Rasional Di tengah tuntutan masyarakat yang sedang kuat menuntut anak-anak bangsa ini memiliki kualitas, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, terlebih pada era otonomi daerah yang berjalan menginjak tahun ke delapan, namun arah kebijakan pendidikan seringkali menjadi tidak sinergis antara Pusat (Depdiknas RI) dengan SKPD di Tingkat Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Gambaran tidak sinergis akan nampak terlihat pada tataran rumusan kebijakan maupun pada tataran operasinal. Hal ini akan sangat dimaklumi karena pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik akan memberikan sumbangan yang tidak kecil untuk mempersiapkan pemindahan kewenangan dan tanggung jawab yang biasanya atas dasar kebijakan pusat, sekarang harus diatur sendiri oleh daerah. Pendidikan adalah salah satu sektor yang dilimpahkan urusannya dari pusat ke daerah dan menjadi urusan wajib daerah (obligatory function) untuk menyelenggarakan dan memberikan layanan pendidikan terhdap masyarakat. Pendidikan adalah hak dan sekaligus kewajiban bagi masyarakat, jika dilihat dari fungsi sosialnya pendidikan adalah kebutuhan dasar dan bagi pemerintah daerah adalah menjadi program layanan dasar bagi masyarakat. Pendidikan di Batam saat ini secara umum berjalan sangat baik, kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadikan Kota Batam yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riua. Namun demikian tentunya tidak ada gading yang tak 14
retak, Kota Batam dengan 12 kecamatan yang letak geografis berbentuk pulau atau juga orang mengenal dengan daerah hiterland, tentunya akan membawa kendala yang tidak sederhana, minat untuk mengakses pendidikan, minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, putus sekolah, pola perilaku yang akan mengikuti orangtuanya, daya jangkau dan intensitas layanan dan pembinaan oleh para pengelola dan pembina pendidikan semkain tidak terprogram karena berbagai alasan termasuk alasan administratif dan sistem penghargaan. Semua ini akan sangat memungkinkan tingkat aksesibilitas yang sebenarnya menjadi rendah, angka buta aksara semakin tinggi (kalaupun tidak ada data yang jelas untuk membedakan anak tidak/belum pernah sekolah dengan anak buta aksara yang terditeksi secara kasat mata menurut para penyusun data, serta anak yang putus sekolah yang tidak sedikit terlebih jika dari kelas rendah, ini akan menjadikan mereka buta aksara kembali). Layanan anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak terungkap datanya, pada hal secara teoritis diperkirakan terdapat sekitar 5 % atau menurut prediksi BPS sekitar 2, % dan UNICEP sekitar 2,5 % dari jumlah penduduk adalah mereka yang tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK); data tentang PLB/SLB tidak terungkap. Selanjutnya data tentang layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal itupun tidak jelas; berapa SKB, PKBM, KB, KBU dan sebagainya terlebih data tentang “Mitra Pendidikan Nonformal/PLS) sama sekali tidak terungkap. Selain itu Kota Batam adalah daerah urban yang selalu akan diminati untuk didatangi berbagai ragam orang dengan kualifikasi dalan status sosial yang beragam pula. Implikasinya dan konsekuensinya adalah bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan layanan bagi penduduk yang terkadang tidak jelas asal muasalnya akan tetapi mereka adalah menjadi bagian dari masyarakat yang harus terlayani dan dapat mengakses pendidikan. Namun demikian, sebagai sebuah Kota, Batam adalah daerah yang akan
15
terus dikembangkan dan berkembang sesuai dengan tuntutan yang dihadapi, karena Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara maju (Malaysia dan Singapura) akan mendorong masyarakatnya terus maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Semangat ini dijawantahkan dalan visi keempat (d) Kota Batam yang sangat berkaitan erat dengan layanan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya baik dari segi pendidikan maupun kesehatan; yaitu : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK
dan bermuatan
IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olah raga”. Sangat tepat, dan ini harus menjadi “pijakan arah kebijakan bidang pendidikan” di Kota Batam, khususnya oleh SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam; karena ini adalah energi dan pemacu semangat dan secara mendasar menjadi dasar pengembangan rencana strategis (RENSTRA) dan/atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Dinas Pendidikan. Pendidikan di Kota Batam jauh melebihi kualitas pendidikan di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau (berdasarkan data yang ada), artinya ini akan menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program pembangunan bidang pendidikan secara komprehensif , integratif (PF/PNF/PI), sistematis yang didasarkan pada data yang diharapkan lebih akurat, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dan menjadi salah tafsir. Sajian data dari mulai jumlah penduduk usia sekolah, jumlah guru, atau data yang missing yang terkadang timbul tenggelam pada setiap tahunnya akan menyesatkan analisis dan perencanaan program. Oleh karena itu Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dikembangkan ini akan menjadi bahan mengkaji ulang data dan mengembangkan program yang lebih mikro khususnya pada
16
SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam; seperti bagaimana layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini, pemberantasan buta aksara, akasesibilitas perempuan terhadap pendidikan, keaksaran fungsiaonal, life skills, dan memperoleh pendidikan yang bermutu.
