RechtsVinding Online

RechtsVinding Online

DISHARMONISASIKETENTUAN MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA, PERUSAHAAN NEGARA, DAN STATUS ANAK PERUSAHAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: Febry Liany* Naskah diterima: 14 Juni 2016; disetujui: 02 Agustus 2016

Beberapa peraturan perundangundangan termasuk undang-undang dan peraturan

di

bawah

Pengertian

BUMN

dan

Perusahaan

Negara

undang-undang

Pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun

mengatur

berbagai

hal

mengenai

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

keuangan

negara,

perbendaharaan

(UU BUMN) menyatakan bahwa BUMN

negara, dan Badan Usaha Milik Negara

adalah badan usaha yang seluruh atau

(BUMN). Apabila diteliti lebih lanjut

sebagian besar modalnya dimiliki oleh

terdapat disharmonisasi dan inkosistensi

negara

antara peraturan perundang-undangan

langsung yang berasal dari kekayaan

tersebut mengenai beberapa hal, salah

negara

satunya

mengenai

bentuk BUMN terbagi menjadi 2 yaitu

istilah BUMN, Perusahaan Negara dan

Pesero dan Perum. Persero adalah BUMN

status anak perusahaan. Disharmonisasi

yang berbentuk perseroan terbatas yang

dan inkonsistensi ini merupakan akar

modalnya terbagi dalam saham yang

permasalahan

banyaknya

seluruh atau paling sedikit 51% (lima

BUMN, perusahaan negara, dan anak

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh

perusahaan yang didirikan dan pada

Negara Republik Indonesia yang tujuan

praktiknya

kebingungan

utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1

kompleksitas

angka 2 UU BUMN). Perusahaan negara

permasalahan yang berkaitan dengan

didefinisikan dalam ketentuan umum

keuangan negara dan BUMN.

Pasal 1 angka 5 UU No 17 Tahun 2003

serta

adalah

ketentuan

dari

begitu

menimbulkan menambah

melalui

yang

penyertaan

dipisahkan.

secara

Selanjutnya

tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), perusahaan negara adalah badan 1


usaha

yang

seluruh

atau

sebagian

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan

Definisi BUMN dalam UU BUMN

dan Penatausahaan Modal Negara Pada

menyatakan kata “seluruh atau sebagian

Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan

besar”

negara

Terbatas (PP Tata Cara dan Penatausahaan

sedangkan definisi perusahaan negara

Modal Negara Pada BUMN dan PT)

dalam UU Keuangan Negara menyatakan

membuat pengertian yang belum pernah

“seluruh atau sebagian” modalnya dimiliki

ada dan diatur dalam UU BUMN yaitu

oleh

BUMN

pengertian Perseroan Terbatas (PT) dalam

menambahkan kata “sebagian besar”

Pasal 1 angka 44 yang menyatakan bahwa

sedangkan UU Keuangan Negara hanya

Perseroan Terbatas adalah perseroan

memberikan kata “sebagian” saja. UU

terbatas yang tidak termasuk Persero.

BUMN menetapkan syarat untuk dapat

Jelas terlihat bahwa PT yang dimaksud

dikatakan sebagai BUMN, maka negara

dalam

harus mempunyai seluruh atau sebagian

perusahaan negara yang bukan Persero.

besar modalnya sedangkan UU Keuangan

PP Tata Cara dan Penatausahaan Modal

Negara yang hanya menentukan sebagian

Negara Pada BUMN dan PT menambah

saja

modalnya

Pemerintah

tanpa

dimiliki

Pusat.

PP

ini

juga

dapat

berarti

lebih

lanjut

pelik masalah dalam pengertian BUMN,

sebagian

besar,

mana yang termasuk BUMN dan mana

sehingga sebagian kecil saja kepemilikan

yang tidak termasuk BUMN tetapi baik

modal negara dalam perusahaan tersebut

BUMN maupunperusahaan yang tidak

dapat

termasuk BUMN memperoleh penyertaan

sebagian

menjelaskan

UU

kecil

atau

dikatakan

tersebut

adalah

Disharmonisasi interpretasi

bahwa

perusahaan

perusahaan ini

bahwa

negara.

modal negara. Penyertaan modal negara

menimbulkan

terhadap BUMN dan PT menimbulkan

BUMN

adalah

pertanyaan,

bagaimana

dengan

perusahaan negara tetapi tidak semua

pertanggungjawaban keuangan negara,

perusahaan negara adalah BUMN karena

keduanya memperoleh modal dari negara

adanya perbedaan besaran kepemilikan

baik untuk pendirian maupun untuk

modal tersebut.

penambahan modal.

