RAHASIA

LAMPIRAN III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

: KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 016.1/ /2015 TANGGAL 20 OKTOBER 2015 M 07 MUHARRAM 1437 H

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP

SOP Nomor /V/2015 18 Mei 2015

Penetapan Informasi yang Dikecualikan/Rahasia

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana 1. Tim Pertimbangan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. PPID memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. PPID Pembantu memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Umum yang memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian, IT, atau memahami tentang pelayanan informasi publik 5. Tenaga PPID dan PPID Pembantu yang sudah memiliki sertifikasi PPID dan Sertifikasi Pelayanan Publik 6. Ahli adalah orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Brankas penyimpanan dokumen rahasia 3. Filling Cabinet dan Lemari Arsip 4. Nota dinas/ Surat 5. ATK/APK 6. Format identifikasi informasi yang dikecualikan 7. Draft Keputusan Informasi yang dikecualikan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP Pengumpulan, Pendokumentasian, dan Penyimpanan Informasi Publik; SOP Pelayanan Informasi Publik; dan SOP Pengelolaan Keberatan akan terganggu.

1. Tanda terima nota dinas 2. Informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada di masing-masing SKPK 3. PPID diwajibkan mengisi Format A.2

Keterkaitan SOP ini terkait dengan : 1. SOP Pengumpulan, Pendokumentasian, dan Penyimpanan Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Informasi Publik 3. SOP Pengelolaan Keberatan Layanan Informasi Publik

PROSEDUR PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA Pelaksana No. 1

1.

2.

3.

4.

Uraian Prosedur 2 Tim Pertimbangan membuat Nota Dinas/ Surat kepada PPID Pembantu agar mempersiapkan usulan informasi yang dike cualikan rahasia beserta hasil pertimbangannya yang disampaikan melalui PPID

Bupati 3

Tim Pertimban gan 4

Mutu Baku

PPID

PPID Pembantu

5

6

Tenaga Pembantu adm/fung sional 7

Ket. Persayaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

8  Nota dinas /surat  Format identifikasi informasi yang dikecualikan

9 1 hari kerja dan dilakukan minimal 1 tahun sekali

10  Nota dinas / surat  Format identifikasi informasi yang dikecualikan

PPID meneruskan Nota Dinas/ Surat dari Tim Pertimbangan kepada seluruh PPID Pembantu

 Nota dinas /surat  Format identifikasi informasi yang dikecualikan

1 hari kerja setelah diterimanya nota dinas dari Tim Pertimbangan

PPID Pembantu memerintahkan tenaga pembantu administrasi/fungsional untuk mengidentifikasi informasi yang dikecualikan/rahasia beserta alasannya

 Nota dinas /surat

1 hari kerja setelah diterimanya nota dinas dari PPID

 Nota dinas /surat  Format identifikasi informasi yang dikecualikan  Nota dinas /surat  Format identifikasi informasi yang dikecualikan

Tenaga pembantu administrasi/fungsional mengidentifikasi informasi yang dikecualikan/rahasia untuk disampaikan kepada PPID Pembantu

Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan

Mulai

1. Format identifikasi informasi yang dikecualikan

10 hari kerja setelah diterimanya perintah


11

1

5.

6.

7.

8.

2 PPID Pembantu menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID

3

4

5

6

7

8 Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan

PPID menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dan membahas bersama-sama PPID Pembantu melalui rapat koordinasi perumusan usulan informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan untuk kemudian disampaikan kepada Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan memverifikasi, mengkaji, dan menyampaikan hasil kepada Bupati.


Bupati memeriksa dan mengesahkan informasi yang dikecualikan/rahasia untuk kemudian disampaikan kepada Tim Pertimbangan

Draft Keputusan tentang Informasi yang dikecualikan/ rahasia


9 5 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari Tenaga pembantu administrasi/ fungsional 10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari PPID Pembantu

10 Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan

Draft Keputusan tentang Informasi yang dikecualian/ Rahasia

Dalam rapat dapat dihadiri oleh ahli sesuai dengan kebutuhan. Jika diperlukan dokumen/ informasi yang diusulkan untuk dirahasikan dapat digelar dalam rapat yang sifatnya tertutup.

10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari PPID 10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari Tim Pertimbangan

Draft SK tentang Informasi yang dikecualian/ rahasia

Memverifikasi dan mengkaji adalah bentuk dari tindakan menguji konsekuensi dan kepantingan publik sebelum ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/ rahasia

SK tentang Informasi yang dikecualikan/ra hasia

11

1

9.

10.

2 Tim Pertimbangan mengirimkan hasil penetapan informasi yang dikecualikan/rahasia kepada PPID dan PPID Pembantu

3

PPID dan PPID Pembantu akan menyimpan atau membuka Informasi: a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualian/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik

4

5

Ya

6

7

Tidak

Selesai

8  Nota dinas / surat  SK tentang Informasi yang dikecualikan/ rahasia

9 2 hari kerja sejak diterimanya SK tentang Informasi yang dikecualikan/ rahasia dari Bupati

10  Nota dinas / surat  SK tentang Informasi yang dikecualikan/ rahasia

11

 Komputer; atau  Brankas penyimpanan dokumen rahasia

5 hari kerja sejak diterimanya SK tentang Informasi yang dikecualikan/ rahasia

Data base tentang informasi yang dikecualikan/ rahasia

Data base ini bersifat rahasia

Selesai

Paraf Koordinasi

Keterangan : : Dimulainya dan berakhir suatu prosedur : Proses berjalannya suatu prosedur : Pengambilan keputusan : Arah prosedur : Koneksi perpindahan halaman

WAKIL BUPATI ACEH UTARA,

Kepala Bagian Humas Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik MUHAMMAD JAMIL Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Hukum

RAHASIA

Recommend Documents