RechtsVinding Online
POLEMIK PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERKAIT TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI Oleh: Muhammad Faiz Aziz* Naskah diterima: 02 Mei 2016; disetujui: 10 Mei 2016
Diam-diam
dan
secara
pada
28
Maret
2016.Atau,
mengejutkan Kementerian Perhubungan
peraturan
menerbitkan
kesepakatan tadi, maka hampir dipastikan
transportasi berbasis
peraturan
mengenai
onlineatau
aplikasi
transportasi
dibuat
pasca
peraturan ini dibuat dengan tergesa-gesa.
Peraturan
Dengan melihat jumlah 55 pasal
Menteri Perhubungan (Permenhub) No.
yang dimuat dalam Permenhub No. PM
PM 32/2016 tentang Penyelenggaraan
32/2016, proses pembahasan peraturan
Angkutan
ini rasanya hampir mustahil dilakukan
Orang
melalui
tersebut
jikapun
dengan
Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
dalam
Peraturan yang dirilis pada 20 April 2016
Kemungkinan,pembahasan sudah berjalan
lalu ternyata telah ditetapkan pada 28
sejak beberapa waktu lalu. Sayangnya, di
Maret 2016 dan diundangkan pada 1 April
tengah
2016.
transportasi
Peraturan
yang
menggantikan
waktu
polemik
yang
soal
berbasis
singkat.
keberadaan aplikasi
ini,
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM
konsultasi publik perancangan peraturan
35/003 tentang Penyelenggaran Angkutan
ini
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
transportasi berbasis aplikasi terbilang
ini pun akan berlaku 6 (enam) bulan
minim. Peraturan ini pun malah dirilis ke
kemudian setelah pengundangan.
publik hampir sebulan setelah penetapan
Dengan melihat tanggal penetapan di atas dan tanggal kesepakatan antara
dan
khususnya
mengenai
isu
dan pengundangannya. Meskipun
tingkat
umum
bersifat
pemerintah, perusahaan angkutan umum,
menteri
dan perusahaan aplikasi (tripartit) pada 25
menjalankan peraturan di atasnya yaitu
Maret
Undang-Undang
2016
lalu,terdapat
secara
peraturan
atau
Peraturan
kemungkinanbahwa peraturan itu telah
Pemerintah, pengaturan
final sebelum atau ketika kesepakatan
sifatnya baru dan diserahkan kepada
tercapai dan hanya tinggal ditandatangani
kementerian
yang
hal-hal
yang
berpotensi 1
RechtsVinding Online menimbulkan
polemik
dikonsultasikan
terlebih
khalayak
umum
atau
semestinya dulu publik.
Dengan melihat karakteristik Uber,
kepada
GrabCar, GoCar, dan sebagainya yang
Akses
mirip dengan angkutan sewa dari aspek
terhadap perancangan tersebut haruslah
pemanfaatan
ada sebagai sarana untuk memberikan
pemenuhan kebutuhan soal penentuan
masukan pengaturan. Hal inibisa kita
tarif dan rekrutmen dapatlah dipenuhi
tangkap darimakna Pasal 96 ayat (4) UU
oleh
No.
memperoleh izin angkutan orang melalui
12/2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Karakter
kendaraan,
perusahaan
maka
aplikasi
yang
“kesepakatan” antara pengguna jasa dan
transportasi
berbasis
penyedia jasa. Hal ini sebagaimana yang
kombinasi
karakter
telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf
angkutan taksi dan angkutan sewa. Tarif
b dimana tarif ditentukan sesuai dengan
transportasi
perjanjian
aplikasi
adalah
ini
dapat
ditentukan
berdasarkan jarak (meter atau kilometer)
antara
pengguna
jasa
(konsumen) dan perusahaan angkutan.
namun kendaraan yang digunakan adalah
Kesepakatan
disini
bisa
saja
kendaraan berplat hitam atau kendaraan
kesepakatan harga yang telah ditentukan
pribadi.
perusahaan angkutan umum yang bersifat
Tarif
dan
serta
“take it or leave it” (ambil atau tinggalkan)
penggunaan kendaraan pribadi memang
bagi konsumen. Pada akhirnya, selera
menjadi isu sentral ketika polemik ini
konsumenlah
terjadi. Dalam Permenhub ini, terdapat
perusahaan angkutan umum mana yang
larangan bagi perusahaan aplikasi untuk
hendak dimanfaatkan jasanya. Hal yang
menentukan
sama
tarif
rekrutmen
dan
melakukan
yang
menentukan
bisa berlaku juga bagi mitra
perekrutan pengemudi (Pasal 41 ayat 3).
