LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ........./SEOJK.05/2015
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
-2BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
: PENJELASAN UMUM
5
A. Tujuan Pelaporan
5
B. Asas-Asas Pelaporan
5
C. Penyajian Transaksi Valuta Asing
6
D. Jenis Laporan
6
E. Pengisian Formulir Laporan
7
: BAB II: KAJIAN DAN ANALISIS
8
A. Jumlah Kontrak
8
B. Jenis Valuta
8
C. Tingkat Bunga
8
D. Kualitas
9
E. Sandi Perusahaan
9
F. Golongan Penerbit/Tertarik
9
G. Golongan Pembeli
9
H. Golongan Debitur
9
I. Golongan Kreditur
10
J. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan
10
K. Jangka Waktu
11
: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
12
A. PP01 - Profil Perusahaan Pembiayaan Syariah
12
B. PP02 - Daftar Rincian Izin Usaha
19
C. PP03 - Daftar Rincian Pemegang Saham
21
D. PP04 - Daftar Rincian Kepengurusan
24
E. PP05 - Daftar Rincian Kantor Cabang
26
F. PP06 - Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
28
-3G. PP07 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
30
H. PP08 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Satuan Kerja I. PP09 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing BAB IV
33 35
: LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
37
A. LB01 - Neraca Bulanan
37
B. LB02 - Laporan Laba Rugi
69
C. LB03 - Rekening Administratif
81
D. LB04 - Laporan Arus Kas
85
E. LB05 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas
105
F. LB06 - Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki
111
G. LB07 - Daftar Rincian Pembiayaan Syariah
116
H. LB08 - Daftar Rincian Penyertaan Modal (Form 2.8)
135
I. LB09 - Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima
140
J. LB10 - Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
147
K. LB11 - Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset
153
L. LB12 - Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban
155
M. LB13 - Daftar Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama
BAB V
157
N. LB14 - Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai
163
DAFTAR SANDI
168
A. Sandi Perusahaan Pembiayaan Syariah
168
B. Sandi Golongan Counterparty
176
C. Sandi Negara
185
D. Sandi Valuta Asing
195
E. Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
197
F. Sektor Ekonomi
216
G. Sandi Grup
221
-4BAB I PENJELASAN UMUM
A. TUJUAN PELAPORAN Laporan Perusahaan Syariah disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman ini, dimaksudkan untuk: 1. pengaturan, pembinaan dan pengawasan Perusahaan Syariah; 2. analisis dan Statistik Industri Perusahaan Syariah; dan 3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. B. ASAS-ASAS PELAPORAN Dalam sistem pelaporan ini dianut asas-asas sebagai berikut: 1. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif Semua pos yang merupakan aset, liabilitas dan modal Perusahaan Syariah
dilaporkan
dalam
neraca
bulanan.
Pos-pos
yang
masih
merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif. Akuntansi transaksi Perusahaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 2. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Syariah dengan Bank, maupun antara Perusahaan Syariah dengan Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan tentang perbankan. 3. Pemisahan penduduk/resident dan bukan penduduk/non resident Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Syariah dengan penduduk/resident dan dengan bukan penduduk/non resident. a. Penduduk/resident
-5“Penduduk/resident” adalah perseorangan, badan-badan, lembagalembaga, dan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (center of interest) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik. b. Bukan Penduduk/non resident “Bukan penduduk/non resident” adalah perseorangan, badan-badan, lembaga-lembaga,
dan
perusahaan-perusahaan
yang
tidak
berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (center of interest) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia beserta stafnya yang berstatus diplomatik. C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah.
Aset,
liabilitas, modal dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing yang dimiliki Perusahaan Syariah harus dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua. D. JENIS LAPORAN Perusahaan Syariah wajib membuat Laporan Bulanan yang mencakup seluruh kegiatan kantor-kantornya sebagai berikut: 1. Laporan Non Keuangan, yang terdiri dari: a.
PP01
: Profil Perusahaan Syariah
b.
PP02
: Daftar Rincian Izin Usaha
c.
PP03
: Daftar Rincian Pemegang Saham
d.
PP04
: Daftar Rincian Kepengurusan
e.
PP05
: Daftar Rincian Kantor Cabang
f.
PP06
: Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
g.
PP07
: Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
h.
PP08
: Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi
-6i.
PP09
: Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing
2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari: a.
LB01
: Neraca Bulanan
b.
LB02
: Laporan Laba/Rugi Komprehensif
c.
LB03
: Rekening Administratif
d.
LB04
: Laporan Arus Kas
e.
LB05
: Laporan Kesesuaian Aset dan Liabilitas
f.
LB06
: Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki
g.
LB07
: Daftar Rincian Pembiayaan
h.
LB08
: Daftar Rincian Penyertaan Modal
i.
LB09
: Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima
j.
LB10
: Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
k.
LB11
: Daftar Rincian Rupa-rupa Aset
l.
LB12
: Daftar Rincian rupa-rupa Kewajiban
m.
LB13
: Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga
n.
LB14
: Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai
E. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program data entry dan seluruh laporan disajikan dalam satuan Rupiah.
-7BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN A. JUMLAH KONTRAK “Jumlah kontrak” adalah banyaknya rekening perjanjian dari setiap jenis transaksi.
Pada prinsipnya
rekening,
namun
untuk
setiap transaksi harus dilaporkan 1 (satu) menyederhanakan pelaporan diperkenankan
menggabungkan rekening dengan cara penggabungan yang dapat dilihat pada penjelasan masing-masing daftar rincian. B. JENIS VALUTA “Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain. Sandi valuta, dalam hal ini dilaporkan sesuai dengan jenis valuta yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valuta asing. C. MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA “Margin/bagi hasil/imbal jasa” adalah pilihan tingkat harga dari suatu penanaman/pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
Jika Perusahaan Syariah pelapor mencatatkan transaksi pada kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin.
Jika Perusahaan Syariah pelapor mencatatkan transaksi pada kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil.
Jika Perusahaan Syariah pelapor mencatatkan transaksi pada kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.
Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbal jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbal jasa, kolom nilai dikosongkan Kolom nilai diisi sebagai berikut:
Jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin.
Jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil.
-8
Jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal/persentase imbal jasa.
D. KUALITAS “Kualitas” adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kualitas aset produktif Perusahaan Syariah yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut: Kualitas
Sandi
1. Lancar
1
2. Dalam Perhatian Khusus
2
3. Kurang Lancar
3
4. Diragukan
4
5. Macet
5
E. SANDI PERUSAHAAN “Sandi perusahaan” adalah sandi Perusahaan Syariah pelapor yang digunakan pelaporan. F. GOLONGAN PENERBIT “Golongan penerbit” adalah pihak ketiga yang menerbitkan dan atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat-surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor. G. GOLONGAN PEMBELI “Golongan pembeli” adalah pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
Dalam hal surat berharga
yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. H. GOLONGAN KONSUMEN “Golongan
konsumen”
adalah
pihak-pihak
yang
menerima
fasilitas
pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor.
-9I. GOLONGAN PENYEDIA DANA “Golongan
penyedia
dana”
adalah
pihak-pihak
yang
memberikan
pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. J. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN SYARIAH “Hubungan dengan Perusahaan Syariah” adalah status keterkaitan antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Syariah pelapor. 1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah Pihak-pihak yang Terkait Dengan Perusahaan Syariah adalah: a) orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah; b) badan
usaha
dimana
Perusahaan
Syariah
bertindak
sebagai
pengendali; c) orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b; d) badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah; 2) orang
perseorangan
dan/atau
badan
usaha
sebagaimana
dimaksud pada huruf c; e) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Syariah; f) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal: 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) dewan
komisaris
atau
direksi
pada
Perusahaan
Syariah
sebagaimana dimaksud pada huruf e. g) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; h) badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
- 10 1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah; 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; i) badan usaha dimana: 1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali; 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan j) badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence)
dengan
Perusahaan
Syariah
dan/atau
pihak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i. 2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah” adalah pihak-pihak yang tidak
memiliki
keterkaitan
dengan
Perusahaan
Syariah
pelapor
sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d j diatas. K. JANGKA WAKTU “Jangka waktu” adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan syariah. 1. Tanggal Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak. 2. Tanggal Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.
- 11 BAB III INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH
A. PP01 : PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH 1. BENTUK FORMULIR PP01 Profil Perusahaan Syariah disusun sesuai format sebagai berikut: INFORMASI PERUSAHAAN 1. Sandi Perusahaan Syariah 2. Nama Perusahaan Syariah a. Nama Lengkap b. Nama Sebutan/Singkatan 3. NPWP 4. Status Kepemilikan Perusahaan Syariah 5. Bentuk Badan Usaha 6. Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan 7. Kegiatan Syariah 8. Tanggal Pendirian 9. Tanggal Pendirian Unit Usaha Syariah INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN 10. Alamat Lengkap 11. Lokasi Dati II 12. Kode Pos 13. Status Pemilikan Gedung 14. Nomor Telepon 15. Nomor Faksimili INFORMASI ALAMAT UNIT USAHA SYARIAH 16. Alamat Lengkap 17. Lokasi Dati II
- 12 18. Kode Pos 19. Status Pemilikan Gedung 20. Nomor Telepon 21. Nomor Faksimili INFORMASI JUMLAH PELAYANAN 22. Jumlah Kantor Cabang 23. Jumlah Kantor Selain kantor Cabang JUMLAH TENAGA KERJA 24. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat/UUS 25. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang/UUS 26. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang/UUS INFORMASI PENYUSUN DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN 27. Penyusun Laporan a. Nama Lengkap b. Bagian/Divisi c. Nomor Telepon d. Nomor Faksimili 28. Direksi Penanggung Jawab Laporan a. Nama Direksi Penganggung Jawab Laporan b. Jabatan Direksi Penganggung Jawab Laporan c. Nomor Telepon Direksi Penganggung Jawab Laporan d. Nomor Faksimili Direksi Penganggung Jawab Laporan 2. PENJELASAN PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Syariah. a. Informasi Perusahaan 1) Sandi Perusahaan Syariah Diisi sandi Perusahaan Syariah, seperti tercantum pada Daftar Sandi Perusahaan Syariah pada Bab V.
- 13 2) Nama Perusahaan Syariah Diisi nama Perusahaan Syariah pelapor. a) Nama Lengkap Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada MultiFinance, PT, Tbk. b) Nama Sebutan/Singkatan Diisi nama sebutan atau singkatan Perusahaan Syariah pelapor,
misalnya
Dina
Finance
untuk
Dina
Persada
MultiFinance, PT, Tbk. 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Diisi NPWP Perusahaan Syariah pelapor. 4) Status Kepemilikan Perusahaan Syariah Diisi sandi status Perusahaan Syariah, yaitu:
Sandi 01, Perusahaan Milik Negara
Sandi 02, Perusahaan Swasta Nasional
Sandi 03, Perusahaan Swasta Patungan
5) Bentuk Badan Usaha Diisi sandi bentuk badan usaha yaitu:
Sandi 1, Perseroan Terbatas
Sandi 2, Koperasi
6) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Diisi sandi jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:
Sandi 40, Pembiayaan Investasi (Syariah)
Sandi 50, Pembiayaan Jual Beli
Sandi 60, Pembiayaan Jasa
7) Kegiatan Syariah Diisi sandi kegiatan syariah yaitu:
Sandi 10, Full Syariah
- 14 “Full Syariah” adalah Perusahaan Syariah yang
sepenuhnya
melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Sandi 20, Unit Usaha Syariah “Unit Usaha Syariah (UUS)” adalah Perusahaan Syariah yang mempunyai UUS.
8) Tanggal Pendirian Diisi
tanggal,
bulan,
dan
tahun
pendirian
Perusahaan
Pembiayaan Syariah. 9) Tanggal Pendirian Unit Usaha Diisi tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS. b. Informasi Alamat Perusahaan 10) Alamat lengkap Diisi alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Syariah.
Untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah, maka diisi alamat kantor Pusat Perusahaan Syariah.
Untuk UUS, maka diisi alamat kantor pusat Perusahaan Pembiayaan.
11) Lokasi Dati II Diisi sandi lokasi kabupaten/kota seperti tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V. 12) Kode Pos Diisi nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Syariah. 13) Status Kepemilikan Gedung Diisi sandi status kepemilikan gedung, yaitu:
Sandi 1, Milik Sendiri
Sandi 2, Sewa
Sandi 3, Status kepemilikan lainnya
14) Nomor Telepon Diisi nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.
- 15 15) Nomor Faksimili Diisi nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area wilayah. c. Informasi Alamat UUS
Untuk Perusahaan Syariah, tidak diisi.
Untuk UUS, maka diisi alamat kantor pusat UUS. Dalam hal alamat UUS sama dengan alamat kantor pusat Perusahaan Pembiayaan, maka alamat UUS tetap diisi.
16) Alamat lengkap UUS Diisi alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS. Apabila perusahaan full syariah, maka boleh dikosongkan. 17) Lokasi Dati II Diisi sandi lokasi kabupaten/kota UUS seperti tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V. Apabila perusahaan full syariah, maka boleh dikosongkan. 18) Kode Pos Diisi nomor kode pos domisili kantor UUS. Apabila perusahaan full syariah, maka boleh dikosongkan. 19) Status Kepemilikan Gedung UUS Diisi sandi status kepemilikan gedung UUS, yaitu:
Sandi 1, Milik Sendiri
Sandi 2, Sewa
Sandi 3, Status kepemilikan lainnya
20) Nomor Telepon UUS Diisi nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah. 21) Nomor Faksimili UUS Diisi nomor faksimili UUS diawali dengan kode area wilayah. d. Informasi Jumlah Pelayanan 22) Jumlah Kantor Cabang Diisi jumlah kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.
- 16 Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir PP05 Daftar Rincian Kantor Cabang. 23) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang Diisi jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir PP06 Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang. e. Jumlah Tenaga Kerja 24) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat/UUS Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun outsourcing di kantor pusat (bagi full syariah) atau UUS sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir PP07 Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 25) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang/UUS Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun outsourcing di kantor cabang (bagi full syariah) atau kantor cabang UUS sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci
pada
Formulir
PP07
Daftar
Rincian
Tenaga
Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 26) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang/UUS Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun outsourcing di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir PP07
Daftar
Rincian
Tenaga
Kerja
Berdasarkan
Tingkat
Pendidikan. f. Informasi Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan 27) Informasi Penyusun Laporan Diisi data lengkap masing-masing personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan. a. Nama Lengkap Diisi nama lengkap petugas penyusun laporan. b. Bagian/Divisi Diisi bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
- 17 c. Nomor Telepon Diisi nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan. d. Nomor Faximili Diisi
nomor
faksimili
bagian/divisi/unit
kerja
petugas
penyusun laporan. 28) Informasi Direksi Penanggung Jawab Laporan a. Nama Direksi Penanggung Jawab Laporan Diisi nama lengkap direksi penanggung jawab laporan. b. Jabatan Direksi Penanggung Jawab Laporan Diisi jabatan direksi penanggung jawab laporan. c. Nomor telepon Direksi Penanggung Jawab Laporan Diisi
nomor
telepon
bagian/divisi/unit
kerja
pejabat
penanggung jawab laporan. d. Nomor Faksimili Direksi Penanggung Jawab Laporan Diisi
nomor
faximili
bagian/divisi/unit
penanggung jawab laporan.
kerja
pejabat
- 18 B. PP02 : DAFTAR RINCIAN IZIN USAHA 1. BENTUK FORMULIR PP02 Daftar Rincian Izin Usaha disusun sesuai format sebagai berikut: (1)
(2)
Izin No.
(3)
Jenis Perizinan
Tanggal
Keterangan
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN IZIN USAHA Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah. 1) Izin
Nomor Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan
Komisioner
OJK
tentang
pemberian
izin
usaha
Perusahaan Syariah dan perubahannya.
Tanggal Diisi
tanggal,
bulan
dan
tahun
Surat
Keputusan
Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner
Menteri
OJK tentang
pemberian izin usaha Perusahaan Syariah dan perubahannya. 2) Jenis Perizinan Diisi dengan sandi jenis perizinan sebagai berikut:
Sandi 10 : Izin Pendirian Pertama
Sandi 15 : Izin Unit Usaha Syariah
Sandi 20 : Peningkatan kegiatan usaha
Sandi 30 : Perubahan Nama
Sandi 40 : Izin Usaha Lainnya
- 19 3) Keterangan Diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Syariah pelapor. Contoh: Dalam hal perubahan nama diisi “Perubahan nama dari PT X menjadi PT K”.
- 20 C. PP03 : DAFTAR RINCIAN PEMEGANG SAHAM 1. BENTUK FORMULIR PP03 Daftar Rincian Pemegang Saham disusun sesuai format sebagai berikut: (1)
(2)
(3)
Nama
Golongan
Pemegang
Pihak
Saham
Lawan
Negara Asal
(7)
(8)
Kepemilik
Informasi Pengurus Pemegang
an Saham
Saham
Nilai
%
(4)
(5)
(6)
Bentuk Badan
Status
Ekuitas
Hukum
Keterkaitan
Pemegang Saham
(9)
Nama
Jabatan
Negara
Pengurus
Pengurus
Asal
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua
Nama
Golongan
Pemegang
Pemegang
Saham
Saham
Lokasi Negara Pemegang Saham
Nilai Kepemilikan Saham
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMEGANG SAHAM Formulir ini berisi rincian pemegang saham pada Perusahaan Syariah pelapor baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, informasi pengurus
pemegang
saham
Perusahaan
Syariah
dan
informasi
pemegang saham derajat kedua. (1) Nama Pemegang Saham Diisi nama lengkap pemegang saham. (2) Golongan Pihak Lawan Diisi sandi golongan pemilik seperti tercantum pada Daftar Sandi Golongan Counterparty pada Bab V. (3) Negara Asal Diisi negara asal pemegang saham seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.
- 21 (4) Bentuk Badan Hukum Diisi sandi bentuk badan hukum, yaitu:
Sandi 1: pemegang saham berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
Sandi 2: pemegang saham berbentuk koperasi
Sandi 3: pemegang saham perseorangan atau berbentuk badan hukum selain sandi 1 dan sandi 2.
(5) Status Keterkaitan “Status keterkaitan” adalah hubungan dengan Perusahaan Syariah adalah status keterkaitan/pengendalian antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pemegang saham Perusahaan Syariah pelapor. Diisi sandi status keterkaitan, yaitu:
Sandi 1: Terkait/Pengendali
Sandi 2: Tidak Terkait/Bukan Pengendali
(6) Ekuitas Pemegang Saham Diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum berdasarkan laporan audit. (7) Kepemilikan Saham -
Nilai Diisi nilai nominal modal disetor Perusahaan Syariah yang dimiliki pemegang saham.
-
Persentase Diisi nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.
(8) Informasi Pengurus Pemegang Saham -
Nama Diisi dengan nama pengurus pemegang saham.
-
Jabatan Diisi sandi jabatan pengurus, yaitu
Sandi 10 : Komisaris Utama
Sandi 20 : Komisaris
- 22
Sandi 30 : Komisaris Independen
Sandi 40 : Dewan Pengawas Syariah
Sandi 50 : Direktur Utama
Sandi 60 : Direktur
Bagi pemegang saham selain berbadan hukum perseroan terbatas pengawas
disetarakan
dengan
komisaris
dan
pengurus
disetarakan dengan direksi. -
Negara Asal Diisi negara asal pengurus pemegang saham seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.
(9) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua -
Nama Diisi nama lengkap pemegang saham derajat kedua
-
Golongan Diisi sandi golongan pemegang saham derajat kedua seperti tercantum pada Daftar Sandi Golongan Counterparty pada Bab V.
-
Negara Asal Diisi lokasi negara asal pemegang saham derajat kedua seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.
-
Nilai kepemilikan saham Diisi nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Syariah yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.
- 23 D. PP04 : DAFTAR RINCIAN KEPENGURUSAN 1. BENTUK FORMULIR (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) Informasi Fit and Proper Test
Kewarga-
Nama
negaraan
Jabatan Kepengu-
Tanggal Domisili
rusan
Mulai Menjabat
No Surat
Tanggal
Keputus-
Surat
an
Keputusan
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KEPENGURUSAN
Formulir ini berisi informasi pengurus Perusahaan Syariah pelapor yang terdiri dari dewan komisaris dan direksi untuk Perusahaan Syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Syariah yang berbadan hukum koperasi termasuk dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Syariah yang melakukan kegiatan usaha syariah. (1) Nama Diisi nama-nama pengurus Perusahaan Syariah pelapor. (2) Kewarganegaraan Diisi sandi “negara” seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V. (3) Jabatan Kepengurusan Diisi sandi “jabatan pengurus”, yaitu
Sandi 10 : Komisaris Utama
Sandi 20 : Komisaris
Sandi 30 : Komisaris Independen
Sandi 40 : Dewan Pengawas Syariah
Sandi 50 : Direktur Utama
Sandi 60 : Direktur
- 24
Sandi 70 : Pimpinan Unit Usaha Syariah
Bagi Perusahaan Syariah yang berbadan hukum Koperasi, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi. (4) Domisili Diisi Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia seperti tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia sesuai domisili pada Bab V. (5) Tanggal Mulai Menjabat Diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing–masing pengurus Perusahaan Syariah sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar. (6) Informasi Fit and Proper Test 1) Nomor Surat Keputusan Diisi
Nomor
Surat
Keputusan
Penetapan
Hasil
Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), misalnya KEP123/D.05/2015 2) Tanggal Surat Keputusan Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan. Untuk jabatan Kepala UUS, kolom ini tidak diisi.
- 25 E. PP05 : DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG 1. BENTUK FORMULIR (1)
(2)
(3)
Izin
Lokasi
No Nomor
Tanggal
(4) No. Telp
Alamat
(5) Jumlah Tenaga Kerja
Kecama
Kabupaten
tan
/Kota
Kode Pos
(6) Nama Kepala Cabang
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG Formulir ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor yang telah memperoleh izin di Menteri Keuangan atau OJK. (1) Nomor Diisi nomor urut. (2) Izin -
Nomor Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.
- 26 -
Tanggal Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri
Keuangan
atau
Otoritas
Jasa
Keuangan
tentang
pemberian izin pembukaan kantor cabang. (3) Lokasi -
Alamat Diisi alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.
-
Kecamatan Diisi nama kecamatan domisili kantor cabang.
-
Kabupaten/Kota Diisi sandi lokasi kabupaten/kota seperti tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
-
Kode Pos Diisi nomor kode pos domisili kantor cabang.
(4) Nomor Telepon Diisi kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang. (5) Jumlah Tenaga Kerja Diisi jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja outsourcing. (6) Nama Kepala Cabang Diisi nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.
- 27 F. PP06 : DAFTAR RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG 1. BENTUK FORMULIR (1)
No
(2) Jenis Kantor
(3)
(4)
Nomor
Lokasi
Surat Pelaporan
(5) No. Telp
Alamat
Kecamatan
(6) Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota
(7) Nama Penanggung Jawab Kantor
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG Formulir ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor yang telah dilaporkan ke OJK. (1) Nomor Diisi nomor urut. (2) Jenis Kantor Diisi nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah. Misal kantor perwakilan, kantor pemasaran, kantor cabang pembantu dan sebagainya. (3) Nomor Surat Pelaporan Diisi nomor surat pelaporan dari Perusahaan Syariah perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.
- 28 (4) Lokasi -
Alamat Diisi alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.
-
Kecamatan Diisi nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.
-
Dati II Diisi sandi lokasi kabupaten/kota seperti tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.
-
Kode Pos Diisi nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.
