RPP FORUM FINAL
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .… TAHUN 2010 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sebagai aparat penegak hukum. 1
RPP FORUM FINAL
2. Akademisi adalah orang-perorangan yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Masyarakat pemerhati adalah kelompok yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik bersifat aktual maupun potensial, yang tidak diinginkan sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi. 6. Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. Rekomendasi adalah hasil kesepakatan berupa saran dan/atau masukan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 8. kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban. 10. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan usaha yang dibentuk dengan seluruh atau sebagian besar modal dipunyai oleh Instansi Pemerintah Pusat. 11. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan usaha yang dibentuk dengan seluruh atau sebagian besar modal dipunyai oleh Instansi Pemerintah Daerah. 2
RPP FORUM FINAL
12. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
yang
BAB II TUJUAN Pasal 2 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan: a. sebagai wadah koordinasi untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara antar instansi; dan b. mengintensifkan dan mengefektifkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, KEANGGOTAAN, DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas: a.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional; b.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Provinsi; dan c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota. (2) Pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kawasan aglomerasi perkotaan. Pasal 4 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3
RPP FORUM FINAL
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan: a. Inventarisasi permasalahan lalu lintas yang berkenaan dengan jalan, pengguna jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan penegakan hukum; b. analisis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek permasalahan penyelenggaraan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. memberikan masukan dan saran dalam rangka menentukan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. merencanakan penyelesaian Lintas dan Angkutan Jalan;
permasalahan
penyelenggaraan
e. memberikan masukan mengenai penyelesaian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Lalu
permasalahan
f. memberikan masukan terhadap perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan diluar bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai dampak langsung terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; g. mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; h. menyusun program pencegahan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka melakukan identifikasi dan analisis permasalahan, penentuan alternatif dan rekomendasi penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antar instansi; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4
RPP FORUM FINAL
Bagian Kedua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Pasal 6 (1)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permasalahanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional.
(2)
Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional terdiri dari: a. unsur pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat pusat; b. unsur penyelenggara; c. unsur akademisi; d. unsur masyarakat.
(3)
Unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pejabat yang ditunjuk; b. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan atau pejabat yang ditunjuk; c. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang industri atau pejabat yang ditunjuk; d. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi atau pejabat yang ditunjuk; dan e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.
(4)
Unsur penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Penyelenggara dari unsur Pemerintah yang meliputi: 1) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pejabat yang ditunjuk; 2) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan atau pejabat yang ditunjuk; 3) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang industri atau pejabat yang ditunjuk;
5
RPP FORUM FINAL
4) Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi atau pejabat yang ditunjuk; dan 5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. b. Badan Usaha Milik Negara bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. Asosiasi perusahaan angkutan umum. (5)
Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional ; dan b. Ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional.
(6)
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan b. wakil dari Masyarakat pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan dengan persyaratan tertentu yang dilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 7
Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan aglomerasi perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a.
Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional;
b.
Kepala Daerah terkait;
c.
Kepala Kepolisian terkait. Pasal 8
(1)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional dipimpin oleh seorang Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)
Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atas dasar kesepakatan dari seluruh unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6
RPP FORUM FINAL
(3)
Masa kerja jabatan Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali. Pasal 9
Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 10 (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. (2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 11 (1)
Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dipilih atas dasar kesepakatan dari seluruh unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)
Anggota Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari: a. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan; c. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri; d. perwakilan dari Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan e. perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 12
(1)
Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional; b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; 7
RPP FORUM FINAL
c. melaksanakan pertemuan dan mengarsipkan hasil pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional. (2)
Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Pasal 13
Segala biaya yang diperlukan terkait Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 14 Sekretaris serta keanggotaan Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bagian Ketiga Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Pasal 15 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dari unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas: a. Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dan b. Kepala Kepolisian Daerah. (3) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dari unsur Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan 8
RPP FORUM FINAL
d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah; f. Badan Usaha Milik Daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; g. Asosiasi perusahaan angkutan umum. (4) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi;dan b. Ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang terkait dengan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;dan b. wakil dari Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu. Pasal 16 Keanggotaan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a.
Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi;
b.
Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait;dan
c.
Kepala Kepolisian Resort/Kota terkait. Pasal 17
(1)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi dipimpin oleh seorang Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)
Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar kesepakatan dari seluruh unsur Pembina Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
9
RPP FORUM FINAL
Pasal 18 Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Pasal 19 (1)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dibentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi.
(2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah. Pasal 20 (1) Sekretariat Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi (2) Anggota Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi terdiri dari: a. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; b. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan d. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. perwakilan dari Kepolisian Daerah. Pasal 21 (1)
Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi; b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; 10
RPP FORUM FINAL
c. melaksanakan pertemuan dan mengarsipkan hasil pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. (2)
Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. Pasal 22
Segala biaya yang diperlukan terkait Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 23 Sekretaris serta keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. Bagian Keempat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota Pasal 24 (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permasalah/permasalahanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dari unsur Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan b. Kepala Kepolisian Resort/Kota. (3) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dari unsur Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11
RPP FORUM FINAL
b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort/Kota. f. Badan Usaha Milik Daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;dan g. Asosiasi perusahaan angkutan umum. (4) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota;dan b. Ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: a. wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang terkait dengan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;dan b. wakil dari Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu. Pasal 25 (1)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)
Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atas dasar atas dasar kesepakatan dari seluruh unsur Pembina Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 26
Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
12
RPP FORUM FINAL
Pasal 27 (1)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah. Pasal 28 (1) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. (2) Anggota Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari: a. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan; c. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan d. perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan daerah; e. perwakilan dari Kepolisian Resort/Kota. Pasal 29 (1)
Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota; b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; 13
RPP FORUM FINAL
c. melaksanakan pertemuan dan mengarsipkan hasil pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. (2)
Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 30
Segala biaya yang diperlukan terkait Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 31 Sekretaris serta keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota
BAB IV MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Jenis Pertemuan Pasal 32 (1)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan secara rutin dan insidental.
(2)
Pertemuan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.
(3)
Pertemuan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usulan 1 (satu) atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4)
Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain Pemerintah, usulan disampaikan kepada Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14
RPP FORUM FINAL
Bagian Kedua Pengusulan dan Agenda Pertemuan Pasal 33 (1)
Usul pertemuan disampaikan oleh satu atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)
Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan segera menyusun agenda pertemuan rutin maupun pertemuan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3)
Agenda pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4)
Agenda pertemuan yang telah disetujui oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disampaikan kepada anggota Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 34
Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan berdasarkan agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pertemuan Pasal 35 (1) Pertemuan dipimpin oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihadiri oleh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Dalam pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas usul Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sekretariat dapat mengundang instansi maupun para ahli di luar anggota forum. (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengusul dan 3 (tiga) anggota Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari unsur pemerintah.
15
RPP FORUM FINAL
(4) Dalam hal pertemuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat akan menjadualkan ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi meskipun telah dijadualkan ulang maka pengusul dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. (6) Dalam hal keadaan perlu dan mendesak, pertemuan dapat dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengusul wajib berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 36 (1)
Dalam pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Setiap anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
(2)
Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengemukakan pendapat dan wajib mematuhi tata tertib yang berlaku.
(3)
Pertemuan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para peserta.
(4)
Apabila dalam pertemuan tidak tercapai mufakat dan terjadi perbedaan pendapat diantara para peserta maka persoalan akan dikembalikan ke masing-masing pemangku kepentingan. Bagian Keempat Rekomendasi Hasil Pertemuan Pasal 37
(1)
Selama pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, Sekretariat wajib menyusun rangkuman jalannya pertemuan dan rekomendasi hasil pertemuan.
(2)
Rekomendasi hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh pimpinan pertemuan.
