Draft 7 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN 2002 TENTANG JUAL BELI, SEWA JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :
Mengingat
bahwa untuk pelaksanaan Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Harga Jual Tenaga Listrik, Sewa jaringan Transmisi, Sewa jaringan Distribusi, dan Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan.
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226); MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JUAL BELI, SEWA JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan : 1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
penyediaan
dan
2.
Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3.
Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4.
Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
5.
Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
6.
Transmisi Tenaga Listrik adalah pemindahan tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
7.
Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
1
8.
Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
9.
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
11.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
13.
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.
14.
Wilayah kompetisi adalah wilayah yang mempergunakan sistem interkoneksi tenaga listrik yang diatur dari waktu ke waktu dalam Peraturan Pemerintah.( Sesuaikan dengan RPP Larangan Penguasaan Pasar)
15.
Sewa jaringan adalah biaya yang digunakan dalam mengalirkan listrik yang dibayarkan oleh pembangkit kepada pemilik jaringan.
16.
Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi atau Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik. BAB II HARGA JUAL BELI, SEWA JARINGAN DAN ANCILLARY SERVICE TENAGA LISTRIK Pasal 2 Formatted: Strikethrough
Ruang Lingkup Harga Jual dalam Peraturan ini meliputi : 1. Harga jual tenaga listrik di wilayah yang menerapkan kompetisi di sisi pembangkitan atau kompetisi di sisi pembangkitan dan penjualan meliputi : a. Harga jual tenaga listrik antara Pemegang IUPL Pembangkitan dengan Pengelola Sistem, atau dengan Pengelola Pasar, atau pihak lain selaku agen pembeli yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; b. mendapat izin dari DBU)
(Tidak setuju dihapus, menunggu desain pasar dari DBI dan
c. Harga jual tenaga listrik dari Pemegang IUPL Pembangkitan kepada konsumen tegangan menengah atau konsumen tegangan tinggi melalui Agen Penjualan; d. Harga jual tenaga listrik dari Pengelola Sistem, atau Pengelola Pasar, atau pihak lain selaku agen pembeli yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik kepada Pemegang IUPL Penjualan, Agen Penjualan, konsumen tegangan tinggi atau konsumen tegangan menengah; e. Harga jual tenaga listrik dari pasar tenaga listrik yang dikelola oleh Pengelola Pasar kepada Pemegang IUPL Penjualan, Agen Penjualan, konsumen tegangan menengah atau konsumen tegangan tinggi. f.
Harga jual tenaga listrik dari Pemegang IUPL Penjualankepada konsumen tegangan rendah, konsumen tegangan menengah dan atau konsumen tegangan tinggi.
Deleted: Harga jual tenaga listrik antara Pemegang IUPL Pembangkitan yang terikat kontrak dengan Pengelola Sistem, atau dengan Pengelola Pasar, atau pihak lain selaku agen pembeli yang Deleted: Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dijual kepada Pemegang IUPL Penjualan, Agen Penjualan, konsumen tegangan menengah atau konsumen tegangan tinggi untuk sisa energi yang tidak terikat kontrak; Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Bullets and Numbering Deleted: , atau dari Agen Penjualan
g. Harga jual tenaga listrik dari Agen Penjualan kepada konsumen tegangan menengah dan atau konsumen tegangan tinggi.
Formatted: Bullets and Numbering
h. Harga jual tenaga listrik dari Agen Penjualan kepada konsumen tegangan rendah.
Formatted: Bullets and Numbering
2
2. Harga jual tenaga listrik di wilayah yang belum menerapkan kompetisi, meliputi : a. Harga jual tenaga listrik dari pemegang IUPL Pembangkitan kepada Pemegang IUPL Penjualan yang Badan Usahanya terpisah;
Deleted: ¶ ¶ ¶ Formatted: Bullets and Numbering Deleted: produksi
b. Harga jual tenaga listrik dari pemegang IUPL Penjualan kepada konsumen tegangan tinggi dan atau konsumen tegangan menengah dan atau konsumen tegangan rendah; c. Harga jual tenaga listrik dari Perusahaan pemegang IUPL Pembangkitan dan IUPL Penjualan yang terintegrasi dalam satu Badan Usaha kepada konsumen tegangan tinggi dan atau konsumen tegangan menengah dan atau konsumen tegangan rendah.
Deleted: produksi
3. Harga Sewa jaringan transmisi; 4. Harga Sewa jaringan distribusi; 5. Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik; Deleted: J
6. Harga jual beli tenaga listrik antar negara.
BAB III PENETAPAN HARGA JUAL BELI TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN DAN ANCILLARY SERVICE DI WILAYAH KOMPETISI Bagian Satu Harga jual tenaga listrik Pasal 3 (1)
Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, g dan i ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
(2)
Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, f, dan h ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar yang diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Harga jual tenaga listrik dari Pemegang IUPL Pembangkitan yang tidak tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional kepada konsumen ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
(3)
Deleted: <#>Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berdasarkan mekanisme pasar yang diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.¶ ¶ Formatted: Bullets and Numbering Deleted: d, dan e Deleted: Deleted: ¶
Bagian dua Sewa Jaringan Transmisi dan Distribusi
Formatted: Bullets and Numbering Deleted: antara Deleted: t
Pasal 4
Deleted: d
Harga sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Bagian Tiga Ancillary Service Pasal 5 Ancillary Service atau biaya penyediaan fasilitas untuk mempertahankan mutu dan keandalan ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. BAB IV PENETAPAN HARGA JUAL BELI TENAGA LISTRIK, DI WILAYAH NON KOMPETISI Pasal 6 Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan oleh Menteri jika tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah jika tidak tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional.
3
Deleted: atau Deleted: .
Pasal 7 Harga jual tenaga listrik antara Pemegang IUPL Pembangkitan yang tidak tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Deleted: Menteri atau
Pasal 8 Harga sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi serta biaya penyediaan fasilitas untuk mempertahankan mutu dan keandalan tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Nasional ditetapkan oleh Menteri.
Deleted: yang tersambung dengan
Pasal 9 Harga sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi serta biaya penyediaan fasilitas untuk mempertahankan mutu dan keandalan yang tidak tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Deleted: Menteri atau
BAB V TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK Pasal 10 Pengusulan Harga Jual Tenaga Listrik pada Wilayah Non Kompetisi (1)
(2)
Permohonan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik diajukan oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan penyediaan tenaga listrik selaku pemegang Izin kepada Menteri untuk pembangkitan tenaga listrik yang tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional; Permohonan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik diajukan oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan penyediaan tenaga listrik selaku pemegang Izin kepada Pemerintah Daerah untuk penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional;
(3)
Permohonan Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan diajukan dengan melampirkan kelengkapan pendukung sekurang-kurangnya sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini;
(4)
Persyaratan lain untuk pengusulan harga jual tenaga listrik ditentukan lebih lanjut oleh Menteri atau Pemerintah Daerah.
Deleted: berhubungan Deleted: j Deleted: transmisi Deleted: nasional Deleted: berhubungan Deleted: jaringan Deleted: transmisi Deleted: nasional
Deleted: Kepala
Menteri atau Pemerintah Daerah melakukan evaluasi setelah usulan Harga Jual Tenaga Listrik.
Deleted: Kepala
Menteri atau Pemerintah Daerah melakukan pertemuan dengan Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik untuk bertukar informasi yang pada akhirnya sampai pada tingkat biaya yang diizinkan dan struktur tarif atau harga jual yang wajar.
Deleted: Kepala
(7)
Menteri atau Kepala Daerah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah/LSM/Industri/ Perguruan tinggi untuk menghimpun masukan/opini dari masyarakat luas.
Deleted: atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
(8)
Menteri atau Kepala Daerah memberikan keputusan atas permohonan harga jual tenaga listrik yang diajukan paling lambat dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
Deleted: atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
(9)
Menteri atau Kepala Daerah memberikan persetujuan atas usulan harga jual yang diajukan, apabila telah memenuhi ayat 3 Pasal ini.