2.1 Tinjauan Geografis dan Potensi Penduduk Pergeseran paradigama pembangunan dari system sentralistik birokratik ke sistem desentralistik demokratik yang lebih dikenal dengan ”Otonomi Daerah”, berimplikasi terhadap sistem pengelolaan pembangunan pendidikan yang bergeser ke arah yang sama; yakni manajemen pembangunan pendidikan yang desentralistik. Artinya Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki konsekuensi mengimplementasikan kewenangan wajib (obligatory function) dalam menyelenggarakan pendidikan, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 (Bab I, ayat (1), huruf (f) ). Penyelenggaraan pendidikan di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya harus sejalan dengan hakekat pendidikan itu sendiri serta visi, misi, tujuan dan fungsi pembangunan Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyuratkan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa ,dan negara ( Bab I, pasal 1, butir 1). Selanjutnya (pada butir 2) yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar
17
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Uraian di atas memberi gambaran tentang sejumlah esensi yang menjadi tanggung jawab baik pemerintah maupun pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar terhadap masyarakat; yakni penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan seperti diurai di atas, begitu syarat esensi; artinya pendidikan tidak sekadar diselenggarakan untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi pendidikan harus diselenggarakan melalui perencanaan yang baik dan dimplementasikan dengan baik sehingga akan memberikan atmosfir belajar dan proses pembelajaran yang normatif,
fungsional, sehingga dapat
menumbuhkembangkan potensi diri sasaran didik yang memiliki “ke-kaffah-an” kecerdasan; baik kecerdasan spiritual keagamaan (yang akan mendorong kepemilikan akhlak mulia, pribadi yang baik), kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual/akademik, kecerdasan ekonomik, maupun kecerdasan cultural. Esensi lain yang teramat penting adalah bagaimana pendidikan dan atau pembelajaran dapat menjawab tuntutan perubahan zaman. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama teknologi komunikasi dan informasi, menyebabkan batas Negara dan bangsa menjadi “imajiner”; budaya dan peradaban bangsa-bangsa akan melintas dan dapat diakses tanpa batas sehingga akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya ada hal yang penting untuk disikapi, karena ”madani-nya dunia” salah satunya dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya teknologi informasi) yang tidak hanya berpengaruh terhadap proses pendidikan; tetapi berpengaruh terhadap pemaknaan pendidikan itu sendiri bagi masa depan anak-anak bangsa. Inilah “Dunia Madani” dengan segala aspek kemajuan dan tuntutannya. Persoalannya adalah bagaimana upaya-upaya
18
pendidikan, para pelaku pendidikan, para pengambil kebijakan menyikapi dan melakukan upaya strategis dan signifikan, sehingga anak-anak bangsa ini menjadi asset pembangunan yang mampu bergaul, merespons (kreatif dan inovatif), melakukan komparasi, dan memiliki daya saing dalam tatanan “dunia madani”, namun tetap memiliki ketahanan moral dan budaya. Kota Batam, secara geografis letaknya sangat strategis, yakni terletak pada jalur pelayaran Internasional, memiliki luas total (wilayah darat dan laut) 3.990,00 Km2, yang berbatasan dengan : Singapura dan Malaysia di sebelah Utara, Kabupaten Lingga di sebelah Selatan, Kabupaten Karimun dan Laut Internasional di sebelah Barat, serta Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang di sebelah Timur, memiliki penduduk berjumlah 702.079 jiwa, terdiri atas 340.712 jiwa laki-laki dan 359.793 jiwa perempuan yang berdomisili di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan; dengan kepadatan penduduk 314, 87 per kilo meter persegi (Sumber: Profil Batam dan Profil Pendidikan Batam 2006). Batam sebagai wilayah yang berbatatasan
langsung dengan dua Negara ( Singapura
dan Malaysia ) yang dikenal sebagai negara berpotensi sumber daya manusia dan ekonomi maju; sejak awal (OB) dikembangkan sebagai daerah Industri, Perdagangan, dan Pariwisata dalam skala nasional dan internasional. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Pemerintah Kota Batam menetapkan Visi : “TERWUJUDNYA BATAM MENUJU BANDAR DUNIA YANG MADANI DAN MENJADI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL”. Guna mencapai visi tersebut di atas, Pemerintah Kota Batam merumuskan Misi yang diusung sebagai berikut : a. Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota pusat kegiatan Industri, Per dagangan, Pariwisata, Kelautan dan Alih Kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi,
19
sistem Teknologi Informasi (TI) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim/situasi usaha yang kondusif berlandaskan supermasi hukum. c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial. d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatkan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olah raga. e. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan Budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti. f. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. (Sumber : Batam Dalam Angka : 2006)