(5) Nomor Telepon Diisi kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah. (6) Jumlah Tenaga Kerja Diisi jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang
tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak,
dan tenaga kerja outsourcing. (7) Nama Penanggung Jawab Diisi nama penanggung jawab masing-masing kantor perwakilan bukan kantor cabang Perusahaan Syariah.
- 29 G. PP07 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 1. BENTUK FORMULIR Tingkat Pendidikan
a. Lainnya
9110
b. SLTA
9120
c. Diploma
9130
d. Sarjana
9140 9150
2.Kantor Cabang a. Lainnya
9210
b. SLTA
9220
c. Diploma
9230
d. Sarjana
9240
e. Pasca
Sarjana
9250
3.Kantor Selain Kantor Cabang a. Lainnya
9310
b. SLTA
9320
c. Diploma
9330
d. Sarjana
9340
e. Pasca
Sarjana Jumlah
Tenaga Kerja
Tetap
Kontrak
Outsourcing
L
Pusat/UUS
Sarjana
Tenaga Kerja
Sandi
1. Kantor
e. Pasca
Tenaga Kerja
9350 9400
P
Total
L
P
Total
L
P
Total
- 30 -
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA Formulir ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing–masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor. Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS. (1) Tingkat Pendidikan 1. Kantor Pusat a. Lainnya b. SLTA c. Diploma d. Sarjana e. Pasca Sarjana 2. Kantor Cabang a. Lainnya b. SLTA c. Diploma d. Sarjana e. Pasca Sarjana 3. Kantor Selain Kantor Cabang a. Lainnya b. SLTA c. Diploma d. Sarjana e. Pasca Sarjana (2) Tenaga Kerja Tetap Diisi jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan. a. Laki-laki
- 31 b. Perempuan c. Total (3) Tenaga Kerja Kontrak Diisi jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan. a. Laki-laki b. Perempuan c. Total (4) Tenaga Kerja Outsourcing Diisi jumlah tenaga kerja outsourcing yang berada di kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan. a. Laki-laki b. Perempuan c. Total
- 32 H. PP08 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN SATUAN KERJA 1. BENTUK FORMULIR
(1)
Satuan Kerja
(2)
Sandi
1. Pemasaran
9310
2. Operasional
9320
3. Penagihan
9330
(3) Tenaga
Tenaga
Kerja
Kerja
Tetap
Kontrak
Tenaga Kerja Outsourcing
4. Human Resource (HR) dan General
9340
Affair (GA) 5. Keuangan dan Akuntansi
9350
6. Manajemen Risiko
9360
7. Audit Internal
9370
8. Legal
9380
9. Teknologi Informasi (IT) 10. Satuan Kerja Lainnya
9390
9399
Jumlah 2. PENJELASAN DAFTAR TENAGA KERJA PERUSAHAAN
Formulir ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah sesuai dengan masing– masing status tenaga kerja. (1) Satuan Kerja 1. Pemasaran 2. Operasional 3. Penagihan
- 33 4. Human Resource (HR) dan General Affair (GA) 5. Keuangan dan Akuntansi 6. Manajemen Risiko 7. Audit Internal 8. Legal 9. Teknologi Informasi (IT) 10. Satuan Kerja Lainnya (2) Status kepegawaian Diisi jumlah tenaga kerja berdasarkan satuan kerja untuk masingmasing status tenaga kerja: 1) Tenaga Kerja Tetap 2) Tenaga Kerja Tidak Tetap 3) Tenaga Kerja Outsourcing Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.
- 34 I. PP09 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA ASING 1. BENTUK FORMULIR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Informasi Fit and Proper
Nama
Kewarganegaraan
Test Jabatan
Domisili
No Surat Keputusan
Tanggal Surat Keputusan
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA ASING
Formulir ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor. (1) Nama Diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor. (2) Kewarganegaraan Diiisi dengan kewanegaraan tenaga kerja asing sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Bab V. (3) Jabatan Diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain : -
Tenaga Ahli;
-
Penasehat; dan
-
Konsultan
“Tenaga kerja asing” yang dipekerjakan sebagai “tenaga ahli” dapat menempati level jabatan satu tingkat di bawah Direksi. (4) Domisili Diisi dengan domisili tenaga kerja asing sesuai Daftar Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V. (5) Informasi Fit and Proper Test 1) Nomor Surat Keputusan
- 35 Diisi
Nomor
Surat
Keputusan
Penetapan
Hasil
Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), misalnya KEP123/D.05/2010 2) Tanggal Surat Keputusan Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.
- 36 BAB IV LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN SYARIAH
A. LB01 : NERACA BULANAN SYARIAH 1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Syariah
:
Laporan Pada Akhir Periode
:
ASET
Dalam Rupiah
No.
Pos-pos
1 Kas dan Setara Kas a. Kas b. Bank Dalam Negeri - Giro Wadiah - Simpanan Lainnya c. Bank Luar Negeri - Giro - Simpanan Lainnya 2 Tagihan derivatif 3 Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga Syariah 4 Piutang Pembiayaan - Neto a. Piutang Pembiayaan Jual Beli - Neto a.1. Piutang Murabahah - Neto a.1.1 Piutang Murabahah Gross a.1.3 Pendapatan Murabahah tangguhan -/a.1.2 cadangan piutang Murabahah /-
Sandi
Rp Valas Jumlah
- 37 No.
Pos-pos a.2. Piutang Salam - Neto a.2.1 piutang salam - Pokok a.2.2 cadangan piutang salam -/a.3. Piutang Istishna - Neto a.3.1 piutang istishna - Pokok a.3.2 cadangan piutang istishna -/a.4. Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - Neto a.4.1 Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - Pokok a.4.2 Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya -/b. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto b.1 Piutang Pembiayaan Investasi Mudharabah - Neto b.1.1. Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Mudharabah– Neto - Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Mudharabah – Pokok - Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Mudharabah -/b.1.2 Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Mudharabah – Neto - Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Mudharabah – Pokok - Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Mudharabah -/b.2 Piutang Pembiayaan Investasi
Sandi
Rp Valas Jumlah
- 38 No.
Pos-pos Musyarakah - Neto b.2.1. Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Musyarakah– Neto - Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Musyarakah – Pokok - Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Musyarakah -/b.2.2 Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Musyarakah – Neto - Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Musyarakah – Pokok - Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Musyarakah -/b.3 Piutang Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah – Neto b.3.1. Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah– Neto - Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah – Pokok - Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah -/b.3.2 Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah – Neto - Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah– Pokok
Sandi
Rp Valas Jumlah
- 39 No.
Pos-pos - Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah -/b.4 Piutang Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh- Neto b.4.1. Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh– Neto - Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh– Pokok - Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh -/b.4.2 Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh– Neto - Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh– Pokok - Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh b.5 Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto b.5.1. Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto - Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Pokok - Cadangan Piutang Pokok
Sandi
Rp Valas Jumlah
- 40 No.
Pos-pos Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya -/b.5.2 Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto - Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Pokok - Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya c. Pembiayaan Jasa – Neto c.1 Piutang Pembiayaan Jasa IMBT- Neto c.1.1 Pembiayaan IMBT - Pokok c.1.2 Cadangan Piutang Pembiayaan IMBT -/c.2 Piutang Pembiayaan Jasa Qardh Neto c.2.1 Pembiayaan Qardh - Pokok c.2.2 Cadangan Piutang Pembiayaan Qardh -/c.3 Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya – Neto c.3.1 Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya – Pokok c.3.2 Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya -/c.4 Piutang Jasa ijarah c.4.1 Pembiayaan Jasa Ijarah– Pokok
Sandi
Rp Valas Jumlah
- 41 No.
Pos-pos
Sandi
Rp Valas Jumlah
c.4.2 Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Ijarah-/5 Penyertaan Modal a. Perusahaan sektor jasa keuangan b. Perusahaan non sektor Jasa Keuangan 6 Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga Syariah 7 Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan – Neto a. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan – Pokok b. Akumulasi penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan -/8 Aset Tetap dan Inventaris – Neto a. Aset tetap dan inventaris - Pokok b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris -/9 Aset Pajak Tangguhan 10 Rupa-rupa Aset Jumlah Aset LIABILITAS DAN EKUITAS No.
Pos-pos
1 Kewajiban Yang Segera Dapat Dibayar i. Akad Mudharabah ii. Akad Mudharabah Musytarakah iii. Akad Musyarakah iv. Akad Qardh v. Akad pendanaan lainnya
Dalam Rupiah Sandi
Rp Valas Jumlah
- 42 No.
Pos-pos vi. Kewajiban segera lainnya
2 Kewajiban derivatif 3 Utang Pajak 4 Pendanaan Yang Diterima a. Dalam negeri a.1 Bank i. Akad Mudharabah ii.
Akad Mudharabah
Musytarakah iii.
Akad Musyarakah
iv.
Akad Ijarah
v.
Akad Qardh
vi.
Akad pendanaan lainnya
a.2 Non Bank i. Akad Mudharabah ii.
Akad Mudharabah
Musytarakah iii.
Akad Musyarakah
iv.
Akad Ijarah
v.
Akad Qardh
vi.
Akad pendanaan lainnya
b. Luar negeri a.1 Bank i. Akad Mudharabah ii.
Akad Mudharabah
Musytarakah iii.
Akad Musyarakah
iv.
Akad Ijarah
Sandi
Rp Valas Jumlah
- 43 No.
Pos-pos
Sandi
v.
Akad Qardh
vi.
Akad pendanaan lainnya
a.2 Non Bank i. Akad Mudharabah ii.
Akad Mudharabah
Musytarakah iii.
Akad Musyarakah
iv.
Akad Ijarah
v.
Akad Qardh
vi.
Akad pendanaan lainnya
5 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan 6 Kewajiban Pajak Tangguhan 7 Pinjaman (Qardh) Subordinasi a. Dalam negeri b. Luar negeri 8 Rupa-rupa Liabilitas 9 Modal a. Modal Disetor / Modal Kerja b. Simpanan pokok dan simpanan wajib i. Simpanan Pokok ii. Simpanan Wajib c. Tambahan Modal Disetor i. Agio ii. Disagio iii. biaya emisi efek ekuitas iv. Lainnya 10 Cadangan
-/-
Rp Valas Jumlah
- 44 No.
Pos-pos
Sandi
Rp Valas Jumlah
a. Cadangan Umum b. Cadangan Tujuan 11 Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan 12 Laba (Rugi) Tahun Berjalan 13 Komponen Ekuitas Lainnya a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya [akumulasi dari sebelumnya] i. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus revaluasi ii. Keuntungan (Kerugian) akibat Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing iii.
Keuntungan (kerugian) Akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual
iv.
Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas
v. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode berjalan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 2. PENJELASAN FORM LB01
Formulir
ini
berisi
laporan
bulanan
Perusahaan
Syariah
yang
memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.
- 45 I. ASET 1. Kas dan Setara Kas Pos ini dirinci: a. Kas Diisi jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang
masih
berlaku
milik
Perusahaan
Syariah
pelapor.
Commemorative coin dan commemorative note yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset. b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri Diisi semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos Bank pada pos-pos Kewajiban. Pos ini dirinci: -
Giro Wadiah Diisi jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro wadiah pada bank umum di Indonesia.
-
Simpanan Lainnya Diisi jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposit on call, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah di Indonesia.
c. Bank Luar Negeri Diisi semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di luar negeri. Pos ini dirinci: -
Giro Diisi simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.
- 46 -
Simpanan Lainnya Diisi simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposit on call, dan simpanan lainnya yang sejenis pada Bank Syariah di luar negeri.
2. Aset Tagihan Derivatif Diisi semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul
dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai
wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Aset Derivatif ini hanya untuk kegiatan Lindung Nilai. Pos ini harus dirinci pada Form LB014. Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai. 3. Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga Syariah Diisi jumlah surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh Perusahaan
Syariah
pelapor
dengan
tujuan
untuk
diperjualbelikan, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk, Promes, Wesel, Commercial Papers (CPs), Obligasi, Saham atau surat berharga syariah lainnya.
Pengakuan nilai
surat berharga keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Pos ini mencakup semua surat berharga Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (remaining maturity) kurang dari satu tahun.
Nilai surat berharga tersebut disajikan sebesar biaya
perolehan setelah dikurangi premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Untuk surat-surat berharga yang dibeli atau dimiliki dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh
tempo
(remaining
maturity)
lebih
dari
satu
tahun
dimasukkan kedalam pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga. Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.06 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.
- 47 4. Piutang Pembiayaan - Neto Diisi jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa yang dicatat sebesar nilai neto. Nilai neto adalah nilai piutang pembiayaan setelah dikurangi dengan pendapatan murabahah tangguhan yang belum diakui (unearned income) dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Pos ini dirinci: a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Diisi jumlah piutang pembiayaan jual beli yang meliputi akad murabahah, salam, istishna dan piutang jual beli lainnya yang dicatat sebesar nilai neto. Pos ini dirinci: a.1. Piutang Murabahah – Neto Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad Murabahah setelah dikurangi dengan pendapatan murabahah tangguhan dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. a.1.1. Piutang Murabahah Gross Diisi jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad murabahah sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. a.1.2. Pendapatan murabahah tangguhan Diisi jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan
konsumen
tetapi
belum
diakui
oleh
perusahaan. a.1.3. Cadangan piutang murabahah Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang murabahah sebagaimana diatur dalam Peraturan
- 48 Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. a.2. Piutang Salam – Neto Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad
salam
setelah
dikurangi
dengan
cadangan
penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: a.2.1. Piutang Salam - Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad salam. a.2.2. Cadangan piutang Salam Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang salam sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. a.3. Piutang Istishna – Neto Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad
Istishna
setelah
dikurangi
dengan
cadangan
penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: a.3.1. Piutang Istishna - Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad Istishna. a.3.2. Cadangan piutang Istishna Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang Istishna
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. a.4. Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya – Neto Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad murabahah, salam dan istishna setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- 49 Pos ini dirinci: a.4.1. Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad murabahah, salam dan istishna. a.4.2. Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jual beli lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
mengenai
penyelenggaraan
usaha
pembiayaan syariah. b. Piutang Pembiayaan Investasi Diisi jumlah piutang pembiayaan Investasi meliputi akad mudharabah,
musyarakah,
mudharabah
musytarakah,
musyarakah mutanaqishoh, dan piutang pembiayaan investasi lainnya yang dicatat sebesar nilai neto. Pos ini dirinci: b.1. Piutang Pembiayaan Investasi Mudharabah – Neto Diisi jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad mudharabah meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto. Pos ini dirinci: b.1.1. Piutang pokok pembiayaan investasi mudharabah neto Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad mudharabah setelah dikurangi dengan cadangan
penyisihan
penghapusan
piutang
pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
pokok
mudharabah – pokok
pembiayaan
investasi
- 50 Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan
akad
mudharabah.
Termasuk
didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo. -
Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi mudharabah Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok
pembiayaan
investasi
mudharabah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. b.1.2. Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
mudharabah Diisi
jumlah
investasi
piutang
dengan
dikurangi
bagi
akad
dengan
hasil
pembiayaan
mudharabah cadangan
setelah
penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
mudharabah – pokok Diisi jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad mudharabah. -
Cadangan
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi mudharabah Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi mudharabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. b.2. Piutang Pembiayaan Investasi Musyarakah – Neto Diisi jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad musyarakah meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.
- 51 Pos ini dirinci: b.2.1. Piutang pokok pembiayaan investasi musyarakah neto Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad musyarakah setelah dikurangi dengan cadangan
penyisihan
penghapusan
piutang
pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
pokok
pembiayaan
investasi
musyarakah – pokok Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan
akad
musyarakah.
Termasuk
didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo. -
Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi musyarakah Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok
pembiayaan
investasi
Musyarakah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. b.2.2. Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
musyarakah Diisi
jumlah
investasi
piutang
dengan
dikurangi
bagi
akad
dengan
hasil
pembiayaan
Musyarakah
cadangan
setelah
penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
musyarakah – pokok Diisi jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad Musyarakah. -
Cadangan
piutang
investasi musyarakah
bagi
hasil
pembiayaan
- 52 Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi musyarakah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. b.3. Piutang Pembiayaan Investasi Mudharabah Musytarakah – Neto Diisi jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad Mudharabah
Musytarakah
meliputi
piutang
pokok
pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto. Pos ini dirinci: b.3.1. Piutang pokok pembiayaan investasi mudharabah musyarakah – neto Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad dikurangi
mudharabah dengan
musyarakah
cadangan
setelah
penyisihan
penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
pokok
pembiayaan
investasi
mudharabah musytarakah – pokok Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan
akad
Termasuk
mudharabah
didalamnya
musyarakah.
pembiayaan
investasi
yang belum jatuh tempo. -
Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi mudharabah musyarakah Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok
pembiayaan
musyarakah
investasi
sebagaimana
Peraturan
Otoritas
mengatur
mengenai
pembiayaan syariah.
Jasa
mudharabah
diatur Keuangan
penyelenggaraan
dalam yang usaha
- 53 b.3.2. Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
mudharabah musyarakah Diisi
jumlah
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi dengan akad mudharabah musyarakah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
mudharabah musytarakah – pokok Diisi jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad mudharabah musyarakah. -
Cadangan
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi mudharabah musyarakah Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi mudharabah musyarakah
sebagaimana
Peraturan
Otoritas
mengatur
mengenai
Jasa
diatur Keuangan
Penyelenggaraan
dalam yang Usaha
Pembiayaan Syariah. b.4. Piutang Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishoh – Neto Diisi jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad musyarakah
mutanaqishoh
meliputi
piutang
pokok
pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto. Pos ini dirinci: b.4.1. Piutang pokok pembiayaan investasi musyarakah mutanaqishoh – neto Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad musyarakah mutanaqishoh setelah dikurangi
dengan
cadangan
penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci:
penyisihan
- 54 -
Piutang
pokok
pembiayaan
investasi
musyarakah mutanaqishoh – pokok Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan
akad
Termasuk
musyarakah
didalamnya
mutanaqishoh.
pembiayaan
investasi
yang belum jatuh tempo. -
Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi musyarakah mutanaqishoh Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok
pembiayaan
mutanaqishoh
investasi
sebagaimana
Peraturan
Otoritas
mengatur
mengenai
Jasa
musyarakah diatur
dalam
Keuangan
penyelenggaraan
yang usaha
pembiayaan syariah. b.4.2. Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
musyarakah mutanaqishoh Diisi
jumlah
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi dengan akad musyarakah mutanaqishoh setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi
musyarakah mutanaqishoh – pokok Diisi jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi
dengan
akad
musyarakah
mutanaqishoh. -
Cadangan
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi musyarakah mutanaqishoh Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi musyarakah mutanaqishoh
sebagaimana
Peraturan
Otoritas
mengatur
mengenai
pembiayaan syariah.
Jasa
diatur Keuangan
penyelenggaraan
dalam yang usaha
- 55 b.5. Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto Diisi jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad selain
akad
mudharabah,
musyarakah,
mudharabah
musytarakah dan musyarakah mutanaqishah meliputi piutang
pokok
pembiayaan
dan
piutang
bagi
hasil
pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto. Pos ini dirinci: b.5.1. Piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya – neto Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan
penyisihan
penghapusan
piutang
pembiayaan. Pos ini dirinci: -
Piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya – pokok Diisi jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.
-
Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok
pembiayaan
investasi
dengan
akad
lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. b.5.2. Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya Diisi
jumlah
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- 56 Pos ini dirinci: -
Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya – pokok Diisi jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.
-
Cadangan
piutang
bagi
hasil
pembiayaan
investasi dengan akad lainnya Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. c. Piutang Pembiayaan Jasa Diisi jumlah piutang pembiayaan Jasa meliputi akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), qardh, piutang pembiayaan investasi Lainnya serta akad Ijarah yang dicatat sebesar nilai neto. Pos ini dirinci: c.1. Piutang Pembiayaan Jasa IMBT – Neto Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: c.1.1. Pembiayaan IMBT – Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT. c.1.2. Cadangan piutang pembiayaan IMBT Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang IMBT sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syari ah. c.2. Piutang Jasa Qardh
- 57 Diisi dengan nilai piutang pembiayaan Jasa dengan akad qardh setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci: c.2.1. Pembiayaan Qardh- Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad qardh. c.2.2. Cadangan Piutang Pembiayaan Qardh Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang qardh sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. c.3. Piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad selain akad IMBT, qardh dan ijarah setelah dikurangi dengan
cadangan
penyisihan
penghapusan
piutang
pembiayaan. Pos ini dirinci: c.3.1. Piutang Jasa dengan Akad Lainnya – Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya. c.3.2. Cadangan piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. c.4. Piutang Jasa Ijarah Diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad ijarah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Pos ini dirinci:
- 58 c.4.1. Piutang Jasa Ijarah – Pokok Diisi jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad ijarah. c.4.2. Cadangan piutang Pembiayaan Qardh Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang dengan Akad Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai
penyelenggaraan
usaha
pembiayaan
syariah. Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir LB.07 Daftar Rincian Pembiayaan. 5. Penyertaan Modal Diisi jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham Perusahaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan. Penyertaan modal terdiri: a. Perusahaan Sektor Jasa Keuangan b. Perusahaan Non Sektor Jasa Keuangan Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.08 Daftar Rincian Penyertaan Modal. 6. Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga Syariah Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Syariah pelapor pada surat-surat berharga syariah selain penyertaan dalam bentuk saham, dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (remaining maturity) lebih dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.06 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.
- 59 7. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan - Neto Pos ini dirinci: a. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Subpos ini mencakup nilai aset ijarah atau aset lain yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. b. Akumulasi Penyusutan Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan. Subpos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang digunakan usaha pembiayaan sampai dengan tanggal laporan. 8. Aset Tetap dan Inventaris – Neto Pos ini dirinci: a. Aset Tetap dan Inventaris Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor. b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan. 9. Aset Pajak Tangguhan Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan
yang
diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan
temporer
yang
boleh
dikurangkan
(deductible
temporary differences) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang. Pos ini disajikan di neraca berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos kewajiban pajak tangguhan. 10. Rupa-rupa Aset Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos 1 sampai dengan 8 diatas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.
- 60 Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.11 Daftar Rincian RupaRupa Aset. II. LIABILITAS DAN EKUITAS 1. Kewajiban Yang Segera Dapat Dibayar Pos ini mencakup kewajiban jangka pendek Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk kedalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Syariah pelapor. Pos ini dirinci: a. Akad Mudharabah Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad mudharabah. b. Akad Mudaharabah Musyarakah Pos ini mencakup
kewajiban segera Perusahaan Syariah
pelapor dengan akad mudharabah musyarakah. c. Akad Musyarakah Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad musyarakah. d. Akad Qardh Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad qardh. e. Akad Pendanaan Lainnya Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Syariah pelapor
dengan
Akad
pendanaan
lainnya,
selain
akad
mudharabah, mudharabah musytarakah, musyarakah, dan qardh. f. Kewajiban segera lainnya Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Syariah pelapor selain pada butir a,b, c, d dan e. 2. Kewajiban Derivatif
- 61 Pos ini mencakup semua kewajiban yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Kewajiban derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Form LB014. Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai. 3. Utang Pajak Pos ini mencakup seluruh kewajiban pajak Perusahaan Syariah pelapor
yang
belum
dibayar
berkaitan
dengan
ketentuan
perpajakan yang berlaku di Indonesia. 4. Pendanaan Yang Diterima Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah atau valuta asing dari dalam negeri maupun luar negeri. Pos ini dirinci: a. Dalam Negeri Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari dalam negeri atau penduduk. a.1. Bank Pos
ini
mencakup
pendanaan
yang
diterima
oleh
Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
Subpos
ini
tidak
boleh
dikompensasikan
dengan pos Bank pada pos-pos Aset. Pos ini dirinci: i. Akad Mudharabah Diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad mudharabah. ii. Akad Mudharabah musyarakah Diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad mudharabah musyarakah.
