RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Rapat RUU Revitalisasi Tanggal 2 Oktober 2010

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Hotel Mercure NOMOR … TAHUN … TENTANG REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; b. bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan ketersediaan peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam negeri; c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan nasional belum dapat sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan secara memadai; d. bahwa untuk mewujudkan kemampuan memenuhi kebutuhan alat peralatan keamanan, memerlukan penyelenggaraan secara terpadu melalui pemberdayaan pertahanan dan keamanan;

industri strategis pertahanan dan dan pengelolaan industri strategis

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3),dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG REVITALISASI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.

Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan adalah suatu proses dan cara pemberdayaan industri pertahanan untuk mampu menuju kemandirian dalam negeri memenuhi kebutuhan alat peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah.

2.

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

3.

Industri strategis pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut industri pertahanan adalah industri, baik milik negara maupun swasta nasional, yang mampu atau berpotensi, secara sendiri-sendiri atau berkelompok, untuk sebagian atau seluruhnya, menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan.

4.

Teknologi pertahanan adalah suatu cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan baik yang spesifik bersifat pertahanan maupun non pertahanan (sipil) yang digunakan oleh industri pertahanan.

5.

Alat peralatan pertahanan dan keamanan adalah segala alat perlengkapan guna mendukung pertahanan, keamanan, dan ketertiban nasional.

6.

Kemandirian adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan oleh industri pertahanan dalam negeri secara terpadu dan sinergis.


7.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.

8.

Instansi terkait adalah instansi yang berhubungan dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, di luar lembaga KKIP meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

9.

Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan serta pengendalian terhadap segala sesuatu, dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan dan terukur, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

10. Kepentingan strategis adalah kepentingan untuk mampu bertahan dan bersaing serta memiliki posisi tawar yang tinggi dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 2 Revitalisasi Industri Pertahanan dilaksanakan dengan asas : a. b. c. d. e. f. g. h.

prioritas; keterpaduan; fleksibilitas; berkesinambungan; efektif dan efisien; akuntabel; visioner; dan prima. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Lingkup Revitalisasi Industri Pertahanan meliputi: a. b. c. d. e. f.

pengadaan; litbang; investasi; pendanaan; produksi; dan strategi pemasaran.


BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Klasifikasi, dan Komoditi Industri Pertahanan Pasal 4 Industri Pertahanan diklasifikasikan sebagai berikut: a.

industri untuk mendukung daya gempur;

b.

industri untuk mendukung daya gerak;

c.

industri untuk mendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, intelejen, pengamatan, pengintaian dan pengenalan; dan

d

industri pendukung bekal. Bagian Kedua Pelaku Revitalisasi Industri Pertahanan Pasal 5

Pelaku revitalisasi industri pertahanan terdiri dari : a.

Pemerintah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

b.

Pertahanan; BUMN; Industri; Keuangan; Pendidikan; Riset dan Teknologi;

Pengguna: 1) 2) 3) 4)

c.

Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Bappenas; Kementerian Kementerian

Tentara Nasional Indonesia; Polri; Instansi Pemerintah; BUMN.

Produsen: 1) 2)

BUMNIP; Swasta nasional.


Bagian Ketiga Mekanisme Revitalisasi Pasal 6 Revitalisasi industri pertahanan oleh pelaku revitalisasi industri pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui proses pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara terpadu dan bersinergis untuk pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga pemerintah. Pasal 7 Proses pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui pemberdayaan industri pertahanan secara bertahap dengan mengutamakan cara rekayasa ulang dan inovasi rancang bangun. Pasal 8 Pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam suatu rencana induk industri pertahanan. BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pasal 9 Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merumuskan dan menetapkan kebijakan pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dengan mendorong dan memajukan industri pertahanan sebagai produsen utama. Pasal 10 (1)

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengembangan industri pertahanan guna pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

(2)

Dalam melaksanakan Presiden.

