v
DAN EI-IE RGI MENTERIPERTA]YIBANGAN REPUBLIKINDONESIA DANENERGI PERTAMBANGAN MENTERI KEPUTUSAN K/zs/wB/rege I26L 1 NOMOR TENTANG UMUM PERTAMBANGAN PRODUKSI PENGAWASAN DANENERGI, PERTAMBANGAN MENTERI Menimbang
penerimaan negara darikegiatan untfklebihmeningka0
Mengingat
22,TLNNomor 1967(LNTahun1967Nomor 11Tahun Nomor 1. Undang-Undang 2831);
o
32Tahun1969(LNTahun1969Nomor60,TLNNomor Nomor Pemerintah 2. Peraturan Nomor 79 Tahun Pemerintah Peraturan dengan telahdiubah 2g16)sebagaimana 3510); TLNNomor 130, Nomor (LNTahun 1992 1992 Nomor 27Tahun1980(LNTahun1980Nomor47,TLNI'Jontor Pemerintah 3. Peraturan 3174); Nomor 37Tahun1986(LNTahun1986Nomor53,TLNNomor Pemerintah 4. Peraturan 8340); 1996; 25September 1996 tanggal 75Tahun Nomor Presiden 5. Keputusan 22Mei1998; 1998 tanggal lzzltlTahun Nomor Presiden 6. Keputusan f\4PE/1998 1 tanggal Nomor 678.K1201 danEnergi Perlambangan Menteri T. Keputusan Juni1998; MEMUTUSKAN DANENERGITENTANGPENGAWASAN PERTAMBANGAN MENTERI KEPUTUSAN UMUM PERTAMBANGAN PRODUKSI
Menetapkan
hi@bei@t4lea:
^.e
?
-2-
BABI UMUM KETENTUAN 1 Pasal : dengan iniyangdimaksud Menteri Keputusan Dalam Pengawasan maupun kebenaran untukmengetahui prodiufsi adalahsegalakegiatan pengawasan baikmelalui yangdihasilkan, luJitasbahangalianpertambangan teknis' pengawasan secara maupun secffaadministrjtif
disebut yangselanjutnya Umum Pertambangan Produksi 1 . Pengawasan jumlah
usaha darikegiatan yangdihasilkan galian pertambangan produksi bahan adalah galian, termasuk bahan yangmenghasilkan lainnya kegiatan maupun pertambangan lainyang keperluan maupun sendiri keperluan galian untuk b.nggund, 'Oersiiat bahan galian tersebut. bahan sertapenjualan nonkomersial pemasaran yangberkaitan dengan kegiatan galian segala adalah bahan Penjualan gan. produksi Pertamban yang dataadministrasi analisa adalahkegiatan secaraadminisfatif 4. pengawasan laporan antaralaindokumen termasuk pertambangan, produksi dengan berklitan pengapalan, dan pemakaian sendiri, atau produksi,doiumenpenjualan pengangkutan. yang datateknis pengkajian dananalisa kegiatan pengawasan adalah teknis secara teknis laporan antaralain evaluasi pertambangan, denganproduksi berk-aitan pengecekan dan pengolahan, dan tamiang,prosesteknisproduksi iemaluan pile, pengambilan contoh di stock ataupun produksi di tambang p.ngrfuttnjumlah contoh. dananalisa pertambangan danenergi' jawab dibidang yangbertanggung Menteri adalah 6, Menteri jawabdi bidang yangbertanggung Jenderal adalahDirektur Jenderal 7. Direktur pertambangan umum. BAB II PELAKSANMNPENGAWASANPRoDUKS|PERTAMBANGAN 2 Pasal KP,KK,PKP2B pertambangan'berdasarkan usaha produksi terhadap ( 1 ) pengawasan padaDirektur Jenderal' dipusa$
wilayah kerjaKantor wilayah dalam terletak pertambangan halwilayah a. Dalam produksi dilaxukan makapengawasan danEnergi, Pertambangan oepartemen setempat, Energi dan Pertambangan Departemen wilayah Kantor olehKepala
1
-3-
b ' D a l a m h a l w i | a y a h p e r t a m b a n g a n t e r | e t a k dProduksi i | u a r wdilakukan ilayahkerlaKan makaPengawasan danEnergi, FertamOangan Departemen Jenderal' Direktur yangditunjuk obhpeiabat berdasaftan usahapertambangan terhadap Produksi Pengawasan (3) \-' Pelaksanaan atau ringkatI setempat Daerah Kepala olehGubernur SlpDdanSlpRdilakukan ditunjuk, pejabat Yang pengawasan secara pedomanpelaksanaan (4) DirekturJenderalmenetapkan Pasal1 dalam dimaksud sebagaimana teknis secara danpengawasan administatif 4 dan5. angka pengawasan pelaksanaan prosedur I menetapkan Tingkat Daerah Kepala (5) Gubernur dalam dimaksud sebagaimana teknis secara danpengawasan ta6rt adminisfatif Jenderal olehDirektur yangditetapkan padapedoman mengacu ayat(3)dandengan ayat(4)' dalam dimaksud sebagaimana berlangsung pertambangan usaha produksi kegiatan selama dilakukan (6) pengawasan saatbiladipandang danatausetiap 3 (tiga)bulansekali setrap ketentuan dengan perlu. 3 Pasal Wilayah Kantor I danKepala Tingkat Daerah Kepala Gubernur Jenderal, ( 1 ) Direktur membantu pihak untuk ketiga dapatmenunjuk danEnergi orprrt *un Pertambangan Produksi' Pengawasan melakukan (1)
ayat dalam dimaksud pihaklainsebagaimana penunjukan mengenai (2) Ketentuan Jenderal' olehDirektur ditetapkan