Kearifan yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, adalah potensi energi yang mendorong setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) mengejawantahkan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sehingga Visi dan Misi Kota Batam dapat tercapai. Adalah Dinas Pendidikan Kota Batam, sebagai salah satu SKPD
teknis, berupaya
20
mengejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan (RPJMBP) dan berupaya mengimplementasikanya secara efektif dan efisien; Besarnya jumlah penduduk dan keragaman etnis (heterogenitas) ditunjang dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang tersedia, bisa dijadikan potensi berharga untuk menunjang pembangunan, namun disisi lain bisa pula menjadi beban apabila kuantitas penduduk tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai ini penting diperhatikan karena essensi pembangunan manusia memandang bahwa keberdayaan manusia menjadi tujuan akhir (ends) dan seluruh proses pembangunan dengan penekanan prinsip perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, daya kreativitas dan energi (termasuk hidup sehat).
2.2 Tuntutan Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kota Batam Tahun 2007
Batu Ampar Nongsa 44535
80654
Galang 42028
S. Beduk
14280 69811
120142
9481
Bulang B. Padang Sekupang Lubuk baja
20046 74572
105388 69152
74226
Bengkong Batam Kota Sagulung Batuaji
21
Arah kebijakan Pembangunan nasional ke depan menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik kualitas intelektual, spiritual, emosional, sosial; bahkan kualitas keterampilan dan kecakapan hidup bagi setiap individu anak-anak bangsa ini; sehingga mereka bukan hanya dapat berkomparasi akan tetapi harus dapat berkompetisi baik pada tataran lokal, regional, nasional bahkan internasional. Tindak berlebihan manakala isu globalisasi, era pasar bebas dan era otonomi daerah menuntut kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas makin mendesak dan tidak dapat ditundatunda lagi. Pada saat ini mutu sumber daya manusia Kota Batam (baca: data IPM Provinsi Kepulauan Riau) sacara umum menjadi yang terunggul di Provinsi Kepulauan Riau. Namun karena posisinya yang sangat strategis dan penuh tantangan; baik secara regional, nasional, maupun internasional, kiranya Pemerintah daerah Kota Batam sangat berkepentingan untuk terus mendorong sejumlah SKPD yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia untuk terus memberdayakan dan meningkatkan upaya pengembangan program strategis dan operasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terlebih untuk memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan. Terdapat
berbagai indikator yang dapat
digunakan untuk menunjukkan
kecederungan dinamika pembangunan manusia. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau Development Index (HDI) yang didalamnya memasukan 2 (dua) indikator dalam bidang pendidikan, yakni Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu negara atau wilayah. Walaupun tidak mampu mengukur semua dimensi dan pembangunan manusia, namun diperkirakan
22
mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang melihat kecenderungan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga komponen dasar itu adalah umur panjang (Usia Harapan Hidup) dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya dan sumber-sumber layanan terutama pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (berdaya beli) yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan dengan standar. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah memperlihatkan upaya pencapaian nilai ideal (100 atau 1) dan angka ini dapat diperbandingkan antar daerah. Dengan demikian, tantangan bagi semua daerah adalah bagaimana menemukan cara yang tepat dalam mengembangkan program pembangunan untuk ngurangi jarak terhadap nilai ideal. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan posisi kualitas manusia Kota Batam dari tahun 2003 (73,2), 2004 (75,8), 2005 (76,5), dan 2006 (76,7); artinya Kota Batam selalu berada dalam kategori di atas IPM kabupaten/kota lainnya bahkan terunggul dengan posisi ke 1 dari 6 kabupaten/kota dan di atas rerata IPM Provinsi Kepulauan Riau (lihat Tabel 2.1). Artinya perkembangan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam jika dilihat dari angka IPM menunjukan kualitas yang baik, tanpa harus terus memperbandingkan dengan daerah yang telah lebih dahulu maju, Kota Batam terus memacu diri untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya; karena Pemerintah Daerah Kota Batam menyadari bahwa wilayahnya sangat strategis untuk terus dipacu perkembangannya sehingga visi yang dicanangkan tentang : “TERWUJUDNYA BATAM
MENUJU
BANDAR
DUNIA YANG
MADANI
DAN
MENJADI
23
LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL” dapat dicapai dengan baik, sehingga masyarakat Kota Batam menjadi sejahtera.
