REFlfEKSI. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang All Rights Reserved ISBN: Negara Hukum atau Negara Undang-Undang

. ,· . .

. ··=-·

:.

.-.

Negara Hukum atau Negara Undang-Undang Penulis: Dr. Nurul Qamar, SH. MH. Tim Penerbit: Andi Wanua Tangke Anwar Nasyaruddin Desain Cover: Refleksi Arts Layout: Refleksi Arts Penerbit:

REFlfEKSI lill!ifi!J!fR

Jl. Abd. Dg. Sirua (Perum. Swadaya Mas A/7) Makassar Tlp. (Fax) 0411- 490338 - 5047064 email: [email protected]. id Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang All Rights Reserved ISBN: 978-979-967-35-5-8 Anggota IKAPI (lkatan Penerbit Indonesia) Cetakan Pertama, 2010

NEGARA HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

DAFTAR ISi KATA PENGANTAR.......................... BAB BAB

BAB

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I PENDAHULUAN II

Ill

vi

.

ISTILAH DAN PENGERTIAN NEGARA HU KUM

.

A. lstilah Negara Hukum

.

B. Pengertian

.

6

. . .

17

Negara Hukum

4 4

KONSEPSI NEGARA HUKUM DAN UNSUR-UNSURNYA A. Konsep Negara Hukum 1 . Nomokrasi Islam

17 19

2. Rechtsstaat

.

3. Rule of law

.

4. Socialist

.

33

.

34

. . .

37 50 51

.

52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

53

····

57

···················

60

Legality

5. Konsep Negara Hukum Pancasila B. Unsur-Unsur

Negara Hukum

BAB IV TIPE·TIPE NEGARA HUKUM A. Tipe Negara Hukum liberal/Klasik

27 30

B. Tipe Negara Hukum Formil/Negara Undang-Undang C. Tipe Negara Hukum Materil/ Negara Hukum Substantif BAB V PENUTUP DAFTAR BACAAN LAMPI RAN TENTANG PENULIS

66 ··················

100

v

NEGARA HUKUM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

PENDAHULUAN

BAB I

P

ada era globalisasi issu demokratisasi dunia dewasa ini telah melahirkan suatu

paradigma baru tentang paham kenegaraan yang diselingkuhkan dengan konsep-konsep negara hukum. Negara-negara di dunia telah menyatakan negerinya sebagai negara hukum demokrasi dengan berbagai model pilihannya masing-masing. Beberapapakar hukum mengatakanbahwa hampir semua negara dewasa ini yang tidak ingin dikucilkan dalam pergaulan politik internasional,

telah mendeklarasikan

negaranya sebagai negara hukum dengancara mencantumkan dalam konstitusinya sebagai negara yang berdasarkan hukum. Negara hukum dipandang sebagai satu pilihan terbaik dalam menata kehidupan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi yang mengatur

NEGARA HU KUM AT AU NEGARA UNDANG-UNDANG

hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaanpenguasaserta jaminan keadilan dan persamaan di hadapan hukum serta kesejahtraan bagi masyarakat. Masalahnyaapakah dengan dicantumkannya secara tegas dalam suatu konstitusi tentang prinsip negara hukum yang dianut, perlindungan HAM, jaminan keadilan, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang mandiri bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lainnya, dan kesejahtraan bagi rakyat, benar-benar dapat dipastikan bahwa penguasa negara menjalankannya sesuai amanah konstitusi atau hanya sekedar rumusan tekstual hukum dasar negara sebagai dokumen sakral yang tersimpan rapi. Masalahtersebut jika dijawab secara jujur dengan melihat realitas atau empirisnya dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat, maka hal itu masih jauh dari realitas politik, hukum, dan sosial ekonomi. Kesenjangan yang terjadi antara prinsip negara hukum dengan realitas pelaksanaannyamelatar belakangi timbulnya suatu pertanyaan tentang apakah benar negara hukum atau hanya sekedar negara undang-undang.

Pertanyaan ini telah

melahirkan pandangan dari beberapa pemikir

hukum

ketatanegaraan tentang perlunya disimak perbedaan antar negara hukum dan atau negara undang-undang yang latar belakang dan orientasinya berbeda. Tipologi negara hukum secara garis besarnya dapat dibagi atas negara hukum klasik, negara hukum formil dan negara hukum materil yang sering pula dianalogkan dengan istilah

2


negara hukum modern, negara kesejahtraan (welfare state modern) yang lahir pada awal abad xix. Bagaimana perbedaan antar negara hukum dan negara undang-undang, maka hal itulah yang akan dicoba untuk c11paparkan pada bagian bahasan-bahasan

selanjutnya agar

dapat dipahami orientasi dari suatu negara hukum sebagai pembeda dari negara sekedar hanya sebagai negara undangundang.

3

NEGARA HUKUM AT AU NEGARA UNDANG·UNDANG

BAB II

ISTILAH DAN PENGERTIAN NEGARA HUKUM A. lstilah Negara Hukum

D

ari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara

hukum. Misalnya di Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia. Alasan yang menggunakan istilah tentang

negara

hukum

proklamasi,

dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa Indonesia lahir sebagaisuatu negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi yang menggunakan istilah negara hukum Pancasila, alasannya oleh karena negara republik Indonesia yang didirikan pada hari proklamasi 17 Agustus 1945 didudukan atas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan falsafah hidup bangsa. Kemudian yang menggunakan istilah negara hukum

4


Indonesia, alasannya oleh karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara merdeka, telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai Negara Hukum, bahkan dalam beberapa UUD, Konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya UUD NRI Tahun 1945 tetap menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. lstilah

negara hukum yang dipergunakan,

dapat

dianalogkan dengan padananyang dipergunakandalam bahasa asing pada negara-negara Eropa Kontinental atau negara Civil law system, antara lain dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Rechstaat yang diperlawankan

dengan istilah

machstaat, di Jerman disebut denganistilah Rechtsstaat, dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah Etat de Droit, dalam bahasa Italia dinamakan dengan istilah Stato di Diritto. Pada negara-negara Anglo Saxon atau penganut paham Common law system, antara lain ; lnggeris dan Amerika, negara hukum diistilahkan dengan Rule of law. Bagi negara berpaham Komunis negara hukum disitilah dengan sebutan Socialist legality, dan bagi negara-negara yang menganut paham idelogi Islam negara hukum diistilahkan dengansebutan Nomokrasi Islam. Makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut, adalah

menunjuk

pada

sosok

suatu negara

yang

diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum (Rule of game) (Government under law), pemerintahan berdasarkan dengan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia (Government by law, not by men) dan machstaat (kekuasaan).

