RAD-INFO BUKU PEDOMAN ANGGOTA PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) Didukung oleh :

RAD-INFO

BUKU PEDOMAN ANGGOTA PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA

(PARI)

Didukung oleh :

PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI ) PENGURUS DAERAH BALI TAHUN 2016 EDISI 1.1

2

IDENTITAS PEMILIK NO. STR

:

NAMA

:

TEMPAT TANGGAL LAHIR

:

ALAMAT ASAL

:

NO TELEPON

:

LINE ID

:

EMAIL AKTIF

:

FOTO TERBARU

NAMA : TANDA TANGAN :

3

KATA PENGANTAR Setelah menyelesaikan proses belajar di perguruan tinggi, lulusan diploma radiologi akan menjadi anggota organisasi profesi untuk selanjutnya keanggotaan dalam organisasi profesi akan dipakai sebagai syarat mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja Radiologi (SIKR). Agar dapat melakukan pekerjaan radiologi dalam institusi kesehatan atau fasilitas kesehatan, seorang lulusan diploma radiologi diwajibkan untuk memiliki STR dan SIKR sebagai syarat administratif seorang pekerja radiasi. Untuk membantu lulusan baru dan anggota organisasi profesi, pengurus organisasi profesi menerbitkan buku saku anggota sebagai panduan menjadi anggota organisasi profesi sepanjang karirnya dalam dunia radiologi. Diharapkan dengan terbitnya buku saku panduan menjadi anggota organisasi profesi para lulusan diploma radiologi maupun rekan sejawat radiografer dapat memperoleh gambaran tentang organisasi profesi dan kehidupan di dalamnya. Radiografer atau lulusan diploma radiologi perlu mnegetahui seluruh seluk beluk organisasi profesi termasuk struktur organiasasi, susunan pengurus, bidang kerja, birokrasi, dan sarana yang digunakan dalam menjalankan organisasi profesi. Seluruh anggota harus memahami tata cara, proses birokrasi maupun perangkat kerja yang ada termasuk interaksi sosial dengan sesama radiografer, pengurus maupun sesepuh yang terdapat dalam organisasi profesi. Buku ini disusun oleh organiasasi profesi radiografer, Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Pengurus Daerah (Pengda) Bali sebagai sarana komunikasi dan panduan dalam melakukan seluruh kehidupan organisasi profesi. Buku ini adalah buku awal, cetakan perdana dari PARI Pengda Bali. Disadari bahwa buku awal ini memang jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan partisipasi dari seluruh pihak agar buku ini dapat menemui kesempurnaan dan dapat dipakai seterusnya sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi profesi PARI. Tim penulis senantiasa membuka wawasan dan selalu siap menerima masukan, pertanyaan, kritik dan saran. Masukan dapat dikirim melalui email PARI Pengda Bali di [email protected]. Untuk informasi lainnya dapat diakses pada Website PARI : http://pari.or.id. Website PARI Pengda Bali : http://bali.pari.or.id. Blog PARI Pengda Bali : http://paribali.wordpress.com Tim Penyusun

4

DAFTAR ISI IDENTITAS PEMILIK ............................................................................................................................. 3 KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ 4 SAMBUTAN KETUA UMUM PARI ....................................................................................................... 6 SAMBUTAN KETUA PARI PENGDA BALI ......................................................................................... 7 SEJARAH PENDIDIKAN RADIOGRAFER DAN PARI.................................................................... 12 SEJARAH ORGANISASI PROFESI PARI........................................................................................... 14 SEJARAH PARI PENGDA BALI .......................................................................................................... 15 ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) .......................... 17 ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) ....... 28 HYMNE PARI ......................................................................................................................................... 36 MARS PARI ............................................................................................................................................ 36 SUSUNAN PENGURUS PUSAT (PP) PARI ...................................................................................... 37 PROGRAM KERJA PP PARI PERIODE 2015 – 2019 ................................................................... 39 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS DAERAH BALI ...................................................... 40 PROGRAM KERJA PENGDA BALI .................................................................................................... 42 KESEKRETARIATAN PARI PENGDA BALI .................................................................................... 44 SIKR (SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER) .................................................................................. 47 SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PARI PENGDA BALI ................................................. 48 BENDAHARA PARI PENGDA BALI .................................................................................................. 52 BIDANG 2 ORGANISASI DAN PELAYANAN RADIOGRAFER..................................................... 58 BIDANG 3 RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH .................................................................................. 59 BIDANG 4 KERJASAMA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT .................................................... 59 BIDANG 5 BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI RADIOGRAFER ................................................ 60 BIDANG 6 INVENTARIS, KESEJAHTERAAN DAN USAHA DANA ............................................. 64 BIDANG 7 HUMAS, SISTEM INFORMASI DAN IT ........................................................................ 64 BIDANG 8 KADERISASI, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ..................................................... 64 BIDANG 9 AKREDITASI, PERIZINAN, DAN PENJAMINAN MUTU PELAYANAN ................. 65 LAMPIRAN – LAMPIRAN ................................................................................................................... 67

5

SAMBUTAN KETUA UMUM PARI

6

SAMBUTAN KETUA PARI PENGDA BALI Om Swastyastu, Assalammu’alaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh, Salam Sejahtera, Pertama – tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota PARI Pengda Bali karena buku saku pedoman anggota akhirnya dapat disusun dan diedarkan kepada seluruh anggota, mengingat banyaknya kegiatan dan padatnya kesibukan rekan – rekan pengurus dan tim penyusun, untuk itu marilah kita bersama - sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas limpahan rahmat dan anugrah-Nya yang tak terkira, kita keluarga besar PARI Pengda Bali senantiasa diberi kesehatan, fit dan bugar dalam setiap aktivitas menunaikan tugas sebagai seorang radiografer. Kami mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya kepada seluruh tim penyusun dan segenap pengurus PARI Pengda Bali atas segala usaha dan upayanya sehingga buku saku ini dapat tersusun dan diedarkan kepada seluruh rekan sejawat radiografer. Buku kecil ini merupakan pegangan seluruh anggota PARI Pengda Bali dalam melakukan aktivitas organisasi profesi. Selama yang bersangkutan menjadi radiografer, buku saku ini harus dimiliki, dimengerti dan dijadikan arahan. Diharapkan setelah membaca dan memahami isi buku ini, sejawat radiografer tidak lagi kebingungan selama mejalankan profesi dan berkumpul bersama dalam organisasi profesi. Rekan – rekan dapat memahami apa kewajiban selama menjadi anggota dan apa hak seorang anggota dalam organisasi profesi. Melalui buku ini diharapkan rekan – rekan dapat mengembangkan sikap salam, senyum, sama jika bertemu dengan sesama rekan sejawat baik radiografer sesepuh, senior maupun junior dan senantiasa menjalin komunikasi efektif terhadap seluruh rekan sejawat radiografer. Melalui buku ini juga diharapakan agar anggota baru dapat mengamati dan mengetahui dinamika dalam organisasi profesi utamanya bidang-bidang kerja terkait. Organisasi profesi adalah wadah para profesional berkumpul, berserikat dan mengajukan aspirasi maupun pendapat untuk tujuan tertentu. Sudah menjadi sifat dasar manusia yaitu sebagai mahluk sosial untuk berkumpul dan bekerja sama baik dalam ikatan formal maupun non formal. Demikian juga para pekerja profesional berkumpul untuk suatu tujuan tertentu meliputi tujuan internal untuk dirinya sendiri maupun tujuan eksternal yaitu tujuan bersama maupun lebih jauh lagi yaitu meliputi tujuan sosial kemasyarakatan. Terdapat 4 syarat agar suatu organisasi dapat berjalan baik, antara lain : (1) Memiliki anggota, (2) Memiliki Tujuan, (3) Memiliki Aturan dan (4) Memiliki Pemimpin. Dalam organisasi profesi radiografer yaitu Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) telah memiliki semuanya dan sepakat membuat suatu perkumpulan sejak tanggal 21 Oktober 1956, hari pertama saat PARI terbentuk. Anggota PARI telah tertuang dalam anggaran dasar PARI yaitu terdapat anggota biasa, luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah para radiografer atau mereka yang telah menyelesaikan pendidikan formal dibidang Radiodiagnostik/ Radioterapi. Anggota luar biasa ialah mereka yang dianggap Pakar di bidang radiologi, berjasa terhadap perkembangan PARI dan dan bersedia diangkat menjadi anggota PARI. Anggota Kehormatan ialah mereka yang telah berjasa di bidang Radiologi dan bersedia diangkat menjadi anggota PARI. Pengangkatan anggota ini telah dijabarkan dengan

7

jelas dalam anggaran rumah tangga PARI. Satu-satunya wadah bagi Radiografer Indonesia yang berfungsi menjembatani keberadaan dan kepentingan Radiografer dengan melakukan peran sebagai mediator dan komunikator dan diakui oleh negara adalah PARI. Tujuan PARI antara lain :(1). Mempererat hubungan kekeluargaan sesama anggota; (2). Meningkatkan keahlian anggota; (3). Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota dan keluarganya; (4). Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam bidang kesehatan melalui pelayanan radiologi. Aturan organisasi PARI telah tertuang jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PARI. Setiap periode 4 tahun PARI aktif mengadakan kongres nasional untuk memilih pemimpin baru. Untuk itu organisasi PARI merupakan organisasi yang telah diakui oleh negara dan masyarakat yang merupakan wadah para profesional dalam bidang radiologi diagnosti dan terapi untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan aspirasi atau pendapat, namun tetap dalampembinaan dan pengawasan (1) Pemerintah, pemerintah daerah, MTKI, MTKP, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi, registrasi, dan praktik/pekerjaan keprofesiannya yang dilakukan Tenaga Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. (2) Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk: (a). meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Tenaga Kesehatan; (b). melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan (c). memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan. Saudara – saudara rekan sejawat radiografer yang saya hormati dan banggakan, marilah kita senantiasa berkumpul dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada seluruh anggota agar tercipta radiografer Indonesia Sejahtera dan Bermartabat dengan senantiasa mengedepankan asas kebersamaan, transparan dan akuntabel. Bersama, Sejahtera, Mendunia! Dalam kesempatan ini, ijinkan saya memaparkan perkembangan organisasi profesi Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Pengurus Daerah Bali. Pada tanggal 29 Mei 2016 PARI Pengda Bali berhasil mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) dan memilih ketua baru yang secara langsung dilantik oleh Ketua Umum PARI. Musda ini adalah Musda pertama dalam 12 tahun terakhir dinamika organisasi PARI Pengda Bali. Secara bersama – sama, seluruh anggota PARI Pengda Bali berhasil membuat lembaran sejarah baru di Pengda Bali. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua periode sebelumnya, bapak A. A. Gede Panca Limantara SKM atas seluruh bimbingan, arahan, dan bantuan selama beliau menjabat sebagai ketua PARI Pengda Bali. Ucapan terima kasih juga ditujukan untuk seluruh panitia dan anggota yang bersama – sama, bahu membahu, membantu hingga proses pelaksanaan Musda dapat berjalan lancar dan tertib seperti tujuan kita bersama. Segera setelah terpilih, dilantik dan diberikan wewenang, ketua Pengda Bali terpilih kemudian menetapkan sekretariat untuk melakukan tugas – tugas keprofesian. Sekretariat PARI Pengda bali saat ini ada 2 yaitu skeretariat 1 di Kampus ATRO bali dan sekretariat 2 di instalasi radiologi RSUP Sanglah Denpasar. 2 sekretariat ini bertujuan untuk membantu anggota dalam mengurus administrasi surat – menyurat dalam organisasi PARI Pengda Bali. Tempat bekerja (sekretariat) telah kami miliki, sebagai sarana publikasi informasi perlu disusun sebuah kop surat untuk identitas jelas sebuah organisasi, untuk itu ketua menetapkan kom surat yang pasti untuk seluruh kegiatan organisasi profesi, lengkap

8

dengan seluruh informasi tentang PARI Pengda Bali terdapat dalam kop surat tersebut, sehingga PARI Pengda Bali dapat dikenal, dicatat, beredar, dan menjadi informasi dalam masyarakat luas, dalam institusi pemerintahan maupun swasta. Induk segala organisasi profesi di bawah naungan departemen kesehatan adalah dinas kesehatan, jika organisasi tersebut berada dalam suatu provinsi maka pembina organisasi tersebut adalah dinas kesehatan provisi di daerah tersebut, untuk itu PARI Pengda Bali menyurati kepala dinas kesehatan Provinsi Bali bahwa telah dilaksanakan Musda dan terdapat susunan pengurus yang baru dalam PARI Pengda Bali. Surat kepada Dinas Kesehatan tersebut memiliki maksud agar dinamika organisasi dalam PARI Pengda Bali diketahui oleh pembina (Dinas Kesehatan Provinsi Bali) sehingga dapat dilakukan penyesuaian, tercatat dan diberikan arahan maupun bimbingan untuk kemajuan organisasi profesi. Pada tanggal 13 Juni hingga 15 Juni, bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jibang) Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan Propinsi Bali mengundang seluruh organisasi yang berada dibawah naungan Departemen Kesehatan propinsi Bali untuk mengadakan pertemuan. PARI saat itu dihadiri oleh ketua yang baru terpilih. Kesempatan tersebut digunakan oleh ketua untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Bidang Jibang Dinas Kesehatan propinsi Bali tentang Musda yang telah dilaksanakan beserta seluruh dinamika organisasi profesi yang telah berlangsung. Pertemuan tersebut juga menegaskan kembali tujuan organisasi profesi sebagai wadah aspirasi dan berkumpul para profesional dalam bidang kesehatan, sebaga sarana untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan lewat seminar, workshop, loka karya dan sebagainya, juga membantu pemerintah sebagai monitor dan pencatatan sebaran tenaga kesehatan dalam lingkungan propinsi Bali. Dalam Musda PARI 2016 telah diputuskan bahwa selambat-lambatnya dalam tempo 30 hari ketua baru terpilih harus membuat struktur organsasi beserta pengurus untuk kerja nyata selanjutnya Pengda PARI. Untuk itu ketua segera meyelesaikan kewajiban tersebut dengan menyusun pengurus baru sejumlah 55 orang pengurus dengan struktur Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dengan 9 Bidang Kerja. Pengurus Pengda Bali kemudia dilantik bersama – sama lewat pembacaan pakta integritas dan penanda tanganan ikrar bersama yang dibalut dalam acara Pengabdian Masyarakat di Pura Sakenan Pulau Serangan Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2016. Acara tersebut diikuti oleh ratusan radiografer anggota PARI Pengda Bali dan bersama – sama melakukan penanaman bibit mangrove di sepanjang pantai Pulau Serangan. Dalam acara pelantikan tersebut kami berhasil menghimpun dana iuran gedung sekretariat pusat sebanyak Rp. 59.000.000,- yang disumbangkan oleh 118 orang anggota untuk selanjutnya disetorkan kepada Panitia Pembangunan Gedung Sekretariat PARI Pusat. Untuk kepengurusan yang telah tersusun, ketua memberi wewenang sepenuhnya untuk mengatur, membenahi, menyusun tiap bidang kerja maupun masing-masing jabatan yang diemban. Kepada Penasehat, ketua senantiasa memohon pertimbangan untuk setiap keputusan dan kegiatan. Para wakil ketua adalah tempat ketua berkoordinasi, meminta pertimbangan, dan masukan serta mendelegasikan tugas dan wewenang juga mengevaluasi dan monitoring kegiatan, rencana kerja dan kegiatan. Sekretaris Organisasi mengatur, mengurus, dan membenahi proses administrasi dan birokrasi dalam dinamika organisasi profesi seperti kebutuhan anggota dalam keanggotaan organiasi profesi (OP), rekomendasi OP, mencari STR dan SIKR serta tugas – tugas adminsitrasi lainnya. Bendahara memiliki fungsi sebagai pengatur keuangan organisasi, pencatat dan pelaporan keuangan. Bidang

