www.bpkp.go.id
REFORM OF GOVERNMENT INTERNAL AUDITING SYSTEM Oleh:
BINSAR H. SIMANJUNTAK Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam
DISAMPAIKAN PADA ACARA
SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT (SNIA – 2014) LOMBOK RAYA HOTEL, KAMIS 17 APRIL 2014
Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
TUNTUTAN PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
REFORMASI BIDANG HUKUM REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIDANG POLITIK
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DEMOKRASI YANG SEHAT
Sumber: PerPres No 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi
BREAKING NEWS...........?
Sumber: Kompas 23 Juni 2012
BREAKING NEWS...........? PELAKU KORUPSI (2004 - 2013) 114
Eselon I, II, & III
Swasta
94
Anggota DPR/DPRD
73 35
Wali Kota/Bupati & Wakil Gubernur
10 7
Komisioner Kepala Lembaga/Kementerian
11 4
Duta Besar Hakim
8 40
Lain-lain 0
20
40
60
80
100
120
Sumber: Anti corruption clearing house, 2013
CORRUPTION PERCEPTION INDEX
Transparency International, sejak tahun 1995 meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi negara-negara di dunia, membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain, melalui penilaian ahli dan hasil survei, dengan skala 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup). "(30.1.2012)
2012
2011
COUNTRY / TERRITORY
IPK
RANK
IPK
RANK
New Zealand
9.0
1
9.5
1
Singapore
8.7
5
9.2
5
Australia
8.5
7
8.8
8
Malaysia
4.9
54
4.3
60
Sri Lanka
4.0
79
3.3
86
China
3.9
80
3.6
75
Thailand
3.7
88
3.4
80
India
3.6
94
3.1
95
Philippines
3.4
105
2.6
129
Indonesia
3.2
118
3.0
100
Vietnam
3.1
123
2.9
112
Iran
2.8
133
2.7
120
Rusia
2.8
133
2.4
143
North Korea
0.8
174
1.0
182
Sumber Referensi: http://www.ti.or.id dan http://transparency.org
BREAKING NEWS...........IPK 2013? Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 yaitu 32 (peringkat 114 dari 177 negara) IPK direpresentasikan dalam bentuk score dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.
Sumber Referensi: http://www.ti.or.id dan http://transparency.org/
BREAKING NEWS........... Pendapat KPK Terhadap Kinerja APIP KPK Menilai APIP Belum Optimal Bantu Pemberantasan Korupsi Ketua KPK, Abraham Samad menambahkan, selama ini APIP hanya menerima laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi di kementerian lembaga tanpa menindaklanjutinya kepada aparat penegak hukum. Dia menyadari hal tersebut karena posisi APIP yang berada di bawah kementerian lembaga. Oleh karenanya dia meminta APIP bersikap independen. Editor: Taufik Wijaya KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak APIP untuk memaksimalkan kinerjanya. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, selama 10 tahun KPK berdiri, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK hanya menerima 12 informasi indikasi tindak pidana korupsi dari beberapa kementerian dan lembaga. Padahal kata dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan intern menjelaskan APIP harus berperan aktif apabila ada indikasi tindak pidana korupsi di lembaganya. Sumber: Portal IKBR, Tue,19 November 2013 | 14:43, Editor: Taufik Wijaya
Bottlenecking KKN
Tim Investigasi: Jembatan Kukar Salah Sejak Perencanaan Mega Putra Ratya detikNews Kamis, 09/02/2012 00:08 WIB
INDIKASI APIP BELUM BERPERAN DENGAN EFEKTIF 9
KONDISI LEVEL KAPABILITAS APIP SECARA NASIONAL sd Tahun 2013 SECARA NASIONAL 396 APIP
362 (91,41%)
400 350 300 250 200 150 100
33 (5,33%)
50
1 (0,25%)
0
Level 1 Level 2
IACM
Level 3
Sumber: Laporan Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP Tahun 2013
Level IA-CM IA learning from inside and outside the LEVEL 5 organization for continuous improvement Optimizing IA integrates information from across the organization to improve governance and risk management
LEVEL 4
Managed
IA management and professional practices LEVEL 3 uniformly applied Integrated Sustainable and repeatable IA LEVEL 2 practices and procedures Infrastructure No sustainable, repeatable capabilities – dependent upon individual efforts
LEVEL 1
Initial
Sumber: Revisi Panduan Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP, Nomor: PDM-1248/JF.2/2013 tgl 21 Mei 2013 Referensi Buku IACM, For The Public Sector, IIA 2009.