Deleted: atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
(5)
(6)
(10) Dalam hal usulan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ini ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
4
Deleted: atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
Deleted: atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan persetujuan harga jual tenaga listrik atau kenaikan harga jual tenaga listrik diatur oleh Menteri atau Kepala Daerah. Pasal 11 Pengusulan Harga Jual Tenaga Listrik, Sewa Jaringan Transmisi dan Distribusi, dan Biaya Ancillary Services pada Wilayah Kompetisi (1)
Permohonan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, g dan i, sewa jaringan transmisi, sewa jaringan distribusi, serta biaya penyediaan ancillary services diajukan oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan penyediaan tenaga listrik selaku pemegang Izin kepada Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
(2)
Permohonan Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan diajukan dengan melampirkan kelengkapan pendukung sekurang-kurangnya sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini;
(3)
Persyaratan lain untuk pengusulan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi dan distribusi, serta biaya penyediaan ancillary services ditentukan lebih lanjut oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
(4)
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan evaluasi setelah usulan Harga Jual Tenaga Listrik.
(5)
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pertemuan dengan Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik untuk bertukar informasi yang pada akhirnya sampai pada tingkat biaya yang diizinkan dan struktur tarif atau harga jual yang wajar.
(6)
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah/LSM/Industri/ Perguruan tinggi untuk menghimpun masukan/opini dari masyarakat luas.
(7)
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik memberikan keputusan atas permohonan harga jual sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di atas paling lambat dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(8)
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik memberikan persetujuan atas usulan harga jual yang diajukan, apabila telah memenuhi ayat 3 Pasal ini.
(9)
Dalam hal usulan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ini ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan persetujuan harga jual atau kenaikan harga jual tenaga listrik, sewa transmisi dan distribusi, serta biaya penyediaan ancillary services diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Deleted: 1
Pasal 12 PENETAPAN HARGA JUAL BELI TENAGA LISTRIK (1) Dalam penetapan harga jual tenaga listrik di setiap titik penjualan mempertimbangkan antara lain : a. Kepentingan Nasional; b. Kepentingan konsumen; c. Ketersediaan Dana Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial; d. Kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat; e. Prinsip-prinsip kompetisi; f. Biaya produksi; g. Efisiensi pengusahaan; h. Kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan; i. Skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai; j. Biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; k. Kemampuan masyarakat;
harus
5
l.
Mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.
(2) Harga jual tenaga listrik, dihitung berdasarkan harga pokok penyediaan tenaga listrik yang didalamnya sudah memperhitungkan tingkat keuntungan usaha yang wajar.
Deleted: ¶
(3) Harga pokok penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), haruslah didasarkan atas biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses penyediaan tenaga listrik yang dapat ikut diperhitungkan (Allowable) serta pengelompokan biaya dan metode pencatatan yang sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi untuk Perusahaan Listrik.
Formatted: Bullets and Numbering
(4) Prinsip Standar Akuntansi yang dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk wilayahkompetisi dan ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah untuk wilayah non kompetisi, sesuai dengan kewenangannya. (5) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah tingkat keuntungan yang memenuhi kelaziman dalam usaha ketenagalistrikan yang besarannya akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik atau oleh Menteri atau oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.. (6) Harga pokok penyediaan yang diperhitungkan dalam ayat (2) meliputi; biaya operasi, biaya pajak dan biaya pengembalian modal. (7) Biaya operasi dalam ayat (6) meliputi :
Deleted: dan diterapkan pada daerah Deleted:
Deleted: Bapeptal
Deleted: B Deleted: Pajak
a. Biaya bahan bakar dan pelumas bagi usaha pembangkitan; Deleted: P
b. Biaya penyusutan;
Formatted: Bullets and Numbering
c. Biaya pembelian tenaga listrik bagi usaha penjualan dan agen penjualan; d. Biaya pegawai;
Deleted: P
e. Biaya pemeliharaan; f.
Deleted: U
Biaya umum & administrasi.
Deleted: A
(8) Biaya Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi tata cara perhitungan, pelaporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Deleted: P
Pasal 12 PENETAPAN HARGA SEWA JARINGAN (1) Sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi, dihitung berdasarkan harga pokok penyediaan dalam mengelola jaringan yang didalamnya sudah memperhitungkan tingkat keuntungan usaha yang wajar. (2) Harga pokok penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haruslah didasarkan atas biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses penyediaan jaringan yang dapat ikut diperhitungkan (Allowable) serta pengelompokan biaya dan metode pencatatan yang sesuai dengan standar Akuntasi untuk Perusahaan Listrik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Formatted: Bullets and Numbering
(3) Prinsip Standar Akuntansi yang dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan diterapkan pada daerah kompetisi (4) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah tingkat keuntungan yang memenuhi kelaziman dalam usaha ketenagalistrikan yang besarannya akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. (5) Harga pokok penyediaan yang diperhitungkan dalam pasal 1 meliputi; biaya operasi biaya pajak dan biaya pengembalian modal.
Deleted: Bapeptal
Deleted: B Deleted: P
(6) Biaya operasi dalam ayat 5 meliputi : Deleted: P
(a) Biaya penyusutan; (b) Biaya pegawai;
Deleted: P
(c) Biaya pemeliharaan;
Deleted: U
(d) Biaya umum & administrasi
Deleted: A
(7) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, meliputi tata cara perhitungan, pelaporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6
Pasal 13 PENETAPAN ANCILLARY SERVICE (1) Ancillary Service atau Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga keandalan sistem penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan harga pokok penyediaan fasilitas dalam menjaga keandalan. Pasal 14 BIAYA PENYUSUTAN (1) Biaya penyusutan dihitung berdasarkan metode penyusutan yang berlaku umum dalam usaha ketenagalistrikan dan disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro Pemerintah. (2) Biaya penyusutan yang dapat diperhitungkan adalah biaya penyusutan atas aktiva tetap aktip atau masih sedang dipergunakan dan berkaitan langsung dengan proses penyediaan tenaga listrik maupun jaringan.
Deleted: P Deleted: E Deleted: M Formatted: Bullets and Numbering Deleted: P
Pasal 15 (1) Komponen yang diperhitungkan dalam menghitung kekayaan bersih perusahaan meliputi; nilai bersih aktiva tetap aktif; dan modal kerja didalam aktiva lancar; (2) Modal kerja yang dimaksud didalam ayat 1, adalah sejumlah aktiva lancar yang diperbolehkan diperhitungkan yang besarannya sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Deleted: N Deleted: A Deleted: Tetap Deleted: A Deleted: Aktiva Deleted: Lancar
BAB VI JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTAR NEGARA
Formatted: Bullets and Numbering Deleted: Aktiva
Pasal 16
Deleted: Bapeptal
(1) 1. Jual beli tenaga listrik dan atau sewa jaringan transmisi antar negara dimungkinkan bilamana kedua negara telah bersepakat untuk melakukan trans aksi jual beli yang dinyatakan dalam memorandum kesepahaman. 2. Jual beli tenaga listrik atau sewa transmisi ini dilakukan bila kedua negara saling menguntungkan dan dilakukan didasarkan atas kerjasama bisnis semata tanpa dipengaruhi oleh situasi politik.
Deleted: <#>Kajian Kebutuhan tenaga listrik¶ ¶ <#>Mekanisme transaksi jual beli tenaga listrik¶ ¶ <#>Perjanjian¶ ¶ Penetapan oleh Eksekutif fan Legislatif Formatted: Bullets and Numbering
3. Jual beli tenaga listrik atau sewa transmisi antar negara dilakukan setelah perusahaan pemegang Izin terlebih dahulu mengkaji kebutuhan tenaga listrik domestik. 4. Jual beli tenaga listrik atau sewa transmisi diikat dengan suatu Perjanjian Jual Beli atau Sewa Transmisi. 5. Harga Jual beli tenaga listrik dan atau harga sewa jaringan transmisi antar negara dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 6. Harga Jual beli tenaga listrik dan atau harga sewa jaringan transmisi antar negara disetujui oleh Menteri. 7. Menteri menetapkan harga jual beli tenaga listrik antar negara. Deleted: ¶
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 1. Menteri atau Kepala Daerah atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik.