5

NEGARA HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

Oleh karena itu peristilahan negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. (1987:71 ). B. Pengertian Negara Hukum

Menurut sejarahnya bahwa embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuannya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan Politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaansewenang-wenang oleh penguasa

6

NEGARA HUKUM ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika dlcJukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalarn buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang balk ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: 1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum 2. Pemerintahan dilaksanakan

menurut hukum yang

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan

umum, bukan

hukum yang dibuat secara sewenang-wenang

yang

menyampingkan konvensi dan konstitusi 3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan

atas kehendak

rakyat, bukan berupa

paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam

kaitannya

dengan

konstitusi,

Aristoteles

mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunanjabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan

dan apa akhir dari setiap

masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa mengatur

negara menurut aturan-aturan

tersebut. Ide negara hukum tersebut, sifatnya masih samar-samar dan telah tenggelam dalam kurung waktu yangsangatpanjang, kemudian muncul kembali yaitu dengan munculnya konsep

7


rechtsstaat di Jerman dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara civil law system dan dari Albert Venn Dicey dengan konsep rule of law yang berkembang di negara-negara penganut common law/ anglo saxon. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa kemunculan negara dalam konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yangdisebut "civil law" a tau "Modern Roman Law", sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut "common law". (1987:76). Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.

Perbedaan

karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaanraja. Pada zaman Romawi, kekuasaanyang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikankepadapejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinentallah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "droit admnistratif" dan inti dari "droit adminstratif"

adalah

hubungan antara administrasi dengan rakyat. Di kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara dalam arti pemerintah. Negara hukum dalam perkembangannya

senantiasa

dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan

8

NE6ARA HUKUM ATAUNE6ARA

UNDANG-UNDANG

negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Mesklpun tidak semua negara yang memiliki konstitusi
terlepas dari

fnlsafah negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan conditio sine quanon. Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negarapun di dunia lni yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negaradan konstitusi merupakandua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. (1987:3). Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Budiono Kusumohamidjojo, mengemukakan

bahwa pada

babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai

9

NEGARAHUKUM ATAUNEGARA UNDANG-UNDANG

kesepakatan politik tadi. Dengan demikian, hukum tidak mengabdi kepadakepentinganpolitik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan. (1999:147). Negara hukum menurut Bothling, adalah "de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door grenzen van recht" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegangkekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengancara, Enerzids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever," (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan I

kewenangan

oleh pembuat

undang-undang)

(Ridwan

HR,2006: 18). A. Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada pandangan Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan

penyelenggaraan

kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya

dilakukan

dibawah kekuasaan hukum. (1992:8). Wade, mengatakan bahwa dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. (Ridwan HR, 2006:19). Tak, menyatakan bahwa pengejawantahan pemisahan

10


UNDANG-UNDANG

kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara di mana kekuasaan pttmerlntah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pernerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undangundang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkankeputusan mayoritas. Dalamsuatu negarahukum, pemerintah

tidak boleh membuat

keputusan yang

membedakan (hak) antar warga negara, pembedaandilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undangundang dan peradilan. Akhirnya, dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari

perbuatan

sewenang-wenang.

(Ridwan

HR,2006:19). Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum menjadikan

hukum

penyelenggaraan

sebagai

kenegaraan,

aturan

main

pemerintahan

dalam dan

kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain " .... opgelegd om de samenleving

vreedzaam,

rechtvaardig, en doelmatig te ordenen" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). (Ridwan HR,2006:20). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang

11


UNDANG-UNDANG

bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Terhadap penyelenggaraantugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum,

terdapat aturan-

aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturanperaturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara ini tidak sepenuhnyadapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis. yakni hukum tersebut adalah hukum administrasi negara. Menurut ten Berge, bahwa hukum administrasi negara adalah "in het verlengde van het staatsrecht" (perpanjangan diri hukum tata negara) atau "als secundair recht heeft meer betrekking op de nadere differentiatie van de publieke rechtsorde onder invloed van de taakuitoefening door de overheid" (sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas dari penguasa). Atas dasar ini tampak bahwa keberadaan hukum administrasi negara seiring sejalan dengan keberadaan negara hukum dan hukum tata negara. (Ridwan H.R,2006:20). Terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi

12

NEGARA

kon.,ftu.,tonal.

HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan

1u•glu ll ltu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan r nkynt. lmplementasi negara hukum harus ditopang dengan \Ill m demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan dfJmokrasl pen11aturan

tldak dapat dipisahkan.

Demokrasi tan pa

hukum akan kehilangan bentuk dan arah,

\f'ffit"ntara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Frans MagnesSuseno, bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat), sebagai

perkembangan lebih lanjut dari demokrasi

konstttusional. Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prlnstp-prtnsip demokrasi. (1997: 58). ten Berge, menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut (1997:58), adalah sebagai berikut: 1. Prlnsip-prinsip negara hukum a. Asas legalitas. Pembatasankebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undangundang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenangwenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar dapat merugikan warganegara/rakyat. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan ditemukan dasarnya pada undang-undang ter-

13

NEGARA HUKUM AT.AU NEGARA

UNDANG-UNDANG

tulis (undang-undang formal). b. Perlindungan hak-hak asasi c. Pemerintah terikat pada hukum d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyaraka terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. e. Pengawasanoleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang merdeka.

