RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....TAHUN .... TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga Negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kendala belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat sehingga diperoleh kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan perumahan rakyat dan keterjangkauan dalam membangun, memiliki, atau memperbaiki rumah; c. bahwa dalam rangka menghimpun dan menyediakan dana pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan; d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perumahan belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluruh; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG RAKYAT.
TENTANG
TABUNGAN
PERUMAHAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut Tapera adalah dana perumahan jangka panjang yang diperuntukkan bagi pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah yang diperoleh melalui kegiatan menabung dari Peserta Tapera. 2. Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 3. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah pengelola tabungan perumahan yang bertugas mengerahkan dana dari Peserta Tapera, melakukan pemupukan dana, dan mengelola pemanfaatan dana tabungan perumahan untuk sebesar-besar kesejahteraan Peserta Tapera. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Tapera diselenggarakan berasaskan: a. gotong royong; b. nirlaba; c. kehati-hatian; d. kemanfaatan; e. keterjangkauan dan kemudahan; f. keadilan; g. kemandirian; h. keberlanjutan; i. akuntabilitas; j. keterbukaan; dan k. kepastian hukum. Pasal 3 Tapera bertujuan untuk: a. menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang terjangkau; b. memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan; c. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan; d. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan perumahan; f. memberikan kepastian hukum kepada peserta dalam mendapatkan pembiayaan perumahan; dan g. memberikan perlindungan kepada peserta dalam mendapatkan pembiayaan perumahan. BAB III PENGELOLAAN TAPERA Bagian Kesatu Umum
Pasal 4 (1) Pengelolaan Tapera dilaksanakan untuk menjamin kemudahan mendapatkan akses pembiayaan perumahan rakyat. (2) Pengelolaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman. (3) Pengelolaan Tapera dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 5 Pengelolaan Tapera meliputi: a. pengerahan dana; b. pemupukan dana; dan c. pemanfaatan dana. Bagian Kedua Pengerahan Dana Paragraf 1 Kepesertaan Tapera Pasal 6 Setiap warga negara Indonesia yang berpenghasilan dalam jumlah tertentu wajib menjadi Peserta Tapera. Pasal 7 Peserta Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: a. pejabat negara; b. pegawai negeri; c. pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; d. pejabat atau pekerja yang mendapat gaji/upah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. pekerja; dan f. pekerja mandiri. Pasal 8 Peserta Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan: a. berpenghasilan sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota; dan b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat didaftarkan sebagai Peserta Tapera. Pasal 9 (1) Setiap Peserta Tapera diberikan kartu identitas kepesertaan dan rekening Tapera. (2) Kartu identitas kepesertaan dan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, iuran kepesertaan, dan akses informasi Tapera. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu identitas kepesertaan, rekening, dan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 2 Mekanisme Iuran Kepesertaan Pasal 10 (1) Iuran Peserta Tapera ditetapkan sebesar gaji/upah/penghasilan setiap bulan.
5%
(lima
persen)
dari
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e dipungut langsung dari gaji/upah setiap bulan. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dipungut dari penghasilan dan disetorkan secara langsung berdasarkan mekanisme yang disepakati dengan Badan Pengelola. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan iuran bagi Peserta Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 11 Instansi/lembaga Peserta Tapera berkewajiban untuk: a. mendaftarkan pekerja/pegawai/anggota sebagai Peserta Tapera; b. melakukan pemungutan iuran Tapera kepada setiap Peserta Tapera melalui pemotongan gaji/upah/penghasilan; c. menyetorkan iuran Peserta Tapera kepada Badan Pengelola sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan; dan d. membuat dan menyimpan laporan setoran iuran kepesertaan. Pasal 12 (1) Instansi/lembaga Peserta Tapera yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pencabutan izin; d. pemberhentian tetap; e. pembubaran; dan/atau f. denda administratif. Pasal 13 (1) Dalam hal Peserta Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pindah kerja atau dimutasi, Peserta Tapera harus melaporkan kepada Badan Pengelola. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Badan Pengelola untuk mencatat pemungutan iuran berdasarkan tempat kerja baru Peserta Tapera. Pasal 14 (1) Kepesertaan dinyatakan nonaktif apabila Peserta Tapera tidak membayar iuran kepesertaan. (2) Kepesertaan dapat diaktifkan kembali setelah Peserta Tapera melanjutkan membayar iurannya. Pasal 15 (1) Kepesertaan berakhir apabila: a. pensiun; atau b. meninggal dunia. (2) Selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Tapera dapat berhenti dari kepesertaan apabila tidak memiliki penghasilan. (3) Peserta Tapera yang dinyatakan berakhir, berhak atas dana akumulasi iuran dan hasil pemupukannya secara tunai. (4) Dana akumulasi iuran dan hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peserta dinyatakan berakhir. Bagian Ketiga Pemupukan Dana Pasal 16
