran. Halhal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak tidak termasuk dalam keadaan kahar. Pengecualian

1) memesan barang atau mendatangi langsung penyedia; 2) melakukan transaksi; 3) menerima barang; 4) melakukan pembayaran; 5) menerima bukti pembelian atau kuitansi; 6) meneliti dan mempertanggungjawabkan pengadaan langsung; 7) menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK; 8) memasukan data pengadaan langsung dalam Aplikasi SIMPeL.

e. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang penyedia lain; f. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dan mengumumkan hasil pengadaan pada aplikasi SIMPeL; g. PPK menandatangani SPK;

Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dengan SPK a. PPK membuat paket pada Aplikasi SIMPeL dan mengirimkannya kepada Pejabat Pengadaan dengan: 1) mengisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis; serta 2) mengunggah file pendukung, jika diperlukan. b. Pejabat Pengadaan 1) me-review paket pengadaan; 2) mencari informasi terkait pekerjaan dan harganya; 3) membandingkan harga dan kualitas minimal dari 2 sumber yang berbeda; 4) mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu berdasarkan kualifikasi. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen lain terkait jenis pekerjaan yang dibutuhkan. c. Penyedia yang diundang, menyampaikan penawaran

h. Panitia/PPHP meneliti barang/ jasa yang dikirim oleh Penyedia Barang/Jasa serta mencetak dan menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan. Keadaan Kahar Apabila pengadaan langsung secara elektronik tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan karena keadaan kahar atau gangguan teknis, seperti gangguan daya listrik, jaringan, dan aplikasi, Pejabat Pengadaan dapat:

Pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikecualikan adalah: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai maksimal 500 juta rupiah, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung; b. Pengadaan Langsung untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya, yang dapat dilakukan bernilai maksimal 1 M. Pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau satu orang Pejabat Pengadaan dan hanya diperuntukan bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi. (Dimas)

a. membatalkan proses pengadaan langsung secara elektronik; b. melakukan penyesuaian jadwal c. membuat dan melaksanakan solusi alternatif hal lain yang tidak bisa diakomodasi atau difasilitasi dalam Aplikasi SIMPeL serta menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,


21

WARTA INFO

memberi perhatian lebih terhadap RUP. Mereka masih perlu diingatkan supaya segera mengumumkan RUP. Padahal seharusnya masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa segera mengumumkan tanpa perlu diingatkan. Hal inilah yang menjadi tantangan kami, pengelola LPSE, untuk selalu mengingatkan dan bagi saya, dan tidak ada kata menyerah untuk itu.

M. Gauss Sitompul Saat di Wawancarai oleh Tim Warta Foto Oleh : Syarif hidayat

M. Gauss Sitompul, Koordinator LPSE Kemenkeu Wilayah Sumatera Utara:

“Bagi Saya Tidak Ada Kata Menyerah” Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Wilayah Sumatera Utara yang tak kenal basa-basi ini, mengungkapkan bahwa tidak ada kata menyerah untuk selalu mengingatkan satuan kerja (satker) di lingkungannya agar memberikan perhatian lebih terhadap Rencana Umum Pengadaan demi kelancaran proses pengadaan.

D

i sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola LPSE Daerah, selain meliput kegiatan rakor, tim reporter warta juga menemui salah satu peserta asal Sumatera Utara, Koordinator LPSE Wilayah Sumatera Utara, M. Gauss Sitompul, untuk mengetahui penerapan layanan LPSE di daerah Sumatera Utara. Berikut petikannya.

22


Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi penerapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Wilayah Sumatera Utara? Penerapan RUP di wilayah Sumatera Utara (Sumut) masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif karena satuan kerja di wilayah Sumut belum

Kendala para satker tersebut cenderung homogen, mereka lebih fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing sehingga pengadaan, khususnya RUP, masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang tidak diprioritaskan. Solusi yang efektif saat ini, menurut saya, adalah dengan menggiatkan sosialisasi kepada para satker. Sosialisasi itu tidak cukup hanya setahun sekali, minimal dua kali dalam setahun, yaitu akhir tahun dan pertengahan tahun. Dengan sosilaisasi di akhir tahun, para satker dapat bersiap-siap untuk melaksanakan kewajiban pengumuman RUP tahun depan. Sedangkan dengan adanya sosialisasi di pertengahan tahun, para satker dapat meng-update RUP yang telah terealisasi. Mengingat RUP merupakan rencana awal pengadaan, sangat dimungkinkan adanya perubahan pada semester pertama. Sebagai pengelola LPSE, kami berusaha meningkatkan kesadaran dari masing-masing satker dengan selalu mengingatkan. Ibarat orang tua yang tidak pernah bosan mengingatkan anaknya supaya taat aturan. Kami pun selalu mengingatkan satkersatker, tidak hanya setahun sekali saat sosialiasi, tetapi hampir setiap bulan. Selama ini kami telah mengirimkan pemberitahuan terkait RUP, baik melalui surat maupun telepon, kepada satker-satker Kementerian Keuangan di Sumatera Utara. Kadang-kadang saya bahkan menghubungi Kepala Bagian Umum Kantor Vertikal Unit Eselon I yang bertanggung jawab atas satker-satker di wilayah koordinasinya.

WARTA INFO

Menurut pengamatan Bapak, bagaimana tingkat kesesuaian antara RUP dan pelaksanaan pengadaannya? Jika mengacu pada kantor saya, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Medan, RUP yang diumumkan telah sesuai dengan pengadaan yang dilaksanakan, dengan tingkat kesesuaian sekitar 90% - 95%. Untuk kantor-kantor lain di wilayah Sumatera Utara umumnya hampir sama, namun terdapat juga halhal lebih detail yang kurang dapat kami pantau. Terkait dengan rutinitas LPSE sendiri, kegiatan apa yang paling sering dilakukan? Apakah ada program khusus terkait pembinaan vendor di sana? Misalnya menyediakan jadwal rutin pelatihan vendor sebagai sarana diskusi/ bertukar pikiran antar vendor dengan trainer LPSE sebagai fasilitatornya.

Penerapan ULP di Sumatera Utara mendapat sambutan yang antusias dari seluruh satker di wilayah Sumatera Utara. Para satker telah mengetahui fungsi ULP sehingga mereka melimpahkan tugas pengadaannya ke Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Sumatera Utara. Banyaknya volume paket pengadaan membuat kelebihan beban kerja anggota Pokja ULP. Di samping itu status Pokja ULP yang masih ad hoc, mengharuskan mereka menyelesaikan tugas dan fungsi di kantor masing-masing. Oleh karenanya, saya menyarankan supaya dibentuk kelompok kerja ULP yang berdiri sendiri dan mempunyai pegawai sendiri yang memang fokus menangani pengadaan. Karena saya yakin, permasalahan ini tidak hanya terjadi di wilayah Sumatera Utara, tetapi juga di kantor-kantor lain.

Sebagai penutup, apa harapan Bapak terkait pengembangan kinerja LPSE Kemenkeu wilayah Sumatera Utara ke depan? Terkait dengan RUP, saya harap para satker mitra LPSE Kemenkeu Wilayah Sumatera Utara dapat mengumumkan RUP dan meng-update-nya sesuai data terbaru sehingga pelaksanaan pengadaan dapat lebih terorganisasi dengan baik dan lancar. Selanjutnya, saya ingin menerapkan pelatihan rutin bagi penyedia setiap minggu, dan pelatihan bagi panitia. Saya rasa sarana dan prasarana yang ada di LPSE Sumatera Utara sudah siap, tinggal menyiapkan sumber daya manusianya sebagai trainer. (Syarif)

Kami sering menerima permintaan konsultasi satker, baik datang langsung maupun melalui telepon, terkait dengan masalah pengadaan yang terjadi. Bila terdapat kesulitan, kami selalu berkoodinasi dengan LPSE pusat. Program pembinaan vendor pasti ada, meskipun tidak ada pelatihan secara khusus. Selama ini vendor sering datang langsung untuk berkonsultasi, baik terkait dengan peraturan baru maupun aplikasi. Vendor-vendor di Sumatera Utara sudah cukup memahami aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik namun ide bagus apabila kami menyediakan jadwal pelatihan khusus. Selain membuat kegiatan LPSE menjadi lebih hidup dan terkait juga dapat menyerap anggaran secara efektif, dapat menjadi sarana diskusi dan berbagi pengalaman antar vendor, sosialisasi kebijakan dan informasi terkini tentang perkembangan aplikasi yang dikelola LPSE. Tentu ini sangat menarik. Setelah pulang dari sini akan segera saya jadwalkan. Bagaimana tentang penerapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di sana?