9

Kerja 1 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) memiliki tugas menyusun pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan (CPT). Bidang 2 Organisasi, Profesi dan Pelayanan Radiografer (OPP) memiliki tugas membuat database radiografer dalam lingkungan Pengda Bali, tempat kerja beserta sebaran seluruh anggota serta mengakomodasi pembentukan organiasi Pengurus Cabang di masing – masing kabupaten kota se Bali dibawah koordinasi Pengda. Bidang 3 Riset dan Publikasi Ilmiah (RBI) memiliki tugas membuat penelitian tentang radiologi dan publikasi ilmiah yang memuat seluruh tulisan ilmiah anggota Pengda. Bidang 4 Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat bertugas melakukan upaya kerja sama terhadap OP lain maupun institusi – institusi yang dapat meningkatkan kualitas ilmu radiologi dan dinamika PARI Pengda Bali, serta menyusun kegiatan pengabdian terhadap peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat. Bidang 5 Hukum dan Advokasi Radiografer (HAR) memiliki tanggung jawab menetapkan aturan – aturan terkait OP dan memberikan pertimbangan hukum serta advokasi kepada pengurus beserta seluruh anggota tentang kegiatan dan birokrasi OP. Bidang 6 Inventaris, Kesejahteraan dan Usaha Dana (IKU) mempunyai tugas membuat dan menyalurkan atribut organiasi, menyusun kegiatan suka duka kepada anggota serta mengadakan usaha – usaha yang sah dan legal OP untuk memperoleh dana yang dapat digunakan untuk pergerakan OP. Bidang 7 Humas, Sistem Informasi dan IT (HIS) memiliki tugas menyusun upaya – upaya bidang hubungan masyarakat, baik secara fisik melalui hardcopy maupun online seperti media sosial serta membantu seluruh operasional pengurus dalam bidang teknilogi informasi. Bidang 8 Kaderisasi, Kepemudaan dan Olah Raga bertugas menyusun tim olah raga, organiasi latihan rutin serta tampil dalam undangan terkait olah raga serta kepemudaan maupun membuat kegiatan – kegiatan olah raga dan kepemudaan, termasuk kegiatan kaderisasi anggota dan kerohanian. Bidang 9 Akreditasi, Perizinan dan penjaminan Mutu Pelayanan mempunyai tugas menyusun standar pelayanan radiologi tingkat Pengda dan membantu anggota dalam informasi dan asistensi terkait akreditasi dan perijinan radiologi. Seluruh bidang kerja, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing – masing pengurus dan bidang terdapat dalam lampiran Program Kerja dalam buku ini. Demikian sambutan ini disampaikan. Selamat menjadi anggota organisasi profesi PARI, mari maju, sejahtera, bersama – sama dengan senantiasa mengedapankan asas kebersamaa, tranparan dan akuntabel. PARI Pengda bali senantiasa mengayomi, melayani dan motivasi anggota. Bersama, Sejahtera, Mendunia! Om Cantih, Cantih, Cantih Om Wassalamu’alaiku Warahmatulahi Wabarakaatuh Denpasar 20 Oktober 2016 Perhimpunan Radiografer Indonesia Pengurus Daerah Bali Ketua

I Putu Adi Susanta S.Si.

10

Ketua Umum PARI Bapak H. Sugiyanto SPd. MappSc (MRI) bersama Pengurus PARI Pengda Bali saat MUSDA 29 Mei 2016 di Hotel Nikki Denpasar.

Ketua PARI Pengda Bali periode sebelumnya bapak A.A.Gede Panca Limantara SKM (kanan) bersama Ketua PARI Pengda Bali periode 2016 – 2020 I Putu Adi Susanta S.Si (kiri)

Penyerahan Pataka estafet kepemimpinan PARI Pengda Bali dari dewan Presidium Bapak Drs. Nyoman Udayana AMR yang juga mantan Ketua PARI Pengda Bali periode 1995 – 2004

11

SEJARAH PENDIDIKAN RADIOGRAFER DAN PARI SEJARAH PENDIDIKAN Perkembangan ilmu radiology dimulai sejak ditemukannya sinar-x oleh Prof William Conrad Rontgen pada bulan November tahun 1895 dengan demikian disiplin ilmu radiologi merupakan ilmu yang relatif masih muda dibandingan dengan ilmu-ilmu lainnya khususnya ilmu kedokteran. Sedangkan di Indonesia radiology baru berkembang pada tahun 1950, dengan dibukanya bagian radiology di rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo yang pada waktu masih bernama CBZ dan di pimpin oleh Prof. Dr. Vanderplats dan Prof. Knoch radiology dari Belanda, Bersama-sama dengan beberapa dokter dari Indonesia diantaranya Prof Yohannes, Prof Siwabessy, Prof H.B.Syahrial Rasyad, dan Prof. Dr. H. Gani Ilyas yang semuanya sudah almarhum. Sedangkan tenaga operator pada saat itu direkrut dari tenaga-tenaga perawat senior yang di latih untuk mengoperasikan pesawat dan atau sumber radiasi lainnya. Didalam perkembangannya ternyata bahwa ilmu radiology dan teknologi radiologi berkembang sangat pesat sehingga perlu untuk mendidik tenaga radiografer secara formal. Pada tahun 1954 pertama kali dibuka pendidikan formal Asisten Rontgen dengan siswa yang diambil dari lulusan Sekolah Menengah Pertama, pendidikan ini terus berlangsung sampai tahun 1968 dengan lokasi tempat pendidikan di RS. Cipto Mangunkusumo. Hal ini dirasakan perlu sehubungan dengan meningkatnya perkembangan ilmu dan teknologi radiology serta kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Perkembangan ilmu dan teknologi terus berkembang termasuk juga penelitian-penelitian dalam bidang radiology yang dilaksanakan oleh International Atomatic Energy Assosiation (IAEA) tentang akibat negative yang di timbulkan oleh radiasi pengion, maka muncullah rekomendasi-rekomendasi. Salah satu diantaranya adalah pekerja radiasi harus berumur sekurangkurangnya 18 tahun. Tahun 1964 terbit pula U.U No 60 Tentang pokok –pokok Tenaga Atom yang juga mengatur tentang pemakaian radiasi sinar –x baik yang di gunakan untuk industri maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan Indonesia yang telah turut menandatangi Konvensi Internasional tentang pemakaian tenaga atom untuk kepentingan perdamaian dan kesejahteraan umat harus mengikuti semua rekomendasi yang di keluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Maka WHO melalui Departemen kesehatan melakukan persiapan-persiapan untuk meningkatkan pendidikan formal tenaga kesehatan bidang radiology dengan melakukan kegiatan seminar yang pada waktu itu disebut “ Up Grading”. Pertemuan yang di biayai oleh WHO dan pada waktu itu pihak WHO diwakili oleh 2 tenaga ekspert pendidikan tenaga radiographer yaitu Mr.Gordon Ward berkebangsaan Kanada dan Miss.Spiers yang berkebangsaan Australia. Dari hasil beberapa kali “Up Grading” tersusunlah suatu program pendidikan formal berjenjang setingkat Akademi yang disebut Akademi Penata Rontgen yang didirikan berdasarkan Surat keputusan Menteri tertanggal 29 Januari Tahun 1970. Struktur dan Tata Laksana Kerja Organisasi Pendidikan tidak lagi dilaksanakan oleh RS.Dr. Cipto Mangunkusumo tetapi di laksanakan langsung oleh Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan. Kurikulum yang ditetapkan pada saat itu adalah kurikulum yang diadopsi dari kurikulum pendidikan formal tenaga Radiografer di Inggris dan kanada yang disesuaikana dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia

12

pada saat itu dan tenaga pengajarnya adadlah para profesi tenaga kesehatan diantaranya adalah Dokter Spesialis radiologi, Dokter Umum, Perawat, Insinyur Elektro, dan tenaga pengajar dari disiplin ilmu lainnya sesuai dengan kurikulum saat itu. Untuk menyiapkan tenaga-tenaga pengajar bidang radiologi dengan bantuan WHO telah dikirim beberapa radiographer senior dari institute pendidikan untuk mengikuti program pendidikan dosen radiografi ( Teacher Learning ) ke inggris selama 2 (dua) tahun. Dari program tersebut telah lulus pendidikan dosen radiografi sebanyak 4 orang. Pada tahun Akademik 1969/1970 Instutusi pendidikan APRO ( Akademik Penata Rontgen ) membuka hanya membuka program pendidikan Radiodiagnostik, dan pada tahun berikutnya dibuka program pendidikan Radioterapi sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan dakan pelayanan radioterapi. Program Radioterapi berlangsung terus sampai tahun 1987, disebabkan karena kebutuhan akan tenaga kerja pelayanan dianggap telah mencukupi. Keadaan tersebut dikarenakan pengembangan Ilmu dan Teknologi Radioterapi di Indonesia kurang pesat dibandingkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi radiodiagnostik ( hanya ada 4 Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan radioterapi ). Dalam perkembangan dan perjalannya dalam mengemban visis dan missi Akademi Penata Rontgen telah melakukan revisi kelembagaan dan Program pendidikan yakni menjadi Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi pada tahun 1987 – 1995, kemudian menjadi Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang terakhir dengan Surat Keputusan Menkes R I Nomor 298 April Tahun 2001 kelembagaanpun berubah menjadi Politeknik. Kesehatan dengan program pendidikan Diploma III. Teknik Radiodiagostik dan Radioterapi yang berada pada Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi salah satu jurusan dari tujuh jurusan dibawah lembaga Politeknik dan Radioterapi Jakarta II.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN Sebagai pendidikan formal tenaga kesehatan bidang radiologi Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi poltekkes Jakarta II, terus berkembang mengikuti perkembangan Ilmu dan Teknologi kesehatan yang semakin meningkat. Dengan demikian semakin terasa bahwa muatan pendidikan yang terinci di dalam Kurikulum baik kurikulum tahun 1997 maupun kurikulum politeknik kesehatan program pendidikan Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi sudah tidak mungkin lagi memuat ilmu dan teknologi yang berkembang, sehingga menurut keputusan Kongres Nasional ke XII di Bali tahun 1999 pendidikan formal Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi perlu di tingkatkan menjadi D IV dan atau S 1. Pembahasan kurikulum dilakukan secara intensif oleh profesi, dosen Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Jakarta dan Semarang serta instruktur praktek lapangan beberapa rumah sakit baik dari pemerintah, swasta, BUMN, ABRI dan Polri. Akhirnya pada tahun 2003 tersusunlah Kurikulum pendidikan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi jenjang D IV dan Jenjang Strata I. Program D IV Teknik radiodiagnostik dan Radioterapi telah dibuka pada tahun 2003 pada Politeknik Kesehatan Semarang yang telah berjalan hampir 42 tahun, sedangkan pendidikan Strata 1 Teknik Radiologi dan Imejing di buka pada Universitas Brawijaya Malamg Jawa Timur ,

13

Politeknik Kesehatan Jakarta II rencananya akan membuka Program D IV Teknik Radiologi dan Imejing yang kini masih dalam proses

SEJARAH ORGANISASI PROFESI PARI Sejarah profesi tentunya akan sejalan dengan sejarah institusi pendidikan dimana profesi itu dihasilkan, dengan demikian sejarah profesi Radiografer tidak akan terlepas dari sejarag dan perkembangan Institusi Pendidikan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Departemen Kesehatan R I. Tahun 1954 lulusan Sekolah Asisten Radiologi ( ASRO ) merasa perlu untuk membentuk suatu wadah sebagai media berkomikasi, dan menyalurkan aspirasi para lulusan, maka dibentuklah oragnisasi yang bernama IKASARI ( Ikatan Asisten Rontgen Indonesia ). Perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan bidang radiology semakin meningkat dan anggota semakin banyak sehingga sehingga dibutuhkan suatu wadah yang lebih professional, maka pada tahun 1956 dibentuklah organisasi Persatuan Asisten Rontgen Indonesia yang disingkat PARI. Tahun 1980 Persatuan Asisten Rontgen mengadakan Kongres yang ke IV di Hotel ASOKA Jl Moh Husni Thamrin, dalam siding profesi nama tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi, karena anggotanya tidak hanya lulusan ASSRO tetapi juga lulusan dari Akademi Penata Rontgen yang berjumlah 320 lulusan dari delapan angkatan (angkatan tahun 1972-1980). Secara aklamasi maka nama organisasi dirubah sedangan singkatan tetap lahirlah organisasi Persatuan Ahli Radiografi Indonesia yang disingkat PARI. Tahun 1985 dibuatlah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi serta program kerja yang dalam Kongres tahun 1989 ditetapkan menjadi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang resmi dan syah. Periode kepegurusan organisasi tahun 1990 -1994 menetapkan program kerja priotas yang harus di laksanakan adalah : 1. Jenjang Pendidikan Formal setingkat D IV dan S 1 walaupun tiadak vertical. 2. Tunjangan Bahaya Radiasi bagai Pekerja radiasi. 3. Jabatan Fungsional Tenaga Radiografer. Dari hasil kerja pengurus didukung baik secara moril masupun metril, maka 2 prioritas program kerja dapat terwujud yaitu : 1. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi yang terbit tahun 1997 dalam bentuk Kepres No. 48 tahun 1997. 2. Pendidikan Jenjang S 1, Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. 3. Program Pendidikan Jenjang D IV Fisika Medis di Universitas Diponegoro. 4. Program Pndidikan Jenjang S1 dan S2 Fisika Medis di Universitas Indonesia Jakarta. 5. Program S 1 Radiologi dan Imejing di Universitas Brawijaya Malang. Dari uraian sejarah perkembangan pendidikan tergambar jelas bahwa Anggota Persatuan Ahli Radiografi Indonesia mempunyai bermacam-macam tingkat pendidikan lanjutan yang berbeda, maka pada Kongres ke XIII di Jogyakarta ditetapkan bahwa anggota Persatuan Ahli Radiografi Indonesia yang disebut Radiografer adalah : 1. Lulusan Asisten Rontgen yaitu lulusan tahun 1950 – 1969. 2. Lulusan Akademi Penata Rontgen yaitu lulusan tahun 1972 – 1989 14

3. 4. 5. 6.

Lulusan PAM Radiodiagnostik dan Radioterapi, yaitu lulusan tahun 1989 -1992. Lulusan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yaitu lulusan tahun 1992 – 2001. Lulusan Politeknik Kesehatan yaitu lulusan tahun 2002- sekarang. Radiografer yang telah meningkatkan jenjang pendidikannya baik formal maupun non formal pada jenjang pendidikan D IV maupu S 1 dibidang disiplin ilmu yang non vertical maupun yang vertical.