2. Prinsip-prinsip demokrasi a. Perwakilan politik Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum. b. Pertanggungjawaban politik Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan. c. Pemencaran kewenangan Konsentrasi kekuasaan dalam masyaraka pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan.Oleh karena itu,

14

NEGARA

HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNOANG

kt•wenanaan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada orwa11·oraan yang berbeda. ti. Ptonaawasan dan control (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dikontrol.

r. Kf'jujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum f. Rakyat diberi kemungkinanuntuk mengajukan keberatan. Van Wljk, merumuskan prinsip-prinsip rechtsstaat dan pr ln~lp·prlnsip demokrasi (Ridwan H.R, 2006:10-11 ), sebagai h rlkut: 1. Prlnslp-prinsip rechtsstaat a. Pemerintahan berdasarkan undang-undang Pemerintah hanya memiliki kewenanganyang secara tegas dlberlkan oleh UUD atau UU lainnya. b, Hak-hak Asasi Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang hnr us dihormati oleh pemerintah. c. Pembagian kekuasaan Kcwenanganpemerintah tidak boleh dipusatkan pada suatu ternbega, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar sating mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. d. Pengawasan lembaga kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

t:

Prlnsip-prinsip demokrasi

I:\.

Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama - sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih

15

NEGARA HUt:::UM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. b. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan. c. Keterbukaan pemerintahan d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.

16

NEiAAA HUKUM ATAU NE6AAA UNl)AN6-UNDANG

BAB Ill

KONSEPSI NEGARA HUKUM DAN UNSUR-UNSURNYA

A. Konsep Negara Hukum

B

agir Manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan

sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. ( 199 5: 5). Lebih lanjut dikatakan

(Bagir Manan,

1995: 18), bahwa tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum yang lainnya, seperti hukum Islam, sistem sosialis, dan lain-lain. Pengelompokan itu lebih bercorak historis atau akademik (lbid:18),

yang dalam

kenyataan akan dijumpai hat-hat berikut:

17


1. Terdapat sistem-sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum anglo-saxon, atau gabungan antara tradisi kontinental dan tradisi hukum sosialis, ataupun gabungan antara hukum anglo-saxon dan tradisi hukum sosialis. 2. Terdapat sistem-sistem

hukum yang tidak dapat

digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Misalnya negara-negara yang mengidentifikasikan

diri

dengan tradisi hukum menurut Ajaran Islam (the Moslem Legal Tradition). Dewasa ini menurut Thahir Azhary (1992:63-74), dalam kepustakaanditemukan 5 (lima) macan konsep negara hukum, yaitu sebagai berikut. 1 ) Nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. 2) Rechtsstaat, adalah konsep negara

hukum

yang

diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya : Belanda, Jerman, Perancis. 3) Rule of law, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-saxon, seperti : lnggris, Amerika Serikat. 4) Socialist Legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. 5) Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Agar lebih jelas kelima konsep negara hukum dimaksud tersebut di atas, maka diuraikan satu persatu sebagai berikut:

18

NESAAA HUKUM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

t.

Nomok.rasl Islam l1lll1h Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsep

n.. 1r1 hukum dari sudut pandang Islam atau untuk lebih memperhatlkan kaitan negara hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasl Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum hukum Islam yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu 1b1tr1k, maka melalui hukum-hukumNyalah yang konkrit salah 11tu lnstrumen pengenal atau dapat dikenali. Mlskonsepsi atau pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep

negara

dari

sudut pandang

Islam

adalah

menyebutkannya sebagai teokrasi. Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhandan Dewa sebagai Raja atau "Penguasa Dekat". Teokrasi lebih tepat ditujukan kepada negara yang dipimpin oleh Paus, Vatikan. Ajaran Islam sangat egaliter atau mengutamakan persarnaan, sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama mengklaim diri mereka sebagai "Wakil Tuhan"

untuk berkuasa sebagai pemegang otoritas

pemerintahan dalam suatu negara. NomokrasiIslam (TahirAzhary,1992:64) adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip sebagai berikut : a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. b. Prinsip musyawarah c. Prinsip keadilan d. Prinsip persamaan e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia f. Prinsip peradilan bebas 19


g. Prinsip perdamaian h. Prinsip kesejahteraan i. Prinsip ketaatan rakyat Kebangkitan

dunia Islam

yang ditandai dengan

meningkatnya kegiatan keilmuan yang mengembalikan konsep Islam tidak hanya sekedar ritual ibadah dalam arti sempit, akan tetapi telah mengembalikan konsep Islam secara totalitas bukan hanya sebatas konsep Hablumminallah akan tetapi juga Hamblumminannas,

maka dalam konteks itu Islam

dimungkinkan ditelaah sebagai obyek berbagai penyelidikan. Kegiatan-kegiatan itu pada gilirannya berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif setidak-tidaknya

atau

menjadikannya sebagai bahan sumber

penemuan hukum untuk merumuskan dan mengkonstruksikan politik hukum perundang-undangan. Hal tersebut, di Indonesia dapat dilihat dalam hukum kekeluargaan dan ekonomi syariah. Prinsip kekuasaan sebagai amanah berarti kekuasaan adalah sebagai amanah Allah. Oleh karenanya manusia yang menerima

amanah dituntut harus berlaku jujur dalam

melaksanakan

amanah

itu sesuai dengan tujuan yang

diamanahkan, tidak boleh menyelewengkan untuk tujuan lain (QS. An'Nisa : 58). "INNALLOHA YA'MURUKOM ANTU ADDUL AMAANAATI /LAA A'HLIHA WAIZA HAKAMTOM BAENANNAS ANTAH KUMU BIL ADU INNALOHA NllMMA

YA'IZUKOM

BIHi INNALLOHA KAANA

SAMI/ 'AN BASHI/ROD" Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

20

Nf&ARA HUKUM ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

amanat ~rpada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh •nm11} apoblla menetopkan hukum di antata manusia supaya

•amu mrnrtapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

1••n1nJaran yang sebafk·baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Meli hat." Pr lrl\lp musyawarah berarti segala urusan harus terlebih

d1hul11 c11musyawarahkan, tidak boleh diputuskan sendiri yang rt11>at menujrus pada sifat absolutisme, kecuali dalam keadaan y1n1 sangat mendesak, tetapi itu pun harus dilakukan dengan •angnt hatl-hatl,

oleh karenanya harus ditetapkan kriteria-

krtteirlnnya (QS. Asy'Syuura : 35, QS. Ali-Im ran: 159). "WALLAZINAS TAJAABU LJRABBIHEM WAAQO MUSSOLAH WAAM RUHOM SYUURO BAENAHOM WAMIMMA RAZAQNAAHUM YUNFIQUUN" Artlnya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) wt cum ruhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan tnereka (1llp11Wskan) dengan musyawarat antara tnereka; dan tnereka mt•tia/kahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mr't<'ka. "(QS, Asy'Syuura:35) QS, Al-lmran: 159, yang artinya :

