www.legalitas.org
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR….. TAHUN….. TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
w
w
w
.le
ga
lit a
s. or g
Menimbang: a. bahwa warga negara merupakan komponen strategis dari suatu negara yang memiliki hak-hak asasi yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya; b. bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin potensi dan martabat manusia sebagai kodrat hak asasi manusia sebagai martabat kepribadian luhur manusia; c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat; d. bahwa bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 menuntut peningkatan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1
www.legalitas.org
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan:
MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG REPUBLIK INDONESIA.
KEWARGANEGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
s. or g
Pasal 1
w
w
w
.le
ga
lit a
1. Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dalam suatu negara antara warga negara dengan negara. 2. Warga Negara adalah anggota dari suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan. 4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. 5. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 6. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. 7. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnta disebut KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia selanjutnya disebut KJRI, Konsulat Republik Indonesia selanjutnya disebut KRI, dan Kuasa Usaha Tetap Republik Indonesia selanjutnya disebut KUTAP-RI.
2
www.legalitas.org
BAB II WARGA NEGARA INDONESIA Pasal 2
w
w
w
.le
ga
lit a
s. or g
Warga Negara Indonesia adalah: a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing, kecuali mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda; d. anak yang lahir dari perkawinan seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia yang keduanya menyatakan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya melalui perjanjian nikah dengan tidak menyebabkan berkewarganegaraan ganda; e. anak yang lahir di luar nikah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia kecuali menyebabkan berkewarganegaraan ganda; f. anak yang lahir di luar nikah yang diakui oleh ayahnya seorang warga negara Indonesia, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berumur 16 (enam belas) tahun atau belum nikah kecuali menyebabkan berkewarganegaraan ganda; g. anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak mendapat Kewarganegaraan ayah atau ibunya; h. anak yang baru lahir yang diketemukan di wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui; i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila orang tuanya tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan atau Kewarganegaraannya.
Pasal 3 (1) Anak dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia apabila berdasarkan ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan Kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, tetapi orang tuanya menyatakan tetap memilih Kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya. (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan melampirkan dokumen atas nama anak tersebut disampaikan kepada Pejabat Perwakilan 3
www.legalitas.org
Republik Indonesia setempat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelahiran anak tersebut. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat pernyataan dan dokumen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4
Pasal 5
s. or g
(1) Setelah usia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah nikah anak berhak menyatakan kewarganegaraannya sendiri terhadap pernyataan penerimaan atau penolakan kewarganegaraan oleh orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan Pasal 3 ayat (1). (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan melampirkan dokumen untuk diserahkan kepada Pejabat.
lit a
Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.
ga
Pasal 6
w
w
.le
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
w
BAB III MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Pasal 8 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila telah memenuhi persyaratan: a. sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah nikah; 4
www.legalitas.org
Pasal 9
s. or g
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau selama 20 (dua puluh) tahun tidak berturut-turut; c. sehat jasmani dan rohani; d. cakap berbahasa Indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejarah Indonesia; e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun; f. apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap; dan h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
.le
ga
lit a
(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Presiden melalui Menteri. (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.
w
w
Pasal 10
w
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pasal 11 (1) Permohonan pewarganegaraan dikenakan biaya. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 12 (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. (2) Pengabulan atau penolakan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 5
www.legalitas.org
(3) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. (4) Permohonan yang ditolak diberitahukan segera kepada yang bersangkutan melalui Menteri dengan alasan yang sah.
Pasal 13
ga
lit a
s. or g
(1) Peraturan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif setelah pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. (2) Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Presiden, keputusan tersebut batal bagi yang bersangkutan, terkecuali dengan alasan yang sah yang disampaikan sebelum masa 3 (tiga) bulan kepada Pengadilan Negeri (3) Peraturan Presiden berlaku efektif bagi seorang ayah atau ibu yang dikabulkan permohonannya kemudian meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji, anak yang ditinggalkannya memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kecuali setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bersangkutan menolak
.le
Pasal 14
w
w
w
(1) Pengucapan sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau janji setia. (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara sumpah atau janji kepada menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pengucapan sumpah atau janji setia.
Pasal 15 Sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut: “Saya dengan ini menyatakan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing; Saya bersumpah/berjanji bahwa saya mengakui, tunduk, dan setia pada negara Republik 6
www.legalitas.org
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh; Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memikul semua kewajiban yang dibebankan negara kepada saya dengan tulus dan ikhlas.”
