REKONSTRUKSI AKAD BANK SYARIAH UNTUK MENCAPAI KEMASLAHATAN SEBAGAI WUJUD RAHMATAN LIL-ALAMIN

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

REKONSTRUKSI AKAD BANK SYARIAH UNTUK MENCAPAI KEMASLAHATAN SEBAGAI WUJUD RAHMATAN LIL-ALAMIN

Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Juni 2013

Oleh ABD. SHOMAD

REKONSTRUKSI AKAD BANK... PIDATO GURU BESAR

ABD. SHOMAD


Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga Tanggal 1 Juni 2013

Dicetak: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP) Isi di luar tanggung jawab Pencetak


ABD. SHOMAD


Kupersembahkan Untukku keluargaku, Almamaterku, Kemaslahatan bagi alam


ABD. SHOMAD



ABD. SHOMAD


Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang terhormat, Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Para Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Para Guru Besar Tamu, Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Teman Sejawat dan Segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga, Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. Berkat rahmat Allah, kita berkumpul di sini untuk menghadiri Rapat Terbuka Senat Akademik Universitas Airlangga dalam acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum dalam bidang Bisnis Syariah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Guru Besar sebagai Jabatan akademik ini merupakan anugerah Allah SWT, merupakan suatu amanah yang harus saya emban. Menjadi Guru besar merupakan takdir Ilahi yang tidak dapat dibendung oleh siapa pun dan oleh kekuatan mana pun. Iktiar dan tawakal merupakan rangkaian menyongsong takdir sebagaimana ketentuan Q.S. Ar-Ra'du ayat 11 bahwa "Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya". Hari ini 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Bertepatan hari kelahiran Pancasila, Universitas Airlangga telah meresmikan lahirnya 3 guru besar baru yang Pancasilais. Untuk mencapai cita bangsa yang Pancasilais, perkenankan saya menyampaikan orasi saya mengenai:

1


ABD. SHOMAD


REKONSTRUKSI AKAD BANK SYARIAH UNTUK MENCAPAI KEMASLAHATAN SEBAGAI WUJUD RAHMATAN LIL-ALAMIN Hadirin yang terhormat, Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam di mana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Perkembangan pengkajian Hukum Islam sangat berarti dalam era new economy, dunia sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dinamika perekonomian dunia disemarakkan dengan perkembangan "Ekonomi Islam" yang merupakan hasil serangkaian "reaktualisasi" doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah kekinian. Menelaah aspek epistimologi1 Hukum Islam menurut filsafat syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilsafatan dan pendekatan empirik historis ilmu syariah itu sendiri. Secara empirik historik, dijumpai tiga pilar utama ilmu syariah sebagai ilmu "murni", dan satu pilar ilmu syariah sebagai ilmu "terapan". Tiga pilar utama itu ialah: filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah, dan ilmu syariah atau ilmu fiqh. Satu pilar lainnya ialah ilmu syariah "terapan", yaitu al-siyasah al-syar'iyyah. Filsafat ilmu syariah meliputi; filsafat teoritis (al-hikmah al-nazariyyah), dan filsafat praktis (al-hikmah al-'amaliyah).

1

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yakni knowledge dalam bahasa Inggris yang berarti pengetahuan, dan logos yaitu logy atau theory dalam bahasa Inggris yang berarti teori. Epistemologi sering diartikan teori pengetahuan, atau filsafat ilmu. Ada beberapa isu utama dalam bidang epistemologi ini, yaitu: Pertama, apa pengetahuan itu? Kedua, apa sumber pengetahuan itu? Ketiga, dari mana asal-usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahuinya? (alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu?) Keempat, apakah pengetahuan kita itu benar? Lebih lanjut periksa Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terjemahan Soejono Soemargono, Tira Wacana Yogya, Yogyakarta,1989, hal. 135–150

2


ABD. SHOMAD


Metodologi ilmu syariah melahirkan Ilmu Ushul al-Fiqh.2 Ilmu syariah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh mawaris, fiqh jinayah, dan seterusnya. Ilmu Syariah "terapan" melahirkan fiqh al-siyasah yang berkembang seiring dengan, perkembangan kemasyarakatan, oleh karena itu, lahirlah cabang-cabang ilmunya, seperti hukum acara (ilmu al-murafaat), hukum ketatanegaraan (fiqh al-dustury), hukum internasional (fiqh al-duwaly), dan sebagainya.3 Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "naqliy" dan sumber hukum yang bersifat "aqliy". Sumber hukum naqliy ialah Al Quran dan Assunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist kadangkala bersifat prinsipil sehingga perlu interpretasi. Sumber hukum yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah "fiqh" dan perkembangan penerapan Hukum Islam di berbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sumber hukum ini pulalah yang juga berperan banyak dalam perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab-mazhab Hukum Islam. Walaupun pada hakikatnya perbedaan mazhab itu disebabkan perbedaan ijtihad – ushul fiqh: perbedaan teknis pemahaman– kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam aspek politik, serta perbedaan kualitas serta kapasitas intelektual pada masing-masing pendiri dan pengikutnya. 4 Perbedaan pendapat dalam merumuskan

2 Periksa uraian Imran Ahsan Nasyee, Islamic Jurisprudence(Usul al-Fiqh), The Other Press, Petaling Jaya, Malaysia, 2003, 37–41 3

Juhaya S. Praja, Epistemologi Ilmu Syariah dan Aplikasinya Dalam Struktur Kurikulum Nasional IAIN, Makalah, Depag RI, Jakarta, 1995, hal. 4 4 Muchtar Adam, "Perbandingan Madzab Dalam Islam Permasalahannya", Dalam Tjun Suryaman (ed), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek, Remaja Posdakarya, Bandung, 1991, hal. 209.

3


ABD. SHOMAD


hukum disebabkan beberapa alasan yang dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya yaitu perbedaan dalam memahami dalil syara', Al Qur'an maupun Hadits.5 Di samping itu di antara ulama telah ada yang punya pendapat sebelum menelaah dalil dan pencarian serta penelahan dalil kemudian hanya dalam rangka usaha menguatkan pendapatnya. Situasinya menjadi terbalik: syariah yang pada dasarnya menjadi sumber dan penuntun dalam merumuskan hukum, menjadi berfungsi sebagai penguat pendapat yang muncul.6 Kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politis yang dianutnya atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat disesuaikan dengan hukum Islam. Hukum Islam diantaranya memuat beberapa ketentuan yang merombak beberapa ketentuan tradisi pra Islam pada masyarakat Arab Jahiliyah- asathir al awwalin- mitologi pra Islam pada masyarakat Arab Kuno dan tradisi sekitarnya. Perdebatan di arena politik muncul seiring dengan perkembangan Hukum Islam.7 Persoalan yang mula-mula timbul dalam Islam memang politik yang berkisar pada masalah suksesi kepemimpinan -dan masalah dosa besar- murtakib al- kabair: capital sinnersyang kemudian melebar ke dalam masalah teologi dan hukum.8 Kelompok-kelompok politik itu diantaranya eksis sampai saat ini dengan membawa pengaruh pada perkembangan hukum Islam seperti Ahlus-sunnah dengan empat mazhab besarnya, Syiah dengan

5 Muhammad Khudhari Bek, Tarikh Tasyri' Islam, Matbaah Istiqomah, Cairo, 1934, hal. 134–141. 6 Amir Syaifuddin, Hubungan Dalil Hukum Syara' Dengan Pendapat Mujtahid, Studi Islamika, No. 10 Tahun IV, Oktober-Desember 1979, hal. 10–11. 7

Persolan yang muncul dalam Islam pertam kali menyangkut masah politik, lihat lanjut dalam Abdul Qahir Al-Bagdadi, Al Farq Bayr Al Firaq, Dar- Al-Ataq Al-Jaddah, Beirut, 1973. 8 Harun Nasution, Theology Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 1–10.