Didalam era globalisasi sangat terbuka kesempatan menjadi anggota profesi radiographer bagi tenaga kesehatan dari luar negeri yang bekerja di Indonesia setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh pemerintah.

SEJARAH PARI PENGDA BALI Oleh : Anak Agung Gede Panca Limantara. SKM

Kehadiran Radiografer di Bali pertama kali ada di Denpasar dan Singaraja (Bapak Gusti Putu Swastika BSc), kemudian disusul oleh Kabupaten lain seperti Klungkung, Tabanan dan beberapa kabupaten lainnya. Untuk mewadahinya maka terbentuklah PARI Pengda Bali yang merupakanPerwakilan Daerah dari PARI Pusat. PARI Pengda Bali mulai aktif kurang lebih pada tahun 1983, yang dipimpin oleh Bapak Wayan Sukarta(RSUP Sanglah) dibantu bapak Samsun (RSUD Klungkung). Dimana pada saat itu organisasi PARI memiliki kepanjangan Persatuan Ahli Radiografi Indonesia. Anggota PARI saat itu jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Walaupun dengan anggota yang sedikit tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang hanya dihadiri sekitar 68 orang. Program kerja utama saat itu adalah terealisasinya Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi dimana Bapak M.Saleh Mursyid sebagai ketua Pari Pusat. Setelah perjuangan yang cukup panjang akhirnya Surat Keputusan Tunjangan Bahaya Radiasi turun pada tahun 1994 dan cair pada tahun 1996. Bapak Wayan Sukarta merupakan salah satu tokoh PARI Pengda Bali yang memiliki komitmen kuat terhadap Profesi Radiografer, bahkan hingga saat ini beliau masih mengabdikan diri sebagai pendidik di ATRO Bali, guna menghasilkan penerus yang tangguh, cekatan dan berwawasan. Setelah era kepemimpinan Bapak Wayan Sukarta, pada tahun 1995 tongkat estafet ketua PARI Pengda Bali diserahkan ke Bapak Drs Nyoman Udayana AMR (RS Wangaya) dengan sekretaris Bapak Masdi. Tidak kalah dengan pendahulunya program-program kerja beliau begitu luar biasa. Salah satunya Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja sama dengan Bapeten dan Kanwil (saat ini Dinkes) Propinsi Bali. Dibawah kepemimpinan beliau pada tahun 1999 PARI Pengda Bali dipercaya sebagai tuan rumah Kongres Nasional PARI

15

Pusat yang dihadiri kurang lebih 600 anggota dari seluruh Indonesia. Kongres diadakan di Hotel Natur Bali jalan Veteran Denpasar, dibuka oleh Gubernur Bali Bapak Dewa Made Beratha. Prestasi Bapak Nyoman Udayana hingga kini masih dikenang. Saat ini beliau masih aktif dikepengurusan Pengda Bali sebagai Dewan Penasehat. Pada tahun 2004 kembali terjadi pemilihan ketua PARI Pengda Bali yang saat itu diadakan di RSUP Sanglah Denpasar, secara aklamasi terpilihlah Bapak A.A. Panca Limantara sebagai Ketua PARI Pengda Bali dibantu oleh Bapak Wirka sebagai sekretaris. Dinamika Profesi Radiografer semakin berkembang, banyak event-event lokal dan nasional yang terselenggara di Bali. Seminar dan Workshop sudah bukan menjadi hal yang langka. Padatahun 2008, PARI bertransformasi menjadi Perhimpunan Radiografer Indonesia. Program besar yang diusung pada kepemimpinan bapak A.A. Panca Limantara adalah Penyesuaian Diploma IV ketingkat ahli dan penyesuaian nominal Tunjangan Bahaya Radiasi. Hingga akhirnya pada tahun 2015 kedua program tersebut sukses terealisasi. Loyalitas beliau masih ditunjukkan hingga sekarang dengan menjadi Dewan Penasehat PARI Pengda Bali bersama dengan Bapak Nyoman Udayana dan Bapak Nyoman Diniasa (RSUD Singaraja). Tahun 20016 merupakan sejarah besar bagi PARI Pengda Bali, karena pada tahun ini pertama kalinya PARI Pengda Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan agenda utama pemilihan ketua periode 2016-2020. Musda dihadiri sekitar 250 lebih anggota. Setelah melalui proses pemungutan suara yang begitu demokratis akhirnya terpilihlah Bapak Putu Adi Susanta. Semoga dibawah kepemimpinan beliau PARI Pengda Bali makin maju, bersatu, sejahtera dan mendunia. Menilik Sejarah PARI Pengda Bali yang cukup panjang, besar harapan dari tokoh-tokoh PARI Pengda Bali yang masih aktif kepada para pengurus dan anggota PARI Pengda Bali saat ini, antara lain ; Apa yang telah dibuat oleh para pendahulu agar bisa dipertahankan dan dikembang baik secara struktur dan administrasi; Jalankan keputusan dan program kerja PARI Pusat; Maksimalkan kesempatan yang ada seperti mengadakan seminar, workshop dan bentuk kegiatan lainnya untuk pengembangan profesi dan berikan pelayanan sebaikbaiknya bagi anggota. Untuk para calon anggota juga diharapkan mendukung, mengikuti dan aktif dalam setiap kegiatan PARI Pengda Bali serta melalukan komunikasi yang intens dengan organisasi Profesi.

Dari kiri ke kanan : Bapak A.A. Gede Panca Limantara SKM, Bapak H. Sugiyanto SPd. MappSc (MRI), Bapak Drs. I Nyoman Udayana AMR, dan Bapak I Putu Adi Susanta SSi 16

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) MUKADIMAH Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para Radiografer yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia menyatakan dengan penuh keyakinan dan kesadaran : 1. Bahwa kami merupakan suatu keluarga profesi yang terpencar di seluruh tanah air Indonesia menganggap perlu membentuk suatu persatuan profesi ; 2. Bahwa kami harus memelihara/memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam bidang profesi secara terus menerus. Atas dasar landasan tersebut di atas dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk bersama-sama memajukan ilmu radiografi di Indonesia, kami segenap Radiografer yang menyatakan bersatu dalam suatu wadah PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Radiografer Indonesia disingkat menjadi PARI (2) Perhimpunan Radiografer Indonesia ini didirikan pada tanggal 21-10-1956 (duapuluh satu Oktober tahun seribu sembilanratus limapuluh enam), untuk waktu yang tidak terbatas ; (3) Perhimpunan Radiografer Indonesia berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Organisasi tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara BAB II Azas dan Kedaulatan Pasal 2 Perhimpunan Radiografer Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya. Pasal 3 Kedaulatan Perhimpunan Radiografer Indonesia ada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Nasional (Konas) . BAB III Sifat, Legalitas dan Fungsi Organisasi Pasal 4 Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah organisasi yang bersifat; a. Unitaristik tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender dan asal-usul. b.

Independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak. 17

c.

Non partai politik dan non corporate, bukan merupaakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik dan perusahaan tertentu.

d. Pasal 5 Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Radiografer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 6 Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai fungsi : a. Sebagai wadah berhimpun Radiografer Indonesia . b. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Radiografer Indonesia. c. Membina para Anggota dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Profesi Radiografer d. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan melalui pelayanan radiologi. BAB IV Visi dan Misi Pasal 7 Perhimpunan Radiografer Indonesia memiliki Visi; Menciptakan peluang kerja, pemerataan, peningkatan dan pemanfaatan tenaga Radiografer profesional yang diakui secara nasional maupun internasional. Serta mampu bersaing dalam mendapatkan peluang kerja di pasaran lokal dan global. Pasal 8 Perhimpunan Radiografer Indonesia memiliki Misi: 1. Peningkatan mutu dan jenjang pendidikan 2. Mengidentifikasi dan mengkaji peluang kerja 3. Perencanaan desentralisasi dan globalisasi 4. Menyusun strategi peluang kerja 5. Langkah operasional dalam pemanfaatan tenaga 6. Peningkatan pendayagunaan dan pengendalian 7. Menjamin keselamatan dalam hak dan kewajiban 8. Koordinasi dan pembinaan organisasi BAB V Tugas Pokok Pasal 9 Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar ini, Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai tugas pokok : b. Meningkatkan motivasi anggota dalam pelayanan radiografi dan imaging, upaya risset / penelitian serta pengembangan pada pelayanan kesehatann bidang radiologi. c. Meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan anggota dalam bidang radiografi & imaging kepada masyarakat luas. a.

18

d. Mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi nasional dan internasional yang berkaitan dengan keradiografian imaging, kedokteran dan organisasi internasional serupa; e. Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan/ seminar ilmiah yang bersifat lokal, nasional dan internasional; f. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah yurisprudensi g. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai visi dan misi organisasi. BAB VI Lambang, Panji/ Pataka dan Hymne/Mars Pasal 10 (1) Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai Lambang, Panji/ Pataka dan Hymne/Mars; (2) Lambang, Panji/ Pataka dan Hymne/Mars sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII Keanggotaan Pasal 11 (1). Keanggotaan Perhimpunan Radiografer Indonesia terdiri atas : a. Anggota; b. Anggota luar biasa; c. Anggota Kehormatan; (2). Ketentuan tentang Keanggotan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII Kewajiban dan Hak Anggota Pasal 12 (1) Setiap Anggota berkewajiban untuk : a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi. b. Memegang teguh Kode Etik Perhimpunan Radiografer Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi; c. Mentaati dan menjungjung tinggi keputusan kongres d. Aktif melaksanakan Program Organisasi; e. Ikut membela dan memajukan Organisasi. (2) Setiap anggota Perhimpunan mempunyai hak : a. Hak memilih dan dipilih (kecuali anggota luar biasa dan anggota kehormatan) b. Hak mengeluarkan pendapat c. Hak mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (3) Anggota Perhimpunan dapat berhenti dari keanggotaannya, apabila : a. Meninggal dunia.

19

b. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan secara tertulis ditunjukan kepada pengurus. c. Dikeluarkan karena melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (4) Ketentuan tentang kewajiban dan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX Kongres

(1) (2) (3) (4)

Pasal 13 Kongres mempunyai kekuasan dan wewenang tertinggi dalam Perhimpunan; Kongres Perhimpunan diadakan 4 (empat) tahun sekali; Dalam keadaan istimewa dapat diadakan Kongres Luar Biasa; Untuk kelancaran pelasanaan keputusan–keputusan Kongres dibentuk Badan Perwakilan yang anggota–anggotanya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 14 (1) Pengurus Pusat dan Daerah berhak atau berwenang untuk mengusulkan atau mengadakan Kongres Luar Biasa untuk setiap keadaan istimewa; dan (2) Pengurus harus mengusulkan atau mengadakan Kongres Luar Biasa apabila sekurang– kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perhimpunan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Kongres Luar Biasa. Pasal 15 (1) Para anggota perhimpunan harus diberitahukan secara tertulis sekurang – kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum kongres dilangsungkan dan diumumkan di harian yang terbit ditempat kedudukan perhimpunan dan/atau dipapan pengumuman di gedung perhimpunan; (2) Pada pemberitahuan tentang suatu konggres harus dicantumkan acara, tempat, tanggal, dan waktu kongres; (3) Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul–usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut; (4) Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau Pengawas. Jika Ketua Umum dan/atau Pengawas tidak hadir, maka anggota-anggota pengurus lainnya yang hadir berhak memilih/menunjuk dari mereka yang hadir untuk memimpin sebagai ketua Kongres; Pasal 16 (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang–kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Perhimpunan atau lebih dari setengah Pengurus Daerah.

20

(2) Keputusan rapat dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila kata mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan jumlah suara terbanyak dari suara sah yang dikeluarkan. (3) Jika yang hadir dalam Kongres tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan Kongres yang kedua, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Kongres yang pertama, dengan ketentuan bahwa Kongres yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir untuk dapat mengambil keputusan – keputusan tentang apa yang diajukan dalam Kongres pertama. (4) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Kongres dapat dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Kongres; (5) Dalam kongres untuk masing – masing Pengurus Daerah berhak untuk mengeluarkan tiga suara. (6) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali Kongres memutuskan lain. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. Jika suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian; (7) Pemungutan suara tentang hal – hal lainnya dilakukan secara lisan. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.

BAB X Referedum Pasal 17 Keputusan menurut Referedum yang dikirim kepada seluruh anggota Perhimpunan dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian anggota Perhimpunan, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Perhimpunan harus mendapatkan persetujuan paling sedikit berturut – turut 2/3 ( dua per tiga) dan ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Perhimpunan atau Pengurus Daerah. BAB XI Kepengurusan Organisasi Pasal 18 (1) Perhimpunan diurus dan dipimpin oleh suatu Pengurus yang dipilih oleh ketua terpilih hasil kongres, musyawarah daerah maupun musyawarah cabang. (2) Pengurus terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris atau lebih; c. Seorang Bendahara atau lebih; d. Seorang atau lebih menjabat lainnya, bila Kongres atau Pengurus menganggap perlu; BAB XII Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pasal 19

21

(1). Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (2). Pengurus Pusat berwenang : a. Menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Radiografer Indonesia, Keputusan Kongres Nasional dan Keputusan Rapat Kerja Nasional; b. Mentapkan & Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Daerah; c. Mengembangkan kerjasama, hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan fungsi dan peran Perhimpunan Radiografer Indonesia di lingkungan masyarakat Nasional dan Internasional. (3). Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Kongres Nasional, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20 (1) Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dipilih untuk waktu selama 4 (empat)tahun mulai dari S.K. Kongres, Musda dan Muscab. (2) Pimpinan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang hanya boleh menjadi pengurus sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. (3) Wewenang dan kewajiban Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Wewenang dan kewajiban Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII Pengawas Pasal 21 (1) Pengawas adalah organ Perhimpunan yang bertugas melakukan pengawas dan memberI nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perhimpunan. (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. (3) Dalam hal yang diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat dianggkat sebagai Ketua Pengurus.

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pasal 22 Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perhimpunan yang menyebabkan kerugian bagi Perhimpunan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut, berkekuatan hukum tetap. Pengawas diangkat Oleh Kongres untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pengurus harus menyelenggarakan Kongres, untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus menyelenggarakan Kongres untuk mengangkat Pengawas baru. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

22

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perhimpunan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Perhimpunan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum an Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. (7) Pengwas tidak dapat menerangkan sebagai Pengurus atau melaksanakan kegiatan. Pasal 23 Jabatan pengawas berakhir apabila : 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Kongres; 5. Masa jabatan berakhir. Pasal 24 (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perhimpunan. (2) Ketua Pengwas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. (3) Pengawas berwenang : (1) Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perhimpunan; (2) Memeriksa dokumen; (3) Memeriksa pembukaan dan mencocokannya dengan uang kas; atau (4) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; (5) Member peringatan kepada Pengurus; (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) tahun orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alas an. (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberhentian sementara itu, Pengwas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pengurus yang lain. (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pengurus maka Pengurus wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan dari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pengurus dengan keputusan Rapat Pengurus wajib : a. Mencabut keputusan pemberhentian smentara; atau b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. (9) Dalam hal Pengurus tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semua. (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas wajib mengurus yayasan. Rapat pengawas Pasal 25

23

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau anggota perhimpunan. (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, palng lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perhimpunan atau ditempat kegiatan Perhimpunan. (6) Rapat Pengawas diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan seluruh anggota.