- 62 iii. Akad Musyarakah Diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad musyarakah. iv. Akad Ijarah Diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad ijarah. v. Akad Qardh Diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad qardh. vi. Akad pendanaan lainnya Diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain point i s.d. vi. a.2. Non Bank Pos
ini
mencakup
pendanaan
yang
diterima
oleh
Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari perusahaan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. b. Luar Negeri Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari luar negeri atau bukan penduduk (non resident). a.1. Bank Pos
ini
mencakup
pendanaan
yang
diterima
oleh
Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. a.2. Jasa Keuangan Non Bank Pos
ini
mencakup
pendanaan
yang
diterima
oleh
Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari jasa keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional diluar Indonesia. a.3. Lainnya
- 63 Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari pihak ketiga bukan bank di luar negeri atau bukan penduduk (non resident). Pos – pos ini harus dirinci pada Formulir LB09 Daftar Rincian Pendanaan Yang Diterima. 5. Surat Berharga Yang Diterbitkan Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat. Pos ini harus dirinci pada Formulir LB10 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan. 6. Liabilitas Pajak Tangguhan Pos ini mencakup jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences). Pos ini disajikan di neraca berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Aset Pajak Tangguhan. 7. Pinjaman (Qardh) Subordinasi Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagai berikut: i. Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun ii. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir setelah dipenuhi segala pendanaan yang ada iii. Ada perjanjian tertulis antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pemberi pendanaan. Pos ini dirinci: a. Dalam Negeri Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari dalam negeri atau penduduk/resident.
- 64 b. Luar Negeri Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari luar negeri atau bukan penduduk/non resident. 8. Rupa-rupa Liabilitas Pos ini mencakup saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas. 9. Modal a. Modal Disetor/Modal Kerja i. Untuk Perusahaan Syariah, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah nilai modal Perusahaan Syariah pelapor yang
sudah
Perusahaan
disetor Syariah
penuh
oleh
pemegang
saham
pelapor
yang
berbadan
hukum
perseroan terbatas. ii. Untuk UUS, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS. b. Simpanan Pokok dan Wajib Pos ini dirinci: i. Simpanan Pokok Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi. ii. Simpanan Wajib Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi. c. Tambahan Modal Disetor i. Agio
- 65 Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. ii. Disagio Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya. iii. Biaya Emisi Efek Ekuitas Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham. d. Modal Hibah Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Syariah pelapor. 10. Cadangan Cadangan adalah cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham. Cadangan ini juga bisa dimaksudkan untuk UUS. Dalam pengertian ini meliputi: a. Cadangan umum Pos ini mencakup cadangan yang
dibentuk dari penyisihan
laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak. b. Cadangan tujuan Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu. 11. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Syariah pelapor pada periode awal tahun laporan. 12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan. 13. Komponen Ekuitas Lainnya
- 66 Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif. Pos ini dirinci: a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya Pos ini dirinci: 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan
dalam
surplus
revaluasi
oleh
Perusahaan
Syariah pelapor pada periode awal tahun laporan. 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing. Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Syariah pelapor pada periode awal tahun laporan. 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Syariah pelapor pada periode awal tahun laporan. 4) Saldo
Keuntungan
(Kerugian)
Akibat
Bagian
Efektif
Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas. Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Syariah pelapor pada periode awal tahun laporan. 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi
- 67 keuangan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada periode awal tahun laporan. b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan Pos
ini
mencakup
Keuntungan
(Kerugian)
pendapatan
komprehensif lainnya (other comprehensive income /OCI) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam LB02 Laporan Laba Rugi.
- 68 B. LB02 : LAPORAN LABA RUGI 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Syariah
:
Laporan Pada Akhir Periode
: Dalam Rupiah
No.
Pos-pos A.
PENDAPATAN
1. Pendapatan Operasional 1.1. Pembiayaan 1.1.1.
Pembiayaan Jual Beli
a. Murabahah b. Salam c. Istishna d. Pendapatan dengan akad jual beli lainnya 1.1.2.
Pembiayaan Investasi
a. Mudharabah b. Musyarakah c. Mudharabah Musytarakah d. Musyarakah Mutanaqisah e. Pendapatan dari akad investasi lainnya 1.1.3.
Pembiayaan Jasa
a. Ijarah b. IMBT c. Hawalah bil ujrah d. Wakalah bil ujrah e. Kafalah bil ujrah
Sandi Rp Valas Jumlah
- 69 f. Ju'alah g. Pendapatan dari akad pembiayaan jasa lainnya h. Pendapatan pembiayaan bersama dengan akad Wakalah bil Ujrah 1.2. Pendapatan Operasional Lainnya a. Pendapatan administrasi b. Pendapatan Provisi c. Pendapatan Ganti Rugi (Ta'widh) d. Pendapatan operasional lainnya 2. Pendapatan Non Operasional 2.1. Pendapatan imbal jasa/Jasa Giro 2.2. Pendapatan Non-Operasional Lainnya B.
BEBAN
1. Beban Operasional 1.1. Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa a. Akad Mudharabah b. Akad Mudharabah Musytarakah c. Akad Musyarakah d. Akad Ijarah e. Akad Wakalah bil Ujrah untuk kegiatan pembiayaan f. Akad pendanaan lainnya 1.2. Premi Swap 1.3. Premi Asuransi 1.4. Tenaga Kerja a. Gaji,Upah dan Tunjangan b. Pengembangan dan Pelatihan
- 70 Tenaga Kerja c. Lainnya 1.5. Pemasaran 1.6. Penyisihan/Penyusutan a. Penyisihan Piutang Ragu-ragu: i. Pembiayaan Jual Beli ii. Pembiayaan Investasi iii. Pembiayaan Jasa b. Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus ijarah) c. Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris 1.7. Sewa 1.8. Pemeliharaan dan Perbaikan 1.9. Administrasi dan Umum 1.10.
Lainnya
2. Beban Non Operasional C.
LABA (Rugi)
D.
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
1. Pajak Tahun Berjalan
-/-
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan E.
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak (C-
D1+D2) F.
KEUNTUNGAN (KERUGIAN)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA 1. Selisih Lebih (Kurang) Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing 2. Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
- 71 3. Keuntungan (Kerugian) Lindung Nilai Arus Kas 4. Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap 5. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya G.
LABA (RUGI) BERSIH
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2. PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI Laporan Laba Rugi Komprehensif mencakup angka-angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan. Adapun tata cara pengisian Laporan Laba Rugi Komprehensif dirinci sebagai berikut: A. PENDAPATAN 1. Pendapatan Operasional Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Syariah. Pos ini dirinci: 1.1. Pembiayaan Pos ini mencakup semua pendapatan margin, bagi hasil (nisbah), dan imbal jasa (ujroh) yang diperoleh Perusahaan Syariah dari kegiatan pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan. Pos ini dirinci: 1.1.1. Pembiayaan Jual Beli a. Murabahah Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. b. Salam
- 72 Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad salam. c. Istishna Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad istishna. d. Pendapatan dengan akad jual beli lainnya Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad jual beli lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK. 1.1.2. Pembiayaan Investasi a. Mudharabah Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad mudharabah. b. Musyarakah Pos ini mencakup mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad musyarakah. c. Mudharabah Musyarakah Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad mudharabah musyarakah. d. Musyarakah Mutanaqishoh Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad musyarakah Mutanaqishoh e. Pendapatan dari akad investasi lainnya. Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad
- 73 investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK. 1.1.3. Pembiayaan Jasa a. Ijarah Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad ijarah. Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi
beban
yang
terkait,
misalnya
beban
penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. b. IMBT Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT. c. Hawalah Bil Ujrah Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad hawalah atau hawalah bil ujrah. d. Wakalah Bil Ujrah Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad wakalah bil ujrah. e. Kafalah Bil Ujrah Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad kafalah atau kafalah bil ujrah. f. Ju’alah Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad ju’alah. g. Pendapatan Dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.
- 74 h. Pendapatan Dari Pembiayaan Bersama Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Pos ini mencakup pendapatan ujrah dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad wakalah bil ujrah atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (counterparty) transaksi chanelling Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana. 1.2. Pendapatan Operasional Lainnya a. Pendapatan administrasi Pos ini mencakup adalah biaya yang dibebankan ke Konsumen atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah. b. Pendapatan Provisi Pos ini mencakup adalah biaya provisi yang dibebankan ke Konsumen. c. Pendapatan Ganti Rugi (Ta’widh) Pos ini mencakup ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan perusahaan yang dibebankan ke Konsumen dalam rangka proses penagihan. d. Pendapatan Operasional Lainnya Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima
Perusahaan
Syariah
sehubungan
dengan
pelaksanaan kegiatan usahanya. Termasuk
didalamnya
adalah
kegiatan
memasarkan
produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah. 2. Pendapatan Non-Operasional Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor. 2.1. Pendapatan Imbal Jasa dan Bagi Hasil
- 75 Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa atau bagi hasil (nisbah) dalam rupiah dan valuta asing dari penanamanpenanaman yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan dan deposito pada bank syariah. 2.2. Pendapatan Non Operasional Lainnya Pos
ini
mencakup
pendapatan
non
operasional
selain
pendapatan ujrah dan jasa giro. B. BEBAN 1. Beban Operasional Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Syariah pelapor. 1.1. Bagi Hasil/Imbal Jasa a. Akad Mudharabah Pos ini mencakup biaya atas bagi hasil (nisbah) dari pendanaan yang diterima dari mitra (shahibul maal) dengan menggunakan akad mudharabah. b. Akad Mudharabah Musyarakah Pos ini mencakup biaya atas bagi hasil (nisbah) dari pendanaan yang diterima dari mitra (shahibul maal) dengan menggunakan akad mudharabah musytarakah. c. Akad Musyarakah Pos ini mencakup biaya atas bagi hasil (nisbah) dari pendanaan yang diterima dari mitra (shahibul maal) dengan menggunakan akad musyarakah d. Akad Ijarah Pos ini mencakup biaya atas imbal jasa (ujrah) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad ijarah. Termasuk didalamnya imbal jasa (ujrah) atas penerbitan sukuk ijarah.
e. Akad Wakalah bil Ujrah untuk kegiatan pembiayaan
- 76 Pos ini mencakup adalah biaya atas imbal jasa (ujrah) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah f. Akad Pendanaan dengan prinsip syariah lainnya Pos ini mencakup biaya yang timbul dari pendanaan yang diterima dari mitra (shahibul maal) dengan menggunakan akad pendanaan dengan prinsip syariah lainnya 1.2. Premi Swap Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan dalam rangka transaksi swap. 1.3. Kontribusi Asuransi Syariah Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan,
misalnya
pembayaran
premi
asuransi
kerugian aset tetap. 1.4. Tenaga Kerja a. Gaji, upah dan tunjangan Pos ini mencakup biaya gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan direksi/pengurus
dan
yang karyawan
dibayarkan Perusahaan
kepada Syariah
pelapor yang berstatuspegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongpotongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan. b. Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan Syariah untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja. c. Lainnya Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam sub pos gaji, upah dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.
1.5. Pemasaran
- 77 Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan. 1.6. Penyisihan/Penyusutan a. Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan. i.
Pembiayaan Jual Beli Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan pembiayaan jual beli.
ii. Pembiayaan Investasi Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan investasi. iii. Pembiayaan Jasa Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan jasa. b. Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris. 1.7. Sewa Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat. 1.8. Pemeliharaan dan Perbaikan Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain. 1.9. Administrasi dan Umum Pos
ini
mencakup
biaya
untuk
pemakaian
barang-
barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
- 78 1.10. Lainnya Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos 1.1 sampai dengan 1.9 diatas. 2. Beban Non Operasional Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Syariah. C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Pos ini mencakup pendapatan dikurangi beban tanpa dikurangi dengan pajak. D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 1. Pajak Tahun Berjalan Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan Pos
ini
mencakup
besarnya
pendapatan
(beban)
pajak
tangguhan terkait dengan besarnya aset (kewajiban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. E. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK Pos ini mencakup laba (rugi) setelah
dikurangi taksiran pajak
penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. F.
KEUNTUNGAN
(KERUGIAN)
PENDAPATAN
KOMPREHENSIF
LAINNYA Pos
ini
mencakup
Keuntungan
(Kerugian)
pendapatan
komprehensif lainnya (other comprehensive income /OCI) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan. Pos ini dirinci: 1. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing
- 79 Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian. 2. Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian. 3. Keuntungan (Kerugian) Lindung Nilai Arus Kas Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
Pos ini
disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian. 4. Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
Pos ini
disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian. 5. Keuntungan (Kerugian) komprehensif Lainnya Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan 4 diatas. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian. G.
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah Keuntungan (kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya.
- 80 C. LB03 : REKENING ADMINISTRATIF 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Syariah : Laporan pada akhir Periode
: Dalam Rupiah
No.
Pos-pos
1 Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik a. Dalam negeri 1) Bank 2) Non Bank b. Luar negeri 1) Bank 2) Non Bank 2 Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang belum disalurkan 3 Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan prinsip syariah a. Pendanaan Dalam Negeri b. Pendanaan Luar Negeri 4 Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga a. Kegiatan Chanelling dengan akad wakalah bil ujrah b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi 5 Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai a. Spot b. Forward Agreement 6
Lainnya
Sandi
Rupiah
Valas
Jumlah
- 81 No.
Pos-pos
Sandi
Rupiah
Valas
Jumlah
a. Piutang Pembiayaan hapus buku b. Piutang Pembiayaan hapus buku yang berhasil ditagih c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih Jumlah 2. PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF “Rekening administratif” adalah rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya. Rekening administratif dalam valuta asing dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valuta asing yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan. Rekening administratif dirinci: 1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik Rekening ini mencakup fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (committed) namun belum ditarik oleh Perusahaan Syariah pelapor. Rekening ini dirinci: a) Dalam negeri 1) Bank Syariah 2) Non Bank b) Luar negeri a) Bank Syariah b) Non Bank 2. Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Disalurkan Rekening ini mencakup fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada nasabah dan belum disalurkan.
- 82 3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah Rekening ini mencakup nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan
oleh
Perusahaan
Syariah
pelapor
dalam
rangka
memperoleh pendanaan dari pihak yang memberikan pendanaan. Rekening ini dirinci: a. Pendanaan Dalam Negeri b. Pendanaan Luar Negeri 4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk: a. Kegiatan Chanelling dengan akad Wakalah Bil Ujrah Pos ini mencakup sebesar total pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan penerusan (channeling) dengan menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah. Pos ini mencakup dana untuk pembiayaan yang seluruhnya berasal dari penyedia dana (bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan/atau perusahaan syariah) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini berada pada penyedia dana. Adapun Perusahaan Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai
pengelola
dan
memperoleh
imbalan
atau
fee
dari
pengelolaan dana tersebut. b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi “Pembiayaan sindikasi” adalah pembiayaan atas suatu kegiatan yang sumber pendanaannya lebih dari satu pihak. Subpos ini mencakup sebesar total Pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan sindikasi yang menjadi porsi pihak lain. Pos ini dirinci pada formulir LB13 Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama. 5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pendanaan, margin, dan/atau jangka waktu pembayaran. Rekening ini dirinci:
- 83 a. Spot b. Forward Agreement Pos ini dirinci pada formulir LB14 Daftar Rincian Aset Derivatif untuk Lindung Nilai. 6. Lainnya Rekening ini mencakup piutang pembiayaan yang telah dinyatakan hapus buku maupun hapus tagih oleh perusahaan. Rekening ini dirinci: a) Piutang Pembiayaan hapus buku Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapus bukukan oleh Perusahaaan Syariah pelapor namun belum dihapus tagihkan oleh Perusahaan. b) Piutang Pembiayaan hapus buku yang berhasil ditagih Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapus
bukukan
namun
berhasil
ditagih
kembali
oleh
Perusahaaan Pembiayaan pelapor. c) Piutang Pembiayaan Hapus Tagih. Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapus tagihkan oleh Perusahaaan Syariah pelapor.
- 84 D. LB04 : LAPORAN ARUS KAS 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Pembiaayaan Laporan Pada Akhir Periode
:
: Dalam Rupiah
No.
Pos-pos I. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi A. Arus Kas Surplus (Defisit) 1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi a. Penerimaan dari pembiayaan Jual Beli -
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Murabahah
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Salam
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Istishna
-
Penerimaan dari akad jual beli lainnya
b. Penerimaan dari pembiayaan Investasi -
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Mudharabah
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Musyarakah
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Mudharabah musytarakah
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 85 No.
Pos-pos -
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah
-
Penerimaan dari akad investasi lainnya
c. Penerimaan dari pembiayaan Jasa -
Penerimaan dari kegiatan Pembiayaan Ijarah
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan IMBT
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Hawalah bil ujrah
-
Penerimaan dari pembiayaan Wakalah bil ujrah
-
Penerimaan dari pembiayaan Kafalah bil ujrah
-
Penerimaan dari kegiatan pembiayaan Ju'alah
-
Penerimaan dari pembiayaan qardh
-
Penerimaan dari akad pembiayaan jasa lainnya
d. Penerimaan dari kegiatan Pembiayaan Penerusan dengan akad wakalah bil ujrah e. Penerimaan dari surat berharga yang
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 86 No.
Pos-pos Diperjualbelikan f. Penerimaan dari pendapatan aktivitas operasi lainnya 2. Pembayaran Kas untuk Aktivitas Operasi a. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Jual Beli -
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Murabahah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Salam
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Istishna
-
Pembayaran untuk akad jual beli lainnya
b. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Investasi -
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Mudharabah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Musyarakah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Mudharabah musytarakah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 87 No.
Pos-pos -
Pembayaran untuk akad investasi lainnya
c. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Jasa -
Pembayaran untuk kegiatan Pembiayaan Ijarah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan IMBT
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Hawalah bil ujrah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Wakalah bil ujrah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Kafalah bil ujrah
-
Pembayaran untuk kegiatan kegiatan pembiayaan Ju'alah
-
Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan qardh
-
Pembayaran untuk kegiatan akad pembiayaan jasa lainnya
d. Pembayaran untuk beban umum dan administrasi e. Pembayaran untuk pajak penghasilan
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 88 No.
Pos-pos f. Pembayaran untuk perolehan surat berharga yang Diperjualbelikan g. Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya II. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi A. Arus Kas Surplus (Defisit) 1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi a. Penerimaan dari pelepasan anak perusahaan b. Penerimaan dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan c. Penerimaan dari penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan d. Penerimaan deviden e. Penerimaan bagi hasil dari kegiatan investasi f. Penerimaan dari aktivitas investasi lainnya 2. Pembayaran Kas untuk Aktivitas Investasi a. Pembayaran untuk perolehan atas anak perusahaan b. Pembayaran untuk pembelian tanah, bangunan dan peralatan c. Pembayaran untuk perolehan
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 89 No.
Pos-pos surat berharga yang tidak diperjualbelikan d. Pembayaran untuk aktivitas investasi lainnya III. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan A. Arus Kas Surplus (Defisit) 1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan a. Penerimaan dari pendanaan bank -
Akad Mudharabah
-
Akad Mudharabah Musytarakah
-
Akad Musyarakah
-
Akad lainnya
b. Penerimaan dari pendanaan non bank -
Akad Mudharabah
-
Akad Mudharabah Musytarakah
-
Akad Musyarakah
-
Akad lainnya
c. Penerimaan dari pinjaman (qardh) subordinasi d. Penerimaan dari penerbitan sukuk e. Penerimaan dari pendanaan sekuritisasi dengan prinsip syariah
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 90 No.
Pos-pos f. Penerimaan dari pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah g. Penerimaan dari penerbitan modal saham h. Penerimaan setoran modal kerja (khusus UUS) 2. Pembayaran Kas untuk Aktivitas Pendanaan a. Pengeluaran dari pendanaan bank -
Akad Mudharabah
-
Akad Mudharabah Musytarakah
-
Akad Musyarakah
-
Akad lainnya
b. Pengeluaran dari pendanaan non bank -
Akad Mudharabah
-
Akad Mudharabah Musytarakah
-
Akad Musyarakah
-
Akad lainnya
c. Pengeluaran dari pendanaan pinjaman (qardh) subordinasi d. Pengeluaran dari penerbitan sukuk e. Pengeluaran dari pendanaan sekuritisasi dengan prinsip syariah
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
- 91 No.
Pos-pos
Sandi
Rp
Valas
Jumlah
f. Pengeluaran dari pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah g. Pembayaran untuk penarikan kembali saham perusahaan (treasury stock) h. Pembayaran deviden IV. Kenaikan (Penurunan) Dari perubahan kurs valuta kas dan setara kas V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (I+II+III+IV) VI. Kas dan setara kas pada awal periode VII.
Kas dan setara kas pada akhir
periode 2. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS Arus kas merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran. Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Syariah pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri. I.
Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi A. Arus Kas Surplus (Defisit) 1. Arus Kas Masuk Dari Aktifitas Operasi a. Penerimaan Dari Pembiayaan Jual Beli Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.
- 92 Penerimaan dari kegiatan pembiayaan murabahah Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan salam Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad salam. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan istishna Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad Istishna. Penerimaan dari akad jual beli lainnya Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain akad murabahah, salam, dan istishna. b. Penerimaan Dari Pembiayaan Investasi Penerimaan dari kegiatan pembiayaan mudharabah Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari
aktivitas
pembiayaan
investasi
dengan
akad
mudharabah. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan musyarakah Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari
aktivitas
pembiayaan
investasi
dengan
akad
musyarakah. Penerimaan
dari
kegiatan
pembiayaan
mudharabah
musyarakah Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari
aktivitas
pembiayaan
investasi
dengan
akad
mudharabah musyarakah. Penerimaan mutanaqisah
dari
kegiatan
pembiayaan
musyarakah
- 93 Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan dari penjualan porsi kepemilikan aset pembiayaan investasi (hishshah) dan/atau bagi hasil, yang berasal dari
aktivitas
pembiayaan
investasi
dengan
akad
musyarakah mutanaqisah. Penerimaan dari akad jual beli lainnya Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad investasi selain akad mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarah, dan musyarakah mutanaqisah. c. Penerimaan Dari Pembiayaan Jasa Penerimaan dari kegiatan pembiayaan ijarah Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad ijarah Penerimaan dari kegiatan pembiayaan imbt Pos ini memuat
semua penerimaan
dari kegiatan
pembiayaan jasa dengan akad IMBT, yang meliputi imbal jasa (ujrah) dan/atau penerimaan atas pemindahan kepemilikan aset kepada konsumen. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan hawalah bil ujrah Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad hawalah bil ujrah. Penerimaan
dari
kegiatan
pembiayaan
wakalah/wakalah bil ujrah Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad wakalah bil ujrah. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan kafalah/kafalah bil ujrah
- 94 Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad kafalah bil ujrah. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan ju’alah Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad ju'alah. Penerimaan dari kegiatan pembiayaan qardh Pos ini memuat semua penerimaan atas pelunasan qardh. Kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad qardh harus
bersamaan
dengan
penggunaan
akad
pembiayaan lainnya. Penerimaan dari akad pembiayaan jasa lainnya Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa selain akad ijarah, IMBT, hawalah bil ujrah, wakalah bil ujrah, kafalah bil ujrah, ju’alah, dan qardh. d. Penerimaan Dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (ujrah) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad wakalah bil ujrah. Ujrah tersebut atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (counterparty) melalui kegiatan penerusan (chanelling) Perusahaan Syariah dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana. e. Penerimaan Dari Surat Berharga Yang Diperjualbelikan Pos
ini
berisi
semua
penerimaan
yang
berasal
dari
penjualan atas surat berharga syariah yang ditujukan untuk diperjualbelikan. f. Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas.
