MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA I
PERATURANMET,ITERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR1438/MENKES IPENIXIaO 1O TENTANG STANDARPEIAYANANKEDOKTERAN I; , t
DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat(3) Undang-
UndangNomor29 Tahun2004tentangPraktikKedokteran perhr menetapkanPeraturanMenteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor zg Tahun zoo4 tentang praktik Kedokteran (Lembaran NegaraRepubliktndonesia Tahun2OO4 Nomor116,Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun ZOO4 Nomor125,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor12 Tahun20OBtentangPerubahan KeduaAtas undang-undang Nomor92 Tahun 2ooqtentang Pemerintahan (Lembaran Daerah NegaraRepublikIndonesii Tahun2008Nomor59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844); 3. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2009Nomor144,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); 4. Undang-Undang Nomor44 Tahun2009tentangRumahsakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia TahunZObgNomor1S3, Tambahan Lembaran NegaraRepublik tndonesia Nomor5072); 5. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2oor tentang lembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintafr, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun [?9*up"ten/Kota 2007 Nomor Bz, TambahanLembaranNegara Republik
MENTERIKESEHATAN REPUBI.IK INDONESIA
Nomor1575/Menkes/PerlXll2005 6. PeraturanMenteriKesehatan tentang Organisasidan Tata Kerja DepartemenKesehatan telahdiubahterakhirdenganPeraturanMenteri sebagiiman-a tentangPerubahan KesehatanNomor439/Menkes/PerNll2009 Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentangOrganisasidan Tata Kerja 1575/Menkes/Per/X112005 Kesehatan; Departemen : MEMUTUSKAN
sTANDAR TENTANG Menetapkan ' FEffiJX,WKffi*^I<eSEHATAN BABI UMUM KETENTUAN Pasal1
if,,
dengan: iniyangdimaksud DalamPeraturan adalahpedomanyang harusdiikutiolehdokter Kedokteran 1 . StandarPelayanan praktikkedokteran. ataudoldergigidalamrnenyelenggarakan SPOadalahsuatuperangkat disingkat selanjutnya z . Standar Prosedur Operasional, proseskerjarutin yangdibakukan untukmenyelesaikan instruksi/langkah-langkah bersama konsensus tertentu,ataulangkahyangbenardanterbaikberdasarkan yang pelayanan oleh dibuat fungsi dan kegiatan berbagai dalammelaksanakan standarprofesi. fasilitaspelayanan berdasarkan kesehatan doktergigi,dandoktergigi 3. Dokterdandoktergigiadalahdokter,dokterspesialis, atau kedokterangigi baik di dalam spesialislulusanpendidikankedokteran sesuai RepublikIndonesia yang diakuioleh Pemerintah maupundi luar negeri perundang-undangan. denganperaturan adalahtingkatanpelayananyangstandar Kesehatan 4. ShataFasilitasPelayanan yangdiberikan. peralatannya sesuaidengankemampuan tenagadan 5. Praktikkedokteran kegiatanyangdilakukanoleh dokteratau adalahrangkaian pasiendalammelaksanakan upayakesehatan. doktergigiterhadap upayapelayanan pelayanan 6. Fasilitas kesehatan adalahtempatpenyelenggaraan gigi. praktik kedokteran yang atau kedokteran kesehatan dapatdigunakan untU( 7, Kondisiadalahgambaran klinisyangberupagejaladan/atautandayangtampak padapasien. profesiadalahlkatanDokterIndonesia Dokter 8, Organisasi besertaPerhimpunan Perhimpunan Spesialis beserta untukdokterdanPersatuan DokterGigiIndonesia DokterGigiSpesialis untukdoktergigi. 9. MenteriadalahMenteriyangmenyelenggarakan di bidang urusanpemerintahan .t
MENTERIKESEHATAN INDONESIA REPUBLIK
BABII TUJUAN Pasal2 bertujuanuntuk: StandarPetayananKedokteran Penyusunan jaminankepadapasienuntukmemperole!pelayana.lkedgkteran a. Memberikan yangberdasirkanpadahitaiitiniansesuaidengankebutuhanmedispasien; b. Mempertahankandan meningkatkanmutu pelayanan kedokteran yang diberikanolehdokterdan doktergigi. BABIII PRINSIPDASAR Pasal3 (1) Standar pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan (PNPK)dan SPO. Kedokteran Pelayanan (Z) pNpK sebagaimana -yang dimaksudpada ayat..(1)merypakanStandar serta profesi organisasi bersifat nasionaldan dibuat oleh Kedokteran disahkanolehMenteri. dimaksudpadaayat (1) dibuatdan ditetapkanoleh pimpinan (3) SpO sebagaimana fasilitaspelayanankesehatan. Pasal4 disusunsecarasistematisdenganmenggunakan (1) StandarpelayananKedokteran pilihanpendekatan: a. Pengelolaanpenyakitdalam kondisitunggal,yaitu tanpa penyakitlain atau komplikasi; b. Pengelolaanberdasarkankondisi. (2') Standar pelayanan Kedokterandibuat dengan bahasa yang jelas, tidak bermaknaganda, menggunakankata bantu kata kerja yang tepat, mudah terukurdan realistik dimengerti, pelayananKedokteran harussahihpadasaatditetapkan,mengacupada (3) Strandar ' ierbaru dengandukunganbuktiklinis,dan dapat berdasarkanhasil kepustakaan penapisanilmu pengetahuandan teknologikedokteranyang dilaksanakanoleh KementerianKesehatanatauinstitusipendidikankedokteran.