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 26 Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh salah satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengwas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. Rapat Pengwas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 27 (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal ini keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oelh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan notaries. (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan

24

semua Pengwas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengwas. BAB XIV Pertemuan/ Forum Organisasi Pasal 28 (1). Pertemuan/ forum organisasi yang menunjukkan hierarkis kekuatan pengambilan keputusan, terdiri atas : a. Kongres Nasional (Konas) b. Kongres Nasional Luar Biasa (KLB) c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) d. Musyawarah Daerah (Musda) e. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) f. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) g. Musyawarah Cabang (Muscab) h. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) i. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) j. Rapat Pengurus (2). Ketentuan tentang Kongres, musyawarah, dan pertemuan organisasi lainnya lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

diatur

BAB XIII Kuorum dan Pengambilan Keputusan Pasal 29 (1). Kongres, Musyawarah dan pertemuan organisasi lainnya yang mengambil keputusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2) jumlah peserta, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (2). Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (3). Dalam hal Kongres atau Musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta harus hadir. (4). Dalam hal Kongres mengambil Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga : a. Sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta harus hadir. b. Putusan adalah sah apabila diambil persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta yang hadir. (5) Peserta Kongres, Musyawarah dan pertemuan Organisasi lainnya, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIV Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan Pasal 30

25

(1). Perhimpunan Radiografer Indonesia menjalin hubungan dengan Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Profesi dan fungsional baik didalam maupun diluar negeri dalam rangka mencapai tujuan Perhimpunan Radiografer Indonesia (2). Hubungan Perhimpunan Radiografer Indonesia dengan Organisasi dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XV Naskah Azasi Pasal 31 Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai naskah-naskah azasi organisasi, yaitu : 1. Anggaran Dasar (AD). 2. Anggaran Rumah Tangga (ART). 3. Kode Etik Profesi Radiografer Indonesia 4. Peraturan Organisasi 5. Standar Kompetensi Profesi BAB XVI HARTA BENDA

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 32 Perhimpunan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Perhimpunan dapat juga diperoleh dari : a. Uang iuran; b. Uang pangkal; c. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; d. Wakaf; e. Hibah; f. Hibah wasiat; g. Penghasilan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perhimpunan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Semua kekayaan perhimpunan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perhimpunan. Harta benda yang dimiliki organisasi dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Pengurus organisasi. BAB XVII Pembubaran

Pasal 33 (1) Perhimpunan hanya dapat dibubarkan atau usul Kongres bersama Pengurus Pusat dan Penasehat (bila diangkat) atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan alasannya dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota dan atau Pengurus Daerah Perhimpunan kepada Pengurus Pusat;

26

(2) Menyimpang dari ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 3 akta ini, keputusan tentang pembubaran Perhmpunan hanya dapat diambil dengan sah oleh kongres yang diadakan untuk keperluan tersebut dan dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota dan atau Pengurus Daerah Perhimpunan sedangkan keputusannya dapat diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat, dengan ketentuannya dapat diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat, dengan ketentuan apabila Kongres memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang – kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah; (3) Jika dalam Kongres tersebut jumlah anggota dan atau Pengurus Daerah yang hadir tidak mencapai jumlah atauquorum yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini, maka dapat diadakan Kongres yang kedua paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah Kongres pertama, dalam Kongres mana dapat diambil keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh sekurang – kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah; (4) Apabila dalam Kongres yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini yang hadir juga tidak mencapai jumlah atau quorum menurut ketentuan ayat tersebut, maka pembubaran Perhimpunan diputuskan dengan jalan referendum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 akta ini. (5) Dalam Kongres mengenai pembubaran menurut paal ini diputuskan pula suatu Perhimpunan yang sama tujuannya atau suatu badan yang bersetujuan social, kepada siapa kekayaan Perhimpunan yang masih ada setelah semua hutang telah dibayar akan diserahkan. Pasal 34 Apabila Perhimpunan dibubarkan, maka Pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali bila Kongres menentukan lain. BAB XVIII Cara Pengubahan Kekayaan Sisa Likuidasi Pasal 35 (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perhimpunan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perhimpunan yang bubar. (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perhimpunan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang – ndang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perhimpunan lain atau kepada badan hukum lain sebagai mana yang dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perhimpunan yang bubar. BAB XIX Anggaran Rumah Tangga Pasal 36 (1) Anggaran rumah tangga ditetatpkan dan diubah oleh konggres; (2) Anggaran rumah tangga memuat ketentuan – ketentuan yang menurut anggaran dasar harus diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dan ketentuan – ketentuan mengenai hal – hal yang lain yang diangga perlu oleh konggres; (3) Anggaran rumah tangga dan peraturan – peraturan lain pengurus tidak boleh memuat ketentuan – ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini.

27

BAB XX PENUTUP Pasal 37 (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi. (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) BAB I LAMBANG, PANJI/PATAKA, HYMNE / MARS DAN ATRIBUT Pasal 1 (1) Lambang Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah tabung sinar x diatas Dua tangan yang terbuka, menyangga dengan warna biru dan diatasnya terdapat tulisan, “PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA”.

(2) Makna dan warna lambang Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah sebagai berikut : a. Tulisan Tebal PARI berwarna hitam mengandung makna Anggota PARI selalu siap tampil walaupun penuh resiko sebagai bentuk pengabdian b. Dua tangan membuka, menyangga dengan warna biru mengandung warna bahwa PARI berwatak sabar, mengayomi dan melayani dengan penuh dedikasi dan professional c. Tulisan PERHIMPUNAN RRADIOGRAFER INDONESIA dengan lengkung dengan warna hitam mengandung makna bahwa anggota PARI dengan gagah berani selalu mendahulukan persatuan dan kekeluargaan dalam segala perbedaan yang ada d. Bentuk perisai/kipas dan setengah lingkaran warna biru mengandung makna teknologi Radiologi

28

e. Tiga garis lurus dari suatu titik dengan warna hitam mengandung makna cakupan kemampuan bidang ilmu Radiologi yang dimiliki oleh anggota PARI, yaitu Radiodiagnostik, Radioterapi dan Teknologi Imejing (Imejing non Radiasi) f. Palang empat dengan warna hijau mengandung makna pelayanan Bidang Kesehatan

(1)

(2) (3) (4) (5)

Pasal 2 Perhimpunan Radiografer Indonesia memiliki Panji/ Pataka PARI berukuran panjang 105 cm dan lebar 90 cm berbentuk segi lima dengan warna dasar putih, tertuang lambang PARI ditengahnya dan Tulisan Pengurus Pusat/Pengurus Daerah / pengurus cabang Panji/ Pataka adalah alat yang memanifestasikan kesatuan organisasi dan kebanggaan Radiografer Indonesia. Panji/pataka PARI terdapat dipengurus Pusat PARI, Pengurus Daerah PARI, dan jika memungkinkan Pengurus cabang PARI Panji/pataka PARI dimanfaatkan/dipergunakan pada acara keprofesian baik didalam maupun lintas sector Panji /pataka PARI Pengurus Pusat PARI dan Pengurus Daerah PARI harus disertakan dalam acara Kongres Nasional PARI secara bersama-sama

Pasal 3 (1) Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai hymne & Mars yang ditetapkan dalam Kongres Nasional …. Perhimpunan Radiografer Indonesia tahun …. di …. (2) Mars dan Hymne PARI wajib dikumandangkan pada acara/ kegiatan yang diadakan oleh PARI. (3) Mars dan Hymne PARI Wajib dihayati maknanya dan dapat dinyanyikan oleh setiap anggota PARI Pasal 4 (1) Perhimpunan Radiografer Indonesia mempunyai Seragam/jas PARI dengan bentuk standar jas dengan lambang PARI den warna jas adalah biru muda jenis Bellini Ladies High Class (2) Seragam/jas PARI Wajib dikenakan pada acara/kegiatan yang diadakan oleh PARI

29

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5 (1) Anggota Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah Radiografer warga negara Republik Indonesia, Berijazah ASRO/ APRO/ ATRO/ PAMRAD/ PROGRAM STUDI DIPLOMA III RADIOLOGI/POLTEKKES JURUSAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADOTERAPI baik lulusan dalam maupun luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Departemen Kesehatan dengan cara mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi. (2) Anggota luar biasa Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah Radiografer Warga Negara Asing yang diangkat oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia karena berjasa dalam perkembangan IPTEK radiologi di Indonesia. (3) Anggota kehormatan Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah warga negara Indonesia bukan Radiografer, yang diangkat oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia karena berjasa dalam perkembangan IPTEK radiologi di Indonesia Pasal 6 (1) Yang dapat diterima menjadi Anggota harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan menjadi Anggota atau Perhimpunan Radiografer Indonesia. b. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Radiografer c. Indonesia, serta Program Umum dan peraturan-peraturan Organisasi d. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Organisasi. e. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan f. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat sesuai usulan Pengurus Daerah dan atau Majelis Pembina Radiografer Pusat. BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 7 (1) Setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga dan membela nama baik organisasi (2) Setiap Anggota berkewajiban untuk : a. Membayar uang pangkal dan iuran b. Menghayati dan mengamalkan kode etik profesi Radiografer Indonesia c. Mentaati keputusan kongres nasional dan keputusan-keputusan organisasi lainnya d. Memperteguh rasa kekeluargaan sesama Radiografer e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Pasal 8 Setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berhak : a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi b. Mengemukakan usul, pendapat, saran-saran baik secara lisan maupun tulisan

30

c. Memilih dan dipilih (kecuali anggota kehormatan) dalam pemilihan kepengurusan PARI d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku e. Mengikuti secara efektif kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan SDM Radiografer yang diadakan oleh PARI Pasal 9 (1) Setiap Anggota mempunyai : a. Hak bicara dan hak suara dalam rapat anggota; b. Hak memilih dan hak dipilih; c. Hak membela diri; (2) Setiap Anggota luar biasa, dan Anggota Kehormatan mempunyai : a. Hak bicara; b. Hak membela diri. BAB IV PENGHENTIAN KEANGGOTAAN Pasal 10 (1) Anggota Perhimpunan dapat berhenti dari keanggotaannya, apabila : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan secara tertulis ditunjukan kepada Pengurus. c. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (2) Tatacara penghentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB V PEMBELAAN ANGGOTA Pasal 11 (1) Untuk melakukan pembelaan anggota dibentuk Tim Advokasi. (2) Ketentuan tentang Tim Advokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi BAB VI KOMPOSISI DAN PEMILIHAN PENGURUS Pasal 12 (1) Susunan Pengurus Pusat PARI terdiri dari : a. Majelis Pembina b. Majelis Disiplin c. Dewan Pengawas d. Ketua Umum e. Wakil Ketua Umum f. Sekretaris Jenderal g. Wakil Sekretaris Jenderal h. Bendahara i. Wakil Bendahara j. Ketua-ketua Bidang;  Ketua Bidang Organisasi dan Profesi

31

  

Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi

(2) Susunan Pengurus Daerah PARI a. Susunan Pengurus Daerah PARI dibentuk sesuai dengan kebutuhan setempat tetapi sedapat mungkin berpedoman kepada Pengurus Pusat PARI b. Pembentukan Pengurus Daerah PARI baru dapat dilakukan bila jumlah anggota telah mencapai 5 orang anggota dalam wilayah tersebut c. Bagi Daerah yang belum memenuhi persyaratan membentuk pengurus kepengurusan bergabung dengan daerah terdeka (3) Susunan Pengurus Cabang PARI a. Disesuaikan dengan kebutuhan cabang tetapi sedapat mungkin berpedoman kepada pengurus Daerah PARI b. Bagi cabang yang belum memenuhi persyaratan membentuk cabang karena jumlah anggotanya terbatas sebaiknya tidak dibentuk dahulu c. Pembentukan Cabang PARI minimal mempunyai 3 orang anggota di wilayahnya Pasal 13 (1) Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis dan dalam suasana kekeluargaan (2) Tata cara pemilihan adalah sebagai berikut : a. Pemilihan ketua Umum dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia b. Pemilihan dilakukan dengan bertahap :  Tahap Pencalonan oleh Pengda melalui Komisi Bidang Organisasi  Tahap Pemilihan oleh Perwakilan Pengda dengan masing-masing Pengda memiliki 3 suara.  Ketua Umum dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak  Kriteria calon Ketua Umum/Formatur; 1. Berjiwa Pancasila sejati 2. Tidak sedang dalam menghadapi masalah hukum positif 3. Loyalitas penghayatan dan pengabdian yang tinggi terhadap garis perjuangan PARI 4. Memiliki nilai ilmu pengetahuan yang tinggi khususnya bidang radiologi 5. Jujur, bertanggung jawab, berbudi luhur, dan dapat dipercaya 6. Apabila terdapat suara yang sama antara calon Ketua Umum / Formatur, maka diadakan pemilihan kembali sampai selesai Pasal 14 (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Ketua Umum dilaksanakan secara langsung dalam kongres; (2) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka Wakil-wakil Ketua Umum memilih dan menetapkan Wakil Ketua Umum menjadi pejabat Ketua Umum sampai selesai masa baktinya;

32

(3) Tatacara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Personalia lainnya, diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 15 (1) Pengangkatan, Penggantian dan Penghentian Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Pengurus Cabang dilaksanakan dalam Musyawarah daerah/Cabang secara langsung. (2) Apabila Ketua Pengda / Pengcab berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya maka akan diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa untuk memilih Ketua pengganti. (3) Tatacara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Personalia lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB VII TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 16 (1) Pengurus Pusat PARI : a. Pengurus Pusat menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan organisasi secara nasional berdasarkan AD & ART dan keputusan-keputusan Kongres dan harus diselesaikan sebelum Kongres Berikutnya agar dapat dijadikan pedoman bagi pengurus daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari ; b. Membina dan mengembangkan adanya hubungan kerja sama yang baik diantara instansi-instansi pemerintahan khususnya Dep.Kes dan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam maupun di luar negeri ; c. Menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi yang baik ditingkat pusat sebagai penunjang bagi kelancaran pelaksanaan organisasi dan jaminan kontinuitas kegiatan organisasi oleh pengurus berikutnya di masa yang akan datang ; d. Mengadakan latihan-latihan keterampilan, seminar, lokakarya dan lain-lain, dalam rangka meningkatkan keterampilan anggotanya e. Mensyahkan pembentukan Pengurus Daerah dan melantik Pengurus Daerah yang bersangkutan f. Mengadakan pembukuan dengan metode akutansi yang lazim Mengeluarkan kartu tanda anggota, lencana untuk semua anggota g. Mengeluarkan formulir Pendaftaran Anggota, Buku AD & ART serta surat pengesahan pengurus Daerah PARI (SK Kepengurusan Daerah PARI) h. Menyelenggarakan Kongres PARI sesuai AD & ART dan mensyahkan pembentukan panitia kongres i. Mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada kongres j. Melaksanakan pemecahan masalah organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus daerah k. Untuk memajukan Ilmu Radiografi di Indonesia dan mensejahterakan para anggotanya Pengurus Pusat PARI membentuk suatu Yayasan l. Susunan pengurus yayasan ditentukan dalam suatu ketentuan khusus untuk itu (2) Pengurus Daerah PARI : a. Pengurus Daerah PARI mengurus dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Cabang berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pengurus pusat, AD & ART dan sesuai dengan kondisi didaerah setempat b. Membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi Pemerintahan Daerah/Wilayah dan lembaga-lembaga lainnya di daerah setempat