4


ABD. SHOMAD


Fiqhus syiahnya,9 dan kelompok yang tinggal pengaruhnya saja dalam hukum Islam seperti aliran Iktizal. Hadirin yang terhormat, Membincang Islam sudah pasti erat kaitannya dengan syariah, karena kedua hal tersebut adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, Istilah syariah yang berasal dari bahasa arab yang dapat diartikan sebagai "path to a source of water" atau jalan ke sumber mata air, hal ini juga diartikan sebagai jalan yang jelas yang harus diikuti untuk menuju sumber air atau sumber kehidupan.10 Dapat disimpulkan bahwa syariah sebagai suatu ajaran, jalan atau aturan yang diturunkan Allah swt. tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad akan tetapi juga kepada umat dari Nabi-Nabi terdahulu. Setelah masa kenabian Rasulullah dan turunnya Al Quran secara praktis syariah hanya mencakup segala aspek dari ajaran Islam yang meliputi aqidah, ibadah dan hukum, sekalipun demikian syariah bukanlah sebagai hukum secara mutlak, melainkan lebih dari itu juga sebagai suatu representasi kompleks dari perangkat sosial, ekonomi, moral, pendidikan, intelektual dan praktik-praktik kebudayaan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hallaq yang menyatakan bahwa:11 "The Sharia represented a complex set of social, economic, moral, educational, intellectual and cultural practices. It was not just about law. It pervaded social structures so deeply that no ruler could conceive of the possibility of efficiently ruling the population without succumbing to a great extent to the dictates of the Sharia order. Involving institutions, groups and processes that resisted, enhanced 9

Lihat Mahmood Shehabi, "SHIA", dalam Kenneth W. Morgan, Islam- The Straight Path, the Ronald Press, 1958, hal. 180–223. 10

Juan El Campo, Encyclopedia of Islam, An Imprint of Infobase Publishing, United States of America, 2009, hal. 620. 11 Wael B. Hallaq, An Introduction To Islamic Law, First Published, Cambridge University Press, Edinburgh, UK., 2009, hal. 163.

5


ABD. SHOMAD


and affected each other, Shari'a as practice manifested itself as much in the judicial process as in writing, studying, teaching and documenting. It manifested itself in political representation, and in strategies of resistance against political and other abuses, as well as in cultural categories that meshed into ethical codes and a moral view of the world"

Mahmout Syaltout dalam bukunya al-Islam Aqidah wa Syariah mendefinisikan syariah sebagai peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungan dan kehidupannya sehari-hari. Mengenai ilmu yang memperbincangkan syariah dinamakan dengan fiqh, istilah fiqh menurut bahasa atau etimologi berarti pintar, cerdas, tahu dan paham menurut asal-mulanya paham terhadap tujuan seorang pembicara dan pembicaraannya yaitu paham sampai mendalam. An Naim menjelaskan bahwa "some scholars tend to emphasize a distinction between Shari'a and fiqh. Shari'a Law is the product of legislation (Shari'ah), of which God is the ultimate subject (shāri'). Fiqh law consists of legal understanding, of which the human being is the subject (fāqih)".12 Syariah adalah hukum yang berasal dari Allah dan fiqh adalah hukum yang berasal dari pemikiran manusia sebagai makhluk Allah, oleh karena itu fiqih juga dapat dikatakan sebagai "a knowledge of the law".13 Hadirin yang saya muliakan, Tujuan hukum Islam ialah mencapai kemaslahatan, sebagai dijelaskan oleh al-Syathibi al-Maliki dalam kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, adalah: 12 Peri Bearman, et al., The Law Applied Contextualizing The Islamic Shari'a. I.B. Tauris & Co Ltd. London, 2008 hal. 329 13

Imran Ahsan Khan Nyaazee, Islamic Jurisprudence, First Published, International Institute of Islamic Thought, Islamabad, 2000, hal. 18.

6


ABD. SHOMAD


.ϞΟ˸ϻ΍ϭ ϞΟΎόϟ΍ ϰϓ ΩΎΒόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ Ϯϫ ΎϤϧ΍ ϊ΋΍ήθϟ΍ ϊοϭ ϥ΍ "(tujuan) pembentukan syari'at al-syari'at adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat."14 Syariah memiliki tujuan (maqashid syariah), yakni memelihara agama (hifzh al-din), memelihara kehidupan (hifzh al-nafs), memelihara akal pikiran (hifzh al-aql), memelihara kehormatan (hifzh al-nasl) dan memelihara harta (hifzh al-maal). Kelima tujuan syariah tersebut merupakan sesuatu yang daruriyat atau esensial dalam Islam, karena pengabaian salah satu dari lima maqoshid tersebut akan membawa kehancuran akhlak dan tatanan sosial secara total, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Laldin yang menyatakan:15 "The essentials (al-daruriyyat) are the matter on which the religion and wordly affairs of the people depend upon, their neglect will lead to total disruption and disorder and it could lead to evil ending. These must be protected and all measures that aim at safe guarding them must be taken, whether by the individual, or by government authorities"

Konsep maslahat ini dekat sekali dengan pemikiran utilitarisme yang berkembang pesat dan dikaji banyak kalangan. Hadirin yang saya hormati, Pada dasarnya kontrak atau perjanjian dikenal dengan istilah akad, yang mana dalam kenyataannya ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam kontrak diserahkan kepada kesepakatan 14

Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, j. II, Dar al-Fikr, 1341 H., hal. 2. 15

Mohammad Akram Laldin, Introduction to Sharia and Islamic Jurisprudence, Second Edition, CERT Publication, Kuala Lumpur, 2006, hal. 18.

7


ABD. SHOMAD


para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham persaingan bebas yang dipelopori oleh Adam Smith.16 Hal yang sama menjadi dasar pemikiran paham kebebasan berkontrak yang dianut oleh Jeremy Bentham dalam bidang hukum. Menurut Jeremy Bentham para pihak bebas untuk membuat kontrak. Ultilitarianism dan teori ekonomi klasik laissez faire dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran persaingan bebas.17 Keduanya percaya kepada individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Hart dalam bukunya menyatakan bahwa:18 "Laws conferring powers do not appear on their face to be concerned with the business of issuing commands or prohibitions, so the conventional formulation of such laws conceals their imperative character. Frequently they appear to be describing something already existing, not prescribing something to be done".