7
2. Penetapan kebijakan pembinaan Harga Jual Tenaga Listrik dilakukan oleh Menteri. 3. Pelaksanaan kebijakan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Daerah. Pasal 18 Menteri dan Kepala Daerah melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Deleted: ¶ ¶ ¶ ¶
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8
BAB VII
Pasal 12 (1)
Penyusutan dihitung berdasarkan prinsip-prinsip investasi (akuntansi ?) dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah secara makro di bidang investasi
(2)
Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga keandalan sistem penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan prinsip-prinsip investasi yang sehat.
(3)
Pengembalian investasi dihitung dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga, keuntungan yang diharapkan investor, tingkat resiko negara, tingkat resiko usaha, tingkat resiko perusahaan disamping nilai kekayaan bersih perusahaan.
(4)
Komponen yang diperhitungkan dalam menghitung kekayaan bersih perusahaan meliputi nilai buku peralatan dan perlengkapan, modal kerja yang diperbolehkan yang umumnya berupa cadangan bahan bakar, cadangan material, cadangan barang habis pakai, piutang pasti, hutang, uang kontan, gaji dan pajak yang belum dibayarkan.
Pasal 13 1.
2.
Komponen harga jual tenaga listrik untuk : a. Konsumen industri dan komersial terdiri dari biaya beban (Rp/kVA), biaya energi (Rp/kWh), dan biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh). b. Konsumen tegangan rendah terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya energi (Rp/kWh). Untuk konsumen tegangan rendah berpenghasilan rendah dengan penggunaan energi maksimum 60 kWh per bulan, harga listrik dapat dibayarkan dalam bentuk langganan (Rp/bulan).
Pasal 11 KOMPONEN HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN ANCILLARY SERVICE (7)
Harga jual tenaga listrik dihitung berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang wajar.
(2)
Biaya yang diperhitungkan dalam menentukan biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, penyusutan dan pajak.
(3)
Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
(4)
b.
Biaya pegawai;
c.
Biaya perbaikan dan jasa borongan;
d.
Biaya administrasi;
e.
Biaya bahan bakar dan pelumas bagi usaha pembangkitan;
f.
Biaya pembelian tenaga listrik bagi usaha penjualan dan agen penjualan.
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pasal 12
9
Formatted: Bullets and Numbering
(1)
Sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi dihitung berdasarkan biaya pengelolaan dan keuntungan yang wajar.
(2)
Biaya yang diperhitungkan dalam menentukan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, penyusutan dan pajak.
(3)
Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi : a. Biaya pegawai; b. Biaya material dan jasa borongan; c. Biaya administrasi.
(4)
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pasal 13
(1)
Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga keandalan sistem penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan biaya pengadaan dan keuntungan yang wajar.
(2)
Biaya yang diperhitungkan dalam menentukan biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, penyusutan dan pajak.