M. Gauss Sitompul Saat di Wawancarai oleh Tim Warta Foto Oleh : Syarif hidayat


23

WARTA INFO Penyedia

Resep Jitu Menang Tender: Jaring Terpasang, Tender Menang! Wawancara khusus dengan penyedia barang/jasa: CV SUMBER SETIA ABADI

“

Mengikuti tender di LPSE, kita pasang jaring sebanyak-banyaknya agar dapat ikan. Ikannya kecil atau besar, kita tetap menebar jaring. Kalau ikan tertangkap, berarti rezeki kita.” ujar Martinus Rudi Setiawan, Direktur CV Sumber Setia Abadi (CV SSA) saat berbicara tentang strategi mengikuti tender di pemerintahan. Sejak terdaftar sebagai rekanan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanggal 12 Februari 2010, CV SSA telah mengikuti 710 paket pekerjaan di LPSE Kemenkeu dan memenangkan 42 paket pekerjaan. Hal ini membuat CV SSA menjadi 10 perusahaan pemenang lelang terbanyak berdasarkan aplikasi Vendor Management System Kemenkeu. Namun, tak hanya menjadi pemenang, CV SSA pun sering kecewa saat digugurkan dengan alasan yang dibuatbuat. Menurut Martinus, kekurangan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) saat ini adalah tidak ada transparansi atas evaluasi dokumen penawaran. Peserta hanya melihat hasil evaluasi dengan penjelasan singkat tanpa tahu validitasnya. Sarannya, ada fasilitas cek dokumen penawaran pemenang agar peserta dapat mengecek kebenaran dokumen penawaran pemenang sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi atau bahan sanggahan. Lalu apa strategi CV SSA menang tender? Hal pertama yang dilakukan adalah rajin memantau pengumuman lelang. Menurut pria kelahiran Manggar ini, staf perusahaan setiap pagi wajib mengecek apakah ada paket lelang yang sesuai dengan klasifikasi usahanya. Lebih lanjut

24


lebih tinggi, ada kemungkinan kalah dengan peserta lain. Namun menawarkan harga terlalu rendah juga tidak baik karena bisa dianggap mengurangi spesifikasi dan kualitas barang. •

Bpk. Martinus Rudi Setiawan, Direktur CV Sumber Setia Abadi Foto Oleh : Meysza Monzana

Martinus menuturkan empat hal penting untuk memenangkan tender: •

Menyiapkan dokumen penawaran dengan teliti; Penyiapan dokumen, syarat administrasi dan kualifikasi, teknis, dan harga harus diperhatikan. Baca dan periksa dengan teliti persyaratan lelang serta ikuti instruksi dan format dokumen yang sudah ditentukan.

•

Membangun hubungan baik dengan semua pihak terutama dengan prinsipal/distributor; Adanya dukungan prinsipal/ distributor sebagai salah satu syarat wajib administrasi sering menjadi benturan bagi para peserta. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan prinsipal/distributor penting dilakukan.

•

Ajukan harga penawaran yang wajar; Harga penawaran harus wajar, di bawah atau mendekati harga tender dengan spesifikasi yang sesuai atau lebih tinggi. Jika mengajukan harga

Update pengetahuan tentang IT dan kuasai aplikasi SPSE Aplikasi SPSE membuat tender pemerintah menjadi semakin mudah dan cepat. Tetapi, jika tidak menguasai aplikasi, tentu menjadi sulit. Penyedia dapat mengikuti pelatihan aplikasi ini di LPSE Kemenkeu.

Selain empat hal tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah saat memasukkan penawaran sediakan bandwith yang cukup untuk upload dokumen, perkecil ukuran dokumen, dan pisahkan dokumen kualifikasi dengan dokumen penawaran. Jika mengalami kesulitan, bisa ke LPSE Kemenkeu untuk menggunakan fasilitas bidding room. “Yang harus diperhatikan setelah menang tender adalah mengerjakan paket sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Bicara bisnis, bicara kepercayaan. Kalau user sudah percaya, tentu kita akan mendapat nama baik dan punya potensi besar untuk menang tender proyek berikutnya”, pungkas Martinus menutup wawancara.(vera)

WARTA INFO Daerah

Kami Memberikan Perhatian Lebih Bagi Instansi Kerja Sama Profil layanan kerja sama LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel

L

ayanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan (LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel), telah dibuka sejak Oktober 2011. Pada awal berdirinya, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel dikomandoi oleh Bapak Mattaro Nurdin Arta, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel selaku Kepala Rumah Tangga GKN Makassar dan Koordinator LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel. Anggota Tim Pelaksana Pengelolaan LPSE saat itu terdiri dari 3 orang staf dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Yanto Rohyanto selaku Admin Agency, Muhammad Ali Gora sebagai Verifikator dan Eko Syahruddin sebagai Helpdesk. Sejak awal, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel telah mampu menjalankan seluruh fungsi layanannya dengan baik, terutama dalam layanan yang mendukung pelelangan secara elektronik bagi satuan kerja Kemenkeu di wilayah kerja Sulsel. Di samping layanan utama (fungsi admin agency, registrasi dan verifikasi serta helpdesk), dimotori oleh koordinator LPSE yang baru, Bapak Rusbandi Rustam, Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel telah berhasil menjalankan fungsi supporting e-procurement, di antaranya adalah pelatihan dan sosialisasi, pendampingan dan supervisi, verifikasi lapangan, dan layanan kerja sama dengan instansi di luar Kementerian Keuangan tingkat daerah. Layanan ini dilakukan sejak pertengahan tahun kedua beroperasinya LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel.

Khusus untuk kerja sama dengan instansi di luar Kementerian Keuangan, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel memberikan perhatian lebih, mengingat geliat dan semangat penerapan pelelangan secara elektronik yang mulai meningkat hingga menjadi semacam kebutuhan, berkembang pesat sejak diperkenalkan tahun 2010. Tujuan pelayanan ini adalah untuk mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel pada instansi yang membutuhkan. Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas layanan yang menjadi ‘bisnis’ Kemenkeu, yang secara tidak langsung mendukung proses building image yang positif bagi Kemenkeu secara lebih luas. Selama tahun 2012, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel telah berhasil menjalin dan membentuk kerja sama layanan, meliputi semua bentuk layanan LPSE, dengan 7 satuan kerja, yaitu:

14 Mei 2012 Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar, Kementerian Perindustrian 4 Juni 2012 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jeneponto 27 Juli 2012 Rumah Sakit Umum Daerah H Padjongan Dg. Ngalle, Kabupaten Takalar 31 Agustus 2012 Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

31 Agustus 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jeneponto 5 September 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya, pada tahun 2013, kerja sama layanan dengan instansi di luar Kementerian Keuangan makin diperluas dan berhasil menjalin dengan 8 instansi, yaitu:

20 Maret 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 15 April 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto 15 April 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto 18 April 2013 Akademi Pariwisata Makassar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 22 April 2013 DInas Kesehatan Kabupaten Takalar 29 April 2013 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Jeneponto 25 Juni 2013 Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar 10 Juli 2013 Televisi Republik Indonesia Stasiun Sulawesi Selatan 25 warta eproc EDISI XI | 20 14

25

WARTA INFO Daerah

“Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel pada instansi yang membutuhkan.” Selain bentuk kerja sama pelayanan penuh (full service), yang meliputi seluruh bentuk layanan LPSE Kementerian Keuangan, terdapat juga kerja sama hanya untuk jenis layanan tertentu, misalnya soasialisasi, pendampingan, dan pelatihan. Adapun layanan yang diberikan kepada instansi yang bekerja sama selama ini antara lain: 1. Pelatihan dan sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan e-procurement bagi para Pejabat Pengadaan dan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) seluruh polres di wilayah kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat; 2. Pelatihan e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia PBJ dari 2 satuan kerja Lembaga Administrasi Negara di Sulawesi Selatan; 3. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan e-procurement bagi para anggota Panitia PBJ Badan Kepegawaian Negara Daerah Sulawesi selatan; 4. Pelatihan, konsultasi dan pendampingan pelaksanaan e-procurement serta pengelolaan LPSE di LPSE Kemenkeu agency BPKP Sulawesi Selatan; 5. Pendampingan dan konsultasi pelaksanaan e-procurement bagi para Panitia PBJ di instansi vertikal Kejaksaan Agung, yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan beberapa Kejaksaan Negeri di Sulawesi Selatan; 6. Pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi pengelolaan LPSE