Pos ini dapat bersumber dari
penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan ganti rugi
- 95 (ta’widh) penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari
kegiatan
utama,
termasuk
di
dalamnya
adalah
kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah. 2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi a. Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Jual Beli Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan murabahah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan salam Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad salam. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan istishna Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad istishna. Pembayaran untuk akad jual beli lainnya Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad jual beli selain akad murabahah, salam, dan istishna. b. Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan kegiatan pembiayaan investasi. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan mudharabah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan
pembiayaan
investasi
dengan
akad
mudharabah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan musyarakah
- 96 Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan
pembiayaan
investasi
dengan
akad
musyarakah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan mudharabah musyarakah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan
pembiayaan
investasi
dengan
akad
mudharabah musyarakah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan musyarakah mutanaqisah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad musyarakah mutanaqisah. Pembayaran untuk akad investasi lainnya Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi, selain akad mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah, dan musyarakah mutanaqisah. c. Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan pembiayaan jasa. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan ijarah Pos ini memuat semua pengeluaran untuk pembelian aset dan biaya terkait lainnya dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad ijarah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan IMBT Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT. Pembayaran untuk kegiatan Pembiayaan hawalah bil ujrah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad hawalah bil ujrah.
- 97 Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan wakalah bil ujrah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad wakalah bil ujrah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan kafalah bil ujrah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad kafalah bil ujrah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan ju’alah Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad ju'alah. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan qardh Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad qardh. Pembayaran untuk akad pembiayaan jasa lainnya Pos ini memuat semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan jasa selain akad ijarah, IMBT, hawalah bil ujrah, wakalah bil ujrah, kafalah bil ujrah, jualah, dan qardh. d. Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi pembayaran iuran pensiun, dan pembayaran lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. e. Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan. f. Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan Pos ini digunakan untuk mencatat pembayaran surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan
- 98 g. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi
lainnya
dan
belum
tercakup
dalam
pos-pos
sebelumnya. II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi A. Arus Kas Surplus (Defisit) 1. Penerimaan Dari Kegiatan Investasi a. Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait. b. Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan Peralatan Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan.
Jika dalam penjualan tersebut
terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan bebanbeban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi
dengan
beban-beban
yang
harus
dibayar
perusahaan. c. Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut. d. Penerimaan deviden Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil investasi
Perusahaan
Syariah
pelapor
perusahaan lain. e. Penerimaan bagi hasil Dari Kegiatan Investasi
pada
saham
- 99 Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil kegiatan investasi Perusahaan Syariah pelapor. f. Penerimaan Dari Aktivitas Investasi Lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas. 2. Pembayaran Kas Untuk Kegiatan Investasi a. Pembayaran Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaannya. b. Pembayaran Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan
Peralatan Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan dan peralatan. c. Pembayaran Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak
Diperjualbelikan Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Syariah pelapor melakukan pembayaran kas untuk bebanbeban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya. d. Pembayaran Untuk Aktivitas Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas. III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan A. Arus Kas Surplus (Defisit) 1. Penerimaan Kas Dari Kegiatan Pendanaan a. Penerimaan Kas Dari Pendanaan Bank Akad mudharabah Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad mudharabah.
- 100 Akad mudharabah musyarakah Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad mudharabah musyarakah Akad musyarakah Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad musyarakah Akad lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan
akad
selain
mudharabah,
mudharabah
musytarakah dan musyarakah. b. Penerimaan Dari Pendanaan Non Bank Akad mudharabah Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non bank dengan akad mudharabah. Akad mudharabah musyarakah Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non bank dengan akad mudharabah musyarakah. Akad musyarakah Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non bank dengan akad musyarakah. Akad lainnya Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non bank dengan
akad
selain
mudharabah,
mudharabah
musytarakah dan musyarakah. c. Penerimaan Dari Pinjaman (Qardh) Subordinasi Pos ini berisi penerimaan kas dari pinjaman (qardh) subordinasi. d. Penerimaan Dari Penerbitan Sukuk Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor. e. Penerimaan Dari Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah
- 101 Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor. f. Penerimaan Dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya sesuai
dengan
prinsip
syariah
yang
dilakukan
oleh
dari
hasil
Perusahaan Syariah pelapor. g. Penerimaan Dari Penerbitan Modal Saham Pos
ini
berisi
penerimaan
kas
penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Syariah pelapor. h. Penerimaan Setoran Modal Kerja Pos ini berisi penerimaan kas atas setoran modal kerja yang diberikan oleh induk perusahaan kepada UUS pelapor. 2. Pembayaran Kas Untuk Kegiatan Pendanaan a. Pembayaran Dari Pendanaan Bank Akad mudharabah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad mudharabah. Akad mudharabah musyarakah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad mudharabah musyarakah Akad musyarakah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad musyarakah Akad lainnya Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan
akad
selain
mudharabah,
musytarakah dan musyarakah. b. Pengeluaran Dari Pendanaan Non Bank Akad mudharabah
mudharabah
- 102 Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non bank dengan akad mudharabah. Akad mudharabah musyarakah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non bank dengan akad mudharabah musyarakah Akad musyarakah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non bank dengan akad musyarakah Akad lainnya Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non bank dengan akad selain mudharabah, mudharabah musytarakah dan musyarakah. c. Pengeluaran Dari Pinjaman (Qardh) Subordinasi Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pinjaman (qardh) subordinasi. d. Pengeluaran Dari Penerbitan Sukuk Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor. e. Pengeluaran Dari Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor. f. Pengeluaran Dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor. g. Pembayaran Untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham dan modal pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
- 103 h. Pembayaran Dividen Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. IV. Kenaikan (Penurunan) dari perubahan Kurs valuta Pada Kas dan Setara Kas Pos ini berisi jumlah perubahan kurs valuta kas dan setara kas dengan nilai yang seharusnya tercatat pada akhir periode laporan. V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas pada periode laporan. VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode laporan Perusahaan Syariah pelapor. VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.
- 104 E. LB05 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Pembiaayaan
:
Nama Perusahaan Pembiaayaan
:
Laporan pada Akhir Periode
:
Rupiah
Valas
Jatuh tempo sampai dengan Pos-pos
Aset Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto Piutang Pembiayaan Murabahah Pokok Piutang Pembiayaan Salam - Pokok Piutang Pembiayaan Istishna - Pokok
Sandi
6
1<
5<
Jatuh tempo sampai dengan
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
6
1<
5<
Total
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
- 105 Rupiah
Valas
Jatuh tempo sampai dengan Pos-pos
Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto Piutang Pembiayaan Mudharabah Pokok Piutang Pembiayaan Musyarakah Pokok Piutang Pembiayaan Mudharabah Musytarakah - Pokok Piutang Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishoh - Pokok Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok
Sandi
6
1<
5<
Jatuh tempo sampai dengan
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
6
1<
5<
Total
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
- 106 Rupiah
Valas
Jatuh tempo sampai dengan Pos-pos
Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto Piutang Pembiayaan Ijarah - Pokok Piutang Pembiayaan IMBT - Pokok Piutang Pembiayaan Qardh - Pokok Piutang Pembiayaan Wakalah bil Ujrah – Pokok
Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Aset Non Pembiayaan Total Aset
Sandi
6
1<
5<
Jatuh tempo sampai dengan
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
6
1<
5<
Total
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
- 107 Rupiah
Valas
Jatuh tempo sampai dengan Pos-pos
Liabilitas Pendanaan Yang Diterima Surat Berharga yang Diterbitkan Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan Total Liabilitas
Sandi
6
1<
5<
Jatuh tempo sampai dengan
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
6
1<
5<
Total
<3
3-6
bulan -
umur
umur
> 10
bulan
Bulan
1
<5
< 10
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Jumlah
- 108 2. PENJELASAN LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS I. Aset Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada neraca LB01 Neraca Bulanan. A. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan. Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jasa. 1. Pembiayaan Jual Beli Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masingmasing
pokok
piutang
pembiayaan
murabahah,
piutang
pembiayaan salam, piutang pembiayaan istishna, piutang pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing cadangan
kategori
“piutang
umur
piutang
pembiayaan jual
setelah
dikurangi
beli dengan prinsip
syariah.” Yang dimaksud dengan “pokok” adalah outstanding principles setelah dikurangi margin ditangguhkan. 2. Pembiayaan Investasi Pos
ini
mencakup
“total
pembiayaan
investasi
neto”
berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok piutang pembiayaan mudharabah, piutang pembiayaan musyarakah, piutang pembiayaan mudharabah musytarakah, piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah, piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah lainnya,
masing-masing
kategori
umur
piutang
setelah
dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.
- 109 3. Pembiayaan Jasa Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan ijarah, piutang pembiayaan
IMBT,
piutang
pembiayaan
Qardh,
piutang
pembiayaan wakalah bil ujrah, piutang pembiayaan Jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya. B. Aset Non Pembiayaan
Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. C. Total Aset
Pos ini mencakup total aset perusahaan syariah sesuai dengan Aset pada LB01 Neraca Bulanan II. Liabilitas Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam
bentuk
rupiah
dan/atau
valas.
Pos
ini
terdiri
dari
penjumlahan umur pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.
- 110 F. LB06 : DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah : Nama Perusahaan Syariah : Laporan pada akhir Periode (1)
(2)
:
(3)
(4)
(5)
Jenis Nomor
Jenis
Surat
Surat
Berharga
Berharga
Syariah
(7)
Margin/Bagi
Akad
Jatuh Tempo
Hasil/Imbal Tujuan
Tanggal
Syariah
Penerbitan
(8)
(6)
Tanggal
Jasa
Kepemilikan
Jatuh
Jenis
Nilai
Tempo
(9)
(10)
(11)
Saldo Akhir
Penerbit/Tertarik
Nilai Jenis Valuta
Kualitas
Dalam Mata Uang
Status Nilai Rupiah
Nama
Negara
Golongan
Keterkaitan
Asal
2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valuta asing yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham. (1) Nomor Surat Berharga Syariah Diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki. (2) Jenis Surat Berharga Syariah
- 111 “Jenis” adalah bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valuta asing, yaitu:
Sandi 50
: Saham
Sandi 51
: Deposito pada Bank Syariah
Sandi 55
: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah
Sandi 60
: Surat Berharga Komersial (CP) Syariah
Sandi 61
: Medium Term Notes (MTN) Syariah
Sandi 71
: Reksadana Syariah
Sandi 72
: Obligasi Syariah/Sukuk
Sandi 79
: Surat Berharga Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah
(3) Jenis Akad “Jenis akad” adalah jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valuta asing, yaitu: Istishna Mudharabah Musyarakah Ijarah Wakalah Wakalah bil Ujrah Kafalah Kafalah bil Ujrah Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah (4) Jatuh Tempo 1. Tanggal Penerbitan Diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat berharga syariah. 2. Tanggal Jatuh Tempo
- 112 Diisi tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo surat berharga syariah. Untuk surat berharga syariah yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga syariah yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan. (5) Tujuan Pemilikan Diisi sandi Tujuan Pemilikan, yaitu
Sandi 1
: Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity /
HTM) Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
Sandi 2
: Diperdagangkan (Held for Trading / Trading) Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan.
Sandi 3
: Tersedia Untuk Dijual (Available for Sale / AFS) Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah yang tidak dikelompokkan dalam kategori
“dimiliki
hingga
jatuh
tempo”
maupun
“diperdagangkan” dan siap untuk dijual. (6) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa 1. Jenis “Jenis” adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. 2. Nilai “Nilai” adalah nilai nominal margin, persentase bagi hasil atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak.
- 113 (7) Jenis Valuta “Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan untuk mendapatkan surat berharga yang dimiliki seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. (8) Kualitas “Kualitas” adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai
dengan
aturan
penggolongan
kualitas
aset
produktif
Perusahaan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, yaitu:
Sandi 1
: Lancar
Sandi 2
: Dalam Perhatian Khusus
Sandi 3
: Kurang Lancar
Sandi 4
: Diragukan
Sandi 5
: Macet
(9) Saldo Akhir “Saldo akhir” adalah nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga ditambah dengan pos Investasi Jangka
Panjang
Dalam Surat Berharga pada neraca LB01 Neraca Bulanan. 1. Nilai dalam mata uang asal “Nilai dalam mata uang asal” adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca berdasarkan PSAK yang berlaku. 2. Nilai Rupiah “Nilai rupiah” adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.
- 114 (10) Penerbit/Tertarik 1. Nama Diisi nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga. 2. Negara Penerbit “Negara
Penerbit”
adalah
negara
yang
menerbitkan
surat
berharga seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V. 3. Golongan Penerbit/Tertarik “Golongan
Penerbit/Tertarik”
adalah
pihak-pihak
yang
menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Sandi Pihak Counterparty pada Bab V. (11) Status Keterkaitan Diisi sandi Hubungan Dengan Perusahaan Syariah a. Sandi 1
: Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihakpihak
yang
memiliki
hubungan
terkait
dengan
Perusahaan Syariah pelapor. b. Sandi 2
: Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Tidak terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.
- 115 G. LB07 : DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN LB07 1. BENTUK FORMULIR (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Nomor
Jumlah
Jenis
Skema
Barang/Jasa
Jangka Waktu
Kontrak
Kontrak
Pembiayaan
Pembiayaan
Yang Dibiayai
Berdasarkan
Jenis
Prinsip
Nilai
Tanggal
Tanggal
Mulai
Jatuh
Syariah
Tempo
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Margin/Bagi
Nilai Awal
Simpanan
Kualitas
Jenis Valuta
Hasil/Imbal Jasa
Pembiayaan
Jaminan/Uang
Jenis
Muka
Nilai
(12)
(13)
(14)
(15)
Tagihan Piutang
Margin Ditangguhkan
Tagihan Pembiayaan
Nama
Pokok
Konsumen
Pembiayaan Gross Bruto Dalam Nilai
Dalam
Dalam
Dalam
Dalam Nilai
Dalam
Mata Uang
Ekuivalen
Nilai
Ekuivalen
Mata Uang
Ekuivalen
Asal
Rupiah
Mata
Rupiah
Asal
Rupiah
Uang Asal
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Nama
Kategori
Golongan
Hubungan
Sektor
Lokasi
Agunan Yang
Kelompok
Konsumen
Konsumen
Dengan
Ekonomi
Proyek
Diperhitungkan
Konsumen
Perusahaan Syariah
2. SANDI RINCIAN PEMBIAYAAN (1) Nomor Kontrak
Jenis
Nilai
- 116 Diisi Nomor Kontrak Perjanjian. (2) Jumlah Kontrak Diisi banyaknya kontrak perjanjian. (3) Jenis Pembiayaan Diisi dengan sandi Jenis Pembiayaan. 1.
Pembiayaan Jual Beli
40
2.
Pembiayaan Investasi
50
3.
Pembiayaan Jasa
60
(4) Skema Pembiayaan Diisi dengan sandi Skema Pembiayaan. 1.
Murabahah
21
2.
Salam
22
3.
Istishna
23
4.
Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Lainnya
29
5.
Mudharabah
31
6.
Musyarakah
32
7.
Mudhabarah Musyarakah
33
8.
Musyarakah Mutanaqishoh
34
9.
Pembiayaan investasi dengan akad lainnya
39
10. Ijarah Muntahiyah Bittamlik
41
11. Qardh
42
12. Pembiayaan jasa dengan akad lainnya
49
(5) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai 1. Diisi dengan sandi Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai. Barang Produktif
100
Barang Konsumsi
1.
Alat-alat Berat
101
34.
2.
Alat-alat Kantor
102
35.
Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
300 301
302
- 117 Barang Produktif
100
3.
Alat-alat Foto
103
36.
4.
Alat-alat Medis
104
37.
5.
Alat-alat Printer
105
38.
6.
Mesin-mesin
106
39.
107
40.
108
41.
7.
Mobil Pengangkutan
8.
Kapal Laut
9.
Pesawat Terbang 109
Barang Konsumsi Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas Rumah Tinggal Baru Pertama Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya Rumah Tinggal Bekas Pertama Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
300 303
304
305
306
307
308
42. Rumah Toko Baru
309
10. Gedung
110
43. Rumah Toko Bekas
310
11. Komputer
111
44. Rumah Kantor Baru
311
112
45. Rumah Kantor Bekas
312
113
46.
12.
13.
14.
15.
Rumah Toko Baru Rumah Toko Bekas Rumah Kantor Baru Rumah Kantor Bekas
17.
Baru Pertama
114
47. Baru Kedua dan
115
48.
Flat dan Apartemen Bekas Pertama
116
49. Bekas Kedua dan
Flat dan
Alatalat Rumah
seterusnya
315
Flat dan Apartemen seterusnya
Kedua dan
314
seterusnya
Pertama
Apartemen Baru
313
Flat dan Apartemen
Flat dan 16. Apartemen Baru
Flat dan Apartemen
117
50.
Tangga Non Elektronik
316
317
- 118 Barang Produktif
100
Barang Konsumsi
Flat dan 18. Apartemen
Barang-barang
118
51.
119
52. Lainnya
Bekas Pertama
Elektronik
300
318
Flat dan 19.
Apartemen Bekas Kedua
319
dan seterusnya 20. Lainnya
120
Barang Infrastruktur
200
21.
Pelabuhan Laut
JASA
201
53. Jasa Pendidikan
401
22. Bandar Udara
202
54. Jasa Kesehatan
402
23. Jaringan Rel
203
55.
204
56. Jasa Pernikahan
24.
dan Sungai
Statsiun Kereta Api
Jasa Wisata/Perjalanan
403
404
Jasa 25. Jalan
205
57. Seminar/Training/Wo
405
rkshop 26. Jalan Tol
206
27. Pengairan
207
Instalasi 28. Pengolahan Air
208
Minum Instalasi 29. Pengolahan Air
209
Limbah Tempat 30. Pembuangan
210
Sampah 31. Jaringan
211
58. Jasa Lainnya
406
- 119 Barang Produktif
100
Barang Konsumsi
Telekomunikasi 32.
33.
Pembangkit Listrik Instalasi Minyak dan Gas
212
213
2. Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai Diisi dalam rupiah. (6) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun mulai kontrak. 2. Tanggal Jatuh Tempo Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhir kontrak. (7) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa 1. Jenis Diisi dengan sandi Jenis pendapatan yang disepakati. 1.
Margin
10
2.
Nisbah Bagi Hasil
20
3.
Imbal Jasa
30
2. Nilai a. Margin Diisi dengan nominal rupiah jumlah margin. b. Nisbah bagi Hasil Diisi dengan besarnya persentase nisbah bagi hasil. c. Imbal Jasa Diisi dengan nominal rupiah imbal jasa yang disepakati. (8) Nilai Awal Pembiayaan Diisi dalam rupiah.
300
- 120 (9) Simpanan Jaminan/ Uang Muka Diisi dalam rupiah. (10) Kualitas Diisi dengan sandi Kualitas piutang pembiayaan. 1.
Lancar
2.
Dalam Perhatian Khusus
1 2
3.
Kurang Lancar
3
4.
Diragukan
4
5.
Macet
5
(11) Jenis Valuta Diisi dengan sandi jenis valuta yang dibiayai seperti tercantum pada Sandi Valuta Asing pada Bab V. (12) Tagihan Piutang Pembiayaan Gross 1. Nilai Dalam Mata Uang Asal 2. Nilai Rupiah (13) Margin Ditangguhkan 1. Nilai Dalam Mata Uang Asal 2. Nilai Rupiah Diisi dengan (14) Tagihan Pembiayaan Pokok 1. Nilai Dalam Mata Uang Asal 2. Nilai Rupiah (15) Nama Konsumen Diisi Nama lengkap konsumen. (16) Nama Kelompok Konsumen Diisi sandi nama kelompok konsumen seperti tercantum pada Sandi Grup dalam Sandi Grup pada Bab V. (17) Kategori Konsumen Diisi dengan sandi Kategori Usaha Konsumen.
- 121 1.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
10
2.
Non UMKM
20
3.
Lainnya / Non Produktif
30
(18) Golongan Konsumen Diisi sandi Golongan Konsumen seperti tercantum pada Sandi Counterparty dalam Sandi Kelompok Counterparty pada Bab V. (19) Hubungan Dengan PP Diisi dengan sandi Hubungan Dengan PP. 1.
Terkait Dengan PP
1
2.
Tidak Terkait Dengan PP
2
(20) Sektor Ekonomi Diisi dengan sandi Sektor Ekonomi seperti tercantum pada Sandi Sektor Ekonomi pada Bab V. (21) Lokasi Proyek Diisi sandi Lokasi Proyek seperti tercantum pada Sandi Lokasi Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia. (22) Jenis Agunan Diisi sandi Jenis Agunan seperti tercantum pada Lampiran Buku Pedoman Ini. No.
Agunan
Sandi
Barang Produktif 1.
Alat alat Berat
101
2.
Alat alat Kantor
102
3.
Alat alat Foto
103
4.
Alat alat Medis
104
5.
Alat alat Printer
105
6.
Mesin mesin
106
7.
Mobil Pengangkutan
107
8.
Gedung
108
- 122 9.
Komputer
109
10.
Rumah Toko Baru
110
11.
Rumah Toko Bekas
111
12.
Rumah Kantor Baru
112
13.
Rumah Kantor Bekas
113
14.
Flat dan Apartemen Baru Pertama
114
15.
Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
115
16.
Flat dan Apartemen Bekas Pertama
116
17.
Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
117
18.
Lainnya
118
Barang Konsumsi 19.
Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
201
20.
Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
202
21.
Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
203
22.
Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
204
23.
Rumah Tinggal Baru Pertama
205
24.
Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
206
25.
Rumah Tinggal Bekas Pertama
207
26.
Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
208
27.
Rumah Toko Baru
209
28.
Rumah Toko Bekas
210
29.
Rumah Kantor Baru
211
30.
Rumah Kantor Bekas
212
31.
Flat dan Apartemen Baru Pertama
213
32.
Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
214
33.
Flat dan Apartemen Bekas Pertama
215
34.
Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
216
35.
Alatalat Rumah Tangga Non Elektronik
217
- 123 36.
Barangbarang Elektronik
218
37.
Pesawat Terbang
219
38.
Kapal Laut/Alat Transportasi Air
220
39.
Perahu Nelayan
221
40.
Lainnya
222
Simpanan Berjangka 41.
Deposito
301
42.
Deposito Mudharabah
302
Logam Mulia 43.
Emas
401
44.
Logam Mulia Lainnya
402
Surat Berharga 45.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
501
46.
Sertifikat Bank Indonesia Syariah
502
47.
Surat Utang Negara (SUN)
503
48.
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
504
49.
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah
505
50.
Obligasi Negara (ON)
506
51.
Obligasi Ritel
507
52.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
508
53.
Sukuk Lainnya
509
54.
Saham
510
55.
Reksa Dana
511
56.
Resi Gudang
512
57.
Surat Berharga Lainnya
513
58.
Perhiasan Emas
514
Jaminan 59.
Jaminan Pemerintah
601
- 124 60.
Jenis Agunan/Jaminan Lainnya
602
61.
Tidak Ada Agunan/Jaminan
603
62.
