RANCANGA BANGUN SISTEM PENENTUAN PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) BERBASIS WEB

RANCANGA BANGUN SISTEM PENENTUAN PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) BERBASIS WEB Oleh : Eko Riyanto1), Mahmudi2) Program Studi Teknik Informatika1), Sistem Informasi, STMIK Himsya2) Jalan Raya Karanganyar Tugu Km. 12 No. 58 Semarang1,2) )

E-mail : [email protected] , [email protected]

Abstrak Kartu Perlidungan Sosial Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. Peluncuran Kartu Perlindungan Sosial ini merupakan upaya perbaikan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial, agar penerima manfaat dari berbagai Program Perlindungan Sosial lebih tepat sasaran dan benar-benar hanya diterima oleh mereka yang berhak. Kementrian sosial tahun 2013 mendata 11,37 % atau telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 0,52 juta orang dibandingkan dengan angka pada September 2012 yakni 28,59 juta orang (11,66%). Sementara itu, rumah tangga penerima KPS adalah sebesar 15,5 juta rumah tangga miskin atau meliputi sekitar 65,6 juta individu (25%). Jadi jelas bahwa penerima KPS tidak hanya masyarakat miskin namun juga termasuk mereka yang rentan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penetapan penerima KPS yang tidak tepat pada sasaran, misalnya warga yang mampu menerima bantuan, sementara ada yang tidak mampu justru tidak menerima. Sistem yang nantinya dibuat akan membantu petugas atau staf Pemutakhiran Data sebagai pendukung untuk penentuan penerima kartu KPS. Metode yang digunakan dalam penetuan penerima adalah Simple Additive Weighting (SAW) Dan Proxy Means Testing, dimana mempunyai keunggulan dalam pengambilan keputusan yang lain terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot prefensi yang sudah ditentukan. Selain petugas atau staf pemutakhir data, masyarakat juga dapat memantau jalanya penerbitkan KPS. Kata Kunci : KPS, Simple Additive Weighting (SAW), keputusan I. Latar Belakang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin ini menjadi fokus pekerjaan dari kementerian sosial pasalnya pemererintah sudah menaikan BBM dua kali dalam satu tahun. Dampak kenaikan BBM tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. KPS yang menjadi salah satu solusi untuk meringkan beban masyarakat miskin sehingga dapat melanjutkan kehidupnya. Tahun 2013 kementrian sosial menetapkan sekitar 15 Juta penduduk Indonesia yang mendapatkan kartu KPS yang nantinya dapat digunakan untuk program-program sosial dari dampak kenaikan BBM. Adapun beberapa produk yang dikeluarkan dari KPS yaitu BLSM. BLSM merupakan bantuan dari dampak kenaikan BBM dengan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 150.000,- per bulan selama 4 bulan. Di tahun 2015 kepemerintah Presiden Jokowi menerbitkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)sebagai penanda Rumah Tangga Kurang Mampu yang terdiri dari Kartu Indonesia Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

Pintar (KIP), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program tersebut akan menjadi program sosial yang bertujuan meningkatkan kesajhteraan masyarakat kurang mampu. Ketiganya merupakan upaya pemerintah memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Upaya perbaikan tersebut berupa pemberian:  Simpanan Produktif;  Kesempatan berusaha dan bekerja;  Keberlanjutan pendidikan anak; dan  Jaminan Kesehatan Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif. Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan agar penyaluran program kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik dan lebih efisien. Penelitian ini akan dibatasi dengan beberapa hal yaitu penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wonosari Ngaliyan Semarang ; kriteria penerimaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sesuai dengan Kementrian Sosial; dan metode yang digunakan dalam menentukan penerimaan KPS adalah METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DAN PROXY MEANS TESTING yang sesuai dengan kriteria Kementrian sosial Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu memudahkan dan membantu petugas dalam melakukan pendataan masyarakat yang menjadi kandidat penerima bantuan; membantu dalam menentukan penerimaan KPS menggunakan metode Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dan Proxy Means Testing; dan mengetahui tingkat peringkatan antara sistem manual dengan sistem yang dibuat. Luaran yang nantinya akan diperoleh dari penelitian ini adalah publikasi kejurnal yang mempunyai ISSN tentang penggunaan metode Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dan Proxy Means Testing sebagai sistem pendukung untuk menentukan calon penerima KPS serta membantu dalam proses penentuan calon penerima dan dapat diakses oleh masyarakat luas dimanapun dan kapanpun. II. Tinjauan Pustaka 2.1. KPS (Kartu Perlindungan Sosial) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