Peraturan yang lebih rendah dari undang-undang

yaitu

Peraturan 2


Penyertaan Modal Negara

Apabila penyertaan modal negara

UU BUMN mengatur bahwa setiap

tidak

ditetapkan

pendirian BUMN atau perseroan terbatas

Perbendaharaan

yang dananya berasal dari Anggaran

Disharmonisasi

Pendapatan

(APBN)

ketentuan penetapan penyertaan modal

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

negara melalui PP antara UU BUMN, UU

(Pasal 4 ayat (3) UU BUMN). Hal ini berarti

Keuangan

pendirian BUMN dilakukan berdasarkan

Perbendaharaan

PP, karena adanya penyertaan langsung

Perbendaharaan Negara tidak mengatur

yang dananya berasal dari APBN. Kata

penyertaan modal negara yang seperti

kunci dalam ketentuan ini ada pada

apa, apakah secara langsung atau tidak

kalimat

langsung, berasal dari APBN atau non

“penyertaan

langsung

yang

ayat

maka

melanggar

Negara

41

PP

penyertaan modal negara dalam rangka

Belanja

Pasal

dengan

(3)

Negara

tersebut.

terjadi

mengenai

Negara

dan Negara.

negara dalam UU Keuangan Negara tidak

penyertaan modal negara baik langsung

mensyaratkan “penyertaan langsung dari

maupun tidak langsung yang berasal dari

APBN” sehingga pendirian perusahan

APBN maupun non APBN ditetapkan

negara tidak perlu melalui PP.Seharusnya

dengan PP. 5

PP

bahwa

UU

APBN,

Pasal

berarti

UU

dananya berasal dari APBN”. Perusahaan

setiap penyertaan modal negara baik

yang

UU

Tata

Cara

setiap

dan

secara langsung maupun tidak langsung

Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN

dari kekayaan yang dipisahkan yang

dan PT, mengatur bahwa negara dapat

berasal dari APBN atau non APBN seperti

melakukan

kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya

pendirian BUMN atau PT; penyertaan

juga harus melalui PP. Hal ini sesuai

modal negara pada PT yang didalamnya

dengan Pasal 41 ayat (3) UU No 1 tahun

belum terdapat saham milik negara; atau

2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU

penambahan penyertaan modal negara

Perbendaharaan

yang

pada BUMN atau PT yang didalamnya

menyatakan bahwa penyertaan modal

telah terdapat saham milik negara. PT

pemerintah

perusahaan

yang bukan merupakan Persero melalui PP

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan

ini dapat memperoleh penyertaan modal

PP.

negara, sebagaimana telah diuraikan di

pusat

Negara)

pada

penyertaan

modal

untuk

3


atas

bagaimana

pertanggungjawaban

merupakan perusahaan negara yang wajib

keuangan negara terhadap penyertaan

dilaporkan

modal negara kepada PT yang bukan

negara

Persero. Pasal 55 ayat (2) huruf d UU

Keuangan.

Perbendaharaan

Negara

menyatakan

ikhtisar

kepada

Pasal

3

laporan

BPK

PP

keuangan

oleh

Tata

Menteri

Cara

dan

bahwa Menteri Keuangan selaku wakil


Pemerintah Pusat dalam kepemilikan

dan PT mengatur penyertaan modal

kekayaan

negara

yang

dipisahkan

negara atau penambahan penyertaan

menyusun

ikhtisar

laporan

keuangan

modal negara ke dalam BUMN dan PT

perusahaan negara dan Pasal 55 ayat (3)

yang

UU Perbendaharaan Negara menyatakan

ditetapkan

bahwa laporan keuangan disampaikan

penambahan penyertaan modal negara ke

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

dalam BUMN dan PT yang berasal dari

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya

anggaran berakhir.