26


Pemerintah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Untuk ukuran layanan LPSE Daerah, kerja sama yang telah terbangun dan layanan yang selama ini diberikan oleh LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel sudah cukup baik. Hal ini dimungkinkan karena sebagai salah satu entitas yang mengadakan layanan pengelolaan dan pelaksanaan lelang elektronik, apa yang telah dicapai, dilaksanakan dan dibagikan oleh LPSE Kemenkeu termasuk salah satu layanan unggulan yang mampu dihadirkan Kemenkeu kepada stakeholder. Bahkan dari segi bentuk pelayanan, di antara LPSE yang telah berdiri hampir di semua instansi, fasilitas, sarana dan pelayanan yang diberikan oleh LPSE Kemenkeu secara umum termasuk yang terbaik dan terlengkap. Berikut adalah beberapa testimoni dari pengguna layanan LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan. Di antara banyaknya kerja sama dan pelayanan yang dilakukan, salah satu bentuk kerja sama yang paling menarik adalah kerja sama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Demi merasakan manfaat kerja sama yang telah terjalin, kerjasama layanan yang standar dapat ditingkatkan lebih intensif lagi melalui kerja sama dalam pengelolaan LPSE. Pengalaman LPSE Kementerian Keuangan dapat dibagi dan dijadikan acuan oleh LPSE Pemkab Jeneponto dalam menjalankan operasionalnya. Dimulai pada pertengahan tahun 2013 lalu, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel secara cukup intensif diundang hadir ke LPSE Pemkab Jeneponto untuk melakukan pendampingan dan supervisi pengelolaan layanan, juga melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap pemangku kepentingan LPSE Pemkab Jeneponto baik dari Panitia PBJ berbagai SKPD maupun penyedia terkait. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi ini sangat intensif, baik secara

langsung melalui pertemuan tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui berbagai sarana yang ada. Keberhasilan LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel dalam menjalin banyak kerja sama dan pelayanan kepada ragam pemangku kepentingan di luar instansi Kementerian Keuangan, tidak terlepas dari layanan beberapa LPSE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan yang belum memberikan layanan secara optimal. Maka, ketika LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel mampu menghadirkan berbagai bentuk layanan prima terkait e-procurement dengan banyak fasilitas dan ragam inovasi yang sangat membantu, yang semuanya diberikan tanpa sepeser pun pungutan, adalah sebuah keniscayaan yang wajar dan amat logis, para pengguna berbondong-bondong hadir ke LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel dengan segala kepentingan untuk mendapatkan layanan pengadaan secara elektronik yang mereka butuhkan. Saat ini, telah lebih dari 3 tahun LPSE Kemenkeu Wilayah Sulsel mampu eksis di tengah kebutuhan dan semangat yang kian meninggi terhadap pelaksanaan pelelangan secara elektronik, dengan segudang bentuk pelayanan yang prima. Sebuah keniscayaan alamiah, ketika service bussines ini dianggap sebagai salah satu layanan unggulan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, maka dapat menjadi contoh lebih luas, dalam hal profesionalitas dan tata kelola yang baik, bagi instansi pemerintah secara luas. Kesimpulannya adalah, LPSE dengan segudang inovasi layanan prima pengelolaan pengadaan yang menjadi salah satu pilar penerapan good gevernance dan clean government, bukan hanya layak untuk dipertahankan eksistensinya, tetapi harus makin ditingkatkan dan perannya melalui penguatan kelembagaan dan perluasan cakupan bisnis prosesnya. (Eko Syahruddin)

WARTA INFO Daerah

Profil LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bali Tampak Depan Kantor LPSE Wilayah Provinsi Bali

Sekretariat Jenderal Kantor Pengelola TIK dan BMN Denpasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai KPP Bea dan Cukai Tibe B Benoa

B

Direktorat Jenderal Pajak

ali, salah satu provinsi dengan luas wilayah terkecil di Indonesia, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Mulai dari pariwisata berbasis seni dan budaya masyarakat setempat yang unik dan sarat makna, hingga wisata alam dengan pemandangan dan keindahan yang tak perlu diragukan lagi. Dua hal inilah yang membuat Bali terkenal di seluruh penjuru dunia. Pariwisata Bali berhasil mendatangkan jutaan wisatawan baik asing maupun domestik setiap tahunnya. Kedatangan wisatawan ini merupakan sumber utama perekonomian di Bali, sehingga banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh negara sebagai sumber pendapatan, baik dari sektor perpajakan maupun cukai.

yang beralamat di Jalan Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar. Lokasi ini dipilih karena GKN Denpasar I terletak di pusat kota Denpasar sehingga mudah dijangkau oleh satuan kerja dan penyedia.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di wilayah provinsi Bali, dibentuklah LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Bali (LPSE Kemenkeu Bali) pada tahun 2010 dengan tugas pokok memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik (e-procurement).

5. Upload penawaran (bidding room);

LPSE Kemenkeu Bali berlokasi di Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar I

LPSE Kemenkeu Bali memberikan layanan setiap hari kerja dan jam kerja. Adapun jenis layanannya adalah: 1. Registrasi penyedia; 2. Registrasi panitia pengadaan barang/ jasa; 3. Konsultasi tata cara pengadan barang/ jasa pemerintah; 4. Penyelesaian masalah-masalah umum yang dihadapi panitia pengadaan barang/jasa dan vendor;

6. Pelatihan aplikasi SPSE bagi PPK/ Panitia dan Penyedia; 7. Sosialisasi update aplikasi SPSE versi 3.5, dan sosialisasi Pokja ULP Daerah Wilayah Bali; Stakeholder yang dilayani oleh LPSE Kemenkeu Bali adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan di Bali yang terdiri atas 6 unit eselon satu dengan 26 unit satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali, sebagai berikut:

Kanwil DJP Bali KPP Madya Denpasar KPP Pratama Denpasar Timur KPP Pratama Denpasar Barat KPP Pratama Badung Utara KPP Pratama Badung Selatan KPP Pratama Gianyar KPP Pratama Singaraja KPP Pratama Tabanan KP2KP Almapura KP2KP Krobokan KP2KP Negara KP2KP Ubud Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPBN Provinsi Bali KPPN Denpasar KPPN Singaraja KPPN Amlapura Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara KPKNL Denpasar KPKNL Singaraja BPPK BDK Denpasar 27 warta eproc EDISI XI | 20 14

27

WARTA INFO Daerah Tidak hanya satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, LPSE Kemenkeu Bali juga membuka peluang kerja sama bagi satuan kerja di luar Kementerian Keuangan. Instansi lain yang telah melakukan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), di antaranya adalah : 1. BMKG Wilayah III Denpasar, 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem Kementerian Keautan dan Perikanan, 3. Pengadilan Agama Gianyar, 4. Pengadilan Agama Badung, 5. Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja, 6. Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar, 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Tim Pelaksana Penerapan LPSE (TPPLPSE) Kemenkeu Wilayah Bali tahun 2014 beranggotakan pejabat dan staf sebagai berikut:

Staff LPSE Wilayah Provinsi Bali Sedang Melayani Customer

Pejabat dan Staff LPSE Wilayah Provinsi Bali

1. Rahmat Subagio Penanggung Jawab Kanwil DJBC Bali Nusra 2. Lilik Jamilah Koordinator KPTIK dan BMN Denpasar 3. Ni Putu Dewi Purnamasari Admin Agency KPTIK dan BMN Denpasar 4. I Made Subita Arsana Helpdesk Pusat LPSE 5. Putu Yadi Sasmita Udiana Verifikator KPTIK dan BMN Denpasar Sepanjang Tahun 2013 LPSE Kemenkeu Bali telah melayani registrasi panitia pengadaan barang/jasa sebanyak 116 panitia untuk 30 paket pengadaan, dan penyedia yang mendaftar sebanyak 28 penyedia, baik yang berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan komanditer (CV), maupun perseroan terbatas (PT). SPSE merupakan sebuah sistem pengadaan yang sangat efektif dan efisien dalam menekan biaya sekaligus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui SPSE penyedia dapat bersaing secara lebih fair dibandingkan dengan saat lelang manual di masa lalu. Sehingga banyak penyedia yang sangat antusias dengan keberadaan LPSE di Wilayah Bali. Mengawali tahun 2014, LPSE Kemenkeu Bali telah menerima registrasi 5 paket pekerjaan dengan jumlah panitia sebanyak 23 orang panitia, dan pendaftaran 9 penyedia barang/jasa.

Staff LPSE Wilayah Provinsi Bali Sedang Melayani Customer

28


Sarana dan prasarana yang terdapat pada kantor LPSE Kemenkeu Bali pun telah lengkap dengan adanya ruangan registrasi, bidding room, dan ruangan pelatihan, sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan telah membentuk Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Wilayah Bali. Anggota ULPD Wilayah Bali merupakan tim Ad Hoc yang beranggotakan para pegawai dari beberapa satker di lingkungan Kementerian Keuangan. ULPD berfungsi membantu satuan kerja dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan menggantikan peran panitia pengadaan barang/jasa di satuan kerja masing-masing. Dengan adanya ULPD Wilayah Bali, diharapkan satuan kerja dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak perlu lagi mengalokasikan SDM yang ada untuk menjadi panitia pengadaan barang/jasa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kami TPPLPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bali sangat mengharapkan adanya saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kami. Saran dan masukan dapat dikirimkan ke : LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bali GKN Denpasar I, Jl. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar,Telepon 0361-235064 ext 1107.

WARTA INFO Kolom Opini

Apa Pendapat Mereka Tentang Aplikasi RUP pengadaan, terutama paket lelang, yang diumumkan dalam RUP dapat dilihat oleh semua stakeholder bahkan oleh masyarakat.