Gambar 2.1. Tampilan Kartu Perlindungan Sosial Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia. Adapun syarat dan ketentuan penyampaian KPS ini adalah sebagai berikut:  Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangga berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.  Penerima Program Bantuan Sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak membatalkan pengambilan manfaat program.  Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggungjawab Pemegang Kartu.  Kartu tidak dapat dipindahtangankan. 2.2.Sumber Data Kartu Perlindungan Sosial Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut dikoordinasikan oleh TNP2K. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT). Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%.

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan. 2.3.Mekanisme Distribusi Kartu Perlindungan Sosial Adapun mekanisme pendistribusian KPS sebagai berikut : 1. PT Pos Indonesia mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke Rumah Tangga Sasaran tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat desa/kelurahan. 2. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan di antaranya: a. Rumah kosong; b. Alamat tidak lengkap; c. Alamat tidak dikenal; d. Rumah Tangga pindah; e. Kiriman ditolak; 3. Rumah Tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal. 4. Setelah proses distribusi KPS, PT. Pos Indonesia membuat daftar KPS yang tidak terkirim (retur) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa/Lurah. 5. Berdasarkan daftar KPS yang tidak terkirim (retur), Kepala Desa/Lurah mengisi dan menyusun daftar Rumah Tangga Pengganti melalui musdes/muskel menggunakan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti. 6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti. 7. TKSK memfasilitasi pengiriman kembali KPS yang dikembalikan oleh rumah tangga yang merasa tidak berhak, atau penggantian berdasarkan musdes/muskel, untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. 8. TKSK menginformasikan kepada Camat Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut. Penargetan KPS menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT). Dalam metode PMT, rumah tangga diprediksi pendapatannya dan posisi relatifnya dalam distribusi pendapatan menggunakan sejumlah variable seperti kondisi fisik rumah, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, sumber air, sumber penerangan, dan beberapa proxy atas aset (baca artikel ini tentang beberapa kelebihan dan kekurangan metode PMT). 2.4.Sumber Data Penerima KPS Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K adalah sumber data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan yang terakhir adalah PPLS pada tahun 2011 yang menggunakan metodologi pendataan yang telah disempurnakan bersama BPS dan TNP2K untuk meningkatkan akurasi data. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K yang selanjutnya diolah sebagai berikut: 1. Dilakukan pemeringkatan berdasarkan 5 berbagai kelompok variabel dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah RTS.

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

2. Dilakukan proses pencocokan dengan Data Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga data RTS juga memiliki Nomor Kartu Keluarga dan anggota RTS memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengolahan di atas menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian disebut sebagai Basis Data Terpadu (BDT). Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS

Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS

Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS

Gambar 2.2 Gambar Proses pengambangan basis data terpaduan Adapun kriteria yaang mendapatkan KPS ditetapkan kementrian sosial dan dimasukan dalam basis data terpadu. Kelompok Kriteria Detail Kriteria Deskripsi pilihan pada kriteria Status kepala rumah tangga Kepala rumah tangga/menikah Jumlah anggota rumah tangga Lebih banyak/sedikit Karakteristik Jumlah anggota rumah tangga Lebih banyak/sedikit rumah tangga usia produktif Lebih banyak/sedikit Jumlah anak bersekolah Tingkat pendidikan kepala Pendidikan dasar, menengah, tinggi rumah tangga Kondisi sosial Tingkat pendidikan anggota Pendidikan dasar, menengah, tinggi ekonomi rumah tangga Status pada pekerjaan utama Berusaha sendiri, buruh, karyawan Status kepemilikan rumah Milik sendiri/keluarga/sewa Dinding Bahan/kondisi Atap Bahan/kondisi Lantai Bahan/kondisi Sumber penerangan/listrik PLN/non-pln; daya terpasang Bahan bakar memasak Listrik/gas/minyak tanah/arang Keadaan rumah Sumbe air minum Air kemasan/isi tinggal ulang/ledeng/sumur/terlinudngitidak terlindungi Cara memperoleh air minum Beli/tidak membeli Pemakian fasilitas tempat Bersama/milik sendiri buang air/toilet Tempat buang air Tangki/lubang Kulukas Milik sendiri/tidak memiliki Tabung Gas 12 kilogram Milik sendiri/tidak memiliki Kepemilikan aset Telpon seluler Milik sendiri/tidak memiliki Kendaraan Sepeda/perahu/sepedamotor/perahu motor/mobil

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

2.5. Metode SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) Salah satu metode penyelesaian masalah MADM adalah dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut (Fishburn, 1967). Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Kusumadewi, 2006) dengan persamaan berikut ini :

𝑖𝑋𝑖𝑗 𝑀𝑎𝑥𝑥𝑖𝑗 𝑟𝑖𝑗

Jika j atribut ke untungan (benefit)

= 𝑀𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

Jika j atribut biaya

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj ; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai berikut: 𝑛

𝑉𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗 𝐽=1

Keterangan : Vi = nilai prefensi wj = bobot rangking rij = rating kinerja ternormalisasi Kelebihan Metode Simple Additivr Weighting (SAW) Kelebihan dari model Simple Additive Weighting (SAW) dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan, selain itu SAW juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses perankingan setelah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut.

III. Metode Peneilitian 3.1.Metode Penelitian Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif., dengan tahapan penelitian sebagai berikut : a. Pengumpulan Data (Data Gathering) b. Pengolahan Data Awal (Data Pre-processing) c. Model / Metode Yang Diusulkan / Dikembangkan (Proposed Model/ Method) d. Eksperimen dan Pengujian Model / Metode (Model / Method Test and Experiment) e. Evaluasi dan Validasi Hasil (Result Evaluation and Validation) Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

3.2.Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 1. Wawancara Adapun bahan yang diwawancarai dengan pihak terkait khusus bagian survey yang mensurvey calon penerima KPS adalah sebagai berikut : a. Syarat-syarat pemberian KPS sesuai ketentuan dari mentri sosial yang melibatkan Ketua RT/RW, kepala dusun atau tokoh masyarakat. b. Kriteria-kriteria yang diperlukan sebagai penilaian calon penerima KPS c. Bobot dalam setiao kriteria d. Proses pemberian nilai calon penerima KPS 2. Studi Literatur Peniliti juga melakukan studi literatur dari berbagai sumber seperti Peraturan Pemerintah tentang kebijakan KPS, buku teks yang berkaitan tentang teori-teori penunjang yang berkaian denga sistem dan metode pendukung keputusan Simple Additive Weighting (SAW) dan beberapa jurna international. 3.3. Metode Pengolahan Data Awal Sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memutuskan penerima KPS memperoleh data dari petugas survei dengan mewawancarai petugas tersebut peneliti mendapat informasi yang dibutuhkan seperti data pendudukan yang berhak mendapatkan bantuan dan kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan.

Data dari pemerintah

Petugas Survey

Sistem Pendukung Keputusan

Kriteria Penerima

Basissata

Gambar 3.1 Alur data BLSM 3.4.Metode/Model Yang Diusulkan / Dikembangkan Metode yang digunakan dalam menggembangkan sistem pendukung keputusan adalah SDLC (System Development Life Cycle) karena proses perancangan perangkat lunak harus

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

sesuai apa yang harus dibutuhkan dalam sistem ini seperti analisa kebutuhan, design sistem, implementasi, testing, dan evaluation. Seperti yang terlihat pda gambar

