RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG PENCABUTAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. bahwa Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan, karena kekuasaan kehakiman tersebut telah diatur dalam beberapa undang-undang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal ……………… .. PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A, ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ……………… . MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG PENCABUTAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN I.
UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C Jo. Pasal 1 UUD 1945, sebagai implementasinya telah ditetapkan 9 (sembilan) UU organik yang merupakan ‘delegatie van wetgevingbevoeghei d’ dari UUD 1945, yaitu sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415); (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); (4) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
(7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); dan (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang salah satu amar putusannya yaitu Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi telah dalam pelaksanaannya telah diatur tersendiri dan terperinci dalam masingmasing Undang-Undang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dalam tata perundang-undangan nasional sudah tidak mengenal lagi umbrella act sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu ditinjau ulang. Terlebih lagi, asas-asas umum peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur dan diakomodasi pula dalam berbagai undang-undang terkait dengan hukum acara, seperti KUHAP dan HIR/Rbg hukum formil lainnya yang diatur dalam berbagai Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial, dan lain-lain. Selain itu, kewenangan atau badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Penasehat Hukum atau Advokat Indonesia juga telah diatur tersendiri dalam undang-undang masing-masing. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut apabila UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap diberlakukan dapat menimbulkan ketidakpastiah hukum akibat tumpang tindihnya pengaturan di bidang kekuasaan kehakiman, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dicabut.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