Slamet Jumadi, Kepala Subbidang Registrasi Pusat LPSE Administrator Aplikasi RUP

“Masing-Masing Stakeholder Telah Mendapatkan Manfaat Sesuai Dengan Kebutuhannya”

T

ahun 2012, kami, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), telah mulai menginisiasi penerapan aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Saat itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) belum membuat aplikasi serupa, meskipun mungkin sebenarnya LKPP juga sudah memikirkannya. Seperti diketahui, awalnya RUP diumumkan melalui laman LPSE dengan cara mengupload daftar RUP yang sudah di-scan (format pdf ) terlebih dahulu pada menu Pengumuman. Cara demikian hanya untuk memenuhi persyaratan mengumumkan RUP, tapi data tersebut tidak dapat diolah dan dioptimalkan untuk kebutuhan lain. Untuk itulah LPSE Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Pusat Sistem dan Teknologi Keuangan (Pusintek) membuat aplikasi RUP. Harapannya, aplikasi RUP dapat meningkatkan transparansi pengadaan dan memudahkan kontrol oleh semua

pihak. Jika berbicara mengenai manfaat, tentu masing-masing stakeholder telah mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, Pusat LPSE sebagai pengelola aplikasi RUP, dapat menyampaikan laporan secara cepat dan real time, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengetahui progres paket pengadaannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat merencanakan persiapan pengadaan sesuai jadwal, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan bisa menanyakan/melakukan klarifikasi kepada PPK tentang paket yg sudah diumumkan di RUP, penyedia punya cukup waktu untuk melakukan persiapan karena telah mengetahui jadwal rencana lelang dari masing-masing paket. Secara umum manfaat aplikasi RUP ini adalah memudahkan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan karena semua paket

Pelaksanaan lelang setelah penerapan aplikasi RUP lebih optimal, artinya ratarata jadwal lelang dilaksanakan lebih awal, tidak lagi menumpuk di akhir tahun seperti yang sering terjadi sebelumnya. Apalagi ke depan dengan adanya aplikasi Sistem Informasi RUP (SiRUP) milik LKPP, setiap paket pengadaan yang akan dilelang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus terlebih dahulu diumumkan dalam aplikasi RUP. Hal ini akan semakin meningkatkan kontrol, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan. Selain manfaat, terdapat kendala yang masih dirasakan, yaitu minimnya pemahaman dan kepedulian satuan kerja (satker) tentang RUP. Kami memahami RUP bukanlah tugas dan fungsi pokok satker, namun kami terus melakukan edukasi tentang RUP. Ke depan dengan terintegrasi RUP dan SPSE, diharapkan satker lebih peduli karena jika tidak diumumkan dalam RUP, paket tidak bisa lelang di SPSE Saat ini Pusat LPSE dan Pusintek telah menyiapkan aplikasi baru sebagai pengembangan aplikasi RUP. Aplikasi ini telah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2013 dan akan diterapkan pada tahun 2014. Namun, dengan beberapa pertimbangan akhirnya aplikasi baru ini diterapkan untuk RUP Tahun 2015 dan rencana akan disosialisasikan pada bulan November 2014. Aplikasi baru tersebut bernama SIMAPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan), yang merupakan penggabungan antara aplikasi RUP dan aplikasi Vendor Management System (VMS). (Radit) 29 warta eproc EDISI XI | 20 14

29

WARTA INFO Kolom Opini

Putu Yadi Sasmita Udiana, Pegawai KPTIK & BMN Denpasar

“Membuat Perencanaan Anggaran Makin Tertata Dan Mudah Dikontrol”

B

agi saya, aplikasi Rencana Umum Pengadaan dapat membuat perencanaan anggaran makin tertata dan mudah dikontrol sehingga mempermudah proses penyerapan. Sedangkan terhadap lelang di Sistem Pengadaan Secara Elektronik, aplikasi ini dapat meningkatkan ketepatan waktu realisasi anggaran. Namun, sayangnya belum terdapat fitur kontrol terhadap sisa anggaran yang belum direalisasikan sehingga perhitungannya masih dilakukan secara manual. Harapan saya ke depan agar aplikasi RUP dibuat lebih user friendly dan sebelum proses export ke excell bisa disortir terlebih dahulu. (Radit)

I Made Agus Darmaputra, Pegawai Balai Diklat Keuangan Denpasar

“Harapan Saya RUP Bisa Terhubung Dengan Aplikasi Anggaran (RKAKL) ”

M

enurut saya, aplikasi RUP memudahkan kita dalam pemantauan paket pengadaan. Namun, saat ini ketika terjadi revisi, paket pada RUP harus dihapus dan dibuat ulang karena tidak bisa di-edit. Harapan saya ke depan, RUP bisa terhubung dengan aplikasi anggaran (RKA-KL) sehingga tidak ada double input. (Radit)

30


WARTA INFO Inovasi

Aplikasi SIMAPAN Penyatuan Aplikasi RUP, Vendor Management System dan Manajemen Kontrak Dalam modul ini, PPK dapat meng-update paket pengadaan yang sudah terealisasi dengan menggunakan fitur Input Data Kontrak. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

Tampilan Halaman Depan Aplikasi SIMAPAN

S

ejak tahun 2011, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan telah membangun Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dengan adanya aplikasi ini, satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah mengumumkan RUP kepada masyarakat luas. Pengembangan aplikasi ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu Aplikasi RUP versi 1 pada tahun 2011, versi kedua tahun 2012, dan versi ketiga tahun 2013. Aplikasi versi terakhir ini dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN). SIMAPAN merupakan pengembangan Aplikasi RUP Versi kedua yang telah running pada tahun 2013. Dalam aplikasi ini terdapat tiga modul, yaitu Rencana Pengadaan, Manajemen Kontrak, dan Manajemen Vendor. User yang menggunakan aplikasi SIMAPAN ini adalah Pengguna Anggaran(PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Operator RUP. Menurut rencana, aplikasi ini akan diimplementasikan pada Bulan November dan Desember tahun 2014. Modul Rencana Pengadaan berfungsi

merekam dan mengumumkan RUP masing-masing satker. Operator RUP dapat melakukan perekaman dan edit RUP, sedangkan PA/KPA dapat melakukan pengumuman RUP, edit, atau pembatalan RUP, dan monitoring tahapan lelang yang dilaksanakan secara elektronik (e-procurement). Untuk keperluan pelaporan, modul Rencana Pengadaan juga mendukung export data dalam format Ms. Excel atau cetak RUP dalam format Ms. Word pada RUP yang statusnya sudah diumumkan. Seluruh paket pengadaan harus diumumkan terlebih dahulu dalam aplikasi RUP sebelum paket tersebut dilaksanakan/direalisasikan. Tahapan perekaman RUP pada Aplikasi SIMAPAN dilakukan oleh PA/KPA melalui menu Rencana Pengadaan. Adapun langkahlangkahnya sebagai berikut: a. Tahap I: Menentukan jenis belanja antara Belanja Barang atau Belanja Modal b. Tahap II: Menentukan Item DIPA yang meliputi Tahun Anggaran, Kegiatan, Output, Kode Akun, Pagu, dan Item c. Tahap III: Mengisi Detil Paket Modul Manajemen Kontrak pada Aplikasi SIMAPAN berfungsi untuk mengubah status RUP menjadi Terealisasi.

a. Tahap 1 Isi Detil Kontrak Untuk paket e-Procurement, PPK dapat meng-input kode lelang (apabila KPA belum meng-input kode lelang). Secara otomatis Nilai Penawaran, Nama Penyedia, Tanggal Awal Lelang/ Seleksi, dan Tanggal Akhir Lelang/ Seleksi akan terisi. Selanjutnya PPK mengisi Nomor Kontrak dan Nilai Kontrak. Apabila paket dilaksanakan secara Non Lelang/Seleksi, PPK harus meng-input Nomor Surat Perintah Kerja, kuitansi, faktur, Nama Penyedia, Tanggal Awal Pengadaan, dan Tanggal Akhir Pengadaan. b. Tahap 2 Isi Bill of Quantity khusus untuk Pengadaan Barang c. Tahap 3 Isi Metode Pembayaran Metode Pembayaran dilakukan dengan mengisi uang muka (apabila ada) dan jumlah termin pembayaran (apabila ada). d. Tahap 4 Isi Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Setelah form isi Rencana Pelaksanaan Pekerjaan diisi, harus dilakukan upload bukti fisik pelaksanaan pekerjaan. Modul Manajemen Vendor pada Aplikasi SIMAPAN merupakan pengembangan dari aplikasi Vendor Management System (vms.depkeu.lpse.go.id) yang berfungsi untuk penilaian kinerja penyedia barang/ jasa. Penilaian kinerja dilakukan oleh PPK terhadap penyedia barang/jasa yang menang dalam pengadaan, baik untuk paket lelang secara elektronik maupun paket yang tidak dilelang. Penilaian ini dilakukan dengan mengisi kuesioner yang ada dalam sistem. (Putu Suarmaja) warta eproc EDISI XI | 20 14