(1) (2) (3)
(4)
(5)
Dana hasil iuran Peserta diinvestasikan pada produk keuangan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman. Investasi dana iuran Peserta Tapera dilakukan melalui prinsip konvensional atau prinsip syariah. Investasi produk keuangan melalui prinsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. deposito perbankan; b. surat utang pemerintah pusat; c. surat utang pemerintah daerah; dan/atau d. surat berharga di bidang perumahan. Investasi produk keuangan melalui prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. deposito perbankan syariah; b. surat utang pemerintah pusat (sukuk); c. surat utang pemerintah daerah (sukuk); dan/atau d. surat berharga syariah di bidang perumahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tingkat hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 17 Peserta Tapera dapat memilih prinsip pemupukan dana sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 18 Pemanfaatan Tapera digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Peserta Tapera melalui pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau dan mudah diakses. (1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 19 Pemanfaatan dana Tapera oleh Peserta Tapera diperuntukkan bagi pembiayaan: a. pemilikan atas rumah pertama; b. pembangunan atas rumah pertama; atau c. perbaikan atas rumah pertama. Pemanfaatan dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perserta Tapera yang berpenghasilan rendah. Pemanfaatan dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali. Pemanfaatan dana Tapera yang diterima oleh Peserta Tapera mempunyai nilai besaran yang sama untuk semua peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, atau penyebutan lain yang setara.
Pasal 20 Dalam hal Peserta Tapera telah memiliki rumah, maka Peserta Tapera tidak dapat menerima manfaat dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Pasal 21 Pemanfaatan dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bersumber dari: a. dana hasil pengerahan; b. dana hasil pemupukan; c. dana hasil pemanfaatan; d. dana pinjaman dari perbankan mitra Badan Pengelola; dan e. dana hibah.
Pasal 22 (1) Pemanfaatan dana Tapera diberikan kepada Peserta Tapera paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah Peserta Tapera menjadi anggota. (2) Penilaian kelayakan Peserta Tapera untuk mendapatkan pemanfaatan dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola. (3) Kelayakan Peserta Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. masa aktif kepesertaan; b. kemampuan untuk membayar iuran; c. tingkat kebutuhan atas rumah pertama; dan d. ketersediaan dana pemanfaatan. (1)
(2)
(3)
Pasal 23 Pemanfaatan dana Tapera untuk pemilikan atas rumah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilakukan pada saat Peserta Tapera mengajukan permohonan dana pinjaman pembelian rumah pertama kepada bank atau pengembang. Pemanfaatan dana Tapera untuk pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat Peserta Tapera mengajukan permohonan dana pinjaman pembangunan rumah pertama kepada bank. Pemanfaatan dana Tapera untuk perbaikan rumah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan pada saat Peserta Tapera mengajukan permohonan dana pinjaman perbaikan rumah pertama kepada bank.
Pasal 24 Manfaat Tapera dalam bentuk pembiayaan perumahan kepada Peserta Tapera yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan melalui bank yang telah bekerja sama dengan Badan Pengelola. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara pemberian, dan besaran dana pemanfaatan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB IV BADAN PENGELOLA Bagian Kesatu Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan Pasal 26 (1) Dalam rangka pengelolaan Tapera, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Badan Pengelola. (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum. (3) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 27 (1) Badan Pengelola berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia. (2) Badan Pengelola dapat membuka kantor perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pasal 28 Dalam melaksanakan pengelolaan Tapera, Badan Pengelola mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun dan menetapkan rencana kerja pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera; b. melaksanakan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera; c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan perumahan rakyat; d. menetapkan kebijakan teknis operasional pengelolaan Tapera; e. menetapkan/mengajukan anggaran tahunan untuk pengelolaan Tapera; f. menerbitkan kartu kepesertaan; g. membuat rekening Peserta Tapera; h. menilai dan menyetujui pemanfaatan dana Tapera oleh Peserta Tapera; i. menjamin ketersediaan dana dan bunga atau bagi hasil atas Tapera; j. membuat laporan kinerja pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan dana Tapera yang dapat diakses oleh publik; dan k. membuat laporan pengelolaan Tapera untuk Peserta Tapera secara periodik. Pasal 29 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan menerapkan prinsip: a. tata kelola yang baik; b. penerapan manajemen risiko; dan c. perlindungan dan kemanfaatan untuk Peserta Tapera.