Pasal 16
lit a
Pasal 17
s. or g
(1) Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian asing atas namanya kepada Kantor Imigrasi terdekat. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
Pasal 18
w
w
.le
ga
Petikan Surat Peraturan Presiden tentang pewarganegaraan dalam pasal 13 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah/janji setia dari Pejabat dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi dasar pembuktian yang sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh pewarganegaraan
w
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Repuiblik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19 (1) Dalam hal terjadi perceraian antara seorang ibu Warga Negara Republik Indonesia dan ayah Warga Negara Asing, dan hakim menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tersebut diserahkan kepada asuhan ibunya, maka ibu anak tersebut mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2) Dalam hal putusnya pernikahan karena kematian suami dari seorang isteri Warga Negara Republik Indonesia, ibu dari anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya 7
www.legalitas.org
dapat mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh ibunya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal putusnya pernikahan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikabulkan jika perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. (5) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak digunakan, maka anak yang bersangkutan dapat mengajukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
Pasal 20
lit a
s. or g
Anak warga negara asing yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, yang diangkat secara sah menurut keputusan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia, memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
.le
Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
w
(2)
w
w
(1)
ga
Pasal 21
Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8
www.legalitas.org
BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 23
w
w
w
.le
ga
lit a
s. or g
Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan: a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertian bahwa apabila orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh Kewarganegaraan lain itu berada dalam Wilayah Republik Indonesia, Kewarganegaraan Republik Indonesia baru dianggap hilang apabila Presiden atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang dianggap hilang apabila Presiden atas kehendak sendiri atau atas pemohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang; b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c. diakui oleh arang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa Kewarganegaraan; d. anak yang diangkat dengan sah oleh seorang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berusia 5 (lima) tahun dan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; e. Dinyatakan hilang oleh Presiden atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berusia 21 (dua puluh satu ) tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesianyan tidak menjadi tanpa Kewarganegaraan; f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu kepada Presiden. g. tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden masuk dalam dinas Negara asing dinas suatu jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangkunya menurut Peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh Warga Negara atau jabatan dalam dinas organisasi antarnegara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan; h. mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing; i. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; j. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku; k. lain dari untuk dinas Negara, selama 5 (lima) tahun berturut-turut bertempat tinggal diluar negeri dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi Warga Negara sebelum 9
www.legalitas.org
waktu itum lampau dan seterusnya tiap-tiap 2 (dua) tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terkecuali apabila ia sudah pernah menikah, masa 5 (lima) dan 2 (dua) tahun tersebut diatas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 24 Apabila seorang Warga Negara Republik Indonesia tinggal di negara lain yang mengharuskan mengikuti dinas kemiliteran, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden.
s. or g
Pasal 25
w
w
w
.le
ga
lit a
(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah, berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya dengan ketentuan anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum nikah, kecuali jika dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan. (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu, berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya dengan ketentuan anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum nikah, kecuali jika dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan. (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus pernikannya, berlaku juga terhadap anak-anaknya dengan ketentuan anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum nikah, apabila anak-anak tersebut berada dan bertempat tinggal di luar negeri. (4) Dalam hal putusnya pernikahan karena perceraian, ketentuan bagi anak mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku apabila berdasarkan penetapan pengadilan anak-anak tersebut pengasuhannya diserahkan kepada ibunya. Pasal 26 (1) Perempuan Warga Negara Republik Indonesia yang nikah dengan pria Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila menurut hukum 10
www.legalitas.org
negara asal suami, Kewarganegaraan isteri mengikuti Kewarganegaraan suami, sebagai akibat pernikahan tersebut. (2) Dalam hal wanita Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ingin tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Presiden melalui Menteri atau Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan tersebut. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diajukan oleh perempuan tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pernikahan berlangsung.
s. or g
Pasal 27
ga
lit a
Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat pernikahan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status Kewarganegaraan dari pasangannya itu.
.le
Pasal 28
w
w
w
Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari ternyata palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau menjadi kekeliruan mengenai orangnya, yang telah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan batal pewarganegaraannya.