31

31

WARTA INFO Kerjasama

Tahun 2014, jumlah Instansi kerja sama Pusat LPSE Mencapai 153 K/L/I Pada tahun 2014, sebanyak 153 Kementerian/Lembaga/Instansi telah mendapat bimbingan LPSE Kementerian Keuangan untuk penerapan e-Procurement melalui pembentukan Admin Agency, Pelatihan dan Asistansi Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 8. Sekretariat Negara 9. Biro Umum BPKP 10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 13. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) 14. Kementerian BUMN 15. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 16. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 17. Pengadilan Agama Jakarta Utara 18. Kejaksaan Agung RI 19. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 20. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh 1. 2. 3. 4.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh IAIN Ar-Raniry Aceh Kantor Badan SAR Aceh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau

Foto dari : auvarealestate.com

4. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma 7. Sekretariat Daerah Kab. Seluma 8. Sekretariat DPRD Kab. Seluma 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma 10. Pengadilan Agama Curup 11. Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu 13. Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma 14. Pengadilan Agama Lekong

Wilayah Jawa Barat

3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Wilayah Lampung

Wilayah Serang

1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung 2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang

Sumatera Selatan 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan BPK Provinsi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat 5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I 7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang

1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

Wilayah Jambi

Wilayah Sumatera Selatan 1. 2. 3. 4.

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat

Wilayah Bengkulu 1. BPS Provinsi Bengkulu 2. Dinas Kesehatan Kab. Seluma 3. RSUD Tais Kab. Seluma

32


WARTA INFO Kerjasama

Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

Wilayah Jawa Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. Pengadilan Militer III Madiun Polda Jatim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Universitas Wijaya Putra Surabaya BPN Kota Surabaya Universitas Katolik Darma Cendika

Wilayah Bali 1. BMKG Wilayah Bali 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 3. Pengadilan Agama Gianyar 4. Pengadilan Agama Badung 5. RRI Singaraja 6. RRI Denpasar 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

13. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) 14. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura 15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 16. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 17. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak 18. Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat 19. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong 20. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat 21. Kejaksaan Negeri Pontianak 22. Kejaksaan Negeri Putussibau

Wilayah Kalimantan Timur 1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 10. Pengadilan Agama Tanah Grogot

Wilayah Kalimantan Tengah 1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng 2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng 3. Perwakilan BPK RI Kalteng

Wilayah Kalimantan Barat

Wilayah Sulawesi Tenggara

1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat 2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Stasiun Meteorologi Supadio 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang 8. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 9. Bappeda Kabupaten Bengkayang 10. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 11. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04) 12. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP)

1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wilayah Sulawesi Selatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Dinas Kesehatan Jeneponto SMAK Makassar RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Dinas Pertanian Kab. Jeneponto Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto Akademi Pariwisata Makassar

10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar 12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba 14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

Wilayah Maluku 1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Maluku Utara 1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Papua Barat 1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari 3. Kejaksaan Negeri Sorong

Wilayah Papua 1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua 2. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua 3. Pengadilan Negeri Jayapura 4. Pengadilan Agama Sentani


33

WARTA INFO

Perkenalkan, KRL Commuter Line, Si Cepat Yang Terus Berbenah

A

pa itu KRL Commuter line?

Commuter Line (CL) adalah sarana transportasi yang diandalkan oleh masyarakat dari semua kalangan yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). CL dioperasikan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) anak perusahaan PT Kereta Api yang fokus pada pengoperasian jalur kereta listrik di wilayah Daerah Operasional (DAOP) 1 Jabotabek. Modernisasi angkutan Kereta Rel Listrik ( KRL) dimulai tahun 2011 dengan menyederhanakan rute menjadi 5 rute utama, penghapusan KRL ekspress, penerapan gerbong khusus wanita, dan mengubah nama KRL ekonomi-AC menjadi Kereta Commuter. Mengapa memilih CL? Selain murah, waktu tempuh yang relatif lebih singkat menjadi alasan utama masyarakat menggunakan KRL. Bayangkan saja, perjalanan Bogor - Jakarta Kota yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam dengan kendaraan pribadi, dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 jam dengan biaya yang relatif murah hanya Rp. 7000,- Fasilitas CL juga tidak dapat dipandang sebelah mata. AC sudah jadi fasilitas wajib di setiap kereta. Stasiun sudah mulai dibenahi dengan dilakukan sterilisasi, renovasi, penataan ulang, perpanjangan peron untuk rangkaian dengan 10 kereta serta tidak lupa, juga dilakukan penataan lahan parkir. Stasiun sudah mulai kelihatan rapi, modern dan kesan kumuh sudah mulai hilang. Terakhir, sudah diterapkan tiket elektronik untuk memudahkan pembayaran tiket CL.

Kereta Commuter Line Foto Dari : indotetsudoufan.blogspot.com

Tak ada gading yang tak retak CL sudah banyak kemajuan, namun Si Cepat ini masih punya banyak PR yang perlu terus dibenahi. Jumlah kereta pada jam-jam sibuk khususnya pada pagi hari dirasakan masih jauh dari mencukupi. Saat pagi hari, sudah menjadi pemandangan rutin, penumpang CL berjejal-jejalan. Tidak sedikit, penumpang harus menunggu beberapa CL untuk hanya sekedar dapat masuk dalam gerbong kereta. Tentu ini sangat merugikan bagi pengguna CL yang harus sampai di kantor tepat waktu. Kualitas AC juga perlu dibenahi. AC di beberapa kereta sudah tidak bekerja dengan baik sehingga tidak cukup menyejukkan para penggunanya dan dengan terpaksa para penumpang harus membuka jendela kereta untuk mendapatkan udara segar dari luar. Pengadaan armada KRL Untuk membenahi masalah tersebut, PT KCJ melaksanakan Program Pengadaan KRL untuk menambah jumlah armada kereta sejak tahun 2009. Program ini direncanakan terus dilakukan setiap tahun hingga akhir 2019 dengan target 160 unit per tahun atau total 1440 unit. Sampai tahun 2013, PT KCJ telah membeli 378 unit melalui tender internasional di Jepang. KRL yang dibeli merupakan KRL eks Jepang (bekas pakai). Menurut Manager

34


Komunikasi Perusahaan PT KCJ, Eva Chairunisa, pertimbangan pembelian kereta bekas dilihat dari segi biaya dan waktu. Biaya produksi kereta baru bisa mencapai 10 sampai 12 kali lipat dibanding dengan pembelian kereta bekas. Selain itu, untuk pengadaan KRL baru dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama sementara kebutuhan sudah sangat mendesak. Meskipun bekas pakai, KRL Jepang ini telah lolos uji kelayakan. KRL baru dapat beroperasi setelah melalui sejumlah proses, antara lain perakitan ulang, uji statis, pembenahan interior dan eksterior, dan sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Kereta Terus Berbenah PT KCJ dan PT KAI juga terus meningkatkan layanannya, antara lain dengan: • Meluncurkan integrasi e-ticketing dengan kartu prabayar, yaitu BRIZZI, Mandiri e-money, dan BNI tap-cash. • Menjalin kerja sama dalam manajemen perkerataapian dengan East Japan Railway Company, antara lain dengan pertukaran informasi, pengetahuan, teknologi, dan program pertukaran karyawan. • Melaksanakan proyek pembangunan dua rel ganda double-double track (DDT) Manggarai-Bekasi-Cikarang, sehingga ada pemisahan jalur CL dan jalur kereta jarak jauh. Seiring dengan bertambahnya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api, PT KCJ terus meningkatkan layangan untuk mewujudkan visi nya, yaitu “Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang memenuhi harapan stakeholders”. Kita harapkan kedepan angkutan masal semakin menjadi pilihan masyarakat sehingga konsumsi bahan bakar dapat terus dikurangi. Maju terus perkeretaapian Indonesia! (Aida)

WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE Terima Kunjungan Kerja LPSE Provinsi Kalimantan Selatan

Sesi Foto bersama antara Kepala Bidang layanan Teknis Pengguna dengan Peserta benchmark LPSE Se-Kalomantan Selatan

P

usat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan menerima kunjungan kerja dari LPSE Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (4/9). Rombongan yang dipimpin oleh Ketua LPSE Provinsi Kalsel, Ir. H. Fachrul Rozie ini terdiri dari 1 LPSE provinsi dan 13 LPSE kota/kabupaten pemerintah provinsi Kalsel. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempelajari pengelolaan LPSE, antara lain tentang verifikasi lapangan, indikator kinerja utama LPSE, e-filling data rekanan, sistem informasi manajemen pengadaan langsung, Vendor Management System, sistem rencana umum pengadaan, dan contract management system. Fahrul Rozie mengungkapkan banyak pihak yang merekomendasikan kunjungan ke LPSE Kemenkeu karena LPSE merupakan LPSE pilot project e-procurement. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat LPSE, Moh. Hatta menyampaikan bahwa Pusat LPSE selalu terbuka atas kunjungan kerja dan studi tentang e-procurement dan diharapkan masing-masing LPSE dapat saling belajar dalam Pengelolaan LPSE. (Radit)