33

c. Menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi yang baik di pengurus daerah sebagai penunjang bagi kelancaran pelaksanaan organisasi di daerah d. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah e. Melaporkan semua kegiatan-kegiatan Daerah serta kegiatan-kegiatan lain kepada pengurus Pusat secara berkala f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dengan metode akutansi yang lazim g. Mengarahkan Pengurus Cabang PARI (3) Pengurus Cabang PARI: a. Menyelenggarakan kegiatan di tingkat cabang b. Melaporkan semua kegatan ke Pengurus Daerah secara berkala BAB VIII KEUANGAN Pasal 17 (1) Keuangan organisasi PARI diperoleh dari : a. Uang pangkal calon anggota b. Iuran wajib anggota c. Dana sumbangan yang tidak mengikat organisasi d. Usaha-usaha/hasil-hasil organisasi yang sah (2) Besarnya uang pangkat dan iuaran wajib ditentukan sebagai berikut a. Uang pangkal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) b. Iuran wajib Rp. 10.000,-/bulan (lima ribu rupiah/bulan) Pasal 18 Penggunaan uang organisasi PARI diatur sebagai berikut : a. 25 % untuk keperluan Pengurus Pusat disetorkan maksimal 2 kali dalam setahun b. 75 % untuk keperluan Pengurus Daerah (termasuk keperluan pengurus Cabang) Pasal 19 Bagi anggota-anggota di daerah yang belum terbentuk Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) ART ini, uang pangkal dan iuran wajibnya disetorkan ke daerah terdekat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) ART ini. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Pengurus Pusat dalam aturan tambahan Pasal 21

34

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan : Dalam Kongres Nasional XII1 Perhimpunan Radiografer Indonesia di Surabaya pada tanggal 1315 Nopember 2015. NOTE Dimasukan dlm BAB Pengurus (3) Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Kongres, sedangkan dalam tingkatannya : a. Pengurus Pusat Perhimpunan dipilih dan disyahkan melalui Kongres Nasional Perhimpunan dan dilantik oleh Presidium Sidang. b. Pengurus Daerah Perhimpunan dipilih dan disyahkan melalui Musyawarah Daerah, serta dikukuhkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat Perhimpunan. c. Pengurus cabang Perhimpunan dipilih dan disyahkan melalui Musyawarah Cabang serta dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah Perhimpunan. d. Jabatan Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum hanya boleh dijabat selama 2 (dua) periode kepengurusan e. Apabila terjadi lowongan jabatan dalam anggota Pengurus Pusat yang perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya Kongres yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka Pengurus Pusat berhak atau berwenang untuk mengisi lowongan itu dan disyahkan oleh Rapat Pengurus Pusat; Pasal 19 (1) Pengurus mewakili Perhimpunan ini di dalam dan diluar Pengadilan/Hukum berhak atau berwenang untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurus maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik atas barang – barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan Perhimpunan, mengingat Perhimpunan sebagai penjamin, Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan dari Kongres; (2) Ketua dapat mewakili Perhimpunan tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau pejabat lainnya; (3) Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Perhimpunan, Pengurus boleh atau berwenang untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat – lambatnya satu bulan diminta pengesahan dari Rapat Pleno yang dihadiri Pembina, dewan Pengawas, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah; Pasal 20 1. Anggota Pengurus berkewajiban untuk menjungjung tinggi dan menjalankan kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Kongres; 2. Anggota Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi Perhimpunan kepada Kongres. Pasal 21 1. Pengurus melakukan Rapat setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau atas permintaan ketua, Sekretaris Umum atau sedikitnya tiga orang anggota Pengurus lainnya yang menganggap perlu; 2. Dalam rapat Pengurus masing – masing anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara; 3. Rapat Pengurus hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus yang hadir; 35

4. Keputusan – keputusan Rapat Pengurus diambil dengan jalannya musyawarah untuk mufakat. Apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi maka Rapat dapat mengambil keputusan dengan pemungutan suara terbanyak;

HYMNE PARI

( Perhimpunan Radiografer Indonesia) Do= Bes 4/4 Senada seirama angkat lagu Bagi PARI kita Profesi sejati bergema di seluruh Nusantara Majulah bersama bangsa Indonesia yang berlandaskan Pada Pancasila dan UUD Empat Lima Reff. Tingkatkanlah kemampuan profesi kita semua Landaskanlah dasar cita bagi bangsa Indonesia Perhimpunan Radiografer Indonesia Pandanglah ke depan capailah cita suci dan mulia Do’aku selalu pada Tuhan yang Esa Semoga rahmat karuniaNya berlimpah agar kita sejahtera Kembali ke Reff.

MARS PARI

(Perhimpunan Radiografer Indonesia) Do = C 4/4 Radiografer Indonesia Bersatu padu di dalam cita Tingkatkan kualitas sumber daya manusia Kuasai ilmu dan teknologi Berjuang tuk capai cita-cita Masyarakat sehat sejahtera Berlandaskan pada Pancasial nan jaya Dan Undang Undang Dasar Empat Lima Singsingkanlah lengan bajumu Berikanlah pelayananmu Bersujudlah pada Tuhan Agar limpah karuniaNya Kobarkan semangat pengabdian Wujudkanlah karya - karya nyata Berjuang bersama tingkatkan pelayanan Bagi kesejahteraan bangsa Radiografer Indonesia Maju dan kibarkanlah panjimu Doaku selalu pada Tuhan yang Esa Agar PARI tetap jaya 36

SUSUNAN PENGURUS PUSAT (PP) PARI Berdasarkan Surat Keputusan PARI No.22/ PP PARI/ XII/ 2015 Susunan PP PARI Periode 2015-2019 adalah: Pembina Ketua : Drs. J. Dahjono, DHME, MM. Anggota : 1. Drs. HM. Saleh Mursyid, M.Si., MMKes. 2. Drs. H. Koman Suganda, M.Pd. 3. H. Iwan Ridwan, B.Sc, SAP 4. Drs. H. Miliono Syarief, M.Kes. Pengawas Ketua : Letkol CKM Ode Baharudin, SH, MH.Kes. Anggota : 1. Kasimin, SH, M.Kes. 2. H. Bambang Wahono, SE, MBA MDRI Ketua : Agus K. Widana, B.Sc. Anggota : 1. Burlian Mughnie, SH, M.Kes. 2. Purnomo Sigit, B.Sc. 3. M. Irwan Katili, S.Pd., M.Kes. 4. Drs. Suhartono BP, DFM 5. Yohanes Priyono, S.ST 6. H. Soegardo Indra Praptono, B.Sc., SE Ketua Umum : H. Sugiyanto, S.Pd., M.App.Sc.(MRI) Wk. Ketum 1 : Dra Hj. Gando Sari, M.Kes. Wk. Ketum 2 : R. Moh. Halil, ST Wk. Ketum 3 : Iwan Heryawan, S.ST Wk. Ketum 4 : Sudiyono, SE, M.Kes. Wk. Ketum 5 : Puji Supriyono, SKM, S.ST, M.HKes. Wk. Ketum 6 : Kusnanto, S.ST, MMRS Sekretaris Umum: Edy Susanto, SH, S.Si., M.Kes. Sekretaris 1 : Ali Amroji, S.Si., M.Kes. Sekretaris 2 : Guntur Winarno, S.Si., M.Si. Sekretaris 3 : Shinta Gunawati Sutoro, S.ST Bendahara Umum : Hartanti Sri Andini, S.Sos., MM Bendahara 1 : Jeffri Ardiyanto,

M.App.Sc.(CT) Bendahara 2 : Sri Hartati, SKM Bidang Kerja : 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketua : Hidayat A. Sabarudin, S.ST Anggota : 1. Kukuh Nurcahyo, S.ST 2. Erni Rosnawati Rusmana, S.ST 3. Arief Oesmanto, S.Si 4. Mochamad Syafi'ie, A.Md.Rad. 2. Bidang Organisasi dan Profesi Ketua : Luthfi Rusyadi, SKM, MH.Kes, M.Sc. Anggota : 1. Budi Wahyudi, A.Md.Rad. 2. Moh. Haris, S.ST 3. AA Gede Panca Limantara, SKM 4. Letkol.CKM. Slamet Riyadi, SKM 3. Bidang Kaderisasi, Riset dan Pengabdian Masyarakat Ketua : DR. Nursama Heru Apriyantoro, S.Si, M.Si Anggota : 1. Drs. Yusuf Iskandar, S.ST 2. Ary Sasongko, SKM 3. Triyani Dharmayanti, A.Md.Rad. 4. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Luar Negeri Ketua : Gatot Santosa, S.ST Anggota : 1. Tri Asih Budiati, S.ST 2. Ni Ketut Sutariniasih,S.ST 3. Fatimah, S.ST, M.Kes 4. Suhariadi Atmanta, S.ST 5. Bidang Kesejahteraan dan Advokasi Ketua : Sigit Wijokongko, S.Si, S.ST, M.Kes. Anggota : 1. DR. Agus Surono, SH, MH 2. Farid, SH.I

37

3. Letkol. Kes. Budi Santoso, ST, SE, MM 4. Nunit Pujiati, SKM 6. Bidang Humas, Sistem Informasi & IT Ketua : Ahmad Hariri, ST, MM Anggota : 1. Andhi Cahyono, S.ST 2. Herman Kurnianto, A.Md.Rad 3. Ratna Dessy Witrianti, A.Md.Rad. 4. Nuning Purminawati, S.ST 7. Bidang Akreditasi, Perijinan dan Penjaminan Mutu Pelayanan Ketua : Sunarya, ST Anggota : 1. Purwanto, S.Si 2. Dartini, SKM, M.Kes 3. Teguh Hari Hadi, ST 4. Triyono Budi Santosa, A.Md.Rad. Sekretariat: 1. Nanang Sulaksono, S.ST, M.Kes. 2. Agung Nugroho S., S.ST 3. Vederica Farida Candra Zulchaida , S.ST, MM

38

PROGRAM KERJA PP PARI PERIODE 2015 – 2019 A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (1) Pemetaan Kegiatan Bidang Diklat di tiap Pengda (2) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus PARI di semua tingkatan (3) Menyusun pedoman Penilaian dan Tata Cara Pemberian skala/bobot SKP pada kegiatan yang dilaksanakan oleh OP (4) Menyusun rencana kegiatan bidang diklat periode tahun 2015 – 2019 (5) Menjalin kerjasama dengan bidang advokasi OP untuk menyusun dan merevisi UKOM dan menjadikan sebagai standart uji kompetensi bagi radiografer. (6) Menjalin kerjasama dengan bidang HLN untuk mengadakan kegiatan ilmiah radiologi bertaraf internasional dan atau berkolaborasi dengan institusi/organisasi terkait lainnya (misal PDSRI, IDI, dan lainnya). (7) Menyusun standar minimal kelengkapan alat dan laboratorium B. Bidang Organisasi dan Profesi (1) Menerbitkan Buku Panduan Organisasi profesi (Buku Saku) (2) Penataan struktur dan kelengkapan organisasi ditingkat Propinsi dan Kabupaten/kota Pendataan Anggota dan Penerbitan KTA (3) Penataan atribut organisasi. (4) Pengkajian dan penerbitan dan sosialisasi peraturan – peraturan organisasi (5) Pendataan dan penertiban kepemilikan STRR dan SIKR C. Bidang Kaderisasi, Riset dan Pengabdian Masyarakat (1) Penelitian bidang radiografi/radiologi (2) Penyegaran tentang Metodologi Penelitian (3) Publikasi hasil penelitian (4) Jurnal terakreditasi (5) Pengabdian masyarakat (6) Kaderisasi keprofesian D. Bidang pengembangan dan kerjasama luar negeri (1) Membuka dan mefasilitasi kerjasama internasional sesuai dengan peminatan : a. CT b. MRI c. Cath Lab d. Radiologi Intervensional e. USG f. Radioterapu g. Kedokteran Nuklir h. Administrasi Radiologi (2) Peningkatan kemampuan ilmu yang menunjang kompetensi radiologi dan kedokteran nuklir. (3) Kerjasama lintas profesi/multi disipliner (4) Penjajakan pengembangan program pendidikan berstandar internasional

39

E. Bidang kesejahteraan dan advokasi (1) Pengaktifan iuran anggota (2) Pengembangan sistem jenjang karir dan kompetensi (3) Pengembangan sistem penghargaan (4) Pengumpulan dana untuk pembangunan kantor sekretariat. (5) Penyusunan sejarah radiografer Indonesia (6) Penerbitan buku tentang ilmu radiologi (7) Memberikan advokasi ke anggota (8) Pengaktifan dan pengurusan KTA (9) Penerbitan dan perbanjangan STRR (10) Sosialisasi peraturan dan perundangan-undangan yang berhubungan dengan radiografer (11) Advokasi TBR dan Jabfung (12) Revisi jabfung radiografer (13) Standarisasi upah minimum radiografer (14) Pembentukan Radiographer Crisis Center F. Bidang humas, sitem informasi dan IT (1) Pengelolaan informasi dan komunikasi yang resmi (2) Menyelenggarakan dan mengadakan forum komunikasi antara PP PARI dan Pengda (3) Pemerataan informasi dan edukasi kepada anggota. (4) Sistem informasi berbasis web (5) Mengumpulkan dan mempublikasikan kegiatan PARI (6) Membangkitkan motivasi kerja tim mengenang sejarah (7) Membangun solidaritas organisasi PP-Pengda (8) Networking dan upgrading informasi. G. Bidang akreditasi, perizinan dan penjaminan mutu pelayanan (1) Pembuatan standar/prosedur pelayanan radiologi dan standar kompetensi radiografer (2) Sosialisasi/diklat standar/prosedur pelayanan radiologi dan standar kompetensi radiografer (3) Diterapkannya standar pelayanan radiologi di seluruh Indonesia. (4) Workshop atau pelatihan patient safety bagi radiografer bekerjasama dengan IKPRS dan PERSI. (5) Penetapan standar indikator mutu pelayanan radiologi (6) Fasilitator proses perijinan (7) Membuat draft sistem uji kompetensi radiografer

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS DAERAH BALI Berdasarkan Surat Kepututsan Pengurus Daerah Bali PARI Nomor : 023/PARI.BALI/VIII/2016, Tanggal : 6 Agustus 2016 Tentang : Susunan Struktur dan Program Kerja Pengurus Daerah Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Periode Tahun 2016 – 2020, berkut adalah Pengurus Daerah Bali PARI. 40