Pasal 29 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan Kewarganegaraan dalam Bab ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
11
www.legalitas.org
BAB V MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 30
lit a
s. or g
(1) Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan tersebut. (2) Ketentuan mengenai tatacara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 18.
ga
Pasal 31
w
w
w
.le
(1) Warga Negara Republik Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dan d dan pasal 26, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Presiden melalui Menteri. (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia permohonan tersebut disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. (4) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf j dapat diajukan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (5) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), diajukan paling lama 1 (satu) tahun setelah putusnya pernikahan. (6) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan. 12
www.legalitas.org
Pasal 32 Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 6 (enam) bulan oleh Presiden melalui Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pasal 33
s. or g
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warganegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
ga
lit a
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Orang-orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab III tentang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia . Orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab IV tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pihak yang menerima permyataan memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia wajib dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari telah mengirimkan kepada instansi yang mengumumkan dalam Berita Negara. Mengumumkan dalam Berita Negara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah sah berlakunya kehilangan atau memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
(4) (5)
w
(2)
w
w
(1)
.le
Pasal 34
13
www.legalitas.org
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Pasal 36
s. or g
Pemohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
w
.le
ga
lit a
Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
w
w
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dinyatakan tidak berlaku;
14
www.legalitas.org
b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 38 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
s. or g
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
w
.le
ga
lit a
Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
w
w
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM RI
HAMID AWALUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
. NOMOR
..
15
www.legalitas.org
RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR………TAHUN……… TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
I. UMUM Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dari suatu negara. Status
s. or g
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara,
lit a
sebaliknya negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
ga
Masalah kewarganegaraan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Pada awal proklamasi kemerdekaan, peraturan mengenai kewarganegaraan
.le
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan
w
w
Penduduk Negara. Selanjutnya, peraturan mengenai kewarganegaraan yang terakhir
w
berlaku adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Dasar Sementara Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan permasalahan yuridis, sosiologis, dan teknis peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, landasan konstitusional yang menjadi dasar pembentukan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara sudah tidak berlaku lagi. Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian Undang-Undang 16
www.legalitas.org
Nomor 62 Tahun 1958 dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terlihat dari perbedaan sistem pemerintahan yang digunakan, yaitu sistem parlementer menjadi presidensial, sehingga Dewan Menteri yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak dikenal lagi dalam sistem pemerintahan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan sosiologis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini adalah masalah diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi dalam pelaksanaannya meliputi diskriminasi
s. or g
etnis dan diskriminasi gender. Diskriminasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hak
ga
lit a
asasi manusia.
.le
Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, perlu dibentuk undang-undang
w
w
kewarganegaraan yang baru. Landasan konstitusional yang menjadi dasar penyusunan
w
undang-undang yang baru ini adalah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini menganut prinsip umum dan universal yang diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Prinsip tersebut menyatakan bahwa (1) suatu negara berhak menetapkan siapa-siapa yang dapat memperoleh kewarganegaraan dan siapasiapa yang dapat kehilangan kewarganegaraan; (2) bahwa suatu negara tidak dapat mencampuri peraturan kewarganegaraan negara lain; dan (3) untuk menganggap seseorang menjadi anggota suatu negara (kewarganegaraan) harus ada dasar ikatan tertentu.
17
www.legalitas.org
Selain ketiga prinsip dasar tersebut, beberapa prinsip lain yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan materi perundangan kewarganegaraan Republik Indonesia: a. ius Sanguinis (law of the blood) adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Ius sanguinis, menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. b. ius soli (law of the soil), adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan
s. or g
berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan.
c. non-Diskriminatif. Bahwa kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan
lit a
antar warga negara, yang didasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan, dan
ga
gender.
d. penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahwa kewarganegaraan Indonesia akan
.le
menghormati hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya yang
w
w
tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia.
w
e. persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia akan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pelayanan bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
f.
mencegah
terjadinya
apatride
(tanpa
kewarganegaraan)
dan
bipatride
(kewarganegaraan ganda). Peraturan kewarganegaraan Indonesia tidak menganut paham bipatride atau apatride.