"fABIMA RAHMATIM MINALLOOH LINTALAHOM WALAOKUNTA I Al I AN GOLllZAL QALBI LANFADDU MIN HAUL/K FA'FU'ANHUM WA\ 1AGFIR LAHOM WASYAWIRHUM FIL AMR/ FAIZA AZAMTA I AIAWAKKAL

ALALLOH

INNALLOOHA

YUHIBBUL

Mil f AWAKKILIN" "M"ka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berloku lemah lt•ml)ut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

21

NEGARA HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

berbati kasar, tentulah mereka menjauhkan dir! dari sekelWngmu. Karena itu ma'afkanlah

meteka, mohonkanlah

ampun bag; mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada·Nya." Prinsip musyawarah ini adalah merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membina umatnya. Meskipun Beliau seorang Nabi dan Rasul, namun Beliau tidak harus menjadi otoriter dalam segala urusan. Prinsip keadilan berarti manusia yang diberikan amanah harus bertindak secara adil, berpihak pada kebenaran dan keadilan bukan berpihak pada hawa nafsu, yang cenderung bertindak sewenang-wenang, pilih kasih, baik karena faktor agama, faktor suku, faktor ras, faktor nasab, faktor kebangsaan (QS. An'Nisa: 135, QS. Al·Maidah : 8). "YAA AYYUHALLAZINA AAMANU KUUNUU Qj>.WWAAM/INA BILQJSTI SYUHADA' A ULLAH/ WALAO ALAA ANFUSIKUM AWL WAALIDAINI WALAQROBllNAAYYAKUN GONllYAN AO FAQJ/RAN FALLOOHU AOLA BIHIMA FALA TATTABIUL HAWA ANTA'D/LU WAINTALWU AOTU,R/DUU FAINNALLOOHA KAANA BIMA TA'MALUUNA KHABllROO" Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksl karena Allah biarpun terhadap dlrimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jit«: ia kaya ataupun miskin, maka Allah leblh tahu kemaslahatannya. Makajanganlah kamu menglkuti

22

NHARA HUKUM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

hawa nafsu lcarena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan }Ilea lcamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi

aalcal, malca sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui .,ala apa yang kamu kerjakan. "(QS,An-Nisa:135). 0, Al·Maldah:8, dan artinya : 11

YA

AYYUHALLAZl/NA

AAMANU

KUUNUU

QAWW

lZMIHALILLAAHI SYUHADM BILQJSTI WALM YAJRIMANNAKUM IAHA.ANU QAOMEN ALMLLATA'DILUU A'DILUU HUA AQRABU LITTAQWA WATTAQULLAHA INNALLOHA KHOBllRON BIMA TA'MALUUN" Hal orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

11

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekati-kat!

lcebenctanmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk lwrlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kf'pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. " Prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama, harus diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, semua manusia mempunyai kesempatan dalam

seuap kesempatan yang ada. Pembeda manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah didasarkan kepada ketakwaan kapada al-Khaliq Allah SWT. QS. Al-Hujuraat : 13, dan artinya :

"YA AYYUHANNMSU INNA KHOLAQNM MINZAKAREN WAUNSA WAJA'ALNMNKOM SYU'NUBAN WAQABAILA LITM'ROFUU INNA AKRAMAKOM INDALLOHI ATQOOKUM INNALLOHA ALI/MON KHOBllR"

23

I,


"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan seorang laki-laki

dan seorang perempuan

kamu dari

dan menjadikan

kamu betbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sating kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi MahaMengenal." Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap manusia berarti setiap manusia berhak untuk hidup (QS, Al-lsra:33), bebas dari segala macam paksaan termasuk masalah agama atau keyakinannya (QS, Al-Baqarah:256), ancaman, teror, rasa takut dan lain-lain (QS,Qaaf:45). QS, Al-lsra:33, "WALAA

dan artinya:

TAQTULUU

NAFSALLATI

HARROMALLAHU

ILLAB/LHAQQJ WAMAN QUTILA MAZLUUMAN FAQ,AD JA'ALNAA L/WAL/YHI SULTHAOONA FALA YUSRIF FILQ/J.TLI INNAHU KAANAA MANSUUROO" "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaanf854l kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

ahli waris itu melampaui batas dalam

membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." QS, Al-Baqarah:256, dan artinya: "LAA /KROOHA FIDO/IN/ Q,AD TABAYYANARUSYDU MINALQAYYI FAMAN

YAFKUN

BITTOOGUWTI

WAYU'M/NBILLAHI

FAQ,ADISTAMSAKA BIL'UZWATIL WUZQOLAUQJSHOOMALAHA

24

NE6ARA

HUKUM ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

WALLAOHU SAMIUN ALllM' "Tldalc

ado paksaan

untuk (memasuki) agama

(Islam);

lftUnnuhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang

tot. don

Karena ttu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut1'621

twrlman kepada Allah, maka sesungguhnya

ia telah

t.11W9ang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan

putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." QS, Qaaf :45, dan artinya : "HAHNU A'LAMU BAMA YAQUULUUNA WAMA ANTA ALA/KUM llJA88AR FAZAKKIR BILQUR'ANI MANYYAKHOFU WA'llD" "Kami lebth mengetahui

tentang apa yang mereka katakan,

dan lcamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap m•reka. Maka bert peringatanlah

dengan Al Quran orang yang

takut dengan ancaman-Ku. " Prlnsip peradilan bebas, prinsip ini berkaitan dengan prinsip peradilan dan persamaan.

Hakim harus memutus perkara

dengan adil, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tidak boleh memutus perkara di bawah tekanan-tekanan,

sehingga

mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan yang adil.