ditetapkan dengan keputusan RUPS untuk

Ketentuan Perbendaharaan

Pasal

55

Negara

UU

memberi

dananya

berasal

dengan

dari

PP,

APBN

sedangkan

Persero dan PT, dan keputusan Menteri untuk Perum, bukan dengan PP.

kewenangan kepada Menteri Keuangan

Pasal

22

PP

Tata

Cara

dan

untuk membuat ikhtisar laporan keuangan


perusahaan negara. Perusahaan negara

dan

yang dimaksud dalam UU Keuangan

pengurangan penyertaan modal negara

Negara adalah seluruh perusahaan negara

pada BUMN dan PT ditetapkan dengan PP.

baik yang berbentuk Persero maupun

Pertanyaan dari Pasal 3 dan Pasal 22 PP

bukan Persero yang modalnya diperoleh

Tata Cara dan Penatausahaan Modal

dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Negara Pada BUMN dan PT adalah

Seharusnya

dan

mengapa tidak setiap penyertaan modal


negara, baik yang berasal dari APBN

dan PT tunduk pada ketentuan UU

maupun yang berasal dari kapitalisasi

Keuangan

terdapat

cadangan dan sumber lainnya, ditetapkan

kekayaan negara yang dipisahkan dalam

dengan PP, sedangkan setiap pengurangan

PT tersebut, maka seharusnya PT tersebut

penyertaan modal negara pada BUMN dan

PP

Negara.

Tata

Cara

Apabila

PT

mengatur

bahwa

setiap

4


PT

ditetapkan

terdapat

dengan

PP,

inkonsistensi

sehingga

penggunaan

penetapan PP dalam penyertaan modal negara.

1. lebih dari 50% (lima puluh) persen sahamnya

dimiliki

oleh

induk

perusahaannya; 2. lebih dari 50% (lima puluh) persen suara dalam RUPS dikuasai oleh induk

Status Anak Perusahaan

perusahannya; dan/atau

Pengertian anak perusahaan belum

3. kontrol

atas

diatur dalam UU BUMN. UU BUMN hanya

pengangkatan,

menyebut secara singkat dan disisipkan

Direksi

pada Pasal 14 UU BUMN mengenai

dipengaruhi

Kewenangan RUPS. Pasal 14 ayat (3) huruf

perusahaannya.

g UU BUMN menyatakan bahwa pihak yang

menerima

kuasa

dan

Pengertian

jalannya dan

perseroan,

pemberhentian

Komisaris oleh

anak

sangat induk

perusahaan

sebagaimana

secara jelas diatur dalam peraturan

dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih

perundang-undangan di bawah undang-

dahulu mendapat persetujuan Menteri

undang yaitu Peraturan Menteri Badan

untuk mengambil keputusan dalam RUPS

Usaha Milik Negara Republik Indonesia

mengenai pembentukan anak perusahaan

Nomor:

atau penyertaan.

Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap

Per-13/MBU/09/2014

Tentang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN

2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

tentang Pedoman Pendayagunaan Aset

tidak memberikan penegasan mengenai

Tetap BUMN).Bab I sub bab IV angka 19

istilah anak perusahaan. Istilah anak

Salinan Lampiran Permen BUMN tentang

perusahaan dijelaskan dalam Penjelasan


Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

BUMN mengatur bahwa Anak Perusahaan

1995 tentang Perseroan Terbatas yang

BUMN adalah:

sudah tidak berlaku lagi dan digantikan

a) Anak Perusahaan yang sahamnya

oleh UU PT, menyatakan bahwa yang

minimum 90% dimiliki oleh BUMN

dimaksud dengan “anak perusahaan”

yang bersangkutan;

adalah

perseroan

hubungan

khusus

yang dengan

lainnya yang terjadi karena:

mempunyai perseroan

b) Anak Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; 5


c) Perusahaan patungan dengan

dan anak perusahaan yang diatur pada

jumlah gabungan kepemilikan

berbagai peraturan perundang-undangan

saham BUMN minimum 90%.

menimbulkan ketidakpastian dan celah

Bab I sub bab IV angka 20 Permen

hukum

dalam

penyelenggaraannya.

BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan

Harmonisasi antar peraturan perundang-

Aset Tetap BUMN mengatur bahwa

undangan terjadi apabila pertama, tidak

Perusahaan

adalah

ada lagi pengertian bahwa BUMN adalah

perusahaan yang sahamnya minimum 90%

perusahaan negara tetapi tidak semua

dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN,

perusahaan

negara

adalah

BUMN,

gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau

seharusnya

setiap

BUMN

adalah

gabungan

perusahaan negara dan setiap perusahaan

Terafiliasi

Anak

BUMN

Perusahaan

BUMN

dengan BUMN.

negara adalah BUMN; kedua, setiap

Berdasarkan

anak

penyertaan modal negara baik langsung

perusahaan tersebut di atas, maka dapat

maupun tidak langsung yang berasal dari

dikatakan bahwa anak perusahaan bukan

APBN maupun non APBN ditetapkan

merupakan

Persero

dengan PP.

perusahaan

merupakan

negara

sebagai

pengertian

tetapi

akibat

anak

perusahaan dari

adanya

Adapun

saran

yang

diberikan

penulis adalah sebagai berikut:

penyertaan modal negara di dalam modal

1. Rumusan definisi BUMN dalam norma

anak perusahaan yang diperoleh dari

sebaiknya “BUMN adalah badan usaha

perusahaan induknya.

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui

Saran

penyertaan Permasalahan

negara

yang

dan

berasal dari kekayaan negara yang

merupakan sumber permasalahan dari

dipisahkan”. Tidak perlu menyebut

berbagai

BUMN,

kata “secara langsung” karena kata

perusahaan negara, dan anak perusahaan

“secara langsung” ini menimbulkan

adalah pengertian atau definisi dari

intrepretasi acontrario bahwa apabila

BUMN, perusahaan negara, dan anak

penyertaan secara tidak langsung

perusahaan. Disharmonisasi pengertian

maka tidak perlu ditetapkan dengan

atau definisi BUMN, perusahaan negara,

PP sehingga perusahaan negara yang

pengaturan

utama

modal

terkait

6


didirikan melalui penyertaan secara

tersebut, maka anak perusahaan akan

tidak langsung adalah bukan BUMN

menjadi

yang berakibat pada status anak

sesuatu yang berkaitan dengan anak

perusahaan adalah bukan BUMN.

perusahaan seperti asset, laporan

2. Tidak perlu lagi menyebutkan nilai “paling

sedikit

51%”

melainkan

sehingga

segala

keuangan, dan lain lain mendapat perlakuan

sebagaimana

konsisten dengan Pasal 1 angka 5 UU

Persero

Keuangan Negara, “…. badan usaha

perundang-undangan.

yang yang seluruh atau sebagian

layaknya

berdasarkan

peraturan

3. Penyertaan modal negara yang berasal

modalnya dimiliki oleh Pemerintah

dari

Pusat”.

Penggunaan

seharusnya ditetapkan dengan PP,

sedikit

51%”

nilai

menyebabkan

“paling anak

APBN

sehingga

maupun

bunyi

non

normanya

APBN

adalah

perusahaan bukan lagi Persero, tetapi

sebagai berikut “Setiap penyertaan

apabila menggunakan “seluruh atau

modal negara dalam rangka pendirian

sebagian” maka anak perusahaan

BUMN atau perseroan terbatas dan

dapat ditarik ke dalam pengertian

penambahan

Persero sehingga anak perusahaan

negara

adalah Persero. Sehingga rumusan

perseroan terbatas ditetapkan dengan

norma mengenai definisi “Perusahaan

Peraturan Pemerintah”.

ke

penyertaan dalam

BUMN

modal atau

Persero adalah BUMN yang berbetuk

4. Perlu adanya norma ketentuan umum

Perseroan Terbatas yang modalnya

mengenai definisi anak perusahaan

terbagi dalam saham yang seluruh

yang unsur-unsurnya dapat diambil

atau sebagian sahamnya dimiliki oleh

dari

negara

utamanya

dalam Salinan Permen BUMN tentang

Apabila


yang

memperoleh norma

*

Persero,

tujuan keuntungan”.

ditentukan

sebagaimana

pengertian

anak

perusahaan

BUMN.

Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Keahlian DPR RI.

7

RechtsVinding Online

Recommend Documents