BABIV KEDOKTERAN PEIAYANAN NASIONAL PEDOMAN Pasal5 untuk penyusunan dalamPasal3 ayat(2) dilakukan dimaksud PNPKsebagaimana
MENTERIKESEHATAN REPUEUKINDONESIA
b. penyakitataukondisiyangmemilikirisikotinggi; biayatinggi; c. penyakitataukondisiyangmemerlukan dalampengelolaannya. yang terdapatvariasi/keragaman d . penyakitataukondisi Pasal6 pNPK disusunoleh sekelompokpakar yang dapat melibatkan profesikedokteran, kedokterangigi atau profesikesehatanlainnya,atau pihak lain yang dianggapperlu dan disahkanolehMenteri. Pasal7 PNPKmemuatpenyataanyang dibuatsecarasistematisyang didasarkanpada bukti ifmiah (scientifii eiidence)'uniuk membantudokter dan dokter gigi serta pembuat keputusanklinistentangtata taksanapenyakitataukondisiklinisyangspesifik. Pasal8 ilmu sesuaidenganperkembangan PNPK harus ditinjaukembalidan diperbaharui gigi. pengetahuan ataukedokteran danteknologikedokteran Pasal9 Pemerintahdan organisasiprofesimelakukansosialisasisetiap adanya perubahan dan/atauperbaikanterhadapPNPK.
BABV . STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasa|10''lil
(1) Pimpinanfasilitaspelayanankesehatanwajib memprakarsaipenyusunanSPO sesuaidenganjenisdan stratafasilitaspelayanankesehatanyangdipimpinnya. (2) PNPK harus dijadikanacuan pada penyusunanSPO di fasilitaspelayanan kesehatan. (3) SPO harus dijadikan panduan bagi seluruh tenaga kesehatandi fasititas pelayanankesehatan. pelayanankesehatandalammelaksanakan (4) SPO disusundalam bentukPanduanPraktikKlinis(clinicalpracticeguidelines) yang dapat dilengkapidenganalur klinis(clinicalpathway),algoritme,protokol, proseduratau standingorder. (5) PanduanPraktik Klinis sebagaimanadimaksudpada ayat (4) harus memuat fisik,kriteria sekurang-kurangnya anamnesis,pemeriksaan mengenaipengertian, penunjang, diagnosis, diagnosisbanding,pemeriksaan terapi,edukasi,prognosis dan kepustakaan.
MENTERIKESEHATAN
REPUBLm inrooNrsn
Pasal11 SPO disusunoleh staf medis pada fasilitaspelayanankesehatanyang dikoordinasi olehKomiteMedisdan ditetapkanolehPimpinanfasilitaspelayanankesehatan. Pasal12 2 (dua)tahun SPOharusselaluditinjaukembalidan diperbaharui sekurang-kurangnya sekalisesuaidenganperkembangan dan teknologikedolderanatau ilmupengetahuan gigi. kedokteran
BABVI KEPATUHAN STANDAR KEPADA (D'SClj [MER) DANPENYANGKATAN Pasal13 (1) Dokterdan doktergigi sertatenagakesehatan lainnyadi fasilitaspelayanan kesehatan klinisyang harusmematuhi PNPKdanSPOsesuaidengankeputusan diambilnya, (2) Kepatuhan pelayanan pemberian kesehatan kepadaPNPKdanSPOmenjamin denganupayaterbaikdi fasilitaspelayanan tetapitidakmenjamin kesehatan, pasien; keberhasilan upayaataukesembuhan (3) Modifikasi atasdasarkeadaan terhadapPNPKdanSPOhanyadapatdilakukan yangmemaksauntukkepentingan pasien,antaralain keadaankhususpasien, kedaruratan, danketerbatasan sumberdaya. (4) Modifikasi padaayat(3)harusdicatatdi PNPKdanSPOsebagaimana dimaksud dalamrekammedis. BABVII PEMBINMNDANPENGAWASAN Pasal14 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotabersamadenganorganisasiprofesimelakukanpembinaandan pengaryasanterhadap pelaksanaanstandar pelayanan kedokteran atau gigi kedokteran (2) Dalam rangka pembinaandan pengawasan,Menteri, PemerintahDaerah Provinsi, PemerintahDaerah Kabupaten/Kotasesuai dengan kewenangan masing-masing dapatmengambiltindakanadministratif. (3) Tindakanadministratif sebagaimana dimaksudpadaayat(2) dapatberupa: a. teguranlisan, b. tegurantertulis,atau c. pencabutanizin.
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BABVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal15 (1) Standar Pelayanan dan SPO yang telah disusun sebelum ditetapkannya Peraturanini dinyatakanmasihberlakusepanjangtidak bertentangan dan belum diperbaharui. (2) Organisasiprofesidalam menyusunPNPK,dan fasilitaspelayanankesehatan dalammenyusunSPO harusmenyesuaikan denganketentuan-ketentuan dalam Peraturanini palinglama2 (dua)tahunsejakberlakunyaPeraturanini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
.II"
Pasal16 Peraturan ini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiaporangmengetahuinya, pengundangan memerintahkan PeraturanMenteri ini denganpenempatannya dalamBeritaNegaraRepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal24 September 2010 KESEHATAN, $-/
n
\?r
(*(
sVr6:j
G RAHAYUSEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta padatanggal24 September 2010 MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA,
BERITANEGAM REPUBLIKINDONESIA TAHUN2O1O NOMOR464