24
Tabel 2.1 Perkembangan IPM Propinsi Kepulauan Riau Menurut Kecamatan Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 Kab/Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau
IPM 2003 69.3 67.3** 64.7 73.2 -
2004 71.0 69.7 67.7 67.7 75.8 72.2 70.8
2005 71.1 70.9 68.4 69.4 76.5 72.7 72.2
2006 72.0 71.6 69.0 69.9 76.7 72.9 72.8
Sumber : BPS Kota Batam Ket ** : Termasuk Kab. Lingga dan Kota Tanjung Pinang
Jika menganalisis data yang dapat diperoleh, terdapat hal yang sangat rentan untuk menjadi pertanyaan masyarakat; apakah di Kota Batam memang telah bebas buta aksara atau hanya dalam jumlah yang sangat kecil seperti yang tersaji pada tabel 2.2 kolom ke 4, atau memang terjadi kekeliruan penafsiran sehingga terkesan bahwa Kota Batam (baca: sebagai contoh pada tahun 2005) tidak ada yang buta aksara; pada hal pada kolom 3-nya tersaji data 71.294 orang penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, apakah ini tidak buta aksara ?. Ironis memang, sajian data yang diperoleh dari profil pendidikan Kota Batam, nampaknya memerlukan pencermatan lebih lanjut sehingga tidak menyesatkan bagi para pelaku pendidikan di Kota Batam manakala akan menyusun rencana kerja pembangunan pendidikan. Tahun 2006 data buta aksara di Kota Batam sebesar 721 orang, namun penduduk yang tidak/belum pernah sekolah trendnya ditemukan menjadi menurun yaitu menjadi sebesar 52.140 orang penduduk; artinya dalam kurun waktu satu tahun data ini missing (hilang) sebesar 19.154 orang. Pertanyaannya adalah apakah 19.154 orang 25
penduduk itu bersekolah atau mengikuti program pendidikan kesetaraan atau keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal atau bagaimana, namun itulah data yang ditemukan. Tahun 2007 trendnya menjadi naik, jumlah penduduk buta aksara seperti tersaji pada kolom 4 tabel 2.2 jumlah menjadi 757, artinya naik sejumlah 36 orang. Namun yang sangat mengejutkan adalah kenaikan data penduduk yang tidak/belum pernah sekolah angkanya menjadi naik secara spektakuler yaitu menjadi sebesar 96.940 orang penduduk, artinya trendnya naik tajam baik dari tahun 2005 maupun tahun 2006. Selain itu ditemukan data (Data Keadaan Penduduk Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006), terdapat angka yang cukup besar yaitu 7.725 orang anak usia 7-12 tahun (usia SD) yang tidak menamatkan SD/MI-nya; manakala mereka drop out pada kelas rendah, artinya sangat dimungkinkan mereka buta aksara kembali. Pluktuasi , konsistensi, dan tingkat akurasi data yang disajikan sangat dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan penyusunan dan pengembangan rencana strategis dan operasional SKPD (Dinas Pendidikan Kota Batam) maupun pengambilan kebijakan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Batam. Tabel 2.2 Keadaan Umum Pendidikan Kota Batam Tahun
Jumlah Penduduk
Tidak/Belum Pernah Sekolah
Buta Huruf
2005
596.515
71.294
0
2006
702.239
52.140
721
2007
720.844
96.940
757
Sumber Profil Pendidikan Batam. 2005, 2006 dan 2007
26
Hal lain yang juga menjadi kendala untuk melakukan analisis ini adalah tidak ditemukan dengan pasti data angka rata-rata lama sekolah (RLS), sehingga pada analisis ini belum dapat menyajikan data tersebut. Namun demikian untuk kepentingan studi ini terutama untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RADPUS), data pendukung lainnya akan memberikan dukungan yang cukup signifikan dan diprediksi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai bahan dasar data tentang Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam telah memberikan gambaran bahwa pengembangan sumber daya mansuianya baik, dan sebagai gambaran bagaimana persentase penduduk kelompok usia sekolah terhadap total seluruh penduduk dapat dicermati data pada tabel 2.3 di bawah ini.