Tidak Digunakan
604
3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN Setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa dengan pada hakikatnya harus diisikan kedalam Daftar Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Untuk penyederhanaan pelaporan, Perusahaan Syariah diperkenankan menggabungkan konsumen yang mempunyai nilai pembiayaan dalam setiap kontrak dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembiayaan dalam rupiah atau sampai dengan USD 50.000 (lima puluh ribu dollar) atau equivalennya untuk mata uang asing lain untuk pembiayaan yang diberikan dalam valuta asing, dengan syarat jenis pembiayaan, skema pembiayaan, jenis barang/ jasa yang dibiayai, bulan dan tahun mulai, bulan dan tahun jatuh tempo, jenis marjin/bagi hasil/imbal jasa, kualitas, jenis valuta, kelompok konsumen, kategori konsumen, golongan konsumen, hubungan dengan PP, sektor ekonomi, lokasi proyek dan jenis agunan sama. Pengisian Daftar Rincian Pembiayaan untuk penggabungan konsumen dilakukan sebagai berikut: a. Kolom I dan XV dikosongkan b. Kolom II, diisi jumlah kontrak yang digabungkan c. Kolom III, diisi sandi jenis pembiayaan yang digabungkan d. Kolom IV, diisi skema pembiayaan yang digabungkan e. Kolom
V,
diisi
sandi
jenis
barang/jasa
yang
dibiayai
yang
digabungkan dan total nilai barang/ jasa yang dibiayai yang digabungkan. f. Kolom VI, diisi tanggal akhir bulan dimulainya dan berakhirnya kontrak yang digabungkan. Contoh: Kontrak 1, dimulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013
- 125 Kontrak 2, dimulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 Maka diisi tanggal 31 Januari 2010 untuk waktu mulai dan tanggal 31 Januari 2013 untuk waktu jatuh tempo g. Kolom VII, diisi sandi jenis marjin/bagi hasil/imbal jasa yang digabungkan dan nilai rata-rata margin/bagi hasil/imbal jasa atas kontrak yang digabungkan h. Kolom VIII, diisi nilai pembiayaan awal yang digabungkan i. Kolom IX, diisi jumlah nilai simpanan jaminan/ uang muka yang digabungkan j. Kolom X, diisi sandi kualitas pembiayaan yang digabungkan k. Kolom XI, diisi sandi jenis valuta pembiayaan yang digabungkan. l. Kolom XII, diisi jumlah nilai tagihan piutang pembiayaan Gross yang digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah. m. Kolom XIII, diisi jumlah nilai margin ditangguhkan yang digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah. n. Kolom XIV, diisi jumlah nilai tagihan pembiayaan pokok yang digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah. o. Kolom XVI, diisi sandi nama kelompok Konsumen yang digabungkan p. Kolom XVII, diisi dengan sandi kategori usaha Konsumen yang digabungkan. q. Kolom XVIII, diisi golongan Konsumen yang digabungkan r. Kolom XIX, diisi hubungan dengan Perusahaan Syariah dengan kelompok yang digabungkan s. Kolom XX, diisi sandi sektor ekonomi yang digabungkan t. Kolom XXI, diisi sandi lokasi proyek yang digabungkan u. Kolom XXII, diisi dengan sandi agunan yang digabungkan dan jumlah nilai agunan yang digabungkan. Konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut diatas tidak boleh digabungkan dengan Konsumen lainnya.
Dengan
demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:
- 126 (1) Nomor Kontrak “Nomor kontrak” adalah nomor urut perjanjian Pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Syariah Pelapor. (2) Jumlah Kontrak “Jumlah kontrak” adalah banyaknya fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Konsumen sesuai dengan perjanjian.
Untuk satu
Konsumen yang menerima lebih dari satu fasilitas, pelaporannya mengikuti ketentuan syarat penggabungan. (3) Jenis Pembiayaan 1. Pembiayaan Jual Beli “Pembiayaan Jual Beli” adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. 2. Pembiayaan Investasi “Pembiayaan
Investasi”
adalah
pembiayaan
dalam
bentuk
penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. 3. Pembiayaan Jasa “Pembiayaan Jasa” adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. (4) Skema Pembiayaan “Skema Pembiayaan” adalah jenis akad digunakan oleh Perusahaan Syariah
pelapor
dalam
mengikat
kontrak
perjanjian
dengan
konsumen. Skema pembiayaan tersebut meliputi: 1. Murabahah “Murabahah” adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli
- 127 membayarnya dengan hraga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. 2. Salam “Salam” adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh. 3. Istishna’ “Istishna’” adalah jual
beli suatu barang dengan pemesanan
pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu
dan
pembayaran
harga
barang
sesuai
dengan
kesepakatan oleh para pihak. 4. Pembiayaan jual beli dengan akad lain “Pembiayaan jual beli dengan akad lain” adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema jual beli selain akad murabahah, salam dan istishna’ yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah. 5. Mudharabah “Mudharabah” adalah akad kerja sama suaitu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal,
sedang
pihak
kedua
(mudharib)
bertindak
selaku
pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak 6. Musyarakah “Musyarakah” adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih utnuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan
bahwa
keuntungan
dan
risiko
akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. 7. Mudharabah Musyarakah “Mudharabah musyarakah” adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 128 8. Musyarakah Muntanaqishoh “Musyarakah muntanaqishoh” adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan ase (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya. 9. Pembiayaan investasi dengan akad lain “Pembiayaan investasi dengan akad lain” adalah pembiayaan yang
diberikan
mudharabah,
dengan
musyarakah,
skema
investasi
mudharabah
selain
akad
musytarakah,
dan
musyarakah muntanaqishoh yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah. 10. Ijarah Muntahiyah Bittamlik “Ijarah Muntahiyah Bittamlik” adalah ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa ijarah selesai. 11. Qardh “Qardh” adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 12. Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya “Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya” adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema pembiayaan jasa selain akad ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, hawalah, hawalah bil ujrah, wakalah, wakalah bil ujrah, kafalah, kafalah bil ujrah, ju’alah dan qardh yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah. (5) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai “Jenis barang/ jasa yang dibiayai” adalah kategori barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah sesuai dengan kebutuan Konsumen. Rincian
jenis
barang/
jasa
yang
sebagaimana berikut: 1.
Barang Produktif dan turunannya
2.
Barang Infrastruktur dan turunannya
dibiayai
dikelompokkan
- 129 3.
Barang Konsumsi dan turunannya
4.
Jasa
Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai “Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai” merupakan nilai barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada awal kontrak. Nilai ini selalu sama sepanjang kontrak. (6) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai “Tanggal Mulai” adalah tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. 2. Tanggal Jatuh Tempo “Tanggal Jatuh Tempo” adalah tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. (7) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa 1. Jenis “Jenis” adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. 2. Nilai “Nilai” adalah nilai nominal margin, persentase bagi hasil dan nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak. (8) Nilai Awal Pembiayaan “Nilai Awal Pembiayaan” adalah nilai pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. (9) Simpanan Jaminan/ Uang Muka “Simpanan jaminan” adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan
Syariah
dari
konsumen
pada
awal
masa
sewa
- 130 pembiayaan
sebagai
jaminan
untuk
kelancaran
pembayaran
pembiayaan. “Uang muka” adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah
dari
konsumen
pada
awal
masa
kontrak
sebagai
pembayaran awal pembiayaan. (10) Kualitas “Kualitas” adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan
Pembiayaan
mengikuti
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan yang berlaku. (11) Jenis Valuta “Jenis Valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan. (12) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal” adalah nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang rupiah. (13) Margin Ditangguhkan 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal” adalah pendapatan margin yang belum diterima dari
suatu piutang
piutang pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- 131 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Margin
ditangguhkan
dalam
ekuivalen
rupiah”
pendapatan margin yang belum diterima dari
adalah
suatu piutang
piutang pembiayaan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang rupiah. (14) Tagihan Pembiayaan Pokok 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Tagihan pembiayaan pokok dalam nilai mata uang asal” adalah nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dikurangi dengan margin ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Tagihan pembiayaan pokok dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai piutang
pembiayaan
(outstanding
piutang)
bruto
dikurangi
dengan margin ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang rupiah. (15) Nama Konsumen “Nama konsumen” adalah nama pihakpihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor. (16) Nama Kelompok Konsumen “Nama kelompok konsumen” adalah grup Konsumen. (17) Kategori Konsumen “Kategori Konsumen” adalah kategori usaha Konsumen berdasarkan skala bisnis Konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut: 1) Usaha Besar 2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 3) Lainnya/ Konsumsi
- 132 (18) Golongan Konsumen “Golongan konsumen” adalah pihakpihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihakpihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor. (19) Hubungan Dengan Perusahaan Syariah 1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor. 2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Tidak terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor. (20) Sektor Ekonomi “Sektor ekonomi” adalah sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.
Rincian Sektor
Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) seperti tercantum pada Daftar Sandi Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V. Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahpisahkan, cara penggolongannya diutamakan
dititikberatkan
(sektor
yang
kepada
paling
sektor
besar
ekonomi
menerima
yang
fasilitas
pembiayaan). (21) Lokasi Proyek “Lokasi proyek” adalah lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan seperti tercantum pada Sandi Lokasi Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia pada Bab V. (22) Agunan yang Diperhitungkan 1. Jenis Agunan “Jenis agunan” adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokkan berikut: 1) Barang Produktif
- 133 2) Barang Konsumsi 3) Simpanan Berjangka 4) Logam Mulia 5) Surat Berharga 6) Jaminan 2. Nilai Agunan “Nilai agunan” adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP.
- 134 H. LB08 : DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL (FORM 2.8) 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah : Nama Perusahaan Syariah : Laporan pada Akhir Periode
:
(1)
(2)
(3)
Nama
Golongan
Status
(4)
Negara
Perusahaan Perusahaan Keterkaitan
(8)
(9)
Jenis Mata Uang
Kualitas
(5)
(6)
Tanggal Mulai
(7)
Persentase Bagian Penyertaan
(11)
Nilai Penyertaan Awal
Nilai Penyertaan Modal
Dalam
Dalam
Dalam
Dalam
Nilai Mata
Ekuivalen
Nilai Mata
Ekuivalen
Uang Asal
Rupiah
Uang Asal
Rupiah
(1) Nama Perusahaan Diisi nama perusahaan. (2) Golongan Perusahaan Diisi sandi Golongan Perusahaan seperti tercantum pada Daftar Sandi Pihak Counterparty. (3) Status Keterkaitan Diisi sandi Hubungan Dengan Perusahaan Syariah 1.
Terkait Dengan Perusahaan Syariah
2.
Tidak Terkait Dengan Perusahaan
(4) Negara
Akad
(10)
2. SANDI DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL
Syariah
Jenis
1 2
- 135 Diisi dengan nama negara asal sumber penyertaan modal. (5) Tanggal Mulai Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penyertaan modal. (6) Persentase Bagian Penyertaan Diisi besarnya persentase porsi penyertaan. (7) Jenis Mata Uang Diisi sandi Jenis Valuta seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. (8) Kualitas Diisi sandi Kualitas Aset Produktif Perusahaan Syariah 1
Lancar
1
2
Dalam Perhatian Khusus
2
3
Kurang Lancar
3
4
Diragukan
4
5
Macet
5
(9) Nilai Penyertaan Awal Diisi Nilai Penyertaan Awal 1
Dalam Nilai Valas
:
Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah),
Nilai
dalam
valas
Valas
dalam
dikosongkan. 2
Dalam
Ekuivalen :
Rupiah
Nilai
ekuivalen
Rupiah apabila jenis Valas selain Rupiah.
(10) Nilai Penyertaan Modal Diisi Nilai Penyertaan Modal 1
Dalam Nilai Valas
:
Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah),
Nilai
dalam
valas
Valas
dalam
jenis
Valas
dikosongkan. 2
Dalam Rupiah
Ekuivalen :
Nilai
ekuivalen
Rupiah
apabila
selain Rupiah.
- 136 3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL (1) Nama perusahaan “Nama perusahaan” adalah nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor. (2) Golongan Perusahaan “Golongan perusahaan” adalah klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor. (3) Status Keterkaitan 1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Terkait dengan perusahaan syariah”
adalah pihak-pihak yang
menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya. 2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Tidak terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihak-pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya. Penjelasan mengenai
Hubungan Dengan Perusahaan Syariah
dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian. (4) Negara “Negara” adalah negara asal sumber penyertaan modal. (5) Tanggal Mulai “Tanggal mulai” adalah waktu pelaksanaan penyertaan modal. (6) Persentase Bagian Penyertaan “Porsi penyertaan” adalah persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (investee company). (7) Jenis Mata Uang “Jenis mata uang” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.
- 137 (8) Kualitas “Kualitas” adalah kualitas penyertaan modal yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. (9) Nilai Penyertaan Awal 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Dalam nilai mata uang asal” adalah jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah. Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Dalam ekuivalen rupiah” adalah jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang rupiah. (10) Nilai Penyertaan Modal “Nilai Penyertaan Modal” adalah nilai penyertaan modal pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Penyertaan Modal pada neraca LB01 Neraca Bulanan. 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Dalam Nilai Mata Uang Asal” adalah jumlah nilai penyertaan Modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah. Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Dalam Nilai Mata Uang Asal” adalah jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah
- 138 dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (outstanding piutang) bruto dalam mata uang rupiah.
- 139 I. LB09 : DAFTAR RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Syariah
:
Laporan pada Akhir Periode
:
(1)
Nomor
(2)
(3)
Sumber
(4)
Jenis
Jenis
Kontrak Pendanaan Pendanaan
Akad
(5)
(6) Jangka Waktu
Jenis Mata
Tanggal
Uang
Mulai
(7)
(8)
Bagi Hasil/Imbal Jasa
Plafon Pendanaan
Nilai Jenis
Margin/Imbal Jasa
Tanggal Jatuh Tempo
Dalam
Dalam Nilai Mata
Ekuivalen
Uang Asal
Rupiah
(9)
(10)
Pendanaan Awal
Saldo Pendanaan
Dalam
Dalam
Dalam Nilai
Ekuivalen
Dalam Nilai
Ekuivalen
Mata Uang Asal
Rupiah
Mata Uang Asal
Rupiah
- 140 (11)
(12)
(13)
Nama
Golongan
Penyedia
Penyedia
Dana
Dana
Status Keterkaitan
(14) Negara Penyedia Dana
2. SANDI DAFTAR RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA (1) Nomor Kontrak Diisi nomor kontrak perjanjian pendanaan (2) Sumber Pendanaan Diisi sandi sumber pendanaan yang diterima 1. Pendanaan Dalam Negeri
1
2. Pendanaan Luar Negeri
2
(3) Jenis Pendanaan Diisi sandi Jenis Pendanaan yang diterima 1. Sindikasi
10
2. Bilateral
20
3. Multilateral
30
4. Subordinasi
50
(4) Jenis Akad Diisi sandi Akad Pendanaan yang digunakan 1.
Mudharabah
10
2.
Musyarakah
20
3.
Mudharabah Musytarakah
30
4.
Ijarah
40
5.
Qardh
50
6.
Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip
60
Syariah (5) Jenis Valuta
- 141 Diisi sandi Jenis Valuta seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. (6) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai perjanjian pendanaan yang diterima. 2. Tanggal Jatuh Tempo Diisi
tanggal,
bulan
dan
tahun
berakhirnya
perjanjian
pendanaan yang diterima. (7) Nilai Margin/Imbal Jasa Diisi dalam satuan rupiah. (8) Plafon/Jumlah Pendanaan Diisi dalam satuan rupiah. (9) Pendanaan Awal Diisi dalam satuan rupiah (10) Saldo Pendanaan Diisi dalam satuan rupiah. (11) Nama Penyedia Dana Diisi nama lengkap Penyedia Dana. (12) Golongan Penyedia Dana Diisi sandi Golongan Penyedia Dana seperti tercantum pada Daftar Sandi Pihak Counterparty pada Bab V. (13) Hubungan Dengan Perusahaan Syariah Diisi sandi Hubungan Dengan Perusahaan Syariah 1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah
1
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah
2
(14) Negara Asal Diisi sandi negara seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V.
- 142 3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA (1) Nomor Kontrak “Nomor kontrak” adalah nomor perjanjian pendanaan. (2) Sumber Pendanaan Pendanaan berasal dari dua sumber: 1. Pendanaan Dalam Negeri “Pendanaan dalam negeri” adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor yang bersumber dari dalam negeri. 2. Pendanaan Luar Negeri “Pendanaan luar negeri” adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor yang bersumber dari luar negeri. (3) Jenis Pendanaan 1. Sindikasi “Pendanaan sindikasi” adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (Penyedia Dana) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Penyedia Dana dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama Penyedia Dana yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan. 2. Bilateral “Pendanaan bilateral” adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 1 (satu) Penyedia Dana. 3. Multilateral “Pendanaan multilateral” adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari lembagalembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB. 4. Subordinasi “Pendanaan subordinasi” adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan Kewajiban dan Ekuitas pada pos Pendanaan Subordinasi.
- 143 (4) Jenis Akad 1. Mudharabah Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. 2. Musyarakah Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masingmasing
pihak
memberikan
kontribusi
dana
dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. 3. Mudharabah Musyarakah Bentuk mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut
menyertakan
modal
dalam
kerjasama
di
mana
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. 4. Ijarah Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 5. Qardh Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 6. Pendanaan dengan Syariah.
Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip
- 144 (5) Jenis Mata Uang “Jenis mata uang” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian. (6) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai “Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian. 2. Tanggal Jatuh Tempo “Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian. (7) Bagi Hasil/Imbal Jasa 1. Jenis “Jenis” adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. 2. Nilai “Nilai” adalah nilai nominal margin, persentase bagi hasil dan nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak. (8) Plafon/Jumlah Pendanaan “Plafon/jumlah pendanaan” adalah jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian. (9) Pendanaan Awal “Pendanaan awal” adalah jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian. (10) Saldo Pendanaan “Saldo pendanaan” adalah sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan.
- 145 (11) Nama Penyedia Dana “Nama penyedia dana” adalah nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan
kepada
Perusahaan
Syariah
pelapor.
Dalam
hal
Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan Penyedia Dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian. (12) Golongan Penyedia Dana “Golongan penyedia dana” adalah golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. (13) Status Keterkaitan 1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihak-pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya. 2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Tidak terkait dengan perusahaan syariah” adalah pihak-pihak yang
memberikan
fasilitas
pendanaan
kepada
Perusahaan
Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya. Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian. (14) Negara Penyedia Dana “Negara penyedia dana” adalah negara domisili penyedia dana.
- 146 J. LB10
:
DAFTAR
RINCIAN
SURAT
BERHARGA
SYARIAH
YANG
DITERBITKAN 1. BENTUK FORMULIR Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Syariah
:
Laporan pada Akhir Periode
:
(1)
(2)
Nomor
Jenis
Surat
Surat
berharga
Berharga
syariah
Syariah
(6) Nominal Surat Berharga
(3)
(4)
(5) Margin/Bagi
Jangka Waktu
Jenis
Tanggal
Akad Tanggal
Jatuh
Mulai
(7)
Hasil/Imbal
Jenis
Nilai
Tempo
(8)
(9)
Saldo Pendanaan Jenis
Dalam Nilai
Dalam
Valuta
Mata Uang
Ekuivalen
Asal
Rupiah
(10)
Nama Penyedia Golongan Dana
2. SANDI RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN (1) Nomor Surat Berharga Diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan (2) Jenis Surat Berharga Syariah Diisi sandi Jenis Surat Berharga 1. Medium Term Notes (MTN) Syariah
61
2. Sukuk
71
2. Obligasi Syariah
72
(3) Jenis Akad Diisi sandi jenis akad
(11)
Negara Asal
- 147 1. Mudharabah
11
2. Sukuk
21
2. Obligasi Syariah
22
(4) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya surat berharga yang diterbitkan. 2. Tanggal Jatuh Tempo Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya surat berharga yang diterbitkan. (5) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa 1. Jenis Diisi dengan sandi Jenis pendapatan yang disepakati. 1.
Margin
10
2.
Nisbah Bagi Hasil
20
3.
Imbal Jasa
30
2. Nilai a. Margin Diisi dengan nominal rupiah jumlah margin yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan. b. Nisbah bagi Hasil Diisi dengan besarnya persentase nisbah bagi hasil yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan. c. Imbal Jasa Diisi dengan nominal rupiah imbal jasa yang disepakati yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan. (6) Nominal Surat Berharga Diisi dalam satuan rupiah.
- 148 (7) Jenis Valuta Asing Diisi dengan sandi valuta asing seperti tercantum dalam Sandi Valuta Asing pada Bab V. (8) Saldo Pendanaan 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal Diisi menurut nilai valas sesuai dengan Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. Apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), Nilai dalam valas dikosongkan. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah Diisi dengan nilai ekuivalen valas dalam satuan rupiah apabila jenis Valas selain Rupiah. (9) Nama Penyedia Dana Diisi nama penyedia dana surat berharga. (10) Golongan Diisi sandi Golongan penyedia dana seperti tercantum pada Daftar Sandi Pihak Counterparty pada Bab V. (11) Negara Asal Diisi sandi Negara Asal seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. 3. PENJELASAN
DAFTAR
RINCIAN
SURAT
BERHARGA
YANG
DITERBITKAN Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom golongan pemilik diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan. Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor dipasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi outstanding surat berharga yang diterbitkan tersebut.
- 149 -
(1) Nomor Surat Berharga “Nomor surat berharga” adalah nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. (2) Jenis Surat Berharga “Jenis surat berharga” adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. 1. Medium Term Notes (MTN) “MTN” adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Perusahaan Syariah terdaftar kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar bagi hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo. 2. Sukuk “Sukuk” adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset perusahaan, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 3. Obligasi Syariah “Obligasi
syariah”
adalah
surat
berharga
jangka
panjang
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin atau imbal jasa serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (3) Jenis Akad “Jenis akad” adalah jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang diterbitkan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valuta asing, yaitu:
Mudharabah
Ijarah
Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah
- 150 -
(4) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai “Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga. 2. Tanggal Jatuh Tempo “Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga. (5) Margin/Bagi Hasil/imbal Jasa 1. Jenis “Jenis” adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. 2. Nilai “Nilai” adalah nilai nominal margin, persentase bagi hasil atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak. (6) Nominal Surat Berharga “Nominal
surat
berharga”
adalah
nilai
surat
berharga
yang
diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam satuan rupiah. (7) Jenis Valuta Asing Diisi dengan sandi valuta asing seperti tercantum dalam Sandi Valuta Asing pada Bab V (8) Saldo Pendanaan 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Saldo pendanaan dalam nilai mata uang asal” adalah sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Saldo
pendanaan
dalam
ekuivalen
rupiah”
adalah
sisa
pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.
- 151 (9) Nama Pembeli “Nama pembeli” adalah nama pihak-pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. (10) Golongan Pembeli “Golongan pembeli” adalah golongan pihak-pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. (11) Negara Asal “Negara asal” adalah negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor
- 152 K. LB11 : DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA ASET 1. BENTUK FORMULIR (1)
(2)
(3)
Jenis
Jenis Valuta
Nominal
Biaya Dibayar dimuka Aset Istishna dalam Penyelesaian Biaya yang ditangguhkan Uang Muka Pajak Pendanaan Pegawai Lainnya 2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA ASET (1) Jenis 1. Biaya Dibayar dimuka “Biaya dibayar dimuka” adalah biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu. 2. Aset Istishna dalam Penyelesaian “Aset Istishna dalam penyelesaian” adalah besaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi pesanan yang telah disepakati berdasarkan akad Istishna. 3. Biaya Yang Ditangguhkan “Biaya yang ditangguhkan” adalah biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. 4. Uang Muka Pajak “Uang
muka pajak”
adalah biaya yang digunakan untuk
pembayaran uang muka pajak.