Salah satu bentuk pemikiran Bentham yang penting adalah doktrin bahwa hukum tersebut tidak lain adalah perintah, larangan atau kebolehan yang merupakan artifak dari keinginan manusia, oleh karena hukum sebagai artifak manusia maka tidak ada unsur natural law dalam hukum tersebut, yang ada hanyalah prinsipprinsip rasional yang natural, yang berfungsi sebagai pemandu bagi para legislator dan para kritikus hukum. Prinsip inilah yang dinamakan dengan prinsip utility yang dapat memberitahukan

16

Neli Mac Cormick, Adam Smith On Law, Valparaisto University Law Review, vol. 15, 1981, hal. 258–259. 17

P.S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, hal. 703–712 18 H.L.A. Hart, Essays on Bentham, Studies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford University Press, New York, 2001, hal. 23

8


ABD. SHOMAD


alasan yang bagus dari adanya suatu hukum, atau sebagai alasan mengapa harus ada hukum, akan tetapi perlu untuk diingat bahwa sekalipun alasan tersebut merupakan cikal bakal suatu hukum, alasan tersebut bukanlah hukum, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hart yang menyatakan:19 "This, then, is one form of mystification which Bentham thought it important to dispel by preaching the doctrine that laws are at bottom nothing but commands, prohibitions or permissions, artefact of the human will. But though for Bentham laws are but artefacts and there are no natural laws, there are indeed natural and rational principles for the guidance of legislator and the criticism of law. There are the principles of utility which tell us what is a good reason for law, but a reason for law, even a good reason-so Bentham warn us-is not itself a law"

Pada dasarnya ada dua bentuk utilitaraianise yaitu secara sederhana dan umum, pertimbangan utilitarian yang sederhana memperbincangkan efek tertentu yang timbul dari suatu tindakan atau perbuatan tertentu pula, sebaliknya pula pertimbangan utlitarian secara umum juga memperbincangkan efek keseluruhan yang timbul dari tindakan yang sama. Dua bentuk utilitarianisme ini yaitu sederhana dan umum dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu, pertama, kriteria yang mengandung nilai-nilai kepatutan, yang dijadikan tolok ukur dalam utilitas dalam setiap tindakan dan kedua hal-hal yang berasal dari penilaian umum. Mengenai hal ini Lyons berpendapat bahwa:19 "Simple utilitarian consideration are those that concern all the effects of the particular act in question (or the effects of that act as compared with those of the alternative acts)...in contrast, general utilitarian consideration concern the total effects that could be produced if all acts similar to the one in question, which could be performed, actually were performed...these two kinds of utilitarianism-simple 19

Ibid., hal. 24

9


ABD. SHOMAD


and general- are distinguishable in two respects (1) the manner in which value criteria are applied to acts and (2) the generality of the judgements derivable".

Terhadap utilitarianisme sederhana, kriteria nilai diaplikasikan ke dalam tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan secara terpisah dan pertimbangan terhadap penilaian dilakukan hanya terhadap masing-masing tindakan tertentu tersebut secara terpisah, salah atau benarnya tindakan tersebut tergantung pada nilainilai yang mempengaruhinya. Sementara itu dalam utilitarianisme umum, di satu sisi kriteria nilainya diaplikasikan kepada sesuatu yang dinamakan dengan kecenderungan untuk berbuat (tendency of an act) yang memberi efek kepada semua perbuatan secara keseluruhan dan penilaiannya secara langsung ditujukan kepada pertimbangan terhadap beberapa tindakan yang sama dalam beberapa hal, yang masing-masing ditetapkan benar atau salah, atau sebagai kewajiban ataupun pilihan utama tergantung dari masingmasing tindakan tersebut, hal ini sebagaimana yang disebutkan Lyons yang menyatakan:20 "In the case of simple utilitarianism, (1) value-criteria are applied to the effects of particular acts taken separately and (2) judgements concern only particular acts. The rightness or wrongness of a particular act depends upon the value of its effects as compared with the values of the effect of the alternative acts...in the case of utilitarian generalization, on the other hand (1) value-criteria are applied only to what I shall call the tendency of an act, i.e. to the effects of everyone's doing the same sort of thing; and (2) the judgements directly derivable concern a class of acts that are similar in the specified way, each one determined as right or wrong or obligatory, or prima facie so, as the case may be".

20 David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism, Oxford University Press, New York, Reprinted 2002, hal. 3.

10


ABD. SHOMAD


Formulasi prinsip utiliti yang dikemukakan oleh Bentham pertama kali dituangkannya dalam karyanya yang berjudul "A Fragment of Government", prinsip utility tersebut mengarah kepada suatu pemahaman bahwa "it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong". Menurut teori hukum Bentham ada suatu kepingan tajam di antara hukum tersebut sebagai 'ini' dan 'itu', yang mana hal tersebut ada dalam fondasi-fondasi sistem hukum yang sering diterjemahkan sebagai tema-tema alami yang netral yaitu sebagai kebiasaan umum dari kepatuhan secara terbuka terhadap hukum sebagai bagian dari tradisi lama positivis hukum Inggris. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hart yang menyatakan bahwa:21 "in legal theory Bentham's sharp severance in the fragment between law as it is and law as it ought to be and his insistence that the foundations of a legal system are properly described in the morally neutral terms of a general habit of obedience opened the long positivist tradition in English jurisprudence"

Prinsip utiliti tersebut pada intinya mengandung makna adalah prinsip yang menyetujui atau tidak menyetujui seluruh tinda kan yang menga ra h kepada kecender ungan untuk membawa kebahagiaan bagi seluruh orang terlepas dari apa pun kepentingannya, atau dengan kata lain prinsip utility tersebut berusaha untuk mempromosikan atau mengedepankan kebahagiaan, utility ini juga dapat diartikan terhadap segala objek yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan keuntungan, kelebihan, kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, kejahatan atau ketidakbahagiaan maka kepentingan kelompoklah yang diutamakan, karena kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai komunitas secara umum, oleh sebab itu kebahagiaan komunitas merupakan kebahagiaan individu dalam

21

Ibid., hal. 3

11


ABD. SHOMAD


komunitas tersebut secara khusus. Mengenai hal ini Bentham menyebutkan:22 "The principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever. According to tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other word to promote or to oppose that happiness....by utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good or happiness....to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered: if the party be the community in general, then the happiness of the community"