Pengelola
wajib
Bagian Ketiga Permodalan Pasal 30 Modal awal Badan Pengelola ditetapkan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 31 (1) Badan Pengelola menetapkan besaran alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, cadangan, penjaminan, dan pengadaan tanah. (2) Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prosentase dari hasil pengerahan dana yang terkumpul dengan rincian sebagai berikut: a. dana pemupukan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); b. dana pemanfaatan sebesar 50% (lima puluh persen); c. dana cadangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen); d. dana penjaminan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan e. dana pengadaan tanah sebesar 5% (lima persen). Bagian Keempat Struktur Organisasi Badan Pengelola Pasal 32 Badan Pengelola terdiri dariDireksi dan Dewan Pengawas. Pasal 33 (1) Direksi terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Presiden menetapkan Direktur Utama yang berasal dari anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 34 (1) Dewan Pengawas terdiri atas 5 (lima) orang. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. 2 (dua) orang dari Pemerintah; b. 2 (dua) orang dari Peserta Tapera; c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (4) Presiden menetapkan Ketua Dewan Pengawas yang berasal dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Bagian Kelima Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Pasal 35 (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perumahan dan permukiman; f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau i. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. (2) Selama menjabat, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. Pasal 36 Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 37 Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun.
Pasal 38 Presiden memilih dan menetapkan anggota DewanPengawas berdasarkan usulan Menteri.
Direksi
dan
anggota
Pasal 39 (1) Presiden memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau e. masa jabatannya berakhir. (2) Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden mengangkat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas pengganti untuk meneruskan sisa jabatannya. (3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Pengawas serta tata cara pemilihan, penetapan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Presiden. BAB V PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 41 (1) Badan Pengelola wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan. (2) Badan Pengelola wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, laporan kegiatan triwulanan, dan laporan kegiatan tahunan. (3) Badan Pengelola wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas. (4) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Komite Tabungan Perumahan. (5) Untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola menetapkan standard dan kebijakan akuntansi pengelolaan Tapera. (6) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (7) Badan Pengelola wajib mengumumkan laporan tahunan Badan Pengelola kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan laporan keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Badan Pengelola. BAB VI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Pasal 42 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola berkoordinasi dengan Menteri dalam melaksanakan pengelolaan Tapera. Pasal 43 Dalam rangka pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan, Badan Pengelola berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 44 Peserta Tapera berhak: a. memperoleh pemanfaatan dana Tapera; b. memperoleh informasi mengenai pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Tapera; c. mendapatkan prioritas dalam pengajuan kredit kepemilikan, pembangunan, atau perbaikanrumah; dan d. menentukan prinsip dan bentuk pemupukan dana yang diinginkan. Pasal 45 Peserta Tapera berkewajiban membayar iuran Tapera kepada Badan Pengelola. BAB VIII LARANGAN Pasal 46 Instansi/lembaga Peserta Tapera dilarang: a. menolak dan/atau menghalang-halangi pekerja/pegawai/anggotauntuk menjadi Peserta Tapera; dan/atau b. menyalahgunakan iuran kepesertaan Tapera. Pasal 47 Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antaranggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Tapera; c. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan Tapera, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya; d. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan Tapera; e. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Tapera; f. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset Tapera dan/atau Badan Pengelola; g. menginvestasikan aset Tapera dan/atau Badan Pengelola pada jenis investasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini; h. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Tapera dan/atau Badan Pengelola; dan/atau i. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau merusak catatan pembukuan Tapera dan/atau Badan Pengelola. Pasal 48 (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; dan/atau c. pemberhentian tetap. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 49 Pimpinan instansi/lembaga Peserta Tapera yang dengan sengaja menolak dan/atau menghalang-halangi peserta untuk menjadi Peserta Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 50 Pimpinan instansi/lembaga Peserta Tapera yang dengan sengaja menyalahgunakan iuran kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 51 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang dengan sengaja: a. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e ; b. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset Tapera dan/atau Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f; c. menginvestasikan aset Tapera dan/atau Badan Pengelola pada jenis investasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g; d. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Tapera dan/atau Badan Pengeloal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h; dan/atau e. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan Tapera dan/atau Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program tabungan perumahan termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan terbentuknya Badan Pengelola; b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan perumahan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan terbentuknya Badan Pengelola; c. Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Kep/02/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 tentang Pembentukan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan perumahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta Pegawai negeri di lingkungannya, program pembayaran hak pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke Badan Pengelola. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Presiden membentuk Tim yang diketuai oleh Menteri untuk: a. menyiapkan terbentuknya Badan Pengelola; dan b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 54 Pembentukan Badan Pengelola dan pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan. Pasal 55 Pada saat Badan Pengelola terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54: a Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tidak lagi menjalankan program tabungan perumahan; b Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program tabungan perumahan bagi pesertanya; dan c Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Badan Pengelola. Pasal 56 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 57 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR …
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT I.
UMUM Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan atas kebutuhan rumah merupakan penjabaran dari amanat yang terkandung di dalam UUD 1945. Terpenuhinya kebutuhan perumahan akan memberi rasa aman bagi setiap orang dan percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa yang akan datang yang lebih baik. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan rumah masih sulit diwujudkan. Setiap tahun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah. Selain itu, ada kendala khusus yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yakni rendahnya daya beli dan/atau terbatasnya akses terhadap sistem pembiayaan perumahan. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) secara eksplisit menekankan perlunya meningkatkan akses masyarakat dalam kepemilikan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berarti pembangunan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari kegiatan pemerintah dalam pembangunan daerah, perkotaan ataupun perdesaan. Hak atas rumah merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa berdasarkan Piagam Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Dengan demikian, keterkaitan antara hak atas rumah dan tanggung jawab negara terhadap akses masyarakat menjadi penting. Tapera merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara mengenai penjaminan akses masyarakat terhadap salah satu hak asasi manusia yaitu hak atas tempat tinggal atau rumah. Secara filosofis dan yuridis, hak atas tempat tinggal atau rumah diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188). Tapera merupakan sistem pembiayaan yang dikembangkan untuk mendorong tersedianya sumber dana murah dan jangka panjang bagi pembiayaan pembangunan perumahan. Dalam rangka pengelolaan Tapera, Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan Tapera yang mencakup asas, tujuan dan lingkup; kepesertaan; pengerahan dana; pemupukan dana; pemanfaatan; dan Badan Pengelola Tapera. Selanjutnya, untuk menjamin kesinambungan pengelolaan Tapera diatur juga ketentuan mengenai peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya, dari lembaga yang ada saat ini yaitu Bapertarum dan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil
Departemen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke dalam Badan Pengelola Tapera menurut Undang-Undang ini. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas gotong-royong” adalah memberikan landasan dalam pengerahan dana tabungan perumahan rakyat adanya kewajiban yang sama antara masyarakat berpenghasilan rendah, sedang, dan tinggi untuk membayar sejumlah iuran tabungan perumahan rakyat dan bagi yang membutuhkan rumah dapat memanfaatkan tabungan perumahan rakyat tersebut terlebih dahulu. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas nirlaba” adalah bahwa pengelolaan Tapera tidak untuk mencari keuntungan, namun mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat seluruhnya bagi Peserta. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah memberikan landasan dalam pemupukan dan pemanfaatan dana tabungan perumahan rakyat adanya kewajiban bagi institusi pengelola agar waspada dan siaga dalam setiap tindakan pemanfaatan dana. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah memberikan landasan dalam pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendorong terciptanya iklim yang kondusif dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan landasan agar hasil pengerahan tabungan perumahan rakyat dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat untuk memperoleh rumah yang layak huni. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah memberikan landasan agar hasil pemanfaatan tabungan perumahan rakyat dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah memberikan landasan agar dana tabungan perumahan rakyat dikelola secara
baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan akan perumahan dan permukiman untuk saat ini dan yang akan datang. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah memberikan landasan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam setiap tindakan pengelolaan dana dimaksud. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan landasan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dalam setiap tindakan pengelolaan dana dimaksud. Huruf k Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan dan bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pegawai Negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil baik ditingkat pusat maupun daerah; 2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dan 3. Kepolisian Republik Indonesia. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “pekerja” adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, termasuk didalamnya pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Huruf f Yang dimaksud dengan “pekerja mandiri” antara lain pengusaha, pedagang, dan pekerja di sektor informal. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9
Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Huruf a Dalam menjalankan kewajibannya, Peserta Tapera yang berasal dari pekerja mandiri dapat dilakukan dengan cara menggabungkan diri dalam satu kelompok/wadah, sehingga memudahkan dalam teknis pengelolaan Tapera. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal Peserta Tapera meninggal dunia, hak atas dana akumulasi iuran dan hasil pemupukannya secara tunai diberikan kepada ahli warisnya. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Untuk menekan risiko kerugian dalam menentukan investasi, perlu disertai dengan pengenaan jaminan asuransi investasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “deposito perbankan” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat utang pemerintah” adalah Surat Utang Negara yang merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Huruf c Yang dimaksud dengan “surat utang pemerintah daerah” merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yangditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dan segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Huruf d Yang dimaksud dengan “surat berharga di bidang perumahan” adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial ,saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrakberjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek di bidang perumahan seperti Efek Beragun Aset di Bidang Perumahan, Reksadana Real Estate Investment Trust (REIT). Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “deposito perbankan syariah” adalah investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat utang pemerintah pusat (sukuk)” adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Pemerintah Pusat kepada pemegang obligasi syariah. Huruf c Yang dimaksud dengan “surat utang pemerintah daerah (sukuk)” adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada pemegang obligasi syariah. Huruf d Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah di bidang perumahan” adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial ,saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrakberjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek dengan prinsip syariah di bidang perumahan seperti Efek Beragun Aset Syariah. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan prinsip pemupukan dana adalah segala upaya untuk memberikan nilai tambah atas pengerahan dana
untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Peserta Tapera yang berpenghasilan rendah” adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman dan peraturan pelaksanaannya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Huruf a Yang dimaksud dengan “dana hasil pengerahan” adalah jumlah iuran yang sudah terkumpul selama periode yang telah berlangsung. Huruf b Yang dimaksud dengan “dana hasil pemupukan” adalah hasil pemupukan atau hasil investasi dari iuran yang telah disetor selama periode yang telah berlangsung. Huruf c Yang dimaksud dengan “dana hasil pemanfaatan” adalah dana yang diperoleh dari cicilan Peserta atas bantuan pembiayaan yang diterimanya. Huruf d Yang dimaksud dengan “dana pinjaman dari perbankan mitra Badan Pengelola” adalah fasilitas atau kemudahan bagi Peserta Tapera untuk mendapatkan dana pinjaman bagi keperluan pemilikan rumah yang bersumber dari dana perbankan dan/atau dana Tapera. Huruf e
Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Huruf a Prinsip tata kelola yang baik dilaksanakan dengan cara menerapkan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dalam pengelolaan Tapera. Huruf b Prinsip manajemen risiko dilaksanakan dengan cara menerapkan pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat dalam pengelolaan Tapera. Huruf c Prinsip perlindungan dan kemanfaatan untuk Peserta Tapera dilaksanakan dengan cara menerapkan kebijakan dan prosedur identifikasi Peserta Tapera, pemantauan rekening Peserta Tapera, pemantauan transaksi Peserta Trapera, manajemen risiko, dan pemenuhan pembiayaan perumahan Peserta Tapera. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “unsur dari Pemerintah” adalah
unsur yang membidangi urusan perumahan rakyat dan pengelolaan keuangan. Huruf b Yang dimaksud dengan “unsur dari Peserta Tapera” adalah peserta yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pekerja dari swasta.
Huruf c Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan keilmuan di bidang pengawasan, keuangan, dan perumahan. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50
Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