- 153 5. Pendanaan Pegawai “Pendanaan pegawai” adalah nilai pendanaan yang diberikan Perusahaan Syariah pelapor kepada pegawai yang menimbulkan kewajiban pembayaran pegawai kepada Perusahaan syariah. 6. Lainnya Pos ini mencakup aset lain selain nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. (2) Jenis Valuta Diisi sandi Valuta Asing, seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta Asing pada Bab V. (3) Nominal Diisi nilai dari Jenis Rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 154 L. LB12 : DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA KEWAJIBAN 1. BENTUK FORMULIR (1)
(2)
(3)
Jenis
Jenis Valuta
Nominal
Beban margin/bagi hasil/imbal jasa yg harus dibayar Utang Gaji Dividen Yg Belum Dibayar Kewajiban pajak penghasilan Pendapatan Yg Ditangguhkan Kewajiban Imbalan Kerja Lainnya 2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA KEWAJIBAN (1) Jenis 1. Beban margin/bagi hasil/imbal jasa yg harus dibayar Pos ini mencakup total beban margin/bagi hasil/imbal jasa yg harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor. 2. Utang Gaji Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor. 3. Dividen Yang Belum Dibayar Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor. 4. Kewajiban pajak penghasilan Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor. 5. Pendapatan Yang Ditangguhkan Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- 155 6. Kewajiban Imbalan Kerja Pos ini mencakup kewajiban imbalan kerja Perusahaan Syariah Pelapor kepada pegawai. 7. Lainnya Pos ini mencakup kewajiban lain selain nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. (2) Jenis Valuta Diisi sandi Valuta Asing, seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta Asing pada Bab V. (3) Nominal Diisi nilai dari Jenis Rupa-rupa kewajiban yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- 156 M. LB13
:
DAFTAR
RINCIAN
PENYALURAN
KERJASAMA
PEMBIAYAAN
BERSAMA 1. BENTUK FORMULIR
Sandi Perusahaan Syariah
:
Nama Perusahaan Syariah
:
Laporan pada Akhir Periode
(1)
(2)
:
(3)
(4)
(5)
(6)
Jangka Waktu Nomor Kontrak
Jenis Akad
Tanggal Mulai
Plafon Porsi
Jenis
Tanggal
Dalam
Dalam
Nilai Mata
Ekuivalen
Uang Asal
Rupiah
Perusahaan Valuta
Jatuh
Pembiayaan
Tempo
(7)
(8)
(9)
Nama
Golongan
Penyedia
Penyedia
Dana
Dana
(10)
(11)
Status
Negara
Keterkaitan
Asal
Saldo Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama Dalam Nilai Mata Uang
Dalam Ekuivalen Rupiah
Asal
2. SANDI DAFTAR RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN
Formulir ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama Perusahaan Syariah dengan pihak lain baik dalam bentuk channeling maupun joint financing. (1) Nomor Kontrak Diisi dengan nomor kontrak perjanjian channelling dan joint financing dengan pihak ketiga. (2) Jenis Akad Diisi
dengan
kerjasama
jenis
akad
pembiayaan
Syariah pelapor
yang
bersama
digunakan yang
dalam
dilakukan
penyaluran Perusahaan
- 157 -
Musyarakah
01
-
Wakalah bil Ujrah
02
(3) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya perjanjian. 2. Tanggal Jatuh Tempo Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian. (4) Jenis Valuta Diisi sandi Jenis Valuta, seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. (5) Porsi Perusahaan Syariah Diisi
persentase
porsi
pembiayaan
Perusahaan
Syariah
sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama (6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal Diisi jumlah Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama dalam nilai mata uang asal apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah Diisi jumlah Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valas selain rupiah. (7) Nilai Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal Diisi Nilai Outstanding Principles Piutang Pembiayaan Bersama yang menjadi porsi Penyedia Dana pada akhir periode laporan dalam nilai mata uang asal apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah Diisi Nilai Outstanding Principles Piutang Pembiayaan Bersama yang menjadi porsi Penyedia Dana pada akhir periode laporan dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valas selain rupiah.
- 158 (8) Nama Penyedia Dana Diisi nama Penyedia Dana. Contoh : PT. Bank Syariah Mandiri, ditulis Bank BSM PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN (9) Golongan Penyedia Dana Diisi sandi Golongan Penyedia Dana, seperti tercantum pada Daftar Sandi Pihak Counterparty pada Bab V. (10) Hubungan Dengan Perusahaan Syariah Diisi sandi Hubungan Dengan Perusahaan Syariah -
Terkait dengan Perusahaan Syariah.................01
-
Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah.......02
(11) Negara Asal Diisi sandi Negara Asal seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V. 3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN BERSAMA
(1) Nomor Kontrak “Nomor kontrak”
adalah nomor kontrak yang digunakan dalam
perjanjian chanelling atau joint financing antara Perusahaan Syariah Pelapor dengan pihak ketiga. (2) Jenis Akad “Jenis akad” adalah jenis akad yang digunakan dalam rincian penyaluran
kerjasama
pembiayaan
bersama
yang
dilakukan
Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valuta asing, yaitu:
Musyarakah Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih utnuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Musyarakah digunakan untuk skema Joint Financing.
Wakalah bil Ujrah
- 159 Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana
penerima
kuasa
(wakil)
tidak
menanggung
risiko
terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Wakalah bil ujrah adalah wakalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah). Wakalah bil ujrah digunakan untuk skema channeling. (3) Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai Yaitu
tanggal,
pembiayaan
bulan
bersama
dan
tahun
dari
pihak
dimulainya Penyedia
penyaluran
Dana
(Bank,
Perusahaan Syariah lainnya atau Perusahaan Syariah Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama. 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dari pihak Penyedia Dana (Bank, Perusahaan Syariah lainnya atau Perusahaan Syariah Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Syariah sebagaimana
tercantum
dalam
perjanjian
pelapor
penyaluran
pembiayaan bersama. (4) Jenis Valuta “Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama. (5) Porsi Perusahaan Syariah “Porsi perusahaan syariah” adalah besaran porsi pembiayaan Perusahaan Syariah sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama. (6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Nilai mata uang asal pada plafon penyaluran pembiayaan bersama” adalah jumlah maksimum penyaluran pembiayaan bersama oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum
- 160 dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam mata uang asal. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Plafon
penyaluran
pembiayaan
bersama”
adalah
jumlah
maksimum penyaluran pembiayaan bersama oleh Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana
tercantum
dalam
perjanjian
penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen Rupiah. (7) Nilai Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Nilai outstanding principles penyaluran pembiayaan bersama” adalah
jumlah
outstanding
principles
penyaluran
piutang
pembiayaan yang merupakan porsi penyedia dana dalam mata uang asal. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Nilai outstanding principles penyaluran pembiayaan bersama” adalah
jumlah
pembiayaan
outstanding
yang
merupakan
principles porsi
penyaluran
penyedia
piutang
dana
dalam
ekuivalen Rupiah. (8) Nama Penyedia Dana “Nama
penyedia
dana”
adalah
nama
setiap
penyedia
dana
Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan bersama dengan penyedia dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia
dana
yang
bersangkutan
sesuai
banyaknya
akad
perjanjian. (9) Golongan Penyedia Dana “Golongan penyedia dana” adalah pihakpihak yang memberikan pembiayaan bersama kepada Perusahaan Syariah pelapor. (10) Hubungan Dengan Perusahaan Syariah 1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah
- 161 “Terkait dengan Perusahaan Syariah” adalah pihak-pihak yang memberikan pembiayaan chanelling atau joint financing kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor. 2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah “Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah ” adalah pihak-pihak yang memberikan pembiayaan chanelling atau joint financing kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor. Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian. (11) Negara Asal “Negara asal” adalah negara domisili penyedia dana.
- 162 N. LB14
: DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI
1. BENTUK FORMULIR (1)
(2)
No
Jenis
Kontrak
Nama
(3)
(4)
Jenis
Jenis
Akad
Valuta
(5)
(6)
Jangka Waktu
Nominal
Mulai
Jatuh Tempo
Dalam
Dalam
Nilai Mata
Ekuivalen
Uang Asal
Rupiah
(7)
(8)
Rincian Counterparty
Underlying Transaksi Pendanaan
Golongan
Asal Negara
No Kontrak
Nominal
2. DAFTAR SANDI RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI (1) Nomor Kontrak Diisi nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai. (2) Jenis Diisi Sandi Jenis Instrumen Derivatif Lindung Nilai 1. Spot
10
2. Forward
20
3. Lainnya
30
(3) Jenis akad Diisi jenis akad yang digunakan dalam penempatan aset derivatif untuk lindung nilai. (4) Jenis Valuta Diisi sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh perusahaan pada counterparty seperti tercantum pada Sandi Valuta pada Bab V.
- 163 (5) Jangka Waktu 1. Mulai Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada counterparty. 2. Jatuh tempo Diisi dengan tanggal, bulan, tahun berakhirnya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada counterparty. (6) Nominal 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal Diisi dengan jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valuta asing yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada counterparty. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah Diisi dengan hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valuta asing yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada counterparty. (7) Rincian Counterparty 1. Nama Diisi
nama
lembaga/perusahaan
counterparty
penyedia
instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai. 2. Golongan Diisi sektor usaha lembaga/perusahaan counterparty penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai seperti tercantum pada Sandi Golongan Counterparty pada Bab V. 3. Asal Negara Diisi
asal
negara
counterparty
instrumen
derivatif
yang
digunakan Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai seperti tercantum pada Sandi Negara pada Bab V.
- 164 (8) Underlying Transaksi Pinjaman 1. Nomor Kontrak Diisi dengan nomor kontrak transaksi pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai. 2. Nominal Diisi dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam valuta asing yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai. 3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF LINDUNG NILAI Pada daftar rincian ini dilaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valuta asing sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor. (1) Nomor Kontrak “Nomor kontrak” adalah nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan dalam rangka lindung nilai dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. (2) Jenis “Jenis” adalah jenis instrumen derivatif yang dipilih perusahaan dalam
rangka
lindung
nilai
dari
transaksi
pendanaan
yang
dilakukan oleh perusahaan. Adapun jenis instrumen derivatif antara lain : a) Spot b) Forward c) Lainnya (3) Jenis Akad “Jenis akad” adalah jenis akad dari instrumen derivatif yang dipilih oleh
perusahaan
dalam
rangka
lindung
pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan.
nilai
dari
transaksi
- 165 (4) Jenis Valuta “Jenis valuta” adalah jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih oleh perusahaan dalam rangka lindung nilai dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. (5) Jangka Waktu 1. Mulai “Mulai” adalah tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Syariah Pelapor dengan counterparty. 2. Jatuh Tempo “Jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Syariah Pelapor dengan counterparty. (6) Nominal 1. Dalam Nilai Mata Uang Asal “Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan Syariah Pelapor dengan counterparty. 2. Dalam Ekuivalen Rupiah “Dalam ekuivalen rupiah” adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal instrumen derivatif antara
Perusahaan
Syariah Pelapor dengan counterparty. (7) Rincian Counterparty 1. Nama “Nama”
adalah
lembaga/perusahaan
counterparty
penyedia
instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai. 2. Golongan “Golongan”
adalah
sektor
usaha
counterparty
penyedia
instrumen
lembaga/perusahaan
derivatif
yang
digunakan
Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai.
- 166 3. Asal Negara “Asal Negara” adalah negara counterparty penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai. (8) Underlying Transaksi Pinjaman 1. Nomor Kontrak “Nomor kontrak” adalah nomor kontrak pinjaman dalam valuta asing yang diterima oleh Perusahaan Syariah Pelapor yang menjadi
dasar
kepemilikan
aset
derivatif
yang
dimiliki
Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai. 2. Nominal “Nominal” adalah jumlah pinjaman dalam valuta asing yang diterima oleh Perusahaan Syariah Pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah Pelapor dalam rangka lindung nilai.
- 167 BAB V DAFTAR SANDI
A. LAMPIRAN I: SANDI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN No
Sandi
Nama Perusahaan
1.
250230
Astra Sedaya Finance
2.
250390
Toyota Astra Financial Services
3.
252430
Surya Artha Nusantara Finance
4.
250430
Mitsui Leasing Capital Indonesia
5.
251330
MNC Finance
6.
291030
Multindo Auto Finance
7.
252900
Mutiara Multi Finance
8.
252640
Nusa Surya Ciptadana
9.
252000
Olympindo Multi Finance
10.
252190
Pro Car International Finance
11.
251500
Emperor Finance Indonesia
12.
261180
Equity Finance Indonesia
13.
251930
Mirasurya Multi Finance
14.
261100
Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance
15.
251980
Mashill Internasional Finance
16.
251480
Permata Finance Indonesia
17.
252896
PPA Finance
18.
251680
Sumber Artha Mas Finance
19.
252680
Tossa Salimas Finance
20.
251900
AB Sinar Mas Multifinance
21.
252350
Sinar Mas Multifinance
22.
250210
Adhika Primadhana Multifinance
23.
250350
AEON Credit Services Indonesia
- 168 No
Sandi
Nama Perusahaan
24.
291050
Andalan Finance Indonesia
25.
252892
Anugerah Buana Central Multi Finance
26.
251100
Anugerah Utama Multifinance
27.
251460
Arjuna Finance
28.
291020
Armada Finance
29.
252670
Aditama Finance (d/h Artamas Multi Finance)
30.
252080
Artha Prima Finance
31.
252830
Mega Central Finance
32.
252070
Mega Finance
33.
252280
Rukun Rahardjo Sedoyo
34.
261140
Sadira Finance
35.
252894
Sarana Global Finance Indonesia
36.
252710
Sunprima Nusantara Permbiayaan
37.
252020
Surya Nordfinans
38.
252540
Transpacific Finance
39.
252550
Trevi Pelita Multifinance
40.
252200
Triprima Multi Finance
41.
251230
BNI Multifinance
42.
252480
Swadharma Surya Finance
43.
250380
Indomobil Finance Indonesia
44.
252916
Nissan Financial Services Indonesia
45.
252898
Maxima Inti Finance
46.
251350
Mitra Dana Putra Utama Finance
47.
251520
Mitra Pinasthika Mustika Finance
48.
260330
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
49.
261150
Mandala Multifinance Tbk
50.
251890
Mega Finadana
- 169 No
Sandi
Nama Perusahaan
51.
252590
Pro Mitra Finance
52.
251870
Verena Multi Finance
53.
252899
IBJ Verena Finance
54.
251270
Beta Inti Multifinance
55.
251280
BFI Finance Indonesia
56.
251190
Bhumindo Sentosa Abadi Finance
57.
251790
BIMA Finance
58.
251210
Bintang Mandiri Finance
59.
252360
Bosowa Multifinance
60.
250250
Buana Finance
61.
252907
Buana Sejahtera Multidana
62.
250460
BTMU-BRI Finance
63.
250320
Resona Indonesia Finance
64.
252909
Home Credit Indonesia
65.
252240
Rabana Investindo
66.
252912
Swadesi Finance
67.
252904
Tristar Finance
68.
251940
Trust Finance Indonesia
69.
252610
Varia Intra Finance
70.
252630
Woka Internasional
71.
252913
Takari Kokoh Sejahtera
72.
252914
Indonesia International Finance
73.
260290
BCA Finance, Tbk
74.
252897
Central Santosa Finance
75.
260440
Karya Technik Multi Finance
76.
250400
Koexim Mandiri Finance
77.
252910
Lotte Capital Indonesia
- 170 No
Sandi
Nama Perusahaan
78.
252893
Maestro Prima Finance
79.
252400
Magna Finance, Tbk
80.
251580
Mandiri Finance Indonesia
81.
252908
Pacific Multi Finance
82.
251600
Paramitra Multifinance
83.
260430
Kembang Delapan Delapan Multi Finance
84.
260260
Komatsu Astra Finance
85.
252390
Staco Estika Sedaya Finance
86.
251620
MNC Guna Usaha
87.
252901
Indosurya Inti Finance
88.
261130
Intan Baruprana Finance
89.
252210
Intensif Multi finance
90.
251880
Internusa Tribuana Citra Multi Finance
91.
252660
ITC Auto Multi Financ
92.
252903
JA Mitsui Leasing Indonesia
93.
250310
Clipan Finance Indonesia
94.
251630
Bukopin Finance
95.
250270
Bumiputera BOT- Finance
96.
252090
Bussan Auto Finance
97.
251260
Bumikusuma Multi Finance
98.
252720
Cakrawala Citra Mega Multifinance
99.
252560
Catterpillar Finance Indonesia
100.
260460
Central Java Power
101.
260420
Chandra Sakti Utama Leasing
102.
261210
Capella Multidana
103.
252918
Hino Finance Indonesia
104.
252895
SMFL Leasing Indonesia
- 171 No
Sandi
Nama Perusahaan
105.
291040
Kresna Reksa Finance
106.
252570
Trihamas Finance
107.
251750
Koperasi Pembiayaan Indonesia
108.
251670
Maxima Auto Finance
109.
252320
Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia
110.
251810
National Finance
111.
251450
Otomas Multifinance
112.
261220
Reksa Finance
113.
252510
Tempo Utama Finance
114.
252330
Topas Multi Finance
115.
250470
CIMB Niaga Auto Finance
116.
250450
Kencana Internusa Artha Finance
117.
251380
Daindo International Finance
118.
260410
Danpac Finance
119.
250330
Dipo Star Finance
120.
251550
Finansia Multi Finance
121.
251770
Fortuna Multi Finance
122.
260350
Garishindo Buana Finance Indonesia
123.
260370
Jaya Fuji Leasing
124.
252915
Karunia Multi Finance
125.
290220
Astra Multi Finance
126.
251030
Adira Dinamika Multi Finance
127.
261230
Adira Quantum Multifinance
128.
290210
Astra Auto Finance
129.
252490
Capitalinc Finance
130.
252902
Century Tokyo Leasing Indonesia
131.
251430
Danasupra Erapacific
- 172 No
Sandi
Nama Perusahaan
132.
251470
Dharmatama Megah Finance
133.
281010
Diners Jaya Indonesia International
134.
252110
Eterindo Pacific Finance
135.
250490
Summit Oto Finance
136.
251830
Oto Multiartha
137.
250440
Orix Indonesia Finance
138.
252906
Swarna Niaga Finance
139.
252470
Swadharma Indotama Finance
140.
252520
Tifa Finance
141.
252870
Smart Multi Finance
142.
260450
Sinar Mitra Sepadan Finance
143.
251590
Star Finance
144.
250420
Suzuki Finance Indonesia
145.
252917
Mallaca Trust Finance
146.
250220
U Finance Indonesia
147.
251250
Bringin Srikandi Finance
148.
251240
Bringin Indotama Sejahtera Finance
149.
252410
Sunindo Parama Finance
150.
252905
Top Finance
151.
252130
Pracico Multi Finance
152.
252140
Pratama Interdana Finance
153.
252040
Prioritas Raditya Multifinance
154.
261190
Panen Arta Indonesia Multi Finance
155.
251110
Pan Pacific Oto Finance
156.
260400
Sejahtera Pertama Multifinance
157.
261090
Wahana Ottomitra Multiartha
158.
251200
BII Finance
- 173 No
Sandi
Nama Perusahaan
159.
252270
Arthaasia Finance
160.
251080
Arthabuana Margausaha Finance
161.
261260
Asia Multidana
162.
260270
Asiatic Sejahtera Finance
163.
251120
Astrido Pacific Finance
164.
261020
Batara Internasional Finansindo
165.
251220
Batavia Prosperindo Finance
166.
251040
Bentara Sinergies Multifinance
167.
251540
Federal International Finance
168.
251170
Mizuho Balimor Finance
169.
252530
CiPTadana Multifinance
170.
252650
Citra Mandiri Multi Finance
171.
250300
Clemont Finance Indonesia
172.
252620
Commerce Finance
173.
251410
Danareksa Finance
174.
251420
Dana Unico Finance
175.
260300
Daya Sembada Finance
176.
251060
Globalindo Multi Finance
177.
252891
Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia
178.
251690
179.
252310
180.
252919
181.
250340
Sahabat Finansial Keluarga
182.
252700
Indojasa Pratama Finance
183.
251530
Pratama Sedaya Finance
184.
260340
First Indo American Leasing
185.
251610
Hasjrat Multifinance
Hewlett-Packard Finance Indonesia Harvesia Aktiva Finance Hitachi Capital Finance Indonesia
- 174 No
Sandi
Nama Perusahaan
186.
252450
Swadharma Bhakti Sedaya Finance
187.
261170
Radana Bhaskara Finance
188.
252600
Mandiri Tunas Finance
189.
252840
Mega Auto Finance
190.
270210
IFS Capital Indonesia
191.
252911
PANN Pembiayaan Maritim
192.
261200
Patra Multifinance
193.
252260
Ridean Finance
194.
252250
Rama Multi Finance
195.
261160
Rindang Sejahtera Finance
196.
252150
Satyadhika Bakti Multi Finance
197.
251090
Tirta Finance
198.
252810
Al Ijarah Indonesia Finance
199.
251130
Amanah Finance
200.
251840
Tirta Larastama Dinamika Finance
- 175 B. SANDI GOLONGAN COUNTERPARTY
GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY
SANDI
A. Penduduk I.
Sektor Pemerintah 1.
2.
3.
4.
Pemerintah Pusat a.
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
0010
b.
Kementerian Keuangan
0020
c.
Kementerian Pertahanan
0030
d.
Kementerian Kehutanan
0040
e.
Kementerian Pertanian
0050
f.
Kementerian Pertambangan dan Energi
0060
g.
Kementerian Agama
0070
h.
Kementerian Negara BUMN
0080
i.
Kementerian lainnya
0999
Pemerintah Daerah (Pemda) a.
Provinsi
1010
b.
Pemerintah Kota
1020
c.
Pemerintah Kabupaten
1030
Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah a.
Badan Urusan Logistik (BULOG)
2010
b.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2020
c.
Lainnya
2090
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran a.
Lembaga Keuangan Bank i. Bank Umum Konvensional
3110
ii. Bank Umum Syariah
3120
iii. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional
3130
- 176 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY iv. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah b.
SANDI 3140
Lembaga Keuangan Non Bank i.
Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun Asuransi : - Jamsostek
4111
- Taspen
4112
- Jiwasraya
4113
- Jasa Raharja
4114
- Jasindo
4115
- ASABRI
4116
- Perusahaan asuransi lainnya
4119
Dana Pensiun
4120
ii.
Modal Ventura
4130
iii.
Perusahaan Pembiayaan
4140
iv.
Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Perusahaan sekuritas yang tidak - melakukan kegiatan usaha Reksadana
4151
Perusahaan sekuritas yang melakukan
v.
c.
- kegiatan usaha Reksadana
4152
- Perusahaan Reksadana
4153
- Manajer Investasi
4154
- Danareksa
4155
- Lainnya
4159
Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Perum Pegadaian
4171
- Pos Indonesia
4172
- Lainnya
4179
Bukan Lembaga Keuangan
- 177 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY
SANDI
i
Kereta Api Indonesia (KAI)
4501
ii
Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
4502
iii.
Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO)
4503
Angkutan Sungai, Danau dan iv.
Penyeberangan (ASDP)
4504
v.
Angkasa Pura
4505
vi.
Perkebunan Nusantara
4506
vii.
Pertamina
4507
viii.
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
4508
ix.
Krakatau Steel
4509
x.
Garuda Indonesia
4510
xi.
Telkom
4511
xii.
Indosat
4512
xiii.
Jasa Marga
4513
xiv.
Timah
4514
xv.
Aneka Tambang
4515
xvi.
Perusahaan Jasa Konstruksi
4516
xvii. Lainnya 5.
4599
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) a.
Lembaga Keuangan Non Bank i.
Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Perusahaan Asuransi
5110
- Dana Pensiun
5120
ii.
Modal Ventura
5130
iii.
Perusahaan Pembiayaan
5140
iv.
Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Perusahaan sekuritas yang tidak - melakukan kegiatan usaha reksadana
5151
- 178 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY
SANDI
Perusahaan sekuritas yang melakukan
v. b.
- kegiatan usaha reksadana
5152
- Perusahaan Reksadana
5153
- Manajer Investasi
5154
- Lainnya
5159
Lainnya
5199
Bukan Lembaga Keuangan - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
5501
- Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)
5502
- Lainnya
5599
II. Sektor Swasta 1.
2.