Idealnya kebebasan sipil haruslah dinikmati sebagai hak yang dijamin dengan pembatasan oleh kekuatan legislasi dan konstitusi yang demokratis, ide ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari bentuk "A Fragment on Government", yang menampakkan ketidakmustahilan dalam segala bidang yang mengarah kepada kedigdayaan kebebasan berlegislasi di suatu negara. Perbedaan antara pemerintahan yang bebas dan lalim, tidak dipandang dari setiap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut, akan tetapi secara halus dapat dilihat dari pendistribusian kekuasaan dalam pemerintahan tersebut dan kesepakatan-kesepakatan politik yang dilakukan demi menjamin praktik kekuasaan pemerintah tersebut dalam mencapai tujuan "the greatest happiness of the greatest number", hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Hart dalam bukunya yang menyatakan bahwa:23 "Civil liberty must be enjoyed as a right secured by the limitations of the legislature's powers and by a fully democratic constitution...ideas which appear in an expanded form in the fragment in government

22

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Kitchener, 2000, hal. 14. 23

H.L.A. Hart, Op.Cit., hal. 63

12


ABD. SHOMAD


and urges that there is no absubdity at all in saying that the legislature of a free country is omnipotent. The distinction between free and despotic government is not to be sought in any limitation of governmental power, but in the manner in which the whole power is distributed amongst those who must combine to exercise it, and in other political arrangements to secure that the exercise of governmental power will aim at the greatest happiness of the greatest number".

Ide utama kaum utilitarianisme ini adalah untuk mengklaim bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan tak terbantahkan lagi, bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang tak dapat dihilangkan atau digantikan yaitu hak untuk menikmati hidup dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan juga kebutuhan akan adanya pemerintahan, karena dalam praktiknya harus dilakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut supaya setiap orang tidak menyalahgunakan haknya kepada orang lain yang juga ingin samasama mengejar kebahagiaan. Mengenai hal ini bandingkan dengan pendapat Hart yang menyatakan bahwa:24 "Bentham's main attack consist of a claim that there is an unexplained and indefensible inconsistency in both asserting that men have inalienable rights to enjoy life and liberty and to pursue happiness and also accepting the necessity of government, since the exercise of the powers which every government must have and use will at times involve the taking of life, the limitation of liberty, and the interference with the ways in which men choose to pursue their happiness"

Upaya pencapaian kebahagiaan tersebut menurut para utilitarian harus juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip egalitarian, karena utilitarianisme tidak akan tercapai tanpa adanya egalitarianisme, maka segala perbedaan yang muncul baik secara personal maupun partial, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh 24

Ibid., hal. 64.

13


ABD. SHOMAD


Marshall yang menyatakan "it has been said also that utilitarianism ignores the difference among persons, taking impersonality for impartiality".25 Upaya untuk memaksimalisasikan utilitarianisme ini pada intinya bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak dan sebisa mungkin, sehingga disatu sisi prinsip utility ini selalu mengedepankan kebahagiaan sebagai segala-galanya, mengenai hal ini Lyons berpendapat bahwa "a theory known lately as act utilitarianism, this doctrine says that we must always maximize utlity, that is, promote human happiness or welfare as much as it is possible...on the one hand, principle of utility says that happiness is the ultimate good".26 Oleh karena itu menurut Bentham upaya mempromosikan kebahag iaan di dalam suatu masyarakat adalah urusan pemerintah melalui mekanisme pemberian hukuman dan hadiah atau penghargaan, karena pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, terhadap penekanan pada pemberian hukuman dalam hal ini hukuman hanya diberikan kepada setiap tindakan yang memiliki kecenderungan untuk membahayakan kebahagiaan, sementara itu hadiah atau penghargaan diberikan kepada setiap tindakan yang memiliki kecenderungan untuk membawa kebahagiaan. Mengenai hal ini bandingkan dengan pendapat Bentham yang dalam bukunya yang menyatakan bahwa:27 "The business of government is to promote the happiness of the society, by punishing and rewarding. That part of its business which consist in punishing is more particulary the subject of penal law. In proportion as an acts tends to disturb that happiness....the general tendency of an act is more or less pernicious, according to the sum total of its consequences: that is, according to the difference between the sum of such as are good, and the sum of such as are evil". 25

Harlan B. Miller and William H. Williams, The Limits of Utilitarianism, First Published, University of Minesota Press, Minneapolis, 1982, hal. 38. 26

Ibid., hal. 44–45.

27

Jeremy Bentham, Op.Cit., hal. 62.

14


ABD. SHOMAD


Di antara banyak pemikiran Bentham ada satu pandangannya yang ditujukan kepada kebingungan konseptual yang melekat pada doktrin hak-hak alami yang dicakup oleh semua bentuk kepercayaan tentang hak, yang sering dikatakan tidak berasal dari hukum positif. Menurut Bentham hak adalah hasil dari hukum dan hanya hukum sendirilah yang dapat menghasilkan hak, dengan kata lain tidak ada hak tanpa hukum dan tidak ada hak yang bertentangan dengan hukum, yang mana dalam hal ini Bentham mendeskripsikan bahwa hak sama dengan hak hukum, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Hart yang menyatakan:28 "In most of the many different formulations of his criticism Bentham's account of the conceptual confusion which he took to be inherent in the conceptual confusion which he took to be inherent in the doctrine of natural rights embraced all forms of the belief in rights which were not the creatures of positive law. Rights are the fruits of the law and of the law alone; there are no rights without law-norights contrary to law-no rights anterior to the law....at times Bentham simply asserts that right and legal right are the same"

Pandangan Bentham tersebut ditujukan tidak hanya untuk menentang teori-teori politis tentang keuniversalitasan hak manusia atau hak asasi manusia, yang mana ke semua hal tersebut mengarah kepada perlindungan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam melakukan kepentingan-kepentingan dasar mereka, seperti kebebasan, keamanan, dan mengejar atau mencari kebahagiaan (pursuit of happiness), yang mana fungsi dari pemerintahlah untuk melindungi serta menjamin ke semua hal tersebut. Pemikiran Utilitarianisme Bentham telah lama menjadi sumber kebijakan sosial yang progresif dan merupakan sumber intelektual utama dari kritikan terhadap hukum kita yang belum seutuhnya membangun teori hak-hak individual, secara jernih teori utiliti tersebut dapat dibandingkan dengan dalam artikulasi yang detail yang dipraktikan 28

H.L.A. Hart, Op.Cit., hal. 82.

15


ABD. SHOMAD


oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hart yang menyebutkan:29 "Bentham's utilitarianism has so long been a source of progressive social policy and the main intellectual support of the critism of our law that we have not yet developed a theory of individual rights, comparable with utilitarian theory in clarity, in detailed articulation and in appeal to practical men"

Hadirin yang Saya Hormati, Di sisi lain dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah persoalan riba, maisyir, gharar dan segala bentuk turunannya menjadi satu yang selalu menarik untuk dikaji. Riba menurut bahasa berasal dari kata Rabaa' – yarbuu, riba – an yang berarti Az Ziadah, tambahan, bertambah atau tumbuh.30 Menurut istilah syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.31 Praktik bunga dalam pinjam meminjam uang menurut sebagian ahli Hukum Islam telah memenuhi kriteria riba yaitu riba nasi'ah, yang haram hukumnya.32 Mekanisme bunga adalah penerapan harga sewa atas uang yang dipinjam oleh debitur dengan menentukan perbandingan tertentu keuntungan untuk bank dari jumlah pokok dana yang dipinjam.33 Riba tidak hanya penarikan bunga sebagaimana kita pahami secara faktual dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga meliputi kontrak yang tidak memenuhi asas proporsional, janji positif dan pendzaliman ekonomi. 29

H.L.A. Hart, Ibid., hal. 39.

30

Muhammad Mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, terjemahan Abdul Fatah Idris, Kalam Mulia, Jakarta, 1989, hal. 150, 167 31

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 292

32

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Inonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). 33 Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, September, 2005, hal. 99.

16


ABD. SHOMAD


Model ekonomi Islam yang pertama dirumuskan sebagai bentuk penolakan terhadap bunga bank ialah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu doktrin ekonomi Islam sebagai hasil ijtihad atas sumber-sumber naqliy. Guna memahami perbankan syariah, maka pengkajian tentang riba merupakan hal yang penting. Riba berarti bertambah, yakni tambahan atas modal. Ketentuan nash yang mengharamkan riba itu bersifat umum yang meliputi riba untuK konsumtif dan produktif. Pada tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di kalangan ulama, masalah bunga bank ini masih kontroversial Pada tahun 2008 telah terdapat perkembangan yang fenomenal dengan diundangkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lebih banyak mengatur tentang sisi administratif pendirian dan pengurusan bank, Sedangkan substansi kontraktual dalam bidang perbankan lebih banyak merupakan inovasi dinamis yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Hadirin yang Saya Hormati, Berdasarkan Pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah ditentukan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ditentukan bahwa, Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu 17


ABD. SHOMAD


menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Fungsi bank sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi utama dari perbankan ini dimaksud adalah fungsi Intermediasi yakni penghimpunan dana masyarakat dalam dunia perbankan memegang peranan penting di samping melakukan penyaluran dana Dual Banking System yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan Bank Syariah yang 18


ABD. SHOMAD


melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank selaku intermediary institution, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga.34 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diwujudkan dalam bentuk tertulis (perjanjian pembiayaan), perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah debitur. Di bank syariah secara khusus pula terdapat model perjanjian telah dirumuskan pihak bank. Hal yang terkandung di dalam perjanjian itu harus sesuai dengan syariah, bukan karena kepentingan bank sebagai pihak yang lebih kuat walaupun hal itu tidak bisa dinisbikan. Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional. Dalam praktiknya terkadang perbankan syariah memakai aturanaturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan baik produk hukum nasional maupun lembaga hukum barat yang terus dipakai dalam praktik. Akad dalam bank syariah berasal dari kontrak sederhana dalam tradisi perdagangan saat Islam berkembang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat penggunaannya, dan saat ini telah menjadi tulang punggung dalam sistem perbankan tanpa bunga. Dalam kontrak standar di bank syariah diantaranya mengalami pembaharuan atau tajdid. Bank Syariah termasuk dalam rumpun hukum muamalah. Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat

34 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006., hal. 471.

19


ABD. SHOMAD


dimungkinkan karena pada dasarnya pada muamalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Dalam hukum Islam terdapat maqasid asy-syariah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan. Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak yang sebagian berdasarkan tradisi pada awal Islam bisa diaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam produk perbankan dewasa ini. Namun terbuka luas untuk diaplikasi sepanjang masih dalam koridor diperkenankan. Harus diakui praktek Nabi itu merupakan kontrak yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat itu yang masih belum komplek. Jika berpedoman secara kaku terhadap praktek saat ini, maka transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Suatu ketentuan syariat (hukum Islam) harus dilihat dalam dhuruf atau kondisi saat itu dan jangan sampai bentuk formalitas yang dirumuskan karena melihat kondisi saat itu menjadi kendala guna mencapai tujuan. Praktek kontrak yang banyak diaplikasi dalam bank Islam berasal dari model-model kontrak pada abad pertengahan yang dikembangkan oleh para ahli hukum saat itu dengan melihat kondisi perekonomian pada abad ini yang begitu komplek dan canggih, maka prinsip-prinsip itu harus direformulasikan sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang telah digariskan. Dalam bidang perbankan rambu-rambu yang harus dipenuhi ialah adanya unsur riba, maisir (judi), gharar (ketidakpastian). Transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram, dan maksiat. Karakteristik operasi bank syariah melarang bunga (riba), yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir), dan segala turunannya. Jasa dan layanan perbankan telah menyatakan cukup kuat dan dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mencipta beragam 20


ABD. SHOMAD


fasilitas pelayanan nasabah diantaranya ATM, Debit Card dan Credit Card. Peluang ini tentunya tidak bisa diabaikan bank syariah, yang bersifat fleksibel tentunya bisa dilakukan pakar Hukum Ekonomi Islam agar Bank Syariah tidak ketinggalan kereta.35 Peluang untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan syariah akan tercapai apabila kita berinovasi terus menerus untuk membuat sesuatu yang berpedoman pada syariah dan tidak hanya mensyariahkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan syariah. Pada Pasal 1.13 Undang-undang Perbankan mengartikan prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Interpretasi atas ketentuan Ini ialah keabsahan perjanjian pembiayaan untuk bank syariah bukanlah mengacu pada pasal 1320 BW, akan tetapi mengacu pada ketentuan hukum Islam sebagaimana diisyaratkan undang-undang. Suatu perjanjian dalam Hukum Islam - sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedang syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut. Masing-masing bentuk akad yang dilakukan memiliki rukun dan syaratnya tersendiri, namun pada umumnya setiap akad mengandung beberapa rukun yang dapat digeneralisasikan berlaku bagi setiap bentuk akad. Hadirin yang Saya Hormati, Perwujudan kemaslahatan dalam pembuatan akad perjanjian, Syariah secara tegas telah mengharuskan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu akad tersebut untuk memenuhi akadnya tersebut hal ini sebagaimana yang telah disepakati, hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang menyatakan "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Pemenuhan akad dalam perjanjian adalah representasi pemenuhan hak dan 35 Abd.Shomad, Membincang Riba dan Akad di Bank Syariah, Yuridika, Vol. 19, No. 1, Januari–Februari 2004, hal. 35