TINGKATAN OUTCOME IACM APIP menjadi agen perubahan LEVEL 5
Optimizing
APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu membe kan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan jaminan (untuk mencegah, menangkal, dan mendeteksi) atas kesesuaian proses tata kelola dengan ketentuan yang berlaku
LEVEL 4
Managed
LEVEL 3
Integrated
LEVEL 2
Infrastructure
LEVEL 1
Initial
Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA 2009.
12
PERAN APIP Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (assurance activities); b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi IP; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP
Dasar Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah 1
VISI RB (PerPres81/2010) Pemerintahan Sekelas Dunia (World Class)
Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemertintahan yg bersih, bebas dari KKN
3 4
Perlu peningkatan kualitas hasil audit intern, Melalui Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
Kondisi Saat Ini
Sd Des 2013, 362 APIP 91,41 % berada di level 1 (initial), baru 33 APIP (8,33%) (infrastructured)) dan 1 APIP (0,25%) berada di level 3 (integrated) 14
Perwujudan Peran APIP yang Efektif Psl 11 PP 60 Th 2008
Inpres No. 4 /2011 ttg percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara , terutama Instruksi no. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan 3 mengintensifkan peran APIP
5
6
2
8
PENDEKATAN
IACM Dengan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP, Pembinaan JFA dan Organisasi AAIPI
7
Kondisi Yang diharapkan Kapabilitas APIP berada pada level 3 (Integrated)
Lingkungan Yang Dipertimbangkan Dalam Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.
Reformasi Lingkungan Internal APIP
Mekanisme Pelaporan ke Pimpinan K/L/D
Penetapan dan Penerapan Standar Audit, Kode Etik, Kendali Mutu
Peta dan Kebutuhan Kompetensi SDM APIP Panduan Rekrutmen SDM APIP
Diklat/ Sertifikasi/ In House Training/ CPE/CPD
Layanan Assurance dan Consulting utk perbaikan G,RM, C
PKPT Berbasis Risiko
Partisipasi dalam organisasi profesi Sarana Prasarana, Penerapan Perangkat Berbasis Teknologi
Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.
Pedoman Audit Intern untuk setiap jenis layanan APIP, Pedoman Perencanaan penugasan sd Pelaporan dan TL Internal Reviu untuk memastikan efektivitas penerapannya
Reformasi Lingkungan Organisasi K/L/D Internal Audit Charter Penegasan Standar yang digunakan APIP
Penegasan Sifat jasa yang diberikan APIP
Jaminan ketersediaan sumber daya
Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.
Komitmen tertulis
Pimpinan K/L/D untuk memberdayakan APIP
Jaminan pemberian akses terhadap seluruh informasi
Jaminan tidak ada pembatasan ruang lingkup
IAC direviu dan diupdate secara periodik dan dijadikan sarana bagi Pimpinan K/L/D untuk mengevaluasi kinerja APIP
Kebijakan K/L/D kondusif untuk peran APIP yang efektif, spt: penyediaan SDM APIP dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, Anggaran, Diklat , Sarpras yang memadai
Reformasi Lingkungan Pemerintahan/ Negara RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
Dasar untuk Independensi, Obyektivitas, dan Profesionalisme APIP Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan APIP serta Sertifikasi bagi Pimpinan APIP dan Auditor, Pelaporan Hasil Audit Intern
Organisasi Profesi menyusun: Standar Audit, Kode Etik, Telaah Sejawat, Pengembangan profesi Sumber: RUU SPIP- draf Agustus 2013
Standar Audit
Kode Etik
Organisasi Profesi AAIPI
Telaah Sejawat
AAIPI Dibentuk 30 November 2012 Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional 19 Desember 2012
Sumber: AD ART AAIPI
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA Yang mewadahi seluruh APIP 19
STRUKTUR ORGANISASI AAIPI Dewan Pembina Anggota Kehormatan/ Tenaga Ahli
Ketua Umum
Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat Anggota Eksekutif Tetap
Komite Kode Etik
Komite Standar Audit
Anggota Eksekutif Tidak Tetap
Komite Telaahan Sajawat
Komite Pengembangan Profesi
Pengurus Wilayah di Ibukota Provinsi Sumber: AD/ART AAIPI Notaris Sunjoto, SH (Surat Keputusan Men KUM dan HAM Nomor: C-1079.HT.03.02 th 2012), Akte Nomor: 02 Tanggal 2 Agustus 2013
• Jurnal profesi • Kerja sama profesi • Masukan kebijakan • Sinergi diklat substansi
Wapres Boediono, Menteri PAN Dan RB, Kepala BPKP, Menteri Keuangan, Kepala BKN saat pengukuhan DPN AAIPI
PENGEMBANGAN ORGANISASI AAIPI di Daerah (AAIPI WILAYAH)
Target: 34 AAIPI Wilayah di Seluruh Propinsi Indonesia Forbes APIP Daerah secara otomatis melebur menjadi AAIPI Wilayah
PENINGKATAN Jumlah AAIPI Wilayah
Saat ini: 1) AAIPI Wilayah (Papua Barat) 2) AAIPI Wilayah (Kalimantan Selatan) 3) AAIPI Wilayah (Sulawesi Utara) 23
STRUKTUR ORGANISASI AAIPI WILAYAH
Dewan Pembina Anggota Kehormatan/ Tenaga Ahli
Ketua Umum
Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat Anggota Eksekutif Tetap
Komite Kode Etik
Komite Standar Audit
Anggota Eksekutif Tidak Tetap
Komite Telaahan Sajawat
Sumber: Keputusan No: Kep-002/AAIPI/DPN/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengukuhan AAIPI Wilayah Serta Pemilihan Dan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus AAIPI Wilayah
Komite Pengembangan Profesi
• Jurnal profesi • Kerja sama profesi • Masukan kebijakan • Sinergi diklat substansi
HASIL KEGIATAN AAIPI • Keputusan No: Kep-001/AAIPI/DPN/12/2012 Tanggal 30 November 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAIPI • Keputusan No: Kep-002/AAIPI/DPN/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengukuhan AAIPI Wilayah Serta Pemilihan Dan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus AAIPI Wilayah • SE-003 /AAIPI/2013 Tanggal 24 April2013 Tentang Organisasi AAIPI Wilayah 25
HASIL KEGIATAN AAIPI Tanggal 19 Desember 2012: • Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional AAIPI di Kantor Wakil Presiden RI oleh Bapak Wakil Presiden RI • Penyelenggaraan Seminar Nasional AAIPI “Peran AAIPI Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” di Ruang Serba Guna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum. • Dihadiri Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, Menteri PU, Kepala BPKP, Kepala BKN, Wakil Menteri PAN dan RB, 30 Inspektorat Kementerian, 18 Perwakilan LPNK, 18 Perwakilan Unit Pengawasan Pada Lembaga Setingkat Menteri, 2 Perwakilan Undangan lain dan Asosiasi Profesi, 24 Inspektorat Provinsi, 18 Inspektorat Kota/Kabupaten, 32 Pengurus Nasional AAIPI dan 34 Undangan lain 182 peserta 26
HASIL KEGIATAN AAIPI • Penyusunan Program Kerja AAIPI pada Rapat Konsolidasi Pengurus (Senin, 28 Januari 2013 Di Kementerian PU serta Audiensi Dengan Rebecca Anne Batts, Inspector General Pada Lembaga Penjaminan Pensiun Amerika • Penyelenggaraan Konferensi Nasional AAIPI Tanggal 27 Agustus 2013 Di Kementerian Keuangan, untuk due process: • Draf Standar Audit • Draf Kode Etik • Draf Pedoman Telaah Sejawat • Konsep Pedoman Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga • Konsep Pedoman Konsultasi Revisi Anggaran 27
KONFERENSI AAIPI 27 AGUSTUS 2013
28
EMBRIO AAIPI WILAYAH
29
AD/ART AAIPI Pasal 10 (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP disusun standar audit. (2) Standar audit disusun oleh Komite yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan KOMITE - KOMITE DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN Pasal 17
Komite-komite terdiri dari: • Komite Kode Etik; • Komite Standar Audit; • Komite Telaahan Sejawat; dan • Komite Pengembangan Profesi;
CURRENT ISSUE DALAM STANDAR AUDIT 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8.