Lembaga Keuangan Bank a. Bank Umum Konvensional
6110
b. Bank Umum Syariah
6120
c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional
6130
d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
6140
Lembaga Keuangan Non Bank a.
Swasta Nasional i.
Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Perusahaan Asuransi
7110
- Dana Pensiun
7120
ii.
Modal Ventura
7130
iii.
Perusahaan Pembiayaan
7140
iv.
Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Perusahaan sekuritas yang tidak - melakukan kegiatan usaha Reksadana
7151
- Perusahaan sekuritas yang melakukan
7152
- 179 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY
SANDI
kegiatan usaha Reksadana
v.
- Perusahaan Reksadana
7153
- Manajer Investasi
7154
- Lainnya
7159
Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
7172
- Koperasi Simpan Pinjam =
Koperasi Primer
7173
=
Koperasi Lainnya
7174
- Lainnya b.
7190
Campuran i.
Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Perusahaan Asuransi
7210
- Dana Pensiun
7220
ii.
Modal Ventura
7230
iii.
Perusahaan Pembiayaan
7240
iv.
Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Perusahaan sekuritas yang tidak - melakukan kegiatan usaha Reksadana
7251
Perusahaan sekuritas yang melakukan
v.
- kegiatan usaha Reksadana
7252
- Perusahaan Reksadana
7253
- Manajer Investasi
7254
- Lainnya
7259
Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
7272
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di - Indonesia lainnya
7273
- Lainnya
7290
- 180 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY c.
SANDI
Asing i.
Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Perusahaan Asuransi
7310
- Dana Pensiun
7320
ii.
Modal Ventura
7330
iii.
Perusahaan Pembiayaan
7340
iv.
Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Perusahaan sekuritas yang tidak - melakukan kegiatan usaha Reksadana
7351
Perusahaan sekuritas yang melakukan
v.
- kegiatan usaha Reksadana
7352
- Perusahaan Reksadana
7353
- Manajer Investasi
7354
- Lainnya
7359
Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
7372
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
3.
- Indonesia lainnya
7379
- Lainnya
7390
Bukan Lembaga Keuangan a.
Swasta Nasional i.
Perusahaan-perusahaan Lainnya -
Perusahaan Otomotif
8111
-
Perusahaan Perminyakan
8112
-
Perusahaan Tekstil
8113
-
Perusahaan Perkayuan (HPH)
8114
-
Perusahaan Jasa Konstruksi
8115
-
Perusahaan Industri Rokok
8116
- 181 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY
ii.
iii.
SANDI
-
Perusahaan Industri Makanan
8117
-
Perusahaan Agrobusiness
8118
-
Perusahaan Lainnya
8139
Koperasi Bukan Simpan Pinjam -
Koperasi Primer
8141
-
Koperasi Lainnya
8149
Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
b.
- (BAZIS)
8151
-
Lembaga Pendidikan
8152
-
Lainnya
8159
Campuran i.
Perusahaan-perusahaan Lainnya -
Perusahaan Otomotif
8411
-
Perusahaan Perminyakan
8412
-
Perusahaan Tekstil
8413
-
Perusahaan Perkayuan (HPH)
8414
-
Perusahaan Jasa Konstruksi
8415
-
Perusahaan Industri Rokok
8416
-
Perusahaan Industri Makanan
8417
-
Perusahaan Agrobusiness
8418
-
Perusahaan Lainnya
8449
Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi ii.
Kemasyarakatan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah - (BAZIS)
8451
-
Lembaga Pendidikan
8452
-
Lainnya
8469
- 182 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY iii.
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
SANDI 8480
Indonesia c.
Asing i.
Perusahaan-perusahaan Lainnya -
Perusahaan Otomotif
8611
-
Perusahaan Perminyakan
8612
-
Perusahaan Tekstil
8613
-
Perusahaan Perkayuan (HPH)
8614
-
Perusahaan Jasa Konstruksi
8615
-
Perusahaan Industri Rokok
8616
-
Perusahaan Industri Makanan
8617
-
Perusahaan Agrobisnis
8618
-
Perusahaan Lainnya
8619
Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi ii.
Kemasyarakatan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah - (BAZIS)
8651
-
Lembaga Pendidikan
8652
-
Lainnya
8659
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di iii.
Indonesia
8670
4.
Sektor Swasta Lainnya
8900
5.
Perseorangan
9000
B. Bukan penduduk I.
Pemerintah pusat
9100
II.
Perwakilan negara-negara asing dan stafnya
9200
III.
BUMN Milik Negara Asing
9300
IV.
Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi
9400
- 183 GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY
SANDI
di luar Indonesia V.
VI.
Swasta Lainnya 1.
Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
9501
2.
Swasta Milik Indonesia
9502
3.
Lainnya
9519
Lembaga-Lembaga Internasional 1.
2.
Bank Pembangunan Multilateral : a.
Islamic Development Bank (IDB)
9611
b.
Asian Development Bank (ADB)
9612
c.
World Bank
9613
d.
lainnya
9629
Lainnya
VII. Perseorangan
9690 9700
- 184 C. Sandi Negara No
Negara
Sandi Negara
1. Afghanistan
AF
2. Albania
AL
3. Algeria/Aljazair
DZ
4. America Samoa
AS
5. Andorra
AD
6. Angola
AO
7. Anguilla
AI
8. Antarctica
AQ
9. Antigua And Barbuda
AG
10. Argentina
AR
11. Armenia
AM
12. Aruba
AW
13. Australia
AU
14. Austria
AT
15. Azerbaijan
AZ
16. Bahamas
BS
17. Bahrain
BH
18. Bangladesh
BD
19. Barbados
BB
20. Belarus
BY
21. Belgium
BE
22. Belize
BZ
23. Benin
BJ
24. Bermuda
BM
25. Bhutan
BT
26. Bolivia
BO
- 185 No
Negara
Sandi Negara
27. Bosnia-Herzegowina
BA
28. Botswana
BW
29. Bouvet Island
BV
30. Brazil
BR
31. British Indian Ocean Territory
IO
32. Brunei Darussalam
BN
33. Bulgaria
BG
34. Burkina Faso
BF
35. Burundi
BI
36. Cambodia
KH
37. Cameroon
CM
38. Canada
CA
39. Cape Verde
CV
40. Cayman Islands
KY
41. Central African Republic
CF
42. Chad
TD
43. Chile
CL
44. China
CN
45. Christmas Islands
CX
46. Cocos (Keeling) Island
CC
47. Colombia
CO
48. Comoros
KM
49. Congo
CG
50. Congo, The Democratic Republic Of The
CD
51. Cook Island
CK
52. Costa Rica
CR
53. COTE D'IVOIRE ( Lihat Ivory Coast)
- 186 No
Negara
Sandi Negara
54. Croatia
HR
55. Cuba
CU
56. Cyprus
CY
57. Czech Republic
CZ
58. Denmark
DK
59. Djibouti
DJ
60. Domonica
DM
61. Dominican Republic
DO
62. Egypt
EG
63. El Salvador
SV
64. Ecuador
EC
65. Equatorial Guinea
GQ
66. Eritrea
ER
67. Estonia
EE
68. Ethiopia
ET
69. European Community
EU
70. Faroe Islands
FO
71. Falkland Islands (Malvinas)
FK
72. Fiji
FJ
73. Finland
FI
74. France
FR
75. France, Metropolitan
FX
76. French Polynesia
PF
77. French Southern Territories
TF
78. French Guiana
GF
79. Gabon
GA
80. Gambia
GM
- 187 No
Negara
Sandi Negara
81. Georgia
GE
82. Germany
DE
83. Ghana
GH
84. Gibraltar
GI
85. Greece (Lihat Yunani) 86. Greenland
GL
87. Grenada
GD
88. Guadeloupe
GP
89. Guam
GU
90. Guatemala
GT
91. Guinea
GN
92. Guinea Bissau
GW
93. Guyana
GY
94. Haiti
HT
95. Heard And Mcdonald Island
HM
96. Honduras
HN
97. Hongkong
HK
98. Hungary
HU
99. Iceland
IS
100. India
IN
101. Indonesia
ID
102. Iraq
IQ
103. Iran
IR
104. Ireland
IE
105. Israel
IL
106. Italia
IT
107. Ivory Coast
CI
- 188 No
Negara
Sandi Negara
108. Jamaica
JM
109. Japan
JP
110. Jordan
JO
111. Kazakhstan
KZ
112. Kenya
KE
113. Kiribati
KI
114. Korea Selatan
KR
115. Korea Utara
KP
116. Kuwait
KW
117. Kyrgyzstan
KG
118. Lao People's Democ. Rep.
LA
119. Latvia
LV
120. Lebanon
LB
121. Lesotho
LS
122. Liberia
LR
123. Libyan Arab Jamahiriya
LY
124. Liechtenstein
LI
125. Lithuania
LT
126. Luxembourg
LU
127. Macau
MO
128. Macedonia
MK
129. Madagascar
MG
130. Malagasi
MG
131. Malawi
MW
132. Malaysia
MY
133. Maldives
MV
134. Mali
ML
- 189 No
Negara
Sandi Negara
135. Malta
MT
136. Marshall Islands
MH
137. Martinique
MQ
138. Mauritania
MR
139. Mauritius
MU
140. Mayotte
YT
141. Mexico
MX
142. Micronesia, Federated State Of
FM
143. Moldova, Republic Of
MD
144. Monaco
MC
145. Mongolia
MN
146. Montserrat
MS
147. Morocco
MA
148. Mozambique
MZ
149. Myanmar (Burma)
MM
150. Namibia
NA
151. Nauru
NR
152. Nepal
NP
153. Netherlands
NL
154. Netherlands Antilles
AN
155. New Caledonia
NC
156. New Zealand
NZ
157. Nicaragua
NI
158. Niger
NE
159. Nigeria
NG
160. Nieue
NU
161. Norfolk Islands
NF
- 190 No
Negara
Sandi Negara
162. Northern Mariana Island
MP
163. Norway
NO
164. Oman
OM
165. Pakistan
PK
166. Palau
PW
167. Panama
PA
168. Papua New Guinea
PG
169. Paraguay
PY
170. Peru
PE
171. Philippines
PH
172. Pitcairn
PN
173. Poland
PL
174. Portugal
PT
175. Puerto Rico
PR
176. Qatar
QA
177. Reunion
RE
178. Romania
RO
179. Russian Federation
RU
180. Rwanda
RW
181. Saint Lucia
LC
182. Samoa
WS
183. San Marino
SM
184. Sao Tome & Principe
ST
185. Saudi Arabia
SA
186. Senegal
SN
187. Seychelles
SC
188. Siera Leoner
SL
- 191 No
Negara
Sandi Negara
189. Singapore
SG
190. Slovakia (Slovak Republic)
SK
191. Slovenia
SI
192. Solomon Islands
SB
193. Somalia
SO
194. South Africa
ZA
195. South Georgia & The South Sandwich I.
GS
196. Spain
ES
197. Sri Langka/Ceylon
LK
198. St. Helena
SH
199. St. Kitt& Nevis/ Saint Kitts C. & Nevis
KN
200. St. Pierre & Miquelon
PM
201. St. Vincent & The Grenades
VC
202. Sudan
SD
203. Suriname
SR
204. Svalbard And Jan Mayen Island
SJ
205. Swaziland
SZ
206. Swedia/Sweden
SE
207. Swiss/Switzerland
CH
208. Syrian Arab Republic
SY
209. Taiwan/Rep. Of China/Province Of China
TW
210. Tajikistan
TJ
211. Tanzania (Taganzica & Zanzibar)
TZ
212. Thailand
TH
213. Timorleste
TL
214. Tokelau
TK
215. Tonga
TO
- 192 No
Negara
Sandi Negara
216. Trinidad & Tobago
TT
217. Tunisia
TN
218. Turkey
TR
219. Turkmenistan
TM
220. Turks & Caicos Island
TC
221. Tuvalu
TV
222. Uganda
UG
223. Ukraine
UA
224. Union Of Soviet Socialist Republics
SU
225. United Arab Emirat
AE
226. United Kingdom (Inggris)
GB
227. United States Of America
US
228. Uruguay
UY
229. Us Minor Outlying Islands
UM
230. Uzbekistan
UZ
231. Vanuatu
VU
232. Vatican City State (Holy See)
VA
233. Venezuela
VE
234. Vietnam
VN
235. Virgin Islands (British)
VG
236. Virgin Islands (Us)
VI
237. Wallis And Futuna Islands
WF
238. West Africa
XO
239. Western Sahara
EH
240. Yemen
YE
241. Yugoslavia
YU
242. Yunani (Lihat Greece)
GR
- 193 No
Negara
Sandi Negara
243. Zambia
ZM
244. Zimbabwe
ZW
245. Lainnya
N1
- 194 D. SANDI VALUTA ASING No.
Valuta Asing
Kode
1. AUD-Australian Dollar
036
2. ATS-Austrian Schilling
040
3. BEF-Belgian Franc
056
4. BND-Brunei Dollar
096
5. BUK-Burma Kyat
104
6. CAD-Canadian Dollar
124
7. LKR-Srilanka Rupee
144
8. DKK-Danish Kroner
208
9. FRF-French Franc
250
10. DEM-Deutche Mark
280
11. EUR-Euro Currency
333
12. HKD-Hongkong Dollar
344
13. INR-Indian Rupee
356
14. IDR-Indonesia Rupiah
360
15. ITL-Italia Lire
380
16. JPY-Japan Yen
392
17. KWD-Kuwaiti Dinnar
414
18. MYR-Malaysia Ringgit
458
19. NLG-Netherland Gulider
528
20. NZD-New Zealand Dollar
554
21. NOK-Norwegian Kroner
578
22. PKR-Pakistan Rupee
586
23. PHP-Philippines Peso
608
24. PTE-Portuguese Escudo
620
25. SAR-Saudi Arabian Riyal
682
26. SGD-Singapore Dollar
702
- 195 27. ESP-Spanish Peseta
732
28. SEK-Swedish Kroner
752
29. CHF-Swiss France
756
30. THB-Thailand Bath
764
31. GBP-U.K. Pound Sterling
826
32. USD-United States Dollar
840
33. XAU-Gold
959
34. SDR-Special Drawing Right
990
35. Valuta Lain
900
- 196 E. DAFTAR SANDI LOKASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
PROVINSI JAWA BARAT 1
Kab. Bekasi
0102
2
Kab. Purwakarta
0103
3
Kab. Karawang
0106
4
Kab. Bogor
0108
5
Kab. Sukabumi
0109
6
Kab. Cianjur
0110
7
Kab. Bandung
0111
8
Kab. Sumedang
0112
9
Kab. Tasikmalaya
0113
10
Kab. Garut
0114
11
Kab. Ciamis
0115
12
Kab. Cirebon
0116
13
Kab. Kuningan
0117
14
Kab. Indramayu
0118
15
Kab. Majalengka
0119
16
Kab. Subang
0121
17
Kab. Bandung Barat
0122
18
Kota Bandung
0191
19
Kota Bogor
0192
20
Kota Sukabumi
0193
21
Kota Cirebon
0194
22
Kota Tasikmalaya
0195
23
Kota Cimahi
0196
24
Kota Depok
0197
25
Kota Bekasi
0198
26
Kota Banjar
0180
- 197 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
PROVINSI BANTEN 1
Kab. Lebak
0201
2
Kab. Pandeglang
0202
3
Kab. Serang
0203
4
Kab. Tangerang
0204
5
Kota Cilegon
0291
6
Kota Tangerang
0292
7
Kota Serang
0293
PROVINSI DKI JAKARTA 1
Wil. Kota Jakarta Pusat
0391
2
Wil. Kota Jakarta Utara
0392
3
Wil. Kota Jakarta Barat
0393
4
Wil. Kota Jakarta Selatan
0394
5
Wil. Kota Jakarta Timur
0395
6
Wil. Kepulauan Seribu
0396
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1
Kab. Bantul
0501
2
Kab. Sleman
0502
3
Kab. Gunung Kidul
0503
4
Kab. Kulon Progo
0504
5
Kota Yogyakarta
0591
PROVINSI JAWA TENGAH 1
Kab. Semarang
0901
2
Kab. Kendal
0902
3
Kab. Demak
0903
4
Kab. Grobogan
0904
5
Kab. Pekalongan
0905
- 198 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
7
Kab. Tegal
0906
8
Kab. Brebes
0907
9
Kab. Pati
0908
10
Kab. Kudus
0909
11
Kab. Pemalang
0910
12
Kab. Jepara
0911
13
Kab. Rembang
0912
14
Kab. Blora
0913
15
Kab. Banyumas
0914
16
Kab. Cilacap
0915
17
Kab. Purbalingga
0916
18
Kab. Banjarnegara
0917
19
Kab. Magelang
0918
20
Kab. Temanggung
0919
21
Kab. Wonosobo
0920
22
Kab. Purworejo
0921
23
Kab. Kebumen
0922
24
Kab. Klaten
0923
25
Kab. Boyolali
0924
26
Kab. Sragen
0925
27
Kab. Sukoharjo
0926
28
Kab. Karanganyar
0927
29
Kab. Wonogiri
0928
30
Kab. Batang
0929
31
Kota Semarang
0991
32
Kota Salatiga
0992
33
Kota Pekalongan
0993
34
Kota Tegal
0994
- 199 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
35
Kota Magelang
0995
36
Kota Surakarta/Solo
0996
PROVINSI JAWA TIMUR 1
Kab. Gresik
1201
2
Kab. Sidoarjo
1202
3
Kab. Mojokerto
1203
4
Kab. Jombang
1204
5
Kab. Sampang
1205
6
Kab. Pamekasan
1206
7
Kab. Sumenep
1207
8
Kab. Bangkalan
1208
9
Kab. Bondowoso
1209
10
Kab. Banyuwangi
1211
11
Kab. Jember
1212
12
Kab. Malang
1213
13
Kab. Pasuruan
1214
14
Kab. Probolinggo
1215
15
Kab. Lumajang
1216
16
Kab. Kediri
1217
17
Kab. Nganjuk
1218
18
Kab. Tulungagung
1219
19
Kab. Trenggalek
1220
20
Kab. Blitar
1221
21
Kab. Madiun
1222
22
Kab. Ngawi
1223
23
Kab. Magetan
1224
24
Kab. Ponorogo
1225
- 200 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
25
Kab. Pacitan
1226
26
Kab. Bojonegoro
1227
27
Kab. Tuban
1228
28
Kab. Lamongan
1229
29
Kab. Situbondo
1230
30
Kota Surabaya
1291
31
Kota Mojokerto
1292
32
Kota Malang
1293
33
Kota Pasuruan
1294
34
Kota Probolinggo
1295
35
Kota Blitar
1296
36
Kota Kediri
1297
37
Kota Madiun
1298
38
Kota Batu
1271 PROVINSI BENGKULU
1
Kab. Bengkulu Selatan
2301
2
Kab. Bengkulu Utara
2302
3
Kab. Rejang Lebong
2303
4
Kab. Lebong
2304
5
Kab. Kepahiang
2305
6
Kab. Mukomuko
2306
7
Kab. Seluma
2307
8
Kab. Kaur
2308
9
Kota Bengkulu
2391 PROVINSI JAMBI
1
Kab. Batanghari
3101
2
Kab. Sarolangun
3104
- 201 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
3
Kab. Kerinci
3105
4
Kab. Muaro Jambi
3106
5
Kab. Tanjung Jabung Barat
3107
6
Kab. Tanjung Jabung Timur
3108
7
Kab. Tebo
3109
8
Kab. Merangin
3111
9
Kab. Bungo
3112
10
Kota Jambi
3191
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1
Kab. Aceh Besar
3201
2
Kab. Pidie
3202
3
Kab. Aceh Utara
3203
4
Kab. Aceh Timur
3204
5
Kab. Aceh Selatan
3205
6
Kab. Aceh Barat
3206
7
Kab. Aceh Tengah
3207
8
Kab. Aceh Tenggara
3208
9
Kab. Aceh Singkil
3209
10
Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
3210
11
Kab. Aceh Tamiang
3211
12
Kab. Gayo Luwes
3212
13
Kab. Aceh Barat Daya
3213
14
Kab. Aceh Jaya
3214
15
Kab. Nagan Raya
3215
16
Kab. Aceh Simeuleu
3216
17
Kab. Bener Meriah
3217
18
Kab. Pidie Jaya
3218
- 202 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
19
Kab. Subulussalam
3219
20
Kota Banda Aceh
3291
21
Kota Sabang
3292
22
Kota Lhokseumawe
3293
23
Kota Langsa
3294
PROVINSI SUMATERA UTARA 1
Kab. Deli Serdang
3301
2
Kab. Langkat
3302
3
Kab. Karo
3303
4
Kab. Simalungun
3304
5
Kab. Labuhan Batu
3305
6
Kab. Asahan
3306
7
Kab. Dairi
3307
8
Kab. Tapanuli Utara
3308
9
Kab. Tapanuli Tengah
3309
10
Kab. Tapanuli Selatan
3310
11
Kab. Nias
3311
12
Kab. Toba Samosir
3313
13
Kab. Mandailing Natal
3314
14
Kab. Nias Selatan
3315
15
Kab. Humbang Hasundutan
3316
16
Kab. Pakpak Bharat
3317
17
Kab. Samosir
3318
18
Kab. Serdang Bedagai
3319
19
Kab. Angkola Sipirok
3320
20
Kab. Batu Bara
3321
21
Kab. Padang Lawas
3322
- 203 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
22
Kab. Padang Lawas Utara
3323
23
Kota Tebing Tinggi
3391
24
Kota Binjai
3392
25
Kota Pematang Siantar
3393
26
Kota Tanjung Balai
3394
27
Kota Sibolga
3395
28
Kota Medan
3396
29
Kota Padang Sidempuan
3399
PROVINSI SUMATERA BARAT 1
Kab. Agam
3401
2
Kab. Pasaman
3402
3
Kab. Limapuluh Koto
3403
4
Kab. Solok Selatan
3404
5
Kab. Padang Pariaman
3405
6
Kab. Pesisir Selatan
3406
7
Kab. Tanah Datar
3407
8
Kab. Sawahlunto/Sijunjung
3408
9
Kab. Kepulauan Mentawai
3409
10
Kab. Pasaman Barat
3410
11
Kab. Dharmasraya
3411
12
Kab. Solok
3412
13
Kota Bukittinggi
3491
14
Kota Padang
3492
15
Kota Sawahlunto
3493
16
Kota Padang Panjang
3494
17
Kota Solok
3495
18
Kota Payakumbuh
3496
- 204 -
No. 19
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Kota Pariaman
Sandi 3497
PROVINSI RIAU 1
Kab. Kampar
3501
2
Kab. Bengkalis
3502
3
Kab. Indragiri Hulu
3504
4
Kab. Indragiri Hilir
3505
5
Kab. Rokan Hulu
3508
6
Kab. Rokan Hilir
3509
7
Kab. Pelalawan
3510
8
Kab. Siak
3511
9
Kab. Kuantan Singingi
3512
10
Kota Pekanbaru
3591
11
Kota Dumai
3592
PROVINSI SUMATERA SELATAN 1
Kab. Musi Banyuasin
3606
2
Kab. Ogan Komering Ulu
3607
Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara 3
Enim)
3608
4
Kab. Lahat
3609
5
Kab. Musi Rawas
3610
6
Kab. Ogan Komering Ilir
3611
7
Kab. Banyuasin
3613
8
Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan
3614
9
Kab. Ogan Komeing Ulu Timur
3615
10
Kab. Ogan Ilir
3616
11
Kab. Empat Lawang
3617
12
Kota Palembang
3691
13
Kota Lubuklinggau
3693
- 205 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
14
Kota Prabumulih
3694
15
Kota Pagar Alam
3697
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1
Kab. Bangka
3701
2
Kab. Belitung
3702
3
Kab. Bangka Barat
3703
4
Kab. Bangka Selatan
3704
5
Kab. Bangka Tengah
3705
6
Kab. Belitung Timur
3706
7
Kota Pangkal Pinang
3791
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1
Kab. Karimun
3801
2
Kab. Lingga
3802
3
Kab. Natuna
3803
Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan 4
Riau)
3804
5
Kota Tanjung Pinang
3891
6
Kota Batam
3892 PROVINSI LAMPUNG
1
Kab. Lampung Selatan
3901
2
Kab. Lampung Tengah
3902
3
Kab. Lampung Utara
3903
4
Kab. Lampung Barat
3904
5
Kab. Tulang Bawang
3905
6
Kab. Tanggamus
3906
7
Kab. Lampung Timur
3907
8
Kab. Way Kanan
3908
9
Kab. Pesawaran
3909
- 206 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