Dewan Penasehat : 1. A.A. Panca Limantara SKM (RSUP Sanglah) 2. Drs. I Nyoman Udayana AMR (RSUD Wangaya) 3. I Nyoman Diniasa AMR (RSUD Buleleng) Ketua Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara 1 Bendahara 2

: I Putu Adi Susanta S.Si (RSUP Sanglah) : Ni Putu Mira Kristin Karmawan SST. M.Kes (RSUP Sanglah) : I Made Purwa Darmita SST (RSUP Sanglah) : Putu Krisna Ariadi AMR (RSUP Sanglah) : Kadek Yuda Astina SST M.Kes (ATRO Bali) : Desak Nyoman Mahayani AMR (RSUP Sanglah) : I Putu Sugiartha SST (RSUP Sanglah)

I. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketua : Ni Putu Rita Jeni Yanthi SST (ATRO BALI) Anggota : 1. Viky Pratiwi A.Md.Rad (DV Medika) 2. Ni Desak Putu Suarningsih A.Md.Rad (RSUP Sanglah) 3. Vierda Lya Swandari A.Md.Rad. SKM. (IIK Bali) 4. Anak Agung Gede Surya Pratama, SST. (BROS Denpasar) II. Bidang Organisasi, Profesi, dan Pelayanan Radiografer Ketua : I Nyoman Serima AMR(BRSU Tabanan) Anggota : 1. I Nyoman Puspawan AMR (RSUP Sanglah) 2. I Nyoman Moga Wijaya AMR (RSUD Badung) 3. Gede Wahyu Suteja AMR (RSUD Singaraja) 4. I Gede Eka Ari Sanjaya AMR (RSUD Wangaya) 5. Dwi Saputra AMR (RSU Gianyar) 6. I Made Parisada AMR (RSUD Negara) 7. I Gde Cahyadi Kusuma A.Md.Rad (RSU Balimed Karangasem) 8. Ni Made Budi Maha Utami AMR (RSUD Klungkung) 9. I Putu Eka Widhiatmika AMR (RSUD Bangli) III. Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah Ketua : Triningsih SST. M.Kes (RSUP Sanglah Denpasar) Anggota : 1. Cok Istri Ari Widiastuti SST. M.Kes. (RSUD Wangaya) 2. Ngakan Made Putra Antara SST (BRSU Tabanan) 3. Andrea Prawira SKM (RSU Surya Husada) IV. Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat Ketua : Dewa Wira Armawa AMR (RSUP Sanglah) Anggota : 1. I Nyoman Kusuma Yudiana SST (RSUD Wangaya) 2. Fitri Asih SST (RSUP Sanglah Denpasar) 3. I.B. Sugitayasa Manuaba AMR (RSUP Sanglah Denpasar) 4. I Made Dwipa Nararta (RSUP Sanglah Denpasar) V. Bidang Hukum dan Advokasi Radiografer Ketua : Agung Ketut Rahmawati S.ST, S.H, M.H. (BRSU Tabanan)

41

Anggota

: 1. Umi Nadziroh AMR (RSUD Sanjiwani Gianyar) 2. Ni Nyoman Supriyani, SKM. (RSUD Badung) 3. I Komang Adnyana AMR (RS Angkatan Darat)

VI. Bidang Inventaris, Kesejahteraan dan Usaha Dana Ketua : Ni Nyoman Sri Wikanadi AMR (RSUP Sanglah Denpasar) Anggota : 1. Ratna Tyassari SKM (RSUP Sanglah Denpasar) 2. Agung Puspaningtyas SST (RSUP Sanglah Denpasar) 3. I Ketut Puspa Adi Suartana SST (RSUD Buleleng) VII. Bidang Humas, Sistem Informasi dan IT Ketua : I Putu Edi Suarnala SKM (RSUP Sanglah Denpasar) Anggota : 1. Langkir Sapto Adi AMR (ATRO Bali) 2. I Wayan Dody Nuadha AMR (RSU Ganesa Gianyar) 3. Ni Putu Tisnari A.Md.Rad (RS Bali Med Karangasem) VIII. Bidang Kaderisasi, Kepemudaan dan Olahraga Ketua : I Wayan Darsana Setiawan AMR (RSUD Wangaya) Anggota : 1. I Wayan Pasek Suwarnata AMR (RSU Dharma Yadnya) 2. Pande Nova Korpriana AMR (BIMC Hospital) 3. I Nyoman Setiawan AMR (RSU Puri Raharja) 4. Agus Adi Arya Prayana SST (RSU Kasih Ibu Saba Gianyar) IX. Bidang Akreditasi, Perizinan dan penjaminan Mutu Pelayanan Ketua : Darmawan Cahyono SST (RSUP Sanglah Denpasar) Anggota : 1. I Putu Giufriana AMR (BIMC Hospital) 2. I Putu Arizona Gani AMR (RSUD Singaraja) 3. I Made Gede Andiana AMR (BROS Denpasar)

PROGRAM KERJA PENGDA BALI Program Kerja Pengurus Daerah Bali Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Periode Tahun 2016 – 2020 I.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan 1. Pemetaan Kegiatan Bidang Diklat di Pengda dan Pengcab 2. Mengadakan kerjasama dan komunikasi intensif dengan bidang pendidikan dan pelatihan PP PARI 3. Memperoleh, menyebarluaskan dan memberikan edukasi tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus PARI di tingkat Pengda dan Pengcab 4. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tingkat internasional, nasional, regional, maupun lokal di Pengda Bali sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus PARI di semua tingkatan 5. Menyusun kegiatan pendidikan dan pelatihan agar memperoleh nilai SKP sesuai tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan

42

6. 7.

8. 9.

II.

III.

Pedoman Penilaian dan Tata Cara Pemberian skala/bobot SKP pada kegiatan yang dilaksanakan oleh OP Menyusun rencana kegiatan bidang diklat periode tahun 2016 – 2020 Menjalin kerjasama dan komunikasi efektif dengan bidang diklat dan advokasi PP PARI serta bidang – bidang terkait dalam penyusunan dan persiapan ujian kompetensi bagi radiografer di tingkat Pengda Bali. Memberikan informasi, pendidikan dan pelatihan tentang uji kompetensi radiografer pada tingkat Pengda Bali Menyusun standar minimal kelengkapan alat dan laboratorium radiologi pada institusi pendidikan TRR di tingkat Pengda

Bidang Organisasi, Profesi, dan Pelayanan Radiografer 1. Menerbitkan Buku Panduan Organisasi Profesi (Buku Saku) untuk anggota di tingkat Pengda 2. Penataan Struktur dan kelengkapan organisasi ditingkat Propinsi dan Kabupaten/kota Pendataan Anggota dan Membantu PARI Pusat menerbitkan KTA 3. Fasilitator pembentukan Pengcab di kabupaten / kota. 4. Penataan Atribut Organisasi tingkat Pengda dan Pengcab 5. Pengkajian peraturan organisasi tingkat pusat, Sosialisasi dan motivasi anggota dalam implementasi ditingkat pengda dan pengcab 6. Penerbitan serta sosialisasi peraturan – peraturan organisasi profesi di tingkat pengda 7. Pendataan dan penerbitan kepemilikan STRR dan SIKR di tingkat Pengda Riset dan Publikasi Ilmiah 1. Penelitian bidang Radiografi / Radiologi 2. Penyegaran tentang Metodologi Penelitian 3. Publikasi Hasil Penelitian 4. Penyusunan Jurnal berkala Terakreditasi 5. Peningkatan pendidikan, keterampilan dan sikap yang menunjang kompetensi radiologi 6. Penerbitan buku – buku tentang ilmu radiologi

IV. Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat 1. Menyusun kegiatan Pengabdian Masyarakat 2. Kerja sama lintas profesi / multi disipliner 3. Menjalin kerjasama dan komunikasi dengan bidang diklat dan HLN untuk mengadakan kegiatan ilmiah radiologi bertaraf internasional dan atau berkolaborasi dengan institusi/organisasi terkait lainnya (misal PDSRI, IDI dan lainnya) V. Hukum dan Advokasi 1. Pengembangan sistem jenjang karir dan kompetensi 2. Pengembangan sistem Penghargaan 3. Penyusunan sejarah Radiografer Indonesia khususnya di propinsi Bali 4. Memberikan advokasi ke anggota

43

5. Penyusunan dan pengurusan KTA Daerah dan KTA Nasional 6. Penerbitan dan perpanjangan STRR VI. Bidang Inventaris, Kesejahteraan dan Usaha Dana 1. Pengkatifan iuran pokok dan wajib anggota 2. Inventarisir sumber daya Pengda 3. Bersama Bendahara mengumpulkan dana untuk pembangunan kantor sekretariat pusat 4. Bekerja sama dengan Vendor dan menjajaki kemungkinan sponsorship 5. Membuat usaha – usaha yang dapat memberikan pemasukan bagi Pengda VII. Bidang Humas, Sistem Informasi dan IT 1. Pengelolaan Informasi dan komunikasi yang resmi 2. Menyelenggarakan dan mengadakan forum komunikasi antara PP PARI, Pengda, Pengcab dan anggota. 3. Pemerataan Informasi dan edukasi kepada anggota 4. Sistem informasi berbasis Web di tingkat Pengda 5. Mengumpulkan dan mempublikasikan kegiatan PARI Pengda Bali 6. Membangun Solidaritas organisasi PP-Pengda-Pengcab-Anggota. 7. Networking dan upgrading Informasi VIII. Bidang Kaderisasi, Kepemudaan dan Olahraga 1. Kaderisasi Keprofesian dan Organisasi Profesi 2. Pembentukan Kegiatan Kepemudaan 3. Pembentukan Kegiatan Olahraga 4. Membangkitkan Motivasi radiografer mengikuti kegiatan organisasi IX. Bidang Akreditasi, Perizinan dan Penjaminan Mutu Pelayanan 1. Bersama PP-PARI membantu Pembuatan Standar/prosedur Pelayanan Radiologi dan Standar Kompetensi radiografer 2. Sosialisasi/diklat standar/prosedur pelayanan radiologi dan standar kompetensi Radiografer 3. Diterapkannya standar pelayanan radiologi di seluruh Bali 4. Penyusunan Workshop atau pelatihan bagi radiografer bekerja sama dengan Organisasi Profesi lain. 5. Penetapan standar indikator mutu pelayanan radiologi 6. Fasilitator proses perijinan 7. Membuat draft sistem uji kompetensi radiografer di tingkat Pengda

KESEKRETARIATAN PARI PENGDA BALI 1. Perhimpunan Radiografer Indonesia ini didirikan pada tanggal 21-10-1956 (duapuluh satu Oktober tahun seribu sembilanratus limapuluh enam), untuk waktu yang tidak terbatas 2. Anggota biasa Perhimpunan Radiografer Indonesia adalah Radiografer warga negara Republik Indonesia, Berijazah minimal D3 radiologi baik

44

3.

4.

5.

6.

7.

8.

lulusan dalam maupun luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Instansi yang berwenang dengan mengajukan sebagai anggota. Yang dapat diterima menjadi Anggota harus memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan menjadi Anggota atau Perhimpunan Radiografer Indonesia. b. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi Radiografer Indonesia, serta Program Umum dan peraturanperaturan Organisasi c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Organisasi. d. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan e. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota Setiap Anggota berkewajiban untuk : a. Membayar uang pangkal dan iuran ( untuk anggota biasa ) b. Menghayati dan mengamalkan kode etik profesi Radiografer Indonesia c. Mentaati keputusan musyawarah nasional dan keputusan-keputusan organisasi lainnya d. Memperteguh rasa kekeluargaan sesama anggota e. Mengikuti kegiatan yang di`selenggarakan oleh organisasi Setiap Anggota berhak : a. Mengemukakan usul, pendapat, saran-saran baik secara lisan maupun tulisan b. Memilih dan dipilih ( untuk anggota biasa ) dalam pemilihan kepengurusan PARI c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku d. Mengikuti secara aktif kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan SDM Radiografer yang diadakan oleh PARI Keuangan organisasi PARI diperoleh dari : a. Uang pangkal calon anggota b. Iuran wajib anggota c. Dana sumbangan yang tidak mengikat organisasi d. Usaha-usaha/hasil-hasil organisasi yang sah Besarnya uang pangkat dan iuaran wajib ditentukan sebagai berikut a. Uang pangkal Rp. 50.000,b. Iuran wajib Rp. 10.000,-/bulan Penggunaan uang organisasi PARI diatur sebagai berikut : c. 25 % untuk keperluan Pengurus Pusat disetorkan maksimal 2 kali dalam setahun d. 25 % untuk keperluan Pengurus Daerah e. 50 % untuk keperluan Pengurus Cabang

STRR (Surat Tanda Registrasi Radiografer)  Radiografer untuk dapat melakukan pekerjaanya harus memiliki STRR

45



STRR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Radiografer yang telah memiliki sertifikat kompetensi  Untuk dapat memperoleh STRR, harus memiliki Sertifikat Kompetensi (Baru berlaku untuk Perawat, Bidan dan Ners)  STRR dikeluarkan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) dengan masa berlaku selama 5 Tahun, berakhir sesuai dengan tanggal lahir pemohon  STRR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan  MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan  Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI di tingkat Provinsi  Cara Memperoleh STRR  Registrasi Tenaga Kesehatan dapat dilakukan secara online melalui mtki.kemkes.go.id (Jika Universitas tidak muncul pada Menu pendaftaran, permohonan diurus secara langsung ke MTKP)  Pilih Menu Buku Manual kemudian unduh manual pendaftaran, ikuti petunjuk pendaftaran pada buku manual tersebut  Syarat yang perlu disiapkan dalam pengurusan STRR adalah : a. Lembar checklist dan formulir pendaftaran registrasi b. Pas Foto 4x6 Background merah 3 lembar dan pas foto 2 x 3 background merah 2 lembar c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk d. Fotocopy Ijazah (dilegalisir) rangkap 2 e. Fotocopy Sertifikat Kompetensi bagi yang sudah melaksanakan ujikom (Bidan, Perawat, Ners-dilegalisir) f. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang telah memiliki SIP g. Slip kuning pembayaran PNBP (asli) sebesar Rp. 100.000, 00. Ke Rekening Bank BRI Cabang Kebayoran Baru, Nomor rekening 0193 01 001868 307 atas nama BPn182 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kes. *tidak melalui ATM dan dibayar secara perseorangan (1 lembar asli, 2 lembar fotocopy)  Print form registrasi online dan tandatangani, selanjutnya berkas-berkas syarat STR diatas diserahkan ke MTKP Propinsi Bali ( Seksi Jibang, Dinkes Prropinsi Bali, Jalan Melati No.20 Denpasar, Telp. 0361 222412)  Berkas usulan baik dari perseorangan, fasilitas kesehatan maupun dari institusi pendidikan diajukan ke Organisasi Profesi yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan  Organisasi Profesi merekap usulan tersebut untuk selanjutnya diteruskan ke MTKP Bali  MTKP melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk, yang sudah memenuhi persyaratan akan diteruskan ke MTKI pusat untuk penerbitan STR  Bila STR tersebut terbit, MTKI akan mengirimkannya ke MTKP, MTKP mencatat, selanjutnya diteruskan ke Organisasi Profesi yang bersangkutan 46



Apabila STR belum terbit dan karena keperluan mendesak (melamar pekerjaan, pengurusan ijin dll.), MTKP akan mengeluarkan surat keterangan bahwa STR sedang dalam proses pengurusan ke MTKI dengan ketentuan bahwa nama yang bersangkutan sudah terdaftar di Sekretariat MTKP Bali.