Gambar 3.2. Siklus Hidup Pengembang Sistem a. Analisa Kebutuhan Proses ini akan melibatkan pakar survey dari petugas yang mengetahui seluk beluk tentang BLSM yang nantinya akan digunakan sebagai patokan dalam menganalisa kebutuhan apa saja yang harus ada dalam sistem ini. b. Desian Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. c. Implementasi Proses implementasi dilakukan setelah desain perangkat sudah jadi dengan melakukan pemrograman yang dengan bahasa program sesuai yang kita ingin, dalam penelitian ini yaitu menggunakan php karena orientasinya nanti berbasis web d. Testing Setelah sistem sudah selesai dibuat langkah selanjutnta adalah testing. Proses pengujian dilakukan pada logika internal untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Pengujian eksternal fungsional untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. e. Evalution Tahap terakhir adalah evaluasi dari sistem yang kita buat. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (peripheral atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. 3.5. Eksperimen dan Pengujian / Metode Dalam implementasi Sistem penetuan penerima bantuan ini digunakan sebagai pendukung keputusan dari pihak petugas yang akan mensurvey masyarakat yang akan menjadi calon penerima BLSM.

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

Sistem ini akan di pakai petugas dan masyarakat pada umumnya. Namun untuk petugas mempunyai hak akses lebih dari pada masyarakat. Karena petugas mempunyai wewenang tersendiri. Proses sistem yang berjalan seperti Gambar 3.3 Data dari pusat

Database

Administrator/ Petugas

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Kandidat penerima KPS

Masyarakat Umum

Gambar 3.3 Alur Sistem Pendukung Keputusan 3.5.1. Percancangan DFD (Data Flow Diagram) Diagram alur data mempresentasikan data dari mulai masukan sampai, kemudian proses penyeleksian dan keluaran berupa data yang menerima KPS seperti yang terlihat pada gambar 3.4. Administrator/ Petugas

Data_penerima Skor_calon Data_informasi Login_adm

Login_user

1.1 Proses Masukan

Data_calon

Masyarakat

Data_user

Calon_penerima

2.1 Proses penseleksian

Hasii penerima

Data_penerima Laporan_hasil

3.1 Proses Keluaran

Gambar 3.4. DFD Level 0

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

Data_penerima

3.6.Heararki Menu Struktur menu pada aplikasi sistem pendukung keputusan KPS seperti pada gambar 3.5 Hasil Keputusan

Entry Data

Home

MENU UTAMA

Entri Nilai

Info KPS Admin/Petugas

Hasil Keputusan

Login User/ Masyarakat Data Calon

Hasil Keputusan

Print Out Hasil

Gambar . 3.6 Herarki menu

3.7. Desain Sistem Halaman depan (Homepage) merupakan tampilan depan dari Sistem Pendukung keputusan berbasis web seperti yang terlihat pada gambar 3.7

HEADER Menu

Info Read More

Home Info KPS Prosedur Login -Admin/Petugas -Masyarakat

Banner

Info Read More

Banner

Info Read More

Log Out

FOOTER

Gambar 3.7 Tampilan halaman depan (Homepage)

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074

IV. Kesimpulan Penetepan penerima kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) menjadi salah satu permasalahan yang ada di tingkat desa. Permasalahan ini muncul ketika ada beberapa calon penerimaan yang tidak memenuhi kriteri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dampaknya akan menjadi kecemburuan sosial bagi masyakarat lain. Dengan adanya sistem ini akan membantu petugas untuk menentukan siapa saja yang menerima kartu KPS dengan tepat dengan metode SAW (Simple Additive Weighting) dan Proxy Means Testing. Dengan metode ini mempunyai keunggulan dalam pengambilan keputusan yang lain yaitu kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan.

Daftar Pustaka Tim Sosialisasi, 2013. Solusi Masalah Kepersertaan & Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).Tim Sosialisasi : Jakarta Jogiyanto, 2007. Metodologi Penyusunan Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalamanpengalaman.Yogyakarta : BPFE Kendall, Kendall. 2006. Analisis dan Perancangan Sistem. PT. INDEKS Kelompok GRAMEDIA Kusrini.2007. Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: ANDI OFFSET. Kusumadewi, S. et al. 2006. Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (FUZZY MADM). Graha Ilmu. Yogyakarta. Jogiyanto, Hartono, 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi Yogyakarta. Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen, Edisi I. Yogyakarta: ANDI

Himsya-Tech Vol. 11 No.1, Januari 2015 ISSN 1907-2074