(3)
Rekomendasi hasil pertemuan ditanda tangani oleh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan dan disampaikan kepada masing-masing instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk ditindaklanjuti.
16
RPP FORUM FINAL
Bagian Kelima Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Pasal 38 (1)
Hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) harus dilaporkan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sekretariat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan inventarisasi dan kajian.
(3)
Hasil inventarisasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dilakukan evaluasi. BAB V HUBUNGAN TATA KERJA ANTARFORUM Pasal 39
(1)
Hubungan Tata kerja antarforum meliputi : a. hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi; b. hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.
(2)
Hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi; b. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional.
(3)
Hubungan tata kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota; 17
RPP FORUM FINAL
b. hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ada dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB VII PENUTUP Pasal 41 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR…
18
RPP FORUM FINAL
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR….TAHUN…… TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
I.
UMUM Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Guna mengatasi masalah/permasalahan yang sangat kompleks, dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalah/permasalahanan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Provinsi dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Provinsi dapat juga dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan transportasi di kota-kota besar yang bersifat aglomerasi. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan secara rutin dan insidental. Usul pertemuan disampaikan oleh satu atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihadiri oleh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 19
RPP FORUM FINAL
apabila dalam pertemuan tidak tercapai mufakat dan terjadi perbedaan pendapat diantara para peserta maka persoalan akan dikembalikan ke masing-masing pemangku kepentingan. Untuk mendukung kelancaran tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Sekretaris dan anggarannya disediakan oleh pemerintah. Rekomendasi hasil pertemuan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disampaikan oleh sekretariat kepada masing-masing instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut rekomendasi harus dilaporkan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sekretariat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional disampaikan ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota atau sebaliknya. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Antar instansi bersifat lintas kelembagaan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
20
RPP FORUM FINAL
Pasal 4 Ayat (1) Antar instansi bersifat lintas kelembagaan Ayat (2) yang termasuk permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah permasalahan yang bersifat antar instansi dan permasalahan kebijakan yang tidak bisa diputuskan masingmasing instansi, yang penyelesaiannya memerlukan pertimbangan dari instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya. Pasal 5 Huruf a Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai pandangan dan program penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sinergi adalah kerjasama antarinstansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih besar daripada hasil yang dicapai jika masing-masing instansi bekerja sendiri. harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesusaikan, memantapkan dan membulatkan pandangan serta program penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih identifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa dan menganalisa secara lebih mendalam kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Huruf b Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi terhadap pelaksanaan rekomendasi penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah telah dilaksanakan atau telah terjadi pergeseran dengan demikian akan diketahui secara dini (feed back) dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi adalah suatu proses untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan rekomendasi penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan cara membandingkan realisasi penyelesaian permasalahan sebelum dan sesudah pelaksanaan rekomendasi agar yang dilakukan tercapai dengan optimal dan efesien. 21
RPP FORUM FINAL
Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Perwakilan perguruan tinggi dan ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. 22
RPP FORUM FINAL
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi. Ayat (5) Cukup jelas.
23
RPP FORUM FINAL
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas 24
RPP FORUM FINAL
Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Perwakilan perguruan tinggi dan Ahli bidang tertentu dipilih dan ditunjuk oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.
25
RPP FORUM FINAL
Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas
26
RPP FORUM FINAL
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Keadaan perlu dan mendesak adalah keadaan membahayakan keselamatan dan keamanan, misalnya: bencana alam dan bencana sosial berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.
27
RPP FORUM FINAL
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas
28
RPP FORUM FINAL
Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR… WAKIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
WAKIL KEPOLISIAN R.I
Drs. Suripno,MSTr
KOMBES POL Drs.Bambang Sukamto,SH,MH
WAKIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM
WAKIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Rahayu, SH, MH
DR. Max Antameng, MA
WAKIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
WAKIL KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
Drs. Kurnia Hanafiah, MM. APT
Prof. DR. Ir. Prawoto
WAKIL KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
29