Gambar Alur Pelayanan STR oleh MTKI

SIKR (SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER)  Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.  Radiografer yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKR  SIKR diberikan kepada Radiografer yang telah memiliki STRR  SIKR dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota (sesuai wilayah Instansi tempat radiografer bekerja)  Untuk memperoleh SIKR, Radiografer harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota dengan melampirkan : a. Foto copy KTP yang masih berlaku b. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir c. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi d. Foto copy ijasah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer e. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP f. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan background merah g. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau menyatakan bekerja pada sarana bersangkutan

47

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PARI PENGDA BALI  Surat Permohonan Rekomendasi adalah Surat yang dibuat oleh anggota untuk mendapatkan surat rekomendasi dari PARI Pengda Bali yang diperlukan sebagai syarat pengurusan SIKR, Surat Keterangan Sebagai Anggota, Surat Keterangan Masih dalam pengurusan STRR dll.  Surat Permohonan Rekomendasi dibuat sesuai format yang telah ditentukan oleh Pari Pengda Bali dan pemohon wajib melengkapi semua persyaratan  Surat Permohonan dapat diserahkan ke Sekretariat I atau Sekretariat II  Surat Rekomendasi akan diberikan bila anggota telah memenuhi persyaratan dan melunasi seluruh iuran wajib anggota

Contoh Print Out STR oleh MTKI

48

Contoh Surat Permohonan SIKR Perihal : Permohonan Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR) Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar di Tempat Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap : Alamat Tempat Tinggal : Telepon : Tempat Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Tahun Lulusan : Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Kerja Radiografer pada .........................................................(Sebut nama sarana pelayanan kesehatan, alamat, kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : a. b. c. d.

Foto copy KTP yang masih berlaku Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Foto copy ijasah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer e. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP f. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan background merah g. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau menyatakan bekerja pada sarana bersangkutan Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Denpasar, ……………………2016 Pemohon

(

)

49

Contoh Surat Permohonan Rekomendasi PARI

50

51

BENDAHARA PARI PENGDA BALI I. PELAPORAN KEUANGAN A. Laporan Keuangan Harian Laporan ini berisikan transaksi keuangan harian organisasi yang dicatat secara kronologis oleh bendahara organisasi. B. Laporan Keuangan Tiga Bulanan Catatan informasi keuangan yang menunjukkan seluruh aktifitas penerimaan dan belanja organisasi selama 3 bulan. C. Laporan Keuangan Tahunan Laporan ini harus menunjukkan seluruh penerimaan dan belanja yang dikeluarkan organisasi dan surplus atau defisit kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun. II. IURAN 1. Iuran wajib Iuran wajib merupakan pendanaan yang berasal dari anggota PARI yang ditetapkan sebesar Rp 10.000/anggota yang wajib dibayarkan setiap bulannya atau bisa dibayar setahun sebesar Rp 120.000 2. Iuran Gedung Iuran gedung merupakan pendanaan dari anggota PARI yang akan digunakan sebagai dana modal untuk pembelian/penyewaan tempat sebagai gedung secretariat. Iuran ini bersifat wajib yang dibayarakan 1x seumur hidup. 3. Iuran sukarela Iuran sukarela ini bersifat bebas tdk terikat yang dapat diberikan oleh masing-masing anggota untuk keperluan tertentu baik bersifat darurat ataupun tidak (suka duka). III. REKENING PARI PENGDA BALI Untuk melakukan pembayaran iuran dan lain-lain dapat dilakukan baik secara tunai maupun transfer dana melalui rekening bank BNI 0460311853 atas nama PARI PENGDA BALI. IV. KEUANGAN PARI PENGDA BALI Untuk saat ini keuangan PARI Pengda bali adalah sebesar Rp 68.681.264. Dana tersebut berasal dari pembayaran iuran anggota PARI periode 2015 dan 2015, keuntungan workshop di Hotel Nikki dan sisa saldo dari kepengurusan periode sebelumnya.

52

BIDANG 1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIODE TAHUN 20162020 PARI PENGDA BALI Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan, dan akan dilakukan oleh Bidang I Pendidikan dan Pelatihan 1. Bekerja sama dengan Institusi ATRO BALI dalam Pelaksanaan Workshop Radiologi Internasional pertama di Indonesia yang diselenggarakan ATRO BALI dengan PARI Pusat.(sudah dilakukan). 2. Ikut serta dalam penyusunan buku saku anggota baru PARI PENGDA BALI 2016 (sudah dilakukan). 3. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan ujian kompetensi bagi radiografer di Tingkat Pengda Bali.(sudah dilakukan) 4. DalamUpaya memenuhi ketentuan tentang Kegiatan Utama Radiografer pada pasal no 3 PP PARI NO 167 tahun 2016 yaitu untuk kegiatan pembelajaran dalam masa 5 tahun radiografer diwajibkan untuk : a. Melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi baik sejalur mau pun tidak, atau b. Mengikuti kegiatan seminar atau workshop atau pelatihan berskala Internasional atau nasional minimal 1 kali, atau c. Menjadi penyaji (narasumber) seminar atau workshop atau pelatihan berskala Internasional, atau nasional minimal 1 kali. Untuk itu Bidang 1 sudah bekerja sama dengan Institusi ATRO Bali dalam kegiatan Workshop Radiologi Internasional (sudah dilakukan) dan Kedepannya Bidang 1 berencana untuk membuat kegiatan workshop/seminar nasional setiap 2 tahun serta membuat Seminar/Workshop Regional PARI Pengda Bali 1 kali setiap tahun. Seminar/Workshop Regional PARI Pengda Bali akan diselenggarakan oleh PARI Pengda Bali atau diselenggarakan oleh Pengcab (setelah terbentuk) yang bekerja sama dengan PARI Pengda BALI, serta dengan OP/Instansi lain yang terkait. (akan dilakukan) 5. Mengadakan kerja sama dan komunikasi intensif dengan bidang pendidikan dan pelatihan PP PARI. Bekerja sama dengan bidang 7 Sistem Informasi Pari Pengda Bali untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan pelatihan atau seminar nasional dan internasional yang rutin akan dilakukan PP PARI, ISRRT dan Organisasi/Lembaga/ Institusi yang terkait bidang Radiologi tahun 2016-2020 sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi radiografer anggota PARI Pengda Bali. Rutin Memberikan Informasi terkait Institusi Pendidikan yang

53

menyelenggarakan pendidikan lanjutan radiologi tingkat nasional dan internasional, serta yang memfasilitasi beasiswa pendidikan Radiologi. (akan dilakukan) 6. Bekerja sama dengan Bidang Sistem Informasi & IT, Bidang Hukum & Advokasi (Penerbitan & Perpanjangan STR) dalam mensosialisasikan persyaratan pembuatan dan cara perpanjangan STR On Line pada anggota PARI tingkat Pengda dan Pengcab BALI. (akan dilakukan) 7. Bidang I berencana untuk menentukan standar minimal kelengkapan alat dan laboratorium radiologi pada institusi pendidikan TRR di tingkat pengda seperti : - memiliki 1 unit pesawat X-ray/mobile unit - memiliki 1 unit pesawat USG - memiliki alat-alat Proteksi Radiasi (apron, sarung tangan Pb, kacamata Pb, Tyroid Shield, Gonad Shield, dll) - memiliki alat ukur radiasi (surveymeter, pen dosemeter) - memiliki automatic processing film Berikut dicantumkan dalam proses perolehan nilai SKP profesi Radiografer sesuai PP 167 tahun 2016 : NILAI SKP TIAP UNSUR KEGIATAN DAN PENILAIAN KHUSUS UNSUR KEGIATAN

NILAI SKP

DUKUMEN PENDUKUNG

I. KEGIATAN UTAMA A. Pembelajaran 1. Pendidikan lanjut sejalur - DIV/S1 dalam negeri 15/ijazah - S1 luar negeri 20/ijazah - S2 dalam negeri 20/ijazah - S2 luar negeri 25/ijazah 2.Pendidikan lanjut tidak sejalur 5/ijazah 3.Peserta seminar atau pelatihan atau Workshop - Seminar Internasional Nasional Regional Lokal

3/kegiatan 2/kegiatan 1,5/kegiatan 1/kegiatan

Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat 54

- Pelatihan ( workshop ) Internasional Nasional Regional Lokal 4. Penyaji makalah (narasumber) - Seminar Internasional Nasional Regional Lokal - Pelatihan ( workshop ) Internasional Nasional Regional Lokal B. Profesional 1. Pelaksana pelayanan radiologi

4/kegiatan 3/kegiatan 2/kegiatan 1,5/kegiatan

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

5/kegiatan 3/kegiatan 2/kegiatan 1,5/kegiatan

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

5/kegiatan 3/kegiatan 2/kegiatan 1,5/kegiatan

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

3/tahun

SK + bukti lunas iuran anggota pada tahun berjalan SK + bukti lunas iuran anggota pada tahun berjalan

2. Pendidik dan tenaga kependidikan 3/tahun Institusi pendidikan radiografer C. Pengabdian Profesi 1.Kepengurusan di PP PARI 2.Kepengurusan di Pengda PARI 3.Kepengurusan di Pengcab PARI 4.Anggota PARI

2/tahun 1,5/tahun 1/tahun 0,5/tahun

Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Kartu Tanda Anggota 5. Partisipasi iuran gedung PP PARI 1 (nasional) SertifikatIuran (Rp.500.000,-) Gedung 6.Panitia dan moderator kegiatan PARI - Seminar Internasional 4/kegiatan Sertifikat Nasional 2,5/kegiatan Sertifikat Regional 1,5/kegiatan Sertifikat Lokal 1/kegiatan Sertifikat - Pelatihan ( workshop ) Internasional 4/kegiatan Sertifikat

55

Nasional Regional Lokal D. PublikasiIlmiah 1. Internasional terakreditasi - Buku - Jurnal - Poster - Buletin/majalah/ suratkabar/tabloid

3/kegiatan Sertifikat 2/kegiatan Sertifikat 1,5/kegiatan Sertifikat

8/buku 6/artikel 4/makalah 3/tulisan

Buku asli Jurnal asli Poster asli Buletin/majalah/ suratkabar/tabloid (asli)

2.Nasional terakreditasi - Buku - Jurnal - Poster - Buletin/majalah/ suratkabar/tabloid

6/buku 4/artikel 3/makalah 2/tulisan

Buku asli Jurnal asli Poster asli Buletin/majalah/ suratkabar/tabloid (asli)

3.Nasional tidak terakreditasi - Buku - Jurnal - Poster - Buletin/majalah/ suratkabar/tabloid

4/buku 3/artikel 2/makalah 1/tulisan

Buku asli Jurnal asli Poster asli Buletin/majalah/ suratkabar/tabloid (asli )

A. Pengabdian Masyarakat 1. Penyuluh

2/kegiatan

2. Peserta Kegiatan sosial

1/kegiatan

SK/Surat tugas/Sertifikat SK/Surat tugas/Sertifikat DOKUMEN PENDUKUNG

KEGIATAN PENUNJANG

UNSUR KEGIATAN B. Pengembangan ilmu 1. Penelitian radiologi Internasional

2. Penelitian radiologi Nasional

NILAI SKP

6/penelitian Proposal dan laporan hasil yang telah disahkan 4/penelitian Proposal dan laporan hasil yang 56

telah disahkan 3. Penelitian radiologi Regional 3/penelitian Proposal dan laporan hasil yang telah disahkan 4. Penelitian Radiologi Lokal 2/penelitian Proposal dan laporan hasil yang telah disahkan C. Tugas dan tanggung tambahan (untuk radiografer di pelayanan radiologi) 1 Mengajar di institusi pendidikan 0,5 SKP/ 2 SK dosen radiografer SKS/ semester 2 Instruktur PKL/PKN 1/SK SK Instruktur 3 Menguji ujian KTI/Skripsi 0,5/mhs SK penguji + halaman pengesahan KTI 4 Membimbing penulisan KTI/Skripsi 0,5/judul SK Pembimbing + halaman pengesahan KTI 5 Menduduki jabatan dalam lingkup 1/SK/tahun SK radiologi 6 Menduduki jabatan tidak dalam 0,5/SK/tahu SK lingkup radiologi tapi masih dalam n lingkup rumah sakit D. Tugas dan tanggung jawab tambahan (untuk radiografer di pelayanan radiologi dan institusi pendidikan) 1. Membuat soal uji kompetensi 1/25 Soal SK (item developer) 2. Mereview soal (item reviewer) 1/50 Soal SK

57

BIDANG 2 ORGANISASI DAN PELAYANAN RADIOGRAFER

ZONASI

58

BIDANG 3 RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH Bidang 3 Riset dan Publikasi Ilmiah memiliki tugas melakukan penelitian terkait radiologi. Target dari Bidang 3 adalah melahirkan Jurnal Ilmiah yang terbit teratur dan terakreditasi. Kepada seluruh rekan – rekan radiografer yang memiliki tulisan ilmiah baik itu proposal penelitian, studi kasus, studi literatur atau kepustakaan, hasil penelitian, eksperimen murni dapat dikirimkan ke [email protected]

BIDANG 4 KERJASAMA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT RAD-CARE I. NAMA KEGIATAN Nama kegiatan ini adalah Radiographer Care (Rad-Care), yaitu radiografer peduli Bali, sebuah kegiatan dari radiografer Bali peduli terhadap sesama dan lingkungannya. II. TUJUAN KEGIATAN Tujuan pelaksanaan Rad – Care ini adalah : 1. Sebagai wujud konkrit kepedulian anggota PARI Pengda Bali terhadap sesama maupun kelestarian lingkungan 2. Menjalin rasa persaudaraan antar anggota PARI Pengda Bali 3. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dapat menghasilkan SKP bagi peserta kegiatan III. BENTUK KEGIATAN Ada beberapa pilihan kegiatan yang akan diselenggarakan, yaitu dalam bentuk : 1. Penanaman pohon dan bersih – bersih di sekitaran Gunung Batur 2. Penyerahan buku, alat tulis lainnya maupun baju layak pakai kepada panti asuhan 3. Donor darah 4. Dan lain – lain IV. TARGET KEGIATAN Kegiatan ini memiliki target : 1. Memperingati hari radiologi sedunia atau hari – hari besar nasional lainnya 2. Menjaga alam Bali agar tetap lestari 3. Membantu anak – anak kurang mampu 4. Terjalin hubungan yang harmonis antar anggota PARI Pengda Bali 5. Tercapainya target SKP dari anggota PARI Pengda Bali V. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Waktu : Hari Radiologi Sedunia atau hari besar nasional lainnya (menyesuaikan dengan jadwal program PARI Pengda Bali) b. Tempat : Menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan 59

RECRUITMENT LULUSAN ATRO BALI I. NAMA KEGIATAN Nama kegiatan ini adalah Recruitment lulusan ATRO Bali, yaitu pendataan dan pendaftaran lulusan ATRO Bali yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, agar bisa terdaftar dalam keanggotaan PARI Pengda Bali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan kerjasama antara PARI Pengda Bali dengan ATRO Bali sehingga dalam prosesi wisuda lulusan dalam disertakan penyerahan lulusan dari kampus kepada organisasi profesi. II. TUJUAN KEGIATAN Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. Terdatanya seluruh anggota baru PARI Pengda Bali sehingga tidak ada radiografer yang tidak masuk dalam data base anggota PARI Pengda Bali. 2. Agar dapat memantau anggota PARI Pengda Bali baru yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga dapat memberikan informasi kepada Kampus ATRO Bali tentang kiprah lulusannya. III. BENTUK KEGIATAN Adapun bentuk kegiatan ini berupa pengajuan kerjasama dari PARI Pengda Bali kepada ATRO Bali, agar pada saat wisuda lulusan ATRO Bali dapat diserahkan menjadi anggota PARI Pengda Bali. Selain itu, pihak PARI Pengda Bali diberikan kesempatan melakukan uji kompetensi profesi yang dilakukan sebelum kegiatan wisuda dilakukan.