QS. An-Nisa:58,

dan artinya :

"INNALLOHA YA'MURUKOM ANTU ADDUL AMAANAATI /LAA A'HLIHHA WAIZA HAKAMTOM BAENANNAS ANTAH KUMU BIL ADL/ INNALOHA NllMMA YA'IZUKOM BIHi INNALLOHA KAANA SAMll'AN BASHllROO" "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, apabtla menetapkan menetapkan

dan (menyuruh kamu)

hukum di antara tnanusia supaya kamu

dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi

25

NEGARA HUKUM ATAUNEGARA

pengajaran

UNDANG-UNOANG

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Prinsip perdamaian berarti melakukan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap bermusuhan dan perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defentif untuk membela diri. QS. Al-Baqarah:190, dan artinya: "WAQOOTILU

FISABllLILLAHILLAZllNA

YUQOO

TILUUNAKOMWALAA TA'TADUU INNALLOOHA LAYUHIBBUL MU'TADINN" "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)

janganlah

kamu melampaui batas, karena

sesungguhnya

Allah tidak menyukai

orang-orang yang

melampaui batas. " Prinsip kesejahteraan berarti bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh masyarakat atau rakyat (QS, Saba: 15). Pada harta orang kaya itu terdapat hak dari fakir miskin (QS. Adz-Dzariat : 19). QS, Saba: 15, dan artinya : "LAQDKAANA LISABABEN FllMASKANIHIEM AAYAH JANNATAANI ANYAMllNIN WASYIMAALEN KULUU MIRRIZKIN RABB/KUM WASYUKULAHU BALDATUN TOYYIBATUN WARABBUN GAFUUR" "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelan kanan dan di sebeiab kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari tezk! yang (dianugerahkan) Tuhanmu

26


dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah

Tuhan

Yang Maha

P•ngampun". QS, Adz-Dzariat:19, yang artinya: .. WAFll AMWALIHIM HAQQU L/SSAA l'LIWAL MAHRUM" .. Dan pada harta-harta tnereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang mi skin yang tidak mendapat bagian" Prinsip ketaatan rakyat berarti mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat (QS,An-Nisa:59). "YA AYYUHALLAZINA AAMANU ATIULLOHA WAATIURROSUL WA ULIL AMR/ MINKUM FAINTANAZA'TUM Fl'SYAEIN FARUDDUHU ILLALLOHIWARROSUL IN KUNTUM TU'MINUUNABILLAHI WAL YAUMIL AAKHIR ZAALIKA KHAERUN WA AHSANU TA'WllLA" Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qu'ran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian ttu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

2. Rechtsstaat Negara hukum rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropah Kontinental (Romawi Jerman) yang disebut civil law system. Salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagiandasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Zairin Harahap, mengemukakan bahwa Ide tentang negara hukum rechtsstaat mulai populer pada abad ke-17 sebagai

27


akibat dari situasi sosial politik Eropah didominasi oleh absolutisme. Golonganyang pandai dan kaya atau "Menschen von Besitz und Bildung ditindas oleh kaum bangsawan dan Gereja" yang menumbuhkan konsep etatisme (l'etat cest moi) menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, karena itu mereka mendambakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.

(2001 :7).

Frederich J. Stahl, mengemukakan tentang konsep negara hukum yang ditandai oleh empat unsur pokok (Miriam Budiardjo ,2008: 57) yaitu: 1) Pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia; 2) Negara didasarkan pada teori trias politik; 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (Wetmatig bestuur); dan 4) Ada peradilan admnistrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overgheidsdaad). Gagasan negara hukum yang berasal

dari Stahl ini

dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap "lamban" dan karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip rechtmatig Bestuur. Dengan demikian, negara hukum formil menjadi

28

negara hukum materiil dengan ciri rechtmatig

Nll'ARA HUKUM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

bttttuur. ~mudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan variant dart rechtsstaat itu, antara lain welvaarsstaat dan Y r1or1ln1sstaat sebagai negara kemakmuran. Kontt>p rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula

dtd11arkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri lndlvldullstik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut Konsep Eropa Kontinental.

Dalam sejarah

modern, Prancis dapat disebut sebagai negara yang terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental mengutarnakan hukum tertulis yaitu peraturan perundangundnngan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu, nPgnra·negara

yang berada dalam sistem hukum Eropa

Kontlnental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya clnl,,m bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang cllupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undangundang. Penyusunan semacam ini disebut kodifikasi. Karena ltu slstern hukum Eropa Kontinental sering pula disebut sistem hukum kodifikasi (codified law). Menurut Bagir Manan, bahwa pemikiran kodifikasi t er sebut, dipengaruhi konsepsi negara hukum a bad ke-18 dan 19. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. (1995:6). Lebih lanjut Bagir Manan, mengemukakan bahwa dalam konsep rechtstaat

tersebut,

suatu undang-undang itu

dlkatakan baik kalau dipenuhi (ibid:6) syarat: fl.

Undang-undang harus bersifat umum (algemen).

Umum

baik mengenai waktu, tempat, orang atau objeknya.

29


b. Undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Bagir Manan (Opcit,6),

mengatakan

bahwa dengan

pandangan tersebut, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang (mereka bekerja secara mekanis). Dalam perkembangan, sifat berlaku umum (Algemeneheid) tidak hanya terbatas pada undang-undang. Akan tetapi berbagai keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri juga berlaku secara umum. Begitu pula, pengertian berlaku umum dari suatu undang-undang tidak lagi selalu berarti untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tern pat dan dalam segala f akta (reshtsfeit). Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa dalam negarahukum rechtsstaat muncul peranan yang sangat besar dari hukum yang dibuat manusia (enacted law) yang melahirkan setumpuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum tertulis, sehingga konsekwensinya peranan para juri adalah menemukan dan merumuskan kaidah melalui penafsiran terhadap karya legislatif. Ungkapan summun iuris summa iniuria (makin banyak hukum, makin banyak ketidakadilan) adalah bukan ideal dari sistem hukum ini. (1986:300). 3. Rule of Law lstilah rule of law mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1985 dengan judul inroduction to the study of the law constitution.

30

NltAAA HUICUM ATAU NEGARA UNDAN6-UNDAN6

IConaep Meara hukum yang semula dipelopori oleh Albert

Ytnn DI

ey (dart lnggris) dengan sebutan rule of law,

mban1 di negara-negara

Anglo-Saxon.