Sosialisasi dan Pelatihan SIMPeL Bagi Pengelola LPSE Daerah

B

ertempat di Ruang Pelatihan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) tanggal 19 Mei 2014, Pusat LPSE menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) bagi pengelola LPSE Kementerian Keuangan. Salah satu agenda training tersebut adalah sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Tujuan kegiatan ini adalah sebagai persiapan penerapan pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2014. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan peserta TOT mampu menggunakan aplikasi SIMPeL dan dapat memberikan pelatihan SIMPeL di daerahnya masing-masing. (Efi)

Suasana Pelatihan SIMPeL pengelola LPSE Daerah


35

WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE Gelar Monitoring Bulanan Focus Group Rencana Umum Discussion TA 2014 di Pengadaan dan Daerah Implementasi Vendor Management System

P Froum Group Discussion Wilayah Semarang dibuka oleh Bapak Drs. Edi Slamet Irianto, M.Si, selaku Kepala Kanwil DJP jawa Tengah I

D

alam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pusat LPSE Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Focus Group Discussion (FGD) E-procurement pada 20 Mei 2014 di Semarang dan 22 Mei 2014 di Bandung.

ada akhir tahun 2013, mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan surat Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran, setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan berlombalomba mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) melalui website www.rup.lpse.depkeu.go.id/v2. Guna memantau pelaksanaan RUP, Pusat LPSE berinisiatif melakukan monitoring RUP dengan berkunjung ke unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan pemantauan atau monitoring ini dilakukan secara rutin setiap bulannya. Selain melaksanakan monitoring RUP, Pusat LPSE juga melaksanakan pembinaan untuk implementasi aplikasi Vendor Management System (VMS) kepada setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembinaan ini dimaksudkan agar setiap PPK melakukan penilaian terhadap kinerja penyedia berdasarkan paket-paket yang telah dilaksanakannya. (Zaki)

Kegiatan yang diselenggarakan di daerah ini mengambil tema ‘Efektivitas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penguatan Peran LPSE dan Profesionalisme ULP’. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta di masing-masing daerah. Para peserta terdiri atas para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berasal dari masing-masing unit eselon I vertikal Kemenkeu di daerah, serta para penyedia barang/jasa yang terdaftar di LPSE Kemenkeu. FGD ini diselenggarakan sebagai media komunikasi antara Pusat LPSE dengan para pengguna sistem yaitu PPK, Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan dan Penyedia barang dan jasa. Acara yang berlangsung selama 5 jam ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan kendala di lapangan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, memberikan solusi atas permasalahan dan kendala yang terjadi, dan mendapatkan saran dan masukan dari para pengguna untuk meningkatkan peran Pusat LPSE dalam menciptakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Radit)

36


Tampilan Aplikasi RUP Kementerian Keuangan

WARTA KEGIATAN

Rakor LPSE 2014 : “Sebuah Momentum Perbaikan Kualitas Layanan LPSE Daerah” Keuangan serta menambah informasi tentang pengelolaan keuangan.

Suasana Pembukaan Rapat Koordinasi LPSE 2014 Foto Oleh : Syarif Hidayat

P

usat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah di Hotel Santika Depok pada tanggal 26-28 Februari 2014 dengan tema “Peningkatan kualitas layanan pengadaan dalam rangka mewujudkan pengadaan yang bersih, cepat, dan akuntabel”. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di ruang rapat Gedung Juanda I Lantai 4. Dalam arahannya Sekretaris Jenderal, Kiagus Ahmad Badaruddin memberikan ucapan terima kasih atas kerja keras para pengurus LPSE daerah selama ini, serta berpesan agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bekerja, serta agar memberikan perhatian dalam pengarsipan dokumen khususnya untuk dokumen-dokumen yang penting. Dalam acara pembukaan Kepala Pusat LPSE Moh. Hatta menyampaikan maksud pemilihan tema rapat koordinasi ini adalah agar layanan Pusat LPSE

senantiasa mencerminkan semangat dari nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu selalu berusaha melayani stakeholders-nya dengan integritas yang tinggi, membekali para aparaturnya dengan pengetahuan yang cukup agar mampu memberikan pelayanan secara profesional, bersinergi untuk dapat memberikan layanan secara optimal, dan mengutamakan layanan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta melakukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kesempurnaan. Rapat tersebut dihadiri oleh 32 orang Koordinator dan Pengelola LPSE Daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Untuk menambah motivasi peserta rapat, Pusat LPSE mengundang narasumber yaitu Andriono Basuki, trainer inspirator dari Bimbingan Mental dan Agama (Bintal) Kementerian Keuangan. Selain itu Pusat LPSE juga mengundang pembicara dari Biro Perencanaan Keuangan Keuangan, I Gede Putu Pundarika untuk membahas current issue terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian

Dalam rakor tersebut, Pusat LPSE memaparkan kebijakan umum, tentang peningkatan kualitas layanan dan peran yang diharapkan dari koordinasi pengelolaan LPSE di daerah, serta kebijakan teknis seperti pengelolaan helpdesk dan hasil rekomendasi survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, dipaparkan pula upaya untuk mendorong realisasi, kaitannya dengan pengelolaan keuangan operasional LPSE Daerah, rencana pengembangan sistem aplikasi Rencana Umum Pengadaan, dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Acara Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara pusat LPSE dengan Pengelola LPSE Daerah untuk membahas permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah serta solusi yang diberikan. Permasalahan layanan di LPSE Daearah dapat diidentifikasi menjadi beberapa kelompok permasalahan yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan dana operasional, penyelenggaraan kegiatan, layanan e-procurement, dan sistem aplikasi. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan Rakor LPSE Daerah tahun 2014 berjalan lancar. Salah satu peserta asal Sumatera Utara mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini dapat menjadi momentum untuk selalu melakukan perbaikan kualitas layanan e-procurement di daerah yang dikelola oleh Pusat LPSE. (Syarif)


37

FAQ

Helpdesk Menjawab Login di Website RUP Tahun 2014 Sehubungan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014, sampai saat ini, kami belum berhasil login di website RUP karena username atau password dinyatakan salah. Mohon bantuannya, terima kasih. (Akhmad Zainuddin, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat) Jawab: Yth. Bapak Akhmad Alamat website RUP untuk Tahun Anggaran 2014 adalah www.rup.lpse.depkeu.go.id/v2. Pastikan ada “v2” di belakang. Sedangkan cara login dalam aplikasi adalah sebagai berikut : Login Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1. Username : kodesatker.kpa password default : rupkemenkeu Login sebagai Operator 2. Username : kodesatker.satker Password default : rupkemenkeu Setelah berhasil login, segera lakukan perubahan password untuk keamanan. Paket apa saja yang harus diumumkan dalam RUP ? Kami ingin menanyakan paket pengadaan apa saja yang wajib diumumkan dalam aplikasi RUP, apakah hanya paket yang nilainya di atas 200 juta saja, atau bagaimana? Karena kami tidak mempunyai paket pengadaan yang dilelang tahun ini. Terima kasih Jawab: Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan

38


Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1082/KM.1/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengumuman RUP di Lingkungan Kementerian Keuangan, paket pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam RUP meliputi seluruh paket pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan melalui: a. Swakelola; b. Pemilihan penyedia melalui Pelelangan/ Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Kontes dan Sayembara; Beberapa hal yang dikecualikan dari pengumuman RUP, yaitu: • Belanja Pegawai;

Tahun Anggaran 2014, bagaimana caranya? Terima kasih (Pejabat Pembuat Komitmen) Jawab: Paket pengadaan dalam RUP yang sudah selesai dilaksanakan (setelah tanggal penandatanganan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Kwitansi/Bukti Pembelian), harus di-input realisasinya. Silahkan login dalam aplikasi RUP pada laman www.rup. lpse.depkeu.go.id/v2 dengan akun KPA. Kemudian klik tombol “update realisasi” pada paket RUP yang akan direalisasikan, kemudian isi data-data sebagai berikut:

• Belanja Perjalanan Dinas;

a. Kode Lelang (Khusus Lelang/Seleksi e-Procurement);

• Belanja Daya dan Jasa;

b. Tanggal Awal Lelang/Seleksi;

• Honorarium.

c. Tanggal Akhir Lelang/Seleksi;

Sehingga apabila satuan kerja tidak memiliki paket pengadaan melalui lelang/seleksi dan hanya memiliki paket pengadaan langsung, maka tetap wajib mengumumkan RUP paket pengadaan langsung tersebut.

d. Nilai Penawaran (Khusus Lelang/Seleksi Eproc);

Bagaimana mengetahui paket pengadaan yang akan dilelang di Kementerian Keuangan ?