(3)

Ketentuan mengenai Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

tugasnya

KKIP

bertanggung

jawab

kepada


Pasal 11 Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memberikan masukan mengenai rencana kebutuhan secara berkesinambungan. Pasal 12 Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi kebutuhan kualitas yang tertinggi. Bagian Kedua Pengadaan Produk Pertahanan Pasal 13 (1)

TNI, Polri dan instansi lainnya harus menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri.

(2)

Dalam hal produk dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan, pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan produk luar negeri.

(3)

Pengadaan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan industri nasional. Pasal 14

Mekanisme pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan dalam negeri dapat dengan penunjukan langsung. Bagian Ketiga Partisipasi Industri Pasal 15 (1)

Pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dilakukan dengan partisipasi industri dalam negeri.

(2)

Partisipasi industri dalam negeri sebagaimana ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.

dimaksud

pada

Bagian Keempat Meningkatkan Kapasitas Produksi Pasal 16 (1)

Segala bentuk usaha pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri dilakukan melalui peningkatan kemampuan industri di dalam negeri.


(2)

Dalam rangka menunjang industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan penyertaan modal negara.

(3)

Pemberian insentif fiskal dan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan kepada produk yang akan dikembangkan.

(4)

Mekanisme Pemberian insentif fiskal dan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Kerja Sama Pasal 17

(1)

Revitalisasi industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian, pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, dan pendanaan atas dasar saling menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Pasal 18

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan pemerintah dan/atau badan hukum yang diakui keberadaannya secara sah oleh negara yang bersangkutan. Bagian Keenam Kontrak Tahun Jamak Pasal 19 Pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak. Bagian Ketujuh Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Pasal 20 (1)

Peningkatan kapasitas teknologi industri pertahanan dilakukan melalui penelitian, pengembangan, dan perekayasaan oleh unsur kelembagaan dalam suatu sistem nasional.


(2)

Unsur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga penelitian pengembangan, perguruan tinggi, dan industri yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan.

(3)

Dalam rangka penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), industri pertahanan diberikan fasilitas fiskal dan non fiskal. Pasal 21

(1)

Lembaga penelitian, pengembangan dan perekayasaan sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi berkewajiban menumbuhkan kemampuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung revitalisasi industri pertahanan menuju kemandirian.

(2)

Lembaga penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi institusi penelitian dan pengembangan, baik Lembaga Pemerintah maupun swasta di bidang pertahanan. Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia Pasal 22

(1)

Penyiapan Sumber Daya Manusia diperlukan untuk menguasai teknologi pertahanan yang sarat dengan teknologi canggih dan ilmu terapan industri pertahanan.

(2)

Penyiapan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tahapan pembentukan dan pengembangan yang meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, magang, dan imbalan.

(3)

Tahapan pembentukan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peraturan tersendiri. Bagian Kesembilan Pemasaran dan Penjualan Produk Industri Pertahanan Pasal 23

Kegiatan pemasaran dan penjualan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan dilaksanakan bersama-sama oleh industri pertahanan dan pemerintah.


Pasal 24 (1)

Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan di dalam negeri maupun ke luar negeri dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

(2)

Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah. Pasal 25

Penjualan alat peralatan pertahanan dan pertahanan dilakukan dengan ijin pemerintah.

keamanan

produk

industri

Bagian Kesepuluh Pengamanan Pasal 26 (1)

Pelaku kegiatan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengembangan teknologi industri pertahanan dan keamanan, dilindungi oleh negara.

(2)

Teknologi pertahanan dan keamanan yang telah dikuasai oleh pelaku industri pertahanan, dilindungi oleh negara. BAB V PENDANAAN Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 27

Sumber pembiayaan yang diperlukan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Penjaminan Pemerintah Pasal 28 (1)

Pemerintah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan Revitalisasi Industri Pertahanan.

(2)

Penjaminan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.


BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan industri pertahanan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...


PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL I.

UMUM Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (economic well-being) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (favourable world order). Efektivitas pertahanan negara akan turut ditentukan juga oleh kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) secara mandiri. Republik Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki industri pertahanan yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan tersebut. Namun demikian, patut diakui bahwa kemampuan industri strategis pertahanan dan keamanan nasional yang selanjutnya disebut industri pertahanan, masih terbatas sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pemberdayaan. Kemandirian pertahanan memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumberdaya nasional, termasuk perangkat regulasi. Salah satu perwujudan kemandirian pertahanan adalah kemandirian dibidang pemenuhan kebutuhan Alutsista & Almatsus. Membangun kemandirian ini tidak terlepas dari peran industri pertahanan sebagai pelaku dalam pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan teknologi pertahanan yang terpilih. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan nasional (National Power) dan posisi tawar dalam rangka membangun kekuatan pertahanan yang handal. Oleh sebab itu, program Revitalisasi Industri Pertahanan sangat perlu dilakukan dan hal itu memerlukan komitmen, konsistensi dan kontinuitas dari semua pemangku kepentingan. Revitalisasi Industri Pertahanan memerlukan sinergitas dan integritas segenap pemangku kepentingan (stake holders) Industri Pertahanan, yakni Pengguna, Produsen dan Pemerintah. Upaya mewujudkan Revitalisasi Industri


Pertahanan ini, memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat lebih menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan pertahanan dengan kepentingan nasional lainnya melalui perangkat pengaturan yang sederhana, tegas dan kenyal, serta wujud pembangunan sistem industri yang solid, dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista & Almatsus. Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan Alutsista & Almatsus secara mandiri, adalah suatu perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan perundang-undangan tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dengan demikian sesungguhnya dapat dikatakan bahwa upaya revitalisasi industri pertahanan merupakan bagian penting dalam upaya pertahanan negara. Pemberdayaan industri pertahanan juga akan menjadi pijakan bagi pengembangan industri lainnya, yang secara akumulatif akan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam aspek industri maupun perekonomian secara umum. Terkait dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan memberdayakan industri pertahanan akan turut menentukan daya saing bangsa Indonesia ke depan. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas prioritas” adalah pembinaan teknologi dan industri pertahanan, dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan prioritas pembanguan kemampuan pertahanan negara, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta memperhatikan keseimbangan kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu. Huruf b Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah Pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam spektrum yang luas, pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas fleksibilitas” adalah pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat


menyeseuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada saat itu dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas berkesinambungan” adalah pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan berlanjut dan berkesinambungan yang harus dilaksanakan secara dini agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Huruf e Yang dimaskud dengan “asas efektif dan efisien” adalah pembinaan teknologi dan industri pertahanan perlu dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metoda-metoda manajemen modern, agar dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak sesuai dengan ketentuan. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas visioner” adalah revitalisasi industri pertahanan harus memberikan solusi yang bersifat strategis jangka panjang dan menyeluruh.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas prima” adalah revitalisasi industri pertahanan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder secara keseluruhan mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir dapat memberikan hasil yang optimal. Pasal 3 Huruf a Lingkup pengadaan didalam perundang-undangan ini tidak hanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang telah diatur tersendiri, namun memiliki cakupan yang lebih luas yaitu suatu proses dan upaya untuk menyediakan produk pertahanan oleh industri pertahanan dalam negeri. Huruf b Lingkup litbang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan lebih ditekankan pada program litbang yang bersifat nasional dengan melibatkan seluruh entititas litbang nasional dengan menempatkan Kementerian Pertahan sebagai leading sector. Peran yang di berikan kepada