Konsep ini

IMMtllnkan pada tiga aspek unsur utamanya yaitu :

t) lupremasl hukum a tau supremacy of law; "rumaan di depan hukum atau equality before the law'

dan ) Kon1tltusl yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau

the constltusion based on individual rights. St1tem anglo-saxon tidak menjadikan peraturan perundangundan1an sebagai sendi utama sistem hukumnya. Melainkan ndt utamanya adalah yurisprudensi. Sistem hukum anglo 11xon berkembang dari kasus-kasus konkrit dan dari kasus

konkrtt tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena ltu slstern hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum y1n1 berdasarkan kasus (case law system). Friedmann. W,

mengemukakan

bahwa

dalam

perkembangannya Amerika yang pada awalnya menganut 1lstem anglo-saxon mulai bersentuhan dengan tradisi sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga terdapat sistem hukum Amerlka mulai mengenal hukum tertulis, walaupun kebutuhan 1kan sistematisasi dan kodifikasi hukum dirasakan belum bPgltu mendesak. (1986:300). Perkembangan tersebut, paling tidak telah memunculkan lstllah sistem hukum Anglo Amerika. Tetapi, tetap ada perbedaanya dengan sistem hukum Eropa Kontinental sebagai berlkut: "· llmu hukum Kontinental sangat dipengaruhi oleh pemikiran

31


UNDANG-UNDANG

hukum Romawi; tidak demikian halnya dengan hukum Anglo-Amerika.

Sebagian besar hukum Angto-Amerika

adalah hasil dari pertumbuhan

historis yang secara

bertahap, sehingga dengan demikian masih menunjukkan banyak unsur-unsur feodalisme. b. Semua sistem-sistem Kontinental seluruhnya dikodifikasi, hukum Angto-Amerika

masih

berdasarkan

hukum

kebiasaan. c. Hukum publik dan hukum perdata dengan tegas dipisahkan dalam Common Law System sementara pada Civil Law System tidak demikian hatnya. Akibatnya ialah pendekatan yang berbeda pada problemap roblema interprestasi

hukum. Keputusan-keputusan

pengadilan dalam sistem-sistem Kontinental bukan sumbersumber hukum yang pertama, tetapi hanya keterangan mengenai hukum. Dalam sistem hukum Angto-Amerika preseden merupakan salah satu sumber hukum terpenting. Preseden adalah suatu aspek dari kebalikan

dari

pendekatan induktif dan deduktif, bahwa sistem-sistem Kontinental

yang berkembang dari peraturan

umum ke

keputusan-keputusan individual, meletakkan prinsip-prinsip hukum umum, sedangkanhukum Angto-Amerika berkisar pada keputusan mengenai problema-problema

individual dan

menyusun prinsip, kasus demi kasus. Prinsip-prinsip semacam itu sebagaimana adanya berkembang dari penyesuaian secara bertahap ke keperluan-keperluan praktis. Hukum Angto-Amerika memberi

tempat yang sangat

penting pada pengadilan, sedangkanilmu hukum kontinental

32

Nf &ARA HUl(UM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

men1tr1 bflhwa tldak hanya mengenai penuntutan dan lain hal

dt '9n11dtlan, tetapi sebagian besarnya mengenai fungsi

"'"umnya. Du1ll1me hukum kebiasaan dan kepatutan dalam hukum

Milo Amerlka tidak dikenal dalam sistern-sistern

Kontinental.

mua slstem kontinental berbeda dalam substansi dan protedur antara hukum perdata dan hukum administratif. Pada 1l1tem hukum Anglo-Amerika menolak pembagian itu, dan

b

rpegang pada prinsip persamaan bagi semua di depan

hukum equality before the law. Pendekatan yang lebih abstrak dan lebih umum pada hukum

d1rt llmu hukum kontinental berguna bagi perkembangan fllsaf at hukum, sedangkan sifat pragmatis dan empiris dari hukum anglo-Amerika berakibat sebaliknya. 4. Socialist Legality Konsep negara hukum ini lebih dilatar belakangi kehendak menglmbangi konsep negara hukum rule of law yang dipelopori oleh negara-negara anglo-saxon. Substansi dari negara hukum socialist legality ini berbeda dengan konsep negara hukum rechtsstaat atau rule of law. Dalam negara hukum socialst legality hukum ditempatkan di bawa sosialisme. Hukum adalah sebagai alat atau sarana untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Menurut Bagir Manan, bahwa teradisi hukum Sosialis bukan terutama didasarkan pada peranan peraturan perundang-

33


undangan atau yurisprudensi,

UNDANG-UNDANG

melainkan

pada dasar

kebijaksanaan ekonornl dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrumen (alat) kebijaksanan dalam bidang ekonomi atau sosial (instruments of economic and social policy). (1995:19).

5. Konsep Negara Hukum Pancasila Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas ke lndonesiaannya. Karena Pancasila harus didudukkan sebagai dasar pokok dan sumber hukum,

dengan demikian, maka

negara hukum Indonesiadapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Disampingitu Indonesia biasa pula disebut Negara Hukum Proklamasi. Tahir Azhary, mengemukakan bahwa salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasanberagama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda, misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep freedom of religion baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana dirumuskan oleh Sir Elfred Denning sebagai berikut : "Freedom of religion mean that we are free to worship or not to worship to affirm the existence of god or deny it, to believe in Cristian religion or any other religion on in none, as we choose". (Kebebasan beragama berarti kita bebas untuk menyembah atau tidak menyembah untuk menegaskan keberadaan Tuhan atau mengingkarinya, untuk

34


UNDANG-UNDANG

t> re nyn peda agama Kristen atau agama yang lainnya tidak 11m111ekall sesuai dengan yang kita pilih) (1995:19).

D1l1m Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemt11han antara agama dan negara baik secara mutlak fftlUpUn secara nisbi. Karenahal itu akan bertentangan dengan

ltln 111la dan Undang-Undang Dasar 1945. Agama dan negara rtda dalam hubungan yang harmonis. N•aara Hukum Pancasila

bertitik pangkal dari asas

kek Iuargaan dan kerukunan. Dua asas ini sebagai asas yang t rpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia perindividual tetap dihormati

dan dlhargai. Iahlr Azhary (1995: 19), mengemukakan bahwa meskipun dnlnm penjelasan UUD 1945 digunakan istilah rechtasstaat, narnun yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep re' htsstaat dan bukan pula konsep rule of law. Melainkan knll'>CP negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri : 1) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

l) Bcrtumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa' l) Kebebasan beragama dalam arti positif; .. ) Alelsme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; ~) Asas kekeluargaan dan kerukunan. Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia yang hrrdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, adalah;

1 ) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara l) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar t) Kekuasaan berdasarkan konstitusi/UUD

35

NEGARA HUKUM AT.AU NEG.AR.A UNDANG-UNDANG

4) Persamaankedudukan di hadapan hukum 5) Peradilan yang bebas dan mandiri. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam negara hukum Pancasila: 1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna

yang

positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; 2) Ada hubunganyang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Philipus M. Hadjon (1987:83), peristilahan

Negara

Hukum

juga menggunakan Pancasila,

dengan

mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan rechtsstaat maupun rule of law dengan alasan sebagai berikut; 1) Baik konsep rechtsstaat

maupun rule of law dari

latarbelakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan penguasa,

menentang

kesewenang-wenanganan

sedangkan Negara Republik Indonesia sejak

perencanaan berdirinya jelas-jelas

menentang segala

bentuk kesewenangan atau absolitisme; 2) Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas keruku-

36

NEGARA HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

kerukunan; 3) Untuk melindungi hak asasi manusia konep rechtsstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid dan rule of law mengedepankanprinsip equality before the law, sedangkan NegaraRepublik Indonesiamengedepankanasas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok dalam konsep negara hukum tersebut di atas, namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental (civil law system), maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Pengaruh tersebut, nampak dapat dilihat adanya program utama badan legislasi dalam melakukan pembentukan undangundang, perubahan undang-undang dan atau penggantian undang-undang yang baru saja diberlakukan diadakan lagi perubahan. Kesemuanya itu menandakan kurangnya fisi misi dalam pembentukan undang-undang. B. Unsur-Unsur Negara Hukum Menurut Friedrich Julius Stahl (Miriam Budiardjo,2008:5758), terdapat empat unsure dalam negara hukum (rechtsstaat) adalah: a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; c. Pemerintahanberdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

37


UNDANG-UNDANG

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. SedangkanAlbert Venn Dicey (Miriam Budiardjo, 2008: 58), mengemukakan unsur-unsur Rule of Law sebagai berikut. a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Datil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusankeputusan pengadilan. Munculnya

"unsur

peradilan

administrasi

dalam

perselisihan" (peradilan tata usaha negara) pada konsep rechtsstaat menunjukkan tentang adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan hukum Romawi, demikian pula halnya di Indonesia. Menurut Ridwan.HR (loc cit,4-5), bahwa konsepsi negara hukum tersebut, dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan, yang secaraumum dapat dilihat di antaranya: a. Sistem pemerintahan

negara yang didasarkan atas

kedaulatan rakyat; b. Bahwa pemerintahan

dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

38


d.

UNDANG-UNDANG

Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

e. Adanya pengawasan

dari badan-badan

peradilan

(rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; f. Adanya per an yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara. Perumusan unsur-unsur terlepas

dari

falsafah

melatarbelakanginya, individualisme,

negara hukum tersebut, tidak dan

sosio

terutama

politik

pengaruh

yang

falsafah

yang menempatkan individu atau warga

negara sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang sangat penting. Pada konsep Nomokrasi Islam (Op cit,64) ditemukan unsur negara hukum sebagai berikut : a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. b. Prinsip musyawarah

c. Prinsip keadilan d. Prinsip persamaan e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

39


f. Prinsip peradilan bebas g. Prinsip perdamaian h. Prin sip kesejahteraan i. Prinsip ketaatan rakyat Jimly Asshiddiqie, dalam kaitan dengan prinsip atau unsur negara hukum menurut konsep Nomokrasi Islam yang dikemukakan oleh Tahir Azhary, adalah merupakan unsur negara hukum yang ideal sehingga dapat dijadikan tolok ukur suatu negara hukum yang ideal atau tidak. (1995:19). Jimly Asshiddiqie

(ibid, 153-162),

mengatakan bahwa

terdapat dua betas unsur utama yang terkandung dalam suatu negara hukum sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum rechsstaat atau rule of law dalam arti yang sebenarnya (The rule of just) sebagai berikut : 1. Supremasi Hukum (supremacy of law) 2. Persamaan dalam Hukum (equalyty before the law) 3. Asas Legalitas (due process of law) 4. Pembatasan Kekuasaan 5.

Organ-Organ Eksekutif lndependen

6. Peradilan Bebas Tidak Memihak 7.

Peradilan Tata Usaha Negara

8.

Peradilan Tata Negara

9.

Peradilan Hak Asasi Manusia

10. Bersifat Demokratis 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (welfare rechtsstaat) 12. Transparansi dan Kontrol Sosial

40

NEGARA HU KUM ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

ad. 1. Supremasi Hukum

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremasi of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif tentang supremasi hukum adalah pengakuanyang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam prilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. Bahkan dalam repulik yang menganut system presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yangsebenamyalebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara.

ltu sebabnya,

dalam system

pemerintahan

presidensiil, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan

seperti dalam system

pemerintahan parlementer (J. Asshiddiqie, Ibid, 154). ad.

2. Persamaan dalam Hukum Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum

dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan

int, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan

affirmative actions guna

mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu

41

NEGARA HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui affirmative action yang tidak termasuk pengertian diskrtrninatif itu misalnya kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat affirmative, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar

(J.

Asshiddiqie, Ibid). ad. 3. Asas Legalitas Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan

yang sah dan tertulis.

Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Dengan demikian

setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (regels). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi laman. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbangnya, diakui pula adanya prinsip Friesermessen yang memungkinkan

42

NEGARA HUKUM

AT.AU NEGARA

UNDANG-UNDANG

para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkansendiri beleid-regels atau policy rules yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah (J. Asshiddiqie,lbid). ad. 4. Pembatasan Kekuasaan Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecendrungan untuk berkembangmenjadi sewenangwenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagibagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, maka kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

(J.