10
Kota Bandar Lampung
3991
11
Kota Metro
3992
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1
Kab. Banjar
5101
2
Kab. Tanah Laut
5102
3
Kab. Tapin
5103
4
Kab. Hulu Sungai Selatan
5104
5
Kab. Hulu Sungai Tengah
5105
6
Kab. Hulu Sungai Utara
5106
7
Kab. Barito Kuala
5107
8
Kab. Kota Baru
5108
9
Kab. Tabalong
5109
10
Kab.Tanah Bumbu
5110
11
Kab. Balangan
5111
12
Kota Banjarmasin
5191
13
Kota Banjarbaru
5192
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1
Kab. Pontianak
5301
2
Kab. Sambas
5302
3
Kab. Ketapang
5303
4
Kab. Sanggau
5304
5
Kab. Sintang
5305
6
Kab. Kapuas Hulu
5306
7
Kab. Bengkayang
5307
8
Kab. Landak
5308
9
Kab. Sekadau
5309
Kab. Melawi
5310
10
- 207 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
11
Kab. Kayong Utara
5311
12
Kab. Kubu Raya
5312
13
Kota Pontianak
5391
14
Kota Singkawang
5392
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1
Kab. Kutai Kartanegara
5401
2
Kab. Berau
5402
3
Kab. Pasir
5403
4
Kab. Bulungan
5404
5
Kab. Kutai Barat
5405
6
Kab. Kutai Timur
5406
7
Kab. Nunukan
5409
8
Kab. Malinau
5410
9
Kab. Penajam Paser Utara
5411
10
Kab. Tana Tidung
5412
11
Kota Samarinda
5491
12
Kota Balikpapan
5492
13
Kota Tarakan
5493
14
Kota Bontang
5494
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1
Kab. Kapuas
5801
2
Kab. Kotawaringin Barat
5802
3
Kab. Kotawaringin Timur
5803
4
Kab. Barito Selatan
5806
5
Kab. Barito Utara
5808
6
Kab. Murung Raya
5804
7
Kab. Barito Timur
5805
- 208 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
8
Kab. Gunung Mas
5807
9
Kab. Pulang Pisau
5809
10
Kab. Seruyan
5810
11
Kab. Katingan
5811
12
Kab. Sukamara
5812
13
Kab. Lamandau
5813
14
Kota Palangkaraya
5892
PROVINSI SULAWESI TENGAH 1
Kab. Donggala
6001
2
Kab. Poso
6002
3
Kab. Parimo/Banggai
6003
4
Kab. Toli-Toli
6004
5
Kab.Banggai Kepulauan
6005
6
Kab. Morowali
6006
7
Kab. Buol
6007
8
Kab. Tojo Una-Una
6008
9
Kab. Parigi Moutong
6009
Kota Palu
6091
10
PROVINSI SULAWESI SELATAN 1
Kab. Pinrang
6101
2
Kab. Gowa
6102
3
Kab. Wajo
6103
4
Kab. Bone
6105
5
Kab. Tana Toraja
6106
6
Kab. Maros
6107
7
Kab. Luwu
6109
8
Kab. Sinjai
6110
- 209 -
No. 9
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
Kab. Bulukumba
6111
10
Kab. Bantaeng
6112
11
Kab. Jeneponto
6113
12
Kab. Selayar
6114
13
Kab. Takalar
6115
14
Kab. Barru
6116
15
Kab. Sidenreng Rappang
6117
16
Kab. Pangkajene Kepulauan
6118
17
Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)
6119
18
Kab. Enrekang
6121
19
Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)
6122
20
Kab. Luwu Utara
6124
21
Kota Makassar
6191
22
Kota Pare-Pare
6192
23
Kota Palopo
6193
PROVINSI SULAWESI UTARA 1
Kab. Minahasa
6202
2
Kab. Bolaang Mongondow
6203
3
Kab. Kepulauan Sangihe
6204
4
Kab. kepulauan Talaud
6205
5
Kab. Minahasa Selatan
6206
6
Kab. Minahasa Utara
6207
7
Kab. Minahasa Tenggara
6209
8
Kab. Bolaang Mongondow Utara
6210
9
Kab. Kepulauan Sitaro
6211
10
Kota Menado
6291
11
Kota Kotamobagu
6292
- 210 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
12
Kota Bitung
6293
13
Kota. Tomohon
6294
PROVINSI GORONTALO 1
Kab. Gorontalo
6301
2
Kab. Bualemo
6302
3
Kab. Bonebolango
6303
4
Kab. Pohuwato
6304
5
Kab. Gorontalo Utara
6305
6
Kota Gorontalo
6391
PROVINSI SULAWESI BARAT 1
Kab. Polewali Mandar
6401
2
Kab. Majene
6402
3
Kab. Mamasa
6403
4
Kab. Mamuju Utara
6404
5
Kota Mamuju
6491
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1
Kab. Buton
6901
2
Kab. Muna
6903
3
Kab. Kolaka
6904
4
Kab. Wakatobi
6905
5
Kab. Konawe
6906
6
Kab. Konawe Selatan
6907
7
Kab. Bombana
6908
8
Kab. Kolaka Utara
6909
9
Kab. Buton Utara
6910
10
Kab. Konawe Utara
6911
11
Kota Bau-Bau
6990
- 211 -
No. 12
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Kota Kendari
Sandi 6991
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1
Kab. Lombok Barat
7101
2
Kab. Lombok Tengah
7102
3
Kab. Lombok Timur
7103
4
Kab. Sumbawa
7104
5
Kab. Bima
7105
6
Kab. Dompu
7106
7
Kab. Sumbawa Barat
7107
8
Kota Mataram
7191
9
Kota. Bima
7192 PROVINSI BALI
1
Kab. Buleleng
7201
2
Kab. Jembrana
7202
3
Kab. Tabanan
7203
4
Kab. Badung
7204
5
Kab. Gianyar
7205
6
Kab. Klungkung
7206
7
Kab. Bangli
7207
8
Kab. Karangasem
7208
9
Kota Denpasar
7291
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1
Kab. Kupang
7401
2
Kab. Timor-Tengah Selatan
7402
3
Kab. Timor-Tengah Utara
7403
4
Kab. Belu
7404
5
Kab. Alor
7405
- 212 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
6
Kab. Flores Timur
7406
7
Kab. Sikka
7407
8
Kab. Ende
7408
9
Kab. Ngada
7409
10
Kab. Manggarai
7410
11
Kab. Sumba Timur
7411
12
Kab. Sumba Barat
7412
13
Kab. Lembata
7413
14
Kab. Rote
7414
15
Kab. Manggarai Barat
7415
16
Kab. Sumba Tengah
7416
17
Kab. Sumba Barat Daya
7417
18
Kab. Manggarai Timur
7418
19
Kab. Nagekeo
7419
20
Kota Kupang
7491 PROPINSI MALUKU
1
Kab. Maluku Tengah
8101
2
Kab. Maluku Tenggara
8102
3
Kab. Maluku Tenggara Barat
8103
4
Kab Buru
8104
5
Kabupaten Seram Bagian Barat
8105
6
Kabupaten Seram Bagian Timur
8106
7
Kabupaten Kepulauan Aru
8107
8
Kota Ambon
8191
9
Kota Tual
8192 PROVINSI PAPUA
1
Kab. Jayapura
8201
- 213 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
2
Kab. Biak Numfor
8202
3
Kab. Yapen-Waropen
8210
4
Kab. Merauke
8211
5
Kab. Paniai
8212
6
Kab. Jayawijaya
8213
7
Kab. Nabire
8214
8
Kab. Mimika
8215
9
Kab. Puncak Jaya
8216
10
Kab. Sarmi
8217
11
Kab. Keerom
8218
12
Kab. Pegunungan Bintang
8221
13
Kab. Yahukimo
8222
14
Kab. Tolikara
8223
15
Kab. Waropen
8224
16
Kab. Boven Digoel
8226
17
Kab. Mappi
8227
18
Kab. Asmat
8228
19
Kab. Supiori
8231
20
Kab. Mamberamo Raya
8232
21
Kab. Dogiyai
8233
22
Kab. Lanny Jaya
8234
23
Kab. Mamberamo Tengah
8235
24
Kab. Nduga Tengah
8236
25
Kab. Yalimo
8237
26
Kab. Puncak
8238
27
Kota Jayapura
8291
PROVINSI MALUKU UTARA
- 214 -
No.
Nama Provinsi, Kabupaten, Kota
Sandi
1
Kab. Halmahera Tengah
8302
2
Kab. Halmahera Utara
8303
3
Kab. Halmahera Timur
8304
4
Kab. Halmahera Barat
8305
5
Kab. Halmahera Selatan
8306
6
Kab. Kepulauan Sula
8307
7
Kota Ternate
8390
8
Kota Tidore Kepulauan
8391
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT 1
Kab. Sorong
8401
2
Kab. Fak-Fak
8402
3
Kab. Manokwari
8403
4
Kab. Sorong Selatan
8404
5
Kab. Raja Ampat
8405
6
Kab. Kaimana
8406
7
Kab. Teluk Bintuni
8407
8
Kab. Teluk Wondama
8408
Catatan : DI LUAR INDONESIA
9999
- 215 F. SEKTOR EKONOMI 1. SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA No 1.
2.
Judul – Deskripsi PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN 1.A. Pertanian dan Perburuan
101
1.B. Kehutanan
102
PERIKANAN 2.A. Perikanan
3.
Sandi
201
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3.A. Pertambangan Batu Bara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batu Bara dan Pembuatan Briket
301
Batu Bara 3.B. Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 3.C. Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
303
3.D. Pertambangan Bijih Logam
304
3.E. Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia 4.
302
305
INDUSTRI PENGOLAHAN 4.A. Industri Makanan dan Minuman
401
4.B. Industri Pengolahan Tembakau
402
4.C. Industri Tekstil
403
4.D. Industri Pakaian Jadi
404
4.E. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
405
4.F. Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu
406
dan sejenisnya 4.G. Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya 4.H. Industri Penerbitan, Percetakan, dan
407 408
- 216 No
Judul – Deskripsi
Sandi
Reproduksi Media Rekaman 4.I. Industri Barang-barang dari Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil
409
Pengilangan 4.J. Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia 4.K. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
410
411
4.L. Industri Barang Galian Bukan Logam
412
4.M. Industri Logam Dasar
413
4.N. Industri Barang Dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya 4.O. Industri Mesin dan Perlengkapannya 4.P. Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data 4.Q. Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya 4.R. Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya
414 415 416
417
418
4.S. Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan
419
Lonceng 4.T. Industri Kendaraan Bermotor 4.U. Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 4.V. Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya 4.W. Daur Ulang 5.
LISTRIK, GAS, DAN AIR
420 421
422 423
- 217 No
6.
Judul – Deskripsi 5.A. Listrik, Gas, dan Air Panas
501
5.B. Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
502
KONSTRUKSI 6.A. Konstruksi
7.
Sandi
601
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 7.A. Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan
701
7.B. Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan
702
Sepeda Motor) 7.C. Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor 7.D. Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor 7.E. Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor 8.
705
MAKAN MINUM
Minum
801
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI 9.A. Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa
901
9.B. Angkutan Air
902
9.C. Angkutan Udara
903
9.D. Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata 9.E. Pos dan Telekomunikasi 10.
704
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN
8.A. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan
9.
703
PERANTARA KEUANGAN
904 905
- 218 No
Judul – Deskripsi 10.A. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun
11.
Sandi 1001
10.B. Asuransi dan Dana Pensiun
1002
10.C. Jasa Penunjang Perantara Keuangan
1003
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 11.A. Real Estate
1101
11.B. Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (tanpa operator), Barang-barang Keperluan
1102
Rumah Tangga dan Pribadi
12.
11.C. Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait
1103
11.D.Penelitian dan Pengembangan (swasta)
1104
11.E. Jasa Perusahaan Lainnya
1105
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 12.A. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
13.
JASA PENDIDIKAN 13.A. Jasa Pendidikan
14.
1401
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN, DAN PERORANGAN LAINNYA 15.A. Jasa Kebersihan 15.B. Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasi Ditempat Lain
16.
1301
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 14.A. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15.
1201
1501 1502
15.C. Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga
1503
15.D. Jasa Kegiatan Lainnya
1504
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH
- 219 No
Judul – Deskripsi
Sandi
TANGGA 16.A. Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga 17.
BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA 17.A. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18.
1601
1701
KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 18.A. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya
1801
2. SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA NO
JUDUL – DESKRIPSI
SANDI
1.
RUMAH TANGGA
1900
2.
BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA
9999
- 220 G. SANDI GRUP No
Nama Grup
Sandi
1. Sudjarwo
10
2. ADR
20
3. Adetex
30
4. Admiral Lines
40
5. Afro Pacific
50
6. Ahabe
60
7. Alas Kusuma
70
8. Alatif
80
9. Alim
90
10. Andatu
100
11. Antara
110
12. Asaba
120
13. Astra
130
14. Astra Financial Service
140
15. Atang Latief
150
16. BII
160
17. Bakrie
170
18. Bank Bali
180
19. Bank Buana
190
20. Bank Danamon
200
21. Bank Dewa Rutji
210
22. Bank Niaga
220
23. Bank Rama
230
24. Batara Indra
240
25. Batasan
250
26. Bentoel
260
- 221 No
Nama Grup
Sandi
27. Benua Indah
270
28. Bersama Mulia
280
29. Bintang Agung
290
30. Bogasari
300
31. Bonecom
310
32. Bumi Asih Jaya
320
33. Capitol Mutual Corp. /CMC
330
34. Catur Yasa
340
35. Ciputra
350
36. Continental
360
37. Cypress
370
38. Dasatex
380
39. Djarum
390
40. Djitoe
400
41. Duta Dynasti
410
42. Eurindo
420
43. Fujitex
430
44. Geha
440
45. Gema
450
46. Gobel
460
47. Grafiti Pers
470
48. Gramedia
480
49. Gudang Garam
490
50. Gunung Gahapi
500
51. Hadtex
510
52. Hero
520
53. Humpuss
530
- 222 No
Nama Grup
Sandi
54. Hutrindo
540
55. IBEC
550
56. Indocement
560
57. Indofood
570
58. Interworld
580
59. Jati Maluku
590
60. Jayakarta
600
61. Kalbe Farma
610
62. Kaltimex
620
63. Kayu Lapis Indonesia
630
64. Khong Guan
640
65. Linsea
650
66. Lippo
660
67. Manggala
670
68. Manunggal Sempurna
680
69. Matahari
690
70. Mercu Buana
700
71. Metro Ekspres
710
72. Metropolitan
720
73. Mulia
730
74. Nusamba
740
75. Otani
750
76. Panggung
760
77. Pardedetex
770
78. Pioneer Plastic
780
79. Poleko
790
80. Pondok Indah
800
- 223 No
Nama Grup
Sandi
81. Prasida
810
82. Pulau Sambu
820
83. Radjin Steel
830
84. Rimba
840
85. Roda Mas
850
86. SMIP
860
87. Sampoerna
870
88. Sandratex
880
89. Sarinah Jaya
890
90. Satmarindo
900
91. Sekar
910
92. Siddik
920
93. Silkar
930
94. Sinar Mas Inti Perkasa
940
95. Sri Rejeki Isman
950
96. Sri Yuwono
960
97. Suara Merdeka
970
98. Subentra
980
99. Sukabumi
990
100. Sulindafin
1000
101. Sumalindo
1010
102. Sungai Budi
1020
103. Surya Pertiwi
1030
104. Susanto
1040
105. Tamara
1050
106. Tanjung Raya
1060
107. Teknik Umum
1070
- 224 No
Nama Grup
Sandi
108. Tensindo
1080
109. Texmaco
1090
110. Timsco
1100
111. Timur Raya
1110
112. Tirtamas Majutama
1120
113. Trisate
1130
114. Trisulatex
1140
115. Tunggal
1150
116. Udinda
1160
117. Usaha Mulia
1170
118. Ustraindo
1180
119. Voksel Electric
1190
120. Wigo
1200
121. Wings
1210
122. Wira Mustika Indah
1220
123. Yasonta
1230
124. Yunawati
1240
125. Datascrip
1250
126. Dipo Motor
1260
127. Djajanti
1270
128. Duta Dharma Bhakti
1280
129. Dwima
1290
130. Famatex
1300
131. Garuda Mas
1310
132. Gelael
1320
133. Gesuri
1330
134. Golden Truly
1340
- 225 No
Nama Grup
Sandi
135. Growth Sumatra/Growth Pacific
1350
136. Gunung Raya Utama
1360
137. Harlan Bekti
1370
138. Hutan Raya Indonesia
1380
139. Ika Muda
1390
140. Indomobil
1400
141. Intercallin
1410
142. Jangkar Jati
1420
143. Jayapari Steel
1430
144. Kedaung
1440
145. Kodel
1450
146. Lautan Luas
1460
147. Mantrust
1470
148. Marannu
1480
149. Mayapada
1490
150. Merdeka
1500
151. Metro Garmin
1510
152. Modern
1520
153. Mujur Timber
1530
154. Mustika Ratu
1540
155. Ometraco
1550
156. Pan Nusantara
1560
157. Panin
1570
158. Parit Padang
1580
159. Pioneer Trading
1590
160. Pos Kota
1600
161. Prima Express Bank
1610
- 226 No
Nama Grup
Sandi
162. Raja Garuda Mas
1620
163. Risjadson
1630
164. Roda Vivatex
1640
165. Sahid
1650
166. Samator
1660
167. Sari Warna Asli
1670
168. Servitia
1680
169. Shinta Indah
1690
170. Sinar Kasih
1700
171. Sinar Mas
1710
172. Sinar Sahabat
1720
173. ABC
1730
174. Adi Teknik
1740
175. Aldiron Hero
1750
176. Amerin
1760
177. Arseto
1770
178. Asia Permai
1780
179. Astra Graphia
1790
180. Bangun Tjipta Sarana
1800
181. Bank Duta
1810
182. Barito Pacific
1820
183. Batik Keris
1830
184. Bimantara
1840
185. Bukit Jaya Abadi
1850
186. Bumi Raya Utama
1860
187. Caputra
1870
188. Cisadane Raya
1880
- 227 No
Nama Grup
Sandi
189. Danaswara
1890
190. Daya Sakti
1900
191. Dirgahayu
1910
192. Dwi Satria Utama/DSU
1920
193. Gesit Maju/Gesit
1930
194. Gruti
1940
195. Guna Elektro
1950
196. Hanurata
1960
197. Hasil Karsa/Hasil
1970
198. Indhasana
1980
199. Jan Darmadi
1990
200. Kahatex
2000
201. Karwell
2010
202. Kayu Mas
2020
203. Lima Satrya Nirwana
2030
204. Metrocorp
2040
205. Murinda
2050
206. New Armada
2060
207. Pakerin
2070
208. Panatraco
2080
209. Petrolog
2090
210. RWBU
2100
211. Rajawali Wira Bhakti Utama
2110
212. Sejahtera Bank Umum
2120
213. Sango
2130
214. Sinar Sosro
2140
215. Sinar Laut
2150
- 228 No
Nama Grup
Sandi
216. Setia Sapta/Sucaco
2160
217. Teluk Luas/Metro
2170
218. Lion Metal/Sudarma
2180
219. Tempo
2190
220. Tiga Mas
2200
221. Timur Djaja
2210
222. Tjokro
2220
223. Trakindo Utama
2230
224. Dua Mutiara/Dumaco
2240
225. Tunas Alfin
2250
226. Mutiara Timber/Mega
2260
227. United Tractors
2270
228. Vastex Prima
2280
229. Wijaya Kusuma
2290
230. Wirontono
2300
231. Dayak Besar
2310
232. Duta Anggada
2320
233. GKBI
2330
234. Golden Key
2340
235. Gunung Agung
2350
236. Hasjim Ning
2360
237. Surya Dumai/SD
2370
238. Alisjahbana/Femina
2380
239. Kalimanis
2390
240. Krama Yudha
2400
241. Lucky
2410
242. Mayora
2420
- 229 No
Nama Grup
Sandi
243. Metrodata
2430
244. Nawa Panduta/Napan
2440
245. Pacific Paint
2450
246. Indospring/Indoprima
2460
247. Pradja Farma/Prafa
2470
248. Panca Adi/Panadia
2480
249. Samudera Indonesia
2490
250. Pendawa Sempurna
2500
251. Imora Motor
2510
252. Argo Manunggal
2520
253. Arya Upaya/Ongko
2530
254. Bank Central Asia
2540
255. Haji Kalla
2550
256. Biru dan Sons/Biru
2560
257. Citra Sari Makmur
2570
258. Daya Tata Matra
2580
259. Djasa Ubersakti
2590
260. Sumber Mas Timber
2600
261. Indo Suntex/Sun
2610
262. Sumber Selatan
2620
263. Tunas Ridean/Tuna
2630
264. Tiga Raksa/Tira
2640
265. Aneka
2650
266. Bank Central Dagang
2660
267. Batamtex/Lakop
2670
268. Bumi Putera 1912
2680
269. Dharmala
2690
- 230 No
Nama Grup
Sandi
270. Gajah Tunggal
2700
271. Harapan Motor/Harapan
2710
272. Konimex
2720
273. Mayer
2730
274. Mugi
2740
275. Pan Brothers
2750
276. Puteraco
2760
277. Sadang Mas
2770
278. Soedarpo
2780
279. Tri Usaha Bhakti
2790
280. Tobby Mezza/Faritex
2800
281. Indomachine
2810
282. Maspion
2820
283. Nugra Santana
2830
284. Sumatra Tobacco/STTC
2840
285. Udatimex/Udatinda
2850
286. Lautan Berlian
2860
287. Menjangan Sakti
2870
288. Lainnya Harus Diisi
2880
289. Naga Tara/Tara
2890
290. Margosuko/Nidesco
2900
291. Putra Surya Perkasa
2910
292. Bob Hasan/Pasopati
2920
293. Pesik International
2930
294. Poliplas/Poli
2940
295. Aneka Kimia Raya
2950
296. Jabatex/Alfindo
2960
- 231 No
Nama Grup
Sandi
297. Golden Mississippi
2970
298. Danitama/Arifin
2980
299. Berca/CCM
2990
300. Citra Agramasinti
3000
301. Citra Lamtoro Gung
3010
302. Wanandi/Gemala
3020
303. Tripatra/Imeco
3030
304. Indomarco/Pebapan
3040
305. Indrapura/Tahija
3050
306. Kuala Intan/Intan
3060
307. Kayu Lapis Asli Murni
3070
308. Ratu Plaza
3080
309. Lim Sioe Liong/Salim
3090
310. Satya Djaya Raya/SDR
3100
311. Meta Epsi/Medco
3110
312. Uni Seraya
3120
313. Grup Lainnya
3130
314. Tidak Digunakan
3140