Kementerian Pertahanan ini dilatarbelakangi bahwa program litbang yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan sehingga perlu mengedapankan aspek pengamanan tinggi Investasi merupakan kegiatan-kegiatan tekait dengan penyediaan segala hal yang diperlukan untuk mendukung revitalisasi dengan dukungan pendanaan dari pemerintah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan “Industri Daya Gempur” adalah industri pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang digunakan untuk memperbesar daya gempur, antara lain senjata, roket, bom, torpedo, peluru kendali, bahan peledak dan amunisi. Huruf b Yang dimaksud dengan “Industri Daya Gerak” adalah industri pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang dipergunakan untuk memperbesar mobilitas gerakan di darat, laut dan udara, termasuk didalamnya produksi komponen suku cadang. Huruf c Yang dimaksud dengan “Industri K4IPP (Industri Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan, dan Pengintaian” adalah industri nasional yang dapat memproduksi berbagai jenis peralatan elektronik sarana pertahanan antara lain telepon, radio (UHF, VHF), telex, radar, peralatan navigasi, sonar, peralatan avionik, komputer dan data provider (penyelenggaraan sistem jaringan informasi), serta penyelenggaraan sitem komunikasi satelit termasuk dukungan perangkat lunaknya pada peralatan terkait; dan sistem pengendalian senjata; dan


Huruf d Yang dimaksud dengan “Industri Pendukung Bekal” adalah industri nasional yang dapat memproduksi kebutuhan bekal untuk kepentingan sarana pertahanan, antara lain perlengkapan perorangan dan satuan lapangan, bekal makanan, obat-obatan, bahan bakar dan pelumas serta jasa lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat menggunakan produk industri pertahanan dengan standard yang diijinkan oleh kententuan yang berlaku. Angka 4) Cukup jelas. Huruf c Angka 1) Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP)” adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi peralatan pertahanan. Angka 2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Rencana Induk Industri Pertahanan merupakan dokumen strategis dibidang pembinaan industri pertahanan yang berfungsi untuk memberikan arah dan koridor revitalisasi dan pengembangan industri pertahanan menuju kemandirian. Pasal 9 Cukup jelas


Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “partisipasi industri” adalah pengaturan antara pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari kontrak kepada negara pembeli dalam hal ini Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual-beli. Partisipasi industri dapat diwujudkan dengan beberapa bentuk seperti produksi bersama (coproduction), saham patungan (joint venture), beli kembali (buyback), alih pengetahuan (knowledge transfer), pelatihan, dan lainlain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat (1) Peningkatan kemampuan industri di dalam negeri merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh industri dan memberikan nilai tambah bagi industri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “produk yang akan dikembangkan” adalah alat peralatan pertahanan dan keamanan yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan sesuai rencana jangka panjang yang disusun pengguna.

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18


Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Teknologi pertahanan merupakan teknologi terdepan dan bersifat strategis yang diharapkan dapat mendorong teknologi lainnya sehingga upaya peningkatan kapasitas teknologi di industri pertahanan yang dilakukan oleh unsur kelembagaan dalam sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dipimpin oleh Kementerian Pertahanan.

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Koordinasi pihak industri dengan pihak pemerintah perlu dilaksanakan agar pelaksanaan pemasaran produk industri pertahanan ke luar negeri dapat efektif dan efesien.

Pasal 25 Ijin pemerintah diwujudkan dalam bentuk ijin ekspor untuk penjualan ke luar negeri. Ijin untuk penjualan kedalam negeri kepada entitas-entitas selain yang telah disebutkan didalam perundangan ini akan diatur tersendiri. Ijin pemerintah diperlukan sebagai langkah untuk : a.

memastikan alat pertahanan dijual kepada negara atau pihak yang memang dapat menggunakan karena tidak bertentangan dengan aturan internasional seperti resolusi DK-PBB.


b.

mengamankan teknologi yang dikembangkan agar tidak jatuh kepada pihak-pihak yang dapat merugikan kepentingan nasional RI.

Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Teknologi pertahanan bersifat sangat strategis dan berhubungan erat dengan pertahanan Negara sehingga perlu dilindungi oleh negara.

Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...


RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents