Prabawa REGULASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2011
SARI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2232 K/74/MEM/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Penerima Penghargaan Energi Prabawa tahun 2011. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut dinyatakan berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan mewujudkan capaian tahun 2011 rasio Desa berlistrik 100 %, rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah 73,48 %, serta Desa Mandiri Energi (DME) yang berdampak besar terhadap pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat, Bangsa dan Negara
1. BALI NDESO MBANGUN DESO Mengacu pada prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJP 2005-2025, untuk periode pembangunan 2008-2013, telah dipilih pendekatan implementasi (implementation approach) untuk pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto “Bali Ndeso Mbangun Deso”. Rumusan motto tersebut kemudian diwujudkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Provinsi Jawa Tengah, yang pada akhirnya dalam 5 tahun dapat dirumuskan tujuan-tujuan, seperti diantaranya adalah: – Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah di segala bidang; – Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered), berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat;
72
–
–
–
–
Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna kalangan perguruan tinggi untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik; Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi; Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri; Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
Prabawa –
tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat; serta Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam rangka memberikan kepercayaan kepada para investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa.
Potensi sumber energi di Jawa Tengah cukup besar dan beraneka ragam, namun demikian dalam pemanfaatannya bahan bakar minyak (BBM) paling banyak digunakan dari pada bahan bakar yang lain. Sedangkan sumber energi lain seperti energi angin, energi surya, energi gelombang laut, biomassa, biodiesel, bioethanol, panas bumi, dan tenaga air, sebagai belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum permasalahan di bidang energi yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah adalah: – Rasio elektrifikasi (RE) Jawa Tengah hingga awal tahun 2011 baru mencapai 73,48%. Walaupun rasio tersebut lebih tinggi dari ratarata nasional yang hanya sekitar 67 persen, namun dianggap masih belum optimal. – Sebagian besar pasokan listrik untuk Provinsi Jawa Tengah dipasok oleh Pembangkit Unit Paiton, Jawa Timur, hal ini disebabkan belum optimalnya sejumlah pembangkit listrik yang sudah direncanakan untuk dioperasikan. – Sejumlah proyek pembangunan pembangkit telah selesai dan siap dioperasikan, maka bisa dipastikan provinsi ini akan jadi pemasok listrik untuk transmisi Jawa-Bali, namun karena belum beroperasi maka masih memanfaatkan beberapa pembangkit yang masih beroperasi antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sluke, Rembang dengan kapasitas dua kali 215 Megawatt, Pembangkit Tanjung Jati B, Jepara dengan kapasitas dua kali 600 Megawatt dan beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik tengah dibangun, diantaranya PLTU Batang dengan kapasitas dua kali 1000 Megawat.
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
–
Belum optimalnya pemanfaatan, diversifikasi (penganekaragaman) dan konservasi (baik EBT maupun non EBT).
2. KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG ENERGI Berdasarkan potensi energi yang tersedia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya mengembangkan berbagai aspek potensi energi, mulai dari pembuatan regulasi hingga pengembangan infrastruktur. Kebijakan yang dibuat diantaranya adalah penyusunan Rencana Umum Pengelolaan Energi Daerah (RUPED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah serta penerbitan Pergub Jateng No. 98 tahun 2010 tentang kegiatan Minyak dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Nabati di Provinsi Jawa Tengah, sebagai pedoman operasional untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Migas dan pengelolaan kegiatan di bidang BBN yang mandiri, transparan, tepat sasaran, efektif, efisien serta dapat mendorong perkembangan potensi Migas dan BBN di Jawa Tengah. Pembangunan ketenagalistrikan di Jawa Tengah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan semangat tersebut Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Regulasi di bidang energi dalam bentuk Pergub Jateng No. 28 Tahun 2011 Tentang Ketenagalistrikan yang menganut azas: a) manfaat; b) efisiensi berkeadilan; c) berkelanjutan; d) optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e) mengandalkan pada kemampuan sendiri; f) kaidah usaha yang sehat; g) keamanan dan keselamatan;dan h) kelestarian fungsi lingkungan.
73
Prabawa 3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ENERGI Prinsip pengembangan energi di Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah penyediaan infrastruktur energi berbasis potensi sumber energi setempat; optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif; penguatan kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur energi; serta penguatan kelembagaan pengelola PLTMH. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah, diantaranya: 1) Pengembangan pemanfaatan potensi Gas Rawa
Gambar 1. Sumur eksploitasi gas rawa dangkal
Kebutuhan akan energi, khususnya BBM bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan sebagian besar dipenuhi oleh minyak tanah. Bagi masyarakat di pedesaan minyak tanah ini sebagian besar digunakan untuk keperluan rumah tangga terutama untuk memasak. Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah semakin mahalnya dan semakin langkanya BBM adalah mencari sumber energi baru yaitu gas rawa yang potensinya terdapat di Kabupaten Banjarnegara (Gambar 1). Pada Tahun anggaran 2010, Dinas ESDM melaksanakan pembangunan jaringan pendistribusian gas ke penduduk di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dan bantuan kompor 25 buah yang dimanfaatkan penduduk sekitar untuk sumber energi, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan memasak (Gambar 2). 2) PLTMH Sidomulyo dan Kayupuring Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat pedesaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM Provinsi Jateng telah melaksanakan
74
Gambar 2. Kompor gas rawa di Banjarnegara berbagai kegiatan pembangunan penyediaan energi dengan memperkenalkan teknologi energi baru terbarukan yang belum dikenal masyarakat di pedesaan. Mengingat lokasi pemukiman di pedesaan masih ada yang belum terjangkau jaringan listrik, maka Sistem Penyediaan Energi Alternatif (Terbarukan) sangat membantu dalam ikut menumbuhkan produktifitas masyarakat desa. Salah satu bentuk Sistem Pembangkit Energi Listrik Terbarukan yang ada yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
Prabawa PLTMH Sidomulyo memanfaatkan aliran sungai Kumenyep dengan debit sebesar 250 liter/detik, gross head 17 m dengan panjang penstock (pipa pesat) 96 m , panjang bendung 14 m serta memiliki panjang saluran pembawa sepanjang 122 m. Kapasitas Daya Pembangkit Turbin (Cross Flow) sebesar 25 Kw yang digunakan untuk melistriki 91 rumah termasuk fasilitas umum (Gambar 3).
Gambar 3. Peresmian PLTMH Sidomulyo dan Kayupuring oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah 3) Pengembangan Desa Mandiri Energi Pengembangan biofuel di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan di desa Karangkemiri, Kec, Wanadadi dengan menggunakan bahan baku salak apkir atau salak yang tidak layak dijual. Dalam pengembangan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM Provinsi memberikan bantuan berupa mesin produksi/pengolah berkapasitas 300 liter/ hari dengan bahan baku sekitar 3 ton salak apkir, sedang penerima bantuan adalah kelompok pemuda "Kompak" desa Karangkemiri, yang selanjutnya akan mengelolanya. Biofuel atau bioetanol yang dihasilkan dari desa ini memiliki kadar etanol
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
lebih dari 80% dan digunakan oleh masyarakat desa tersebut untuk menyalakan kompor. Menggunakan biofuel yang diproduksi desanya sendiri memberikan keuntungan sebab biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah, karena harga biofuel Rp 6.000,-/liter atau lebih rendah dibanding harga minyak tanah antara Rp 7.800,- sampai Rp 10.000,-/liter. Dengan demikian desa tersebut akan menjadi desa yang dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri atau menjadi Desa Mandiri Energi. Dengan potensi salak sebanyak 162,48 ton/ tahun, yang berasal dan Kecamatan Madukara sebanyak 135,95 ton/tahun dan Kecamatan Banjarmangu sebanyak 26,52 ton/tahun serta harga jual yang tinggi, pengembangan biofuel di Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi petani penghasil salak akan memperoleh tambahan pendapatan dari hasil penjualan salak yang seharusnya dibuang, bagi pembuat/pengembang biofuel akan memperoleh usaha baru, dan bagi Pemerintah akan memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah. 4. DAMPAK YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT Dari kebijakan dan regulasi yang ditetapkan, capaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari aspek ekonomi, dan sekaligus dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain berkurangnya ketergantungan terhadap minyak tanah yang harganya mahal karena kebutuhan energi rumah tangga terutama untuk memasak dan penerangan dapat terpenuhi, memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu di
75
Prabawa daerah pedesaan terpenuhi, memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu di daerah pedesaan dan terpencil serta dapat meningkatkan rasio elektrifikasi, serta meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat (multiplier effect), Sedangkan dari aspek sosial budaya meliputi meningkatkan daya saing masyarakat daerah terpencil (meningkatkan semangat belajar para siswa di daerah terpencil), meningkatkan pengetahuan pengelolaan hasil inovasi teknologi
76
(mendorong masyarakat terutama kaum perempuan untuk menciptakan usaha kecil seperti menjahit dan usaha warung makan), serta mengembangkan kearifan energi (masyarakat dapat melakukan pengelolaan hasil pengembangan potensi energi setempat dengan membentuk organisasi/kelompok pengelola agar keberlanjutan fungsi alat tersebut dapat terjaga.
* Disusun oleh Tendi Rustendi, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