4 Pasal yang danpejabat danEnergi Pertambangan Departemen Wilayah Kantor ( 1 ) Kepala Pasal2 ayat(2)hurufa danhurufb wajib dalam dimaksud sebagaimana Jiiunjuf Produksiyang telah laporantertulisatas hasil Pengawasan meniampai1a'n Jenderal' Direktur kepada dilaksanakannya tertulishasil laporan I wajibmenyampaikan Tingkat KepalaDaerah (21Gubernur
SIPDdanSIPR berdasarkan pertambangan usaha terhadapi.ngr*.r.n Froduksi Wilayah Kantor Kepala kepada dengantembusan Jenderal i.piJ" Direktur setempat' danEnergi Pertambangan Departemen
Produksi hasilPengawasan tertulis laporan wajibmenyampaikan Jenderal (3) Direktur Menteri' ayat(1)dan(2)kepada dalam dimaksud iebagaimana ayat(1), dalam dimaksud sebagaimana Produksi Pengawasan laporan (4) penyampaian bulan' 3 (tiga) setiap (2)dan(3)dilakukan
-4-
BABIII PERTAMBANGAN PRODUKSI LAPORAN 5 Pasal pertambangan kepada produksi wajibmelaporkan Kp,KKdanPKP2B (1) pemegang kepada: tembusan dengan Jenderal Direktur I setempat; Tingkat Daerah Kepala a. Gubernur Umum; Pertambangan Teknik b. Direktur KPatauKK bagipemegang Pertambangan Pengusahaan Pembinaan c. Direktur dangambut; galian batubara bukan bahan gambut, dan KP bahangalianbatubara, bagipemegang Batubara d. Direktur PKP2B; Pemegang setempat; danEnergi Pertambangan Departemen Wilayah Kantor e. Kepala pertambangan berada. usaha ll tempat Tingkat Daerah Kepala f. Bupati I
oleh dalamayat(1) ditetapkan dimaksud produksi sebagaimana laporan (2) Bentuk Jenderal. 0irektur bulan. setiap ayat(1)disampaikan dalam dimaksud produksi sebagaimana (3) Laporan sudah ayat(3),harus dalam dimaksud produksi sebagaimana laporan (4) penyampaian (sepuluh) berikutnya. 10 bulan pada tanggal selamballambatnya diterima penyampaian KKdanPKP2B, pertambangan berdasarkan perusahaan (5) Khusus untuk (4) sesuai dengan (3) dilakukan dan dalamayat dimaksud sebagaimana laporan yangbersangkutan' kontrak yangtercantum dalam ketentuan BABIV SANKSI Pasal 6 olehPemegang iniyangdilakukan Menteri Keputusan pelanggaran terhadap (1) Setiap : berikut sebagai sanksi-sanksi dikenakan KP,dapat produksi, hal ataudalam laporan menyampaikan dalam halketerlambatan a. Dalam jangka (satu) setelah 1 bulan waktu produksi dalam laporan tidakmenyampaikan (4), atau dalamhal ayat Pasal 5 dalam dimaksud sebagaimana tanggal dalam diatur yang sebagaimana produksi sesuai tidak laporan menyampaikan peringatan pasal tertulis. diberikan yangbersangkutan kepada 5 ayal(2), produksi 2 (dua)kaliberturutsebanyak laporan haltidakmenyampaikan b. Dalam peraturan dengan sanksisesuai yangbersangkutan dikenakan turut,kepada yangberlaku. perundang-undangan
I
f
t
-5-
produksi laporan benaran atasketidak unsurkesengajaan halterdapat c. Dalam yang kepada kuantitasnya, maupun kualitas baikmenyangkut yangdisampaikan, perundang-undangan peraturan dengan sesuai sanksi dikenakan |ersangkutan o/odariiuranEksplorasi/ Eksploitasi/ 200 sebesar uang dandenda yangO6naXu yang serta dilaporkan, produksi tidak jumlah dankualitas atasselisih hoyafty palinglambat1 (satu)bulansejak tersebutwajibdibayarkan denOasurat dikeluarkannYa Penagihan. ayat(1)hurufa, hurufb,dan dalam dimaksud sebagaimana halpelanggaran (2) Dalam
KK atauPKP2B, pertambangan berdasarkan hurufc dil;kuka;olehperusahaan yangditetapkan dalam ketentuan sesuai sanksi dikenakan yangbersangkutan kepada gkutan' yang bersan kontaUperjanjian naskah
a, hurufb, dan ayat(1)huruf dalam dimaksud sebagaimana halpelanggaran (3) Dalam
SIPDatauSIPR' pertambangan berdasarkan olehperusahaan hurufc dilakukan yangditetapkan oleh ketentuan sesuai sanksi dikenakan yangbersangkutan kepada ini' Menteri padaKeputusan berpedoman dengan Gubernur BABV PENUTUP KETENTUAN 7 Pasal
Jenderal. lebihlanjutolehDirektur pelaksanaan iniditetapkan Menteri Keputusan 8 Pasal ditetapkan. padatanggal berlaku inimulai Menteri Keputusan
diJakarta DitetaPkan Padatanggal o s.pt-otl"r
1999
danEnergi Pertambangan Menteri :l
t.
: i
=.-----
- \ I
4.
gkus ubroto Man . Kuntorti' Tembusan: Negeri Dalam 1. Menteri danEnergi Pertambangan Departemen Jenderal 2. Sekretaris 3.lnspekturJenderalDepatemenPertambangandanEnergi Umum Pertambangan Jenderal 4 Direktur Indonesia I seluruh Tingkat Daerah Kepala 5. Gubernur danEnergi Pertambangan Departemen Wilayah kantor 6 p.tr Kepala
'l'*
t' - *z'.
:."'<-:wA;-;xZ'.
t