pengemudi
Meski begitu, Permenhub No. PM 32/2016
angkutan umum terkait dengan tarif atau
memberikan solusi penentuan tarif dan
harga yang ditentukan oleh perusahaan
rekrutmen
yang bersangkutan. Bagi konsumen, tarif
perusahaan
dengan aplikasi
mewajibkan untuk
menjadi
terhadap
perusahaan
murah dan pelayanan bagus tentunya
perusahaan angkutan umum jika ingin
lebih
menentukan
pengemudi, tarif kompetitif dan sikap
tarif
rekrutmen pengemudi.
dan
melakukan
diminati. Semetara
bagi mitra
apresiatif perusahaan seperti iming-iming bonus tentunya lebih diminati daripada 2
RechtsVinding Online jumlah setoran besar yang ditargetkan
mitra tidak boleh dijadikan angkutan
perusahaan.
umum. Perusahaan-perusahaan tadi yang menggunakan kendaraan pribadi atas
Substansi peraturan yang disorot Dalam
kaitan
ini,
nama
substansi
pengaturan dari Permenhub No. PM
menjalankan
soal
kendaraan
kewajiban atas
nama
mitranya
usahanya bisa
untuk dianggap
melakukan perbuatan ilegal.
32/2016 yang perlu mendapat sorotan adalah
pengemudi
Padahal,
disinilah
sebetulnya
mempunyai
implementasi praktek shared economy
perusahaan
yang membuka
peluang bagi
setiap
danbukan soal penentuan tarif angkutan
orang(termasuk angkatan kerja yang tidak
ataupun rekrutmen pengemudi.
mempunyai pekerjaan) untuk menikmati
Sebagai
perusahaan
angkutan
bagian hasil dari sebuah sektor ekonomi
umum, syarat sebagai badan hukum,
secara langsung. Keberadaan ketentuan
minimal
nama
tadi malah menjadi antiklimaks atas
perusahaan, lulus uji berkala, kepemilikan
praktek shared economy yang sudah
pul dan bengkel, dan pengemudi yang
berjalan dengan baik dan minim masalah
harus memiliki surat izin mengemudi
di lapangan.
limakendaraan
atas
(SIM)wajib dipenuhi oleh perusahaan
Perusahaan
tidak
angkutan umum (Pasal 23).Syarat ini
memanfaatkan
relatif mudah dapat dipenuhi oleh setiap
mitranya
perusahaan angkutan umum termasuk
kepada konsumen. Sebaliknya, pengemudi
perusahaan aplikasi transportasi yang
mitra
bermetamorfosis
memperoleh pekerjaan dan penghasilan
sebagai
perusahaan
angkutan umum. Namun,
kendaraan
dapat
untuk
pengemudi
memberikan
kehilangan
jasanya
kesempatan
untuk
dari kendaraan yang dimilikinya.Sangat syarat
kepemilikan
disesalkan,
hal
ini
malah
tidak
kendaraan atas nama perusahaan dapat
terakomodasi dalam Permenhub No. PM
menjadi
32/2016.Situasi
tembok
penghalang
bagi
ini
berpotensi
berlakunya konsep shared economy yang
menghambat dan menurunkan aktivitas
sudah dipraktekan oleh Uber, Grabcar, Go
perekonomian yang berkembang dari
Car, dan kawan-kawan di Indonesia. Ini
sektor
sama saja kembali menegaskan bahwa
pengaturan transportasi angkutan orang
kendaraan atas nama pribadi pengemudi
kita sama saja berjalan di tempat. Tidak
transportasi.
Dalam
hal
ini,
3
RechtsVinding Online ada terobosan luar biasa dari peraturan
substansi pengaturan. Proses yang baik
ini.
saja tidak menjamin kesempurnaan materi Di negara lain seperti di kota
Edmonton
Kanada
transportasi onlinejustru
dan
berbasis
di
Filipina,
aplikasi
memanfaatkan
atau
kendaraan
muatan pengaturan, terlebih lagi proses yang kurang baik dan tidak transparan. Itulah yang sesungguhnya yang
bisa
dipersepsikan dari Pemenhub No. PM
pribadi. Transportasi ini masuk dalam
32/2016.
kategori
transportasi berbasis aplikasi seharusnya
kelas
baru
yaitu
penyedia
Substansi
transportasi privat (Priviate Transportation
disempurnakan
Provider-PTP)
pembentukan
di
Edmonton
dan
the
lagi
Permenhub
melalui
peraturan
ini
proses yang
Transportation Network Vehicle Service
mengakomodir kepentingan yang lebih
(TNVS) di Filipina. Mekanisme, syarat, dan
luas.
biaya perizinannya pun berbeda dan terpisah
dari
transportasi
taksi.
berbasis
Di
Canberra,
aplikasi
Hal yang Perlu Diatur
masuk
Hal
yang
masih
belum
kategori transportasi Hire Car. Di ibukota
terakomodasi dan perlu diatur dalam
Australia
calon
Permenhub sehubungan dengan eksistensi
pengemudi mesti memenuhi persyaratan
transportasi online ini adalah kerjasama
akreditasi dimana salah satunya adalah
kemitraan, tanggung jawab perusahaan
tidak memiliki rekam jejak kriminal, selain
angkutan umum aplikasi, tanggung jawab
memenuhi
perusahaan
ini,
bahkan
setiap
syarat
kewarganegaraan
terkait
Australia,
izin
angkutan
konvensional,
tanggung jawab pengemudi, perlindungan
berkendara, dan mengikuti tes penilaian
pengemudi
dan
kendaraannya,
(assessment).
perlindungan konsumen.
dan
Pertama, soal kerjasama kemitraan Proses mempengaruhi Substansi Idealnya,
antara
penyusunan
sebuah
perusahaan
aplikasi
dan
perusahaan angkutan umum taksi dan
peraturan bersifat transparan terutama
sewa.
jika
dalam
dalam Permenhub No. PM 32/2006. Selain
rancangannya. Baik atau tidaknya dan
itu, hubungan hukum antara perusahaan
transparan atau tidaknya proses bisa
angkutan umum aplikasi dan individu
mempengaruhi
pengemudi pun belum ada juga. Bahkan,
terdapat
isu
baik
publik
atau
di
buruknya
Ini belum ada pengaturannya
4
RechtsVinding Online penyediaan
jasa
melalui
individu
pribadi, perlindungan mitra dan konsumen
perorangan tidaklah diakui secara legal.
dari
Praktik yang hadir sebelum polemik ini
kendaraan
terjadi
perlindungan kendaraannya itu sendiri,
adalah
perusahaan
kerjasama
aplikasi
antara
transportasi
dan
kecelakaan,
serta
adanya
kesalahan
perusahaan
kemitraan
aplikasi
dan
antara
pengemudi
khusus
pengemudi
untuk adalah
pembentukan unit aduan layanan keluhan
perusahaan angkutan taksi serta antara hubungan
dan
pemberian
ganti
perusahaan
rugi
akibat
perusahaan
angkutan umum aplikasi.
penyedia jasa angkutan. Tentu saja,
Ketiga, perlindungan pengemudi
hubungan kerjasama dan kemitraan perlu
dan kendaraannya serta konsumen. Hal ini
diatur yang setidaknya meliputi model
terkait dengan kendaraan plat hitam yang
kemitraan yang adil, pembagian hasil atau
dimiliki dan digunakan oleh penyedia jasa
pengupahan, serta hak dan kewajiban
dalam
masing-masing
angkutan
pengemudi
perusahaan aplikasi,
konsumen,
perusahaan
umum aplikasi, perusahaan perorangan
angkutan penyedia
umum, jasa
kendaraan
perlindungan
yang
Bagi serta mesti
diatur dan diberikan adalah perlindungan
angkutan
terkait dengan kerahasiaan data pribadi mitra
dan
konsumen;
transaksi
dan
jawab
pengupahan; moral hazard perusahaan
perusahaan angkutan umum aplikasi. Hal
misalnya penawaran yang mengganggu,
ini
penagihan
yang
pengemudi penyedia jasa dan konsumen.
gangguan
privacy;
Tanggung jawab tersebut adalah berupa
kecelakaan dan atau kerusuhan.
khususnya
tanggung
dan
konsumen.
dan
umum. Kedua,
mengangkut
terhadap
perorangan
tidak
wajar,
perlindungan
atau dari
penyimpanan dan merahasiakan data
*
Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.
5
