PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta berpedoman dalam Peraturan Pemerintah ;
b.
bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Mojokerto harus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
c.
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan
pembagian
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
2
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat
dalam sistem
Negara
Kesatuan Republik Indonesia; 4.
Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
5.
Kota, adalah Kota Mojokerto;
6.
Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
7.
Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
8.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
9.
Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
4
BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2 (1) Pemerintah Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah dan
Pemerintah
Propinsi
serta
urusan
yang
menjadi
kewenangannya ; (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 3 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota berkaitan dengan Pelayanan Dasar ; (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a.
Pendidikan ;
b.
Kesehatan ;
c.
Lingkungan Hidup ;
d.
Pekerjaan Umum ;
e.
Penataan Ruang ;
f.
Perencanaan Pembangunan ;
g.
Perumahan ;
h.
Kepemudaan dan Olah Raga ;
i.
Penanaman Modal ;
j.
Koperasi dan UKM ;
k.
Kependudukan dan Catatan Sipil ;
l.
Ketenagakerjaan ;
m. Ketahanan Pangan ; n.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
o.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
p.
Perhubungan ;
5
q.
Komunikasi dan Informatika ;
r.
Pertanahan ;
s.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
t.
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ; u.
Pemberdayaan Masyarakat ;
v.
Sosial ;
w.
Kebudayaan ;
x.
Statistik ;
y.
Kearsipan ;
z.
Perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi: a.
Pertanian ;
b.
Kehutanan ;
c.
Energi dan Sumber Daya Mineral ;
d.
Pariwisata ;
e.
Industri ;
f.
Perdagangan ;
g.
Ketransmigrasian.
(5) Rincian
urusan
wajib
dan
urusan
pilihan
yang
menjadi
kewenangan pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman dalam standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap ;
6
(2) Pembiayaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
yang
bersifat wajib oleh Pemerintah Kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; (3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah melakukan langkahlangkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke
daerah
untuk
memimpin
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang bersifat wajib tersebut. Pasal 5 (1) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan ; (2) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
Non
Departemen
memperhatikan
keserasian
hubungan pemerintah dengan Pemerintah Kota dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ; (3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya; (4) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Kota wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 6 (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun ; (2) Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dapat
7
diselenggarakan secara langsung dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH Pasal 7 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait ; (2) Tata
cara
pengelolaan
bersama
urusan
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam Peraturan Perundang-Undangan.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 8 Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota yang berdasarkan kriteria
pembagian
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya, Pemerintah Kota dapat : a.
Menyelenggarakan sendiri ; atau
b.
Menugaskan
dan/atau
pemerintahan
tersebut
menyerahkan ke
dalam
sebagian
pemerintahan
urusan kelurahan
berdasarkan tugas pembantuan. Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan ke dalam Pemerintahan Daerah Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kota yang bersangkutan apabila telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi
norma,
dipersyaratkan ;
standar,
prosedur,
dan
kriteria
yang
8
(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan ; (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal, lebih berhasil guna dan/atau berdayaguna, apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kota ; BAB V PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 10 (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepada pemerintah kota untuk mendukung kemampuan Pemerintahan Kota dalam menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya ; (2) Apabila Pemerintahan Kota ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah ; (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Ketentuan
mengenai
tata
cara
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal
11
April
2008
WALIKOTA MOJOKERTO
ABDUL GANI SOEHARTONO