27
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kelompok Usia Sekolah Terhadap Total Seluruh Penduduk
Penduduk Usia 7- Penduduk Usia 13- Penduduk Usia 1612 Tahun 15 Tahun 18 Tahun L P L+P L P L+P L P L+P Belakang padang 5.04 6.82 11.86 2.54 2.99 5.53 2.93 2.99 5.92 Batuampar 4.76 2.79 7.55 1.85 1.74 3.59 1.88 2.80 4.68 Sekupang 4.86 6.29 11.15 2.23 2.04 4.27 1.64 1.72 3.36 Nongsa 4.90 7.04 11.94 2.01 2.20 4.21 0.86 1.37 2.23 Bulang 6.29 8.15 14.44 2.22 4.21 6.43 1.66 1.62 3.27 Lubuk Baja 4.03 7.80 11.82 1.62 1.65 3.27 1.66 1.59 3.25 Sei Beduk 2.94 2.52 5.46 0.69 0.70 1.38 0.84 1.25 2.09 Galang 7.14 7.72 14.87 3.32 3.45 6.77 3.08 2.23 5.31 Bengkong 6.98 6.03 13.01 1.78 1.90 3.68 1.48 1.68 3.16 Batam Kota 4.91 4.91 9.82 2.39 2.36 4.74 1.71 2.00 3.71 Sagulung 5.27 5.17 10.44 1.19 1.24 2.43 0.95 1.10 2.04 Batu Aji 4.34 3.78 8.12 1.04 1.14 2.19 1.49 1.77 3.26 Rata-rata 4.86 5.26 10.11 1.69 1.74 3.43 1.47 1.70 3.16 Kecamatan
Sumber Profil Pendidikan 2007
Hal lain yang penting untuk dianalisis dalam rangka melihat kondisi umum pendidikan Kota Batam adalah terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Mencermati APK ataupun APM artinya mencermati tingkat aksesibilitas anak usia sekolah terhadap jenjang atau tingkat pendidikan tertentu. Gambaran APK untuk tingkat pendidikan SD/MI dari sajian data 2005 samapai dengan 2007 trendnya sangat baik; yaitu pada tahun 2005 APM SD/MI sebesar 92,77%, tahun 2006 sebesar 98,54%, dan tahun 2007 naik menjadi 102,31%. Sedangkan APM SD/MI tentunya tidak berbeda bahwa trendnyapun menjadi naik; yaitu pada tahun 2005 sebesar 83,23%, tahun 2006 sebesar 91,01%, dan pada tahun 2007 menjadi sebesar 96,97%. 28
Artinya dari data yang tersaji Pemerintah Daerah Kota Batam memiliki tugas untuk mendorong sekitar 3,3% anak usia sekolah SD/MI untuk kembali kesekolah atau ditangani oleh jalur pendidikan nonformal baik melalui Program Paket A ataupun Keaksaraan fungsional. Gambaran APK untuk tingkat pendidikan SMP/MTs dari sajian data 2005 sampai dengan 2007 trendnya sangat baik; yaitu pada tahun 2005 APM SMP/MTs sebesar 79,70%, tahun 2006 sebesar 79,95%, dan tahun 2007 naik menjadi 89,02%. Sedangkan APM SMP/MTs terjadi pluktuasi kalaupun pada angka yang relatif kecil; yaitu pada tahun 2005 sebesar 69,21%, tahun 2006 sebesar 74,71%, dan pada tahun 2007 terjadi penurunan yaitu menjadi sebesar 74,14%. Artinya dari data yang tersaji Pemerintah Daerah Kota Batam memiliki tugas untuk mendorong sekitar 25,86% anak usia sekolah SMP/MTs (lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan atau yang drop out dari SMP/MTs) untuk kembali kesekolah atau didorong untuk melanjutkan studinya atau ditangani oleh jalur pendidikan nonformal baik melalui Program Paket B. Mengapa ini menjadi penting untuk Kota Batam, karena hal ini terkait dengan Program Nasional tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Program Pemberantasan Buta Aksara. Gambaran APK untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK (Jenjang Sekolah Menengah) dari sajian data 2005 samapai dengan 2007 trendnya naik secara perlahan; yaitu pada tahun 2005 APK SMA/MA/SMK sebesar 58,61%, tahun 2006 sebesar 59,10%, dan pada tahun 2007 naik menjadi 60,81%. Sedangkan APM SMA/MA/SMK terjadi pluktuasi kalaupun pada angka yang relatif kecil; yaitu pada tahun 2005 sebesar 52,75%, pada tahun 2006 tuju menjadi sebesar 52,11%, sedangkan pada tahun 2007 terjadi kenaikan lagi yaitu menjadi sebesar 58,84%. Artinya dari data yang tersaji Pemerintah