BIDANG 5 BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI RADIOGRAFER Bidang 5 menitik beratkan pada KEMENKES no. 375 TENTANG STANDAR PROFESI RADIOGRAFER 2007. Karena peraturan ini,,telah , sedang,, akan di jalankan dan ditaati oleh semua radiographer yang berada di Indonesia. 1. 1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 375/MENKES/ SK/ ||| /2007 TENTANG STANDAR PROFESI RADIOGRAFER MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/ PerN/2006 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer; MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI RADIOG RAFER. Profesi Radiografer dimaksud Diktum Kesatu keputusan mentri kesehatan tentang standar propesi radiographer Kedua standar profesi radiographer dimaksud dictum kesatu sebagai tercantum dalam lampiran ini Ketiga standar propesi radiographer sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua agar digunakan sebagi pedoman bagi radiographer dlm menjlnkan tugas propesi

60

Keempat agar digunakan sebagai pedoman bagi Radiografer dalam menjalankan tugas profesinya. : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing- masing. Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2007 MENTERI 2. Radiofgrafer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit Pelayanan Kesehatan. Radiografer merupakan tenaga kesehatan yang memberi kontribusi bidang radiografi dan imejing dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Radiografer lebih banyak di dayagunakan dalam upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, utamanya pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan / sumber yang mengeluarkan radiasi pengion dan non pengion. Saat ini radiografer di dalam menerapkan kompetensinya masih difokuskan pada pelayanan radiologi, yaitu meliputi pelayanan kesehatan bidang radiodiagnostik, imejing, radioterapi dan kedokteran nuklir Dalam menjalankan tugasnya baik secara mandiri maupun dalam satu tim dengan tenaga kesehatan lainnya (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Kedokteran Nuklir, dll ) memberikan pelayanan kesehatan bidang radiasi kepada masyarakat umum maupun ilmiah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebatas kewenangan yang di landasi oleh Etika Profesi. Secara umum tugas dan tanggung jawab Radiografer, adalah : 1. Melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik dan imejing termasuk kedokteran nuklir dan ultra sonografi (USG) Melakukan teknik penyinaran radiasi pada radioterapi. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bidang radiologi / radiografi sebatas kewenangan dan tanggung jawabnya. . Menjamin akurasi dan keamanan tindakan poteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi dan atau sumber radiasi. . Melakukan tindakan Jaminan Mutu peralatan radiografi. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan bidang radiologi yang semakin meningkat, mengharuskan setiap Radiografer untuk bekerja secara profesional. Profesionalisme Radiografer akan di uji dalam kompetisi global yang akan terjadi di era globalisasi. Oleh karena itu, Radiografer Indonesia dituntut untuk memiliki kompetensi standar yang wajib dimiliki oleh setiap Radiografer untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan. Kompetensi standar Radiografer yang di susun ini MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA mengacu pada kompetensi sejenis di luar negeri, akan menempatkan Radiografer Indonesia setara dengan Radiografer di luar negeri. Untuk mendukung keadaan tersebut, maka Radiografer Indonesia dituntut juga memiliki kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa

61

Inggris dengan baik dan benar serta pengetahuan / pemahaman sosio kultural berbagai negara. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya radiografer Indonesia diwajibkan juga memenuhi hukum dan etika profesi yang berlaku. PENGERTIAN 1. DEFINISI RADIOGRAFER a. Kode Etik Radiografer Radiografer adalah suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semata-mata pekerjaan untuk mencari nafkah akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan. Surat Keputusan Bersama Men. Kes. & Ka. BKN No.049/Menkes/ SKB/ I/2003. Radiografer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan. c. Kep. Men. Kes. No.1267lMenkes/ SK/ XII/1995 Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan APRO/ D-lll Radiologi/ ATRO dan Pendidikan Asisten Rontgen. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 3. FUNGSI RADIOGRAFER Sesuai dengan tugas serta kemampuan dan kewenangan (kompetensi) yang dimilikinya, radiografer mempunyai fungsi yang strategis sebagai salah satu pengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibidang radiologi diantaranya adalah sebagai berikut : a. mengerti dan memahami visi dan misi organisasi tempat kerja dan organisasi profesi serta selalu berusaha agar visi dan misi tersebut dapat terlaksana dengan berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik sebagai anggota profesi, anggota akademis maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. meningkatkan jaminan kualitas pelayanan radiologi sesuai dengan perkembangan IPTEK dibidang kedokteran. meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi penyelenggara pelayanan radiologi meningkatkan upaya proteksi radiasi untuk mencegah meningkatnya tingkat paparan radiasi dalam lingkungan sehingga dapat meningkatkan keselamatan serta kesehatan masyarakat dan lingkungan dari kemungkinan paparan radiasi yang beasal dari alat dan atau sumber radiasi yang dimanfaatkan untuk keperluan kesehatan. meningkatkan teknik dan prosedur manajemen perlakuan zat radioakif dan atau sumber radiasi lainya sehingga mampu mencegah atau mengurangi kemungkinan darurat radiasi. meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sehingga memungkinkan manfaat radiasi semakin besar dibandingkan dengan resiko bahaya yang ditimbulkan. meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi ketaatan pekerja radiasi terhadap teknik dan prosedur kerja dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sebagai suatu proses, sehingga tercapai pelayanan yang tepat guna (efektif dan efisien) dan professional. meningkatkan upaya jaminan kualitas radiologi termasuk sistem pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan radiologi sebagai upaya peningkatan kualitas hasil layanan radiologi dalam bentuk rekam medik radiologi dan lmejing. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya evaluasi pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan kotak saran, angket / kuisioner dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan radiologi dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan.

62

serta institusi terkait ; v. Setiap Radiografer yang berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan radiografi dan imejing berkelanjutan yang diselengarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang terakreditasi oleh organisasi profesi dalam penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknlogi bidang radiologi ; vi. Pendidikan dan pelatihan Radiografer berkelanjutan dilaksanakan dengan standar yang ditetapkan oleh Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARl). d. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan Radiografer menjadi tangung jawab Departemen Teknis, Pengelola Pendidikan dan Organisasi Profesi (dan nantinya oleh Konsil Radiografer Indonesia). MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA STANDAR KOMPETENSI RADIOGRAFER A. Definisi 1. Standar kompetensi Radiografer merupakan penjabaran yang utuh dan cermat meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan Radiografer dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya sebagai Radiografer. 2. Standar Kompetensi Radiografer adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil keluaran, mengenai : (1) Apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh Radiografer. (2) Tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja yang diharapkan dari Radiografer. (3) Bagaimana menilai bahwa kemampuan Radiografer telah berada pada tingkat yang diharapkan. 3. Kompetensi Radiografer adalah kemampuan seorang Radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pendidikan Radiografer yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Persatuan Ahli Radiografi Indonesia. Pelaksanaan Dalam upaya menjamin seorang Radiografer memiliki kompetensi sesuai dengan standar pendidikan Radiografer, maka penyelenggara pendidikan maupun pelatihan harus dalam pengawasan PARl dan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Standar kompetensi harus merupakan bagian pokok dari kurikulum pendidikan Radiografer secara utuh. Standar Kompetensi Radiografer harus dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan lanjut Radiografer, untuk mengetahui dan atau menguji kualifikasi dan standarisasi Radiografer yang akan menjalankan praktek radiografi dan imijing di masyarakat. Demikianlah Standar Profesi Radiografer ini dipersembahkan untuk seluruh radiografer di Indonesia agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan kesehatan bidang radiologi sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud. Standar Profesi radiografer ini di susun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya

63

senantiasa memungkin untuk di revisi dan dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan. Akhirnya semoga standar profesi ini dapat dipergunakan oleh seluruh radiografer Indonesia dan bermanfaat bagi eksistensi wewenang, tugas dan fungsinya sebagai radiografer.

BIDANG 6 INVENTARIS, KESEJAHTERAAN DAN USAHA DANA Rencan Kerja Bidang VI (Inventaris, Kesejahteraan, dan Usaha Dana) 1. Pengaktifan iuran pokok dan wajib anggota  Terkait dengan iuran pokok dan wajib anggota sebesar Rp.10.000/Bulan, kami akan selalu mengingatkan kepada anggota untuk iurannya  Selain itu kami juga akan menggalakkan dan menerima uang duka sebesar Rp.5.000/Bulan per anggota yang nantinya deserahkan ke bendahara untuk simpanan apabila ada anggota Pari Pengda Bali yang mengalami musibah atau sakit agar digunakan sebagaimana mestinya 2. Inventarisir sumber daya Pengda  Saat ini inventaris Pengda meliputi ; a. Baju endek PARI b. Kain endek PARI c. Logo Pari d. Bros Radiasi 3. Bersama Bendahara mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung sekretariat pusat  Kami akan selalu mengingatkan kepada anggota untuk dana pembangunan gedung secretariat (terkait dengan nilai SKP) 4. Bekerjasama dengan vendor dan menjajaki kemungkinan sponsorship di setiap kegiatan Pari Pengda Bali 5. Membuat usaha-usaha yang dapat memberikan pemasukan bagi Pengda  Kami akan membuka pemesanan jas PARI (Harga Menyusul)  Kami akan membuka pemesanan kain batik berrmotif Pari Pengda Bali (Desain dan Harga Menyusul)  Kami juga menjual perlengkapan Pari (Emblem,PIN,dll)

BIDANG 7 HUMAS, SISTEM INFORMASI DAN IT Bidang 7 Humas, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi memiliki tugas mengumpulkan, dan menyebarluaskan kegiatan PARI Pengda Bali melalui jaringan informasi dan sosial media yang dikelola oleh PARI Pengda Bali antara lain Website : http://bali.pari.or.id Blog : http://paribali.wordpress.com Facebook : pari.bali10 dan instagram : paripengdabali juga mengelola email PARI Pengda Bali di [email protected]

BIDANG 8 KADERISASI, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Bidang 8 Kaderisasi, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki tugas mengadakan dan mengkoordinir di tingkat daerah acara atau kegiatan terkait kaderisasi PARI Pengda Bali, kegiatan kepemudaan seperti musik dan olah raga. Saat ini PARI Pengda Bali mengadakan acara olah raga futsal rutin setiap hari Sabtu pukul 15.00 64

– 17.00 di Metro Futsal Renon Denpasar dan tampil berlaga rutin setiap tahun di turnamen ATRO BALI Cup yang diadakan oleh Kampus ATRO BALI bersama BEM ATRO BALI. Kepada rekan sejawat yang memiliki bakat, hobi dan kegemaran dalam bidang kepemudaan, musik dan olah raga silahkan kontak Bidang 8 Kaderisasi, Kepemudaan dan Olah Raga PARI Pengda Bali.

BIDANG 9 AKREDITASI, PERIZINAN, DAN PENJAMINAN MUTU PELAYANAN 1. Bersama PP PARI membantu pembuatan standar / prosedur pelayanan radiologi dan standar kompetensi radiografer. o Membuat draft atau raancangan standar prosedur pelayanan radiologi dan standar kompetensi radiograpfer untuk diserahkan ke PP PARI dan didiskusikan kembali secara bersama-sama. o Sosialisasi standar pelayanan radiologi sesuai dengan keputusan PP PARI o Pendamping di tingkat Pengda untuk setiap RS di Bali dalam pelaksanaan standar pelayanan radiologi 2. Sosialisasi / diklat standar / prosedur pelayanan radiologi dan standar kompetensi radiografer o Bersama tim Bidang IX untuk melakukan sosialisasi tentang standar prosedur pelayanan radiologi sesuai dengan keputusan PP PARI di setiap kegiatan Pengda PARI Bali. o Pendamping untuk RS di Bali dalam pemerataan standar pelayanan radiologi 3. Diterapkannya standar pelayanan radiologi di seluruh Bali o Melakukan pengawasan di setiap RS dalam hal penerapan standar pelayanan radiologi o Monitoring dan evaluasi dalam penerapan di rumah sakit seluruh Bali 4. Workshop atau pelatihan patient safety bagi radiografer bekerja sama dengan IKPRS dan PERSI. o Melakukan pelatihan atau seminar atau workshop patient safety dan staff safety secara rutin ke setiap radiografer dalam setiap kegiatan PARI Pengda Bali o Bekerja sama dengan IKPRS dan PERSI dalam hal seminar pasien safety 5. Penetapan standar indikator mutu pelayanan radiologi o Merancang standar indikator mutu pelayanan radiologi di tingkat Pengda o Melakukan sosialisasi kepada RS dan Radiografer mengenai standar indikator mutu pelayanan radiologi

65

o Monitoring dan evaluasi dalam hal indikator mutu pelayanan radiologi di setiap RS o Menjadi pendamping dalam hal laporan masyarakat dan radiografer mengenai indicator mutu radiologi 6. Fasilitator proses perizinan o Menjadi pendamping bagi setiap PPR dan RS dalam proses perizinan alat radiologi ke BAPETEN. o Melakukan sosialisasi tata cara pengajuan perizinan ke BAPETEN o Tim bidang IX melakukan update data dan informasi ke BAPETEN mengenai UU baru, aturan baru dan informasi baru mengenai perizinan alat radiologi. 7. Membuat draft system uji kompetensi radiograpfer di tingkat Pengda o Bersama sama tim membuat rancangan atau draft sistem uji kompetensi radiografer di tingkat Pengda. o Melakukan diskusi ke Pengurus Pengda untuk menyerap aspirasi lain mengenai uji kompetensi radiografer

Radrock besutan bidang 8 Kaderisasi, Kepemudaan, dan Olahraga tampil dalam acara puncak Dies Natalis ke 8 ATRO BALI di Lapangan Renon bersama Band KIS dan Emoni Bali 2 Oktober 2016 lalu (atas). Pelaksaan Seminar Profesi, Karir dan Organisasi Radiografer untuk Anggota baru PARI Pengda Bali 2016 (bawah)

66

LAMPIRAN – LAMPIRAN

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108