Hal- hal pokok yang diatur dalam Undang-undang Warga Negara dan Penduduk Negara ini meliputi: (1)
Warga negara Republik Indonesia; 18
www.legalitas.org
(2)
Memperoleh kewarganegaraan;
(3)
Kehilangan kewarganegaraan;
(4)
Memperoleh kembali kewarganegaraan;
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2
w
w
w
.le
ga
lit a
s. or g
Huruf a Ketentuan dalam huruf a ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum kepada mereka yang sebelum berlakunya Undang-undang ini telah berstatus sebagai warga negara Indonesia, baik berdasarkan Undangundang Nomor 62 Tahun 1958, maupun peraturan-peraturan lainnya, ataupun sebagai akibat adanya perejanjian antar negara atau pemerintah Indonesia dengan negara atau pemerintah negara lain. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud pernikahan dalam huruf c ini adalah pernikahan campur antar warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Huruf d Yang dimaksud diluar pernikahan adalah anak yang lahir tidak berdasarkan ketentuan sahnya pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Huruf e Cukup jelas Huruf f Pengakuan disampaikan secara tertulis ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dengan memperhatikan alat bukti yang sah. Huruf g Cukup jelas Huruf h 19
www.legalitas.org
Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Pasal 3
s. or g
Ayat (1) Anak warga negara Republik Indonesia yang lahir di negara asas Ius Soli akan mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Untuk kepastian bahwa ia mempertahankan kwarganegaraan Republik Indonesia maka orang tua anak tersebut harus menyatakan untuk tetap berstatus Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas
lit a
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4
ga
Cukup jelas
w w w
Pasal 6 Cukup jelas
.le
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani tidak termasuk orang-orang cacat. Huruf d 20
www.legalitas.org
Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas.
s. or g
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11
lit a
Cukup jelas.
ga
Pasal 12
.le
Cukup jelas.
w
Pasal 13 Ayat (1)
w
w
Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksud agar orang yang tercantum namanya dalam Peraturan Presiden tersebut segera mengambil langkah-langkah penagmbilan sumpah untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) 21
www.legalitas.org
Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang wajib diserahkan kepada Kantor Imigrasi oleh pemohon termasuk atas nama isteri dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan suami, ayah, atau ibunya. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1)
Ayat (3) Cukup jelas
w w
Ayat (2) Cukup jelas.
w
.le
ga
lit a
s. or g
Anak yang belum berumur 21 (dua puluh ) tahun, berdasarkan penetepan Pengadilan diserahkan dalam asuahn ibunya yang Warga Negara Republik Indonesia karena perceraian orang tuanya, kewarganegaraannya ditentukan oleh ibunya, apakah tetap Warga Negara Asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya ataukah Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti ibunya. Hak ibu menentukan kewarganegaraan anaknya dimaksudkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Penetapan usia 21 (dua puluh satu) tahun bagi seorang anak untuk dapat mengajukan permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena batas usia 21 (dua puluh satu) tahun merupakan batas usia dewasa dan anak tersebut telah dapat menentukan keinginannya sendiri. Pasal 20 22
www.legalitas.org
Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas.
w
w
w
.le
ga
lit a
s. or g
Pasal 23 Huruf a Cukup jelas Huruf b Untuk mencegah kewarganegaraan ganda Huruf c Anak hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila ia mempunyai kewarganegaraan lain. Huruf d Cukup jelas Huruf e Untuk memberi kesempatan bagi orang yang berkelebihan kewarganegaraan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Huruf f Cukup jelas Huruf g Tidak semua jabatan mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan melainkan hanya yang diuraikan dalam ketentuan ini. Huruf h Orang yang melakukan salah satu perbuatan itu atau memang warga negara dari negara asing itu akan menjadi warga negara dari negara itu. Karena kewarganegaraan ganda yang diterima dengan menjalankan asas ius soli berdasarkan anggapan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai kewarganegaraan lain tidak terkena kemaunannya sendiri, maka apabila ternyata orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukan hasratnya bertindak sebagai warga negara asing itu, maka anggapan itu tidak berarti lagi. Huruf i Lihat penjelasan huruf h 23
www.legalitas.org
Huruf j Lihat penjelasan huruf h Huruf k Cukup jelas Huruf l Yang dimaksud dengan “berperang” adalah sebagai kombatan atau yang mengangkat senjata. Pasal 24 Cukup jelas
s. or g
Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas.
lit a
Pasal 27
ga
Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas
w w w
Pasal 29 Cukup jelas
.le
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 24
www.legalitas.org
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan “putusnya pernikahan” adalah putus karena perceraian atau karena suami meninggal dunia. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 32 Untuk menjamin kepastian hukum, penolakan permohonan kewarganegaraan harus dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya pemohon telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Indonesia baik secara lisan maupun tulisan
s. or g
Pasal 33 Cukup jelas
lit a
Pasal 34 Cukup jelas
.le
ga
Pasal 35 Cukup jelas
w w
Pasal 37 Cukup jelas
w
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. 25