21


ABD. SHOMAD


kewajiban antara sesama manusia demi kemaslahatan bersama. Menurut Maha-Hanaan Balala ada tiga prinsip utama yang perlu dikedepankan dalam akad atau perjanjian dalam Islam yaitu Contractual Fairness, Social Justice dan Permissibility.36 Terhadap prinsip yang pertama jelas bahwa Islam mengedepankan prinsip kesetaraan di antara setiap manusia tanpa terkecuali, hal ini sebagaimana yang dipertegas oleh Q.S. Al Hujuraat ayat 11 yang menyebutkan "sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling mulia diantaramu," oleh karena itu dalam akad perjanjian setiap orang memiliki bargaining position yang seimbang tanpa terkecuali. Kemudian prinsip yang kedua yaitu social justice, bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia hendaknya membawa suatu faedah dan manfaat serta tidak mengandung unsurunsur kemudharatan bagi umat manusia. Suatu tanggung jawab sosial hendaknya haruslah tercermin dalam setiap akad perjanjian, supaya hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut tidak mengganggu hak orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia. Sedangkan terhadap prinsip yang ketiga bahwa akad yang dapat diperjanjikan adalah akad yang diperbolehkan untuk diperjanjikan atau yang tidak dilarang dalam Al Quran maupun Sunnah, hal ini adalah ketentuan mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar lagi mengingat dua hal tersebut adalah the ultimate source of law dalam Islam. Hadirin yang saya hormati, Pada saat sekarang ini perkembangan perbankan syariah sedang mencapai titik puncak yang luar biasa, perbankan syariah yang dimotori oleh lembaga pembiayaannya merupakan salah satu motor penggerak animo masyarakat terhadap perbankan syariah yang 36 Maha-Hanan Balala, Islamic Finance and Law Theory and Practice in a Globalized World, First Published, I.B. Tauris Co. Ltd., New York, 2011, hal. 23.

22


ABD. SHOMAD


juga dipicu oleh rasa keadilan yang lebih optimal dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang populer selama ini. Namun perlu untuk digarisbawahi hendaknya dunia perbankan syariah haruslah benar-benar implementasi dari tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang tercermin dalam maqoshid syariah. Jangan sampai perbankan syariah adalah hanya sekedar perwujudan dari ekspansi produk perbankan demi menarik costumer yang bertujuan untuk peningkatan laba semata. Nyawa dari produk perbankan adalah pembiayaan, karena pembiayaan itulah yang menjadi roda kehidupan dunia perbankan, begitu pula dengan perbankan syariah yang juga tetap mengandalkan produk pembiayaan yang dimilikinya supaya bisa tetap eksis. Dalam produk pembiayaan tersebut akad perjanjian merupakan kunci yang paling utama, karena pembiayaan hanya bisa dilaksanakan apabila ada akad yang mendasarinya, dengan kata lain tanpa adanya akad pembiayaan tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Rekonstruksi terhadap akad perjanjian syariah amat diperlukan, mengingat kemurnian perbankan syariah yang seharusnya perwujudan nilai-nilai syariah telah tercemar oleh hal-hal tertentu yang tidak sejalan dengan syariah. Rekonstruksi akad perjanjian syariah haruslah dilakukan dimulai dari hal yang paling kecil, yang paling mudah dan yang paling memungkinkan untuk dilakukan segera. Hal ini merupakan upaya yang tidak gampang mengingat sudah menyebarnya pengaruh-pengaruh non-syariah dalam dunia perbankan syariah. Akan tetapi tidak gampang bukan berarti tidak mungkin, dengan niat yang ikhlas, usaha yang keras dan cara yang tetap segala sesuatunya bisa diwujudkan sesuai dengan harapan. Rekonstruksi akad perjanjian dalam perbankan syariah haruslah berdasarkan pada tujuan syariah yang sesungguhnya sebagaimana yang tercermin dalam maqoshid syariah. Rekonstruksi akad yang pertama adalah memelihara agama, dalam hal ini setiap akad perjanjian haruslah dilandaskan kepada Al Quran dan Sunnah 23


ABD. SHOMAD


prinsip contactuality fairness, social justice dan permisibility haruslah terkandung dalam akad tersebut, sehingga tidak hanya dapat memenuhi hak dan kewajiban para pihak, namun juga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah. Rekonstruksi akad guna memenuhi maqoshid yang kedua yaitu memelihara kehidupan, kehidupan yang dimaksud tidak hanya kelangsungan hidup manusia belaka, lebih dari itu haruslah berwawasan lingkungan dengan kata lain harus diterapkan green banking secara utuh. Rekonstruksi akad yang ketiga adalah memelihara akal, akad bank syariah haruslah tidak bertujuan untuk mendukung kegiatan atau usaha langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi kemurnian akal. Rekonstruksi akad berkaitan dengan menjaga agama, ialah akad di bank syariah hendaknya menjaga kemurnian syariah. Akadnya harus akad syariah, bukan akad yang di balut oleh syariah, Rekonstruksi akad yang terakhir adalah memelihara harta, secara tegas Islam menganjurkan setiap muslim yang mampu untuk membantu sesamanya yang kurang mampu, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Adz-Dzaariyaat ayat 19 yang menyatakan "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". Akad bank syariah harus mencerminkan suatu bentuk tanggung jawab sosial di samping fungsi sosial yang melekat pada bank syariah. Akad syariah yang pada dasarnya mengandung tiga prinsip yaitu Contractual Fairness, Social Justice dan Permissibility atau ibahah,37 dalam hal ini akad syariah harus dibentuk berdasarkan ketentuan syariah. Akad bank syariah yang dibuat bukanlah akad

37 Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Pelanduk Publication, Petaling Jaya, 1989, hal. 344.

24


ABD. SHOMAD


yang sebenarnya bertentangan dengan syariah yang berusaha untuk dicocok-cocokkan atau dibuat seolah-olah sesuai dengan syariah. Untuk itu dibutuhkan suatu pemikiran bersama agar akad bank syariah benar-benar syariah bukan dibalut syariah. Hadirin yang saya muliakan, Corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya perjanjian kredit bank, memberikan suatu akurasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak bank harus diamankan seketat mungkin mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat dan juga mengingat prinsip ketahanan yang ditekankan oleh Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit yang dirakit perlu pengamanan yang mantap seiring dengan prinsip ketahanan yang diacu oleh pihak bank selaku kreditor. Untuk keperluan itu sektor hukum sudah pula menyediakan dananya sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan hukum jaminan.38 Jaminan itu ada yang bersifat kebendaan dan ada yang bersifat perorangan. Dalam praktik di masyarakat relatif banyak menggunakan jaminan yang bersifat kebendaan. Hukum mengenal beragam pembagian benda dan lembaga jaminan pun digantungkan pada jenis pembagian benda tersebut. Dalam Hukum Islam dikenal adanya lembaga jaminan yang dalam praktek modern dimiripkan dengan Gadai, yakni Rahn. Rahn artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab Rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Barang-barang yang dijadikan sebagai Rahn adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/ bertahan lama. Hipotek, hak tanggungan, fiducia dan gadai, telah 38 M. Isnaeni, Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi; Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Agustus 1995, hal. 4.

25


ABD. SHOMAD


tercakup dalam rahn. Konsekuensinya dengan berpegangan pada prinsip syariah, bank syariah seharusnya menerapkan lembaga jaminan rahn saja sebagai salah satu lembaga jaminan di samping kafalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank syariah tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan perbankan pada umumnya seperti ketentuan tentang prinsip kehati-hatian sampai ketentuan tentang rahasia bank yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Demikian juga ketentuan tentang lembaga jaminan, bank syariah dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku seperti lembaga jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek. Hal ini dikarenakan sarana penunjang operasional dari bank syariah belumlah memadai. Sehingga dapatlah kita ambil dalil yang berbunyi: "ma la yudraku kulluh ta yutraku kulluh" bahwa apa yang tidak tercapai seluruhnya tidak (jangan) dihindari seluruhnya, namun dalil itu janganlah dijadikan dalil untuk tidak menyusun UU Jaminan Syariah. Di samping itu pula kita juga harus mulai berfikir lebih serius tentang hukum kepailitan, hukum lelang yang berlandaskan syariah. Pemikiran ini berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al Baqarah 208 yang dijadikan dasar bagi UU Perbankan Syariah yang artinya: Masuklah kamu ke dalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Hadirin yang saya muliakan, Mengakhiri pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat. Saya dibesarkan di pesantren kecil di sebuah dusun di Bangkalan, dalam keyakinan saya Allah pasti menakdirkan yang terbaik bagi 26


ABD. SHOMAD


makhluknya. Takdir terbaik itulah berbentuk amanah bagi saya untuk menjadi Guru Besar dalam Ilmu Hukum di sebuah Fakultas Hukum di Universitas Airlangga yang ternama di Indonesia. Takdir menjadi guru besar di masa sulit menjadi guru besar seperti saat ini harus disyukuri sekaligus merupakan amanah yang berat semoga bisa menjadi maslahat. Allah telah mengabulkan doa ibu saya, Hj. Siti Umriyah Binti H. Busiri, agar anaknya menjadi guru besar yang amanah, untuk itulah ucapan terima kasih yang utama saya sampaikan. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada abah KH. M. Dhofir Wusuliy yang telah berpikiran futuristik dan mengajari saya ilmu-ilmu syariah. Terima kasih setulusnya kepada kedua beliau yang telah membesarkan, dan dengan susah payah mendidik kami, sejak lahir dengan penuh kasih sayang yang tidak terbalaskan. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Pendidikan Nasional saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fasich Apt., Senat Universitas Airlangga; Ketua Senat Akademik Unair, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas persetujuan, pengusulan dan penerimaan saya menjadi Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya di SD sampai SMA, dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan di Fakultas Ushuludddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih saya sampaikan kepada mantan Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LLM. yang telah memberi kesempatan dan menerima saya sebagai Staf Pengajar/ Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan demikian telah memberikan kesempatan yang lebih 27


ABD. SHOMAD


luas untuk belajar dan mengabdi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si. serta para dosen sejawat lainnya yang telah memberikan dorongan saya untuk mengusulkan kenaikan jabatan Guru Besar. Demikian pula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., MS. dan almarhum Prof. Dr. KH. Syehul Hadi Permono, S.H., MA, yang telah membimbing saya dalam penyusunan Disertasi sebagai Promotor dan ko-promotor, bimbingannya telah mewarnai kehidupan saya sebagai pengkaji syariah. Terima kasih kepada tim: Filsafat Hukum Program S3, Hukum Islam, Perbankan, Perbankan dan Jaminan Syariah serta seluruh pendukung minat bisnis syariah. Kepada para alumni dan para mahasiswa baik S1, S2 dan S3 di Unair, Unhalu dan STAIN, saya mengucapkan terima kasih atas amanah dan doanya. Kepada teman-teman lawyer yang banyak mengisi hidupku, terima kasih tak terhingga. Kepada seluruh anggota panitia yang diketuai Dian P. Anugerah, SH., M.Kn., LLM. saya mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya begitu juga pada kelompok paduan suara Universitas Airlangga yang telah menyemarakkan dan menghiasai acara ini dengan alunan lagu-lagu yang membahana. Tidak terlewatkan pula ungkapan terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada istri saya tercinta E. Fitriyawati, S.Ag., dan tiga malaikat kecil saya Gabrielia Febrianty Shofiana, Mikaila Deswanda Shofiana (almarhum) dan Israfiyla Dhovieriansyah Shofianovic semoga menjadi anak-anak yang sholihah dan sholeh. Kepada seluruh keluargaku di Madura, Jawa, Sumatera dan Sulawesi, terima kasih doanya.+

28


ABD. SHOMAD


Demikian pidato saya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran hadirin dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan apabila ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak. Mari kita mulai bercermin pada cermin milik kita, jangan bercermin pada cermin orang lain. Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

29


ABD. SHOMAD


DAFTAR BACAAN Abd. Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 2012. Abdul Qahir Al-Bagdadi, Al Farq Bayr Al Firaq, Dar- Al-Ataq Al-Jaddah, Beirut, 1973. Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, j. II, Dar al-Fikr, 1341 H. Amir Syaifuddin, Hubungan Dalil Hukum Syara' Dengan Pendapat Mujtahid, Studi Islamika, No. 10 Tahun IV, Oktober-Desember 1979. David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism, Oxford University Press, New York, Reprinted 2002. Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, September. H.L.A. Hart, Essays on Bentham, Studies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford University Press, New York, 2001. Harlan B. Miller and William H. Williams, The Limits of Utilitarianism, First Published, University of Minesota Press, Minneapolis, 1982. Harun Nasution, Theology Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, UI Press, Jakarta, 1986. Imran Ahsan Khan Nyaazee, Islamic Jurisprudence, First Published, International Institute of Islamic Thought, Islamabad, 2000. Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Kitchener, 2000. Juan El Campo, Encyclopedia of Islam, An Imprint of Infobase Publishing, United States of America, 2009. Kenneth W. Morgan, Islam- The Straight Path, the Ronald Press, 1958. M. Fahim Khan, Essays in Islamic Economics, The Islamic Foundation, UK, 1995.

30


ABD. SHOMAD


M. Isnaeni, Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi; Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Agustus 1995. Maha-Hanan Balala, Islamic Finance and Law Theory and Practice in a Globalized World, First Published, I.B. Tauris Co. Ltd., New York, 2011. Mahmud Syaltut, Al Islam Aqidah wa Syriah, Dar al Qalam, Cairo, 1996. Mohammad Akram Laldin, Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence, Second Edition, CERT Publication, Kuala Lumpur, 2006. Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Pelanduk Publication, Petaling Jaya, 1989. Muhammad Khudhari Bek, Tarikh Tasyri'Islam, Matbaah Istiqomah, Cairo. Muhammad Mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, terjemahan Abdul Fatah Idris, Kalam Mulia, Jakarta, 1989. Neli Mac Cormick, Adam Smith On Law, Valparaisto University Law Review, Vol. 15, 1981. P.S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press. Peri Bearman, et al., The Law Applied Contextualizing The Islamic Shari'a. I.B. Tauris & Co Ltd. London, 2008. Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing SDn.BHD, Kuala Lumpur, 1996. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992. Tjun Suryaman (ed), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek, Remaja Posdakarya, Bandung, 1991. Wael B. Hallaq, An Introduction To Islamic Law, First Published, Cambridge University Press, Edinburgh, UK., 2009.