Terakhir jangan lupa untuk Klik Save/ Simpan.

Kegiatan apa saja yang berkaitan dengan konstruksi di kantor Kementerian Keuangan Makassar dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dan Utara pada tahun 2014? Terima kasih

e. Nomor kontrak/SPK/Kwitansi/Bukti Pembelian; dan f. Nilai kontrak/SPK/Kwitansi/Bukti Pembelian;

Untuk paket non lelang/seleksi, input nilai realisasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya: Jenis Pekerjaan : Pengadaan Barang Paket Pekerjaan : Konsumsi Rapat Pagu Paket : Rp 12.000.000

(Penyedia)

Tanggal rencana pengadaan : 2 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014

Jawab:

Cara Pengadaan : Non Lelang/Seleksi

Para penyedia dapat mengetahui paketpaket pengadaan yang akan dilaksanakan di seluruh kantor Kementerian Keuangan pada tahun 2014 dengan mengakses website www.rup.lpse.depkeu.go.id/v2. Informasi yang dapat diperoleh antara lain Nama Paket Pekerjaan, Tanggal Rencana Pelaksanaan Pengadaan, Cara Pengadaan, dan Nilai Paket. Cara Realisasi RUP Kami ingin meng-input realisasi RUP

Realisasi : Bulan Januari : Diinput Rp 1.000.000.000; Bulan Februari : Diinput Rp 1.000.000.000; dan seterusnya.

WARTA SEHAT

Tips Menjaga Kesehatan Mata

Tampil Rapi Itu Mudah, Ini Caranya!

P

enampilan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika pergi ke kantor. Tidak pantas jika kita pergi ke kantor dengan pakaian yang tidak rapi bukan? Berikut kami sajikan hal yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan.

Foto Dari : http://www.skinrestore.com.au/

D

alam sehari, kita menghabiskan banyak waktu untuk menguras energi mata. Mulai dari memantau layar monitor dari pagi sampai sore, memandangi layar ponsel, bahkan membiarkannya diterpa debu selama perjalanan pergi dan pulang kantor. Karenanya, kita perlu menjaga kebugaran mata kita. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. • Mengedipkan mata dengan intensitas lebih sering. Hal ini bertujuan untuk merilekskan mata. Terlebih setelah lama fokus memandangi layar monitor. • Sering membersihkan mata. Cara membersihkan mata yang baik adalah dengan membersihkan daerah sekitar mata. Lakukan kebiasaan ini terutama menjelang tidur. • Tidak terlalu sering mengucek mata. Tanpa kita sadari, saat kita mengucek mata, sejumlah bakteri ada di tangan kita dan masuk ke mata. Nah, bakteri ini dapat menyebabkan iritasi mata. Selain cara tersebut, asupan nutrisi juga berpengaruh pada kesehatan mata. Untuk menjaga kesehatan mata, anda dapat mencoba mengonsumsi makanan-makanan berikut. • Salmon

Ikan ini mengandung Omega-3 yang mampu memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk mata. Selain itu, salmon juga mengandung asam folat, vitamin A, vitamin D, vitamin B6 dan vitamin B12. • Bayam Selain mengandung banyak vitamin A, bayam, dan sayursayuran hijau lain, memiliki banyak nutrisi yang baik untuk mata. • Tomat

Tomat mengandung vitamin C dan lycopene tinggi yang merupakan nutrisi penting untuk kesehatan mata. Mengonsumsi makanan di atas, tidak perlu berlebihan. Sebab, sebaik apapun makanan, bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih tentu tidak baik bagi tubuh kita. Selamat menjaga mata! (AW)

1. Ukuran pakaian Hindari pakaian yang terlalu besar atau terlalu sempit. Pakaian terlalu besar akan memperburuk penampilan. Begitupun pakaian yang terlalu sempit, selain membatasi gerak tubuh, juga akan tampak tidak sopan. 2. Bahan pakaian Gunakan bahan yang nyaman untuk dikenakan. Pakaian yang nyaman akan membuat anda merasa nyaman. Hindari bawahan yang berbahan jeans karena akan menimbulkan kesan tidak sopan dan informal. 3. Ikat Pinggang Jangan lupa mengenakan salah satu aksesori wajib ini ketika pergi ke kantor. Pilih ikat pinggang dengan warna serasi dengan celana. 4. Alas kaki Seringkali ketika sedang berada di kantor beberapa orang lebih memilih mengenakan sandal. Tentunya ini dapat mengganggu penampilan Anda. Karenanya selalu gunakan sepatu ketika beraktivitas di kantor. Pilihlah sepatu berjenis formal atau kasual. 5. Tatanan rambut Perhatikan tatanan rambut Anda. Usahakan rambut tersisir rapi dan bagi pria, bila perlu gunakan minyak rambut untuk menjaga rambut agar tak berantakan. 6. Aksesoris Untuk menambah kesan elegan, Anda bisa menambahkan aksesoris. Bagi wanita, anda dapat menggunakan syal, kalung, atau gelang. Bagi pria, anda dapat meningkatkan kesan elegan dengan jam tangan ataupun kaca mata. Hal-hal di atas adalah tata cara berpenampilan baik di kantor secara umum. Untuk hasil yang lebih baik, anda dapat mengombinasikan dengan selera anda. Namun jangan lupa juga harus sesuai dengan peraturan berpakaian yang ada. Selamat mencoba! (AW)

Foto Dari : http://cdn-media.viva.co.id/


39

WARTA KULINER

Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih

S

ebutan Sabang sebagai “surganya” kuliner Jakarta memang tidaklah salah. Berbagai pilihan kuliner yang menggugah selera ditawarkan di sini, salah satunya yang terkenal adalah Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih. Berlokasi di Jalan Kebon Sirih Barat I, di sebuah gang kecil di antara kantor Bank Mandiri dan Menara Ravindo, tempat makan ini selalu dipenuhi pengunjung sejak jam pulang kantor. Menu andalannya adalah Nasi Goreng Kambing yang dimasak langsung di atas wajan super besar. Ini juga yang menjadi salah satu alasan para konsumen tertarik dan penasaran mencoba atau sekedar mampir untuk melihat. Selain penyajiannya yang berbeda, bahan-bahan dan bumbu-bumbu

racikan yang istimewa menjadi alasan Nasi Goreng Kebon Sirih ini begitu banyak diminati masyarakat. Paduan daging kambing muda yang dimasak dengan empuk dan dipotong besar dicampur dengan nasi, kecap, dan minyak samin, menampilkan rasa gurih yang menggugah selera. Acar yang segar melengkapi cita rasa nasi goreng yang mantap. Sejak berdiri tahun 1958, Nasi Goreng Kebon Sirih telah melegenda di antara masyarakat kota Jakarta, terutama para pemburu makanan. Hadi, pemilik dan pengelola Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih, adalah generasi kedua usaha kaki lima yang sebelumnya didirikan oleh Alm. H. Nein. Banyak perubahan yang dilakukan Hadi untuk mengelola warung ini, salah satunya adalah dengan

menambah pilihan menu kuliner di warungnya dengan mengajak pedagang sate dan pedagang minuman setempat. Warung ini buka mulai pukul 17:00 sampai dengan 02:00 malam. Untuk seporsi nasi goreng kambing lezat, acar, dan minuman, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek ± 30 ribu rupiah saja. Lumayan murah bukan? (Ferry Irwandi)

Penjual Nasi Goreng Kambing dan Wajan Besarnya Foto Oleh : veranita Sinaga

Mau Porsi Nasi Padang Lebih banyak? Bungkus aja!

P

ernahkah Anda membeli nasi padang dengan dibungkus? Lalu bertanya kenapa kalau dibungkus isinya jauh lebih banyak daripada kalau makan di tempat? Ada sejarah di balik fenomena ini, dan sejarah ini berawal dari jaman penjajahan Belanda. Foto Dari : http://efenerr.files.wordpress.com/

Rumah makan di Sumatera Barat tidak disebut dengan Rumah Makan Padang, melainkan Rumah Makan (RM) Ampera. Jamak ditemui rumah makan yang diawali dengan kata Ampera kemudian disusul dengan nama rumah makan tersebut. Misal, RM Ampera Beringin, RM Ampera Siti Nurbaya, dll. Ampera kepanjangan dari amanat penderitaan rakyat. Di masa penjajahan, RM Padang termasuk rumah makan yang ekslusif. Hanya kaum

40


penjajah dan para saudagar kaya saja yang bisa menikmati lezatnya masakan padang. Kenapa bisa demikian? Yah, di masa penjajahan, daging dan beras termasuk komoditi mahal, yang tidak selalu dapat dibeli dengan mudah, terutama oleh masyarakat kebanyakan. Oleh karena itulah, harga makanan padang menjadi mahal, sehingga hanya para penjajah dan saudagar kaya yang bisa menikmatinya.

