RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR. TAHUN 2010 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DRAFT RPP FORUM singosari 12 Mei 2010

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .… TAHUN 2010 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wadah yang dibentuk di tingkat pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan dan memadukan pandangan dan kepentingan


di antara lembaga Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akademisi, serta masyarakat. 2.

Akademisi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.

Masyarakat pemerhati adalah orang-perorangan yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5.

Masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik bersifat aktual maupun potensial, yang tidak diinginkan sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi.

6.

Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7.

Rekomendasi adalah hasil kesepakatan berupa saran dan/atau masukan untuk menyelesaikan masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

8.

kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem.

9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban. BAB II TUJUAN Pasal 2

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan: a. sebagai wadah koordinasi untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara antar instansi; dan


b. mengintensifkan dan mengefektifkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, KEANGGOTAAN, DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan badan ad hoc untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu penjelasan: Antar instansi bersifat lintas kelembagaan (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional; b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Provinsi; dan c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota. (3) Pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kawasan aglomerasi perkotaan. Pasal 4 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu penjelasan: Antar instansi bersifat lintas kelembagaan


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan: a. analisis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek masalah/permasalahan penyelenggaraan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. memberikan masukan dan saran dalam rangka menentukan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. merencanakan penyelesaian masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. memberikan masukan mengenai penyelesaian masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. memberikan masukan terhadap perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan diluar bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai dampak langsung terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; f. mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Catt: Perlu penjelasan yang termasuk masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah masalah/permasalahan yang bersifat antar instansi dan masalah/permasalahan kebijakan yang tidak bisa diputuskan masingmasing instansi yang telah disusun oleh masing-masing Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka melakukan identifikasi dan analisis masalah/permasalahan, penentuan alternatif dan rekomendasi penyelesaian masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antar instansi; dan Perlu penjelasan Sinkronisasi Sinergi harmonisasi


b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu penjelasan Pemantauan dan evaluasi

Bagian Kedua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Pasal 6 (1)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk masalah/permasalahanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional.

(2)

Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional terdiri dari: a. unsur pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat pusat; b. unsur penyelenggara; c. unsur akademisi; d. unsur masyarakat.

(3)

Unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pejabat yang ditunjuk; b. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan atau pejabat yang ditunjuk; c. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang industri atau pejabat yang ditunjuk; d. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi atau pejabat yang ditunjuk; dan e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

(4)

Unsur penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Penyelenggara dari unsur Pemerintah yang meliputi:


1) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pejabat yang ditunjuk; 2) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan atau pejabat yang ditunjuk; 3) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang industri atau pejabat yang ditunjuk; 4) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi atau pejabat yang ditunjuk; dan 5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. b. Badan Usaha Milik Negara bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. Asosiasi perusahaan angkutan umum. (5)

Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perwakilan perguruan tinggi; dan b. Ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian Masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penjelasan: Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(6)

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. Lembaga swadaya masyarakat tertentu yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan; dan b. Masyarakat pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan dengan persyaratan tertentu. Pasal 7

Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan aglomerasi perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a.

Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional;

b.

Kepala Daerah terkait;

c.

Kepala Kepolisian terkait. Pasal 8


(1)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional dipimpin oleh seorang Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)

Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atas dasar kesepakatan dari seluruh unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3)

Masa kerja jabatan Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali. Pasal 9

Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden Pasal 10 (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. (2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Perhubungan. Pasal 11 (1)

Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk sesuai kesepakatan anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)

Anggota Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari: a. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan; c. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri; d. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan e. perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 12


(1)

Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional; b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; c. melaksanakan pertemuan dan mengarsipkan hasil pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional;

(2)

Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan terkait Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 14 Pembentukan dan penunjukan Sekretaris serta keanggotaan Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Ketiga Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Pasal 15 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permasalah/permasalahanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dari unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas: a. Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dan b. Kepala Kepolisian Daerah. (3) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dari unsur Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah. f. Badan Usaha Milik Daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; g. Asosiasi perusahaan angkutan umum. (2) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perwakilan perguruan tinggi;dan b. Ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian masalah/permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penjelasan: Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (3)

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. Lembaga swadaya masyarakat tertentu yang terkait dengan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;dan b. Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu. Pasal 16

Keanggotaan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a.

Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi;

b.

Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait;dan

c.

Kepala Kepolisian Resort/Kota terkait. Pasal 17

(1)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi dipimpin oleh seorang Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)

Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atas dasar kesepakatan antar Pembina Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.


Pasal 18 Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Pasal 19 (1)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dibentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi.

(2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah. Pasal 20 (1) Sekretariat Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi (2) Anggota Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi terdiri dari: a. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; b. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan d. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. perwakilan dari Kepolisian Daerah. Pasal 21 (1)

Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi;


b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; c. melaksanakan pertemuan dan mengarsipkan hasil pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi (2)

Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi.