Penyusunan Rencana Pengawasan (PKPT) Berpeduli Risiko dengan ditandatangani /disetujui Pimpinan Orgainsasi K/L/D, selaras dengan IACM Kewajiban pimpinan APIP untuk menyusun Piagam Audit Intern (Audit Charter), selaras dengan IACM Perencanaan penugasan audit intern wajib memasukkan penilaian internal control dan deteksi fraud, selaras dengan IACM Sifat kerja audit intern berupa Tata Kelola Sektor Publik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern. Semuanya dilakukan secara terintegrasi bukan terpisah, selaras dengan IACM Keharusan mengikuti sertifikasi profesi untuk menunjang kompetensi dan profesionalisme, selaras dengan IACM Dalam setiap laporan yang disusun oleh APIP harus menyatakan bahwa laporan telah disusun sesuai Standar Audit yang disusun oleh AAIPI. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan hasil pengawasan Hubungan standar audit ini, dengan kebijakan APIP, dengan SPKN BPK
REFERENSI PEMBUATAN STANDAR AUDIT SPKN (Perka BPK: 01/2007)
SPAP (IAI 2001)
IPPF IIA 2011)
Permenpan 05/2008: SA APIP
SAIN
Referensi
SA APFP
Peran Standar Audit dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi
Good Governance dan Clean Government Reformasi Birokrasi
Peran APIP yang Efektif Consulting Activities
Assurance Activities
Auditor Profesional dan Kompeten Menjaga Mutu Hasil Audit Intern Standar Audit
Ruang Lingkup Kegiatan Auditor Intern Internal Audit
Audit
Assurance
Consulting
Activities
Activities
Bimtek Evaluasi
Reviu
Monitoring
Sosialisasi Asistensi Konsultansi
Audit
Audit
Keuangan
Kinerja
Audit Dengan Tujuan Tertentu
Catatan: Klasifikasi berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP
SISTEMATIKA STANDAR AUDIT STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA Standar Atribut (Attribute Standards): Prinsip-Prinsip Dasar
Standar Umum Standar Pelaksanaan (Performance Standards): Standar Pelaksanaan Audit Intern Assurance
Consulting
Standar Komunikasi Audit Intern
Assurance
Consulting
Tujuan Organisasi
K E R A N G K A
Efektivitas Proses Tata Kelola Sektor Publik/Organisasi (Auditi), Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Manajemen Risiko
Tujuan Pengawasan Assurance Activities Consulting Activities Anti Corruption Activities
Jenis Jasa (PP 60/2008) •Audit •Evaluasi •Reviu •Pemantauan (Monitoring) •Pengawasan Lain (Consulting)
Standar Jasa •Standar Audit •Standar Evaluasi •Standar Reviu •Standar Pemantauan (Monitoring) •Standar Pengawasan Lain (Consulting)
Standar SDM •Standar Kompetensi Auditor
K O N S E P T U A L
TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR AUDIT Prinsip Dasar
Pedoman Pekerjaan
Praktik Terbaik
Penilaian
Ukuran
Efektivitas
Mutu
TL
Minimal
Mengarahkan kerja Auditor Pelaksanaan Perencanaan
Kerangka Kerja
Pelaksanaan Koordinasi
Percepatan Perbaikan
Dasar Penilaian Keberhasilan
STANDAR AUDIT SEBAGAI LIVING DOCUMENT
Standar Audit
Supplement: Standar Reviu Standar Evaluasi Standar Monitoring Standar Bimtek Dan Lain-Lain
Pedoman atau Petunjuk di masing2 APIP: Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Dan Lain-Lain
Dinamis, sejalan perkembangan dan perubahan: kondisi, kebutuhan, lingkungan pengawasan, dan ilmu pengetahuan. Perlu penyesuaian dan penyempurnaan
PRINSIP-PRINSIP DASAR 1000
• Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)
• Independensi dan Obyektivitas: APIP dan kegiatan
1100
1200
audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan K/L/Pemda agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Auditor harus memiliki sikap netral, tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya
• Kepatuhan terhadap Kode Etik: Auditor harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan
STANDAR UMUM 2000
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional: Auditor mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tingkat Pendidikan Formal Auditor, Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Penggunaan Tenaga Ahli
• Kewajiban Auditor: Mengikuti 2100 Standar Audit, Meningkatkan Kompetensi (CPE) 2200
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas: Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.
STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN 3000 3100
• Mengelola Kegiatan Audit Intern: Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi
• Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern: Mengevaluasi
dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern
• Perencanaan Penugasan Audit Intern:
3200
3300
Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan, mempertimbangkan SPI ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan , kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).
• Pelaksanaan Penugasan Audit Intern:
Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi- kan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.
STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN •Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern, al: Auditor harus mengomunikasikan hasil
4000
4100
penugasan audit intern mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan , kesimpulan yang berlaku, rekomendasi, dan rencana aksi, kelemahan SPI auditi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Komunikasi hasil a harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat, tanggapan auditi, kesesuaian dengan standar audit
•Pemantauan Tindak Lanjut: Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id email:
[email protected]
43