Para pengusaha RM Padang sadar bahwa saudara-saudaranya juga layak menikmati makanan enak, terlebih lagi makanan khas daerah mereka sendiri. Lebih jauh lagi, mereka juga sadar bahwa banyak saudara yang bekerja sebagai buruh kasar dan membutuhkan tenaga serta gizi yang cukup. Sehingga, para pengusaha rumah makan ini memberikan jumlah nasi yang dibeli dengan dibungkus jauh lebih banyak daripada jika dimakan di tempat karena menyadari bahwa nasi yang dibungkus akan dimakan “rame-rame” oleh saudara mereka yang bekerja sebagai buruh kasar yang tidak mungkin dilakukan jika dimakan di tempat. Para pengusaha ini menerapkan subsidi silang, sehingga biaya makan di tempat dan dibungkus dapat saling menutupi. Kebiasaan ini berlaku sampai saat ini. (Ferry Irwandi)

WARTA WISATA

Kota Tua : Menikmati Jakarta Tempoe Doeloe

K

ota tua, kawasan kecil di Jakarta Utara yang akan membuat anda merasa seperti masuk ke lorong waktu dan mengantarkan anda ke masa lalu. Banyak bangunan bergaya klasik zaman Belanda menghiasi kawasan ini. Lalu apa saja yang bisa pengunjung dapatkan di sini? Mari simak ulasan berikut ini. Kota tua, sebagai objek wisata edukatif menawarkan banyak pilihan museum di sekitar Lapangan Fatahillah. Beberapa museum tersebut antara lain Museum Fatahillah dan Museum Wayang. Museum Fatahillah sebagai icon Kota Tua, terletak persis di jantung kota tua. Museum yang terkenal dengan sebutan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia ini menyimpan banyak aset sejarah. Dengan arsitektur bangunan yang bergaya klasik, anda dapat menelusuri sejarah Jakarta mulai dari masa prasejarah sampai dengan masa berdirinya Jayakarta pada tahun 1527. Peninggalan sejarah yang bisa anda lihat antara lain replika peninggalan jaman kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, buku-buku masa kolonial, mebel-mebel antik abad 17-19 yang memiliki perpaduan gaya Eropa, China, dan Indonesia, serta koleksi kebudayaan betawi. Tak jauh dari Museum Fatahillah, terdapat Museum Wayang yang menyimpan berbagai jenis wayang di Nusantara. Mulai dari wayang golek, wayang kulit, wayang seng, seni topeng, boneka, sampai “Si Unyil” pun tak mau ketinggalan untuk dipajang di museum ini. Tak hanya wayang Nusantara, banyak juga boneka atau wayang dari berbagai mancanegara yang ditampilkan di museum ini.

kota tua dengan berjalan kaki atau bersepeda. Banyak jasa penyewaan sepeda onthel yang ditawarkan. Dengan tarif sewa Rp30.000,- anda bisa bersepeda ria selama 1 jam. Banyaknya pengunjung yang bersepeda onthel mengitari Lapangan Fatahillah memperkuat kesan klasik di kawasan ini. Pengunjung juga dapat menikmati wisata kuliner disini. Aneka makanan khas tradisional Jakarta cukup menggoda untuk dicicipi para pengunjung. Jajanan dengan cita rasa tempoe doeloe, seperti es potong, es selendang mayang, kue lekker, dan kerak telur, siap berpindah ke tangan anda dengan harga yang terjangkau. Atau jika anda mau merasakan sensasi kafe dengan suasana klasik, anda bisa mampir di Café Batavia yang terletak tak jauh dari Lapangan Fatahillah. Cafe berciri khas kanopi hijau ini, lebih banyak menyajikan menu ala western. Anda harus siap mengocek saku lebih dalam karena harga makanannya tergolong cukup mahal. Anda akan menemukan beraneka ragam pedagang, mulai dari pedagang pernak-pernik, kaos, jasa membuat sketsa karikatur wajah sampai jasa berfoto dengan mobil klasik pun ada di sini. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Yang tak kalah menarik, ada pedagang yang menawarkan permainan botol. Permainan yang cukup simpel, pengunjung diharuskan untuk membuat botol berdiri tetapi tidak menggunakan tangan, melainkan dengan sebuah alat pancing yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Dengan membayar Rp. 5.000,anda diberi kesempatan 3 kali untuk mencobanya. Jika anda berhasil, hadiah menarik berupa handphone bisa anda bawa pulang.

Suasana Di depan Museum Fatahillah Kota Tua Foto Oleh : Meysza Monzana

Di sekitar Lapangan Fatahillah ini, ada sebuah sekelompok komunitas yang cukup unik. Mereka menamai komunitasnya tersebut dengan sebutan komunitas manusia batu. selintas, anda akan mengira kalau itu adalah patung para pejuang. Tapi jika anda melihat dengan lebih detail lagi, barulah anda menyadari bahwa patung tersebut adalah orang yang tergabung dalam komunitas tersebut. Anda juga bisa berfoto ria dengan “patung pejuang” tersebut. Kawasan Kota Tua ini merupakan aset yang harus kita jaga dan lestarikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggandeng badan usaha milik negara dan perusahaan swasta telah melakukan revitalisasi kawasan kota tua. Bangunan klasik yang mulai terlihat usang dan tidak terawat, diremajakan kembali. Dengan adanya perbaikan di sekitaran kawasan ini, diharapkan lebih banyak pengunjung yang datang menikmati nuansa tempoe doeloe dengan lebih nyaman. (Meysza Monzana) 41

Pengunjung dapat mengitari kawasan warta eproc EDISI XI | 20 14

41

WARTA WISATA

Karang Bokor Sawarna

Suasana Senja Pantai Sawarna

Foto Dari : nooreva.deviantart.com

Foto Dari : emeraldyputra.deviantart.com

Pantai Sawarna, "The Hidden Paradise" Di Banten

B

anten menyimpan keindahan alam yang begitu memukau. Di sisi selatan Banten, tepatnya di Kecamatan Bayah, Desa Sawarna terdapat Hidden Paradise yang belum terlalu banyak diketahui oleh orang. Namun seiring berjalannya waktu, keindahan alam ini perlahan mulai terkuak dan semakin menyebar kesohorannya. Pantai Sawarna, itulah namanya. Objek pariwisata ini terkenal dengan pantainya yang bersih dan asri karena masih tergolong pantai “perawan”. Pasirnya yang putih bersih, ombaknya yang menantang para peselancar, dan pemandangan yang memanjakan mata menjadi keunggulan Pantai Sawarna. Dipadu dengan penduduk lokal Desa Sawarna yang ramah, membuat kita semakin betah berlama-lama berwisata di pantai ini. Keindahan Pantai Sawarna sudah sampai ke telinga mancanegara. Cukup banyak

42


wisatawan asing yang datang karena ingin merasakan sensasi berselancar di pantai ini. Jika kita berjalan menyusuri pantai, kita akan menemukan sebuah karang besar yang menyerupai layar sehingga karang tersebut diberi nama Tanjung Layar. Tanjung Layar ini menjadi salah satu spot yang menarik untuk berfoto ria. Di daerah Tanjung Layar, kita juga bisa menikmati keindahan deburan-deburan ombak yang terbelah menghantam bebatuan. Tak hanya pantai yang bisa kita nikmati di sini, kita juga bisa menikmati objek wisata berupa gua. Goa Lalay, namanya, yang berarti kelelawar karena gua ini menjadi “tempat pemukiman” para kelelawar. Goa Lalay ini menyimpan keindahan stalaktit yang menggantung di langitlangit gua. Jarak dari Pantai Sawarna ke Goa Lalay hanya sekitar dua kilometer sehingga bisa ditempuh dengan jalan kaki atau menyewa ojek motor. Tetapi

sangat disarankan ditempuh berjalan kaki karena kita bisa sambil melihat indahnya persawahan yang terhampar luas di sepanjang jalan, membuat lelahnya perjalanan tidak terasa. Terdapat dua rute yang dapat ditempuh menuju the hidden paradise tersebut. Rute yang pertama yaitu melalui jalur Sukabumi. Jalanan pada rute ini mulus, jadi sangat cocok bagi yang menggunakan mobil pribadi ataupun touring menggunakan motor. Tetapi tidak disarankan untuk bus, karena rutenya yang berkelok kelok dan tanjakan curam. Rute yang kedua yaitu melalui jalur Serang, yaitu Serang -Pandeglang Malimping - Bayah - Sawarna. Untuk rute yang ini jalurnya lebih pendek namun jalanannya banyak yang rusak sehingga akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi tunggu apalagi, siapkan hari dan kemasi barang-barang anda untuk menikmati pesona Pantai Sawarna yang akan memberikan kesan beragam warna untuk wisata anda. (Meysza Monzana)

OMRTO A W

OM WARTO

oleh : Indyashadi Satya K.

Rencana Umum Pengadaan: Menteri Keuangan, M. Chatib Basri :

Recommend Documents