Pasal 22 Segala biaya yang diperlukan terkait Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 23 Pembentukan dan penunjukan Sekretaris serta keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Bagian Keempat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota Pasal 24 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permasalah/permasalahanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dari unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan b. Kepala Kepolisian Resort/Kota. (4) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dari unsur Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort/Kota. f. Badan Usaha Milik Daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;dan g. Asosiasi perusahaan angkutan umum. (5) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perwakilan perguruan tinggi;dan b. Ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penjelasan: Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (6)

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. Lembaga swadaya masyarakat tertentu yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;dan b. Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu. Pasal 25

(1)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)

Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atas dasar kesepakatan antar Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 26

Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 27


(1)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah. Pasal 28 (1) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. (2) Anggota Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari: a. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan d. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. perwakilan dari Kepolisian Resort/Kota. Pasal 29 (1)

Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota; b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; c. melaksanakan pertemuan dan mengarsipkan hasil pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota;

(2)

Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.


Pasal 30 Segala biaya yang diperlukan terkait Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 31 Pembentukan dan penunjukan Sekretaris serta keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota BAB IV MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Jenis Pertemuan Pasal 32 (1)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan secara rutin dan insidental.

(2)

Pertemuan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.

(3)

Pertemuan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usulan 1 (satu) atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(4)

Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain Pemerintah, usulan disampaikan kepada Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Pengusulan dan Agenda Pertemuan Pasal 33

(1)

Usul pertemuan disampaikan oleh satu atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan segera menyusun agenda pertemuan rutin maupun pertemuan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(3)

Agenda pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(4)

Agenda pertemuan yang telah disetujui oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disampaikan kepada anggota Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 34

Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan berdasarkan agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4). Bagian Ketiga Pelaksanaan Pertemuan Pasal 35 (1) Pertemuan dipimpin oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihadiri oleh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Dalam pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas usul Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sekretariat dapat mengundang instansi maupun para ahli di luar anggota forum. (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengusul dan 3 (tiga) anggota Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari unsur pemerintah. (4) Dalam hal pertemuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat akan menjadualkan ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi meskipun telah dijadualkan ulang maka pengusul dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. (6) Dalam hal keadaan perlu dan mendesak, pertemuan dapat dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengusul wajib berkoordinasi dengan instansi terkait. Perlu penjelasan


Keadaan perlu dan mendesak adalah keadaan membahayakan keselamatan dan keamanan, misalnya: bencana alam dan bencana sosial berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 36 (1)

Dalam pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Setiap anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

(2)

Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengemukakan pendapat dan wajib mematuhi tata tertib yang berlaku.

(3)

Pertemuan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para peserta.

(4)

Apabila dalam pertemuan tidak tercapai mufakat dan terjadi perbedaan pendapat diantara para peserta maka persoalan akan dikembalikan ke masing-masing pemangku kepentingan. Bagian Keempat Rekomendasi Hasil Pertemuan Pasal 37

(1)

Selama pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, Sekretariat wajib menyusun rangkuman jalannya pertemuan dan rekomendasi hasil pertemuan.

(2)

Rekomendasi hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh pimpinan pertemuan.

(3)

Apabila seluruh anggota forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan menyepakati rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan penandatanganan oleh seluruh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan.

(4)

Rekomendasi hasil pertemuan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan disampaikan kepada masing-masing instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk ditindaklanjuti. Bagian Kelima Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Pasal 38


(1)

Hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) harus dilaporkan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sekretariat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

(2)

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan inventarisasi dan kajian.

(3)

Hasil inventarisasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dilakukan evaluasi BAB V HUBUNGAN TATA KERJA ANTARFORUM Pasal 39

(1)

Hubungan Tata kerja antarforum meliputi : a. hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi; b. hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.

(2)

hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi; b. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional.

(3)

hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota; b. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi.


BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Pada saat Peraturan Pemerintah mulai berlaku, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ada dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini BAB VII PENUTUP Pasal 41 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR…


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR….TAHUN…… TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I.

UMUM Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Guna mengatasi permasalah/permasalahanan yang sangat kompleks, dibentuk forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalah/permasalahanan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan


keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. Kedudukan Mekanisme kerja Tata

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Antar instansi bersifat lintas kelembagaan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Antar instansi bersifat lintas kelembagaan Ayat (2) yang termasuk permasalah/permasalahanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah permasalah/permasalahanan yang bersifat


antar instansi dan permasalah/permasalahanan kebijakan yang tidak bisa diputuskan masing-masing instansi yang telah disusun oleh masing-masing Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Perwakilan perguruan tinggi dan ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.


Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas


Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)


Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ayat (5) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1)


Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6)


Keadaan perlu dan mendesak adalah keadaan membahayakan keselamatan dan keamanan, misalnya: bencana alam dan bencana sosial berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.


Ayat (3) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR…

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR. TAHUN 2010 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents