Yth. 1. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan 2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah di Tempat.
RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/SEOJK.05/2015 TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan bagi Perusahaan Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah. 2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. 3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. 4. Unit Usaha Syariah adalah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah. 5. Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Syariah untuk kepentingan OJK, yang disampaikan secara
-2bulanan dan sesuai dengan format serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN 1. Laporan Bulanan terdiri atas: a. Laporan non keuangan Perusahaan Syariah yang terdiri dari: 1)
PP01
: Profil Perusahaan Syariah
2)
PP02
: Daftar Rincian Izin Usaha
3)
PP03
: Daftar Rincian Pemegang Saham
4)
PP04
: Daftar Rincian Kepengurusan
5)
PP05
: Daftar Rincian Kantor Cabang
6)
PP06
: Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
7)
PP07
: Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
8)
PP08
: Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi
9)
PP09
: Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing
b. Laporan keuangan Perusaaan Syariah yang terdiri dari: 1)
LB01
: Neraca Bulanan
2)
LB02
: Laporan Laba/Rugi Komprehensif
3)
LB03
: Rekening Administratif
4)
LB04
: Laporan Arus Kas
5)
LB05
: Laporan Kesesuaian Aset dan Liabilitas
6)
LB06
: Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki
7)
LB07
: Daftar Rincian Pembiayaan
8)
LB08
: Daftar Rincian Penyertaan Modal
9)
LB09
: Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima
-310) LB10
: Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
11) LB11
: Daftar Rincian Rupa-rupa Aset
12) LB12
: Daftar Rincian rupa-rupa Kewajiban
13) LB13
: Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga
14) LB14
: Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai
2. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Bulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini. III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN 1. Perusahaan Syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 2. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. IV. TATA CARA PENYAMPAIAN 1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara daring (online) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan Syariah mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring (online), maka Laporan Bulanan disampaikan secara luring (offline) dalam bentuk soft file dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada: Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur IKNB Syariah Gedung Menara Merdeka Lantai 23 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
-43. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: a. diserahkan langsung ke kantor OJK; b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan. 4. Perusahaan Syariah dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk penyampaian secara daring (online) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau b. untuk penyampaian secara luring (offline), dibuktikan dengan: 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan. V. KETENTUAN SANKSI 1. Perusahaan
Syariah
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
kewajiban
penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama. 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kewajiban
penyampaian
menetapkan
sanksi
Laporan
administratif
Bulanan
belum
berupa
teguran
dipenuhi, tertulis
OJK kedua
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
-53. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kewajiban
penyampaian
menetapkan
sanksi
Laporan
administratif
Bulanan
belum
dipenuhi,
berupa
teguran
tertulis
OJK ketiga
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. VI. PENUTUP 1. Perusahaan Syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini mulai periode laporan bulan Desember 2015. 2. Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA
2015
EKSEKUTIF
PERASURANSIAN, LEMBAGA
PENGAWAS
DANA
PENSIUN,
PEMBIAYAAN,
DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
FIRDAUS DJAELANI