(3)
Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi : a. Biaya pegawai; b. Biaya material dan jasa borongan; c. Biaya administrasi;
(4)
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
10
Lampiran : INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGUSULAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
Data Historis A. Laporan finansial lengkap dan lampiran terkait untuk tahun fiskal terbaru: 1. Neraca 2. Laporan rugi-laba. 3. Laporan Kas B. Rincian biaya operasi setahun. Rincian jadwal elemen biaya utama termasuk : 1. Informasi Catu-daya (bahan bakar dan pembelian daya) : - Biaya pengiriman, besarannya dan mutu bahan bakar untuk tiap sentral. - Biaya bahan bakar untuk tiap sentral - Besaran pembelian daya dan satuan biaya oleh Pemasok. 2. Program pemeliharaan utama - uraian dan biaya. 3. Biaya personil terperinci oleh unit operasi utama. 4. Daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan oleh penggunaan perlengkapan fungsional (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Umum). C. Data penelitian beban tiap bulan untuk tiap kategori tarif pada tahun terakhir. 1. Data sebenarnya dari sistem tagihan, jika tersedia. 2. Data permintaan harus termasuk perkiraan kontribusi puncak sistem sebagai tambahan kontrak permintaan sebenarnya. 3. Penjualan pada beban-puncak/luar beban-puncak, diperkirakan jika tidak diketahui. 4. Presentase pemakaian dalam tiap blok tarif. 5. Rugi-rugi sesuai tingkat-tegangan. D. Rincian Stasiun dan perlengkapan berdasar fungsi (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Umum) yang menunjukkan : 1. Biaya total. 2. Penyusutan tahunan. 3. Penyusutan gabungan. 4. Pengeluaran Listrik Perdesaan untuk tahun yang bersangkutan. 5. Rincian pengeluaran program pembangunan utama (jika ada). D. Realisasi RKAP yang telah diaudit F. Bukti Setoran Pajak Data Prakiraan Prakiraan beban untuk periode lima tahun : Tingkat penjualan untuk tiap kelas pelanggan, termasuk asumsi ekonomi dan lainnya yang membentuk dasar perkiraan. Rencana untuk mencapai prakiraan dalam (A) diatas termasuk pembangkitan, pembelian daya, dan rencana perluasan (kontrak) sistem. Rincian pemakaian dan prakiraan energi berdasar kelas pelanggan tahun pertama prakiraan (“Perioda uji”); 1. 2. 3. 4. 5.
Untuk tiap kelas pelanggan termasuk : Penjualan kWh. Beban tersambung (Kontrak permintaan). Kontribusi puncak sistem. Penggunaan energi pada beban-/luar-beban-puncak.
11
6. Persentase pemakaian dalam tiap blok tarif. 7. Rugi-rugi sesuai tingkat tegangan. Laporan prakiraan finansial lengkap (Rugi-laba, Neraca, Anggaran tunai) untuk perioda uji. Rincian biaya operasi yang diusulkan untuk perioda uji. Rincian jadwal untuk elemen biaya utama termasuk : 1. Informasi catu-daya (bahan bakar dan pembelian daya). 2. Asumsi yang digunakan untuk mensimulasi pengaturan sistem dan hasil pengaturan (pembangkitan oleh sentral dan pembelian oleh pemasok). 3. Biaya pengiriman yang diasumsikan, besaran dan mutu bahan-bakar untuk tiap sentral. 4. Biaya bahan-bakar untuk tiap sentral. 5. Besaran pembelian daya dan satuan biaya oleh pemasok. 6. Program pemeliharaan utama – uraian dan biaya. 7. Biaya personil terperinci oleh unit operasi utama. 8. Biaya penyusutan sesuai penggunaan perlengkapan fungsional (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Umum). “Harga dasar” yang diusulkan untuk Perioda Uji 1. Aset kotor Sentral berdasar fungsi (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Umum) 2. Penyusutan gabungan berdasar fungsi 3. Modal kerja 4. Lain-lain Laju pengembalian yang diusulkan pada harga dasar 1. Struktur modal 2. Biaya hutang (nilai prinsip dan bunga untuk tiap hutang) 3. Pengembalian ekuiti Persyaratan pendapatan yang diusulkan (Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali) 1. Biaya operasi 2. Dasar pengembalian ROR I.
Studi biaya layanan untuk mengalokasikan persyaratan pendapatan untuk tiap kelas pelanggan
1. Kemungkinan pemakaian energi dan penggunaan beban puncak, luar beban puncak 2. Kemungkingan kontrak permintaan dan permintaan pada waktu puncak sistem 3. Menentukan “biaya pelanggan” untuk tiap kelas Desain tarif yang diusulkan yang menunjukkan komponen tarif individu 1. Rasional keseluruhan yang digunakan dalam desain tarif 2. Uraian pendek tentang alasan desain tarif.
12