29
Daerah Kota Batam memiliki tugas untuk mendorong sekitar 41,16% anak usia sekolah SMA/MA/SMK (lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan menurut data tahun 2006 terdapat sebesar 4.87 anak, dan yang drop out dari SMA/MA/SMK menurut data tahun 2006 sebesar 1.264 anak) untuk kembali kesekolah atau didorong untuk melanjutkan studinya atau ditangani oleh jalur pendidikan nonformal baik melalui Program Paket C atau dalam bentuk lain seperti ”Home Schooling” , karena sebagai Kota yang dikembangkan sebagai pintu gerbang internasional akan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu melakukan tugas-tugas dirinya dan mengacu kepada kepentingan masyarakat pada umumnya. Tabel 2.10 Angka partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan kota Batam
Tahun 2005 2006 2007
APK APM SD/MI SMP/MTS SMA SD/MI SMP/MTs SMA 92.77 79.70 58.61 83.23 69.21 52.75 98.54 79.95 59.10 91.01 74.71 52.11 102.31 89.02 60.81 96.97 74.14 58.84
Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2005-2007 Menganalisis kondisi umum pendidikan Kota Batam khususnya pendidikan dasar, ada hal yang cukup menggembirakan apabila melihat sajian data tahun 2005 sampai tahun 2007 tentang rata-rata angka mengulang (AU), rata-rata angka putus sekolah (APS), dan rata-rata angka lulusan (AL); baik SD/MI maupun SMP/MTs. Rata-rata angka mengulang (AU) SD/MI tahun 2005 sebesar 3,60%, pada tahun 2006 trendnya menjadi turun yakni hanya sebesar 0,17%; namun pada tahun 2007, naik kembali menjadi 3,0% (baca: lihat Tabel 2.11). Rata-rata angka putus sekolah (APS) SD/MI terjadi pluktuasi yang sangat 30
signifikan, pada tahun 2005 rata-rata angka putus sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,19%, pada tahun 2006 trendnya menjadi menjadi naik menjadi sebesar 1,56%; namun pada tahun 2007, menurun kembali menjadi 0% (Baca: lihat : Tabel 2.11). Rata-rata angka lulusan (AL) SD/MI terjadi trend yang baik dan naik secara signifikan dari tahun 2005 – 2007. Pada tahun 2005 rata-rata angka lulusan (AL) SD/MI sebesar 76,25%, pada tahun 2006 naik menjadi sebesar 99,83%; dan pada tahun 2007 naik menjadi 100% (baca: lihat tabel 2.11). Selanjutnya dari data yang tersaji pada tabel 2.11 tentang rata-rata angka mengulang (AU), rata-rata angka putus sekolah (APS), dan rata-rata angka lulusan (AL) SMP/MTs dari tahun 2005 – 2007; gambaran sebagai berikut. Rata-rata angka mengulang (AU) SMP/MTs tahun 2005 sebesar 0,75%, pada tahun 2006 naik menjadi sebesar 19,30%; namun pada tahun 2007, naik turun drastis menjadi 1,0% (baca: lihat Tabel 2.11). Ratarata angka putus sekolah (APS) SMP/MTs terjadi pluktuasi yang sangat signifikan, pada tahun 2005 rata-rata angka putus sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,90%, pada tahun 2006 trendnya menjadi menjadi naik menjadi sebesar 1,56%; namun pada tahun 2007, menurun kembali menjadi 0% (Baca: lihat : Tabel 2.11). Rata-rata angka lulusan (AL) SD/MI terjadi trend yang baik dan naik secara signifikan dari tahun 2005 – 2007. Pada tahun 2005 rata-rata angka lulusan (AL) SD/MI sebesar 76,25%, pada tahun 2006 naik menjadi sebesar 2,15%; namun pada tahun 2007 turun lagi menjadi 0,0% (baca: lihat tabel 2.11). Selanjutnya rata-rata angka lulusan (AL) SMP/MTs tahun 2005 – 2007, terjadi juga pluktuasi. Tahun 2005 rata-rata angka lulusan SMP/MTs sebesar 99,88%, namun pada tahun 2006 terjadi penurunan cukup signifikan, yaitu menjadi sebesar 88,70%, namun pada tahun 2007 trend-nya menjadi naik kembali kalaupun tidak sebesar tahun 2005; yaitu