Asshiddiqie, Ibid). ad. 5. Organ-Organ Eksekutif yang lndependen Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di era sekarang berkembang pula tentang pengaturan kelembagaan pemerintahaanyang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada

43

NEGARA HUKUM

ATAUNEGARA

UNDANG-UNDANG

pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi HakAsasi Mnusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi tersebut, sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independent sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seseorangkepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. lndependensi lembaga atau organ-organtersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah

untuk melanggengkan

kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpangaspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi (J. Asshiddiqie, Ibid). ad.6. Peradilan yang Bebasdan Tidak Memihak Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). lni mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

44


UNDANG-UNDANG

Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaaneksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Hakim dalam menjalankan fungsinya tidak boleh berpihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undangundang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menuarakan perasaanhukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. ad.

7. Peradilan Tata Usaha Negara Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut

prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalamsetiap negara hukum, harus terbuka kesempatanbagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya

putusan

hakim

tata

usaha

negara

(administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan tata usaha negara penting untuk disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan

para pejabat

45

NEGARA HUKUM ATAUNEGARA

UNDANG-UNDANG

administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hat itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benarbenar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip independent and impartial judiciary tersebut di atas. ad. 8. Peradilan TataNegara Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiaptia p warganegara,

negara hukum modern lazim juga

mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam system ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (constitutional courts), adalah dalam upaya untuk memperkuat system checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipsah-pisahkan

untuk menjamin

demokrasi. Misalnya

Mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas

undang-undang yang merupakan produk

lembaga legislative, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.

46

NEGARA

HUKUM

ATAU NEGARA

UNDANG-UNDANG

ad. 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyaraatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaicirri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyandanghakhak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan

itu.

Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusiaitu merupakan pilar yang sangat pen ting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan

yang

ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. ad. 10. Bersifat Demokratis Dianut dan dipraktekkannya

prinsip demokrasi atau

kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tenag masyarakat.

47

NEGA~ HUKUM ATAU NEGARA

UNMNG-UNDANG

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan

penguasa secara

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena hukum memang bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukanlah absolute rechtstaat, melainkan democratische rechtsstaat atau negara hukum yang demokratis.

Dalam

perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam

setiap negara

demokrasi

harus dijamin

penyelenggaraannya berdasar atas hukum. ad. 11. Berfungsi sebagai Sarona Mewujudkan Tujuan Bernegara

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahtraan umum. ad. 12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan control social yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat

48

dilengkapi

secara


UNDANG-UNDANG

komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Perlunya partisipasi lansung penting karena system perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagaisatu-satunya saluran aspirasi rakyat. Untuk itulah, prinsip representation in ideas dibedakan dari representation in presence, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan control social agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

49

NEGARA Hl:JKUM ATAU NEGARA UNDANG-UNDANG

TIPE-TIPE

BAB IV

NEGARA HUKUM

S

ecara

teoritis

administrasi

keilmuan dengan

hukum

pendekatan

akademik, negara hukum dapat ditinjau dari

ttga tipe, yaitu negara hukum klasik/liberal, negara hukum formil atau negara undangundang dan negara hukum materil atau substantif. Professor Jimly Asshiddiqie (Loe cit), menyatakan

bahwa menurut Professor

Utrecht, negara hukum dibedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Ber'kenaan hal tersebut, Munir Fuady (2009:26-27), mengemukakan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan kedalam tiga tipe. Demikian pula dikatakan oleh Astim Riyanto (2006:24) bahwa negara hukum terdiri atas:

50


UNDANG-UNDANG

1. Tipe negara hukum liberal 2. Tipe negara hukum formil 3. Tipe negara hukum materil atau substansial Untuk lebih jelasnya ketiga tipe negara hukum dimaksudkan tersebut, maka diurai satu persatu sebagai berikut: A. Tipe Negara Hukum Liberal atau Klasik Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti kata sempit (rechtsstaat in engere zin), yang tugasnya sesuai dengan jiwa jaman liberal,

yang tidak lain hanya

mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi berdasarkan azas laissez faire, laissez alter. Negara tipe tersebut, hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga secara sindiran biasa disebut sebagainegarasatpam atau lebih halus sebagai negara polisi jaga malam (nachtwachterstaat). Tipe negara ini biasa pula disebut sebagai negara hukum klasik. Professor Utrecht mengatakan bahwa ditinjau dari segi politik, tugas pokok dari negara hukum liberal atau nachtwachterstaat, hanya menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah dalam arti kata yang luas (1960:21 ). Nachtwachterstaat itu tak lain adalah ruling class, yang merupakan benar-benar suatu golongan eksklusif dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, nasib dari golongan masyarakatyang bukan termasuk ruling class, tidak dihiraukan oleh alat-alat pemerintah, sehinggalapangan pekerjaan alat-

51

NEGARA HU KUM AT AU NEGARA

UNDANG-UNDANG

alat pemerintah tidak luas. Karenanya pada tipe negara ini, disebut juga tipe negara yang memisahkan antara negara dan masyarakat . Pada tipe negara hukum liberal, tiap turut campur negara dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan social dalam masyarakat dilarang secara tegas. Negara tipe ini mempertahankan suatu staatsonthouding secara penuh, yaitu suatu pemisahan antara negara dan masyarakat. Pemerintah negara tipe ini hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum, atau dengankata lain hanyamenjaga keamanandalam arti kata sempit (keamanan senjata saja). 8. Tipe Negara Hukum Formil atau Negara Undang-Undang Negarahukum formal adalah negara hukum dalam arti kata sempit, atau biasa pula disebut sebagai negara undangundang,

oleh karena implementasi penyelenggaraan

pemerintahan negara

didasarkan hanya atas peraturan

perundang-undangan yang tertulis (hukum tertulis). Tipe negara ini sangat dipengaruhi oleh paham Legisme dan posistivisme hukum. Astim Riyanto (2006:250), mengemukakan bahwa negara hukum formal adalah dimaksudkan sebagai negara dimana pemerintahannya dan seluruh cabangpemerintahannya tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang. Contoh tipe negara hukum ini adalah yang dikembangkan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius Stahl (1802-1861) yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Pengakuanterhadap hak asasi manusia

52

REFlfEKSI. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang All Rights Reserved ISBN: Negara Hukum atau Negara Undang-Undang

Recommend Documents