RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO Menimbang
:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditetapkan dengan menuangkan-nya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
2
6.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengolahan Perparkiran di Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
Dengan persetujuan bersama
3
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah, adalah Kota Mojokerto ;
b.
Pemerintah Kota Mojokerto ;
c.
Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
d.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
e.
Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
f.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g.
Kas Daerah, Mojokerto ;
h.
Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
i.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
j.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
adalah Pemerintah
adalah
Kas
Daerah
Kota
Kota
4
melalakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ; k.
Jasa Usaha jasa yang disediakan oleh Pemerintah Dearah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ; l. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ; m. Tempat khusus parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta ; n.
o.
p.
q.
r.
Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan pada fasilitas parkir di badan jalan dan/atau fasilitas parkir umum milik Pemerintah ; Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ; Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah
5
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir. Pasal 3 Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir ditempat khusus parkir. Pasal 4 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir ; (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir golongan Retribusi Jasa Usaha.
termasuk
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
6
BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat khusus parkir dan sebagai pengganti biaya penyelenggaraan parkir ditempat khusus parkir. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut : a. sepeda sebesar Rp. 300,00 b. sepeda motor, sebesar Rp. 500,00 c. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 d. bis, bis mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 e. truk, sebesar Rp. 1.500,00 f. truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah wilayah Kota Mojokerto.
7
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Mojokerto. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota. BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ; (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
8
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ; (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi ; (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ; (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Pasal 17 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ; (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
9
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 18 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retri-busi ; (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. BAB XV KADALUWARSA Pasal 19 (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ; (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 20 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ; (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XVII PENGAWASAN
10
Pasal 21 Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
b.
c.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
11
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melaku-kan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 198l tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai tanggal diundangkan.
berlaku pada
12
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di padatanggal
M o j o k e rto
WALIKOTA
2002 MOJOKERTO
TEGOEH SOEJONO, S.H
http : www.bagianhukum.trb.com.2002
PENJELASAN ATAS
13
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal
1
:
Cukup jelas
Pasal
2
:
Cukup jelas
Pasal
3
:
Cukup jelas
Pasal
4
:
Cukup jelas
Pasal
5
:
Cukup jelas
Pasal
6
:
Cukup jelas
Pasal
7
:
Cukup jelas
Pasal
8
:
Cukup jelas
Pasal
9
:
Cukup jelas
Pasal
10
:
Cukup jelas
Pasal
11
:
Cukup jelas
Pasal
12
:
Cukup jelas
Pasal
13
:
Cukup jelas
Pasal
14
:
Cukup jelas
Pasal
15
:
Cukup jelas
Pasal
16
:
Cukup jelas
Pasal
17
:
Cukup jelas
Pasal
18
:
Cukup jelas
14
Pasal
19 ayat (1)
ayat (2)
:
huruf a
:
huruf b :
Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak kepada Pemerintah Daerah. Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran. - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 20
:
Cukup jelas
Pasal 21
:
Cukup jelas
Pasal 22
:
Cukup jelas
Pasal 23
:
Cukup jelas
Pasal 24
:
Cukup jelas
Pasal 25
:
Cukup jelas