31
menjadi 96%. Artinya SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam tetap harus tetap berjuang agar angka-angka tersebut dapat ditekan atau dinaikan.
32
Tabel 2.11 Rata-rata Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Angka Lulusan Tingkat SD, MI, SLTP, MTs di Kota Batam
Tahun 2005 2006 2007
SD/MI (%) SLTP/MTs (%) AU APS AL AU APS AL 3.60 0.19 76.25 0.75 0.90 99.88 0.17 1.56 99.83 19.30 2.15 80.70 3 0 100 1 0 96
Keterangan : AU : Angka mengulang APS : Angka putus Sekolah AL
: Angka Lulusan
Sumber Profil Pendidikan Kota Batam Tahun 2005-2007
2.3 Pembiayaan Pendidikan Keluhan tentang mahalnya biaya pendidikan masih sangat dirasakan oleh masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas (angka partisipasi sekolah) dan kerapkali menjadi alasan mengapa anak menjadi putus sekolah atau orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya atau pula mereka tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesulitan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan pada situasi seperti sekarang mi tidak sedikit menjadi suatu penghalang bagi harapan dan cita-cita anak terutama bagi masyarakat ekonomi lemah/miskin. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika sekarang ini, tentu lambat laun akan mempengaruhi ketahanan perekonomian negara lain terutama negara berkembang dan tidak memiliki ketahanan yang baik. Sekalipun UU RI N0. 20 tahun 2003 telah 33
mensyaratkan agar pemerintah termasuk pemerintahan di daerah menganggarkan minimal 20 persen dari total anggaran pembangunan, nampaknya masih cukup sulit untuk terealisasi. Namun dengan dimenangkan gugatan PGRI di Mahkamah Konstitusi Pemerintah mencoba menepati janjinya sesuai dengan amanat undang-undang, dan pada RAPBN 2009, pendidikan dianggarkan sebesar 20%, apakah itu akan berubah lagi (kita tunggu saja). Namun bagi Pemerintah Daerah Kota Batam hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan, karena hal ini akan sangat menentukan masa depan anak-anak bangsa dan warga masyarakat. Sebagai landasan hukum dan dasar legalitas pendanaan pendidikan Pemerintah telah menerbitkan PPRI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada pasal 2 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa: (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Peserta didik orang tua atau wali peserta didik; dan c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pada pasal (3) ayat (1) disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi a. Biaya satuan pendidikan b. Biaya penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan; dan c. Biaya pribadi peserta didik. Gambaran anggaran pendidikan yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.12.
34
Tabel 2.12 Anggaran Dinas Pendidikan Kota Batam 2007
No
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja A Tidak Langsung
91.520.923.022
78.316.724.373
85,99
Belanja Langsung
92.497.030.882
92.298.151.478
99,78
B
Uraian
Jumlah
184.017.953.904 170.614.875.851
Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2007
35