31


ABD. SHOMAD



ABD. SHOMAD


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Abd. Shomad, Drs., S.H., M.H. Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Mei 1967 Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Alamat Kantor : Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya NIP : 196705201992031002 Pangkat/Golongan : Pembina /IV a Jabatan Fungsional : Guru Besar Ilmu Hukum Bisnis Syariah Jabatan Struktural : Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Nomor Telepon Selular : +6283856523456 E-mail : [email protected] Nama Istri : E. Fitriyawi S.Ag. Nama anak : Gabrielia Febrianty Shofiana Mikaila Deswanda Shofiana (alm.) Israfiyla Dhovieriansyah Shofianovic PENDIDIKAN 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus 1991 2. Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel, lulus 1990 3. Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, lulus 1998 4. Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, lulus 2008

33


ABD. SHOMAD


PENELITIAN 1. Pola Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Muslim di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan, OPF, Ketua, 1995 2. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bangkalan, OPF, Anggota, 1996 3. Pola Penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam Hal Bagian Cucu Pengganti dan Anak Perempuan di Pesisir Kabupaten Bangkalan, RUTIN, Ketua, 1997 4. Pola Penerapan Hukum Islam tentang Hibah dan Wasiat di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan, RUTIN, Ketua, 1999 5. Profit Loss Sharing Principle dalam Hukum Ekonomi Islam, Dosen Muda, Ketua, 2000 6. Modifikasi dan Aplikasi Kontrak Muamalah Berdasarkan Hukum Islam dalam Perbankan Syariah, Dosen Muda, Ketua, 2000 7. Aplikasi Fiducia dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah, Suplemen, Anggota, 2002 8. Trustee Financing Contract dalam Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, DIKTI-LITMUD, Ketua, 2002 9. Abd. Shomad dan Trisadini P.U., Joint Venture Profit Sharing (Musyarakah) dalam Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, Dosen Muda, 2003 10. Abd. Shomad, Trisadini P.U., Deferered Contract of Exchange di Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, Dosen Muda, 2005 11. Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah di Jawa Timur, Mandiri, SP4 Kompetisi, 2004, SK Rektor: 5432/J03/ PR/2004, 23 Juli 2004 12. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah, Trisadini dan Abd. Shomad, SP, No. 1594/J03.1.11/PP/2008 tanggal 30 Juni 2008

34


ABD. SHOMAD


13. Tajdid pada akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah, FH UNAIR, 2010 14. Absorpsi Hukum Islam dalam Akad di Bank Syariah, DIPA Unair, 2012. ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH 1. Eksistensi Peradilan Agama Menjelang Tahun Keempat Pelaksanaan UU No. 7 tahun 1989, dalam Buku Ilmiah Dies Natalis XXXVII, Universitas Airlangga, 1992 2. Perceraian dengan Alasan Syiqaq, Yuridika, No. 4 Tahun X, Juli–Agustus, 1995 3. Perubahan Peruntukan dan Penyelesaian Perselisihan Perwakafan Tanah Milik dengan Diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Yuridika, No. 5 dan 6 Tahun X, September–Desember 1995 4. Pola Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Muslim di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan, Jurnal Penelitian Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 1. Oktober 1996 5. Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Harta Benda Dalam Perkawinan, Akademika, No. 11, Tahun V, 1997 6. Prospek Ajaran Fiqh tentang Hibah dan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, Yuridika, Vol. 14, No. 1, Januari– Februari 1999 7. Beberapa Catatan tentang Harta Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Akademika, No. 18, Tahun VII, 1999 8. 'Urf dan Syirkah Sebagai dasar Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, Akademika, No. 19, Tahun VII, 1999 9. Sejarah Hukum tentang Pengaturan Wakaf di Indonesia, Yuridika, Vol. 15, No. 1. Januari–Februari, 2000 10. Beberapa Catatan Tentang Fasakh, Akademika, No. 21 Tahun VII, 2000. Ditulis bersama Muzakky Afandy

35


ABD. SHOMAD


11. Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah, Yuridika, Vol. 16 No. 4 Juli 2001 12. Pewarisan pada Masyarakat Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan, Potreat Budaya yang Menggeliat, Pro Justitia, Tahun XXI, No. 3 Juli 2003 (AKREDITASI), ditulis bersama Sri Hajati 13. Joint Venture Profit Sharing (Musyarakah) dalam Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, Vol. 4, No. 3 Desember 2003, ditulis bersama Trisadini P.U. 14. Pengkajian Hukum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi, Dialektika, Vol. 2 No. 2 Nopember 2003 15. Membincang Riba dan Akad di bank Syariah, Yuridika, Vol. 19 No. 1 Januari 2004 16. Syiqaq Sebagai Alasan dan Prosedur Perceraian, Yuridika, Vol. 19 No. 5 September 2004 17. Karakteristik Fiqh Muamalah, Yuridika, Vol. 29 No. 2 Maret 2005 18. Konsep Lembaga Jaminan di Lingkungan Bank Syariah, Yuridika, Vol. 23, September–Desember 2008. 19. Bay Al Murabahah (Deffered Payment Sale) di Lingkungan bank Syariah, Yuridika, Vol. 24 No. 1 Januari–April 2009 20. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam, Yustitia, Vol. 3 No. 1 April 2009 21. Asas-asas Perikatan Islam dalam akad Pembiayaan, Yuridika, Vol. 24 No. 3 September–Desember 2009, ditulis bersama Trisadini P. Usanti 22. Pembaharuan Hukum Islam di Lingkungan Bank Syariah, Yustitia, Vol. 3 No. 2 Oktober 2009 23. Penormaan Prinsip Ekonomi Syariah sebagai Amanah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1 Juni 2010 24. Dinamisasi Penormaan Hukum Islam, Perspektif Hukum, Vol. XV, Nomor 2, Tahun 2010 36


ABD. SHOMAD


25. Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah di Jawa Timur, Masalah-masalah Hukum, Jilid 39 No. 2 Juni 2010 26. Tajdid pada akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah, Masalah-masalah Hukum, Jilid 40, No. 1 Maret 2011. BUKU 1. "Hal Kekayaan dalam Perkawinan, Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974", dalam L Budi Kagramanto et al., (editor), Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, Karya Abditama, Surabaya, 2000 2. Asas-asas hukum Islam, Yuridika, Surabaya, 2000 3. "Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Filsafat", dalam L. Budi Kagramanto dan Abd. Shomad (editor), Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2010 4. Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2012 5. Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, (disusun bersama Trisadini PU dan Ari Kurniawan) 6. Hukum Waris Islam, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, (disusun bersama Prawitra Thalib).

37


ABD. SHOMAD

REKONSTRUKSI AKAD BANK SYARIAH UNTUK MENCAPAI KEMASLAHATAN SEBAGAI WUJUD RAHMATAN LIL-ALAMIN

Recommend Documents